Modul span

Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN 1

DAFTAR ISI

Daftar Isi …………………………………………………………………............... i

BAB I Pendahuluan ……………………………………………………................ 1

A.

B.

Latar Belakang....………………………………………................

Gambaran Umum SPAN dan SAKTI.......................................

1. Latar Belakang Strategis SPAN..........................................

2. Visi dan Misi SPAN...............................................................

3. Keunggulan SPAN..............................................................

4. Pilar pada Pengembangan SPAN .................................

5. SAKTI...................................................................................

1

2

2

4

5

5

7

BAB II Proses Bisnis SPAN…………........................................................... 9

A.

B.

C.

D.

E.

F.

Manajemen DIPA............................................................

1. Pengertian dan Konsep Dasar..........................................

2. Proses Bisnis Manajemen Komitmen.................................

Manajemen Komitmen............................................................

3. Pengertian dan Konsep Dasar..........................................

4. Proses Bisnis Manajemen Komitmen.................................

Manajemen Pembayaran.......................................................

1. Pengertian dan Konsep Dasar...........................................

2. Proses Bisnis Manajemen Pembayaran.............................

Manajemen Penerimaan.........................................................

1. Pengertian dan Konsep Dasar............................................

2. Proses Bisnis Manajemen Penerimaan...............................

Manajemen Kas........................................................................

1. Pengertian dan Konsep Dasar...........................................

2. Proses Bisnis Manajemen Kas..............................................

Manajemen Pelaporan............................................................

1. Pengertian dan Konsep Dasar............................................

2. Proses Bisnis Manajemen Pelaporan..................................

9

9

9

11

11

12

18

18

19

24

24

27

29

29

30

32

32

33

G. SAKTI ........................................................................................... 41

1. Ruang Lingkup SAKTI ............................................................ 41

2. Koneksitas SPAN – SAKTI ....................................................... 42

BAB III Teknologi dan Informasi SPAN.......................................................... 44

BAB IV Penutup ............................................................................................. 47 REFERENSI ......................................................................................................... 48


BAB I

PENDAHULUAN

3.8.1. Latar Belakang

Pemerintah melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003

Tanggal 9 Juni 2003, melaksanakan proses transformasi menuju e-government.

Untuk mewujudkan terbentuknya e-government di lingkup Kementerian Keuangan

dan memungkinkan tercapainya profesionalitas dan kualitas pengelolaan

keuangan negara, maka pemerintah melaksanakan sebuah proyek

penyempurnaan manajemen keuangan dan administrasi penerimaan pemerintah

(Government Financial Management and Revenue Administration Project atau

GFMRAP) yang meliputi 4 bidang besar, yaitu Public Financial Management,

Revenue Administration, Governance and Accountability dan Project Governance

and Implementation.

Dalam bidang Public Financial Management, perubahan yang

terbesar adalah dalam hal budget and treasury modernization dimana

bentuk riilnya adalah dengan adanya implementasi SPAN. SPAN adalah

komponen terbesar GFMRAP dan selanjutnya akan menjadi pondasi untuk

reformasi PFM (Public Financial Management). SPAN akan

diimplementasikan menggunakan Treasury Reference Model (TRM) sebagai

dasar atau acuan, dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan khas Indonesia.

Sebagai pondasi PFM, SPAN akan memfasilitasi arah kebijakan

penganggaran, mensuport pertanggungjawaban dari para pengguna

anggaran, meningkatkan efisiensi pengelolaan perbendaharaan,

memfasilitasi reformasi akuntansi dan pelaporan, mengurangi biaya

pinjaman dan memperkuat keamanan dan kredibilitas data keuangan.

Pada dasarnya, SPAN adalah bagian dari IFMIS ( Integrated Financial

Management Information System). Diharapkan pengembangan SPAN

merupakan langkah awal menuju implementasi IFMIS. IFMIS merupakan

paket pengelolaan keuangan yang terintegrasi dan terkomputerisasi yang

dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan transparansi dalam

pengelolaan keuangan negara. IFMIS terdiri dari beberapa unsur dimana

terdapat perbedaan antara satu negara dengan negara lainnya.


(1) Gambaran Umum SPAN dan SAKTI

1. Latar Belakang Strategis SPAN

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan Reformasi

Manajemen Keuangan Negara (Government Financial Management

Reform), langkah awal adalah dengan melakukan kerja sama dengan

Bank Dunia melalui program Government Financial Management and

Revenue Administration Project (GFMRAP). Tujuan dari program GFMRAP

adalah untuk memperkuat efisiensi dan integritas dalam manajemen

keuangan publik dan administrasi pendapatan, terutama melalui

penguatan tatakelola, akuntabilitas dan transparansi.

SPAN merupakan sub-program dari program reformasi keuangan publik

terbesar dalam sejarah di Indonesia yakni Government Financial Management

and Revenue Administration Project (GFMRAP). Untuk Reformasi Sistem

Manajemen Keuangan dalam konteks penerapan IFMIS, pada tahap awal

difokuskan pada reformasi penganggaran dan perbendaharaan negara

(Budget and Treasury Modernization), rkegiatan-kegiatan yang akan dilakukan

di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dari sisi persiapan anggaran (Budget

Preparation) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dari sisi

pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban akuntansi (Budget Execution

and Responsibility Accounting). SPAN merupakan program transformasi

berskala besar di bidang keuangan negara yang bertujuan meningkatkan

efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan

anggaran dan perbendaharaan negara melalui penyempurnaan proses bisnis

dan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.

Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan (KPPN) SPAN dimplementasikan

dengan Budget & Treasury Reference Model (TRM) sebagai dasar dan acuan,

dimodifikasi sesuai kebutuhan Indonesia. SPAN dibangun menggunakan tiga


pilar sekaligus, yang membedakan dengan cara membangun dengan era

sebelumnya. Kita terapkan sekaligus beberapa komponen mulai dari proses,

people, dan teknologi. Termasuk, skillful dan mindset dari orang yang akan

menjalankan proses bisnis perlu dirubah. Proses yang kita improve kepada

publik akan berjalan baik kalo dari sisi IT dan human side juga baik.

Berdasarkan PMK No 276 tahun 2008 program reformasi SPAN

dilaksanakan melalui tiga komponen utama yaitu : reformasi Proses Bisnis,

reformasi Sistem Teknologi Informasi, dan Tata Kelola Perubahan.

Reformasi Proses Bisnis dikembangkan melalui beberapa modul yaitu

perencanaan anggaran (budget preparation), manajemen DIPA

(management of spending authority), Manajemen Komitmen

(commitment management), Manajemen Pembayaran (payment

management), Manajemen Kas (cash management), Akuntansi (general

ledger and chart of account), dan Pelaporan (reporting).

PMK Nomor 276 tahun 2008 tentang Program Reformasi Sistem Perbendaharaan

dan Anggaran Negara menyebut secara jelas tentang tujuan dilaksanakan

program tersebut, yaitu :

1. Mengendalikan anggaran Negara, asset, dan kewajiban Pemerintah

Pusat;

2. Menyediakan informasi yang komprehensif, dapat dipercaya, dan tepat

waktu tentang keuangan pemerintah;

3. Memudahkan pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan

pemerintah.

Sasaran yang ingin dicapai meliputi :

1 Otomasi proses operasional penganggaran dan pegelolaan kas, asset

dan utang pemerintah;

2 Peningkatan keandalan proses penganggaran dan pengelolaan kas,

asset dan utang pemerintah;

3 Peningkatan efisiensi layanan kepada kementrian Negara/lembaga,

masyarakat dan perbankan;

4 Peningkatan akuntabilitas melalui penyusunan dan penyajian laporan

keuangan yang lebih komprehensif, akurat dan tepat waktu;


5 Penyediaan fasilitas rekonsiliasi yang andal, akurat, serta tepat waktu

antara pemerintah dan perbankan;

6 Penyediaan jejak audit (audit trail) untuk memfasilitasi proses audit akun

pemerintah;

7 Mengintegrasikan data pada berbagai subsistem manajemen keuangan

pemerintah.

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai adalah :

1 Tersedianya system pengendalian alokasi dan pelaksanaan anggaran

yang efektif;

2 Tersedianya system pengelolaan kas yang terpercaya;

3 Tersedianya system pelaporan manajerial tentang tentang operasi

keuangan pemerintah yang komprehensif, dapat diandalkan dan

realtime;

4 Terwujudnya tahapan transisi penerapan system akuntansi dari berbasis

kas ke berbasis akrual, dan;

5 Terlaksananya pelayanan kepada public yang lebih efisien.

Dengan adanya kejelasan tujuan, sasaran dan manfaat dari pelaksanaan

reformasi pengelolaan keuangan Negara melalui SPAN, diharapkan program

SPAN menghasilkan output berupa system pengelolaan keuangan Negara yang

bisa diimplementasikan demi terwujudnya pengelolaan keuangan Negara yang

professional, transparan, dan akuntabel sebagaimana amanat Undang-Undang

Keuangan Negara.

i. Visi dan Misi SPAN

Visi SPAN adalah “Terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban

keuangan Negara yang transparan dan akuntabel, aman dan mudah

diterapkan dengan dukungan system informasi manajemen keuangan yang

terintegrasi “. Untuk mewujudkan visi tersebut, SPAN mempunyai Misi. Misi SPAN

adalah sebagai berikut :

2 Mengembangkan proses bisnis secara berkelanjutan dengan

mendasarkan pada praktek penyelenggaraan yang sesuai dan terbaik.


3 Menerapkan paket solusi yang terintegrasi untuk mendukung system yang

aman, akurat dan handal.

4 Memastikan diterimanya perubahan oleh pemangku kepentingan dan

memberikan solusi lengkap terhadap dampak perubahan.

Untuk mendukung visi dan misi SPAN, mottonya adalah “dengan SPAN banyak hal bisa

diselesaikan”.

ii. Keunggulan SPAN.

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) merupakan system yang

mengintegrasikan data dari siklus pengelolaan keuangan Negara (mulai dari

penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan) secara online yang akan

membawa perubahan terhadap prosedur kerja, sistem aplikasi yang

dipergunakan dan organisasi kearah yang lebih baik. Karateristik SPAN dapat

dijelaskan sebagai berikut :

a. Integrasi data

Data yang ada di SPAN merupakan satu-satunya data yang

dipergunakan untuk berbagai kebutuhan. Data hanya dilakukan

satu kali entry dan data yang terkumpul secara terpusat.

b. Secara Online

Siapa pun yang memiliki akses terhadap data tersebut dapat

mengambil data tersebut dari mana pun, asalkan bisa terhubung

dengan internet.

c. Perubahan prosedur kerja

Adanya penyempurnaan prosedur kerja.

d. Perubahan system aplikasi

Adanya penyempurnaan sistem aplikasi.

e. Perubahan organisasi

Adanya penyempurnaan organisasi, baik secara struktur maupun

sumber daya manusia (SDM).

SPAN terdiri atas modul-modul yang dapat dikelompokkan dalam tiga proses

yaitu :


1) Perencanaan Anggaran, yang terdiri atas Modul Penyusunan Anggaran

(Budget Preparation)

2) Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri atas :

i. Modul Manajemen DIPA (Management of Spending Authority)

ii. Modul Manajemen Komitmen (Commitment Management)

iii. Modul Manajemen Pembayaran (Payment Management)

iv. Modul Penerimaan Negara (Government Receipt )

v. Modul Manajemen Kas (Cash Management)

3) Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas :

i. Modul Buku Besar dan Bagan Akun Standar (General Ledger and

Chart of Accounts)

ii. Modul Pelaporan (Reporting)

iii. Pilar SPAN

Terdapat 3 (tiga) pilar dalam pengembangan SPAN, yaitu :

1. Business Process Improvement (BPI)

Penelahaan dan perbaikan Treasury Model yang mengacu pada best

practices dan kekhasan pada Kementrian Keuangan. BPI bertujuan

menyelaraskan antara bisnis proses di DJA dan di DJPBN sehingga

menjadi landasan untuk pelaksanaan Commercial Of The Shelf

(COTS) solution SPAN

2. Information Technologie (IT)

Solusi COTS (Commercial Off The Shelf) menfasilitasi dan mengotomasi

implementasi Trasury Model. Program aplikasi berbasis COTS adalah

program aplikasi yang dibuat secara khusus oleh perusahaan

penyedia software berdasarkan ‘best practices of business process’

pada bidang bersangkutan, sehingga program aplikasi tersebut

dapat digunakan secara umum oleh semua institusi untuk

menangani bidang bersangkutan. Didunia keuangan, salah satu

contoh COTS adalah Oracle Finance (Orafin).

3. Change management and Communications (CMC)


Berperan mempersiapkan organisasi dan sumber daya manusia untuk

menerima mindset dan cara kerja baru. Kegiatan manajemen

perubahan dan komunikasi SPAN meliputi:

i. Menganalisa dampak terhadap organisasi dan SDM yang

diakibatkan perubahan dalam bisnis proses dan IT karena

diterapkannya SPAN.

ii. Mengidentifikasi tingkat kesiapan dari organisasi (DJPBN, DJA dan

Pusintek) serta K/L untuk menghadapi perubahan dalam tiap

tahapan SPAN dan memastikan persiapan yang diperlukan

dilaksanakan.

iii. Meningkatkan kemampuan para change agent melalui

pelatihan.

iv. Mempersiapkan strategi pengelolaan perubahan dan komunikasi

serta rencana kerja yang komprehensif.

v. Mengidentifikasi risiko perubahan dan mempersiapkan rencana

mitigasi terhadap kemungkinan risiko tersebut.

vi. Mempersiapkan pelatihan dan workshop yang dibutuhkan untuk

mendukung pelaksanaan SPAN.

iv. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi ( SAKTI )Di luar Modul SPAN,

dikembangkan Modul Manajemen Satker yang mengatur tugas

dan kewenangan Satker dalam mengelola APBN, yang meliputi

proses persiapan penganggaran, pelaksanaan anggaran,

pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dalam lingkup satuan kerja, perubahan yang akan dilaksanakan meliputi

penyederhanaan aplikasi yang sangat banyak pada satuan kerja

dengan data base yang terpisah-pisah, menjadi satu aplikasi dengan

data base yang terintegrasi. Penyederhanaan sistem aplikasi ini untuk

mengurangi terjadinya duplikasi pekerjaan dan entry data. Duplikasi

pekerjaan dan entry data pada prakteknya seringkali menyebabkan

terjadinya perbedaan data antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya

sehingga informasi yang dihasilkan pun menjadi tidak akurat.


Penggabungan aplikasi dan data base pada tingkat satuan kerja akan

diwujudkan dalam suatu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

(SAKTI).

SAKTI meliputi seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada

SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan dan Pelaporan.

SAKTI akan digunakan oleh satuan kerja yang tersebar diseluruh

Indonesia yang memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari yang

memiliki fasilitas yang sangat lengkap sampai dengan fasilitas yang

sangat minim. SAKTI merupakan gabungan beberapa aplikasi yang

keberadaan sebelumnya tersebar pada beberapa kewenangan, seperti

bendahara, KPB, PPK, dan PPSPM. Kewajiban membuat laporan ada

pada sisi satuan kerja karena merupakan salah satu entitas akuntansi,

yaitu unit pemerintah Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang yang

berkewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan akuntansi dan

menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas

pelaporan.

Aplikasi tingkat satuan kerja yang akan dikembangkan meliputi

penggabungan fungsi-fungsi dalam penyusunan anggaran,

pelaksanaan APBN, hingga penyusunan laporan keuangan. Dalam

penyusunan anggaran, fungsi yang akan digabung meliputi penyusunan

RKAKL, penyusunan DIPA dan revisi DIPA. Dalam pelaksanaan APBN,

akan dikenal beberapa proses bisnis yang baru, yaitu manajemen data

supplier, manajemen data kontrak, manajemen data tagihan dan Surat

Perintah Membayar. Dalam penyusunan laporan keuangan,

penyempurnaan yang akan dilakukan meliputi aplikasi akuntansi

keuangan, akuntansi barang milik negara, rekonsiliasi SAI, penyusunan

LPJ bendahara, dan akuntansi persediaan. Selain aplikasi SAKTI, juga

akan dikembangkan aplikasi pendukung yang meliputi portal SPAN dan

SPAN SMS.

Ruang Lingkup SAKTI


Ruang lingkup pekerjaan pengembangan aplikasi ini mencakup 3 (tiga)

pekerjaan utama, yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, Aplikasi Portal

dan Aplikasi SMS Gateway. Idealnya, pengembangan aplikasi SPAN diarahkan

agar dapat diakses oleh seluruh satuan kerja dari seluruh kementerian dan

lembaga. Akan tetapi, pengembangan jaringan sistem informasi dengan

melibatkan satuan kerja yang mencapai kurang lebih 24.000 satuan kerja tentu

membutuhkan ketersediaan infrastruktur yang sangat besar. Selain itu,

penggunaan aplikasi COTS (commercial off the self) untuk user/client sebanyak

itu, tentu saja membutuhkan investasi yang sangat besar, terutama dalam hal

lisensi penggunaan aplikasi yang akan membutuhkan biaya sangat besar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dikembangkanlah aplikasi

SAKTI yang pada dasarnya merupakan aplikasi “SPAN mini”. Aplikasi SAKTI

menjadi jawaban terhadap tantangan dalam reformasi pengelolaan keuangan

publik, namun dengan tetap memperhatikan kapasitas jaringan infrastruktur

pada satuan kerja sehingga tetap efektif namun efisien. Sedangkan untuk

meningkatkan kualitas pelayanan dan memberi kemudahan kepada satuan

kerja, maka dikembangkan pula Aplikasi Portal SPAN dan Aplikasi SMS Gateway.

Ketiga aplikasi yang dikembangkan tersebut merupakan satu kesatuan dan

menjadi bagian dari reformasi pengelolaan keuangan sektor publik pada

tingkat satuan kerja.

Dengan demikian fasilitas pengiriman, konfirmasi, dan pengambilan data dapat

dilakukan melalui kurir, ekspedisi, internet dan SMS. Proses pengiriman data RFC,

Supplier, resume tagihan dapat dilakukan tidak hanya dengan dokumen (paper

base) namun juga secara elektronik dan tanpa dokumen (paperless).

Koneksitas SPAN-SAKTI

Untuk memperlancar koneksitas Aplikasi Satker, maka perlu dibuat aplikasi-

aplikasi pendukung yang bertujuan memudahkan SATKER dalam mengirimkan

dan memonitor data transaksi keuangannya. Beberapa aplikasi pendukung

yang dibutuhkan antara lain : Portal SPAN dan SPAN-SMS Service. Portal SPAN

merupakan Aplikasi berbasis web yang memfasilitasi SATKER dalam mengirim

dan menerima Arsip Data Komputer (ADK) dari atau ke SPAN. Sehingga SATKER


dapat menghemat waktunya untuk tidak perlu ke KPPN. SPAN-SMS merupakan

aplikasi yang dapat dipergunakan SATKER dalam memonitor data

keuangannya. SATKER cukup mengirimkan SMS dengan format tertentu ke

SPAN-SMS Service, yang dalam waktu tidak terlalu lama mengatahui status data

keuangannya. Aplikasi Portal SPAN dan SPAN-SMS gateway akan ditempatkan

pada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada

Satker, yangdimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran sampai

dengan Pelaporan. Menurut jenisnya, Satker terdiri atas 3 kelompok utama, yaitu

Satker biasa, Satker Bendahara Umum Negara (BUN) dan Satker Badan Layanan

Umum (BLU).Satker BUN tidak masuk dalam cakupan SAKTI mengingatSatker BUN

sudah terintegrasi dengan SPAN, kecuali untuk Belanja Subsidi dan Belanja

Lainnya.

Bagan 4

Flowchart SAKTI

BAB II

Proses Bisnis SPAN

A. MANAJEMEN DIPA

1. Pengertian dan Konsep Dasar


SPAN adalah proyek jangka panjang yang menempatkan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran

sebagai leading institutions, meliputi pembangunan sistem

perbendaharaan dan anggaran negara yang sesuai dengan best

practices yang diharapkan, dengan didukung oleh sistem informasi yang

modern, baik yang terkait dengan software maupun hardware,

melibatkan dan menghubungkan sistem informasi perbendaharaan dan

anggaran di beberapa Eselon I di Departemen Keuangan, lima

kementrian/lembaga negara di pusat, DPR, seluruh KPPN dan institusi

pemerintah lainnya yang ditetapkan.

Sistem pelaksanaan anggaran harus memenuhi sasaran dari Public

Expenditure Management (PEM) yaitu pengawasan pengeluaran secara

menyeluruh, alokasi strategis dan efisiensi pelaksanaan. Dalam sistem

pelaksanaan anggaran sebelumnya mengacu pada : fokus pada

kepatuhan dan meyakinkan penerapan disiplin fiscal.

Perubahan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan

anggaran berpengaruh terhadap proses penyusunan dokumen DIPA

yang memuat satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar

pelaksanaan kegiatan bagi satker dan jaminan dari BUN atas sejumlah

dana yang diperlukan bagi satker tersebut. Proses penyusunan dokumen

DIPA juga disesuaikan dengan kewenangan DJPB dalam kaitannya

dengan tugas sebagai BUN antara lain apabila terjadi kesalahan dalam

pencantuman kode kantor bayar, cara penarikan dan sebagainya oleh

satker.

2. Proses Bisnis Manajemen DIPA

Proses bisnis manajemen DIPA Future terdiri dari 3 aktivitas utama

(bisnis domain) yaitu penerbitan DIPA, revisi DIPA, dan pelaksanaan

penggunaan dana. Secara ringkas, proses bisnis DIPA kedepanya adalah

:

a. Pengesahan DIPA


Pengesahan DIPA pada dasarnya dibagi menjadi beberapa

alur kerja (workflow) yaitu, Pengesahan DIPA biasa, pengesahan DIPA

Sementara, carry forward dan Vote on Account.

1. Pengesahan DIPA biasa

2. Pengesahan DIPA sementara

3. Pengesahan DIPA Vote on Account

4. Pengesahan DIPA Format Khusus

Gambar 1. Umum Proses Pengesahan DIPA

b. Revisi DIPA

Revisi DIPA kedepan akan terdiri dari terdiri dari revisi DIPA akibat

Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (RABPP), Revisi

DIPA tanpa perubahan RABPP dan revisi ambang batas BLU. Revisi

DIPA pada dasarnya adalah semua perubahan yang terjadi pada

DIPA atas usulan satker. Berikut akan dijelaskan mengenai bisnis proses


revisi DIPA yang dimulai dari revisi akibat perubahan RABPP. Revisi DIPA

ini dibagi menjadi :

1. Revisi DIPA tanpa perubahan RABPP

2. Revisi DIPA dengan perubahan RABPP

3. Revisi DIPA lintas kanwil oleh DJPBN cq Dit Pelaksanaan Anggaran

4. Updating Pagu DIPA BLU

5. Updating Komponen Input

6. Revisi halaman III secara manual

Gambar 2. Umum Flowchart Revisi DIPA

B. MANAJEMEN KOMITMEN


Pelaksanaan manajemen komitmen memiliki dua tujuan utama yang

masing-masing memiliki orientasi yang berbeda tetapi saling melengkapi.

Pelaksanaan manajemen komitmen terutama ditujukan untuk mengelola

tindakan-tindakan awal yang menimbulkan kewajiban negara dalam


rangka disiplin anggaran (ketaatan terhadap batas pengeluaran). Di

samping itu, manajemen komitmen juga ditujukan untuk mendukung

terwujudnya perencanaan kas yang berorientasi ke depan (forward

cash planning) yang berbeda dengan perencanaan kas berdasarkan

data trend dari periode sebelumnya (historical data trend). Dengan

mencatatkan komitmen ke dalam sistem perbendaharaan, maka institusi

perbendaharaan dapat membuat perencanaan kas yang berorientasi

ke depan berdasarkan perkiraan arus kas yang akan menyertai

pelunasan sebuah komitmen (Radev & Khemani, 2007; Potter &

Diamond, 1999).

2. Proses Bisnis Manajemen Komitmen

Kerangka Integrasi dan Koneksitas Proses Bisnis Manajemen Komitmen

dengan proses bisnis perbendaharaan lainnya :3

Dalam rangka SPAN secara garis besar komitmen dibagi menjadi 2, yaitu

b. Spesific commitment: komitmen yang menimbulkan kewajiban pembayaran

atau serangkaian pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Termasuk

dalam komitmen khusus adalah penerbitan kontrak pengadaan barang

dan jasa. Satker akan membuat dan menyampaikan dokumen Resume

Kontrak atau Request for Commitment (RFC) yang selanjutnya akan dicatat

oleh KPPN. Dokumen RFC ini pada dasarnya memuat ringkasan data kontrak

sebagaimana model Resume Kontrak (Perdirjen 66/PB/2005 Lampiran V)

yang digunakan pada proses bisnis saat ini. Dokumen RFC dibuat atas dasar


kontrak dan diperlakukan sebagai Purchase Order (PO) dalam sistem

perbendaharaan di KPPN. Sebuah transaksi akan termasuk specific

commitment apabila memenuhi syarat aktivitas pembuatan perikatan

(establishment of commitment) yang mudah di identifikasi dan/atau

informasi atas rencana pengeluaran yang andal (reliable) sebagai salah

satu dasar perencanaan kas.

Jenis pengeluaran yang termasuk ke dalam specific commitment antara

meliputi meliputi:

No Jenis Pengeluaran

1 Pengadaan barang/jasa dengan pihak ke-3

2 Penyaluran penerusan pinjaman

3 Penyaluran Pinjaman Luar Negeri

4 Transaksi dalam rangka pembayaran dan pengesahan menggunakan

Tambahan Uang Persediaan

c. Continuing commitment: komitmen yang pembayarannya bersifat

berkelanjutan, tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan tidak

didasarkan pada adanya kontrak tersendiri. Pembayaran untuk gaji,

tunjangan dan sejenisnya termasuk dalam continuing commitment.

Pengakuan dan pencatatan atas komitmen yang termasuk dalam jenis

belanja ini dilakukan bersamaan dengan aktivitas yang berkaitan dengan

tahap verifikasi dan pembayaran. Jenis pengeluaran yang termasuk ke

dalam continuing commitment meliputi:

No Jenis Pengeluaran

1 Pembayaran gaji

2 Pembayaran menggunakan Uang Persediaan (UP) dan

pertanggungjawabannya (GUP)

3 Pembayaran jasa bank terkait penerusan pinjaman

4 Pembayaran jasa bank selaku bank persepsi


5 Penyaluran subsidi

6 Penyaluran transfer ke daerah

7 Pembayaran kelebihan pajak (SPM KP/KC)

8 Pembayaran imbalan bunga (SPM IB)

9 Pembayaran askes, taspen, taperum

Kerangka pelaksanaan manajemen komitmen adalah sebagai berikut :

4

Catatan: (*) Penyampaian dokumen Resume Kontrak adalah dalam

rangka

pencatatan informasi yang dibuat oleh Satker kepada

KPPN.

(**) Pencatatan kewajiban dilakukan atas dasar invoice yang

valid Yang

merujuk pada penerbitan SPP atau SPM.

PR = permintaan untuk pengadaan barang/jasa atas kebutuhan

tertentu

PO = Kontrak

SP2D(*) SPP / SPM (*)

Resume Kontrak (*)

Bagian dari proses bisnis manajemen komitmen yang dikelola oleh KPPN

Purchase Requisition (PR)

Penerbitan Purchase Requisition oleh unit yang menggunakan barang dan jasa

Purchase Order (PO)

Verifikasi PR, pemilihan supplier dan penerbitan Purchase Order

Penerimaan barang dan jasa, verifikasi terhadap PO dan pembuatan Berita Acara

Tagihan

Verifikasi terhadap PO terhadap BA Penerimaan dan Penerbitan invoice

Pembayaran

Penerimaan tagihan, verifikasi terhadap PO, dan Pembayaran

Komitmen (*) Hutang (*) Belanja

Satker KPPN

Daftar Rekanan


Manajemen komitmen menghendaki adanya pengakuan dan

pencatatan atas dibuatnya sebuah perikatan. Dalam rangka penerapan

pendekatan penganggaran, komitmen diakui pada saat penandatanganan

kontrak dan dicatat ke dalam sistem informasi perbendaharaan. Namun

demikian, sifat pencatatan bukanlah pencatatan akuntansi keuangan dalam

bentuk kewajiban atau hutang (liability). Pencatatan yang dilakukan lebih

ditujukan untuk menginformasikan adanya “reserve of fund” atau

pencadangan, bahwa sebagian dari pagu anggaran telah terikat pada

kontrak tertentu dan menjadi “committed budget balance”. Konsisten dengan

pendekatan penganggaran, maka pengakuan liability atau hutang baru

dilakukan setelah pemenuhan perikatan/komitmen, misalnya setelah

penerimaan barang dan jasa atau penerimaan tagihan yang valid. Data

hutang (liability) tersebut diharapkan dapat menjadi input bagi perkiraan

kebutuhan kas dalam rangka pelunasan tagihan atas pemenuhan komitmen

tertentu.

Status pagu setelah pencatatan encumbrance adalah sebagai berikut:

- - =

Detail dari aktivitas yang dilakukan di KPPN pada saat registrasi data

komitmen melalui upload data Resume Kontrak adalah sebagai berikut:

Step Status OtoritasdanAktivitas Notes

FO

I

FO

II

FO

III

FO

IV

1 In-complete Masing-masing petugas di Front Office dapat meng-upload RFC

untuk Satker 100001 s.d 100020

No PO dihasilkan

2 Incomplete Aktivitas “Check Fund”, Status PO berubah menjadi Incomplete Pagu

dicadangkan

3 In-process Penyampaian PO (status incomplete) kepada pejabat dengan

kewenangan masing-masing berdasarkan parameter yang

dalam system aplikasi

Kasi PB 1

Approvial RFC for Satker

(100001 s.d 100010)

Kasi PB II

Approval RFC for Satker

(100011 s.d. 100020)

Pagu Cadangan Realisasi Sisa Pagu


Penerapan manajemen komitmen dapat memberikan manfaat dan nilai

tambah dari hal-hal berikut ini:

1. Adanya pengujian atas ketersediaan dana atas komitmen secara

lebih dini pada tahap pelaksanaan anggaran oleh treasury sebagai

bagian dari mekanisme control dan check and balance dalam

pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

2. Pemberian nomor referensi atas data kontrak yang telah diuji

validitasnya, yang bermanfaat sebagai salah satu referensi dan

verifikasi pada tahap pembayaran kepada pihak ke-3.

3. Adanya pencadangan pagu yang dapat menginformasikan status

pagu anggaran yang dikelola Satker yang dapat membantu proses

pengambilan keputusan, misalnya untuk kepentingan revisi

anggaran dalam tahap pelaksanaan anggaran.

4. Adanya fasilitas untuk melakukan perencanaan kas yang lebih ideal,

baik dalam jangka panjang melalui penggunaan proyeksi arus kas

dalam kontrak.

5. Adanya catatan atas komitmen dan kontrak-kontrak yang dibuat

pemerintah untuk pelaksanaan pekerjaan selama jangka waktu

tertentu dalam periode pelaksanaan anggaran yang dapat menjadi

referensi bagi kebijakan pemerintah, misalnya dalam penggunaan

data komitmen sebagai potential obligation dalam rangka

penetapan kebijakan fiskal terkait perubahan dan revisi anggaran

secara keseluruhan.

6. Adanya integrasi atas proses bisnis yang dilakukan sebagai bagian

dari pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan, yang

setidaknya meliputi manajemen komitmen, manajemen DIPA,

manajemen pembayaran dan manajemen kas.

--aloksiditentukandalam

parameter sistem--

--aloksiditentukandalam

parameter sistem--

4 Approved/

Rejected

Menerima report hasil check fund, dan melakukan approval

atau rejection

Approved:

No PO

berlakusebagai

No CAN


7. Adanya data badan usaha yang valid selaku rekanan pemerintah

yang dapat digunakan untuk menjadi referensi bagi penyusunan

kebijakan terkait dengan keuangan negara [misalnya untuk

keperluan perpajakan] maupun pengembangan dunia usaha pada

umumnya

Untuk mendukung Manajemen Komitmen, manajemen supplier menjadi

salah satu komponen utama yang harus dikembangkan. Manajemen supplier

menyediakan master data berupa data pihak-pihak penerima pembayaran,

dimana nantinya digunakan oleh proses pencairan sebagai rujukan arah tujuan

pembayaran. Lebih jauh lagi manajemen supplier dikembangkan dalam rangka

meningkatkan validitas data supplier yang memiliki perikatan dengan

negara.

Manajemen supplier merupakan suatu kegiatan untuk

mengelola data-data detail terkait supplier, berupa Satker , Pihak

ketiga, Pengguna dana, Lender atau pegawai. Data ini digunakan

untuk sebagai arah tujuan pembayaran, meningkatkan validitas data

supplier, evaluasi kinerja supplier, rekonsiliasi dengan data customer

maupun dalam rangka memenuhi kebutuhan laporan manajerial

terkait supplier.

5Gambar Ilustrasi Penyampaian antara data supplier dengan RFC dan Resume

tagihan


Proses registrasi data supplier dimulai dengan tahap validasi data yang

disampaikan oleh Satker dengan master data yang ada di SPAN. Validasi

tersebut dilakukan terhadap keberadaan data supplier di master data. Data

yang belum ada di master data akan membentuk data baru. Data yang valid

akan diberikan nomor register supplier apabila belum memiliki nomor register.

Hasil update data supplier akan disampaikan ke Satker sebagai bukti

pencatatan data di SPAN dan untuk menjadi acuan apabila akan melakukan

perikatan atau pembayaran dengan supplier yang sama.

Suatu RFC atau Resume Tagihan dapat di proses lebih lanjut apabila dalam

data Resume Kontrak atau Resume Tagihan tersebut merujuk pada supplier

tertentu dalam master data supplier. Wewenang melakukan perekaman dan

modifikasi data supplier terletak pada responsibility KPPN sebagai operating unit

(OU) dalam implementasi SPAN. KPPN yang melakukan perekaman data

supplier disebut OU creator. Sedangkan KPPN yang menggunakan data

yang sudah direkam sebelumnya oleh OU creator disebut OU User. Selain OU

user dan OU creator terdapat juga satu unit khusus yang akan melakukan

pengelolaan terhadap data supplier, unit khusus tersebut berada di kantor

pusat Ditjen Perbendaharaan.


A. MANAJEMEN PEMBAYARAN


Cakupan Proses Manajemen Pembayaran:

- Proses Pendaftaran Tagihan sampai dengan Pembayaran

-- Pembayaran Langsung

-- Pembayaran Uang Persediaan

-- Pembayaran yang berasal dari Pinjaman dan Hibah

-- Pembayaran Satuan Kerja PNBP

- Proses Pengesahan Pendapatan dan Pengeluaran dengan menggunakan

Modul Pembayaran.

-- Pengesahan BLU

-- Pengesahan Hibah Langsung

Konsep dasar manajemen pembayaran:

- Integrasi sistem

- Accrual dan penerapan payment term

- Lesspaper

- Otomatisasi Sistem Pengujian Tagihan

- Perbaikan Pola Hubungan satuan kerja, KPPN dan Perbankan


Proses Bisnis Manajemen

PembayaranG67

Gambar Proses Bisnis Manajemen Pembayaran SPAN System

2 Pendaftaran Resume Tagihan

Pengguna Aplikasi :

1. Front Office KPPN, Staff Seksi Pencairan Dana

Untuk tagihan dengan mekanisme Langsung (LS), Uang Persediaan

(UP), Satuan Kerja PNBP, Pengesahan BLU, Pengesahan Hibah

Langsung, dan Reksus.

2. Front Office KPPN Khusus Jakarta VI,

Untuk tagihan dengan sumber dana Pinjaman dan Hibah.

3. Staff dan Pejabat Pembuat Komitmen,

Untuk tagihan dengan Bagian Anggaran 999 (Bendahara Umum

Negara).

Proses Pendaftaran Resume Tagihan :

Proses Pendaftaran Resume Tagihan dalam aplikasi dikenal secara

luas sebagai invoicing. Proses ini digunakan dalam SPAN sebagai

perekaman tagihan kepada database baik untuk keperluan

pembayaran, penyaluran uang persediaan, pengesahan, maupun

pembayaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah.

Dalam proses ini selain sebagai perekaman tagihan, juga berfungsi

sebagai perekaman jatuh tempo tagihan yang dihitung dengan


menggunakan payment term. Payment term ditentukan oleh Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK), yaitu pihak yang mengetahui secara pasti

kapan pembayaran harus dilakukan. Payment term dihitung

berdasarkan tanggal diterimanya Resume Tagihan sampai dengan

pembayaran akan dilakukan menggunakan jumlah hari kerja.

Proses pertama Pendaftaran Resume Tagihan adalah melakukan

perekaman data yang dapat dilakukan dengan beberapa cara :

B. Unggah

Proses unggah dilakukan oleh pengguna dengan meng-

unggah data berupa file excel melalui menu upload di aplikasi

yang berisi field-field yang diperlukan untuk perekaman

Resume Tagihan.

Untuk keperluan data legacy (peralihan aplikasi saat ini

dengan aplikasi SPAN), file ini akan dihasilkan oleh aplikasi

konversi yang dibangun oleh Direktorat Sistem

Perbendaharaan (DSP) sebagai pengembang aplikasi saat ini.

Aplikasi konversi akan menghasilkan tiga fisle untuk keperluan

pembayaran ini, yaitu file untuk modul manajemen suplier

(penerima pembayaran), file untuk modul manajemen

komitmen (apabila tagihan bersifat kontraktual), dan ketiga

adalah file untuk tagihan itu sendiri. Ketiga file ini akan

didaftarkan ke database SPAN.

Saat menjalankan legacy system bersandingan dengan SPAN,

Proses bisnis di satuan kerja (satker) tidak berubah. Satker

hanya perlu mengirimkan data SPM-nya kepada KPPN (tagihan

yang telah mendapatkan persetujuan PPSPM) sesuai peraturan

yang berlaku. Hal ini juga berlaku untuk “Pengesahan”, baik di

legacy system maupun full SPAN, yaitu mendaftarkan

pengeluaran dan penerimaan satker kepada Bendahara

Umum Negara (BUN) seperti misalnya pada BLU. Proses selain

pengesahan maka akan menggunakan proses seperti gambar

di atas.


Proses unggah Resume Tagihan ini akan melakukan

pengecekan terhadap beberapa hal yang antara lain Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Pembuat Surat

Permintaan Pembayaran (PPSPP), Pejabat Pembuat Surat

Perintah Membayar (PPSPM), Data DIPA, Data Supplier

(penerima pembayaran), Data Komitmen (Kontrak-apabila

ada), dan beberapa field lainnya.

1. Rekam Manual

Rekam manual digunakan hanya untuk staff PPK dari satker Bagian

Anggaran 999 (BUN), seperti halnya DJPU dan DJA.

2. Unggah dari Portal

Untuk melakukan hal ini, satker akan melakukan akses ke Portal SPAN

untuk melakukan upload data. Front Office KPPN akan menangkap data

upload tersebut dan memprosesnya lebih lanjut.

Proses kedua adalah melakukan validasi terhadap masing-masing Resume

Tagihan. Proses validasi ini akan mencocokan dan menghitung ketersediaan

dana DIPA serta mencocokan dan menghitung kontrak. Apabila proses validasi

berhasil maka Resume Tagihan akan mendapatkan Nomor Tagihan yang

berupa respon balik dari SPAN terhadap Pendaftaran Resume Tagihan ini.

Untuk legacy system dan pengesahan maka akan dilanjutkan dengan memulai

persetujuan yang akan membawa informasi tagihan ke Midle Office staff

pencairan dana untuk pengecekan tagihan. Untuk BA 999, maka validasi akan

dilakukan oleh Staff PPK dan memulai persetujuan akan dilakukan oleh PPK

untuk mengalirkan data kepada PPSPM. Dalam hal belanja menggunakan

pinjaman dan hibah terutama Luar Negeri (PHLN), maka Front Office KPPN

Khusus Jakarta VI, tidak melakukan validasi, hanya akan melakukan perekaman

data untuk kemudian dicetak cover letter withdrawl application. Validasi akan

dilakukan setelah mendapatkan NOD dari lender.

Proses validasi terhadap tagihan akan menciptakan jurnal dasar Belanja pada

Hutang dan Penerimaan.


3 Pendaftaran Surat Perintah Membayar

Pengguna Aplikasi:

4. Front Office KPPN , Staff Pencairan Dana

5. Front Office KPPN Khusus Jakarta VI

6. PPSPM, untuk BA 999.

Proses Pendaftaran Surat Perintah Membayar:

Telah dijelaskan pada proses pendaftaran Resume Tagihan, bahwa untuk

legacy dan pengesahan, data SPM didaftarkan bersamaan dengan

perekaman Resume Tagihan. Namun untuk tagihan normal akan melalui proses

pendaftaran Surat Perintah Membayar. Pendaftaran Surat Perintah Membayar

dilakukan sebelum tagihan jatuh tempo. Sehingga PPSPM mengirimkan data

SPM harus senantiasa memperhatikan payment term yang telah dibentuk oleh

PPK dalam pendaftaran Resume Tagihan.

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu

2 feb 3 feb 4 feb 5 feb 6 feb 7 feb 8 feb

RT SPM SP2D

segera 1 hari 2 hari 3 hari 4 hari

Keterangan

Payment term yang didaftarkan di Resume Tagihan

Pembayaran dilakukan

SPM Diterbitkan dan disampaikan

Resume Tagihan didaftarkan

Ilustrasi penggunaan payment term

Proses Pendaftaran Surat Perintah Membayar (SPM) dilakukan dengan cara:

- Unggah

Proses unggah dilakukan untuk memulai pengujian dan persetujuan di KPPN.

Proses unggah ini akan meng-update data tagihan yang telah didaftarkan

melalui pendaftaran Resume Tagihan terutama di bagian SPM dan

authorisasi SPM. Tagihan tidak akan dapat dibayarkan tanpa data-data

SPM.

- Persetujuan


Persetujuan disini hanya terkait dengan BA 999 dimana sebelumnya (proses

pendaftaran Resume Tagihan) telah dilakukan validasi dan dimulai

persetujuan oleh PPK. Persetujuan ini dilakukan oleh PPSPM. Dengan

dilakukan persetujuan oleh PPSPM, maka data tagihan terkait telah menjadi

SPM dan diteruskan ke KPPN untuk diuji dan dibayarkan.

- Unggah di Portal

Untuk melakukan hal ini, satker akan melakukan akses ke Portal SPAN untuk

melakukan upload data. Front Office KPPN akan menangkap data upload

tersebut dan memprosesnya lebih lanjut.

Setelah melakukan unggah data, maka Front Office staff pencairan dana,

dalam proses normal akan melakukan mulai persetujuan untuk mengirimkan

data ke Midle Office staff pencairan dana. Lain hal-nya dengan legacy dan

pengesahan yang mulai persetujuannya telah dilakukan sebelum tahap ini

yang berarti data sudah terkirim ke Midle Office.

4 Persetujuan Pengujian Surat Perintah Membayar

Pengguna Aplikasi:

7. Midle Office, Staff Pencairan Dana

8. Kepala Seksi Pencairan Dana

Midle Office ataupun Kepala Seksi Pencairan Dana akan melihat

daftar kerja di halaman beranda-nya pada aplikasi. Daftar kerja ini

akan berisikan tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh Midle

Office ataupun Kepala Seksi Pencairan Dana.

Proses persetujuan pengujian SPM dilakukan berjenjang dari Midle

Office ke Kepala Seksi Pencairan Dana. Midle Office berfungsi

sebagai pengecekan layer kedua setelah Front Office. Pengecekan

dilakukan semi manual karena beberapa hal memang harus dicek

secara manual seperti uraian di tagihan terhadap akun yang

dipakai, pengecekan lampiran apabila ada, dan sebagainya.

Midle Office akan melakukan tindakan terhadap tagihan yang telah

diperiksanya untuk diteruskan ke Kepala Seksi Pencairan Dana atau


ditolak oleh Midle office apabila tidak memenuhi pengujian untuk

dibayarkan.

Kepala Seksi akan menerima data tagihan yang telah diuji oleh Midle

Office untuk kemudian diperiksa dan disetujui atau ditolak. Apabila

Kepala Seksi menyetujui tagihan maka dapat diterbitkan Surat

Persetujuan Pembayaran Tagihan (SPPT).

Dari mulai diterimanya SPM di KPPN sampai dengan penerbitan SPPT

ini akan dilakukan dalam waktu kurang dari atau sama dengan satu

jam. Setiap satu jam, sistem aplikasi akan memeriksa proses dan

mengirimkan hasilnya kepada satuan kerja melalui email. Status

tagihan yang akan dikirimkan kepada satker adalah:

9. Status penolakan Resume Tagihan (dalam proses

pendaftaran Resume Tagihan)

10. Status Persetujuan Resume Tagihan (dalam proses

pendaftaran Resume Tagihan)

11. Status SPPT

5 Pengelompokan Tagihan Untuk Pembayaran

Pengguna Aplikasi:

12. Staff Seksi Bank Giro Pos

Melalui menu, Staff Seksi Bank Giro Pos akan melakukan permintaan

terhadap database untuk menarik data tagihan yang akan dibayarkan

sesuai dengan kondisi yang diberikan oleh pengguna. Kondisi ini antara

lain tanggal jatuh tempo dan bank operasional.

System akan memberikan daftar tagihan yang diminta, Staff Seksi Bank

Giro Pos memeriksa hasil dari system dan apabila telah sesuai maka akan

dikirimkan ke Kepala Seksi Bank Giro Pos.

6 Pembayaran terhadap Tagihan

Pengguna Aplikasi:

- Kepala Seksi Bank Giro Pos

Kepala Seksi Bank Giro Pos akan mendapatkan notifikasi melalui tabel

tindakan dalam aplikasi terhadap permintaan pembayaran yang

dikirimkan oleh staff-nya. Kepala Seksi Bank Giro Pos memeriksa dan


dapat melakukan pembayaran terhadap permintaan pembayaran

tersebut atau dapat menghentikan pembayaran tersebut.

7 Pengiriman Data Pembayaran ke Perbankan

Pengguna Aplikasi :

13. System

14. Kepala Seksi Bank Giro Pos

System akan terhubung langsung kepada bebera perbankan sehingga

pengiriman data pembayaran dapat dilakukan secara otomatis. Namun

apabila pengiriman data otomatis ini gagal maka Kepala Seksi Bank Giro Pos

dapat melakukan overide system secara manual dengan mengunduh file kirim

untuk dikirimkan secara manual ke bank.

Untuk legacy system dan perbankan yang tidak memiliki hubungan langsung

dengan SPAN akan dikirimkan manual daftar SP2D dan ADK-nya. Daftar SP2D

dan ADK ini dihasilkan oleh sistem atas permintaan Kepala Seksi Bank Giro Pos.

B. MANAJEMEN PENERIMAAN


Salah satu wujud dari kegiatan administrasi keuangan negara

adalah penatausahaan atas penerimaan negara (Government

Receipt). Pengelolaan penerimaan negara saat ini

bertumpu pada Sistem MPN (Modul Penerimaan Negara)

yang dikelola oleh Ditjen Pajak. Permasalahan utama

dari pengelolaan negara saat ini adalah integrasi antara

sistem informasi yang belum baik. Hal ini terjadi karena

ada penerimaan negara yang diterima tidak melalui

MPN, seperti penerimaan negara yang diterima melalui

Bank Indonesia (contoh : Penerimaan pembiayaan,

Penerimaan PNBP Migas.

Pengelolaan Penerimaan Negara dalam SPAN lebih pada

pengelolaan back off ice penerimaan negara, dengan front

office berada di Sistem Informasi MPN, Penerimaan di BI,


serta Penerimaan Retur. Pola umum pengelolaan

penerimaan negara dalam SPAN dapat digambarkan

sebagai berikut ini:

8

In te rkone ks i SPA N d en gan M PN, MPN-G 2, Ban k Indones ia dan DJP

Hingga saat ini Indonesia belum mempunyai sistem baku yang

terintegrasi dalam pengelolaan Government Receipt.

Secara umum penatausahaan penerimaan negara melalui MPN diharapkan

mampu untuk menciptakan suatu sistem penerimaan negara yang

terintegrasi dalam satu database, di mana sebelumnya penatausahaan

penerimaan negara dilakukan secara terpisah oleh Direktorat Jenderal Pajak,

Direktorat J enderal Bea dan Cukai serta Direktorat J enderal

Perbendaharaan.

2. Proses Bisnis Manajemen Penerimaan

Proses bisnis Manajemen Penerimaan SPAN yang dilakukan oleh KPPN terdiri atas 3

aktivitas utama yakni :

4.4.1 Unggah penerimaan

Penerimaan Negara yang masih dikelola oleh KPPN terdiri atas tiga jenis yakni


Penerimaan dari Bank/Pos Persepsi (MPN), Penerimaan BLU, Penerimaan Retur

SP2D. Proses unggah penerimaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut ini :

B. Unggah Penerimaan Bank/Pos Persepsi. Proses unggah ADK bank/pos

persepsi ke dalam SPAN hampir sama dengan proses unggah ADK

bank/pos persepsi yang dilakukan oleh KPPN selama ini. Bedanya hanya jika

pada saat ini, ADK Bank/Pos Persepsi di unggah kedalam SISPEN, dengan

SPAN, maka ADK tersebut akan diunggah kedalam SPAN.

Proses unggah ADK kedalam SPAN menggunakan form SPGR Data

Penerimaan dari Bank Persepsi. Proses unggah ini dilakukan oleh Staff

Seksi Bank/Giro Pos, sedangkan persetujuan proses unggah

dilakukan oleh Kepala Seksi Bank/Giro Pos.

C. Penerimaan BLU. Penerimaan BLU diunggah setiap triwulan. Prosesnya

menungguh proses unggah ADK SPM pengesahan BLU yang dilakukan di

Modul Pengeluaran SPAN. Jika di dalam ADK SPM Pengesahan BLU

terdapat data Pendapatan BLU maka, akan ada pemberitahuan ke seksi

Bank/Giro Pos untuk melakukan proses unggah pendapatan BLU tersebut.

Seksi Bank/Giro Pos hanya tinggal melakukan pengecekan di form SPGR

Data Penerimaan BLU, per tanggal buku dan Satker BLU apa, jika ada maka

akan muncul di form tersebut. Jika ada, maka Seksi Bank/Giro Pos harus

melakukan proses interface, dan membentuk transaksi penerimaan di SPAN.

D. Penerimaan Retur SP2D. Penerimaan Retur dicatat sebagai penerimaan

transito di dalam SPAN. Penerimaan Retur terjadi jika ada transaksi debit di

rekening retur di KPPN bersangkutan. Dasar pencatatan penerimaan retur

adalah rekening Koran yang di unggah melalui modul Manajemen kas

(CM). Jika dari rekenig retur tersebut ada transaksi debit, maka di form SPGR

Data Penerimaan Retur akan ada transaksi yang harus diproses di form SPGR

Data Penerimaan Retur.

Gambar : unggah-peenerimaa-bank


4.4.2 Reviu transaksi penerimaan

Proses selanjutnya setelah proses unggah penerimaan adalah reviu terhadap

transaksi penerimaan. Proses ini tidak harus dilakukan oleh Staff KPPN, akan

tetapi disediakan sebagai sarana proses pengecekan kembali terhadap

transaksi-transaksi penerimaan yang telah dilakukan.

Proses reviu transaksi penerimaan dilakukan dengan membuka form Ikhtisar

Penerimaan kemudian lakukan pencarian berdasarkan parameter tertentu,

semisal berdasarkan tanggal buku, atau berdasarkan nomor penerimaan.

4.4.3 Permintaan laporan

Laporan manajerial yang disediakan dalam SPAN dan dapat diakses oleh

KPPN terdiri atas 5 (lima) jenis Laporan, yakni

a. Laporan Daftar Retur SP2D

b. Laporan Daftar Pembagian Pembagian DBH PBB

c. Laporan Daftar Penerimaan

d. Laporan Realisasi Penerimaan, Pembagian, dan Penyaluran PBB

e. Laporan Daftar Pelimpahan PBB ke BO III

Laporan Manajerial ini dapat diakses dengan membuka form


jalankan permintaan, lalu memilih nama laporan apa yang akan di

buat. Setiap Laporan memiliki parameter berbeda yang harus di isi oleh

pembuat laporan. Sebagai contoh, Laporan Daftar Retur SP2D memiliki

parameter periode dan Nomor Rekening Retur.

Gambar : permintaan laporan

Pokok-pokok Perubahan (Improvement) Penatausahaan Penerimaan Negara

Beberapa pokok perubahan atau penyempurnaan proses bisnis

penatausahaan penerimaan negara dalam rangka implementasi Sistem

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) seperti yang terlihat pada

table berikut :

No Pokok-Pokok Perubahan (improvement)

1.

Sentralisasi penatausahaan penerimaan negara melalui single database dalam

SPAN

2. Sentralisasi pengelolaan Modul Penerimaan Negara melalui MPN G2 untuk

setoran penerimaan negara yang disetor pada bank/pos persepsi.


3. Reposisi kewenangan pengelolaan Modul Penerimaan Negara pada penerapan

MPN G2 oleh DJ PB (Dit. PKN), terutama terkait sistem pembayaran (settlement)

setoran penerimaan negara melalui bank/pos persepsi.

4. Restrukturisasi rekening penerimaan (rekening kas negara) pada bank/pos

persepsi terkait penerapan MPN G2, terutama terkait dengan pemusatan

rekening kas negara untuk masing-masing bank/pos persepsi (BP Pusat).

5. Penerimaan negara terkait Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) sudah dicatat

pada saat uang masuk pada rekening (RPL) yang bersangkutan.

6. Penerimaan pembiayaan terkait Reksus dicatat pada saat dana initial deposit

dan/atau pada saat replenishment masuk pada Reksus yang bersangkutan.

7. Pembayaran setoran penerimaan negara pada bank/pos persepsi dapat

dilakukan pada lintas (luar) wilayah kerja KPPN yang bersangkutan. Untuk itu

dilakukan jurnal intra-entity (antar satker) pada setiap setoran yang dilakukan.

8. Penerimaan terkait pajak dan bea cukai dicatat (diakui) sebagai penerimaan

masing-masing Satker (KPP/KPBC) bersangkutan. Sehingga proses rekonsiliasi

data penerimaan dapat dilakukan di tingkat Satker dan KPPN. Untuk itu setiap

transaksi pada data MPN harus dapat di mapping sebagai penerimaan KPP/KPBC

selaku Satker.

9. Memungkinkan pencatatan dan akuntansi penerimaan negara dilakukan secara

akrual maupun kas sejalan dengan yang diamanatkan dalam undang-undang.

10. Penerimaan dari pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dapat

mengembalikan sisa pagu yang didahului dengan surat pengajuan pengembalian

sisa pagu oleh Satker.

11. Sebagian besar pencatatan penerimaan negara dilakukan melalui metode

interface/upload data (ADK) terutama terkait j umlah data transaksi yang relatif

banyak (batch / bulk) temasuk untuk pencatatan penerimaan yang berasal

dari setoran langsung pada Bank Indonesia melalui ADK rekening koran.

12. Pembuatan daftar rincian dana bagi hasil PBB berdasarkan data transaksi

penerimaan dapat dilakukan secara sistem untuk membantu proses

pembayaran/transfer ke daerah oleh KPPN ke BO III.

13. Penyampaian LHP dan rekening koran dari bank persepsi/BI secara elektronik

dan terstandarisasi.


14. Rekonsiliasi secara sistem antara pencatatan penerimaan negara dengan kas

yang diterima pada Modul Cash Management berdasarkan informasi (ADK)

rekening koran dari bank, termasuk proses rekonsiliasi antara ADK rekening

koran dari bank persepsi dengan data penerimaan ADK LHP/DNP). Untuk itu

rekening koran harus diformat dalam bentuk ADK yang terstandarisasi dan setiap

transaksi yang muncul dalam Daftar Nominatif Penerimaan (DNP) harus muncul

pada ADK rekening korannya, sehingga Bank Persepsi harus mengkreditkan

Rekening Kas Negara pada setiap transaksinya. 15. Tidak ada proses permintaan NTPN (e-paypoint) pada MPN selain setoran melalui

bank/pos persepsi (contoh: penerimaan melalui potongan SPM, penerimaan

melalui Bank Indonesia).

16. Tidak ada proses konsolidasi laporan (LKP) ditingkat pusat karena menggunakan

single database dan laporan dapat di-generate pada setiap level

kewenangan yang diberikan.

17. Mendukung pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) secara penuh dalam

rangka pengelolaan kas.

18. Dapat dilaksanakan proses audit trail terhadap data transaksi, karena setiap

adanya perubahan/perbaikan hanya dapat dilakukan dengan mekanisme jurnal

reversal/pembalik, sehingga setiap perubahan/perbaikan akan tercatat.

19. Penatausahaan penerimaan negara dengan meminimalisasi penggunaan kertas

(less paper).

4.5 MANAJEMEN KAS

1.1. Pengertian dan Konsep Dasar

Manajemen kas pada SPAN yang merupakan sistem terintegrasi dengan

konsep database tunggal sehingga data-data dari modul-modul lain seperti

terlihat pada gambar diatas dapat dijadikan dasar bagi manajemen kas untuk

melakukan transaksi dan pelaporan. Data dari manajemen DIPA (Management

of Spending Authority), manajemen komitmen (Budget Commitment),

manajemen pembayaran (Payment Management), dan manajemen

penerimaan negara (Government Receipt) merupakan sumber data bagi

manajemen kas untuk transaksi maupun pelaporan.

9

1.2. Proses Bisnis Manajemen Kas

Skenario dasar pada modul manajemen kas SPAN, antara lain:

3.1. Pencatatan rekening baru (entry new bank account)


Proses tersebut dilakukan untuk registrasi rekening bank yang akan

dilakukan untuk transaksi. Proses registrasi bank dilakukan secara terpusat

di Direktorat PKN mengingat adanya konsep kombinasi BAS (segment

bank, akun kas) untuk manajemen kas pada SPAN.

Berikut adalah kombinasi BAS dalam SPAN:

KLASIFIKASI SEMULA KLASIFIKASI DALAM

SPAN DIGIT TUJUAN ATRIBUT PELAPORAN

Organisasi Satker 6 LK per satker BA, Eselon 1,

Konsolidasi Satker

KPPN 3 LK per KPPN

Jenis Kewenangan 1 Jenis Kewenangan

Fungsi

Subfungsi

Program Program 3+2+2 BA+Eselon 1+Program

Kegiatan Output 4+3 Kegiatan+Output Kegiatan, Fungsi,

Subfungsi, Satuan

Dana 1+1+8 Sumber dana+cara

tarik+no register

No Register utang

dan hibah

Lokasi 2+2 Tempat kegiatan

Sub Kegiatan

Ekonomi Anggaran 1

Akun 6 Klasifikasi Ekonomi

Bank 1+4

Jenis rekening+no

rekenning bank

(mapping)

KPPN

Antar Entitas 6 Due-to dan Due-from

Cadangan 6

Setiap rekening bank yang didaftarkan pada SPAN kedalam segment bank

yang disesuaikan/diwakili menjadi lima digit (digit 1 untuk tipe rekening, 4 digit

berikutnya merupakan nomor urut).

3.2. Transfer antar rekening (bank account transfer)

Transfer antar rekening dapat dilakukan oleh KPPN maupun Direktorat PKN

sesuai dengan user login masing-masing. User login tersebut juga berguna


untuk mengakses SPAN sesuai responsibility yang telah ditetapkan, dan

juga dapat digunakan sebagai audit trail.

3.3. Rekonsiliasi bank secara otomatis (auto reconcile)

Rekonsiliasi bank digunakan untuk mencocokkan data yang ada pada

SPAN dengan transaksi yang ada di bank (ADK rekening koran bank).

Proses rekonsiliasi dilakukan secara harian oleh sistem dan terjadwal. ADK

rekening koran yang diterima dari bank harus sesuai dengan requirement

SPAN, sehingga proses otomatis tersebut dapat berjalan lancar.

3.4. Rekonsiliasi bank secara manual (manual reconcile)

Proses rekonsiliasi bank secara manual dilakukan jika ada perbedaan

antara transaksi yang ada di SPAN dengan ADK rekening koran bank, dan

juga pada rekening yang bersifat dummy seperti rekening transito untuk

BLU, dll.

3.5. Non-aktifasi rekening (closing existing bank account)

Proses tersebut dilakukan untuk menutup rekening yang sudah tidak aktif,

sehingga tidak dapat digunakan untuk transaksi.

3.6. Perencanaan kas (cash forecasting)

Perencanaan kas pada SPAN didasarkan pada data atau transaksi yang

terjadi pada modul lain, sehingga dapat diketahui berapa kebutuhan kas

secara harian, mingguan, dan bulanan. Berikut adalah jenis-jenis laporan

perencanaan kas pada SPAN:

1) Laporan Perencanaan Pengeluaran Kas Harian

Tipe Laporan : XXXXXXXX

KPPN : 999 - XXXXXXXXXXXX Bag. Anggaran : 999 - XXXXXXXXXXXX

Satker : 123456 - XXXXXXXXXXXX Eselon1 : 12345 - XXXXXXXXXXXX (ZZZZZZZ)

1 2 3 4 … 28 29 30 31 TOTAL

520000

530000

410000

420000

510000

520000

610000

DD-MON-YYYY hh:mm:ss

Printed by : User Name Page 1 of Y

Subtotal Resume Tagihan

Total Rencana Pengeluaran

Harian

LAPORAN PERENCANAAN PENGELUARAN KAS HARIAN

PERIODE : MON - YYYYY

Tipe Transaksi : Kontrak

Tipe Transaksi :

Resume Tagihan

Subtotal Kontrak

Telephone : <Phone 1> Faximile <Phone2>

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

< LOCATION DESCRIPTION >

< Address 1 >

< Address 2 >

1 2

3

4

7 8

9

56

15 16

10

1112

13

18

17

20

21

14

19

19

22

23

24

25


2) Laporan Perencanaan Pengeluaran Kas Mingguan




520000

530000

410000

510000

520000

550000

610000



Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 TOTAL

Total Rencana

Pengeluaran Mingguan

Tipe Transaksi :

Kontrak

Subtotal Kontrak

Tipe Transaksi :

Resume Tagihan

Subtotal Resume

Tagihan

PERIODE : MON - YYYYY



< Address 1 >

< Address 2 >


LAPORAN PERENCANAAN PENGELUARAN KAS MINGGUAN

1 2

3

4

7 8

9

56

14

1516

10

11

12

13

18

17

20

21

19

19

22

23

24

25

3) Laporan Perencanaan Kas Bulanan





JAN FEB MAR APR … SEP OKT NOV DES TOTAL

520000

530000

410000

510000

520000

550000

610000



Subtotal Resume Tagihan

Total Rencana Kas Bulanan

Tipe Transaksi : Kontrak

Subtotal Kontrak

Tipe Transaksi :

Resume Tagihan


LAPORAN PERENCANAAN PENGELUARAN KAS BULANAN

TAHUN : YYYY



< Address 1 >

< Address 2 >

1 2

3

4

7 8

9

56

15 16

10

1112

13

14

18

17

20

21

19

19

23

24

22

25

4) Laporan Perencanaan Kas Bulanan BUN berdasarkan AFP


KPPN : 999 - XXXXXXXXXXXX Bag. Anggaran: 999 - XXXXXXXXXXXX


Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember TOTAL

410000

420000

430000

440000

710000

510000

520000

530000

550000

610000



SELISIH

PERENCANAAN KAS

AFP PENGELUARAN

TOTAL AFP

PENERIMAAN

TOTAL AFP

PENGELUARAN

LAPORAN PERENCANAAN KAS BULANAN BUN BERDASARKAN AFPTAHUN : YYYY

AFP PENERIMAAN

< LOCATION DESCRIPTION >< Address 1 >< Address 2 >



14

15

18

17

19

16

22

23

21

20

12

3

4

7 8

9

56

10

11

12

13

19

24

25

5) Laporan Monitoring Ketersediaan Pagu DIPA






510000

530000

610000

520000

530000

510000

610000

510000

610000

510000

530000

610000

*) Informasi perencanaan kas pada bulan tertentu harus ditambahkan nilai kontrak pada periode-periode sebelumnya

*) Rencanan Pengeluaran Kas yang bersifat non kontraktual akan muncul pada Tipe Transaksi Resume Tagihan setelah diinput kedalam sistem



Dana yang Tersedia:

Tipe Transaksi :

SP2D

SUB TOTAL KONTRAK

SUB TOTAL

RESUME TAGIHAN

SUB TOTAL

SP2D

Tipe Transaksi :

Kontrak

Tipe Transaksi :

Resume Tagihan

LAPORAN MONITORING KETERSEDIAAN PAGU DIPA

Tipe Transaksi :

AFP

TAHUN : YYYY

SUB TOTAL

AFP PENGELUARAN



< LOCATION DESCRIPTION >< Address 1 >< Address 2 >

1

2

3

4

7 8

9

56

10

1112

13

18

17

19

20

22

23

14

1516

21

21

21

21

26

27

28

24

25

6) Laporan Perencanaan Pendapatan Bulanan






410000 1500

420000

710000

410000 900

430000

410000 800

410000

410000

420000

710000

*) Potongan dari Resume Tagihan merupakan potongan SPM yang belum dibayarkan

*) Potongan dari SP2D merupakan Realisasi potongan SPM



SELISIH:

AFP PENERIMAAN dengan

Realisasi

LAPORAN PERENCANAAN PENERIMAAN BULANAN

TAHUN : YYYY

Tipe Transaksi :

AFP PENERIMAAN

Tipe Transaksi : Penerimaan

(Non Potongan Resume

Tagihan / SP2D)

SUBTOTAL PENERIMAAN

SUBTOTAL

AFP PENERIMAAN

SUB TOTAL

Tipe Transaksi :

Potongan dari Resume

Tagihan

SUB TOTAL

Tipe Transaksi :

Potongan dari SP2D




< Address 1 >

< Address 2 >

12

3

4

7 8

9

56

10

1112

13

19

22

23

21

20

18

17

14

15 16

21

21

21

25

27

28

24

26

Salah satu konsep usulan penyempurnaan proses bisnis yang

terdapat pada manajemen kas SPAN adalah sentralisasi rekening

pengeluaran untuk menggantikan Bank Operasional I. Dengan

konsep tersebut, proses settlement untuk pihak ketiga langsung

dilakukan oleh bank yang sama dengan rekening penerima. Dana

akan ditransfer dari RKUN ke RPK BUN P, yang kemudian ditransfer

overbooking kepada pihak ketiga pada bank yang sama, sehingga

mengurangi lalu lintas SKN atau RTGS antar bank. Hal tersebut juga

dapat mengurangi retur, mengingat proses settlement hanya

menggunakan proses overbooking seperti pada gambar dibawah

ini.


4.6 MANAJEMEN PELAPORAN

i. Pengertian dan Konsep Dasar

General Ledger merupakan inti dari sistem kerangka pengelolaan

keuangan Negara yang terintegrasi. Seluruh transaksi keuangan yang diinput ke

dalam sistem akan diposting ke dalam General Ledger sesuai dengan siklus

pengelolaan keuangan Negara sehingga GL merupakan sumber data bagi

penyusunan laporan keuangan pemerintah. Penyempurnaan proses bisnis GL di

dalam SPAN adalah GL terintegrasi terpusat, sehingga transaksi subledger di

tiap-tiap KPPN akan terposting ke dalam GL yang terintegrasi. Terdapat 2 GL di

dalam SPAN, yaitu; GL akrual dan GL cash untuk mengakomodir penerapan

penganggaran berbasis kas dan penerapan akuntansi full akrual.10

Bagan Akun Standar (BAS) digunakan untuk penjurnalan saat terjadi transaksi pada Subledger Transaction sehingga transaksi dicatat pada Subledger accounting akrual dan kas yang kemudian akan diposting ke kedua GL.


Sumber : Direktorat Transformasi Perbendaharaan

Berkaitan dengan proses bisnis akuntansi dan pelaporan, dalam kerangka SPAN,

proses penyusunannya dilakukan oleh aplikasi tunggal sehingga diperlukan

suatu teknologi informasi dan database terpusat yang dapat diandalkan untuk

mencapai tujuan pengelolaan keuangan negara, agar dapat menyediakan

data transaksi keuangan yang lengkap, dapat diakses setiap saat, dan

terpadunya sistem operasional akuntansi dan pelaporan. Di samping itu,

dilakukan juga restrukturisasi Bagan Akun Standar (BAS) yang menjadi backbone

bagi proses pengelolaan keuangan. Gambaran umum SPAN secara garis besar

digambarkan pada berikut:

Gambaran Umum SPAN

Sumber : Direktorat Transformasi Perbendaharaan


Pengembangan proses bisnis akuntansi (GL dan COA) sebagai bagian dari

program SPAN dimaksudkan untuk mencapai tujuan reformasi pengelolaan

keuangan negara secara menyeluruh.

b. Proses Bisnis dan Gambaran Umum Sistem Akuntansi Pemerintah

Menggunakan SPAN

Gambaran secara umum struktur sistem akuntansi ke depan

masih sesuai dengan SAPP. Yang membedakan adalah pada SPAN

akan menggunakan dua GL; GL akrual dan GL kas. Ledger akrual

sama dengan praktik SAU dan ledger kas sesuai dengan SAKUN.

Ledger akrual akan menghasilkan Laporan Operasional (LO), Neraca,

Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

sedangkan ledger kas akan menghasilkan Laporan Realisasi

Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Saldo Anggaran

Lebih (LPSAL).

Modul di dalam SPAN terdiri dari 7 modul utama yang

mengakomodir seluruh transaksi sistem akuntansi. Modul-modul

tersebut adalah : Budget Preparation (BP), Management of Spending

Authority (MoSA), Business Commitment (BC), Cash Management

(CM), Payment (PM), Government Receipt (GR), dan General

Ledger, Chart of Account and Reporting. Sedangkan sistem

akuntansi di satker akan menggunakan SAKTI (Sitem Akuntansi Tingkat

Instansi).

Kebijakan Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah

adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban,

dan ekuitas dana. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya

laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan

demikian.

1. Basis Akrual


Pengakuan dan pengukuran berdasarkan basis akrual meliputi

pencatatan pendapatan, beban, aset, kewajiban dan ekuitas yang akan

disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Namun setiap entitas akuntansi

dalam penerapan SAP berbasis akrual penuh akan menggunakan 2 basis

dalam pelaksanaannya karena hal ini terkait dengan kebutuhan penyajian

laporan keuangan.

2. Basis Kas Menuju Akrual

Untuk pencatatan berdasarkan basis kas menuju akrual maka pencatatan

transaksi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan diakui dan diukur

secara kas. Kemudian untuk pencatatan aset, kewajiban, dan ekuitas

berdasarkan basis akrual. Sedangkan untuk entitas yang selama masa transisi

masih menggunakan basis CTA maka dalam akan menggunakan Standar yang

ada selama ini dan telah diadopsi dalam PP 71 tahun 2010.

Dengan menerapkan penganggaran berbasis kas, memang

tetap harus dilakukan pencatatan akuntansi dengan basis kas pada

transaksi penerimaan dan belanja negara. Basis kas baru benar-

benar mengakui pendapatan sebagai benar-benar pendapatan

ketika terjadi aliran kas masuk ke kas negara, dan mengakui belanja

benar-benar sebagai belanja ketika terjadi aliran kas keluar dari kas

negara. Sehingga dasar pengakuan basis kas tidak memperhatikan

hak dan kewajiban yang terjadi atas suatu transaksi, namun

berdasarkan realitas aliran kas yang terjadi di dalam suatu transaksi.

Pada transaksi akrual, peristiwa pengajuan Surat Perintah

Membayar belanja oleh satker mewujudkan kewajiban/liability

terhadap Negara untuk melunasi kewajiban tersebut dengan

menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dengan basis

akrual, akuntansi pada general ledger akrual terjadi pengakuan

terjadinya beban dan kewajiban terhadap utang tersebut. Transaksi

payment/pembayaran akan berpengaruh baik kepada general

ledger akrual maupun general ledger kas.

Dengan pelaksanaan akrual penuh dapat disajikan berapakah

pendapatan dan berapakah belanja negara yang sesungguhnya


yang mempengaruhi kekayaan bersih pada saat pelaporan tersebut.

Selain itu, akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi

keuangan yang komprehensif, misalkan berkaitan dengan

penghapusan hutang yang tidak ada pengaruhnya pada laporan

yang dihasilkan dari basis kas. Dengan basis kas, tidak dapat

mencerminkan kemungkinan belanja dan pendapatan di masa

mendatang, sehingga informasi yang dihasilkan hanya berdasarkan

kas yang masuk dan yang keluar pada saat tersebut.

Bagan Akun Standar

Di dalam SPAN, fungsi Bagan Akun Standar adalah

menghubungkan beberapa modul-modul transaksi dengan akun-

akun melalui terbentuk nya jurnal-jurnal transaksi ketika terjadi

transaksi pada tiap-tiap modul. SPAN akan mengadopsi satu Bagan

Akun Standar (BAS) untuk Ledger akrual dan Ledger kas.

Pada struktur BAS yang diakomodir SPAN, akan disesuaikan dengan

fitur General Ledger di Oracle. Oracle menempatkan kode-kode BAS

menjadi suatu struktur dengan pertimbangan bahwa kode-kode

yang ada pada struktur BAS akan menjadi dasar bagi pengecekan

anggaran dan penyusunan laporan keuangan. Struktur BAS ini

dikenal dengan istilah segment, sedangkan kode-kode yang ada

dalam suatu segment disebut value. Selain segment dan value, juga

terdapat DFF (descriptive flexfield) yang merupakan kode-kode yang

ada dalam setiap modul SPAN, namun penggunaannya terbatas

hanya di modul tersebut, dan tidak dapat digunakan oleh modul

lain. Penggunaan DFF ini akan disesuaikan dengan kebutuhan

masing-masing modul SPAN.

Hal ini berbeda dengan kode-kode dalam struktur BAS,

dimana kode-kode dalam struktur BAS dapat digunakan oleh setiap

modul. Selain itu, dalam Oracle juga digunakan konsep balancing

segments, yang merupakan segmen penyeimbang dalam struktur


BAS. Balancing segment dalam struktur BAS adalah kode satker,

sehingga nantinya laporan keuangan dapat dihasilkan per satker.

Struktur Bagan Akun Standar beserta digitnya disajikan dalam table di bawah ini:

No KLASIFIKASI Digit TUJUAN ATRIBUT PELAPORAN

1 SATKER 6 LK PER KL BA, Eselon1, Konsolidasi Satker

2 KPPN 3 LK PER KPPN

3 AKUN 6 KLASIFIKASI EKONOMI

4 PROGRAM 3+2+2 KLASIFIKASI PROGRAM

5 OUTPUT 4+3 LAPORAN KINERJA Kegiatan, Fungsi, Subfungsi, Satuan

6 DANA 2+1+8 KLASIFIKASI DANA No Register Utang dan Hibah

7 Bank 1+4 Bank, Arus Kas KPPN

8 Kewenangan 1 Jenis Kewenangan

9 Lokasi 2+2 Tempat kegiatan

10 Anggaran 1

11 Antar entitas 6 Due-To and Due-From

12 Cadangan 6

Teknik Akuntansi

Pencatatan menggunakan basis akrual, pencatatan

pendapatan dan beban dicatat saat terjadinya transaksi. Hal ini

berdampak dengan adanya akun baru kelompok Liability (kelompok

Belanja-Belanja yang masih harus dibayar dan kelompok

Pengeluaran-Pengeluaran yang masih harus dibayar), Beban

Penyusutan, Pendapatan-Pendapatan Yang Ditangguhkan, Beban

Dibayar Dimuka, Piutang Yang Akan Diterima, Piutang Perhitungan

Fihak Ketiga (PFK), dan akun-akun komitmen.

Di dalam SPAN dikenal penerapan akuntansi komitmen.

Akuntansi komitmen tersebut bertujuan sebagai kontrol terhadap


budget sehingga dapat diketahui fund availability dan hal tersebut

tidak mempengaruhi Laporan Keuangan. Hal ini merupakan suatu

usaha pencatatan yang dilakukan Pemerintah terhadap suatu

kontrak ke dalam siklus akuntansi pemerintah saat ini.

Selain encumbrance accounting, di dalam SPAN dikenal

konsep due to (Ditagihkan ke entitas lain) dan due from (Ditagihkan

dari entitas lain). Hal ini didasarkan pada prinsip dalam UU Keuangan

Negara bahwa Kementerian Negara/Lembaga selaku pengguna

anggaran tidak memegang kas, sehingga pencairan

dana/pembayaran dilakukan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara,

yaitu Dit Pengelolaan Kas Negara dan KPPN, selaku pemilik rekening.

Akun Ditagihkan ke entitas lain_KPPN dan Ditagihkan dari entitas

lain_Satker merupakan akun sementara (temporary) karena

pengguna anggaran tidak berwenang untuk mengotorisasi

pembayaran. Ditagihkan ke entitas lain_KPPN merupakan tagihan

satker ke KPPN sehingga seolah olah timbul tagihan kepada negara,

sedangkan Ditagihkan dari entitas lain_Satker merupakan utang

Pemerintah kepada satker yang harus dibayar, baik melalui Dit. PKN

maupun KPPN. Hal ini berdampak pada timbulnya jurnal pengakuan

tagihan ke KPPN pada pencatatan satker, dan jurnal pengakuan

utang yang harus dibayar kepada satker pada pencatatan KPPN.

Oleh karena kebijakan penganggaran menggunakan basis kas dan

transaksi menggunakan basis akrual, pada saat terjadi transaksi dan

pencatatan, penjurnalan di dalam SPAN mengakomodir pencatatan

pada dua ledger, yaitu; ledger akrual dan ledger kas.

Pelaporan

Pelaporan (Reporting) merupakan salah satu

proses bisnis dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan

kegiatan dan pengelolaan keuangan oleh entitas akuntansi dan

pelaporan. Penyempurnaan proses bisnis Pelaporan pada dasarnya

dilakukan dalam rangka mewujudkan terciptanya transparansi,


efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan

pemerintah.

Business Process Improvement dalam Modul Pelaporan

meliputi penyempurnaan mekanisme pelaporan melalui

penggunaan SPAN single database. Database yang terintegrasi

dalam lingkup Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum

Negara (BUN) ini akan menghindarkan adanya information

discrepancy yang dihasilkan oleh entitas‐entitas yang berbeda

dalam lingkup BUN sebagaimana yang sering terjadi saat ini. Selain

itu, konsep ini akan mempercepat alur pelaporan karena entitas

yang lebih tinggi tidak lagi harus menunggu dari entitas di

bawahnya untuk menerima laporan, melainkan entitas tersebut bisa

memenuhi sendiri laporan yang dibutuhkan dengan langsung

mengakses ke database. Dampak positif lainnya dari penggunaan

single database adalah adanya simplifikasi dalam proses rekonsiliasi

laporan keuangan (penyederhanaan level rekoniliasi). Namun

demikian, konsekuensinya adalah perlunya penyempurnaan

prosedur rekonsiliasi di level terendah (KPPN‐Satker) yakni perlunya

dilakukan reformulasi prosedur rekonsiliasi.

Pengembangan lainnya dalam Modul Pelaporan adalah

penyempurnaan laporan keuangan itu sendiri. Dalam konteks

pengembangan SPAN, akan dihasilkan laporan keuangan yang

lebih lengkap. Disamping laporan keuangan berbasis kas

yang merupakan statutory report yaitu Laporan Realisasi Anggaran,

juga akan dihasilkan laporan keuangan berbasis akrual yang

akan memberikan informasi keuangan yang lebih komprehensif

sehingga lebih relevan dan lebih bermanfaat untuk pengambilan

keputusan. Disamping itu, Modul Pelaporan juga akan menfasilitasi

disusunnya sebuah laporan keuangan pemerintah yang dapat

menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual

Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics

atau GFS). Laporan keuangan berbasis Sistem GFS ini dapat


digunakan untuk memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi

fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antarnegara (cross

country studies), kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik

keuangan pemerintah. Sebuah terobosan dalam penyusunan

laporan internal juga menjadi concern dan pemikiran dalam

pengembangan proses bisnis Pelaporan. Konsep “User Defined

Reporting” merupakan sebuah gagasan yang layak dipertimbangkan

untuk memenuhi kebutuhan ini .

Penerapan Integrated Database (Single Database)

Untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas,

valid, andal dan tepat waktu, diperlukan penyempurnaan proses

pelaporan baik dari faktor data input maupun proses

pengolahan datanya. Selama ini sering terjadi adanya

perbedaan laporan antara KL dengan BUN baik di level terendah

(KPPN & satker), level wilayah maupun level teratas (kantor pusat).

Salah satu penyebabnya adalah karena laporan dihasilkan dari

dua database yang berbeda. Meskipun telah dilakukan proses

verifikasi dan rekonsiliasi antar keduanya, namun hasilnya belum

maksimal untuk menihilkan perbedaan.

Salah satu upaya menghilangkan perbedaan tersebut,

laporan dari dua entitas tersebut di atas (KL & BUN) diupayakan

untuk bisa dihasilkan dari satu database yang sama. Dengan

single database, perbedaan laporan kedua enititas tersebut tidak

akan terjadi lagi. Namun sebenarnya dengan menggunakan satu


database pun ada dua kemungkinan yang terjadi, benar kedua-

duanya atau salah kedua-duanya karena tidak adanya prosedur

cross-check antar dua laporan tersebut. Oleh karena itu,

penggunaan single database juga harus dibarengi dengan

ketelitian dan kejelian mulai dari awal perekaman data.

Proses Bisnis Pelaporan di KPPN – Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Pengembangan proses bisnis Pelaporan di tingkat KPPN

akan banyak terkait dengan seksi Verifikasi dan Akuntansi (Vera) di

KPPN. Ada beberapa sub aktivitas utama dalam proses pelaporan

di tingkat KPPN khususnya Seksi Vera yaitu Prosedur Rekonsiliasi,

prosedur pembuatan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR), prosedur

pemberian sanksi yang Belum Rekonsiliasi, dan Prosedur

Penyusunan LKPP tingkat KPPN.

11

Dalam penyempurnaan proses bisnis pelaporan khususnya terkait

dengan reformulasi prosedur rekonsiliasi, ada beberapa hal yang

perlu mendapat perhatian khusus, antara lain penghapusan (tidak

diharuskan) rekonsiliasi di tingkat wilayah dan eselon 1 memaksa

penyempurnaan pada prosedur rekonsiliasi di tingkat KPPN.

Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN i

Sistem Pendukung pada Kementerian Lembaga ()23BAB III

TEKNOLOGI DAN INFORMASI SPAN

SPAN dalam operasionalisasinya melibatkan tiga unit eselon I di

lingkungan Kementerian Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Anggaran

terkait dengan proses Perencanaan Anggaran, Direktorat Jenderal

Perbendaharaan terkait dengan Pelaksanaan Anggaran, serta Sekretariat

Jenderal melalui Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

(Pusintek), terkait dengan infrastruktur Teknologi Informasi.4

Bagan 1

Ruang Lingkup Pengembangan Teknologi Informasi SPAN

Adapun ruang Lingkup Pengembangan Teknologi Informasi SPAN

terdiri dari:

1. Penyediaan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data

2. Pemasangan Instalasi Kabel Komunikasi Data

3. Instalasi Wide Area Network dalam rangka Komunikasi Data

4. Penggunaan Aplikasi berbasis COTS

5. Penggunaan Collabortion Environment dengan aplikasi perkantoran

Terkait dengan aplikasi SPAN sendiri, yang digunakan adalah aplikasi

dengan menggunakan platform Enterprise resource planning (ERP) dan

Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN ii

berbasis commercial off-the-shelf (COTS). COTS adalah program aplikasi

yang dibuat secara khusus oleh perusahaan penyedia software

berdasarkan ‘best practices of business process’ pada bidang

bersangkutan, sehingga program aplikasi tersebut dapat digunakan

secara umum oleh semua institusi untuk menangani bidang

bersangkutan. Dalam implementasi SPAN, Aplikasi COTS yang digunakan

adalah Oracle Financials yang merupakan bagian dari Oracle Financial

Management. Oracle Financial Management sendiri adalah salah satu

produk dari Oracle E-Business Suite Release 12.1.3. Database yang

digunakan pada implementasi SPAN ini adalah Oracle Database 11g.

Bagan 2

Tampilan Oracle E-Business Suite

Aplikasi SPAN terdiri atas modul-modul yang dapat

dikelompokkan dalam tiga proses yaitu :

a. Perencanaan Anggaran, yang terdiri atas Modul Penyusunan

Anggaran (Budget Preparation)

b. Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri atas :

i. Modul Manajemen DIPA (Management of Spending

Authority)

ii. Modul Manajemen Komitmen (Commitment Management)

iii. Modul Manajemen Pembayaran (Payment Management)

Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN iii

iv. Modul Penerimaan Negara (Government Receipt )

v. Modul Manajemen Kas (Cash Management)

c. Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas :

� Modul Buku Besar dan Bagan Akun Standar (General

Ledger and Chart of Accounts)

� Modul Pelaporan (Reporting)

Seperti penggunaan aplikasi pada umumnya, aplikasi SPAN

juga memiliki user management yang berfungsi untuk mengelola

pengguna yang melakukan akses pada aplikasi SPAN. Username

Aplikasi SPAN adalah NIP pegawai yang memiliki hak dan

kewenangan masuk kedalam sistem dan Nama yang bersangkutan

akan dijadikan sebagai deskripsi pengguna.

Pengguna aplikasi SPAN, terdiri dari:

1. Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kantor Pusat,

Kanwil DJPBn dan KPPN)

2. BA 999

Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN iv

Masih terkait dengan user management, salah satu prinsip

keamanan sistem Informasi adalah dengan menerapkan

mekanisme Maker dan Checker, dimana dalam melakukan sebuah

transaksi setidaknya dibutuhkan dua orang untuk menyelesaikan

transaksi tersebut. Individu pertama bertugas untuk membuat

transaksi sedangkan Individu yang lain terlibat dalam melakukan

otorisasi/ persetujuan. Disini pemisahan wewenang memainkan

peranan yang penting. Mekanisme ini dilakukan juga dalam

Aplikasi SPAN, dimana dalam menyelesaikan sebuah transaksi

dibutuhkan tiga Individu yang terlibat, yaitu:

a. Individu yang membuat transaksi (Maker)

b. Individu yang melakukan otorisasi (Checker)

c. Individu yang menyetujui transaksi dilakukan (Approval)

Approval Checker Maker

Kepala Kanwil Kabid Aklap FO Kanwil

Kabid PA

Kabid Pemb. Perbendaharaan 1

Kabid Pemb. Perbendaharaan 2

Tabel 1

Pemisahan Kewenangan Pada Kanwil DJPBN

Approval Checker Maker

Kepala KPPN MO PD BO Bank

Kasi Bank MO PD1 BO Bendum

Kasi Bendum MO PD2 BO Bendum

Kasi PD MO PPPHLN I BO Vera

Kasi PD I MO PPPHLN II BO Verak

Kasi PD II MO PPPHLN III FO Bendum

Kasi PPHLN I FO KPPN

Kasi PPHLN II FO Pencairan Dana

Kasi PPHLN III FO Vera

Kasi Verak

5Tabel 2

Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN v

Pemisahan Kewenangan Pada KPPN

Bagan 3

Interface SPAN

Dalam pelaksanaannya aplikasi SPAN tidak berdiri sendiri

tetapi juga melakukan interaksi dengan eksternal sistem

menggunakan interface. Interface yang disediakan pada SPAN,

terdiri dari:

1. Interface SPAN dengan Legacy System (sistem yang sedang

berjalan)

2. Interface SPAN dengan Perbankan (Bank Indonesia dan Bank

Operasional)

3. Interface SPAN dengan Hyperion (Aplikasi Penyusunan

Anggaran yang dikelola oleh DJA)

4. Interface SPAN dengan SAKTI

BAB IV

PENUTUP

Salah satu tujuan pengembangan sistem SPAN adalah

semakin mempermudah proses penganggaran yang dimulai dari

perencanaan sampai dengan pelaporan. Dalam sistem SPAN

proses penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran akan

Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN vi

semakin terintegrasi sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi

pengelolaan keuangan negara

Sejalan dengan reformasi di bidang keuangan Negara,

reformasi penganggaran dan perbendaharaan negara

mengagendakan sejumlah penyempurnaan terutama di bidang

penganggaran dan perbendaharaan. Dalam penyempurnaan

ini, pengintegrasian fungsi-fungsi sistem penganggaran dan

perbendaharaan menjadi dasar bagi upaya pencapaian

akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan Pemerintah yang

dapat diandalkan. Sistem pengelolaan keuangan negara yang

modern, transparan dan akuntabel menjadi tujuan yang akan

dicapai dalam reformasi dimaksud.

Dalam pelaksanaan APBN, akan dikenal beberapa proses

bisnis yang baru, yaitu manajemen data supplier, manajemen data

kontrak, manajemen data tagihan dan Surat Perintah Membayar.

Dalam penyusunan laporan keuangan, penyempurnaan yang

akan dilakukan meliputi aplikasi akuntansi keuangan, akuntansi

barang milik negara, rekonsiliasi SAI, penyusunan LPJ bendahara,

dan akuntansi persediaan. Selain aplikasi SAKTI, juga akan

dikembangkan aplikasi pendukung yang meliputi portal SPAN dan

SPAN SMS.

Pengenalan Tingkat Dasar Proses Bisnis SPAN vii

REFERENSI

Islam, Saiful, Purnomo Bungkus dkk, 2010, Modul Manajemen DIPA, Direktorat

Transformasi Perbendaharaan.

Islam, Saiful, Setiawan Iwan dkk, 2010, Modul Manajemen Pembayaran,

Direktorat Transformasi Perbendaharaan.

Islam, Saiful, Puspita Ingelia dkk, 2010, Modul Buku Besar dan Bagan Akun

Standar, Direktorat Transformasi Perbendaharaan.

Islam, Saiful, Mulyono Slamet dkk, 2010, Modul Manajemen Pelaporan,

Direktorat Transformasi Perbendaharaan.

Sudarto, Setiawan Adi, 2010, Modul Manajemen Komitmen, Direktorat


Sudarto, Hemidon, 2010, Modul Manajemen Penerimaan, Direktorat


Sudarto, Hutabarat Dodi, 2010, Modul Manajemen Kas, Direktorat Transformasi

Perbendaharaan.

Tim Penyusun Modul SPAN, 2012, Modul SPAN Manajerial, Direktorat


Modul span

Documents

Transcript of Modul span