menuju-kawasan-hutan-yang-berkepastian-hukum-dan-berkeadilan-kpk_2012.ppt
-
Upload
aris-abdul -
Category
Documents
-
view
226 -
download
0
Transcript of menuju-kawasan-hutan-yang-berkepastian-hukum-dan-berkeadilan-kpk_2012.ppt
-
7/21/2019 menuju-kawasan-hutan-yang-berkepastian-hukum-dan-berkeadilan-kpk_2012.ppt
1/20
S E M I L O K AMenuju Kawasan Hutan yangBerkepastian Hukum danBerkeadilan
Komisi Pemberantasan Korupsi
Balai Kartini, 13 Desember 2012
-
7/21/2019 menuju-kawasan-hutan-yang-berkepastian-hukum-dan-berkeadilan-kpk_2012.ppt
2/20
Pemberantasan Korupsi
dalam perspektifPenjagaanHak-hak Sosial dan konomiuntukKesejahteraan !ak"at
bah#a tindak pidana korupsi "angselama ini terjadi se$ara meluas tidakhan"a merugikan keuangan %egara,
tetapi juga telah merupakan
pelanggaran terhadap hak-hakssial dan eknmi masyarakat
se!ara luas, sehingga tindak pidanakorupsi perlu digolongkan sebagai
kejahatan "ang pemberantasann"aharus dilakukan se$ara luar biasa
&atar Belakang
korupsi, merugikanperekonomian negara
-
7/21/2019 menuju-kawasan-hutan-yang-berkepastian-hukum-dan-berkeadilan-kpk_2012.ppt
3/20
&atar Belakang
Buruknya tata kella dankrupsi menjadi lingkaran setanbagi sektor kehutanan' Keduan"aterus menggergti hak rakyat
untuk mendapatkan man(aatsebesar-besarn"a atas hutan'
Kemhut
)* +
0 1 2 3
1
2',2
ingkatdefrestasi
masih sangattinggi .jutahektar/tahun
0
10
20
30
0 3
1'2 2'
1'
Kerugian %egara
Kerugian Kasus 45mun
P%BP Kehutanan
Potensi Kerugian P%BP Pinjam
Pakai
Kerugian negarasektor kehutanan
menggerogotikeuangan negara .tril"un
rupiah
Ketidakpastian hukumatas kawasan hutan
men"ebabkan tumpangtindih i"in terjadi masi(
korupsi di sektor kehutanan
Korupsi
atakelola"angburuk
Penegakan
hukumlemah
Sumber6 Statistik Kehutanan 2012, PKH+2000-200 .2010, KemenSD7 .2010,Sil8agama .2011, KPK .2010,
KemenSD7 .2012, S4+%S .2010
-
7/21/2019 menuju-kawasan-hutan-yang-berkepastian-hukum-dan-berkeadilan-kpk_2012.ppt
4/20
Pen$egahan Korupsi SektorKehutanan
-
7/21/2019 menuju-kawasan-hutan-yang-berkepastian-hukum-dan-berkeadilan-kpk_2012.ppt
5/20
#ugas K$KPasal
KrdinasiPasal 9
Super%isiPasal :
$enyelidikan&$enyidikan&$enuntutan
Pasal 11
$en!egahanPasal 13
MnitrPasal 1
1'Kejaksaan2'Kepolisian
3'BPK'+nspektorat ;enderal'&ain-lain
1'Kejaksaan2'Kepolisian3'BPK'+nspektorat ;enderal'&ain-lain
'&embaga "ang memberikanpela"anan publik
1'Semua ke#enangan "angdiberikan kepada penegak
hukum lainn"a oleh
-
7/21/2019 menuju-kawasan-hutan-yang-berkepastian-hukum-dan-berkeadilan-kpk_2012.ppt
6/20
KPK ber#enang melakukan tugas dan langkah pen$egahan sbb6
7elakukan pengkajian thd sistem
pengelolaan administrasi
di semua lembaga negara
= pemerintah
7emberi saran perubahan jikaberdasarkan hasil pengkajian,sistem pengelolaan administrasitersebut berpotensi korupsi
Kepada semua pimpinanlembaga negara =pemerintah
7elaporkan jika saran KPKmengenai usulan perubahantersebut tidak diindahkan
Kepada 6Presiden, DP!, = BPK
Pen$egahan Korupsi SektorKehutanan
tugas monitor (Pasal 14)
-
7/21/2019 menuju-kawasan-hutan-yang-berkepastian-hukum-dan-berkeadilan-kpk_2012.ppt
7/20
KO'($SI
Pen$egahan Korupsi SektorKehutanan
4dan"a >disputepolicy? antara
penentuan ruangpro8insi denganmenteri sektoral
.Kemenhut, 2012
Ketidak
pastianhukum
ka#asanhutan
umpang tindihpengelolaan SD4
Prosespengukuhan
otoriter
Kon@ikSD4dan
agraria
Kon@ikdalamkonsep
penguasaanne ara
arti penting kajian
Sengketa tanah 2,juta ha dengan
ka#asan hutan .BPS= Kemenhut 200
P%BP PinjamPakai tidak
terpungut 1,tril"un .KPK,
2010
Peran mas"arakatdalam pengelolaan
SD4 terbatas.7"rna, 2012
Hingga saat inika#asan hutanhan"a ditentukan
melalui penunjukandan itu termasuk
perbuatan otoriter.Putusan 7K
/2011
Selama puluhantahun berbagai
persalan dalamkebijakan SD4mengganggukepentingannegara untuk
menyejahterakanrakyatnya)
Selama itu pulapraktik krupsi
*ersem*unyi didalamnya
meman(aatkanpermasalahan
tersebut'
Hilangn"a 3,2juta ha ka#asanhutan menjaditanah terlantar.tidak adarealisasipenanamankebun daripelepasan
ka#asan hutan Adata Dit'Kuh2010
Ketidakpastian status10,: juta haka#asan hutan
.Penetapan baru11,: dari 120 jutaha A data Dit'Kuh2010
Penegakan
hukumlemah
idakharmonisn"a
regulasi
Celahhukumdalam
peren$anaan
Persoalan
desentralisasi
-
7/21/2019 menuju-kawasan-hutan-yang-berkepastian-hukum-dan-berkeadilan-kpk_2012.ppt
8/20
KO'($SI
Pen$egahan Korupsi SektorKehutanan
Peren
$anaan
Binaproduksi
Perlindungan
!egulasi Kelembagaan 3
ata laksana
7anajemen 1
Kajian KPK dalam sistemperen!anaan hutan
menemukan +,permasalahan
P%BPKonser8a
si
idakharmonisn"a
regulasi
Ketidakpastianhukum
ka#asan
hutan
Celah
hukumdalam
peren$anaan
umpang tindih
pengelolaan SD4
Prosespengukuhan
otoriter
Kon@ikSD4dan
agraria
Kajian KPK dalam sistemperen!anaan kehutanansebenarn"a mem*uka pintu *agi *er*agai masalahdalam tata kella dan kuasa SA "ang telah menjadi
masalah selama puluhan tahun'
Persoalan
desentralisasi
Kon@ikdalamkonsep
penguasaan
negara
kajian sistem perencanaan
-
7/21/2019 menuju-kawasan-hutan-yang-berkepastian-hukum-dan-berkeadilan-kpk_2012.ppt
9/20
KajianSistem danCorruption+mpa$t4ssesment
Pemantauanindak&anjut!ekomendasi Kajian KPK
Pen$egahan Korupsi Sektor
Kehutanan
3
Status utup
Status erbuka
Keterangan Ditjen
Planologi
emuan 19
Status Closeds'd * +++2012
11
otal emuan
Status Epen
Bukanpersoalan
lingkupKemenhut
semata
gosektoral
menghambat
komitmenbersama
kajian sistem perencanaan
Persoalanketidakpastian
ka#asanhutan
kmitmen*ersama
!en$anaaksi"ang
e(ekti(
ren!ana aksi yangefektif
Besar dan luasn"a implikasipermasalahan dalam
sistem peren$anaan SD4,memerlukan tidak han"akesepahaman bersama
tetapi juga komitmen danren$ana aksi "ang jelas dan
e(ekti('
-
7/21/2019 menuju-kawasan-hutan-yang-berkepastian-hukum-dan-berkeadilan-kpk_2012.ppt
10/20
Pemetaan 7asalah dan KomitmenBersama
-
7/21/2019 menuju-kawasan-hutan-yang-berkepastian-hukum-dan-berkeadilan-kpk_2012.ppt
11/20
Pemetaan Permasalahan danKomitmen Bersama
Pemetaan
masalah
Diskusiserial
%askahtematik
Seminardan
&okakar"a
%otakesepah
aman
Mem*angun kmitmen kementerianlintas sektr' Kemhut, B+F, BP%,KemP
-
7/21/2019 menuju-kawasan-hutan-yang-berkepastian-hukum-dan-berkeadilan-kpk_2012.ppt
12/20
7emastikan pranata hukum "ang adamendukung pembangunan SD4 "angmemberikan kepastian hukum
HarmonisasiKebijakan dan
!egulasi Dalam
PengelolaanSD4
7endorong terbentukn"a (ondasi bagipengurusan sumber da"a hutan "angsesuai prinsip negara hukum danmen"ejahterakan rak"at
Per$epatanPengukuhan
Ka#asan Hutan
7embangun legitimasi dan pengelolaanSD4 "ang berbasis rak"at!esolusi Kon@ik
Pemetaan Permasalahan dan
Komitmen Bersama
memetakan rencana aksi bersama
-
7/21/2019 menuju-kawasan-hutan-yang-berkepastian-hukum-dan-berkeadilan-kpk_2012.ppt
13/20
-
7/21/2019 menuju-kawasan-hutan-yang-berkepastian-hukum-dan-berkeadilan-kpk_2012.ppt
14/20
Pemetaan Permasalahan danKomitmen Bersama
Tema 1: persoalan regulasi dalam penataanruangRencana aksi : mendorong harmonisasi dan
rekonsiliasiPihak erkait
-
7/21/2019 menuju-kawasan-hutan-yang-berkepastian-hukum-dan-berkeadilan-kpk_2012.ppt
15/20
Penunjukan
Penataan batas Penetapan
Pemetaan Permasalahan dan Komitmen Bersama
Tema : persoalan pengukuhan ka!asan hutan
Permasalahan: pengukuhan tidak mampu menjadi penyelesaian hakatas tanah dan hutan
Penunjukan ka#asan hutansebagai dasar penentuan
ka#asan hutan merupakanperbuatan otoriter .Putusan
7K /2011, +n8entarisasisebelum penunjukan tidak
berjalan dengan semestin"a.PP /200
7ekanismepen"elesaian haktidak diatur tegas,
opsi pen"elesaianterbatas, pasal :
-
7/21/2019 menuju-kawasan-hutan-yang-berkepastian-hukum-dan-berkeadilan-kpk_2012.ppt
16/20
Pemetaan Permasalahan dan Komitmen Bersama
Tema : persoalan pengukuhan ka!asan hutan
Rencana aksi: mendorong agar pengukuhan ka!asan menjadi jalanpenyelesaian hak atas tanah dan hutan
$ihak #erkait(paya yang #elah
ilakukan'en!ana Aksi ke epan
Kementerian
Kehutanan
7embentuk tim tenurial
"ang bertugas untuk
membangun model
pen"elesaian kon@ik desa'
7elakukan re8isi terhadap PP /200, Permenhut P'0/2011 dan
Permenhut P'9/2010 sehingga a' menguatkan ke#enangan PBmisaln"a sebagai lembaga pen"elesaian hak di dalam penataan
batas ka#asan hutan, b' mengatur mekanisme "ang lebih tegas
tentang pen"elesaian hak dalam penataan batas, $' mengatur ruang
keberatan dalam penataan batas, d' mengatur mekanisme dan
anggaran kompensasi, e' menguatkan partisipasi indi8idu maupun
mas"arakat se$ara umum dalam penataan batas ka#asan hutan, e'
mengatur mekanisme untuk mengakomodir peta-peta partisipati('
$emerintah
Ka*upaten.Kt
a
7en"usun aturan daerah untuk mensosialisasikan setiap ren$ana
penataan batas dan membuka ruang partisipasi mas"arakat dalam
kegiatan penataan batas di #ila"ahn"a'
7empublikasi setiap hasil penatabatasan, baik itu Berita 4$ara
ata Batas .B4B, maupun peta penataan Batas'
-
7/21/2019 menuju-kawasan-hutan-yang-berkepastian-hukum-dan-berkeadilan-kpk_2012.ppt
17/20
Pemetaan Permasalahan dan Komitmen Bersama
Tema ": persoalan kon#ik
Permasalahan: pengelolaan $%& berbasimasy' terbatas
Pengelolaan Hutan oleh 7as"arakat
HutanProduksi
HutanProduksinon-i5in
Hutananaman
!ak"at.H!
H!7andiri
H!Kemitraan
HutanKemas"ara
katan.HKm
Hutan Desa
HutanProduksi-
i5in
Kemitraan
KonsesiPerum
Perhutani
PHB7Perhutani
Hutan&indung
HutanKemas"ara
katan.HKm
Hutan Desa
HutanKonser8asi
Kolaborasi onasi
Sumber6 7"rna SaItri .2012
-
7/21/2019 menuju-kawasan-hutan-yang-berkepastian-hukum-dan-berkeadilan-kpk_2012.ppt
18/20
Pemetaan Permasalahan dan Komitmen Bersama
Tema ": persoalan kon#ik
Permasalahan: pengelolaan $%& berbasimasy' terbatas
Sumber6 !enstra Kemenhut 2010-201
Road ap orest Tenure, 2011
Skemaarget
.ha
Capaian 2010
4real Kerja .ha
+5in
&uas .ha ;umlah
Hutan Kemas"arakatan 2'000'000 9:'01, 3 1'911,3 11
Hutan Desa 00'000 13'31 10'310
Hutan anaman !ak"at 3'000'000 31'3: 0'1,:
Persoalan dalam regulasi "ang rumit, pembagianlahan "ang tidak berimbang dengan usaha besar,lokasi "ang kon@ik, dan pendampingan "ang tidak
optimal membuat $apaian opsi-opsi tersebut masihkurang optimal'
-
7/21/2019 menuju-kawasan-hutan-yang-berkepastian-hukum-dan-berkeadilan-kpk_2012.ppt
19/20
Pemetaan Permasalahan dan Komitmen Bersama
Tema ": persoalan kon#ik
Rencana aksi: mengembangkan alokasi peman*aatan yangmembangun peran masy'
Pihak erkait
-
7/21/2019 menuju-kawasan-hutan-yang-berkepastian-hukum-dan-berkeadilan-kpk_2012.ppt
20/20
erima Kasih
Komisi Pemberantasan Korupsi*ebsite6 ###'kpk'go'id
4lamat dan nomor-nomor kontak6 ;alan H!' !asuna Said Ka8' C1 ;akarta Selatan PE BoJ 9, ;akarta 10120 &aporan6 pengaduan kpk'go'id
elepon6 221-29:39 S7S60:119 atau 0::99