MODERNISASI PEMBERKASANPERKARA KASASI/PENINJAUAN KEMBALI

Oleh :

ASEP NURSOBAH| Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI

Materi Presentasi

• Pengantar: Arah Modernisasi Manajemen Perkara

• Standar Pemberkasan Dokumen Elektronik

• Evaluasi Pengiriman Dokumen Elektronik oleh PTUN

• Sekilas tentang virtual account untuk pembayaran kasasi/peninjauan kembali

Arah Modernisasi Manajemen Perkara

Visi

TerwujudnyaBadan Peradilan Indonesia Yang

Agung

Menjaga kemandirian

badan peradilan

Memberikan pelayanan

hukum yang berkeadilan

kepada pencari keadilan

Meningkatkankualitas

kepemimpinan badan peradilan

Meningkatkan kredibilitas dan

transparansi peradilan

Visi dan Misi Badan Peradilan(dimuat dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035)

MISI

www.presentationgo.com

KARAKTERISTIKBADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG

PengawasanDidukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan

jalannya peradilan

Pelayanan Publik

Berorientasi pada pelayanan publik yang prima

Pengelolaan Anggaran

Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yg dialokasikan secara

proporsional dalam APBN

Struktur Organisasi

Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur

Sumber Daya Manusia

Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria

obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional

Kekuasaan Kehakiman

Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif,

berkeadilan

Administrasi Perkara

Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana,

cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional

Sarana & Prasarana

Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman,

nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan

Sistem Informasi

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan

transparansi

Budaya Kerja

Modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu

@ SUMBER: CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN 2010-2035

• Modern : sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman

• Modernisasi : proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini

Nilai-Nilai Pengadilan

• Kemandirian Kekuasaan Kehakiman ( Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)

• Integritas dan Kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) UU No 48 Tahun 2009

• Akuntabilitas (Pasal 52, 53 UU No 48 Tahun 1945)

• Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 UU No 48 Tahun 2009)

• Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan 14 UU No 48 Tahun 2009

• Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009)

• Perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No 48 Tahun 2009

PERLAKUAN SAMA DI

DEPAN HUKUM

MANDIRI

INTEGRITAS

AKUNTABILITAS

RESPONSIBILITAS

TERBUKA

TIDAK BERPIHAK

PENGADILAN MODERN

Kategorisasi Pemanfaatan ICT di Pengadilan

(Komisi Eropa untuk Efisiensi Keadilan (Commission Europeennepour L’efficacite de la Justice, CEPEJ)

memberi dukungan langsung kepada hakim dan staf pengadilan

memberi dukungan kepada manajemen peradilan

memberi dukungan untuk interaksi pengadilan dengan pihak

9

Teknologi Informasi dimanfaatkan secara berdiri sendiri (stand-alone, function information technologies).

teknologi informasi berbasis sistem jaringan (network information technologies)

enterprise teknologi informasi dan komunikasi eksternal

Kategorisasi Pemanfaatan ICT di Pengadilan (menurut Dory Reiling)

Roadmap Modernisasi Manajemen Perkaradalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan

10

Persoalan Universal Badan Peradilan di Dunia

Judicial Corruption

Access

Delay

Judicial Corruption

Access

Delay

• Administrasi Perkara Pengadilan Manual

• Pengulangan Pekerjaan

• Jangka waktu penanganan perkara tidak terkontrol

• Keadaan Perkara diketahui hanya berdasarkan laporan periodik

• Laporan kinerja tidak real time

• Informasi pengadilan tertutup

• Status penanganan perkara “milik” orang dalam

• Untuk mendapatkan informasi harus datang ke gedung pengadilan

• Kinerja penanganan perkara tidak diketahui Publik

• Tidak ada pelibatan publik

• Pengadilan dapat diintervensi

• Pengadilan tidak transparan ;

• Terjadi Jual beli informasi;

• Publik tidak bisa memantau proses penanganan perkara;

Solusi Mengatasi Persoalan Universal Pengadilan

Judicial Corruption

Judicial Integrity

Access

Transparent

Delay

Timely

PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI

DI PENGADILAN

Asas Penyelenggaraan Peradilan

• Sederhana, Cepat, Biaya Ringan (Pasal 2 ayat 4 UU Kekuasaan Kehakiman)

• Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman)

• Otomatisasi Administrasi Perkara

• Efisiensi pekerjaan (tidak ada pengulangan)

• Jangka waktu penanganan perkara termonitor

• Status Penanganan Perkara diketahui secara real time

• Kinerja individu terekam otomatis

• Pelaporan tersaji dengan cepat dan akurat

EFEKTIIF & EFISIEN

• Informasi status penanganan perkara terbuka bagi publik

• Untuk mendapatkan informasi perkara tidak perlu mendatangi gedung pengadilan

• Kinerja pengadilan dapat diketahui Publik

• Terbuka untuk saling terhubung dengan lembaga penegak hukum yang lain

TRANSPARAN

• Aparatur pengadilan terjaga dari prilaku koruptif

• Kinerja aparatur pengadilan dipertanggungjawabkan kepada publik

• Pengadilan terdorong untuk meningkatkan kualitas kinerja

AKUNTABEL

INDIKATOR PENGADILAN YANG UNGGUL

1. Court User Satisfaction. The percent of court users who believe that the court provides procedural justice, i.e., accessible, fair, accurate, timely, knowledgeable, and courteous judicial services.

2. Access Fees. The average court fees paid in civil cases.

3. Case Clearance Rate. The number of outgoing cases as a proportion of the number incoming cases.

4. On-Time Case Processing. The percentage of cases disposed or otherwise resolved within established timeframes.

5. Duration of Pre-Trial Custody. The average elapsed time criminal defendants who have not been convicted of crime are detained awaiting trial.

6. Court File Integrity. The percentage of case files that can be located and retrieved in a timely manner and meet established standards of accuracy, organization and completeness.

7. Case Backlog. The proportion of cases in a court’s inventory of pending cases that have exceeded established timeframes or time standards.

8. Trial Date Certainty. The certainty with which important case processing events occur when scheduled expressed as a proportion of trials that are held when first scheduled.

9. Employee Engagement. The percent of employee of a court who, as measured by a court-wide survey, are passionate about their job, committed to the mission of the court and, as a result, put discretionary effort into their work.

10. Compliance with Court Orders. The total amount of payments of monetary penalties (fines and fees) collected by a court or court system, expressed as a proportion of the total amount of monetary penalties ordered by a court in a given period of time.

11. Cost Per Case. The average cost of resolving a single court case, disaggregated by level and location of court, and by case type.

Upaya Pembaruan Manajemen Perkarapada Mahkamah Agung

2010

Kewajiban menyampaikan dokumen elektronik dalam permohonan kasasi/PK

2011

Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung

2012

Dimulainya penyelenggaraan rapat pleno kamar 2013

Diberlakukan Sistem Pembacaan Berkas Serentak

2014

Penetapan Jangka Waktu Penanganan Perkara MA 250 harii

2016Implementasi Document Management System pada Aplikasi SIAP untuk mendukung pembacaan berkas serentak

2015

Pemberlakuan sistem Check List Quality Control Putusan Mahkamah Agung

Upaya Pembaruan Manajemen Perkarapada Mahkamah Agung

2017

Simplifikasi Format Putusan/Penatapan Mahkamah Agung 2017

Pembayaran Biaya Perkara menggunakan Virtual Account

2018

Memberlakukan Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik

2018

Membentuk Pokja Restrukturisasi Organisasi Kepaniteraan Mahkamah Agung

STANDAR PEMBERKASAN

DOKUMEN ELEKTRONIK

Dasar Hukum

• SEMA 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali

• Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 Tanggal 3 Juni 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengiriman Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali

Substansi Kebijakan

• Pengadilan wajib mengirimkan sejumlah dokumen elektronik dalam setiap permohonan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali

• Dokumen elektronik harus dikirimkan melalui aplikasi komunikasi Data Direktori Putusan

• Dokumen elektronik menjadi bagian dari kelengkapan berkas permohonan kasasi (Bundel B)

Tujuan Kebijakan Pengiriman Dokumen Elektronik

• Mempercepat Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung;

• Mendukung Implementasi Sistem Pembacaan Berkas Secara Serentak

• Mempercepat proses minutasi perkara

Permasalahan Penyertaan Dokumen Elektronik

• Pengadilan tidak menyertakan dokumen elektronik

• Pengadilan menyertakan dokumen elektronik tetapi tidak lengkap

• Dokumen elektronik yang disertakan tidak sesuai dengan format yang ditentukan

• Dokumen elektronik yang disertakan tidak sesuai dengan berkas aslinya

Tidak dilakukan QA

• E-dokumen Surat Pengantar tidak ditandatangani Panitera

• Format surat pengantar berbeda antara pengadilan yang satu dengan yang lain (sebagian telah memuat informasi kelengkapan dokumen yang dikirim termasuk e-dokumen)

• Margin atas surat pengantar terlalu kecil sehingga barcode susah dibaca

• Barcode tidak berhasil dicetak karena: file surat pengantar bukan file pdf, tanggal surat pengantar tidak diinput

• Nama file dokumen elektronik tidak terstandarisasi

Ketentuan tentang Dokumen Elektronik

• Jenis /Ruang Lingkup Dokumen Elektronik

• Format file

• Media pengiriman dokumen elektronik

Jenis e-dokumen perkara : perdata/perdata agama/tata usaha negara/ pajak

Permohonan Kasasi Format Permohonan PK Format

Relaas pemberitahuan

putusan pengadilan

tingkat banding

PDF • Akta permohonan

peninjauan kembali

PDF

Akta permohonan kasasi PDF • Berita acara sumpah

bukti baru/novum

(dalam hal PK diajukan

karena alasan adanya

bukti baru)

PDF

Tanda terima memori

kasasi

PDF • Memori peninjauan

kembali

RTF

Memori kasasi RTF • Kontra memori

peninjauan kembali

RTF

Kontra memori kasasi RTF • Putusan Pengadilan

tingkat pertama

RTF

Putusan Pengadilan

tingkat Pertama

RTF • Putusan Pengadilan

tingkat banding

RTF

Putusan Pengadilan

tingkat Banding

RTF • Putusan tingkat kasasi RTF

Jenis e-dokumen perkara pidana/pidana khusus/pidana militer

Permohonan Kasasi Format Permohonan PK Format

• Relaas pemberitahuan

putusan pengadilan tingkat

banding

PDF • Akta permohonan

peninjauan kembali

PDF

• Akta permohonan kasasi PDF • Berita acara Pendapat

Hakim

PDF

• Tanda terima memori

kasasi

PDF • Memori peninjauan kembali RTF

• Memori kasasi RTF • Kontra memori peninjauan

kembali

RTF

• Kontra memori kasasi RTF • Putusan Pengadilan tingkat

pertama

RTF

• Surat Dakwaan Jaksa RTF • Putusan Pengadilan tingkat

banding

RTF

• Putusan Pengadilan tingkat

Pertama

RTF • Putusan tingkat kasasi RTF

• Putusan Pengadilan tingkat

Banding

RTF

Dokumen lain yang wajib disiapkan :

• SOP Pengajuan Upaya Hukum : mewajibkan penyertaan dokumen elektronik memori/kontra memori

• Surat Keterangan Panitera Pengadilan tentang Pencocokan Dokumen Elektronik dengan Berkas Asli

• Surat Keterangan Panitera tentang tidak tersedianya dokumen elektronik

MEDIA PENGIRIMAN

2. Penyertaan dokumen

elektronik tersebut

harus dilakukan

melalui fitur

komunikasi data

(menu upaya hukum)

pada Direktori

Putusan Mahkamah

Agung.

KEDUDUKAN DOKUMEN

ELEKTRONIK3. Keberadaan

dokumen elektronik

tersebut menjadi

kelengkapan dari

Bundel B, sehingga

apabila dokumen

elektronik tidak

disertakan dalam

berkas permohonan,

Mahkamah Agung

akan menyatakan

berkas tersebut

tidak lengkap.

• Sebagai pelengkap bukan menggantikan

• Dokumen yang jenis dan susunannya telah diatur dalam Buku II tetap wajib disampaikan

e-DOKUMEN

• cetak halaman komunikasi data direktori putusan yang menunjukan telah diunggahnyae-dokumen yang diharuskan

• lampirkan halaman direktori putusan tersebut pada bundel B

Bukti Kirim via Direktori Putusan

ATURAN PERALIHAN

Dalam kondisi tertentu yang mengakibatkan

tidak dapat terpenuhinya pengiriman dokumen

elektronik melalui Direktori Putusan, maka

Pengadilan dapat menggunakan media

pengiriman lain (misalnya compact disc dan/atau

email) yang paling memungkinkan.

BEBERAPA KETENTUAN LAIN:

Dokumen elektronik yang jenis dan formatnya yang telah disebutkan dalam poin nomor 2 di atas merupakan bagian dari kelengkapan berkas Bundel B pengajuan permohonan kasasi/peninjauan kembali. Berkas-berkas Bundel B permohonan kasasi/peninjauan kembali yang jenis dan susunannya telah diatur dalam Buku Pedoman Teknis dan Administrasi Peradilan (Buku II) tetap harus dikirimkan ke Mahkamah Agung.

Penyertaan dokumen yang berformat *.pdf (dokumen akta dan/atau relaas) dapat digabung dalam satu file, dengan ketentuan diberikan keterangan mengenai dokumen-dokumen yang terdapat di dalamnya.

Apabila perkara yang diajukan kasasi sebelumnya adalah perkara verstek yang diajukan verzet, maka dokumen elektroniknya meliputi putusan verstek dan putusan verzet.

Apabila terdapat permohonan peninjauan kembali terhadap putusan kasasi, maka pengadilan tidak perlu melampirkan dokumen elektronik putusan kasasi.

Apabila para pihak menyerahkan memori/kontra memori dalam format tulis tangan atau format lain yang tidak memungkinkan adanya file elektronik, maka Pengadilan Pengaju melakukan pemindaian (scanning) terhadap dokumen tersebut dan menyimpannya dalam format *.pdf.

Dalam hal tidak tersedia dokumen elektronik memori kasasi dikarenakan pemohon kasasi tidak menyampaikan memori kasasi, maka panitera pengadilan memberi keterangan terkait hal ini.

Kewajiban menyertakan dokumen elektronik kontra memori kasasi/peninjauan kembali timbul apabila pihak termohon menyerahkan kontra memori kasasi/peninjauan kembali. Dalam hal tidak terdapat dokumen kontra memori kasasi/peninjauan kembali dikarenakan termohon kasasi tidak menyampaikan kontra memori kasasi/peninjauan kembali, maka panitera pengadilan memberi keterangan terkait hal ini.

Kewajiban menyertakan dokumen elektronik berita acara sumpah bukti baru (novum) timbul apabila permohonan peninjauan kembali didasarkan pada alasan ditemukannya bukti baru (novum).

Dalam hal perkara yang dimohonkan kasasi/peninjauan kembali adalah perkara yang berdasarkan SK KMA Nomor1-144/KMA/SK/I/2011harus dilakukan prosedur anonimisasi sebelum dipublikasikan (misalnya: perkara asusila, perceraian, dll), maka dokumen elektronik yang disertakan sesuai Surat Edaran adalah versi asli (yang bukan anonim).

Untuk memastikan kesesuaian antara dokumen elektronik dengan berkas dalam Bundel B maka panitera pengadilan melakukan pencocokan antara dokumen elektronik dengan berkas dalam Bundel B untuk selanjutnya membuat surat keterangan yang menginformasikan bahwa dokumen elektronik yang dikirim adalah sama dan sesuai dengan berkas dalam Bundel B.

Pengadilan meminta pemohon dan termohon kasasi/peninjauan kembali untuk menyerahkan dokumen elektronik atas setiap dokumen permohonan upaya hukum yang diserahkan, guna memastikan penyiapan dokumen elektronik sebagaimana disebutkan dalam angka 2.

Kewajiban menyertakan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Surat Edaran harus tetap memperhatikan ketentuan jangka waktu pengiriman berkas upaya hukum ke Mahkamah Agung sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dalam keadaan para pihak tidak menyertakan dokumen elektronik berkas perkara (dakwaan/memori/kontra memori) hingga batas waktu yang ditentukan, pengadilan pengaju melakukan alih media berkas tersebut ke dalam format *.pdf.

STANDARISASI PENAMAAN FILE

• Nama file diawali dengan angka sesuai dengan urutan dokumen elektronik pada SEMA

• Nama file memuat informasi nomor perkara dan pihak berperkara

Bagaimana Pengadilan Bisa

Memproduksi Barcode ?

• Pengadilan harus menggunakan aplikasi komunikasi data direktori putusan dalam pengiriman dokumen elektronik;

• Pengadilan harus mengupload surat pengantar pengiriman berkas kasasi/pk dalam format pdf ke dalam aplikasi direktori putusan;

• Tanggal Surat Pengantar pada aplikasi wajib diisi

• Pengadilan mencetak surat pengantar dari sistem direktori putusan, oleh sistem akan dibubuhkan barcode secara otomatis;

• Print out barcode ditempelkan pada amplop berkas perkara

Langkah Mencetak Barcode dari

Aplikasi Direktori Putusan

• Pengadilan membuka Admin Direktori Putusan

• Pilih menu upaya hukum pada putusan yang telah terupload

• Isi formulir yang tersedia

• Upload file surat pengantar berformat [.pdf]

• Print surat pengantar tersebut, sistem akan membubuhkan barcode di surat pengantar;

• Sistem juga akan mencetak barcode untuk ditempelkan di amplop berkas perkara

Halaman admin ADP

Pilih Perkara yang akan diajukan upaya

hukum

Lakukan Transaksi Data Upaya Hukum Kasasi/PK dan Upload Surat Pengantar

Surat Pengantar berformat

PDF

Download Surat Pengantar melalui Menu “Status

Upaya Hukum Kasasi/PK”

Tempelkan Barcode Di Sampul Amplop

PENGADILAN NEGERI BANDUNG………………………………….

Kepada Ketua MA RIc/q Direktur Pranata

Kondisi Publikasi Putusan dan Komunikasi Data 2019No Kode Satker Satuan Kerja Pengadilan Banding Upload e-Dok

1 526704 PTTUN JAKARTA 10

2 111214 PTTUN MAKASSAR 43

3 526725 PTTUN MEDAN 45

4 548940 PTTUN SURABAYA 148

5 539117 PTUN AMBON PTTUN MAKASSAR 12 9

6 578818 PTUN BANDA ACEH PTTUN MEDAN 26 9

7 111216 PTUN BANDAR LAMPUNG PTTUN MEDAN 16 4

8 531823 PTUN BANDUNG PTTUN JAKARTA 43 72

9 531865 PTUN BANJARMASIN PTTUN JAKARTA 12 26

10 578885 PTUN BENGKULU PTTUN MEDAN 50 9

11 559861 PTUN DENPASAR PTTUN SURABAYA 27 5

12 403430 PTUN GORONTALO PTTUN MAKASSAR 15

13 526732 PTUN JAKARTA PTTUN JAKARTA 102 183

14 578839 PTUN JAMBI PTTUN MEDAN 31 13

15 539138 PTUN JAYAPURA PTTUN MAKASSAR 24 32

16 578864 PTUN KENDARI PTTUN MAKASSAR 8 15

17 539121 PTUN KUPANG PTTUN SURABAYA 14 11

18 111215 PTUN MAKASSAR PTTUN MAKASSAR 53 75

19 531872 PTUN MANADO PTTUN MAKASSAR 13 11

20 578871 PTUN MATARAM PTTUN SURABAYA 131 15

21 526746 PTUN MEDAN PTTUN MEDAN 100 39

22 531844 PTUN PADANG PTTUN MEDAN 15 11

23 578843 PTUN PALANGKARAYA PTTUN JAKARTA 14 14

24 526750 PTUN PALEMBANG PTTUN MEDAN 21 29

25 578850 PTUN PALU PTTUN MAKASSAR 14 19

26 403429 PTUN Pangkal Pinang PTTUN MEDAN 12 3

27 578822 PTUN PEKAN BARU PTTUN MEDAN 36 16

28 531851 PTUN PONTIANAK PTTUN JAKARTA 7 18

29 559857 PTUN SAMARINDA PTTUN JAKARTA 26 36

30 531830 PTUN SEMARANG PTTUN SURABAYA 100 17

31 689313 PTUN SERANG PTTUN JAKARTA 20 23

32 526767 PTUN SURABAYA PTTUN SURABAYA 88 56

33 689309 PTUN TANJUNG PINANG PTTUN MEDAN 10 7

34 578801 PTUN YOGYAKARTA PTTUN SURABAYA 12 3

Evaluasi Pengiriman Dokumen Elektronik

PENGGUNAAN VIRTUAL ACCOUNTUNTUK PEMBAYARAN BIAYA KASASI/

PENINJAUAN KEMBALI/HAK UJI MATERIIL

50

Penggunaan VA oleh Pengadilan Tahun 2018

51

6.244.500.000 2.590.000.000

Pengadilan Tk Pertama Pengadilan Pajak

Penggunaan VA oleh Pengadilan Tahun 2019

52

Pengadilan PajakPengadilan Tk Pertama

8.080.500.000, 4.787.500.000,

Apa itu Virtual Account?

Virtual Account (VA) adalah nomor identifikasi pelanggan (pihak berperkara) yang dibuka oleh Bank atas permintaan perusahaan (pengadilan/MA) untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan (pengadilan) kepada pelanggannya (pihak berperkara)sebagai nomor rekening tujuan penerimaan (collection);

53

Penggunaan Virtual Account

54

PEMBAYARAN SPP

PEMESANAN TIKET BELANJA ONLINE

PEMBAYARAN UANNG KULIAH

Alasan MA Menggunakan VA

55

SISTEM PENYETORANBIAYA KASASI/PK

TRANSFER KE REKENING MA

BERKAS DATANG KEMUDIAN

KIRIM BUKTI TRANSPER

• Rekening Giro Kepaniteraan Menerima Uang lebih dahulu dari pada menerima berkas

• Uang yang diterima tidak disertai informasi rinci mengenai perkara yang diajukan upaya hukum

• Pengiriman bukti transfer tidak dipatuhi oleh semua pengadilan

• MA tidak mengetahui secara real time kondisi setoran biaya perkara

• Dalam rekening penampung, tercampur antara uang untuk perkara yang berkasnya belum datang, perkara belum register, perkara sedang proses dan sudah selesai

Kasasi 2016Jm Perkara

@Rp500.000

Perdata 3817 Rp 1.908.500.000

Perdata Khusus 1125 Rp 562.500.000

Perdata Agama 822 Rp 411.000.000

TUN 575 Rp 287.500.000

6339 Rp 3.169.500.000

Peninjauan Kembali 2016

Jm Perkara @Rp 2.500.000

Perdata 788 Rp 1.970.000.000

Perdata Khusus 146 Rp 365.000.000

Perdata Agama 123 Rp 307.500.000

TUN 2057 Rp 5.142.500.000

3114 Rp 7.785.000.000

Rp 10.954.500.000

• Transfer ke rekening penampung biaya proses MA di BNI Syariah

• Uang diterima mendahului berkas perkara 1-

• Setoran tidak disertai informasi yang lengkap

• Uang tercampur : perkara belum diterima, perkara sdgproses, perkara sdhminutasi

Alasan Penggunaan VA oleh MA

57

AUDIT KEUANGAN BIAYA PERKARA MA

2015

MA HARUS MENCARI SOLUSI !!!

Proses Lahirnya Kebijakan

Surat Ketua BPK RI Nomor

419/S/XVI/11/2017 tanggal 20

November 2017

Surat Panitera Mahkamah

Agung Nomor 2167/PAN/KU.00/8/2017 tanggal 23 Agustus 2017

Surat Panitera Mahkamah

Agung Nomor 1661/PAN/KU.00/9/2016 tanggal 20 September

2016

Surat Panitera MA

1355/PAN/OT.00/10/2015 tanggal 20

Oktober 2015

Perintah Ketua Mahkamah

Agung Nomor 23.a/KMA/HK.0

1/IV/2015 tanggal 15 April

2015

2015

Rekomendasi Temuan BPK

58

Mewajibkan Pengadilan Mengirim Bukti Setor Biaya Kasasi Via e-mail

Mewajibkan Pengadilan Kirim Biaya Kasasi/PK Menggunakan VA

LANDASAN KEBIJAKAN

59

Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 2167/PAN/KU.00/8/2017

tanggal 23 Agustus 2017

Surat Ketua BPK RI Nomor 419/S/XVI/11/2017 tanggal 20

November 2017

SKEMA PEMANFAATAN VIRTUAL ACCOUNT

Berbasis BNI E-Collection

60

MAHKAMAH AGUNG

1. Integrasi yang menghubungkan Sistem Aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dengan Sistem BNI e-Collection.

2. Mahkamah Agung RI menginformasikan nomor Virtual Account kepada pihak yang mengajukan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali.

3. Pemohon Kasasi/Peninjauan Kembali membayar biaya perkara menggunakan Virtual Account melalui channel BNI Syariah ataupun channel Bank lain.

4. Dana diterima oleh rekening Giro Mahkamah Agung RI secara realtime dan dapat langsung efektif digunakan.

5. Flagging pembayaran dikirimkan kepada Mahkamah Agung RI (Sistem Aplikasi Direktori Putusan ) secara realtime.

6. Notifikasi pembayaran email akan dikirimkan kepada Pemohon Kasasi, Pengadilan dan Mahkamah Agung.

Format Rekening Virtual Setoran Biaya Perkara

Terdiri dari 16 digit nomor rekening

61

8 7 9 1 0 9 8 2 1 4 0 1 2 1 6 1

Kode rekening VA di

BNI

Virtual ID Mahkamah Agung

yang terhubung dengan rekening

Giro Pooling Biaya Perkara

12 kombinasi angka yang diproduksi oleh aplikasi Direktori Putusan MA, terdiri dari kode satuan kerja, nomor perkara tingkat pertama,

bulan dan tahun putus dan kode pihak yang mengajukan upaya hukum

ALUR PROSEDUR PENGGUNAAN VIRTUAL ACCOUNT

62

• Pihak berperkara mendaftarkan upaya hukum ke pengadilan tingkat pertama

• Petugas pengadilan menaksir panjar biaya

Petugas pengadilan membuat rekening virtual untuk setiap perkara yang diajukan upaya hukum menggunakan aplikasi Direktori Putusan

Pihak berperkara berdasarkan email yang didaftarkan, mendapat notifikasi dari Bank BNI tentang Nomor Rekening Virtual dan jumlah biaya perkara yang harus dibayar

1 2 3

63

Pihak berperkara, membayar biaya perkara kasasi ke rekening virtual yang telah dibuat, melalui counter bank , ATM, atau mobile banking

4 5

Sistem BNI akan memberitahukan kepada penyetor melalui email bahwa uang sudah diterima oleh rekening tujuan (Rekening Kepaniteraan)

6

Sistem Informasi Perkara menerima notifikasi dari sistem BNI tentang uang yang sudah diterima di rekening pooling KEpaniteraan disertai informasi penyetor

Mekanisme Pembuatan Rekening Virtual oleh Petugas Pengadilan

• Virtual Account dibuat menggunakan Aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung;

• Pengadilan harus memastikan putusan tingkat pertama yang diajukan upaya hukum telah terunggah di Direktori Putusan Mahkamah Agung

• Akses ke sistem admin Direktori Putusan menggunakan username dan password yang telah diberikan

64

Langkah-langkah

• Temukan putusan yang diajukan upaya hukum, pilih menu virtual account

65

MENU VIRTUAL

ACCOUNT

• Lengkapi isian form pada menu virtualaccount, kemudian klik simpan

66

Pastikan tanggal putus dan nomor perkara telah diisi

dengan benar

Petunjuk Pengisian Form

• diisi dengan nama pihak yang mengajukan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali;Nama Pemohon

• Pilih kedudukan pemohon kasasi/PK pada pemeriksaan perkara di tingkat pertama, apakah sebagai Penggugat atau Tergugat ;

Kedudukan di Tingkat 1

• diisi dengan alamat email Pemohon Kasasi/kuasa hukumnya. Penulisan alamat email lebih dari satu harus dipisahkan menggunakan tanda baca titik koma (;) dan tanpa ada pemisah (sepasi)

Alamat email

• Agar diisi dengan nomor handpone pemohon kasasi -Nomor Telepon/HP

• Pilih upaya hukum yang sesuai-Jenis Permohonan

Upaya Hukum

• Pilih biaya perkara yang sesuai dengan jenis upaya hukum merujuk pada peraturan yang telah ditetapkan

Besar Biaya Perkara67

Jika proses berhasil, menu status rekeningvirtual akan terisi dengan informasi nomorVA dan tanggal expired VA

68

NOMOR VIRTUAL

ACCOUNT

Nomor Virtual Account akan dikirim ke e-mail yang didaftarkan, atau dicetak dari aplikasi Direktori Putusan oleh staf pengadilan

69

TOMBOL UNTUK MENCETAK VIRTUAL

ACCOUNT

Prosedur Pembayaran Biaya Kasasi/PK

• Pasal 46 (3) UU Nomor 14 Tahun 1985,

“Setelah Pemohon membayar biaya perkara, Panitera mencatat permohonan kasasi dalam bukudaftar, dan pada hari itu juga membuat aktapermohonan kasasi yang dilampirkan dalam berkasperkara

• Biaya Perkara Kasasi, terdiri dari:

• Biaya kepaniteraan dan biaya proses pemberitahuan pada pengadilan tingkat pertama

• Biaya perkara Mahkamah Agung

• Dinyatakan luNas membayar biaya perkara apabila telah menyetorkan kedua biaya tersebut diatas.

70

PILIHAN CARA Pembayaran Biaya Kasasi/PK

• Pemohon Kasasi/PK membayar biaya perkara yang terdiri dari biaya proses pemberitahuan pengadilan dan biaya kasasi/PK, ke rekening pengadilan,

• petugas pengadilan untuk alokasi biaya kasasi/PK disetor ke rekening virtual

71

• Pemohon membayar Biaya Perkara Kasasi, ke dua rekening:• Biaya kepaniteraan

dan biaya proses pemberitahuan pada pengadilan tingkat pertama, disetor ke rekening pengadilan

• Biaya perkara Mahkamah Agung disetor ke rekening virtual Kepaniteraan MA.

PETUGAS PENGADILAN PIHAK BERPERKARA

Prosedur Pembayaran• Pembayaran biaya perkara

kasasi/PK dilakukan melalui nomor rekening virtual yang tertera dalam lembar tagihan;

• Pembayaran dapat dilakukan ke counter bank, ATM, atau mobile Banking dari semua bank;

• Pembayaran harus dilakukan sebelum waktu jatuh tempo yang ditentukan dalam lembar tagihan;

• Apabila pembayaran dilakukan setelah melewati waktu jatuh tempo, maka harus dibuatkan lagi rekening virtual oleh staf pengadilan

72

Pembayaran Tunai Melalui Counter BNI (Syariah)

1. Datang ke Bank BNI Syariah, mengambil nomor antrian Teller• Mengisi Formulir Setoran Rekening : (Gambar berikut)

• Pilih setoran tunai• Tuliskan nominal Jumlah Setoran, sesuai dengan nominal yang tertera pada email nasabah• Isi nama pemilik dan 16 Nomor Virtual Account (988 12345 12345678)• Isi nama dan tanda tangan Penyetor• Nama dan tanda tangan Pejabat diisi oleh Bank

2. Serahkan Formulir Setoran Rekening ke Teller3. Serahkan uang ke Teller, dengan nominal yang tertera pada email

tagihan nasabah (pemohon kasasi/PK)4. Menunggu Mutasi Transaksi pada Teller5. Teller memberikan Slip Setoran Rekening6. Selesai.

73

Pembayaran Tunai Melalui Counter selain BNI (Syariah) – contoh Bank Mandiri

1. Datang ke Bank Mandiri, mengambil nomor antrian Teller• Mengisi Aplikasi Setoran/Transfer : (Gambar 2)

• Isi nama penerima dan Nomor Rekening penerima / 16 Nomor Virtual Account (misalnya: 988 12345 12345678)

• Isi `Bank BNI Syariah’ sebagai Bank penerima dan alamat penerima• Tuliskan nominal Transfer, sesuai dengan nominal yang tertera pada email nasabah• Pada Biaya Transaksi, pilih tunai apabila pembayaran dilakukan secara tunai, pilih debet

apabila pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan.

2. Serahkan Aplikasi Setoran/Transfer ke Teller3. Serahkan uang ke Teller, dengan nominal yang tertera pada email nasabah4. Menunggu Mutasi Transaksi pada Teller5. Teller memberikan Slip Setoran/Transfer6. Selesai.

74

Pembayaran Melalui ATM BNI/BNI Syariah

1. Masukkan PIN, pilih bahasa2. Pilih menu Transfer3. Pilih `dari Rekening Tabungan’4. Pilih `Rekening BNI’5. Masukkan 16 Nomor Virtual Account (misalnya:

8791 098214012161), kemudian tekan `Benar’6. Masukkan Jumlah Pembayaran, sesuai dengan

nominal yang tertera pada tagihan yang dikirim ke email pemohon kasasi, kemudian tekan `Benar’

7. Muncul Informasi Pemindahbukuan, lanjutkan transaksi tekan `Ya’

8. Selesai.

75

Pembayaran Melalui ATM Bersama

1. Masukkan PIN, pilih bahasa

2. Pilih menu Transfer

3. Pilih `dari Rekening Tabungan’

4. Pilih `Rekening Bank Lain’

5. Masukkan kode bank BNI/BNI Syariah (009) diikuti dengan 16 Nomor Virtual Account (8791 098214012161), kemudian tekan `Benar’

6. Masukkan Jumlah Pembayaran, sesuai dengan nominal yang tertera pada email nasabah, kemudian tekan `Benar’

7. Muncul Informasi Transfer, lanjutkan transaksi, tekan `Ya’

8. Selesai.

76

Pembayaran Melalui Internet Banking Non BNI (misalnya Bank Mandiri)

1. Masukkan userID dan password pada menu Login

2. Pilih menu Transfer Dana3. Isi Rekening Pendebitan ‘Bank Negara

Indonesia / BNI’4. Masukkan Jumlah Transfer, sesuai dengan

nominal yang tertera pada email nasabah5. Pilih cara transfer ‘SKN (Kliring)’ atau `RTGS’6. Masukkan data Bank Penerima:7. Nama Bank8. Kota Tujuan9. Lokasi Cabang10. Nama Penerima11. Nomor Rekening / 16 Nomor Virtual

Account (988 12345 12345678)12. Warganegara13. dll14. Pilih Submit15. Masukkan password Transaksi16. Muncul Informasi Transaksi berhasil17. Selesai.

77

NOTIFIKASI PEMBAYARAN• Apabila sudah

dilakukan pembayaran maka sistem BNI e-Collection akan memberikan notifikasi yang disampaikan melalui email

78

NOTIFIKASI PEMBAYARAN• Selain melalui surat elektronik, notifikasi telah dilakukan pembayaran disampaikan

melalui halaman sistem Direktori Putusan Mahkamah Agung pada pengadilan yang bersangkutan

• Notifikasi bukti pembayaran dapat pula oleh Pengadilan dicetak melalui menu “cetak rekening”

79

KETERANGAN STATUS AKAN BERUBAH MENJADI “TELAH DIBAYAR”

APABILA TELAH DILAKUKAN PEMBAYARAN

Pendokumentasian Bukti Pembayaran

• Hasil cetak (print out) notifikasi pembayaran menjadi dasar untuk dibuatkan kwitansi pembayaran biaya perkara (SKUM);

• Hasil Cetak Notifikasi Pembayaran dari Sistem harus disertakan dalam berkas perkara

80

Sistem BNI e-Collection memberikan notifikasi pembayaran biaya perkara secara real tim ke Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung dengan menyertakan informasi yang lengkap, meliputi nomor perkara tingkat pertama, nama pengadilan, nama pihak berperkara dan jenis upaya hukum yang diajukan

81

Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai akses ke sistem BNI e-Collection untuk

memastikan akurasi data transaksi

82

PENCABUTAN PERKARA

• Apabila pencabutan terjadi sebelum perkara diregistrasi oleh MA, biaya perkara dapat dimohonkan untuk dikembalikan

• Sampaikan permohonan pengembalian melalui email Kepaniteraan MA (kepaniteraan.mari@gmail/kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

• Informasikan nomor VA dan nomor rekening pengembalian

83

PERMASALAHAN YANG SERING TERJADI

84

PERMASALAHAN KEMUNGKINAN PENYEBAB

VA GAGAL DIBUAT OLEH SISTEM - TANGGAL PUTUSAN DI SISTEM DIREKTORI PUTUSAN TIDAK DIISI

- ADA HURUF PADA NOMOR PERKARA- ADA SPASI PADA PENULISAN EMAIL YANG

LEBIH DARI SATU- PENGISIAN EMAIL MENGANDUNG KARAKTER

TERLARANG (= , / \ ‘ “ : * & # ? [ ] { } ( dan ))- PENGISIAN DOMAIN PADA EMAIL TIDAK

BENAR (contoh : abcd@gmailcom)

VA TIDAK VALID - PEMBAYARAN TELAH DALUWARSA

Pembuatan Kembali VA Daluwarasa

• Pastikan pembuatan VA tidak lebih dari 3 kali pembuatan (lebih dari 3 kali tombol simpan akan hilang)

• Isi form seperti biasa lalu klik tombol simpan.

• Nomor VA akan dapat dilihat pada tabel kedua.

• Untuk mencetak, silakan klik cetak rekening yang terdapat di atas tabel kedua.

85

Form Pembuatan Akun VirtualPembayaran Biaya Perkara PK Pajak

• https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/pk_pajak/

86

PENUTUP

• Informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak sebagai berikut:

• Pusat Data dan Informasi Kepaniteraan (021) 3843348, 3810350, 3457661 ext(318)

• Surat Elektronik : kepaniteraan.mari@gmail.com, kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

• Twitter @kepaniteraan

87