naskah akademik full - ft.unri.ac.id
Transcript of naskah akademik full - ft.unri.ac.id
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
TENTANG
PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI
PENERBANGAN DAN
BATAS-BATAS KAWASAN KEBISINGAN
DI BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
DISUSUN OLEH
CV TRI PERFECT UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU
PEKANBARU
2012
i
KATA PENGANTAR (sebaiknya dibuat oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau)
Dalam rangka menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang
Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batasbatas
Kawasan Kebisingan (BKK) di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
maka disusunlah Naskah Akademik sebagaimana diamanahkan oleh
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Naskah Akademik ini adalah kajian dan analisis dari perspektif akademis terhadap
permasalahan yang ada dan isu yang berkembang pada Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru Permasalahan tersebut kemudian diselaraskan dengan
berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga
dihasilkan suatu konsep penyelesaian yang memiliki kekuatan hukum yang tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan masyarakat
Penyusunan Naskah Akademik ini sebahagian besar menggunakan rujukan dari
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerbangan dan
kebandarudaraan serta konvensi internasional di bidang keselamatan penerbangan
sipil dan aerodrome Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi
dalam penyusunan naskah Akademik ini Semoga Naskah Akademik ini
bermanfaat bagi penyusunan Peraturan Daerah tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Pekanbaru November 2012
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Executive Summary iv
BAB I Pendahuluan 1
A Latar Belakang 1
B Identifikasi Masalah 5
ii
C Tujuan dan Kegunaan 6
D Metodologi 7
BAB II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris 17
A Kajian Teoretis 17
1 Koordinat Bandar Udara 18
2 Batas-batas Kawasan dan Ketinggian 20
3 Tingkat Kebisingan dan Batas Kawasan Kebisingan 29
4 Persyaratan Tata Guna Lahan 33
B Asas dan Sistematika Kebijakan Publik 35
1 Formulasi Kebijakan 40
2 Kebijakan Dasar 41
3 Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Produk Hukum
Daerah 44
C Kajian Implementasi Kebijakan 45
D Evaluasi dan Klarifikasi 49
1 Kondisi Existing 50
2 Kondisi yang Diharapkan 54
BAB III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait 58
A Dasar Hukum 60
B Pengkajian dan Penyelarasan 62
BAB IV Landasan Filosofis Sosiologis dan Yuridis 76
A Landasan Filosofis 76
B Landasan Sosiologis 78
C Landasan Yuridis 81
BAB V Jangkauan Arah Pengaturan Dan Ruang Lingkup Materi Muatan
Peraturan Daerah 85
A Jangkauan Pengaturan 86
B Arah Pengaturan 89
C Ruang Lingkup Materi 91
iii
BAB VI Penutup 95
A Kesimpulan 95
B Saran 96
Daftar Pustaka 98
Lampiran 99
iv
EXECUTIVE SUMMARY
Sebagai ibukota provinsi yang sangat berdekatan dengan bandar udara kota
Pekanbaru dihadapkan kepada dilema berkaitan dengan tata ruang wilayah
terutama penataan ruang di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Iklim
investasi yang relatif baik ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi
Riau yang menunjukkan trend positif (750 triwulan II 2012 BPS Riau) Salah
satu dampaknya adalah meningkatnya kebutuhan terhadap infrastruktur sehingga
muncul pembangunan perumahan gedung-gedung perkantoran perhotelan dan
pusat-pusat bisnis serta prasarana telekomunikasi yang cenderung bergerak
vertikal (menjulang tinggi) Munculnya infrastruktur perumahan dan permukiman
serta bangunan-bangunan berstruktur tinggi di kota Pekanbaru khususnya di
sekitara kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II tentu saja akan sangat
berpengaruh terhadap keselamatan dan keamanan operasi penerbangan
Untuk menjamin bahwa kawasan udara sekitar bandar udara bebas dari segala
hambatan dan rintangan yang berpotensi membahayakan keselamatan operasi
penerbangan maka pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah
menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 tentang
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM
17 Tahun 2005 tentang Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Akan tetapi peraturan perundang-
undangan tersebut belum terakomodasi dalam produk hukum daerah sehingga
terjadi kekosongan kepastian hukum bagi masyarakat terutama dalam hal
pengaturan pengendalian tata ruang dan pemanfaatan lahan di sekitar Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Kawasan Kebisingan di Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah danatau
perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan
operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan KKOP
mencakup wilayah yang sangat luas dimana pada wilayah dimaksud tidak diizinkan
adanya bangunan atau benda tumbuh baik yang tetap (fixed) maupun dapat
berpindah (mobile) yang lebih tinggi dari persyaratan batas ketinggian yang
diperkenankan sesuai dengan kode referensi landas pacu (Aerodrome Reference
Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway Classification) dari suatu bandar
udara Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri atas
- Kawasan Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas
- Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar
- Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
- Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
- Kawasan di sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan
v
Kawasan Kebisingan adalah kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II yang terpengaruh oleh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang
dapat menggangu lingkungan Kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara diukur
dengan peralatan ukur dan metodologi yang ditetapkan oleh standar nasional serta
ditentukan dengan bertitik tolak pada Rencana Induk Bandar Udara dan Rencana
Pengembangan Bandar Udara prakiraan jenis pesawat udara prekwenai dan
periode waktu operasi Nilai tingkat kebisingan maksimum dibaca dalam skala A
yaitu tingkat kebisingan tertimbang (A-Waeighted Sound Level) dinyatakan dalam
satuan decibel dan disingkat dengan dB(A) Tingkat kebisingan yang dapat diterima
secara terus menerus disusun dalam suatu satuan Tingkat Kebisingan yang Dapat
Diterima Terus-menerus Ekivalen Tertimbang (Weighted Equivalent Continuous
Perceived Noise Level WECPNL) WECPNL adalah satuan untuk menyusun
prekuensi pesawat udara pada siang malam dan dini hari yaitu pada saat
kebisingan lebih terasa serta penyesuaian terhadap dampak psikologis Batas-batas
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Batas-batas Kawasan Kebisingan
ambang batas ketinggian bangunan tingkat kebisingan yang diperkenankan serta
kriteria dan jenis pemanfaatan dan tata guna lahan di kawasan-kawasan tersebut
diuraikan secara lengkap dalam Naskah Akademik yang merupakan satu kesatuan
dengan Executive Summary ini
Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan-persyaratan teknis di Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan di Kawasan Kebisingan serta untuk
mengatur pengendalian tata ruang dan penggunaan lahan di sekitar kawasan
tersebut maka diperlukan suatu kebijakan publik berupa produk hukum daerah yang
disusun dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kebijakan pada
hakikatnya bertujuan untuk memperbaiki keadaan sekarang (existing) menuju
keadaan yang diinginkan di masa datang secara berkelanjutan Kondisi sekarang
(existing) mengandung unsur permasalahan yang terdiri dari faktorfaktor penyebab
terjadinya permasalahan (independent variable) dan faktor-faktor yang merupakan
akibat dari permasalahan (dependent variable) yang terdapat di sekitar Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Menurut Mustpadidjaja (2005)
ada 4 faktor dinamik yang menjadi unsur dari sistem kebijakan dan berperan dalam
proses kebijakan yaitu
- Lingkungan Kebijakan (policy environment) adalah keadaan yang melatar
belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya isu kebijakan (policy
issues) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan
oleh sesuatu kebijakan Isu kebijakan tersebut antara lain adalah semakin
mendekatnya permukiman penduduk ke kawasan Bandar Udara semakin
banyaknya berdiri gedung-gedung tinggi dan menara telekomunikasi di kota
Pekanbaru serta isu-isu lain yang terkait
- Pembuat dan Pelaksana Kebijakan (policy maker and implementer) adalah
orang atau sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai peranan
tertentu dalam proses kebijakan sebab mereka berada dalam posisi menentukan
ataupun mempengaruhi baik dalam pembuatan kebijakan ataupun dalam tahap
vi
lainnya seperti pelaksanaan pengawasan dan penilaian atas hasil atau kinerja
yang dicapai dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan
- Kebijakan itu sendiri (policy content) yaitu keputusan atas sejumlah pilihan
yang kurang lebih berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk
mencapai sejumlah tujuan tertentu Hingga saat ini belum ada kebijakan publik
dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Kelompok Sasaran Kebijakan (target group) yaitu orang atau sekelompok
orang atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yang perilaku dan atau
keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan bersangkutan yaitu masyarakat
yang bermukim dan beraktifitas di sekitar Bandar Udara
Sehubungan dengan penyusunan kebijakan publik sebagai Produk Hukum Daerah
maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang akan mengatur tentang
pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru memuat unsur-unsur sebagai berikut
- Landasan hukum dan kerangka pemikiran dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah (Ranperda) untuk pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Pokok-pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan (BKK) di sekitar kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru
- Kedudukan dan keterkaitan antara Peraturan Daerah yang akan disusun dengan
paraturan perundang-undangan lain yang terkait dengannya sehingga tidak
terjadi pertentangan dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan dalam
sistem hukum nasional
Penyusunan kebijakan publik yang akan digunakan untuk pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru didasarkan
kepada hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia Hierarki
adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan
pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kekuatan
hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya Hierarki
peraturan perundang-undangan tersebut adalah
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Undang-UndangPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden - Peraturan Daerah Provinsi dan - Peraturan Daerah
KabupatenKota
vii
Pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II menjadi bandar udara untuk
embarkasi haji akan membutuhkan penyesuaian-penyesuaian fisik dan spesifikasi
teknis agar bisa menampung jenis pesawat yang lebih besar Panjang landas pacu
(runway) diproyeksikan dari panjang existing 2240 meter menjadi 2600 meter
Dan pada pengembangan selanjutnya panjang landasan pacu akan diperpanjang
menjadi 3000 meter Perubahan panjang landas pacu akan merubah batas-batas
ketinggian pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Disamping itu
pesawat-pesawat berkapasitas besar akan mengeluarkan suara dengan tingkat
kebisingan yang lebih tinggi Hal ini akan berdampak langsung terhadap kualitas
lingkungan hidup di sekitar bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Berkenaan dengan peningkatan dan pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru diperlukan penertiban dan pengendalian terhadap
bangunanbangunan dan benda tumbuh yang ada pada Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (existing) serta
pengendalian terhadap rencana pembangunan permukiman dan pembangunan
infrastruktur lainnya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan kebandarudaraan dan operasi penerbangan nasional dan
internasional Kondisi yang diharapkan adalah bahwa pembangunan dan
pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dapat dilaksanakan
dengan tetap terpenuhinya ketentuan mengenai keselamatan operasi penerbangan
Kondisi ideal yang diharapkan akan terpenuhi apabila semua pihak yaitu
masyarakat Pemerintah Daerah Pemerintah KabupatenKota dan Otoritas Bandar
Udara dapat memenuhi segala hak dan kewajibannya untuk menjamin
terkendalinya Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-
batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru
Khusus untuk penyusunan kebijakan publik yang akan mengatur tentang
pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batasbatas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru merujuk kepada peraturan perundang-undangan nasional konvensi
internasional spesifikasi teknis bandar udara standarisasi nasional dan
internasional di bidang penerbangan ketentuan dan peraturan terkait dan asas serta
norma yang mengikat lainnya Setelah melakukan kajian dan penyelarasan terhadap
peraturan perundang-undangan yang ada maka dapat disimpulkan bahwa
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru adalah merupakan perintah dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat tidak
tumpang tindih dengan peraturan yang ada tidak bertentangan dengan kepentingan
umum serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru disusun dengan
sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
viii
Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
dengan materi muatan sebagai berikut
Materi Pokok Materi Muatan
Umum Menjelaskan pengetian dari istilah dan frasa yang
digunakan dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
Maksud dan Tujuan Memuat maksud dan tujuan dari pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
Ruang Lingkup Memuat ruang lingkup arah kebijakan sebagai dasar
penatagunaan dan pengendalian penggunaan daerah dan
kawasan di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II
Pekanbaru meliputi
- daerah lingkungan kerja bandar udara
- daerah lingkungan kepentingan bandar udara
- kawasan keselamatan operasi penerbangan
- batas-batas kawasan kebisingan
Kriteria dan Batasan
Pemanfaatan KKOP
Memuat cakupan wilayah kriteria dan batasan
pemanfaatan kawasan KKOP di sekitar Bandar Udara
Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru yang terdiri dari - kawasan pendekatan (ancangan) pendaratan dan lepas
landas
- kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan
- kawasan di bawah permukaan transisi
- kawasan di bawah permukaan horizontal dalam
- kawasan di bawah permukaan kerucut
- kawasan di bawah permukaan horizontal luar
- kawasan di sekitar alat bantu navigasi
Kriteria dan Batasan
Pemanfaatan BKK
Memuat cakupan wilayah kriteria dan batasan
pemanfaatan batas-batas kawasan kebisingan di sekitar
Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru yang
terdiri dari
- kawasan kebisingan tingkat 1 2 dan 3
- ambang batas kebisingan
ix
Pengendalian
Pemanfaatan KKOP
dan BKK
Memuat instrumen dan petunjuk serta pihak-pihak
penyelenggaraan pengendalian kawasan keselamatan
operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan
di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri dari
- perizinan
- pengawasan
- penertiban
Hak dan Kewajiban Memuat hak dan kewajiban pihak-pihak berkaitan dengan
pengaturan dan pengendalian kawasan keselamatan
operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan
di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru
meliputi - hak dan kewajiban masyarakat
- hak dan kewajiban penyelenggara bandar udara
- hak dan kewajiban pemerintah daerah
Sanksi Administrasi Memuat jenis dan bentuk sanksi yang bersifat
administratif terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan
dalam pengendalian kawasan keselamatan operasi
penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan di
sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru
Ketentuan
Penyidikan
Memuat pihak yang berwenang serta kewenangan yang
diberikan dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana di
bidang kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang hukum acara pidana
Ketentuan Pidana Memuat pasal-pasal yang dilanggar (dalam Peraturan
Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru) yang dianggap sebagai tindak pidana serta
ancaman pidana kurungan maksimum dan denda
maksimum
Ketentuan Lain-lain Memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan
penggunaan kawasan KKOP dan BKK upaya
pengendalian terhadap bangunan dan benda-benda yang
sudah ada yang dianggap sebagai penghalang (obstacle)
serta pencegahan terhadap gangguan lingkungan hidup
pada bangunan yang sudah ada
x
Ketentuan Peralihan Memuat pernyataan tentang diberlakukannya Pertaturan
Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru serta implikasinya yang bersifat mengikat
serta keterkaitan dengan ketentuan lain yang tidak saling
bertentangan
Ketentuan Penutup Memuat pernyataan tentang hal-hal yang belum diatur
dalam Pertaturan Daerah tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru yang akan diatur dengan
peraturan perundang-undangan (produk hukum daerah)
lainnya serta memuat waktu pengundangan
1
BAB I PENDAHULUAN
A LATAR BELAKANG
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II (SSK II) adalah bandar udara
internasional yang berada di kota Pekanbaru Selain melayani penerbangan
sipil bandar udara ini juga menjadi home base bagi Skuadron Udara 12 TNI
AU Bandar Udara ini telah ada sejak sebelum kemerdekaan dan telah
mengalami perkembangan yang sangat pesat mengikuti perkembangan
kedirgantaraan nasional Pada tahun 1950 landasan pacu yang terdiri dari
lapisan kerikil di perpanjang dari 800 meter menjadi 1500 meter Pada tahun
1960 pemerintah mengoperasikan bandar udara ini menjadi Bandar Udara
Perintis dan merubah namanya dari Landasan Udara menjadi Pelabuhan Udara
Simpang Tiga Nama Simpang Tiga diambil dari letaknya yang berada pada
salah satu sisi pertigaan jalan menuju Kota Pekanbaru - Kabupaten Kampar -
Kabupaten Indragiri Hulu
Pada tahun 1967 dilakukan penambahan landasan pacu sepanjang 500 meter
dan dimulai proses pengaspalan runway taxiway dan apron Nama Pelabuhan
Udara Simpang Tiga kemudian diganti menjadi Bandar Udara
Simpang Tiga terhitung sejak tanggal 1 September 1985 Melalui Keputusan
Presiden Nomor Kep473OM001988-AP II tanggal 4 April 1998 nama
Bandar Udara Simpang Tiga diganti menjadi Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru Perluasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II kembali
dilakukan mulai tahun 2009 melalui kerjasama pihak Angkasa Pura II sebagai
Badan Usaha Bandar Udara dengan Pemerintah Provinsi Riau Saat ini Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II telah hampir sempurna ber-evolusi dan berhak
menyandang prediket sebagai pelabuhan udara internasional regional
Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II terletak di tengah kota
Pekanbaru Mengingat lokasinya yang hanya berjarak lebih kurang 10
Kilometer dari pusat kota maka dapat dipahami mengapa kawasan di sekitar
bandar udara ini tumbuh dan berkembang menjadi kawasan permukiman dan
pusat-pusat aktifitas masyarakat Kota Pekanbaru menjadi salah satu kota di
2
Sumatera yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) Karena
posisi kota Pekanbaru yang sangat strategis baik dari perspektif nasional
maupun internasional maka Pekanbaru memiliki potensi untuk berkembang
menjadi kota pusat pertumbuhan ekonomi bisnis nasional dan internasional
Proses menuju kota metropolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan
bisnis itu akan menimbulkan berbagai problem tata ruang dan tata guna lahan
bagi Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru
Di satu sisi terjadi dinamika pembangunan yang begitu pesat di berbagai sektor
termasuk sektor permukiman prasarana wilayah dan infrastruktur perkotaan
lainnya Upaya-upaya pemerintah daerah dalam memacu tingkat pertumbuhan
ekonomi memerlukan kebijakan yang ramah investor serta kemampuan
pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur Di sisi lain tentu saja
akan terjadi lonjakan kebutuhan dan permintaan pada sektor transportasi
khususnya transportasi udara yang begitu pesat Selain peningkatan kuantitas
masalah kualitas layanan transportasi udara perlu mendapat perhatian terutama
masalah keselamatan dan keamanan penerbangan Pembangunan dan
pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II pada akhirnya memang
menjadi keniscayaan
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II memiliki lahan untuk operasional dan
pelayanan kebandarudaraan serta kegiatan penunjang yang terkait dengan
operasional penerbangan lainnya seluar 165882 Hektar Berdasarkan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru untuk keperluan
peningkatan pengoperasian pelayanan pengelolaan dan pengusahaan serta
pembangunan dan pengembangan bandar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II memerlukan lahan seluas 229407 Hektar Itu berarti bahwa jika lokasi
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dipertahankan pada lokasi saat ini maka
untuk keperluan-keperluan tersebut di atas masih dierlukan lahan seluar 63525
Hektar
Faktor utama yang harus diperhatikan dalam penetapan lokasi dan
pengoperasian Bandar Udara sebagaimana diatur dalam peraturan
3
perundangundangan adalah terpenuhinya persyaratan keselamatan dan
keamanan penerbangan Persyaratan keselamatan penerbangan berkaitan
dengan keselamatan dalam memanfaatkan wilayah udara pesawat udara
bandar udara angkutan udara navigasi penerbangan fasilitas penunjang dan
fasilitas umum lainnya Sedangkan persyaratan keamanan penerbangan
berkaitan dengan perlindungan terhadap penerbangan dari tindakan melawan
hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumberdaya manusia fasilitas dan
prosedur
Disamping faktor keselamatan dan keamanan penerbangan lokasi bandar
udara juga harus mempertimbangkan keserasian dan keseimbangan dengan
budaya lokal (Melayu) Faktor-faktor tersebut bertujuan untuk menciptakan
harmonisasi dan mereduksi polarisasi antara kultur yang dianut oleh
masyarakat di sekitar wilayah bandar udara dengan dampak sosial yang
berpotensi timbul selama pengoperasian bandar udara Misalnya dampak
terhadap kegiatan keagamaan tradisi masyarakat serta kegiatan-kegiatan lain
yang menjadi ciri dan identitas masyarakat di Provinsi Riau dan di Kota
Pekanbaru pada ksususnya
Sebagai ibukota provinsi yang sangat berdekatan dengan bandar udara kota
Pekanbaru dihadapkan kepada dilema berkaitan dengan tata ruang wilayah
Iklim investasi yang relatif baik ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi
Provinsi Riau yang mengalami trend positif (750 triwulan II 2012 BPS
Riau) Salah satu dampaknya adalah meningkatnya kebutuhan akan
infrastruktur sehingga muncul pembangunan perumahan gedunggedung
perkantoran perhotelan dan pusat-pusat bisnis serta prasarana telekomunikasi
yang cenderung bergerak vertikal (menjulang tinggi) Beberapa infrastruktur
gedung yang dapat diklasifikasikan sebagai bangunan tinggi di kota Pekanbaru
antara lain adalah Gedung Surya Dumai Menara Dang Merdu- Bank Riau
Kepri Tower (15 lantai 83 meter) Gedung Graha Pena (14 lantai under
construction) The Peak Hotel and Apartement (29 lantai under construction)
bangunan-bangunan perhotelan dan infrastruktur non-hunian lainnya seperti
menara telekomunikasi
4
Munculnya infrastruktur perumahan dan permukiman serta bangunanbangunan
berstruktur tinggi di kota Pekanbaru khususnya di sekitara kawasan Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap
keselamatan dan keamanan penerbangan Ketentuan perundangundangan yang
terkait dengan masalah penerbangan menyaratkan bahwa kawasan udara di
sekitar bandar udara harus bebas dari segala bentuk hambatan yang akan
mengganggu pergerakan pesawat udara Di lain pihak aktifitas pembangunan
operasional dan perawatan Bandar Udara dan pesawat udara memberi dampak
terhadap kualitas lingkungan hidup di sekitar bandar udara seperti pencemaran
udara energi air tanah dan limbah serta ambang batas kebisingan Oleh
sebab itu untuk menjamin bahwa kawasan udara sekitar bandar udara bebas
dari segala hambatan dan rintangan serta untuk menjamin keselamatan
masyarakat yang bermukim dan beraktifitas di sekitar bandar udara maka
pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor KM 17 Tahun 2005 tentang Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK)
di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah danatau
perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk
kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan
penerbangan KKOP mencakup wilayah yang sangat luas dimana pada wilayah
dimaksud tidak diizinkan adanya bangunan atau benda tumbuh baik yang tetap
(fixed) maupun dapat berpindah (mobile) yang lebih tinggi dari persyaratan
batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan kode referensi landas pacu
(Aerodrome Reference Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway
Classification) dari suatu bandar udara
Adanya ketentuan dan regulasi nasional dan internasional di sub-sektor
tranportasi udara yang begitu ketat akan menimbulkan benturan kepentingan
5
antara masyarakat Pemerintah Provinsi RiauPemerintah Kota Pekanbaru dan
Otoritas Bandar Udara Pemerintah berkewajiban untuk menjaga kelangsungan
pembangunan dan melindungi kepentingan masyarakat Otoritas Bandar Udara
berkewajiban pula untuk melindungi kepentingan keselamatan dan keamanan
penerbangan Untuk menjembatani berbagai kepentingan tersebut diperlukan
suatu kjebijakan publik dan regulasi berupa produk hukum daerah yang
berkeadilan dan mampu melindungi dan mengakomodasi hak dan kewajiban
semua pihak
Dalam rangka menyusun regulasi dan kebijakan publik yang berkaitan dengan
penertiban dan pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru maka dilakukan studi dalam bentuk kajian
akademik untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Riau dan
para pemangku kepentingan di bidang transportasi udara tentang perlunya
kebijakan publik dalam bentuk Peraturan Daerah Peraturan Daerah dimaksud
harus bersifat humanistis realistis implementatif dan responsif serta dapat
menjamin pengendalian berkelanjutan (sustainable control) Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batasbatas Kawasan
Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
secara konsisten dan berkelanjutan
B IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan kepada latar belakang sebagaimana diuraikan di atas dapat
diidentifikasi dan dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut 1
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II berada dalam kota Pekanbaru Untuk
sebuah kota yang memiliki bandar udara atau berdekatan dengan bandar udara
sangat diperlukan kebijakan publik berupa produk hukum daerah untuk
mengendalikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) sebagai mana diatur dalam peraturan
perundang-undangan pada hierarki yang lebih tinggi Apakah yang menjadi
landasan hukum dan kerangka pemikiran dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah (Ranperda) untuk pengendalian Kawasan Keselamatan
6
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
2 Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah salah satu bentuk produk
hukum yang bersifat pengaturan untuk mengendalikan kawasan existing
dan pengendalian kondisi di masa datang Pokok-pokok materi apa saja
yang harus diatur dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
3 Pengaturan dan pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dengan suatu produk hukum
daerah bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan
serta pengembangan bandar udara Pengaturan dan pengendalian tersebut
pada hakikatnya adalah perintah dari peraturan perundang-undangan dalam
hierarki yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat
Bagaimanakah kedudukan dan keterkaitan antara Peraturan Daerah yang
akan disusun dengan paraturan perundangundangan lain yang terkait
dengannya
C TUJUAN DAN KEGUNAAN
Sebagaimana uraian pada Latar Belakang dan Indentifikasi Masalah di atas
kajian akademik ini bertujuan untuk mengetahui
1 Landasan hukum dan kerangka pemikiran dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah (Ranperda) untuk pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
2 Pokok-pokok materi yang harus diatur dalam Peraturan Daerah tentang
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar kawasan Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
3 Kedudukan dan keterkaitan antara Peraturan Daerah yang akan disusun
dengan paraturan perundang-undangan lain yang terkait dengannya
7
sehingga tidak terjadi pertentangan dan tumpang tindih peraturan
perundang-undangan dalam sistem hukum nasional
Kajian akademik ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara ilmiah
dari persfektif akademik tentang kondisi existing kawasan Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru serta kondisi yang diinginkan di masa datang
Naskah Akademik sebagai produk dari kajian akademik diharapkan pula
berguna sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
D METODOLOGI
Naskah Akademik bersumber dari kajian akademik yaitu kajian yang bersifat
ilmiah sehingga memiliki ciri-ciri 1) Rasional yaitu menggunakan cara-cara
logik (masuk akal) dan memenuhi kaidah nalar manusia 2) Empiris yaitu
menggunakan cara-cara yang teramati dan dapat dilakukan oleh semua orang
secara berulang dan 3) Sistematis yaitu menggunakan langkah-langkah kajian
yang runtut dan logis Kajian akademik akan memberikan beberapa gambaran
dari perspektif akademik berupa aspek teknis aspek ekonomi dan finansial
aspek bisnis aspek hukum aspek pertahanan dan keamanan Untuk
memperoleh data-data dalam kajian akademik ini dilakukan penelitian yang
bersifat deskriptif Pemilihan jenis penelitian ini karena sifatnya berorientasi
kepada data-data tertentu yang bersifat khusus (tidak berlaku generalistik)
Penelitian deskriptif mengutamakan teknik menggambarkan atau
mendeskripsikan obyek yang diteliti melalui data-data yang diperoleh melalui
observasi wawancara kuisioner dan telaah dokumentasi sehingga lebih
sesuai untuk keperluan dalam merancang kebijakan publik yang berkaitan
dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru
8
Untuk mewujudkan sebuah kebijakan publik yang demokratis partisipatif
implementatif dan humanistis yang dapat melindungi hak dan kewajiban
semua pihak dalam mengendalikan Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan di Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru serta menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan
di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru maka dilakukan kajian dengan metodologi sebagai berikut
1 Studi Literatur
Penelitian ini diawali dengan melakukan kajian terhadap sejumlah literatur
yang dapat mendukung hipotesis dan analisis mencakup (1) kajian regulasi
dan peraturan perundang-undangan penerbangan nasional dan
internasional (2) kajian sistem karakterisitik dan standarisasi
penerbangan dan kebandarudaraan (3) kajian analisa batas kawasan
kebisingan dan kawasan keselamatan operasi penerbangan (4) kajian
rencana tata ruang wilayah Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru (5) kajian
peraturan-peraturan daerah yang terkait dan (6) kajian demografi
topografi klimatologi geologi dan statigrafi Sumber kajian adalah
referensi berupa buku-buku teks peraturan perundang-undangan dan
regulasi terkait dokumen teknis jurnal ilmiah yang dipublikasi secara
nasional dan internasional hasil riset yang dipublikasikan dan juga
informasi terkait yang diakses melalui internet
2 Lokasi Penelitian
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II terletak di wilayah administrasi
Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
Penelitian dilakukan di sekitar kawasan yang terdampak oleh operasional Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru meliputi kawasan terbangun dan
kawasan tidak terbangun Kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru berbatasan dengan
- Sebelah Utara Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Timur Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
9
- Sebelah Selatan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat Kabupaten Kampar
Lokasi penelitian (dalam batas dan lingkup seluas-luasnya) terbatas dalam
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II yang mencakup wilayah a Kabupaten Kampar
- Kecamatan Siak Hulu
- Kecamatan Kampar Kiri
b Kota Pekanbaru
- Kecamatan Bukit Raya
- Kecamatan Marpoyan Damai
- Kecamatan Senapelan
- Kecamatan Sukajadi
Perincian detail wilayah desa dan kelurahan yang akan dijadikan populasi
akan di tentukan dalam metodologi kajian akademik
3 Metode Pengumpulan Data
Data-data dalam kajian akademik ini terdiri dari data primer dan data
sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber data baik data yang di ambil
langsung melalui observasi maupun data dokumentasi instansional
koleksi perorangan serta dokumen yang sudah menjadi domain publik
Sebahagian dari data-data yang sudah menjadi domain publik diakses
melalui website
Data Primer diperoleh melalui survey primer yang menghasilkan data
otentik produk dari hasil pengukuran pengamatan permintaan keterangan
secara lisan dan tertulis langsung dari objek penelitian di sekitar kawasan
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Teknik pengambilan data
primer antara lain
a Observasi adalah teknik pengambilan data langsung melalui
pengamatan danatau pengukuran dengan atau tanpa alat seperti ukuran
luas volume ketinggian lebar kedalaman dimensi kecepatan warna
serta sifat fisik dan mekanik lainnya yang ada pada kawasan objek
10
penelitian Sebahagian dari data yang diperoleh melalui observasi akan
di amati silang (cross check) dengan data yang diperoleh dengan teknik
pengambilan data yang lain Observasi juga dilakukan ke bandar udara
lain yang diperkirakan memiliki kesamaan permasalahan kedaerahan
dan kesamaan karakterisitik dengan Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
b Wawancara adalah teknik pengambilan data secara verbal baik yang
bersifat monolog atau dialog dengan para nara sumber baik yang
bersifat kesaksian (testimony) pengalaman (experience) keahlian dan
kepakaran (expertise) Khusus untuk data dari expert difokuskan
kepada pejabat pemerintah pakar kebandarudaraan pelaku
pembangunan bandar udara penerbang serta pemangku kepentingan
lain yang berkaitan dengan transportasi udara Metode wawancara yang
dipilih adalah wawancara terstruktur yaitu dengan membuat dan
mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu Hal
ini bertujuan untuk mereduksi bias informasi dan untuk efektifitas
perolehan informasi serta mempertajam tingkat akurasi informasi
c Kuisioner adalah teknik pengumpulan data tertulis melalui lembar
kuisionerangket yang disebar di lokasi objek penelitian di sekitar
kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Terutama di
sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Tingkat keakuratan data dan
informasi semata-mata mengandalkan kejujuran responden sehingga
data yang diperoleh akan bersifat subjektif Untuk mereduksi
subjektifitas data maka kuisioner di-design dalam bentuk pertanyaan
yang bersifat terbuka dan berjenjang tanpa penyertaan lampiran bukti
fisik responden dan bukti fisik dokumen objek data Data yang
diharapkan dari teknik pengumpulan data ini adalah gambaran kondisi
sebenarnya yang sudah ada (exsisting) dan harapan dimasas yang akan
datang
Data primer yang diharapkan mendukung kajian akademik ini adalah
seperti pada tabel berikut
11
Tabel 1 Data dan Sumber Data Primer
No Teknik
Pengumpulan
Data Sumber Data Data Masukan
1 Observasi Lokasi Objek -
Penelitian - Kondisi existing kawasan bandara
Intensitas bangunan di kawasan
bandar udara - Jarak terdekat bangunan
nonfasilitas bandar udara terhadap bandar udara
- Aktifitas masyarakat di sekitar
bandar udara - Aksesabilitas existing darike
kawasan sekitar bandar udara - Data lain yang dianggap perlu
2 Wawancara - PejabatPegawai
- Pemerintah - PejabatPegawai
- Otoritas
Bandar Udara - - Penerbang - Expert Kebandar- -
udaraan -
Penyebab kecelakaan yang pernah
terjadi Jenis kecelakaan yang sering
terjadi Jenis hambatan (obstacle) yang
sering dikeluhkan Implementasi kebijakan yang ada
Koordinasi pemerintah provinsi
kota dengan otoritas bandar udara
SSK II - Koordinasi pemerintah provinsi
kota dengan DPRD 3 Kuisioner - Masyarakat - Asal pemilik tanahbangunan
- Status kepemilikan
- Dokumen kepemilikan
- Tahun berdiri bangunan
- Lama menempati
- Luas tanahbangunan
- Tinggi bangunan
- Jenis Bangunan
- Fungsi bangunan
- Pekerjaan penghuni atau pemilik
tanahbangunan - Pendapatan
- Alasan memilih domisili
- Jenis penyakit yang sering diderita
- Tingkat kenyamanan hunian dan
lingkungan serta jenis gangguan - Tingkat kebersihan udara air dan
tanah
12
- Pengetahuan tentang KKOP dan
BKK
Data Sekunder diperoleh secara tidak langsung pada objek kajian Data
sekunder merupakan data yang telah terkoleksi dan terdokumentasi (cetak
danatau digital) pada instansi tertentu yang bukan merupakan rahasia negara
baik yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan Data sekunder
dapat berupa file dokumen image audio dan video Teknik pengambilan data
sekunder antara lain adalah
a Survey Instansional adalah pengumpulan data pada instansi pemerintah
seperti Bappeda Provinsi Riau Bappeda Kota Pekanbaru dan Bappeda
Kabupaten Kampar Dinas Perhubungan Provinsi Riau Dinas
Perhubungan Kota Pekanbaru dan Dinas Perhubungan Kabupaten
Kampar Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau Dinas Pekerjaan Umum
Kota Pekanbaru dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar Dinas
Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Lanud Pekanbaru Badan
Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru Badan Pusat Statistik Pekanbaru
Kantor Kecamatan Kantor Kelurahan dan Badan Usaha Bandar Udara
(Perum Angkasa Pura II dan Kantor Bandar Udara)
b Survey Literasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari
leteratur dan referensi terkait misalnya data yang berkaitan dengan
spesifikasi umum dan khusus yang berlaku di Provinsi Riau dan Kota
Pekanbaru serta standarisasi nasional dan internasional
Data sekunder yang diharapkan mendukung kajian akademik ini adalah seperti
pada tabel berikut
Tabel 2 Data dan Sumber Data Sekunder
No Teknik
Pengumpulan
Data Sumber Data Data Masukan
1 Survey Literasi Buku dan Dokumen - Referensi
Undang-Undang RI Nomor 1 ahun
2009 tentang Penerbangan - International Standards and
Recommended Practices Annex 14 Aerodromes Vol1 Aerodrome Design snd Operations
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 40
tahun 2012 Tentang Pembangunan
dan Pelestarian Lingkungan Hidup
Bandar Udara
13
- Permenhub Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional
- Permenhub Nomor KM 24 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 Tentang Bandar Udara
- Permenhub Nomor KM 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Provinsi Riau
- Permenhub Nomor KM 17 Tahun 2005 Tentang Batas-Batas Kawasan Kebisingan Di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Permenhub Nomor KM 60 Tahun 2004 Tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Dokumen lain yang terkait
14
2 Survey - Instansional
-
-
-
-
-
-
Bappeda Provinsi - Kota pekanbaru Kabupaten - Kampar Dinas Tata Ruang dan
Bangunan -
Dinas - Perhubungan Provinsi Riau dan - Kota Pekanbaru
-
Dinas PU Provinsi - Riau dan Kota Pekanbaru - Badan Pertanahan - Nasional Pekanbaru -
-
Badan Pusat - Statistik
- Pekanbaru -
-
-
Kantor - Kecamatan
-
- - -
Kantor Kelurahan -
RTRW Provinsi Riau dan Kota
Pekanbaru Tahun 2010 ndash 2026
Kebijakan Pemprov dan Pemko
tentang Pengembangan Bandara SSK II Kebijakan Pemko Pekanbaru
tentang Izin Mendirikan Bangunan
Kebijakan tentang Moda dan Pengembangan Sektor Transportasi Data Pertumbuhan Transportasi
Udara di Bandara SSK II Data Kecelakaan Transportasi
Udara di Bandara SSK II Kebijakan tentang Pembangunan
Perumahan dan permukiman Kebijakan tentang Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Bandara Dokumen Hak GunaHak Kelola
Tanah Kawasan Bandara SSK II
Dokumen Hak GunaHak Milik
tanah di sekitar wilayah Bandara SSK II Peta Persil Tanah di sekitar
Bandara SSK II Riau Dalam Angka Pekanbaru Dalam Angka Pertumbuhan Penduduk Kota
Pekanbaru Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Pertumbuhan Sektor Parawisata Provinsi RiauKota Pekanbaru RDTRK Kecamatan Bukit Raya RDTRK Kecamatan Marpoyan
Damai RDTRK Kecamatan Senapelan RDTRK Kecamatan Sukajadi Peta Administratif Kecamatan Peta Administrasi Kelurahan
- Data Kependudukan Kelurahan
- Badan Usaha - Kebijakan Teknis Operasi
Bandar Udara Penerbangan (Perum Angkasa - Kebijakan Zona KKOP dan BKK
Pura II dan Kantor - Pertumbuhan Jumlah Penerbangan Bandar Udara dan Penumpang SSK II) Lanud - Jenis dan Type Pesawat Udara Pekanbaru yang Diizinkan Mendarat di
Bandara SSK II - Jadwal dan Rute Penerbangan darike Bandara
SSK II
15
4 Populasi dan Teknik Sampling
Menurut Sugiyono (1997) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri
atas obyeksubyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan
Selanjutnya Sugiono mengatakan bahwa populasi bukan hanya orang tetapi
juga benda-benda alam yang lain Populasi bukan hanya sekedar jumlah yang
ada pada obyeksubyek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik
sifat yang dimiliki oleh obyek atau subyek itu Dengan demikian yang
dimaksud dengan populasi dalam kajian ini adalah seluruh orang danatau
bangunan danatau objek lainnya yang terdapat di sekitar Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru
Jika populasi di sekitar kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru memiliki jumlah dan karakteristik yang besar maka secara teoretis
diizinkan untuk mengambil sebagian dari jumlah dan karakteristik dari
populasi yang ada sebagai sampel Teknik pengambilan sampel (teknik
sampling) Dalam kajian ini digunakan teknik probability sampling yaitu
pengambilan sampel dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap
unsur populasi untuk dipilh menjadi sampel Sesuai dengan karakteristik
wilayah sekitar bandar udara maka teknik sampling yang lebih khusus akan
digunakan adalah Disproporsionate Stratified Random Sampling Hal ini
dilakukan karena populasi gedung tinggi tidak proporsional terhadap populasi
gedung-gedung dan bangunan (hunian dan non-hunian) lainnya yang ada di
sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
16
17
Penentuan jumlah sampel menggunakan tabel Krejcie dan nomogram Harry
King Tingkat kesalahan dari perhitungan menggunakan tabel Krejcie adalah
5 sehingga tingkat kepercayaan terhadap populasi adalah 95 Sedangkan
nomogram Harry King dalam perhitungannya membuat variasi tingkat
kesalahan antara 5 sd 15
5 Desain Penelitian
Penelitian ini didesain untuk mengetahui secara ilmiah tentang aspek teknis
aspek yuridis aspek sosiologis dan aspek pilosofis pada kawasan terdampak
di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru Kajian akademik ini menggunakan pendekatan
ilmu keteknikan khususnya ilmu lapangan terbang ilmu teknik lingkungan
ilmu statistik ilmu hukum dan bidang ilmu terkait lainnya Desain penelitian
dirancang agar dapat menjelaskan secara formal bagaimana urutan dan tata cara
kajian akademis ini dilakukan Urutan kegitan penelitian disajikan dalam
bentuk bagan alir (flow chart) seperti pada Gambar 1
18
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS A KAJIAN TEORETIS
Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II terletak di tengah kota
Pekanbaru berjarak lebih kurang 10 kilometer dari pusat kota Berdasarkan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Bandar Udara ini
memiliki lahan untuk operasional dan pelayanan kebandarudaraan serta
kegiatan penunjang yang terkait dengan operasional penerbangan lainnya
seluas 165882 Hektar Untuk keperluan peningkatan pengoperasian
pelayanan pengelolaan dan pengusahaan serta pembangunan dan
pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II memerlukan lahan seluas
229407 Hektar Itu berarti bahwa jika lokasi Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II dipertahankan pada lokasi saat ini maka untuk keperluankeperluan
tersebut di atas masih diperlukan lahan seluar 63525 Hektar
Sebagai ibukota provinsi yang sangat berdekatan dengan bandar udara kota
Pekanbaru dihadapkan kepada dilema berkaitan dengan tata ruang wilayah
Iklim investasi yang relatif baik ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi
Provinsi Riau yang mengalami trend positif (750 triwulan II 2012 BPS
Riau) Salah satu dampaknya adalah meningkatnya kebutuhan infratsruktur
sehingga banyak muncul pembangunan perumahan gedunggedung
perkantoran perhotelan dan pusat-pusat bisnis serta prasarana telekomunikasi
yang cenderung bergerak vertikal (menjulang tinggi) Beberapa infrastruktur
gedung yang dapat diklasifikasikan sebagai bangunan tinggi di kota Pekanbaru
antara lain adalah Gedung Surya Dumai Menara Dang Merdu- Bank Riau
Kepri Tower (15 lantai 83 meter) Gedung Graha Pena (14 lantai under
construction) The Peak Hotel and Apartement (29 lantai under construction)
dan infrastruktur non-hunian lainnya seperti menara telekomunikasi
Munculnya infrastruktur perumahan dan permukiman serta bangunanbangunan
berstruktur tinggi di kota Pekanbaru khususnya di sekitara kawasan Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap
keselamatan dan keamanan penerbangan Ketentuan perundangundangan yang
19
terkait dengan masalah penerbangan menyaratkan bahwa kawasan udara di
sekitar bandar udara harus bebas dari segala bentuk hambatan yang akan
mengganggu pergerakan pesawat udara Di lain pihak aktifitas pembangunan
operasional dan perawatan Bandar Udara dan pesawat udara memberi dampak
buruk terhadap kualitas lingkungan hidup di sekitar bandar udara seperti
pencemaran udara energi air tanah dan limbah serta ambang batas
kebisingan Oleh sebab itu untuk menjamin bahwa kawasan udara sekitar
bandar udara bebas dari segala hambatan dan rintangan serta untuk menjamin
keselamatan masyarakat yang bermukim dan beraktifitas di sekitar bandar
udara maka pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menerbitkan
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun
2005 tentang Batas-batas Kawasan
Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
1 Koordinat Bandar Udara
Penetapan batas-batas kebutuhan lahan suatu Bandar Udara dinyatakan dalam
sistem koordinat bandar udara (Aedrome Coordinate System ACS) yaitu
posisi Bandar Udara (pada permukaan bumi) yang dinyatakan dengan besaran
WLQHPž WDMDUHGQDXWDVPDODGUXMXEQDGJQDWQLOމ
GDQ GHWLNފ
Penentuan koordinat geografis tersebut mengacu kepada bidang referensi
World Geodetic System 1984 (WGSrsquo84) Berdasarkan acuan bidang referensi
WGSrsquo84 telah ditetapkan titik referensi bandar udara (Aerodrome Reference
Point ARP) Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II yang dinyatakan dalam
sistem koordinat bandar udara dan dijadikan sebagai titk referensi bandar udara
(Aerodrome Reference Point ARP)
Titik referensi koordinat geografis dan koordinat kartesius (perpotongan sumbu
X dan sumbu Y) Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II terletak pada koordinat
geografis 00ordm 8ފމGDQordm 7ފމDWDXSDGD koordinat (kartesius) bandar
20
udara X = 20000 meter dan Y = 20000 meter dimana sumbu X berhimpit
dengan sumbu landasan pacu yang mempunyai
ž KWXPL]DފމJHRJUDILVGDQVXPEXltPHODOXLXMXQJODQGDVD
Q Existing dan Pengembangan dan tegak lurus sumbu X Berdasarkan
koordinat geografis dan koordinat kartesisus (titik referensi) tersebut telah
ditetapkan pula batas-batas kebutuhan lahan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II yaitu pada koordinat geografis 00ordm 28މ15849ފ LU dan 101ordm 26މ41179ފ BT
atau pada koordinat (kartesius) bandar udara X = 20000 meter dan Y = 20000
meter dimana sumbu X berhimpit dengan sumbu landasan yang mempunyai
azimuth 181ordm ފ
JHRJUDILVGDQVXPEXltPHODOXLXMXQJODQGDVDQ tegak lurusމ
sumbu X
Batas-batas kebutuhan lahan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
sebagaimana dinyatakan dalam sistem koordinat geografis dan koordinat
kartesisus di atas adalah batas-batas kawasan yang dijadikan landasan dalam
penentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan
BatasBatas Kawasan Kebisingan (BKK) di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah danatau
perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk
kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan
penerbangan KKOP mencakup wilayah yang sangat luas dimana pada wilayah
dimaksud tidak diizinkan adanya bangunan atau benda tumbuh baik yang tetap
(fixed) maupun dapat berpindah (mobile) yang lebih tinggi dari persyaratan
batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan kode referensi landas pacu
(Aerodrome Reference Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway
Classification) dari suatu bandar udara
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri atas
21
- Kawasan Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas
- Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar
- Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
- Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
- Kawasan di sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan
Kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II adalah
kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara yang terpengaruh oleh gelombang
suara mesin pesawat udara dan yang dapat menggangu lingkungan Kawasan
kebisingan di sekitar Bandar Udara diukur dengan peralatan ukur dan
metodologi yang ditetapkan oleh standar nasional serta ditentukan dengan
bertitik tolak pada Rencana Induk Bandar Udara dan Rencana Pengembangan
Bandar Udara prakiraan jenis pesawat udara prekwenai dan periode waktu
operasi
Nilai tingkat kebisingan maksimum dibaca dalam skala A yaitu tingkat
kebisingan tertimbang (A-Waeighted Sound Level) dinyatakan dalam satuan
decibel dan disingkat dengan dB(A) Tingkat kebisingan yang dapat diterima
secara terus menerus disusun dalam suatu satuan Tingkat Kebisingan yang
Dapat Diterima Terus-menerus Ekivalen Tertimbang (Weighted Equivalent
Continuous Perceived Noise Level WECPNL) WECPNL adalah satuan untuk
menyusun prekuensi pesawat udara pada siang malam dan dini hari yaitu
pada saat kebisingan lebih terasa serta penyesuaian terhadap dampak
psikologis
2 Batas-batas Kawasan dan Ketinggian
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru memiliki landas pacu (run
way) dengan spesifikasi Pendekatan Presisi Kategori 1 Nomor Kode 4
(Precision Approach Category 1 Code Number 4) Penetapan code number
didasarkan kepada perhitungan panjang landas pacu (runway) berdasarkan
referensi pesawat (aeroplane reference field lenght ARFL) Penetapan
22
batasbatas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) didasarkan
kepada spesifikasi yang ditetapkan melalui Konvensi Chicago tahun 1944
sebagaimana tercantum dalam Annex 14 Volume 1 tentang Persyaratan
Permukaan Batas Penghalang Landas Pacu
Ketinggian semua titik pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) ditentukan terhadap ketinggian ambang landas pacu 36 Exisiting dan
Pengembangan sebagai titik referensi sistem ketinggian bandar udara Titik
referensi sistem ketinggian Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
adalah titik 000 M yang berada pada ketinggian + 19875 meter di atas
permukaan air laut rata-rata (Mean Sea Level MSL) Beda tinggi antara
ambang landas pacu 36 dengan ambang landas pacu 18 adalah 1020 meter
(data sekunder)
Ketinggian Permukaan Horizontal Dalam untuk Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru ditentukan +50 meter di atas ambang landas pacu 36
Existing dan Pengembangan Dengan demikian Kawasan Permukaan
Horizontal Dalam memiliki batas ketinggian (+50 meter) + (+19875 meter) =
+69875 meter Sedangkan ketinggian Permukaan Horizontal Luar untuk
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru ditentukan +155 meter di atas
ambang landas pacu 36 Existing dan Pengembangan Dengan demikian
Kawasan Permukaan Horizontal Luar memiliki batas ketinggian (+155 meter)
+ (+19875 meter) = +174875 meter
Tabel 3 Dimensi dan Kemiringan Permukaan Batas Penghalang
Dimensi dan Permukaan
Klaisifikasi Run Way
(code number 4) Keterangan
Precision Approach Category 1
Kerucut (conical) - Kemiringan - Ketinggian
5
100 m
Horizontal Dalam (inner horizontal) - Ketinggian
45 m
- Jari-jari 4000 m
23
Pendekatan Dalam (inner
approach) - Lebar - Jarak dari ambang landas - Panjang - Kemiringan
120 m 60
m 900 m
2
Pendekatan (approach) - Panjang tepi dalam - Jarak dari ambang landasan - Pelebaran Bagian Pertama - Panjang - Kemiringan Bagian Kedua - Panjang - Kemiringan Bagian Horizontal - Panjang - Panjang Total
300 m 60 m 155
3000 m
2
3600 m 25
8400 m 15000 m
Transisi (transitional) -
Kemiringan
143
Transisi Dalam (inner transitional) - Kemiringan
333
Pemukaan Pendaratan (balked landing surface) - Panjang tepi dalam - Jarak dari ambang landasan - Pelebaran - Kemiringan
120 m
1800 m 10
333
Sumber ICAO Aerodrome Annex 14 2004)
Posisi permukaan batas penghalang dinyatakan dalam Sistem Koordinat
Bandar Udara yang posisinya ditentukan terhadap titik-titik referensi sebagai
berikut
- Titik referensi Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II terletak pada koordinat
geografis
00deg 27 ᇱ 27130
ܮ ᇱ 3655 ܤ
101deg 26
- Titik referensi Pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II terletak
pada koordinat geografis
24
00deg 27 ᇱ 0582
ܮ ᇱ 3916 ܤ
101deg 26
- Titk referensi sistem koordinat Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
(perpotongan sumbu X dan sumbu Y) terletak pada ujung landasan pacu
18 (eksisting) dan pengembangan atau koordinat bandar udara
+ = 00020 ܯ
+ = 00020 ܯ
Sumbu X berhimpit dengan sumbu landas pacu dengan arah 178ordm މ
JHRJUDILVVXPEXltPHODOui ujung landas pacu 18 (eksisting) danފ
Pengembangan serta tegak lurus pada sumbu X
Permukaan Utama adalah permukaan yang garis tengahnya berhimpit dengan
sumbu landas pacu (run way) yang membentang sampai 60 meter di luar setiap
ujung landas pacu dan lebarnya 4825 meter dengan ketinggian untuk setiap
titik pada permukaan utama diperhitungkan sama dengan ketinggian titik
terdekat pada sumbu landas pacu
a Batas Ketinggian Pada Kawasan Pendekatan (Ancang) Pendaratan
dan Lepas Landas
Kawasan Pendekatan (ancang) Pendaratan dan Lepas Landas adalah suatu
kawasan perpanjangan kedua ujung landasan di bawah lintasan pesawat
udara setelah lepas landas atau akan mendarat yang dibatasi oleh ukuran
panjang dan lebar tertentu sebagai berikut
Tepi dalam dari Kawasan Pendekatan (ancang) Pendaratan dan Lepas
Landas berhimpit dengan ujung-ujung Permukaan Utama berjarak 60
meter dari ijung landasan pacu dengan lebar 484 meter arah keluar secara
teratur dengan garis tengah merupakan perpanjangan dari landas pacu
sampai lebar 4984 meter pada jarak mendatar 15000 meter dari ujung
permukaan utama
25
Tabel 4 Batas Ketinggian Kawasan Pendekatan Pendaratan dan Lepas
Landas pada Landas Pacu 18
Kemiringan
() Jarak
(meter)
Ketinggian di Atas Ambang Landas Pacu
18 (meter)
Tinggi (meter)
AES MSL
Bagian I 2 1940 + 50 + 50 + 69875
Bagian II 0 2060 + 50 + 50 + 69875
Bagian III 5 1339 + 104 + 104 + 123835
Bagian IV - Tengah - Tepi I - Tepi II - Tepi III
2 5
25 0
1693
469 584 640
+ 155 + 140 + 155
+ 155
+ 155 + 140 + 155
+ 155
+ 174875 + 160875 + 174875
+ 174875 Bagian V 0 7968 + 155 + 155 + 174875
Tabel 5 Batas Ketinggian Kawasan Pendekatan Pendaratan dan Lepas
Landas pada Landas Pacu 36
Kemiringan
() Jarak
(meter)
Ketinggian di Atas Ambang Landas Pacu
36 (meter)
Tinggi (meter)
AES MSL
Bagian I 2 2500 + 50 + 50 + 69875
Bagian II 0 1500 + 50 + 50 + 69875
Bagian III 5 1000 + 100 + 100 + 119875
Bagian IV - Tengah - Tepi I - Tepi II - Tepi III
2 5
25 0
2500
400 1200 900
+ 150 + 120 + 150 + 150
+ 150 + 120 + 150 + 150
+ 169875 + 139875 + 169875 + 169875
Bagian V 0 7500 + 150 + 150 + 169875
b Batas Ketinggian Pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan adalah sebagian dari kawasan
Pendekatan (ancang) Pendaratan dan Lepas Landas yang berbatasan
langsung dengan ujung-ujung landasan yang dapat menimbulkan
kemungkinan terjadinya kecelakaan serta mempunyai ukuran tertentu
sebagai berikut
Tepi dalam dari Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan berhimpit
dengan ujung Permukaan Utama dengan lebar 484 meter Dari tepi dalam
tersebut Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan meluas keluar secara
teratur dengan garis tengahnya merupakan perpanjangan dari garis tengah
26
landas pacu sampai lebar 1384 meter dan jarak mendatar 3000 meter dari
ujung Permukaan Utama
Tabel 6 Batas Ketinggian Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
Landas pada Landas Pacu 36
Lebar (meter) Kemiringan
() Jarak
(meter)
Ketinggian di Atas Ambang
Landas Pacu 36
Tinggi (meter)
Lebar
Awal Lebar Akhir
AES MSL
(meter)
484 1384 2 3000 + 50 + 50 69875
c Batas Ketinggian Pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal
Dalam
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam adalah bidang datar di
atas dan di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian
dengan ukuran tertentu untuk kepentingan pesawat udara melakukan
terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam ditentukan oleh
lingkaran dengan radius 4000 meter dari titik tengah setiap ujung
Permukaan Utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang
berdekatan Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam tidak
termasuk Kawasan Pendekatan (ancang) pendaratan dan lepas landas serta
Kawasan Di Bawah Permukaan Transisi Batas ketinggian pada Kawasan
Di Bawah Permukaan Horizontal Dalam adalah (+ 50 meter) +
(+ 19875 meter) = + 69875 meter
d Batas Ketinggian Pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal
Luar
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar adalah bidang datar di
sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan
ukuran tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi
penerbangan antara lain pada waktu pesawat melakukan pendekatan untuk
mendarat dan gerakan setelah lepas landas atau gerakan dalam hal
mengalami kegagalan dalam penderatan Kawasan di Bawah Permukaan
27
Horizontal Luar ditentukan oleh lingkaran dengan radius 15000 meter dari
titik tengah setiap ujung Permukaan Utama dan menarik garis singgung
pada kedua lingkaran yang berdekatan dan Kawasan di Bawah Permukaan
Horizontal Luar tidak termasuk Kawasan Pendekatan
(ancang) Pendaratan dan Lepas Landas serta Kawasan Di Bawah
Permukaan Kerucut Batas ketinggian pada Kawasan Di Bawah
Permukaan Horizontal Dalam adalah (+ 155 meter) + (+ 19875 meter) =
+ 174875 meter
e Batas Ketinggian Pada Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut adalah bidang dari suatu kerucut
yang bahagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan kawasan
horizontal dalam dan bagian atasnya dibatasi oleh garis perpotongan
dengan permukaan horizontal luar masing-masing dengan radius dan
ketinggian tertentu dimulai dari tepi luar Kawasan Di Bawah Permukaan
Horizontal Dalam meluas ke luar dengan jarak mendatar 2000 meter Batas
ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut ditentukan oleh
kemiringan 5 arah ke atas dan keluar dimulai dari tepi luar Kawasan Di
Bawah Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian + 50 meter di atas
ketinggian ambang landas pacu 36 Existing dan Pengembangan atau sama
dengan + 69875 meter dari MSL sampai memotong Permukaan
Horizontal Luar pada ketinggian + 150 meter di atas ketinggian ambang
landas pacu 36 Existing dan Pengembangan atau sama dengan + 169875
meter dari MSL
f Batas Ketinggian Pada Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
Kawasan di Bawah Permukaan Transisi adalah bidang dengan kemiringan
tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari poros landasan pada
bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang
ditarik tegak lurus pada poros landasan dan pada bagian atas dibatasi oleh
garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam Tepi dalam dari
Kawasan di Bawah Permukaan Transisi berhimpit dengan sisi panjang
Permukaan Utama sisi Kawasan Lepas Landas meluas ke luar sampai
jarak mendatar 315 meter dari sisi panjang Permukaan Utama Batas
28
ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Transisi ditentukan oleh
kemiringan 143 arah ke atas dan ke luar dimulai dari sisi panjang dan
pada ketinggian yang sama seperti Permukaan Utama serta Permukaan
Pendekatan (ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas menerus sampai
memotong Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian + 50 meter di atas
ketinggian ambang landas pacu 36 existing dan pengembangan atau sama
dengan + 69875 meter dari MSL
g Batas Ketinggian pada Kawasan di Sekitar Penempatan Alat Bantu
Navigasi Penerbangan
Kawasan di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan adalah
kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan di dalam
danatau di luar Daerah Lingkungan Kerja yang penggunaannya harus
memenuhi persyaratan tertentu guna menjamin kinerjaefisiensi alat bantu
navigasi penerbangan dan keselamatan penerbangan Alat Bantu Navigasi
Penerbangan yang tersedia dalam peneylenggaraan operasi penerbangan di
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri dari
- Non Directional Beacon (NDB) memiliki ukuran nominal lokasi 100
meter x 100 meter terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 59͵ᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 11ͶͲᦢ ܤ
Batas ketinggian di sekitar Non Directional Beacon (NDB) ditentukan
oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 3deg ke atas dan ke luar dari
titik tengah dasar antena dan pada jarak sampai radius 300 meter dari
antena dilarang ada bangunan dari metal seperti konstruksi rangka
bajabesi tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian tersebut
- Doppler Very High Omni Range (DVOR) Distance Mesuring
Equipment (DME) memiliki ukuran nominal lokasi 200 meter x 200
meter terletak pada koordinat geografis
00deg ʹͷᦡ 3212 ᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 29͵ͺᦢ ܤ
29
Batas ketinggian di sekitar alat Doppler Very High Omni Range
(DVOR) Distance Mesuring Equipment (DME) ditentukan oleh
kemiringan bidang kerucut dengan sudut 2deg ke atas dan ke luar dari titik
antena pada ketinggian bidang counterpois dan pada jarak radial kurang
600 meter dilarang adanya transmisi tegangan tinggi bangunan dari
metal seperti konstruksi rangka bajabesi tiang listrik dan lain-lain
melebihi batas ketinggian sudut tersebut
-
30
Instrument Landing System (ILS) dengan ukuran nominal lokasi 10
meter x 10 meter terdiri dari
1 Localizer terletak pada koordinat geografis
00deg ʹͺᦡ 20ͳͳᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 41ʹ͵ᦢ ܤ
Batas ketinggian di sekitar alat Localizer dibatasi oleh bidang yang
dibentuk dengan sudut 1deg dari titik tengah dasar antena Localizer
terhadap bidang horizontal sejauh 600 meter ke arah landas pacu
2 Glide Path terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 15ͳͶᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 42ͻᦢ ܤ
Batar ketinggian di sekitar Glide Path (GP) dibatasi oleh bidang
yang dibentuk dengan sudut 2deg dari titik tengah dasar antena Glide
Path terhadap bidang horizontal sejauh 600 meter ke arah landas
pacu
3 Middle Marker terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 28Ͷᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 38Ͷʹᦢ ܤ
Batas ketinggian Middle Marker ditentukan oleh kemiringan bidang
kerucut dengan sudut 20deg ke atas dan ke luar dari titik dasar antena
dan sampai radius 300 meter dari antena dilarang adanya bangunan
dari metal seperti konstruksi rangka bajabesi tiang listrik dan lain-
lain melebihi batas ketinggian kerucut tersebut
- Radar dengan ukuran nominal lokasi 100 meter x 100 meter terletak
pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 48ʹͳᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 48͵ͺᦢ ܤ
-
31
Batas ketinggian di sekitar alat Radar ditentukan oleh kemiringan bidang
kerucut dengan sudut 1deg ke atas dan ke luar dari titik antena pada
ketinggian dasar antena dan dalam radius 500 meter tidak diperkenan
adanya bangunan metal tangki minyak bangunan dan lainlain melebihi
batas ketinggian kerucut tersebut
Approach Lighting System dengan ukuran nominal lokasi 1000 meter
x 60 meter dengan persyaratan lahan di sebelah kanan dan kiri
Approach Light sebesar 120 meter dan as (center line) landas pacu harus
rata serta bebas benda tumbuh
3 Tingkat Kebisingan dan Batas Kawasan Kebisingan
Kawasan kebisingan adalah kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara yang
terpengaruh oleh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat
menggangu lingkungan Gangguan kebisingan akan dirasakan dan dialami oleh
orang yang bermukim dan beraktifitas di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru terutama yang bermukim dan beraktifitas di dalam
kawasan yang termasuk kedalam kawasan kebisingan Kawasan kebisingan di
sekitar Bandar Udara diukur dengan peralatan ukur dan metodologi yang
ditetapkan oleh standar nasional serta ditentukan dengan bertitik tolak pada
Rencana Induk Bandar Udara dan Rencana Pengembangan Bandar Udara
prakiraan jenis pesawat udara prekwenai dan periode waktu operasi
Nilai tingkat kebisingan maksimum dibaca dalam skala A yaitu tingkat
kebisingan tertimbang (A-Waeighted Sound Level) dinyatakan dalam satuan
decibel dan disingkat dengan dB(A) Tingkat kebisingan yang dapat diterima
secara terus menerus disusun dalam suatu satuan Tingkat Kebisingan yang
Dapat Diterima Terus-menerus Ekivalen Tertimbang (Weighted Equivalent
Continuous Perceived Noise Level WECPNL) WECPNL adalah satuan untuk
menyusun prekuensi pesawat udara pada siang malam dan dini hari yaitu
pada saat kebisingan lebih terasa serta penyesuaian terhadap dampak
psikologis
-
32
Kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II ditentukan
berdasarkan tingkat kebisingan yang dinyatakan dalam sistem koordinat
bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
a Kawasan Kebisingan Tingkat 1
Kawasan Kebisingan Tingkat 1 adalah kawasan yang mempunyai nilai
tingkat kebisingan Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise
Level (amp31bull GDQrdquo WECPNL lt 75)
- Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 1 dapat
dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan atau bangunan kecuali
untuk jenis kegiatan danatau bangunan sekolah dan rumah sakit
- Titik referensi sistem koordinat bandar udara pada Kawasan
Kebisingan Tingkat 1 terletak pada ujung landasan 18 dengan
koordinat geografis
00deg 27acute 05ͺʹͲᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 39ͳᦢ ܤ
Atau koordinat titik ujung landasan pacu 18
ݐݎ
00020 = +
ݐݎ
00020 = +
Dan koordinat titik ujung landasan pacu 36
ݐݎ
50022 = +
ݐݎ
00020 = +
Dimana sumbu X berhimpit dengan garis tengah landasan dengan arah
ƒ ފމ- ފމ WHUKDGDSDUDXWDUDVHEHQDUQDVXPEX Y
melalui ujung landasan 18 dan tegak lurus pada sum X
- Kawasan Kebisingan Tingkat 1 merupakan daerah yang mengelilingi
landasan dimana tepi luar bagian Utara kawasan ini berjarak
maksimum 3516758 meter dari ujung landasan 18 dan tepi bagian
Selatan berjarak maksimum 3923879 meter dari ujung landasan 36
-
33
dimana tepi dalamnya merupakan batas-batas kawasan kebisingan
tingkat 2
b Kawasan Kebisingan Tingkat 2
- Kawasan Kebisingan Tingkat 2 adalah kawasan yang mempunyai nilai
tingkat kebisingan Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise
Level (amp31bull GDQrdquo WECPNL lt 80)
- Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 2 dapat
dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan atau bangunan
34
kecuali untuk jenis kegiatan danatau bangunan sekolah rumah sakit
dan rumah tinggal
- Titik referensi sistem koordinat bandar udara pada Kawasan Kebisingan
Tingkat 2 terletak pada ujung landasan 18 dengan koordinat geografis
00deg 27acute 05ͺʹͲᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 39ͳᦢ ܤ
Atau koordinat titik ujung landasan pacu 18
ݐݎ
00020 = +
ݐݎ
00020 = +
Dan koordinat titik ujung landasan pacu 36
ݐݎ
50022 = +
ݐݎ
00020 = +
Dimana sumbu X berhimpit dengan garis tengah landasan dengan arah
ƒ ފމ- ފމ WHUKDGDSDUDXWDUDVHEHQDUQDVXPEX Y
melalui ujung landasan 18 dan tegak lurus pada sum X
- Kawasan Kebisingan Tingkat 2 merupakan daerah yang mengelilingi
landasan dimana tepi luar bagian Utara kawasan ini berjarak maksimum
1671909 meter dari ujung landasan 18 dan tepi bagian Selatan
berjarak maksimum 1957217 meter dari ujung landasan 36 dimana
tepi dalamnya merupakan batas-batas kawasan kebisingan tingkat 3
c Kawasan Kebisingan Tingkat 3
- Kawasan Kebisingan Tingkat 3 adalah kawasan yang mempunyai nilai
tingkat kebisingan Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise
Level (amp31bull
- Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 3 dapat
dimanfaatkan untuk membangun bangunan atau fasilitas bandar udara
yang dilengkapi dengan pemasangan insulasi suara sesuai dengan
prosedur yang standar sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam
bangunan sesuai dengan batas-batas kebisingan yang diizinkan serta
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
35
- Titik referensi sistem koordinat bandar udara pada Kawasan Kebisingan
Tingkat 3 terletak pada ujung landasan 18 dengan koordinat geografis
00deg 27acute 05ͺʹͲᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 39ͳᦢ ܤ
Atau koordinat titik ujung landasan pacu 18
ݐݎ
00020 = +
ݐݎ
00020 = +
Dan koordinat titik ujung landasan pacu 36
ݐݎ
50022 = +
ݐݎ
00020 = +
Dimana sumbu X berhimpit dengan garis tengah landasan dengan arah
ƒ ފމ- ފމ WHUKDGDSDUDXWDUDVHEHQDUQDVXPEX Y
melalui ujung landasan 18 dan tegak lurus pada sum X
- Kawasan Kebisingan Tingkat 3 merupakan daerah yang mengelilingi
landasan dimana tepi luar bagian Utara kawasan ini berjarak maksimum
595272 meter dari ujung landasan 18 dan tepi bagian Selatan berjarak
maksimum 793351 meter dari ujung landasan 36 serta garis tengahnya
berhimpit dengan garis tengah landasan
Index Tingkat Kebisingan yang dapat diterima terus-menerus ekivalen
tertimbang (Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level
WECPNL) dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut
ܥܧ ܮ = ത തܤതത(തതܣതത) + 10
log െ 27 ത തܤതത(തതܣതത) =
10 log ൬1൰ 10ଵ൨
ଵ
=
ଶ + 3
ଷ + 10 (
ଵ +
ସ)
Dimana
36
WECPNL = Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level
adalah satu diantara indeks tingkat kebisingan pesawat
udara yang ditetapkan dan direkomendasikan oleh
International Civil Aviation Organization (ICAO)
ത തܤതത(തതܣതത) = Nilai decible bobot A rata-rata dari
setiap puncak kesibukan pesawat dalam satu hari
pengukuran
n = Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat udara
selama periode 24 jam
Li = Bacaan dB(A) tertinggi dari nomor penerbangan pesawat
ke-i dalam satu hari pengukuran
N = Jumlah kedatngan dan keberangkatan pesawat udara yang
dihitung berdasarkan pemberian bobot yang berbeda untuk
waktu pagi petang dan malam
N1 = Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat udara dari
jam 0000 ndash 0700
N2 = Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat udara dari
jam 0700 ndash 1900
N3 = Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat udara dari
jam 1900 ndash 2200
N4 = Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat udara dari
jam 2200 ndash 0000
4 Persyaratan Tataguna Lahan
Untuk menjamin terkendalinya Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru maka setiap
aktifitas penggunaan lahan seperti mendirikan mengubah atau
melestarikan bangunan menanam dan memelihara benda tumbuh di dalam
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan di dalam kawasan
kebisingan harus mengacu dan memenuhi batas-batas ketinggian serta
memenuhi batas nilai tingkat kebisingan sebagaimana diuraikan di atas
Khusus untuk mendirikan bangunan baru di dalam Kawasan Pendekatan
(ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas harus memenuhi batas ketinggian
dengan tidak melebihi kemiringan 16 arah ke atas dan ke luar dimulai
dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masingmasing ambang
landas pacu 18 dan landas pacu 36 Existing dan Pengembangan
37
Pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sampai jarak mendatar
1100 meter dari ujung-ujung Permukaan Utama hanya digunakan untuk
bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan
benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi
penerbangan Batas ketinggian bangunan dan benda tumbuh yang tidak
membahayakan tersebut harus mengacu dan sesuai dengan batas-batas
ketinggian kawasan sebagaimana diuraikan di atas
Aktifitas penggunaan tanah perairan dan udara pada setiap kawasan
sebagaimana telah diuraikan di atas harus pula memenuhi ketentuan dan
persyaratan sebagai berikut
a Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi
penerbangan atau komunuikasi radio antar Bandar Udara dan pesawat
udara
b Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara
dengan lampu-lampu lain
c Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang
mempergunakan Bandar Udara
d Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara
e Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain
dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan lepas landas atau
gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan Bandar Udara
Untuk bangunan-bangunan yang sudah ada baik bangunan berupa benda
bergerak yang sifatnya sementara atau benda-benda bersifat tetap baik
yang didirikan oleh manusia atau ada secara alami seperti gedunggedung
menara cerobong asap gundukan tanah jaringan transmisi bukit atau
gunung yang sekarang menjadi penghalang (obstacle) masih dapat
diperkenankan sejauh segala prosedur keselamatan operasi penerbangan
dapat terpenuhi Bangunan dan fasilitas yang tidak diizinkan tetapi sudah
ada di Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru harus memenuhi ketentuan sebagai berikut
38
- Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada pada Kawasan
Kebisingan Tingkat 1 harus dilengkapi dengan pemasangan insulasi
suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga tingkat bising yang
terjadi di dalam bangunan sesuai batas-batas kebisingan yang diizinkan
serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Bangunan sekolah rumah sakit dan rumah tinggal yang sudah ada pada
Kawasan Kebisingan Tingkat 2 harus dilengkapi dengan pemasangan
insulasi suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga tingkat
bising yang terjadi di dalam bangunan sesuai dengan batas-batas
kebisingan yang diizinkan serta sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
- Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 3 dapat pula
dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan
dan pertanian yang tidak mengundang burung
Bangunan atau suatu benda yang ada secara alami yang berada di Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangasn (KKOP) dan ketinggiannya masih
dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat
membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda
danatau dipasang lampu dengan spesifikasi yang diatur oleh ketentuan dari
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Pemasangan tanda danatau lampu
termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas
baiaya pemiliki atau yang menguasainya
B ASAS DAN SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah danatau
perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk
kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan
penerbangan KKOP mencakup wilayah yang sangat luas dimana pada wilayah
dimaksud tidak diizinkan adanya bangunan atau benda tumbuh baik yang tetap
(fixed) maupun dapat berpindah (mobile) yang lebih tinggi dari persyaratan
batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan kode referensi landas pacu
39
(Aerodrome Reference Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway
Classification) dari suatu bandar udara
Adanya ketentuan dan regulasi nasional dan internasional di sub-sektor
tranportasi udara yang begitu ketat akan menimbulkan benturan kepentingan
antara Pemerintah Provinsi RiauKota Pekanbaru otoritas Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II dan masyarakat di sekitar kawasan terdampak operasional
bandar udara Pemerintah berkewajiban untuk menjaga kelangsungan
pembangunan dan melindungi kepentingan masyarakat Otoritas Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II berkewajiban pula untuk melindungi kepentingan
keselamatan dan keamanan penerbangan Untuk menjembatani berbagai
kepentingan tersebut diperlukan suatu kjebijakan publik dan regulasi yang adil
dan mampu melindungi kepentingan semua pihak Kebijakan publik tersebut
didesign dalam bentuk Peraturan Daerah Peraturan Daerah dimaksud harus
bersifat humanistis realistis implementatif dan responsif serta dapat
menjamin pengendalian berkelanjutan (sustainable control) terhadap Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
secara konsisten dan berkelanjutan
Asas yang dianut dalam penyusunan rancangan kebijakan tentang
Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru adalah
a Asas Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam
rangka menciptakan ketenteraman masyarakat
b Asas Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan
penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap
warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional
40
c Asas Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa
Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsif
Negara Kesatuan Republik Indonesia
d Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai
mufakat dalam setiap pengambilan keputusan
e Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh
wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundangundangan yang
dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang
berdasarkan Pancasila
f Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus memperhatiakan keragaman penduduk agama
suku dan golongan kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang
menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan
bermasyarakat berbangsa dan bernegara
g Asas Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundangundangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional
bagi setiap warga negara tanpa kecuali
h Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintah adalah bahwa
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-
hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain
agama suku ras golongan gender atau status sosial
i Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum adalah bahwa setiap materi muatan
peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam
masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum
j Asas Keseimbangan Keserasian dan Keselarasan adalah bahwa setiap
materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
keseimbangan keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan
masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara
k Asas Partisipatif adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan harus dapat mendorong setiap warga negara untuk
41
mempergunakan hak dalam menyampaikan aspirasi dalam mengambil
keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung
maupun tidak langsung
l Asas Tranparansi adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan harus dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara
pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin
kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai
m Asas Akuntabilitas adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus dapat meningkatkan akuntabilitas para
pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan
masyarakat luas
n Asas Efisiensi dan Efektifitas adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus menjamin terselenggaranya pelayanan kepada
masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara
optimal dan bertanggung jawab
o Asas Profesional adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan harus dapat meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara
pemerintah daerah agar mampu memberi pelayanan yang mudah cepat
tepat dan biya yang terjangkau
Menurut Mustopadidjaja (2005) Kebijakan Publik pada dasarnya adalah suatu
keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu untuk
melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang
dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan
tugas pemerintahan negara dan pembangunan Dalam kehidupan administrasi
negara secara formal keputusan tersebut lazimnya dituangkan dalam berbagai
bentuk peraturan perundang-undangan Bentuk instrumen kebijakan dan
peraturan perundang-undangan yang dipilih tergantung pada substansi dan
lingkup permasalahan sifat kebijakan luas dampak kebijakan sistem ekonomi
politik yang dianut ada tidaknya keterkaitan dengan kebijakan dan perundang-
undangan yang lain serta pada instansi pengambil keputusan
42
Selanjutnya Mustpadidjaja (2005) menyebutkan ada 4 faktor dinamik yang
menjadi unsur dari sistem kebijakan dan berperan dalam proses kebijakan
yaitu
a Lingkungan Kebijakan (policy environment) adalah keadaan yang melatar
belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya isu kebijakan
(policy issues) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku
kebijakan dan oleh sesuatu kebijakan
b Pembuat dan Pelaksana Kebijakan (policy maker and implementer) adalah
orang atau sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai peranan
tertentu dalam proses kebijakan sebab mereka berada dalam posisi
menentukan ataupun mempengaruhi baik dalam pembuatan kebijakan
ataupun dalam tahap lainnya seperti pelaksanaan pengawasan dan
penilaian atas hasil atau kinerja yang dicapai dalam perkembangan
pelaksanaan kebijakan
c Kebijakan itu sendiri (policy content) yaitu keputusan atas sejumlah
pilihan yang kurang lebih berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan
untuk mencapai sejumlah tujuan tertentu
d Kelompok Sasaran Kebijakan (target group) yaitu orang atau sekelompok
orang atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yang perilaku dan atau
keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan bersangkutan
Sistem kebijakan publik sangat dipengaruhi pula oleh berbagai faktor seperti faktor
politik ekonomi administrasi dan organisatoris sosial budaya pertashanan dan
keamanan serta faktor ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk kemajuan
teknologi kedirgantaraan global yang menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian
baik di tingkat operasional dan di tingkat kebijakan Pemilihan model kebijakan
akan sangat menentukan dalam penyusunan sistem kebijakan yang realistis
Beberapa alternatif model kebijakan bisa disusun dengan berdiri sendiri atau
disusun secara bersama-sama tergantung kepada 4 faktor dinamik sebagaimana
disebutkan di atas Model kebijakan yang dapat dipilih antara lain model bersifat
sentralistik desentralistik otoriter demokratik non-partisipatif transparan
partisipatif rasional elitis dan lain-lain Para ahli sepakat untuk bisa menggabung
43
beberapa model untuk menghasilkan model proses kebijakan yang lebih sesuai
dengan permasalahan yang sedang dan akan dihadapi
Dalam proses kehidupan berbangsa yang sangat dinamis dan dalam situasi dan
kondisi-kondisi tertentu adakalanya model sentralistik otoriter dan nonpartisipatif
menjadi pilihan yang sangat tepat Model-model tersebut bukan hanya bersifat
efektif dan efisien akan tetapi sangat aplikatif Namun jika kita merujuk kepada
semangat dan amanat konstitusi yang menegaskan bahwa Negara Republik
Indonesia adalah negara hukum yang demokrtais maka model-model proses
kebijakan yang humanistis sepertti demokratis partisipatif transparan dan
desentralistik adalah pilihan yang sangat adil dan bijaksana Hal ini diperkuat oleh
konsep otonomi daerah yang memberikan peluang kepada daerah untuk mengurus
rumah tangga (pemerintahan dan pembangunan) sendiri Salah satu hal mendasar
yang secara eksplisit terkandung dalam cita-cita otonomi daerah adalah adanya
efisiensi efektifitas dan peningkatan kualitas dalam pelayanan publik Otonomi
daerah akan semakin mempersempit rentang kondali dalam proses pembuatan
kebijakan dan pelayanan publik Masyarakat menjadi semakin dekat dengan pusat-
pusat pelayanan sehingga pemerintah daerah memiliki peluang yang lebih fokus
dalam perumusan kebijakan publik di daerah
Kebijakan yang disusun berdasarkan model proses kebijakan demokratik
humanistik rasional partisipatif memang rentan terhadap stagnasi Terutama pada
lingkungan yang heterogen dan memiliki latar belakang serta perilaku yang
kompleks Dalam hal ini proses kebijakan perlu memperhatikan norma tata nilai
adat dan berbagai paham yang dianut oleh masyarakat agar dapat digiring dan
bermuara pada suatu kesepakatan untuk patuh kepada ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku Hal ini menjadi sangat penting di tengah
kehidupan politik demokratik yang cenderung mengedepankan kebebasan adanya
pertentangan kepentingan dan ego sektoral di suatu daerah antar daerah maupun
antara pusat dan daerah
44
1 Formulasi Kebijakan
Kegiatan memformulasikan sebuah kebijakan berawal dari identifikasi
permasalahan atau isu yang ingin diselesaikan Penyelesaian suatu
permasalahan akan memerlukan suatu kebijakan yang mempertemukan antara
perilaku yang terkait dengan substansi permasalahan dengan strategi merubah
perilaku dalam suatu format ketentuan perundang-undangan tertentu Untuk
lebih mendekatkan substansi permasalahan terhadap formulasi kebijakan maka
dikutif (diolah dari) beberapa pandangan dari Grover Starling (1988) antara
lain
- Agenda Setting adalah pencatatan dan pencantuman berbagai isu sentral
yang sedang berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat dan
berbangsa yang harus segera direspon diproses dan dicantumkan di dalam
agenda kebijakan
- Use and Abuse dari pengalaman berupa kegagalan dan keberhasilan yang
pernah dilakukan oleh pihak lain di dalam menangani permasalahan yang
memiliki kesamaan substansi dengan permasalahan atau isu yang akan
diselesaikan
- Cara Pandang Sistemik bahwa setiap permasalahan kebijakan publik tidak
bisa berdiri sendiri dan memiliki keterkaitan dengan masalahmasalah
lainnya Yang terpenting adalah bagaimana melihat permasalahan secara
objektif dan melihat posisi permasalahan tersebut dalam konteks
permasalahan masyarakat secara keseluruhan
- Psikologi Penentuan Pilihan bahwa keterbatasan pendekatan rasional dan
keterbatasan informasi atas kompleksitas permasalahan yang dihadapi
mengakibatkan ketidak pastian (uncertaint) dalam proses pengambilan
keputusan dengan mempertimbangkan berbagai diagnosa dan prognosa
- Abuiqitas Etika dimana kebijakan publik akan berpengaruh dalam
kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sebagai etika publik
Kebijakan publik tidak boleh mengabaikan etika publik
2 Kebijakan Dasar
Penyusunan kebijakan publik yang akan digunakan untuk pengendalian
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas
45
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru didasarkan kepada hierarki peraturan perundang-undangan yang
ada di Indonesia Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan
Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan
Perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi Kekuatan hukum Peraturan
Perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya Hierarki peraturan
perundang-undangan tersebut adalah
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Undang-UndangPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden - Peraturan Daerah Provinsi dan
- Peraturan Daerah KabupatenKota
Khusus untuk penyusunan kebijakan publik yang akan mengatur pengendalian
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru merujuk kepada ketentuan perundang-undangan nasional konvensi
spesifikasi teknis bandar udara standarisasi nasional dan internasional di
bidang penerbangan ketentuan dan peraturan terkait dan asas serta norma yang
mengikat lainnya Stratifikasi kebijakan-kebijakan tersebut meliputi
a Kebijakan Stratejik
- Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesias Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
46
Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234)
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Provinsi dan
KabupatenKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 8)
b Kebijakan Teknis
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesias Tahun 2009 Nomor 1
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956)
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan
Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001
Tentang
Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomorn128 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 48)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012
Tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar
Udara (Lembaran Negaras Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
71)
47
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T1124-U Tahun 1960
Tanggal 30 November 1960 Tentang Peraturan-peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun
2009
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 Tentang
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation
Safety Regulation Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome)
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang
Tatanan Kebandarudaraan Nasional
c Kebijakan Operasional
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 Tentang
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2005 Tentang
Batas-batas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2008 Tentang
Rencana Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Provinsi Riau
d Peraturan Internasional Konvensi dan Standarisasi
- Internastional Civil Aviation Organization International Standards and
Recommended Practices Annex 14 Volume 1 Fourth Edition
July 2004
- Internastional Civil Aviation Organization Airport Service Manual
Part-6 Control of Obstacle
3 Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Produk Hukum Daerah Peraturan
Daerah (Perda) adalah salah satu dari produk hukum daerah yang bersifat
48
ldquopengaturanrdquo Pembentukan produk hukum daerah adalah serangkaian proses
pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap
perencanaan persiapan perumusan pembahasan pengesahan pengundangan
dan penyebarluasan yang dilakukan berdasarkan Program Legislasi Daerah
C KAJIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
Kebiajakan adalah keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunakan
sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya Dalam kaitannya dengan Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru kebijakan bertujuan untuk mengendalikan
kawasan dalam kondisi existing dan kondisi yang diharapkan di masa datang
Kebijakan Publik yang akan disusun pada dasarnya berisi ketentuan-ketentuan
yang dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku kelompok sasaran (target)
yang bermukim dan beraktifitas di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Kebijakan yang memuat ketentuan-
ketentuan yang berorientasi kepada keamanan dan keselamatan penerbangan
dan memuat hak-hak dan kewajiban masyarakat dan para pemangku
kepentingan dapat dijadikan acuan pegangan pedoman dan petunjuk yang
memiliki kekuatan hukum dan mengandung kepastian hukum
Kebijakan pada hakikatnya bertjuan untuk memperbaiki keadaan sekarang
(existing) menuju keadaan yang diinginkan di masa datang Kondisi sekarang
(existing) mengandung unsur permasalahan yang terdiri dari faktor-faktor
penyebab terjadinya permasalahan (independent variable) dan faktor-faktor
yang merupakan akibat dari permasalahan (dependent variable) yang terdapat
di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru Dengan mengacu kepada Mustpadidjaja (2005) proses
implementasi kebijakan di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru melibatkan unsur sebagai berikut
49
1 Lingkungan Kebijakan (policy environment)
Adalah keadaan atau peristiwa-peristiwa di sekitar Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II yang melatar belakangi dan
menyebabkan timbulnya isu kebijakan (policy issues) Keadaan atau
peristiwa-peristiwa tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para
pelaku kebijakan dan oleh sesuatu kebijakan Sebagaimana telah diuraikan
pada pembahasan terdahulu bahwa sesuai dengan regulasi di bidang
penerbangan dan kebandarudaraan telah ditetapkan batasanbatasan
kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas kawasan kebisingan
yang menyebabkan adanya batas-batas krtinggian bangunan pembatasan
fungsi-fungsi bangunan batas ambang ketinggian serta pengaturan
lainnya baik terhadap bangunan yang sudah ada maupun terhadap rencana
pembangunan di sekitar kawasan dimaksud
Kondisi existing menunjukkan bahwa saat ini terdapat bangunan dan
fasilitas serta aktifitas masyarakat pada kawasan keselamatan operasi
penerbangan dan dalam batas kawasan kebisingan yang diduga dapat
menjadi penghalang (obstacle) operasi penerbangan Di lain pihak
operasional penerbangan dapat menurunkan kualitas lingkungan dan
dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat terutama dampak yang
berkaitan dengan pencemaran lingkungan dan kebisingan akibat suara
mesin pesawat terbang Akibat belum adanya Kebijakan Publik (Peraturan
Daerah) yang secara khusus mengatur dan mengendalikan kawasan
keselamatan operasi penerbangan dan batas kawasan kebisingan maka
dapat diduga sebagai penyebab mengapa munculnya pembangunan rumah
tinggal gedung-gedung bertingkat tinggi menara telekomunikasi dan
infrastruktur lainnya yang diduga pula akan dapat menjadi penghalang
(obstacle) bagi operasi penerbangan
2 Pembuat dan Pelaksana Kebijakan (policy maker and implementer)
Adalah lembaga atau institusi yang mempunyai peranan tertentu dalam
50
proses kebijakan disebabkan adanya kewenangan yang dimiliki dalam
pembuatan kebijakan ataupun dalam tahap lainnya seperti pelaksanaan
pengawasan dan penilaian atas hasil atau kinerja yang dicapai dalam
perkembangan pelaksanaan kebijakan Dalam hal pengaturan dan
pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batasbatas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru merupakan leading sector dari Dinas Perhubungan Provinsi
Riau sebagai representasi dari Pemerintah Provinsi Riau dan PT
Angkasa Pura II sebagai Badan Usaha Bandar Udara
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah maka Kebijakan Publik yang akan mengatur dan mengendalikan
Kawasan Keselamatan Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah berupa
Peraturan Daerah Provinsi atau dengan nama lain Peraturan Daerah
(Perda) yang dibentuk melalui instrumen Program Legislasi Daerah
(Prolegda) Penyusunan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen
dalam penyusunan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah
(Pemerintah Provinsi Riau) dan DPRD (DPRD Provinsi Riau) berdasarkan
atas
- Perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- Rencana Pembangunan Daerah
- Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan
- Aspirasi masyarakat daerah
3 Kebijakan (policy content)
Adalah isi kandungan dari kebijakan itu sendiri berupa rancangan
keputusan atas sejumlah pilihan yang kurang lebih mengandung
unsurunsur
- Latar belakang dan tujuan penyusunan kebijakan
- Sasaran yang akan diwujudkan
51
- Pokok-pokok pikiran ruang lingkup atau objek yang akan diatur
da
- Jangkauan dan arah pengaturan
Setiap unsur dalam konten rancangan kebijakan publik sebagaimana
disebutkan diatas memiliki hubungan dan keterkaitan tujuan antara satu
dengan yang lainnya Sistematika penyusunan rancangan kebijakan publik
(Perda) tentang pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah sebagai berikut
JUDUL
PEMBUKAAN
- Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang maha Esa
- Jabatan Pembentuk Kebijakan (Gubernur)
- Konsiderans
- Dasar Hukum
- Diktum
BATANG TUBUH
- Ketentuan Umum
- Materi Pokok yang Diatur
- Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
- Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
- Ketentuan Penutup
PENUTUP
PENJELASAN (jika diperlukan)
LAMPIRAN (jika diperlukan
Urain lengkap dari konten kebijakan publik tentang pengendalian
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru akan
dibahas pada bahagian berikutnya
4 Kelompok Sasaran Kebijakan (target group)
Adalah orang atau sekelompok orang atau organisasi-organisasi dalam
masyarakat yang berada di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yang perilaku dan atau keadaannya ingin
dipengaruhi oleh Kebijakan Publik (Peraturan Daerah) Tentang
Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan
52
Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru Kelompok sasaran kebijakan menyebar dalam
wilayah kecamatan dan kelurahan di Kota Pekanbaru dan kabupaten
Kampar
D EVALUASI DAN KLARIFIKASI
Kebijakan Publik yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda)
adalah produk hukum daerah yang bersifat ldquopengaturanrdquo Dalam konteks
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan adalah bertujuan
untuk mengatur Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru Pengaturan pada kawasan-kawasan dimaksud akan merubah
keadaan existing menjadi keadaan yang ideal sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih
tinggi atau kedudukannya yang setara Pengaturan dan pengendalian dengan
penerapan sistem baru akan memiliki implikasi terhadap aspek kehidupan
masyarakat dan terhadap aspek beban keuangan negara
Dalam rangka melihat implikasi sebagai dampak dari penerapan sistem baru
maka perlu dilakukan Evaluasi terhadap rancangan Kebijakan Publik dan
melakukan Klarifikasi terhadap Kebijakan Publik sebagai bahagian dari proses
penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan
Peraturan Daerah untuk mengetahui apakah bertentangan dengan kepentingan
umum danatau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Sedangkan
Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah untuk
mengetahui apakah bertentangan dengan kepentingan umum danatau
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
Hasil Evaluasi akan memberikan dua kemungkinan output yaitu
53
- Hasil evaluasi menyatakan bahwa rancangan kebijakan publik yang disusun
sudah sesuai dengan kepentingan umum danatau peraturan yang lebih
tinggi
- Hasil evaluasi menyatakan bahwa rancangan kebijakan publik yang disusun
bertentangan dengan kepentingan umum danatau peraturan yang lebih
tinggi
Hasil Klarifikasi akan memberikan dua kemungkinan output yaitu
- Hasil klarifikasi menyatakan bahwa kebijakan publik yang disusun sudah
sesuai dengan kepentingan umum danatau peraturan yang lebih tinggi
- Hasil klarifikasi menyatakan bahwa kebijakan publik yang disusun
bertentangan dengan kepentingan umum danatau peraturan yang lebih
tinggi
Sebagaimana telah diuraikan pada bahagian terdahulu bahwa kebijakan publik
pada hakikatnya bertjuan untuk memperbaiki keadaan sekarang (existing)
menuju keadaan yang diinginkan di masa datang Kondisi sekarang (existing)
mengandung unsur permasalahan yang terdiri dari faktor-faktor penyebab
terjadinya permasalahan (independent variable) dan faktor-faktor yang
merupakan akibat dari permasalahan (dependent variable) yang terdapat di
sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Berikut
ini diberikan gambaran kondisi-kondisi dimaksud sebagai berikut
1 Kondisi Exisiting
Kondisi existing adalah kondisi di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yang diduga dapat membahayakan
keselamatan dan keamanan operasi penerbangan serta diduga dapat
menyebabkan pencemaran lingkungan hidup dan gangguan kesehatan bagi
masyarakat yang berada disekitar kawasan tersebut
Berdasarkan data dari laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
54
(RKL dan RPL) Periode Semester 1 Januari-Juli 2012 (PT Angkasa Pura
II) dan olahan data menunjukkan keadaan sebagai berikut
- Belum adanya peraturan tentang Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sehingga
banyak terdapat obstacle dan kendala-kendala lain yang berhubungan
dengan keselamatan operasi penerbangan sesuai standar peraturan
keselamatan penerbangan sipil internasional (ICAO) Adanya
gangguan keselamatan operasi penerbangan akibat pesatnya
pertumbuhan kota yang mengarahmendekat ke kawasan Bandar Udara
dan banyak bangunan tumbuh di sekitar lingkungan bandar udara yang
ada di area permukaan horizontal dalam
- Sumber dampak yang ada adalah keberadaan orang main layanglayang
burung dan satwa liar
- Belum ada keluhan masyarakat di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru untuk kebisingan dan kualitas udara akibat
kegiatan operasional bandar udara
- Tingkat kebisingan di kawasan bandar udara masih memenuhi syarat
namun tingkat kebisingan di kawasan perumahan sekitar bandar udara
telah berada di atas ambang batas baku tingkat kebisingan kawasan
permukiman
a Tingkat Pertumbuhan Lalulintas Penerbangan
Berdasarkan data dari laporan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan (RKL dan RPL) Periode Semester 1 Januari-Juli 2012 (PT
Angkasa Pura II) menunjukkan tingkat pertumbuhan jumlah
penumpang pesawat udara di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru adalah sebagai berikut
Tabel 7 Tingkat Pertumbuhan Jumlah Penumpang Pesawat
Tahun Jumlah Penumpang (orang) Tingkat Pertumbuhan ()
Berangkat Datang Berangkat Datang
2007 855139 853107 863 854 2008 912622 900390 937 947 2009 913767 900953 998 999
55
2010 987023 976346 925 922 2012 1168484 1158396 840 843
Berdasarkan data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa tingkat
pertumbuhan penumpang di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru untuk keberangkatan rata-rata adalah 9126 pertahun dan
kedatangan rata-rata adalah 9130 pertahun Pertumbuhan jumlah
penumpang menunjukkan peningkatan dengan trand positif yang cukup
signifikan Peningkatan jumlah penumpang yang cukup tinggi ini akan
berpengaruh terhadap tingkat pergerakan pesawat udara dan
memerlukan penyesuaian terhadap fasilitas-fasilitas bandar udara
seperti penambahan panjang landas pacu
Penambahan panjang dan lebar landas pacu akan menyebabkan
bergesernya titik-titik koordinat geografis batas-batas Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan (BKK) Pergeseran titik-titik koordinat geografis batasbatas
kawasan akan berpengaruh pula terhadap luas kawasan dan batas-batas
ketinggian bangunan dan benda tumbuh untuk setiap kawasan yang ada
dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
b Data Teknis Bandar Udara
Luas lahan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menurut
Master Plan adalah 324252 Ha Tanah yang sudah dukuasai saat ini
seluas 18490 Ha terdiri dari 37128 Ha (bersertifikat) 9736
(verklarring) dan 50412 Ha (dibebaskan) Dengan demikian masih ada
tanah seluas 139352 Ha yang belum dibebaskan Fasilitas pokok
Bandar Udara adalah fasilitas yang berkaitan dengan operasi
penerbangan antara lain
1 Fasilitas Keselematan dan Keamanan antara lain
- pertolongan kecelakaan penerbangan ndash pemadam kebakaran
(PKP-PK)
- salvage
- alat bantu pendaratan visual (Airfield Lighting System)
56
- catu daya kelistrikan dan - pagar
2 Fasilitas sisi udara (airside facility) antara lain
- landas pacu (runway)
- runway strip
- runway end safety area (RESA)
- stopway
- clearway
- landas hubung (taxiway)
- landas parkir (apron)
- marka dan rambu dan
- taman meteo (fasilitas dan peralatan pengamatan cuaca)
3 Fasilitas sisi darat (Landside Facility) antara lain
- bangunan terminal penumpang
- bangunan terminal kargo
- menara pengatur lalu lintas penerbangan (control tower)
- bangunan operasional penerbanganmiddot - jalan masuk (access
road)
- parkir kendaraan bermotor
- depo pengisian bahan bakar pesawat udara
- bangunan parkir
- bangunan administrasiperkantoran
- marka dan rambu
- fasilitas pengolahan limbah
4 Fasilitas Navigasi Penerbangan
5 Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual
6 Fasilitas Komunikasi Penerbangan
Data teknis landas pacu (runway) existing
- Panjang 2240 meter
- Lebar 45 meter
- Luas 100800 square meter
- Elevasi + 19875 meter (MSL)
- Koordinat 8ފމ
57
ފމ7
- Arah Konfigurasi RW 18 dan RW 36
- Konstruksi Perkerasan Flexible Pavement
- Daya Dukung PCN 62 FBWT
- Pesawat Terbesar Boeing 737-900
c Batas Ketinggian Pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan (existing) seperti diuraikan pada
bagian A2 dan A3 di atas
2 Kondisi yang Diharapkan
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah bandar udara
internasional-regional yang dipersiapkan untuk embarkasi haji Oleh
karenanya dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian fisik dan spesifikasi teknis
agar bisa menampung jenis pesawat yang lebih besar Panjang landas pacu
(runway) diproyeksikan dari panjang existing 2240 meter menjadi 2600
meter Dan pada pengembangan selanjutnya panjang landasan pacu akan
diperpanjang menjadi 3000 meter
Perubahan panjang landas pacu akan merubah batas-batas ketinggian pada
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Disamping itu
pesawatpesawat berkapasitas besar akan mengeluarkan suara dengan
tingkat kebisingan yang lebih tinggi Hal ini akan berdampak langsung
terhadap keamanan dan ketentraman masyarakat yang bermukim dan
beraktifitas di sekitar bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Berkenaan dengan peningkatan dan pengembangan Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru diperlukan penertiban dan pengendalian
terhadap bangunan-bangunan dan benda tumbuh yang ada pada Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(existing) serta pembatasan terhadap rencana pembangunan permukiman
dan pembangunan infrastruktur lainnya agar sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan kebandarudaraan dan operasi
penerbangan nasional dan internasional
58
Kondisi ideal yang diharapkan adalah bahwa semua pihak dapat menjamin
terkendalinya Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru dengan ketentuan sebagai berikut
Tabel 8 Lingkungan Kebijakan
Lingkungan Kebijakan Kebijakan Dasar Pengaturan
Mendirikan mengubah atau meles-
tarikan bangunan menanam dan
memelihara benda tumbuh dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan lahan
seperti mendirikan mengubah atau
melestarikan bangunan menanam
dan memelihara benda tumbuh di
dalam Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan harus
mengacu dan memenuhi batas-batas
ketinggian yang telah ditetapkan
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
Mendirikan mengubah atau meles- tarikan bangunan menanam dan
memelihara benda tumbuh dalam Kawasan Kebisingan
Setiap aktifitas penggunaan lahan
seperti mendirikan mengubah atau
melestarikan bangunan menanam
dan memelihara benda tumbuh di
dalam kawasan kebisingan harus
mengacu dan memenuhi batas nilai
tingkat kebisingan
Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
Mendirikan bangunan baru di dalam
Kawasan Pendekatan (ancangan)
Pendaratan dan Lepas Landas
Khusus untuk mendirikan bangunan
baru di dalam Kawasan Pendekatan
(ancangan) Pendaratan dan Lepas
Landas harus memenuhi batas
ketinggian dengan tidak melebihi
kemiringan 16 arah ke atas dan
ke luar dimulai dari ujung
Permukaan Utama pada ketinggian
masing-masing ambang landas pacu
18 dan landas pacu 36 Existing dan
Pengembangan
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
Kawasan Kemungkinan Bahaya
Kecelakaan sampai jarak mendatar
1100 meter dari ujung-ujung Permukaan Utama
Pada Kawasan Kemungkinan
Bahaya Kecelakaan sampai jarak
mendatar 1100 meter dari
ujungujung Permukaan Utama
hanya digunakan untuk bangunan
yang diperuntukkan bagi
keselamatan operasi penerbangan
dan benda tumbuh yang tidak
membahayakan keselamatan
operasi penerbangan Batas
ketinggian bangunan dan benda
tumbuh yang tidak membahayakan
tersebut harus mengacu dan sesuai
dengan batas-batas ketinggian
kawasan sebagaimana telah diatur
dalam ketentuan perundang-
undangan yang berkaitan dengan
kebandarudaraan dan operasi
penerbangan
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
59
Penggunaan tanah perairan dan
udara pada setiap kawasan
keselamatan operasi penerbangan
Aktifitas penggunaan tanah
perairan dan udara pada setiap
kawasan keselamatan operasi
penerbangan tidak boleh
menimbulkan gangguan terhadap
isyarat-isyarat navigasi
penerbangan atau komunuikasi
radio antar Bandar Udara dan
pesawat udara
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
Penggunaan tanah perairan dan
udara pada setiap kawasan
keselamatan operasi penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan tanah
perairan dan udara pada setiap
kawasan keselamatan operasi
penerbangan tidak boleh
menyulitkan penerbang
membedakan lampulampu rambu
udara dengan lampulampu lain
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
Penggunaan tanah perairan dan
udara pada setiap kawasan
keselamatan operasi penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan tanah
perairan dan udara pada setiap
kawasan keselamatan operasi
penerbangan tidak boleh
menyebabkan kesilauan pada mata
penerbang yang mempergunakan
Bandar Udara dan tidak
melemahkan jarak pandang sekitar
bandar udara
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
Penggunaan tanah perairan dan
udara pada setiap kawasan
keselamatan operasi penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan tanah
perairan dan udara pada setiap
kawasan keselamatan operasi
penerbangan tidak boleh
menyebabkan timbulnya bahaya
burung atau dengan cara lain dapat
membahayakan atau mengganggu
pendaratan lepas landas atau
gerakan pesawat udara yang
bermaksud mempergunakan Bandar
Udara
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
Bangunan-bangunan yang sudah
ada baik yang didirikan oleh manusia atau ada secara alami
seperti gedung-gedung menara cerobong asap gundukan tanah
jaringan transmisi bukit atau gunung yang sekarang menjadi
penghalang (obstacle)
Untuk bangunan-bangunan yang
sudah ada baik bangunan berupa
benda bergerak yang sifatnya
sementara atau benda-benda
bersifat tetap baik yang didirikan
oleh manusia atau ada secara alami
seperti gedung-gedung menara
cerobong asap gundukan tanah
jaringan transmisi bukit atau
gunung yang sekarang menjadi
penghalang (obstacle) masih dapat
diperkenankan sejauh segala
prosedur keselamatan operasi
penerbangan dapat terpenuhi
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
60
Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada pada Kawasan Kebisingan Tingkat 1
Bangunan sekolah dan rumah sakit
yang sudah ada pada Kawasan
Kebisingan Tingkat 1 harus
dilengkapi dengan pemasangan
insulasi suara sesuai dengan
prosedur yang standar sehingga
tingkat bising yang terjadi di dalam
bangunan sesuai batas-batas
kebisingan yang diizinkan serta
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
Bangunan sekolah rumah sakit dan
rumah tinggal yang sudah ada pada Kawasan Kebisingan Tingkat 2
Bangunan sekolah rumah sakit dan
rumah tinggal yang sudah ada pada
Kawasan Kebisingan Tingkat 2
harus dilengkapi dengan
pemasangan insulasi suara sesuai
dengan prosedur yang standar
sehingga tingkat bising yang terjadi
di dalam bangunan sesuai dengan
batasbatas kebisingan yang
diizinkan serta sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku
Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 3
Tanah dan ruang udara pada
Kawasan Kebisingan Tingkat 3
dapat pula dimanfaatkan sebagai
jalur hijau atau sarana pengendali-
Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
an lingkungan dan pertanian yang
tidak mengundang burung
Bangunan atau suatu benda yang
ada secara alami yang berada di
Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangasn dan ketinggiannya
masih dalam batas ketinggian yang
diperkenankan akan tetapi diduga
dapat membahayakan keselamatan
operasi penerbangan
Bangunan atau suatu benda yang
ada secara alami yang berada di
Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangasn dan ketinggiannya
masih dalam batas ketinggian yang
diperkenankan akan tetapi diduga
dapat membahayakan keselamatan
operasi penerbangan harus diberi
tanda danatau dipasang lampu
dengan spesifikasi yang diatur oleh
ketentuan dari Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara Pemasangan
tanda danatau lampu termasuk
pengoperasian dan
pemeliharaannya dilaksanakan oleh
dan atas baiaya pemilik atau yang
menguasainya
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
61
BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT
Bandar Udara digolongkan kepada bangunan dengan fungsi khusus yang dalam
pembangunan dan penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat
sekitarnya dan mempunyai risiko bahaya tinggi seperti getaran serta suara yang
timbul sebagai dampak dari pengoperasian pesawat udara Berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan kebandarudaraan penerbangan dan
keselamatan penerbangan sipil ada dua kawasan di sekitar Bandar Udara yang
diatur secara khusus guna menjamin keamanan dan keselamatan operasi
penerbangan serta menjamin keamanan dan kenyaman masyarakat yang bermukim
dan beraktifitasa di sekitarnya Kedua kawasan dimaksud adalah Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar Bandar Udara
Peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan (KKOP) adalah tanah danatau perairan dan ruang udara di sekitar
bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka
menjamin keselamatan penerbangan KKOP mencakup wilayah yang sangat luas
dimana pada wilayah dimaksud tidak diizinkan adanya bangunan atau benda
tumbuh baik yang tetap (fixed) maupun dapat berpindah (mobile) yang lebih tinggi
dari persyaratan batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan kode referensi
landas pacu (Aerodrome Reference Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway
Classification) dari suatu bandar udara
Peraturan perundang-undangan menyatakan pula bahwa Kawasan Kebisingan di
sekitar Bandar Udara adalah kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara yang
terpengaruh oleh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat menggangu
lingkungan Kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara diukur dengan peralatan
ukur dan metodologi yang ditetapkan oleh standar nasional serta ditentukan dengan
bertitik tolak pada Rencana Induk Bandar Udara dan Rencana Pengembangan
Bandar Udara prakiraan jenis pesawat udara prekwensi dan periode waktu operasi
62
Agar kedua kawasan tersebut dapat diatur dan dikendalikan sebagaimana mestinya
maka diperlukan suatu kebijakan publik yang memiliki hukum dasar yang
terintegrasi dalam sistem hukum nasional Hukum dasar adalah norma dasar bagi
pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi
pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UndangUndang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sementara sistem hukum nasional adalah
suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya serta
saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan
mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa bernegara dan
bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma
hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga
negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam
Peraturan Perundang-undangan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan
terdiri atas
a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c Undang-UndangPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
d Peraturan Pemerintah
e Peraturan Presiden
f Peraturan Daerah Provinsi dan
g Peraturan Daerah KabupatenKota
Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai pula dengan hierarkinya
dalam peraturan perundang-undangan Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis
Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan
Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi
A Dasar Hukum
63
Pengaturan dan pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar bandar udara dapat dilakukan dengan
salah satu jenis dan hierarki dalam sistem hukum nasional dalam hal ini adalah
dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Karena Peraturan Daerah Provinsi
sendiri adalah produk hukum daerah yang bersifat pengaturan yang harus tetap
berada dalam kesatuan sistem hukum nasional Dasar hukum dalam penyusunan
rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengaturan dan pengendalian
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di sekitar bandar udara adalah
- Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesias Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesias Tahun 1981 Nomor 76
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesias Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4956)
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
64
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22)
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan
Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomorn128 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintahan Provinsi dan KabupatenKota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 21)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang
Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang
Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran
Negaras Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T1124-U Tahun 1960 Tanggal 30
65
November 1960 Tentang Peraturan-peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
(CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2009
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 Tentang
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety
Regulation Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome)
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang Tatanan
Kebandarudaraan Nasional
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 Tentang
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2005 Tentang
Batasbatas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II
Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2008 Tentang Rencana
Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Provinsi Riau
- Internastional Civil Aviation Organization International Standards and
Recommended Practices Annex 14 Volume 1 Fourth Edition July 2004
- Internastional Civil Aviation Organization Airport Service Manual Part-6
Control of Obstacle
B Pengkajian dan Penyelarasan
Pengkajian dan Penyelarasan adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi
yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertical atau
horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan
Substansi dan materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) adalah
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
a Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
- Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa Penerbangan adalah satu kesatuan
sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara pesawat udara bandar
66
udara angkutan udara navigasi penerbangan keselamatan dan keamanan
lingkungan hidup serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya
- Pasal 1 Ayat 31 menyatakan bahwa Kebandarudaraan adalah segala
sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan
lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan keamanan kelancaran
dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara penumpang kargo danatau
pos tempat perpindahan intra danatau antarmoda serta meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah
- Pasal 1 Ayat 32 menyatakan bahwa Tatanan Kebandarudaraan Nasional
adalah sistem kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkan
perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang pertumbuhan
ekonomi keunggulan komparatif wilayah kondisi alam dan geografi
keterpaduan intra dan antarmoda transportasi kelestarian lingkungan
keselamatan dan keamanan penerbangan serta keterpaduan dengan sektor
pembangunan lainnya
- Pasal 1 Ayat 33 menyatakan bahwa Bandar Udara adalah kawasan di
daratan danatau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan
sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas naik turun
penumpang bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan
antarmoda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan
keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang
lainnya
- Pasal 1 Ayat 48 menyatakan bahwa Keselamatan Penerbangan adalah
suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan
wilayah udara pesawat udara bandar udara angkutan udara navigasi
penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya
- Pasal 1 Ayat 49 menyatakan bahwa Keamanan Penerbangan adalah suatu
keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari
tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya
manusia fasilitas dan prosedur
- Pasal 10 Ayat (1) menyatakan bahwa Penerbangan dikuasai oleh negara
dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah
67
- Pasal 10 Ayat (2) menyatakan bahwa Pembinaan Penerbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pengaturan
pengendalian dan pengawasan
- Pasal 10 Ayat (8) Menyatakan bahwa Pemerintah daerah melakukan
pembinaan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai
dengan kewenangannya
b Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Pasal 5 Ayat (3) menyatakan bahwa (3) Penataan ruang berdasarkan
wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional
penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruang wilayah
kabupatenkota
- Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa Negara menyelenggarakan penataan
ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
- Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) negara memberikan kewenangan
penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah
daerah
- Pasal 7 Ayat (3) menyatakan bahwa Penyelenggaraan penataan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati
hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
- Pasal 14 Ayat (1) menyatakan bahwa Perencanaan tata ruang dilakukan
untuk menghasilkan
a rencana umum tata ruang dan
b rencana rinci tata ruang
- Pasal 14 Ayat (3) menyatakan bahwa Rencana rinci tata ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas
a rencana tata ruang pulaukepulauan dan rencana tata ruang kawasan
strategis nasional
b rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan
c rencana detail tata ruang kabupatenkota dan rencana tata ruang kawasan
strategis kabupatenkota
68
- Pasal 14 Ayat (6) menyatakan bahwa Rencana detail tata ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dijadikan dasar bagi
penyusunan peraturan zonasi
- Pasal 33 Ayat (3) menyatakan bahwa Penatagunaan tanah pada ruang yang
direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan
umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah
daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas
tanah
- Pasal 35 menyatakan bahwa Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan
melalui penetapan peraturan zonasi perizinan pemberian insentif dan
disinsentif serta pengenaan sanksi
- Pasal 37 Ayat (4) menyatakan bahwa Izin pemanfaatan ruang yang
diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai
dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
- Pasal 37 Ayat (6) menyatakan bahwa Izin pemanfaatan ruang yang tidak
sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat
dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan
ganti kerugian yang layak
- Pasal 37 Ayat (7) menyatakan bahwa Setiap pejabat pemerintah yang
berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
- Pasal 39 menyatakan bahwa Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan
peraturan zonasi
- Pasal 61 menyatakan bahwa Dalam pemanfaatan ruang setiap orang
wajib
a menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan
b memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari
pejabat yang berwenang
c mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin
pemanfaatan ruang dan
69
d memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum
- Pasal 71 menyatakan bahwa Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan
yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp50000000000 (lima ratus juta rupiah)
- Pasal 72 menyatakan bahwa Setiap orang yang tidak memberikan akses
terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan
sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling
banyak Rp10000000000 (seratus juta rupiah)
c Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman
- Pasal 14 menyatakan bahwa Pemerintah provinsi dalam melaksanakan
pembinaan mempunyai tugas
a merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada tingkat
provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan
berpedoman pada kebijakan nasional
- Pasal 139 menyatakan bahwa Setiap orang dilarang membangun
perumahan danatau permukiman di luar kawasan yang khusus
diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman
- Pasal 140 menyatakan bahwa Setiap orang dilarang membangun
perumahan danatau permukiman di tempat yang berpotensi dapat
menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang
- Pasal 141 menyatakan bahwa Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin
pembangunan rumah perumahan danatau permukiman yang tidak sesuai
dengan fungsi dan pemanfaatan ruang
- Pasal 157 menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja
membangun perumahan danatau permukiman di tempat yang berpotensi
dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 140 dipidana dengan pidana kurungan paling lama
70
1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp5000000000 (lima puluh juta
rupiah)
- Pasal 158 menyatakan bahwa Setiap pejabat yang dengan sengaja
mengeluarkan izin pembangunan rumah perumahan danatau permukiman
yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 141 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun atau denda paling banyak Rp500000000000 (lima miliar
rupiah)
d Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah danatau Pemerintah
Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum
- Pasal 5 menyatakan bahwa Pihak yang Berhak wajib melepaskan
tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- Pasal 6 menyatakan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
diselenggarakan oleh Pemerintah
- Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum diselenggarakan sesuai dengan a Rencana Tata Ruang Wilayah
b Rencana Pembangunan NasionalDaerah
c Rencana Strategis dan
d Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah
- Pasal 10 menyatakan bahwa Tanah untuk Kepentingan Umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk
pembangunan (d) pelabuhan bandar udara dan terminal
e Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah
peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum
dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang
71
berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-
undangan
- Pasal 1 Ayat 7 menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah
Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur
- Pasal 14 menyetakan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan
Peraturan Daerah KabupatenKota berisi materi muatan dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung
kondisi khusus daerah danatau penjabaran lebih lanjut Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi
- Pasal 15 Ayat (1) menyatakan bahwa Materi muatan mengenai ketentuan
pidana hanya dapat dimuat dalam
a Undang-Undang
b Peraturan Daerah Provinsi atau
c Peraturan Daerah KabupatenKota
- Pasal 15 Ayat (2) menyatakan bahwa Ketentuan pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak
Rp5000000000 (lima puluh juta rupiah)
- Pasal 15 Ayat (3) menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi dan
Peraturan Daerah KabupatenKota dapat memuat ancaman pidana
kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya
Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di atas
terdapat kesesuaian maksud dan tujuan antara penerbangan sebagai kepentingan
nasional dan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta
perumahan dan kawasan permukiman Dalam konsiderans undang-undang tersebut
masing-masing menyatakan bahwa
a bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri
nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas
hak-hak dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang
72
b bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewujudkan
Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem
transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi pengembangan
wilayah mempererat hubungan antarbangsa dan memperkukuh kedaulatan
negara
c bahwa penerbangan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang
mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat menggunakan
teknologi tinggi padat modal manajemen yang andal serta memerlukan
jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal perlu dikembangkan potensi
dan peranannya yang efektif dan efisien serta membantu terciptanya pola
distribusi nasional yang mantap dan dinamis
d bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 pemerintah perlu melaksanakan pembangunan
e bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan
umum diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan
mengedepankan prinsip kemanusiaan demokratis dan adil
f bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan
kebutuhan dasar manusia dan yang mempunyai peran yang sangat strategis
dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya
membangun manusia Indonesia seutuhnya berjati diri mandiri dan produktif
g bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat
mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di
dalam perumahan yang sehat aman harmonis dan
berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia
h bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara hukum negara
berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan
secara terencana terpadu dan berkelanjutan dalam system hukum nasional
yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
73
i bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan
perundangundangan yang baik perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan
peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode
yang pasti baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang
membentuk peraturan perundang-undangan
Pada hierarki peraturan perundang-undangan di bawahnya dapat pula ditemukan
ketentuan-ketentuan
a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang
Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
- Pasal 2 menyatakan bahwa Masyarakat berperan dalam perencanaan tata
ruang pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai
dengan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan
perundangundangan
- Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah danatau pemerintah
daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan
masyarakat
- Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan
ruang yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang danatau yang
kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang
b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang
Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara
- Semua ketentuan dalam pasal-pasal berikut adalah merupakan perintah dari
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
- Pasal 8 Ayat (1) menyatakan bahwa Bandar Udara sebagai bangunan
gedung dengan fungsi khusus pembangunannya wajib memperhatikan
ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan mutu pelayanan jasa
Kebandarudaraan kelestarian lingkungan serta keterpaduan intermoda dan
multimoda
74
- Pasal 8 Ayat (2) menyatakan bahwa Fungsi khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan fungsi bangunan yang dalam pembangunan dan
penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat sekitarnya dan
mempunyai risiko bahaya tinggi
- Pasal 11 Ayat (1) menyatakan bahwa Izin mendirikan bangunan Bandar
Udara diberikan oleh Menteri sesuai dengan pedoman teknis bangunan
gedung yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi bangunan gedung
dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah
- Pasal 11 Ayat (2) menyatakan bahwa Koordinasi dengan Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pertimbangan
teknis dari Pemerintah Daerah terkait dengan kesesuaian rencana
pembangunan dan pengembangan Bandar Udara dengan rencana tata ruang
wilayah Provinsi dan KabupatenKota
- Pasal 25 Ayat (1) menyatakan bahwa Pengembangan Bandar Udara
dilaksanakan sesuai dengan rencana induk Bandar Udara yang telah
ditetapkan dalam penetapan lokasi Bandar Udara
- Pasal 25 Ayat (2) menyatakan bahwa Pengembangan Bandar Udara di luar
rencana induk Bandar Udara (termasuk perubahan fasilitas sisi udara atau
terminal baik perubahan besar maupun fungsinya) yang telah ditetapkan
dapat dilakukan dalam hal
a terdapat perubahan lingkungan strategis
b peningkatan permintaan kebutuhan angkutan udara dan
c peningkatan kapasitas untuk pelayanan
- Pasal 31 menyatakan bahwa Badan Usaha Bandar Udara atau Unit
Penyelenggara Bandar Udara wajib menjaga ambang batas kebisingan dan
pencemaran lingkungan di Bandar Udara dan sekitarnya sesuai dengan
ambang batas dan baku mutu yang ditetapkan Pemerintah
- Pasal 32 Ayat (1) menyatakan bahwa Ambang batas kebisingan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan dalam tingkat kebisingan
di Bandar Udara dan sekitarnya
- Pasal 32 Ayat (2) menyatakan bahwa Tingkat kebisingan di Bandar Udara
dan sekitarnya ditentukan dengan indeks kebisingan WECPNL atau nilai
75
ekuivalen tingkat kebisingan di suatu area yang dapat diterima terus
menerus selama suatu rentang waktu dengan pembobotan tertentu
- Pasal 37 menyatakan bahwa Kawasan kebisingan di Bandar Udara dan
sekitarnya sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam menetapkan
perencanaan pembangunan penetapan dan penataan penggunaan tanah di
sekitar Bandar Udara
- Pasal 43 menyatakan bahwa Untuk menjaga ambang batas kebisingan dan
pencemaran lingkungan Badan Usaha Bandar Udara atau Unit
Penyelenggara Bandar Udara wajib melaksanakan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan
c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang Tatanan
Kebandarudaraan Nasional
- Pasal 17 Ayat (1) menyatakan bahwa Kebutuhan fasilitas bandar udara
merupakan hasil perhitungan dan kajian kebutuhan fasilitas pokok dan
penunjang bandar udara berdasarkan prakiraan permintaan kebutuhan
pelayanan penumpang dan kargo
- Pasal 17 Ayat (2) menyatakan bahwa fasilitas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
1 Fasilitas Keselematan dan Keamanan antara lain
- pertolongan kecelakaan penerbangan ndash pemadam kebakaran
(PKPPK)
- salvage
- alat bantu pendaratan visual (Airfield Lighting System)
- catu daya kelistrikan dan - pagar
3 Fasilitas sisi udara (airside facility) antara lain
- landas pacu (runway)
- runway strip
- runway end safety area (RESA)
- stopway
- clearway
- landas hubung (taxiway)
- landas parkir (apron)
76
- marka dan rambu dan
- taman meteo (fasilitas dan peralatan pengamatan cuaca)
4 Fasilitas sisi darat (Landside Facility) antara lain
- bangunan terminal penumpang
- bangunan terminal kargo
- menara pengatur lalu lintas penerbangan (control tower)
- bangunan operasional penerbanganmiddot - jalan masuk (access
road)
- parkir kendaraan bermotor
- depo pengisian bahan bakar pesawat udara
- bangunan parkir
- bangunan administrasiperkantoran
- marka dan rambu
- fasilitas pengolahan limbah
5 Fasilitas Navigasi Penerbangan
6 Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual
7 Fasilitas Komunikasi Penerbangan
- Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa Batas daerah lingkungan kerja
daerah lingkungan kepentingan kawasan keselamatan operasi penerbang
an dan batas kawasan kebisingan ditetapkan dengan koordinat geografis
- Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa Batas daerah Iingkungan kerja
daerah Iingkungan kepentingan kawasan keselamatan
operasi penerbangan dan batas kawasan kebisingan dilengkapi
dengan Koordinat Bandar Udara ( Aerodrome Coordinate System ACS) -
Pasal 28 menyatakan bahwa Setiap orang dilarang
a berada di daerah tertentu di bandar udara
b membuat halangan (obstacle) danatau
c melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan
yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan
- Pasal 28 Ayat (2) menyatakan bahwa Pengecualian terhadap kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh ijin dari otoritas
bandar udara
77
- Pasal 28 Ayat (3) menyatakan bahwa Berada di daerah tertentu di bandar
udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut a merupakan daerah
terbatas untuk umum di bandar udara daerah pergerakan pesawat atau
daerah yang karena kepentingan operasional bandar udara tidak
dipergunakan untuk umum
- Pasal 28 Ayat (4) menyatakan bahwa Membuat halangan (obstacle)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut b merupakan bangunan atau
tanaman yang bersifat sementara maupun tetap yang didirikan dipasang
atau ditanam oleh orang antara lain seperti gedung-gedung menara
cerobong asap gundukan tanah jaringan transmisi pohoh tinggi
- Pasal 28 Ayat (5) menyatakan bahwa Melakukan kegiatan lain di kawasan
keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan
dan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
seperti kegiatan bermain layang-layang bermain balon udara
menggembala ternak menggunakan frekuensi radio yang mengganggu
komunikasi penerbangan melintasi landasan dan kegiatan lain yang
menimbulkan asap
- Pasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwa Untuk menjamin keselamatan dan
keamanan penerbangan serta pengembangan bandar udara pemerintah
daerah wajib mengendalikan daerah Iingkungan kepentingan bandar udara
dengan membuat peraturan daerah
- Pasal 29 Ayat (2) menyatakan bahwa Peraturan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengatur rencana tata ruang kawasan dengan
mengacu pada rencana induk bandar udara yang memuat kawasan
keselamatan operasi penerbangan batas-batas kawasan kebisingan daerah
Iingkungan Kerja daerah Iingkungan kepentingan
Pengkajian dan penyelarasan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada
memberi indikasi bahwa ada perintah dari peraturan perundang-undangan yang
berada pada hierarki yang lebih tinggi untuk menjamin pencapaian tujuan nasional
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan
nasional diperlukan sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan
ekonomi pengembangan wilayah mempererat hubungan antarbangsa dan
78
memperkukuh kedaulatan negara Pengkajian dan penyelarasan ini pada akhirnya
diperkuat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang
Tatanan Kebandarudaraan Nasional Pasal 29 Ayat (1) yang menyatakan bahwa
untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan
bandar udara pemerintah daerah wajib mengendalikan daerah Iingkungan
kepentingan bandar udara dengan membuat peraturan daerah
79
BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS SOSIOLOGIS DAN YURIDIS
Kota Pekanbaru termasuk salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi yang
cukup tinggi (750 triwulan II 2012 BPS Riau) Pertumbuhan ekonomi dengan
trend positif ini memicu peningkatan kebutuhan dan permintaan terhadap jasa
transportasi termasuk transportasi udara Pengembangan Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru mutlak harus dilakukan terutama untuk mengantisipasi
perkembangan teknologi kedirgantaraan serta untuk memenuhi lonjakan kebutuhan
dan permintaan jasa angkutan udara dari dan ke Pekanbaru Disamping itu Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah merupakan bandar udara
International-Regional yang diproyeksikan menjadi salah satu embarkasi haji di
Indonesia Untuk meningkatkan kualitas pelayanan bandar udara termasuk jaminan
terhadap keselamatan dan keamanan operasi penerbangan serta untuk menjaga
lingkungan hidup di sekitar bandar udara maka diperlukan perangkat hukum
daerah yang akan mengatur pengendalian kawasan-kawasan tertentu di sekitar
bandar udara Pengaturan kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kawasan
kebisingan di bandar udara harus memiliki landasan filosofis sosiologis dan yuridis
agar tujuan arahan jangkauan dan materi muatan pengaturan dapat memenuhi
unsur rasa keadilan bagi masyarakat tidak bertentangan dengan kepentingan
masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang
lebih tinggi
A LANDASAN FILOSOFIS
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri
nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas
hak-hak dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dalam upaya
mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk mewujudkan Wawasan
Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem
transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi pengembangan
80
wilayah mempererat hubungan antarbangsa dan memperkukuh kedaulatan
negara
Penerbangan adalah merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang
mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat menggunakan
teknologi tinggi padat modal manajemen yang andal serta memerlukan
jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal Potensi dan peranan
penerbangan perlu dikembangkan secara efektif dan efisien untuk membantu
terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis Disamping itu
perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut
penyelenggaraan penerbangan yang sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi peran serta swasta dan persaingan usaha
perlindungan konsumen ketentuan internasional yang disesuaikan dengan
kepentingan nasional akuntabilitas penyelenggaraan negara dan otonomi
daerah
Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan
wilayah udara pesawat udara Bandar Udara angkutan udara navigasi
penerbangan keselamatan dan keamanan lingkungan hidup serta fasilitas
penunjang dan fasilitas umum lainnya Salah satu prasarana penerbangan
adalah Bandar Udara yaitu kawasan di daratan danatau perairan dengan batas-
batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan
lepas landas naik turun penumpang bongkar muat barang dan tempat
perpindahan intra dan antarmoda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas
penunjang lainnya Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan
terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara
pesawat udara bandar udara angkutan udara navigasi penerbangan serta
fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya Sedangkan Keamanan
Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada
penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan
sumber daya manusia fasilitas dan prosedur
81
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru berdekatan dengan
permukiman dan tempat aktifitas masyarakat Padahal bandar udara adalah
bangunan gedung dengan fungsi khusus yang dalam pembangunan dan
penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat sekitarnya dan
mempunyai risiko tinggi Bahaya dan risiko tinggi adalah dampak dari
pengoperasian pesawat udara yang menimbulkan pencemaran getaran mesin
dan suara bising Untuk kepentingan operasional Bandar Udara memiliki
kawasan-kawasan tertentu yang terdiri dari daerah lingkungan kerja daerah
lingkungan kepentingan kawasan keselamatan operasi penerbangan dan
batas-batas kawasan kebisingan Kawasan-kawasan tersebut merupakan
kawasan yang sangat berkaitan dengan keselamatan dan keamanan
penerbangan sehingga perlu dikendalikan Agar proses pengendalian kawasan-
kawasan tersebut dapat melindungi kepentingan masyarakat dan dapat
menjamin keselamatan dan keamanan operasi penerbangan maka perlu disusun
dalam suatu peraturan perundang-undangan
Melindungi kepentingan masyarakat di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru adalah bahagian dari melindungi segenap bangsa
Indonesia sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menjaga keselamatan dan
keamanan penerbangan merupakan bahagian dari komitmen Pemerintah
Indonesia dalam memberikan jaminan keselamatan dan keamanan
penerbangan nasaional dan internasional Hal-hal itu pula yang menjadi
landasan filosofis bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di bandar Udara Sultan Syuarif Kasim II Pekanbaru
B LANDASAN SOSIOLOGIS
Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru pada dasarnya adalah upaya Pemerintah Daerah Provinsi Riau
bersama-sama dengan masyarakat untuk melindungi kepentingan masyarakat
itu sendiri yang bermukim dan beraktifitas di sekitar kawasan-kawasan yang
82
termasuk ke dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan Salah satu ciri
masyarakat perkotaan adalah memiliki aktifitas yang padat serta memiliki
mobilitas yang tinggi Masyarakat perkotaan cenderung memilih permukiman
yang berdekatan dengan tempat pekerjaan atau permukiman yang memiliki
akses langsung ke tempat beraktifitas Kawasan di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru merupakan salah satu kawasan yang banyak dipilih
sebagai tempat bermukim bagi masyarakat kota Pekanbaru Hal ini
menyebabkan semakin lama permukiman penduduk semakin dekat ke kawasan
Bandar Udara
Kultur dan budaya masyarakat yang merasa bangga tinggal di sekitar wilayah
dan kawasan-kawasan khusus seperti pusat perbelanjaan kantor-kantor
pemerintah terminal bus dan bandar udara menjadi kendala tersendiri dalam
penataan wilayah perkotaan Tinggal berdekatan dengan kawasan-kawasan
khusus bagi sebahagian masyarakat seolah menjadi cara menaikkan status
sosial meningkat harga jual tanah dan bangunan Tidak jarang kita jumpai
dalam suatu iklan pemasaran hotel atau pemasaran kawasan hunian yang
menyebutkan bahwa lokasinya hanya beberapa menit dari bandar udara
Maksud dari iklan tersebut adalah untuk menarik customer yang memiliki
mobilitas tinggi Padahal semakin dekat dengan bandar udara sesungguhnya
semakin dekat pula dengan bahaya karena kawasan-kawasan di sekitar
bandara telah ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasi penerbangan
(KKOP) dan kawasan kebisingan (BKK)
Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keamanan keselamatan
kenyamanan kebersihan dan kesehatan lingkungan serta menjaga kualitas
lingkungan hidup sesungguhnya adalah menjadi tanggung jawab pemerintah
daerah bersama-sama dengan masyarakat Masyarakat berhak untuk hidup
dalam lingkungan yang layak agar mendapat kesejahteraan hidup lahir dan
batin Pemerintah adalah abdi masyarakat yang berkewajiban untuk
memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Di satu sisi masyarakat
adalah customer (pelanggan) bagi pemerintah Salah satu prinsip yang harus
dianut dalam hubungan pemerintah dan masyarakat adalah kepuasan
83
pelanggan (customer satisfaction) Masyarakat yang merasa puas dengan
layanan pemerintah akan sangat mudah untuk diajak dalam menyelesaikan
persoalan-persoalan yang ada Sebaliknya masyarakat yang tidak puas dengan
pelayanan pemerintah maka cenderung menunjukkan sikap pembangkangan
kepada setiap kebijakan pemerintah
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara adalah kawasan yang
dapat memberi efek fisikologis kepada masyarakat yang bermukim dan
beraktifitas di sekitarnya Hal ini disebabkan oleh karena adanya rasa takut
akan bahaya kecelakaan gangguan kebisingan dan pencemaran lingkungan
hidup akibat pengoperasian bandar udara dan pergerakan pesawat udara
Berdasarkan survey yang dilakukan terhadap 150 rumah tangga (KK) yang
berada pada kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas
kawasan kebisingan diperoleh informasi antara lain a) Status kepemilikan
273 responden tinggal di rumah milik sendiri dan 673 menyewa b) 585
pemilik rumah memiliki IMB c) Jenis hunian 54 merupakan rumah tinggal
36 adalah ruko d) Alasan memilih tinggal di KKOPBKK 73 warisan
keluarga 3367 dekat ke tempat pekerjaan 173 tidak punya tempat
tinggal lain e) Tingkat kenyamanan hunian dan lingkungan 267 sangat
nyaman 3867 nyaman 2133 kurang nyaman f) Jenis gangguan yang
sering dialami 3733 suara bising 333 getaran 8 bau asap g) Apakah
ada keingininan untuk pindah 26 menyatakan ya 6533 tidak h) Apakah
pernah mendapat informasi tentang KKOPBKK 13 pernah 80 tidak
pernah
Perkembangan hunian masyarakat yang semakin mendekati kawasan
keselamatan operasi penerbangan dan kawasan kebisingan memerlukan
penanganan segera berupa pengawasan terhadap bangunan yang ada serta
pengendalian terhadap tata ruang dan tata guna lahan di kawasan tersebut
Masyarakat perlu diberikan penyuluhan tentang bahaya berdomisili dan
beraktifitas di sekitar bandar udara terutama disekitara kawasan keselamatan
operasi penerbangan dan kawasan kebisingan Disamping itu penyuluhan
84
diharapkan akan memicu kesadaran masyarakat untuk tidak membangun
bangunan dan memelihara tanaman binatang piaraan bermain layang-layang
dan balon yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan Seiring
dengan penyuluhan tersebut kemudian pemerintah harus membuat peraturan
perundang-undangan yang akan digunakan untuk mengendalikan kawasan
keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan di
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru secara berkeadilan dan
memperhatikan hak-hak hidup masyarakat
C LANDASAN YURIDIS
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam
Pembukaan (Preambule) mengamanahkan bahwa Pemerintah Negara
Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
Amanah tersebut menyiratkan bahwa kepentingan masyarakat yang berada
disekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru wajib pula
dilindungi Disamping itu pemerintah juga berkewajiban menjamin
keselamatan dan keamanan operasi penerbangan di Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
Perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan jaminan terhadap
keselamatan dan keamanan operasi penerbangan di masa kini dan di masa
mendatang secara berkelanjutan hanya bisa dicapai melalui upaya-upaya
pengendalian kawasan secara formal dengan aturan yang memiliki kekuatan
dan kepastian hukum Mengingat saat ini belum ada peraturan
perundangundangan yang mengatur tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru maka untuk mengisi
kekosongan hukum tersebut diperlukan Peraturan Daerah (Perda) dengan
ruang lingkup materi muatan adalah tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
85
Landasan yuridis yang berkaitan dengan substansi dan materi yang akan
mengatur tentang pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru adalah
- Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesias Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesias Tahun
1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209)
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesias Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4956)
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
86
5234)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22)
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan
Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomorn128
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintahan Provinsi dan KabupatenKota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010
Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012
Tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara
(Lembaran Negaras Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T1124-U Tahun 1960
87
Tanggal 30 November 1960 Tentang Peraturan-peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2009
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 Tentang
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation
Safety Regulation Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome)
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang
Tatanan Kebandarudaraan Nasional
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 Tentang
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2005 Tentang
Batas-batas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2008 Tentang
Rencana Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Provinsi
Riau
- Internastional Civil Aviation Organization International Standards and
Recommended Practices Annex 14 Volume 1 Fourth Edition July 2004
- Internastional Civil Aviation Organization Airport Service Manual Part6
Control of Obstacle
BAB V
JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
Peraturan Daerah Provinsi tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-Batas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru adalah produk hukum daerah yang disusun dalam bentuk
Peraturan Daerah Provinsi (selanjutnya disebut Peraturan Daerah) untuk memenuhi
kebutuhan hukum masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada baik
permasalahan yang ada di masa sekarang maupun di masa yang akan datang
termasuk antisipasi rencana-rencana pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif
88
Kasim II Pekanbaru Permasalahan yang hendak diakomodir dalam Rancangan
Peraturan Daerah ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan keselamatan dan
keamanan penerbangan pada suatu kawasan tertentu dan gangguan lingkungan
pada suatu kawasan tertentu pula akibat operasional Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
Sebagai sebuah produk hukum daerah Peraturan Daerah tentang Pengendalian
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-Batas Kawasan
Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terintegrasi
dalam sistem hukum nasional dan menempati salah satu urutan dalam hierarki
peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia Setelah melalui evaluasi dan
analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait pada tataran dan
kedudukan yang lebih tinggi maka dapat disimpulkan bahwa Rancangan Peraturan
Daerah yang bersifat pengaturan dan pengendalian pada Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-Batas Kawasan Kebisingan di Sekitar
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah merupakan perintah dari
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan
produk hukum lain dan tidak tumpang tindih dengan produk hukum lainnya
Sebagaimana telah diuraikan bada bahagian terdahulu bahwa pembentukan produk
hukum daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah
yang dimulai dari tahap perencanaan persiapan perumusan pembahasan
pengesahan pengundangan dan penyebarluasan Mengutip pendapat dari ahli
tentang kebijakan publik menyebutkan ada 4 faktor yang berperan dalam proses
kebijakan yaitu
a Lingkungan Kebijakan (policy environment) adalah keadaan yang melatar
belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya isu kebijakan (policy
issues) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan
oleh sesuatu kebijakan
b Pembuat dan Pelaksana Kebijakan (policy maker and implementer) adalah
orang atau sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai peranan
tertentu dalam proses kebijakan sebab mereka berada dalam posisi
menentukan ataupun mempengaruhi baik dalam pembuatan kebijakan ataupun
89
dalam tahap lainnya seperti pelaksanaan pengawasan dan penilaian atas hasil
atau kinerja yang dicapai dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan
c Kebijakan itu sendiri (policy content) yaitu keputusan atas sejumlah pilihan
yang kurang lebih berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk
mencapai sejumlah tujuan tertentu
d Kelompok Sasaran Kebijakan (target group) yaitu orang atau sekelompok
orang atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yang perilaku dan atau
keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan bersangkutan
Berkaitan dengan proses penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang
pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batasbatas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru akan dijelaskan mengenai jangkauan arah pengaturan dan runag
lingkup materi muatan Peraturan daerah dimaksud
A JANGKAUAN PENGATURAN
Rancangan Peraturan Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru bertitik tolak dari
adanya ketentuan yang mengelompokkan Bandar Udara sebagai bangunan
gedung dengan fungsi khusus yang dalam pembangunan dan
penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat sekitarnya dan
mempunyai risiko bahaya tinggi (PP Nomor 402012)
Sebagai bangunan gedung dengan fungsi khusus Bandar Udara memiliki
beberapa fasilitas pokok yaitu
1 Fasilitas Keselematan dan Keamanan antara lain
- pertolongan kecelakaan penerbangan ndash pemadam kebakaran
(PKPPK)
- peralatan penyelamatan (salvage)
- alat bantu pendaratan visual (Airfield Lighting System) - catu
daya kelistrikan dan pagar
2 Fasilitas sisi udara (airside facility) antara lain
- landas pacu (runway)
90
- runway strip
- runway end safety area (RESA)
- stopway
- clearway
- landas hubung (taxiway)
- landas parkir (apron)
- marka dan rambu dan
- taman meteo (fasilitas dan peralatan pengamatan cuaca)
3 Fasilitas sisi darat (Landside Facility) antara lain
- bangunan terminal penumpang
- bangunan terminal kargo
- menara pengatur lalu lintas penerbangan (control tower)
- bangunan operasional penerbanganmiddot - jalan masuk (access
road)
- parkir kendaraan bermotor
- depo pengisian bahan bakar pesawat udara
- bangunan parkir
- bangunan administrasiperkantoran
- marka dan rambu
- fasilitas pengolahan limbah
4 Fasilitas Navigasi Penerbangan
5 Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual
6 Fasilitas Komunikasi Penerbangan
Fasilitas pokok Bandar Udara sebagaimana dijelaskan di atas berada dalam
suatu kawasan yang disebut Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah
danatau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan
untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan
penerbangan KKOP mencakup wilayah yang sangat luas dimana pada wilayah
dimaksud tidak diizinkan adanya bangunan atau benda tumbuh baik yang tetap
(fixed) maupun dapat berpindah (mobile) yang lebih tinggi dari persyaratan
batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan kode referensi landas pacu
91
(Aerodrome Reference Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway
Classification) dari suatu bandar udara
Karena adanya ketentuan tentang pembatasan ketinggian bangunan atau benda
tumbuh yang tidak boleh melebihi batas ketinggian yang diperkanankan maka
perlu suatu pengaturan dan pengendalian pembangunan di kawasan tersebut
Tujuannya adalah untuk menjaga agar setiap bangunan dan benda tumbuh baik
yang sudah ada maupun yang akan dibangun dapat dikendalikan untuk
menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan secara berkelanjutan
Instrumen hukum yang dipergunakan untuk pengaturan dan pengendalian
kawasan tersebut adalah Peraturan Daerah
Salah satu dampak yang timbul akibat operasional bandar udara adalah adanya
pencemaran lingkungan hidup Bandar Udara Salah satu bentuk pencemaran
lingkungan hidup Bandar Udara adalah kebisingan yang muncul dari getaran
suara mesin pesawat terbang yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan
bagi masyarakat yang bermukim dan beraktifitas di sekitar bandar udara
Kawasan yang berpotensi mengalami gangguan kebisingan dan terpengaruh
oleh gelombang suara mesin pesawat udara disebut kawasan kebisingan yang
berada dalam Batas-batas Kawasan Kebisingan Bandar Udara Karena adanya
batas-batas tingkat kebisingan serta adanya pembatasan jenis bangunan dan
aktifitas yang diizinkan di sekitar Batas-batas Kawasan Kebisingan maka
diperlukan suatu pengaturan dan pengendalian pembangunan di kawasan
tersebut
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dijelaskan di atas
terdiri dari kawasan sebagai berikut
- Kawasan Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas
- Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar
- Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
- Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
92
- Kawasan di sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan
Batas-batas Kawasan Kebisingan sebagaimana dijelaskan di atas terdiri
- Kawasan kebisingan tingkat 1
- Kawasan kebisingan tingkat 2
- Kawasan kebisingan tingkat 3
Batas-batas ketinggian dan batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan yang menjadi jangkauan
dari pengaturan Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana telah diuraikan
secara detail pada Bab II dari Naskah Akademik ini
B ARAH PENGATURAN
Untuk memperjelas dan mempertegas jangkauan pengaturan dalam Peraturan
Daerah tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
maka dibuat arahan pengaturan yang akan mengatur dan mengendalikan
kondisi existing serta mengatur dan mengendalikan kondisi yang diinginkan
dimasa mendatang Arah pengaturan ditentukan sebagai berikut
Tabel 9 Arah dan Jangkauan Pengaturan
Jangkauan Pengaturan Arah Pengaturan
Mendirikan mengubah atau
melestarikan bangunan menanam dan memelihara benda tumbuh dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan lahan seperti mendirikan
mengubah atau melestarikan bangunan menanam dan
memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan Keselamatan
Ope-rasi Penerbangan harus mengacu dan memenuhi
batasbatas ketinggian yang telah ditetapkan
Mendirikan mengubah atau
melestarikan bangunan menanam dan
memelihara benda tumbuh dalam
Kawasan Kebisingan
Setiap aktifitas penggunaan lahan seperti mendirikan
mengubah atau melestarikan bangunan menanam dan
memelihara benda tumbuh di dalam kawasan kebisingan
harus mengacu dan memenuhi batas nilai tingkat kebisingan
Mendirikan bangunan baru di dalam Khusus untuk mendirikan bangunan baru di dalam Kawasan
Pendekatan (ancangan) Pen- Kawasan Pendekatan (ancangan) Pendaratan dan Lepas daratan dan Lepas
Landas Landas harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 16 arah ke atas
dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masingmasing ambang landas pacu
18 dan landas pacu 36 Existing dan Pengembangan
93
Kawasan Kemungkinan Bahaya
Kecelakaan sampai jarak mendatar
1100 meter dari ujung-ujung
Permukaan Utama
Pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sampai
jarak mendatar 1100 meter dari ujung-ujung Permukaan
Utama hanya digunakan untuk bangunan yang
diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan
benda tum-buh yang tidak membahayakan keselamatan
operasi penerbangan Batas ketinggian bangunan dan benda
tumbuh yang tidak memba-hayakan tersebut harus mengacu
dan sesuai dengan batas-batas ketinggian kawasan
sebagaimana telah diatur dalam ketentuan
perundangundangan yang berkaitan de-ngan
kebandarudaraan dan operasi penerbangan Penggunaan tanah perairan dan udara
pada setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan
Aktifitas penggunaan tanah perairan dan udara pada setiap
kawasan keselamatan operasi penerbang-an tidak boleh
menimbulkan gang-guan terhadap isyarat-isyarat navigasi
penerbangan atau komunuikasi radio antar Bandar Udara dan
pesawat udara
Penggunaan tanah perairan dan udara
pada setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan tanah perairan dan udara pada
setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh
menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu
udara dengan lampu-lampu lain
Penggunaan tanah perairan dan udara
pada setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan tanah perairan dan udara pada
setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh
menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang
mempergunakan Bandar Udara dan tidak melemahkan jarak
pandang sekitar bandar udara
Penggunaan tanah perairan dan udara Setiap aktifitas penggunaan tanah perairan dan udara pada pada
setiap kawasan keselamatan setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak operasi penerbangan
boleh menye-babkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau
mengganggu pendaratan lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan
Bandar Udara
Bangunan-bangunan yang sudah ada
baik yang didirikan oleh manusia atau
ada secara alami seperti gedunggedung
menara cerobong asap gundukan
tanah jaringan transmisi bukit atau
gunung yang sekarang
Untuk bangunan-bangunan yang sudah ada baik bangunan
berupa benda bergerak yang sifatnya sementara atau
bendabenda bersifat tetap baik yang didirikan oleh manusia
atau ada secara alami seperti gedung-gedung menara
cerobong asap gundukan tanah jaringan transmisi bukit
atau gunung yang sekarang menjadi penghalang (obstacle)
masih dapat
Bangunan sekolah dan rumah sakit yang
sudah ada pada Kawasan Kebisingan Tingkat 1
diperkenankan sejauh segala prosedur keselamatan operasi
penerbangan dapat terpenuhi
Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada pada
Kawasan Kebisingan Tingkat 1 harus dilengkapi dengan
pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang
standar sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam
bangunan sesuai batas-batas kebisingan yang diizinkan serta
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Bangunan sekolah rumah sakit dan Bangunan sekolah rumah sakit dan rumah tinggal yang rumah
tinggal yang sudah ada pada sudah ada pada Kawasan Kebisingan Tingkat 2 harus Kawasan Kebisingan Tingkat 2 dilengkapi dengan pemasa-ngan insulasi suara sesuai dengan prosedur
yang standar sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam
bangunan sesuai dengan batas-batas kebisingan yang
diizinkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
men jadi penghalang (obstacle)
94
Tanah dan ruang udara pada Kawasan Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat Kebisingan Tingkat 3 3 dapat pula dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana
pengendalian lingkungan dan pertanian
yang tidak mengundang burung
Bangunan atau suatu benda yang ada
secara alami yang berada di Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangasn dan
ketinggiannya masih dalam batas
ketinggian yang diperkenankan akan
tetapi diduga dapat membahayakan
keselamatan operasi penerbangan
Bangunan atau suatu benda yang ada secara alami yang
berada di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangasn dan
ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang
diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan
keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda
danatau dipasang lampu dengan spesifikasi yang diatur oleh
ketentuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Pemasangan tanda danatau lampu termasuk pengoperasian
dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas baiaya
pemilik atau yang menguasainya
C RUANG LINGKUP MATERI
Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
disusun dengan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan materi muatan sebagai berikut
Tabel 10 Materi Pokok dan Muatan Materi
No Materi Pokok Materi Muatan
1 Umum Menjelaskan pengetian dari istilah dan frasa yang
digunakan dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
2 Maksud dan Tujuan Memuat maksud dan tujuan dari pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batasbatas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
95
3 Ruang Lingkup Memuat ruang lingkup arah kebijakan sebagai dasar penatagunaan dan pengendalian penggunaan daerah dan kawasan di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II
Pekanbaru meliputi - daerah lingkungan kerja bandar udara - daerah lingkungan kepentingan bandar udara - kawasan keselamatan operasi penerbangan - batas-batas kawasan kebisingan
4 Kriteria dan Batasan Pemanfaatan KKOP
Memuat cakupan wilayah kriteria dan batasan pemanfaatan kawasan KKOP di sekitar Bandar Udara
Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru yang terdiri dari - kawasan pendekatan (ancangan) pendaratan dan lepas
landas - kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan - kawasan di bawah permukaan transisi - kawasan di bawah permukaan horizontal dalam - kawasan di bawah permukaan kerucut - kawasan di bawah permukaan horizontal luar - kawasan di sekitar alat bantu navigasi
5 Kriteria dan Batasan Pemanfaatan BKK
Memuat cakupan wilayah kriteria dan batasan pemanfaatan batas-batas kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru yang
terdiri dari - kawasan kebisingan tingkat 1 2 dan 3 - ambang batas kebisingan
6 Pengendalian
Pemanfaatan KKOP dan BKK
Memuat instrumen dan petunjuk serta pihak-pihak
penyelenggaraan pengendalian kawasan keselamatan
operasi penerbangan dan batas-batas
kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara
Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri dari - perizinan - pengawasan - penertiban
7 Hak dan Kewajiban Memuat hak dan kewajiban pihak-pihak berkaitan
dengan pengaturan dan pengendalian kawasan
keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara Syltan
Syarif Kasim II Pekanbaru meliputi - hak dan kewajiban masyarakat - hak dan kewajiban penyelenggara bandar udara - hak dan kewajiban pemerintah daerah
8 Sanksi Memuat jenis dan bentuk sanksi yang bersifat Administrasi administratif terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan
dalam pengendalian kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-
batas kawasan kebisingan di
sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru
96
9 Ketentuan
Penyidikan Memuat pihak yang berwenang serta kewenangan yang
diberikan dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana di
bidang kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang hukum acara pidana
10 Ketentuan Pidana Memuat pasal-pasal yang dilanggar (dalam Peraturan
Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru) yang dianggap sebagai tindak pidana serta
ancaman pidana kurungan maksimum dan denda
maksimum
11 Ketentuan Lain- lain
Memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan
penggunaan kawasan KKOP dan BKK upaya
pengendalian terhadap bangunan dan benda-benda yang
sudah ada yang dianggap sebagai penghalang (obstacle)
serta pencegahan terhadap gangguan lingkungan hidup
pada bangunan yang sudah ada
12 Ketentuan Peralihan Memuat pernyataan tentang diberlakukannya Pertaturan
Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru serta implikasinya yang bersifat mengikat
serta keterkaitan dengan ketentuan lain yang tidak saling
bertentangan
13 Ketentuan Penutup Memuat pernyataan tentang hal-hal yang belum diatur dalam
Pertaturan Daerah tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru yang akan diatur dengan
peraturan perundang-undangan (produk hukum daerah)
lainnya serta memuat waktu pengundangan
Materi Pokok dan Muatan Materi akan diuraikan secara lengkap dalam bentuk
sistematika penyusunan paraturan perundang-undangan (sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah) yang terdiri dari
Bab-bab pasal-pasal dan ayat-ayat dalam Rancangan Peraturan Daerah
(Ranperda) tentang pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan Dan Batas-Batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yang merupakan satu kesatuan substantif
dengan Naskah Akademik ini
95
BAB VI
PENUTUP
A KESIMPULAN
1 Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II berada dalam kota Pekanbaru Untuk
sebuah kota yang memiliki bandar udara atau berdekatan dengan bandar
udara sangat diperlukan kebijakan publik berupa produk hukum daerah untuk
mengendalikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara mutlak harus dilakukan untuk menghindari munculnya segala
bentuk penghalang (obstacle) yang dapat membahayakan keselamatan dan
keamanan penerbangan serta untuk menjaga agar pencemaran lingkungan
hidup dan tingkat kebisingan di sekitar bandar udara sebagai dampak dari
operasional bandar udara dapat dikendalikan
2 Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah salah satu bentuk produk
hukum daerah yang bersifat pengaturan guna mengendalikan kawasan
existing dan pengendalian kondisi di masa datang Pokok-pokok materi
yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
adalah a Umum
b Maksud dan Tujuan
c Ruang Lingkup
d Kriteria dan Batasan Pemanfaatan KKOP
e Kriteria dan Batasan Pemanfaatan BKK
f Pengendalian Pemanfaatan KKOP dan BKK
g Hak dan Kewajiban
h Sanksi Administrasi
96
i Ketentuan Penyidikan
j Ketentuan Pidana
k Ketentuan Lain-lain
l Ketentuan Peralihan
m Ketentuan Penutup
3 Peraturan Daerah (Perda) tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) adalah produk hukum daerah yang bersifat pengaturan
Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis yang dilakukan terhadap peraturan
perundang-undangan yang ada sebagaimana dibahas pada Bab III maka
Peraturan Daerah (Perda) tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) pada hakikatnya adalah perintah dari peraturan perundangundangan
dalam hierarki yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan
kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi
B SARAN
1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) harus mengikuti
mekanisme dan prosedur sebagaimana diamanahkan dalam
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Salah satu
kelengkapan dalam penyusunan Ranperda adalah naskah akademik
danatau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan
materi muatan yang diatur Meskipun Naskah Akademik bersifat tidak
mutlak namun untuk memberi muatan keilmiahan dalam Rancangan
Peraturan Daerah serta untuk mengurai substansi permasalahan yang akan
diatur agar harmonis dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum
danatau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebaiknya disertai dengan
naskah akademik
97
2 Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batasbatas
Kawasan Kebisingan merupakan kepentingan nasional karena menyangkut
upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewujudkan
Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional yang
memerlukan sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan
ekonomi pengembangan wilayah mempererat hubungan antarbangsa dan
memperkukuh kedaulatan negara Oleh sebab itu proses penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II melalui Prolegda harus mendapat prioritas
utama agar upaya pencapaian tujuan nasional tersebut dapat diwujudkan
3 Penyusunan Naskah Akademik harus merujuk kepada tatacara penelitian
ilmiah dengan menggunakan metodologi penelitian dan hipotesis yang
sesuai dengan karakteristik dan substansi isu dan persoalan yang akan
diselesaikan
DAFTAR PUSTAKA
Sugiyono 1997 Statistik untuk Penelitian Penerbit Alfabeta Jakarta
Yudoyono Bambang 2003 Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan
SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD Pustaka Sinar Harapan
Jakarta
Anonimus 2003 Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia
Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Lembaga Administrasi Negara
Perum Percetakan Negara Jakarta
Mustopadidjaja AR 2005 Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi
Implementasi dan Evaluasi Kinerja Duta Pertiwi Foundation Lembaga
Administrasi Negara Jakarta
Anonimus 2005 Kajian Kebijakan Publik Pusdiklat Spimnas Bidang
Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara Jakarta
Riyadi dan Deddy SB 2005 Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi
Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah PT Gramedia
Pustaka Utama Jakarta
98
Soekanto Soerjono 2007 Sosiologi Suatu Pengantar PT Raja Grafindo
Persada Jakarta
GUBERNUR RIAU
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI
PENERBANGAN DAN
BATAS-BATAS KAWASAN KEBISINGAN
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2013
100
99
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
DAN BATAS-BATAS KAWASAN KEBISINGAN
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR RIAU
Menimbang a bahwa untuk memberikan keleluasaan pesawat udara
dalam melakukan gerakannya baik di darat maupun di
udara dan menjamin keselamatan operasi penerbangan
diperlukan ruang bebas yang memadai agar dicapai
tingkat keselamatan penerbangan yang optimal dan dapat
dipertanggungjawabkan
b bahwa suara bising dan getaran yang ditimbulkan oleh
mesin pesawat terbang dapat mengganggu kenyamanan
penduduk yang bermukim di sekitar kawasan bandar
udara c bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan mengantisipasi dampak sebagaimana
dimaksud dalam huruf b diperlukan pengaturan
pengendalian dan pengawasan terhadap tumbuhan
bangunan dan berbagai kegiatan yang menggunakan
ruang udara di sekitar bandar udara agar menjamin
keselamatan penerbangan
d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a b dan c diperlukan Peraturan
Daerah tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-Batas Kawasan
Kebisingan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru
101
Mengingat 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun 1945
2 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tk I Sumatera Barat
Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1646) 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209)
4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844)
6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725)
7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956)
8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 50599)
9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 7)
10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
102
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234)
11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22)
12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitan Undang-undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3528) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitan Undang-undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5145)
13 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk Tata
Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3660)
14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3838)
15 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853)
16 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4075)
17 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang
Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 128 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146)
18 Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4532)
19 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah
Provinsi dan KabupatenKota (Lembaran Negara
103
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833)
21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 21)
22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68
Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran
Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118)
23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2012 Tentang Pembangunan dan Pelestarian
Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negaras
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71)
24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 694)
25 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun
2003 tentang Tata Hubungan Kerja antara Departemen
Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi cq Dinas
Perhubungan Provinsi
26 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun
2004 Tentang Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
27 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun
2005 Tentang Batas-batas Kawasan Kebisingan di
Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
28 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun
2005 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia (SNI) 03-7112-2005 Mengenai Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan Sebagai Standar
Wajib
29 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor
29PRTM2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis
Bangunan Gedung
30 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun
2008 Tentang Rencana Induk Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru Provinsi Riau
31 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun
2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
104
Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139)
Tentang Bandar Udara (Aerodrome)
32 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun
2010 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional
33 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Riau
(Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Tingkat I Riau Tahun 1986 Nomor 60)
34 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau (Lembaran
Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2004 Seri B
Nomor 7)
35 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau
(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2007 Nomor
2)
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
DAN BATAS-BATAS KAWASAN KEBISINGAN
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
1 Provinsi adalah Provinsi Riau
2 Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau
3 Gubernur adalah Gubernur Riau
4 Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru
5 Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kampar
6 Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Riau
105
7 Bandar Udara adalah Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
8 Penyelenggara Bandar Udara adalah PT Angkasa Pura II (Persero)
9 Landasan Pacu adalah suatu daerah persegi panjang yang ditentukan pada
bandar udara di darat yang dipergunakan untuk pendaratan dan lepas landas
pesawat udara
10 Landas Pacu Instrumen dengan Pendekatan Presisi Kategori I adalah landas
pacu instrumen yang dilengkapi dengan Instrument Landing System (ILS) dan
Alat Bantu Visual untuk pengoperasian pesawat udara dengan jarak pandang
vertikal tidak lebih rendah dari 60 meter dan jarak pandang horizontal tidak
kurang dari 800 meter atau jarak visual landas pacu (RVR) tidak kurang rai 550
meter
11 Permukaan Utama Landas Pacu Instrumen adalah permukaan yang garis
tengahnya berimpit dengan sumbu landas pacu yang membentang samapi 60
meter di luar setiap ujung landas pacu dan lebarnya 4825 meter dengan
ketinggian untuk setiap titik pada permukaan utama diperhitungkan sama
dengan ketinggian titik terdekat pada sumbu landas pacu
12 Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan selanjutnya disebut KKOP
adalah tanah danatau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang
dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin
keselamatan penerbangan
13 Pengendalian KKOP Bandar Udara adalah arahan kebijakan dan kriteria
pemanfaatan ruang KKOP Bandar Udara yang meliputi kawasan dengan radius
15000 meter dari titik tengah setiap ujung permukaan utama landas pacu dan
menarik garis singgung pada kedua lingkaran berdekatan
14 Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan
keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara pesawat udara bandar udara
angkutan udara navigasi penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas
umum lainnya
15 Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan
kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan
pemanfaatan sumberdaya manusia fasilitas dan prosedur
16 Bangunan adalah suatu benda bergerak maupun tidak bergerak yang bersifat
sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah
ada secara alami antara lain gedung-gedung menara mesin derek cerobong
asap gundukan tanah jaringan transmisi di atas tanahdan bukit atau gunung
17 Kegiatan yang Menggunakan Ruang Udara adalah kegiatan perserorangan
maupun kelompok yang menggunakan peralatan yang dapat diterbangkan
dengan tenaga sendiri atau angin atau mesin elektronis antara lain permainan
layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang bermotor layang
gantung layang gantung bermotor pesawat udara ringan aeromodeling
kembang api dan peralatan lainnya
18 Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara yang selanjutnya disebut DLKR
Bandar Udara adalah daerah yang dikuasi Penyelenggara Bandar Udara yang
digunakan untuk pelaksanaan pembangunan pengembangan dan
pengoperasian fasilitas bandar udara
19 Kawasan Kebisingan adalah kawasan tertentu disekitar bandar udara yang
terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat mengganggu
lingkungan
20 Batas-batas Kawasan Kebisingan Bandar Udara yang selanjutnya disebut
106
BKK Bandar Udara adalah Kawasan Kebisingan di sekitar bandar udara yang
dinyatakan dalam sistem koordinat bandar udara yang posisinya ditentukan
terhadap titik-titik referensi bandar udara
21 Decibel atau A ndash Weighted Sound Level atau tingkat kebisingan tertimbang A
yang selanjutnya disebut dB(A) adalah tingkat kebisingan maksimum yang
dibaca pada skala A
22 Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level atau tingkat kebisingan
yang dapat diterima terus menerus ekivalen tertimbang selanjutnya disingkat
WECPNL adalah satuan untuk menyusun frekuensi pesawat udara pada siang
malam hari dan dini hari pada saat kebisingan lebih terasa berdasarkan pada
jumlah kebisingan harian dan penyesuaian terhadap dampak psikologis
23 Koordinat Geografis adalah posisi suatu tempat atau titik permukaan bumi yang
dinyatakan dengan besaran lintang dan bujur dengan satuan derajat menit dan
detik yang mengacu terhadap bidang referensi World Geodetic System 1984
(WSGrsquo84)
24 Penyidikan dibidang kebandarudaraan adalah tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti-bukti dan membuat terang tentang tindak pidana di
bidang kebandarudaraan yang terjadi serta menemukan tersangka
25 Insulasi adalah membuat ruang kedap suara
26 Kawasan Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas adalah suatu
kawasan perpanjangan kedua ujung landas pacu di bawah lintasan pesawat
udara setelah lepas landas atau akan mendarat yang dibatasi oleh ukuran
panjang lebar dan tinggi tertentu
27 Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan adalah sebahagian dari kawasan
Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas yang berbatasan
langsung dengan ujung-ujung landasan dan mempunyai ukuran panjang lebar
dan tinggi tertentu
28 Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam adalah bidang datar di sekitar
bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu
untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah pada waktu akan
mendarat atau setelah lepas landas
29 Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar adalah bidang datar di sekitar
bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu
untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan antara lain
pada waktu pesawat udara melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan
setelah lepas landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam
pendaratan
30 Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut adalah bidang dari suatu kerucut yang
bahagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan Permukaan
Horizontal Dalam dan bahagian atasnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan
Permukaan Horizontal Luar masing-masing dengan radius dan ketinggian
tertentu dihitung dari titik referensi yang telah ditentukan
31 Kawasan di Bawah Permukaan Transisi adalah bidang dengan kemiringan
tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari sumbu landas pacu pada
bahagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang
ditarik tegak lurus pada sumbu landas pacu dan pada bahagian atas dibatasi oleh
garis perpotongan dengan Permukaan Horizontal Dalam
107
32 Kawasan di Sekitar Alat Bantu Navigasi adalah kawasan di sekitar penempatan
alat bantu navigasi penerbangan di dalam danatau di luar DLKR bandar udara
yang penggunaannya harus memenuhi persyaratan tertentu guna menjamin
kinerjaefisiensi alat bantu navigasi penerbangan dan keselamatan penerbangan
33 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disingkat SPBU
adalah tempat pengisian bakar yang melayani keperluan masyarakat umum
34 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji yang selanjutnya disingkat SPBE adalah
tempat pengisian bakar elpiji yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga
dan lainnya
35 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disingkat SPBG adalah
tempat pengisian bakar gas yang melayani keperluan masyarakat umum
36 Saluran Ultra Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah
jaringan instalasi listrik yang memiliki arus tegangan tinggi
37 Perizinan adalah pemberian izin pendirian bangunan dan penggunaan bangunan
berupa gedung-gedung menara jaringan transmisi cerobong asap dan
bangunan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah KabupatenKota
Bagian Kedua
Maksud
Pasal 2
Pengaturan pengendalian KKOP dan BKK dimaksudkan untuk menentukan arah
dan kebijakan dalam menetapkan jenis pemanfaatan ruang dan batas kebisingan
ketentuan teknis serta dasar pengendalian penggunaan ruang di sekitar bandar
udara
Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 3
Tujuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang KKOP dan BKK adalah
a Menjamin keselamatan dan keamanan pergerakan penerbanganpesawat udara
di sekitar Bandar Udara
b Mengatur dan mengendalikan kawasan di sekitar Bandar Udara agar tidak
mengganggu aktivitas operasi Bandar Udara
c Memberikan batasan dampak kebisingan yang ditimbulkan oleh pesawat udara
yang dapat mengganggu lingkungan
d Memberi rasa aman dan kenyamanan kepada masyarakat yang bertempat
tinggal di sekitar bandar udara
Bagian Keempat
Ruang Lingkup
108
Pasal 4
Ruang lingkup pengendalian KKOP dan BKK dalam Peraturan Daerah ini adalah
mencakup arah dan kebijakan pemanfaatan penggunaan ruang pada wilayah KKOP
dan BKK Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
BAB II
DLKR BANDAR UDARA
Pasal 5
(1) DLKR Bandar Udara meliputi wilayah daratan danatau perairan yang
dipergunakan secara langsung untuk kegiatan Bandar Udara
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi
fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Bandar Udara
Pasal 6
Fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) harus memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan yang ditetapkan Menteri
Perhubungan
BAB III
KRITERIA DAN PENGGUNAAN KKOP
Bagian Kesatu
Kriteria KKOP
Pasal 7
(1) KKOP meliputi daerah berbentuk lingkar lonjong di sekeliling Bandar Udara
yang terbentuk dari lingkaran dengan jari-jari 15000 meter dari titik tengah
setiap ujung Permukaan Utama dan menarik garis singgung pada kedua
lingkaran berdekatan
(2) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
a Kawasan Pendekatan (ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas
b Kawasan Kemungkingan Bahaya Kecelakaan
c Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam
d Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar
e Kawasan di bawah Permukaan Kerucut
f Kawasan di bawah Permukaan Transisi dan
g Kawasan di bawah Permukaan Alat Bantu Navigasi Penerbangan
Bagian Kedua
Penggunaan KKOP
109
Pasal 8
(1) Kawasan Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut
a tepi dalam dari kawasan ini berimpit dengan ujung-ujung Permukaan
Utama berjarak 60 meter dari ujung landas pacu dengan lebar 484 meter
b kawasan sebagimana dimaksud dalam huruf a meluas ke luar secara teratur
dengan garis tengah merupakan perpanjangan dari sumbu landas pacu
sampai lebar perpanjngan dari sumbu landas pacu sampai lebar 4984 meter
pada jarak mendatar 15000 meter dari ujung Permukaan
Utama
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada daerah sejauh
3000 (tiga ribu) meter sampai dengan 15000 (lima belas ribu) meter dari ujung
landas pacu adalah
a mengutamakan penggunaan ruang non hunian yang tidak menjadi habitat
burung
b penggunaan ruang hunian maupun fasilitas sosial dan fasilitas umum yang
sudah ada tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi
penerbangan terpenuhi
(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
a Pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak
berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan
seperti SPBU SPBE SPBG pabrik kimia jaringan listrik (SUTT) sampai
dengan jarak 3000 (tiga ribu) meter dari ujung landasan pacu
b Instalasi strategis seperti menara komunikasi saluran ultra tegangan tinggi
maupun saluran tegangan ekstra tinggi
c Peternakan danatau hunian habitat burung
d Industri yang menimbulkan asap yang dapat mengganggu keselamatan
penerbangan
e Kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti
permainan layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang
bermotor layang gantung layang gantung bermotor pesawat udara sangat
ringan aeromodeling kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan
lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kawasan pada daerah sejauh 3000
(tiga ribu) meter sampai dengan 15000 (lima belas ribu) meter dari ujung
landasan pacu untuk pembangunan instalasi berbahaya yang dapat
menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi
kecelakaan penerbangan seperti SPBU SPBE SPBG pabrik kimia jaringan
listrik (SUTT) diatur dengan Peraturan Gubernur
Pasal 9
110
(1) Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan sebagian Kawasan Pendekatan (Ancangan)
Pendaratan dan Lepas Landas yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung
Permukaan Utama ditentukan bahwa tepi dalam dari kawasan ini berimpit
dengan ujung Permukaan Utama dengan lebar 484 meter dari tepi dalam
kawasan tersebut kawasan ini meluas ke luar secara teratur dengan garis
tengahnya merupakan perpanjangan dari garis tengah landas pacu sampai lebar
1384 (satu ribu tiga ratus delapan puluh empat) meter dan jarak mendatar 3000
(tiga ribu) meter dari ujung Permukaan Utama
(2) Penggunaan Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sampai jarak
mendatar 1100 (satu ribu seratus) meter dari ujung-ujung Permukaan Utama
hanya digunakan untuk membangun bangunan atau fasilitas bandar udara dan
benda tumbuh yang tidak membahayakan operasi penerbangan
(3) Di luar jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaan kawasan adalah
a sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang
tidak mengundang burung
b Kegiatan non hunian dan non sosial
(4) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
a membangun bangun yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi
kecelakaan penerbangan seperti SPBU SPBE SPBG pabrik kimia
jaringan listrik (SUTT)
b peternakan dan atau habitat hunian burung
c pembangunan instalasi strategis seperti menara telekomunikasi
d industri yang menimbulkan asap dan dapat mengganggu keselamatan
penerbangan
e kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti
permainan layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang
bermotor layang gantung layang gantung bermotor pesawat udara sangat
ringan aeromodeling kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan
lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap
Pasal 10
(1) Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c adalah kawasan yang ditentukan oleh lingkaran
dengan radius 4000 (empat ribu) meter dari titik tengah setiap ujung permukaan
Utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan dan
kawasan ini tidak termasuk Kawasan Pendekatan (Ancangan)
Pendaratan dan Lepas Landas dan Kawasan Di Bawah Permukaan Transisi
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk hunian
dengan menyediakan jalur hijau
111
(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
a industri yang menimbulkan polusi udara asap yang dapat mengganggu
keselamatan penerbangan
b peternakan dan atau habitat burung
c kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti
permainan layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang
bermotor layang gantung layang gantung bermotor pesawat udara sangat
ringan aeromodeling kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan
lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap
Pasal 11
(1) Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf d adalah kawasan yang ditentukan oleh lingkaran dengan
radius 15000 (lima belas ribu) meter dari titik tengah setiap ujung Permukaan
Utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan dan
kawasan ini tidak termasuk Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas dan
Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
hunian fasilitas sosial fasilitas umum maupun untuk non hunian lainnya
(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
kegiatan yang dapat menganggu keselamatan operasi penerbangan seperti
permainan layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang
bermotor layang gantung layang gantung bermotor pesawat udara sangat
ringan aeromodeling kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan
lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap
Pasal 12
(1) Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
ayat (2) huruf e adalah kawasan yang ditentukan mulai dari tepi luar Kawasan
di Bawah Permukaan Horizontal Dalam meluas ke luar dengan jarak mendatar
2000 (dua ribu) meter berbatasan dengan Kawasan di Bawah Permukaan
Horizontal Luar
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
hunian fasilitas sosial fasilitas umum maupun untuk non hunian lainnya
(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
a industri yang menimbulkan polusi udaraasap yang dapat mengganggu
keselamatan penerbangan
b peternakan danatau habitat burung
c kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti
permainan layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang
112
bermotor layang gantung layang gantung bermotor pesawat udara sangat
ringan aeromodeling kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan
lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap
Pasal 13
(1) Kawasan Di Bawah Permukaan Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf f adalah kawasan tepi dalam dari kawasan yang berimpit dengan
sisi panjang Permukaan Utama sisi kawasan Pendekatan (Ancangan)
Pendaratan dan Lepas Landas kawasan ini meluas ke luar sampai jarak
mendatar 315 (tiga ratus lima belas) meter dari sisi panjang Permukaan Utama
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hanya untuk
fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Bandar udara
Pasal 14
(1) Kawasan di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g adalah kawasan bidang
miring di sekitar alat Bantu navigasi penerbangan diukur kemiringan dalam
derajat sesuai dengan jenis alat Bantu Navigasi tersebut
(2) Penggunaan kawasan sebagaimna dimaksud pada ayat (1) adalah untuk hunian
fasilitas umum fasilitas sosial ketinggian bangunan kemiringan dalam derajat
sesuai dengan jenis alat Bantu navigasi penerbangan
(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
a fasilitas telekomunikasi dan listrik tetangan tinggi
b bangunan yang tidak tembus atau memantulkan gelombang suara
Bagian Ketiga
Batas-batas Ketinggian pada KKOP
Pasal 15
(1) Ketinggian semua titik pada KKOP ditentukan terhadap ketinggian
ambang landas pacu 36 exixting dan pengembangan sebagai titik referensi
sistem ketinggian Bandar Udara yaitu titik 000 meter yang ketinggiannya
+19875 meter di atas permukaan air laut rata-rata
(2) Batas-batas ketinggian pada Kawasan Pendekatan (ancangan) Pendaratan
dan Lepas Landas pada landas pacu 18 eksisting dan pengembangan
ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu
landas pacu sebagai berikut
a Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2 (dua persen) arah ke atas
dan keluar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian ambang
113
landas pacu 18 eksisting dan pengembangan sampai jarak mendatar 1940
meter pada ketinggian +50 meter di atas ambang landas pacu 36 eksisting
dan pengembangan
b Bagian kedua dengan kemiringan 0 (nol persen) sampai jarak mendatar
tambahan 2060 meter pada ketinggian +50 meter di atas ambang landas
pacu 36 eksisting dan pengembangan
c Bagian ketiga dengan kemiringan 3 (tiga persen) arah ke atas dan ke luar
sampai jarak mendatar tambahan 1339 meter pada ketinggian +104 meter
di atas ambang landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
d Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2 (dua persen)
arah ke atas dan ke luar sampai jarak mendatar tambahan 1693 meter pada
bagian tepi dengan kemiringan pertama 5 (lima persen) sampai jarak
mendatar tambahan 469 meter kemiringan kedua 25 (dua koma lima
persen) sampai jarak mendatar tambahan 584 meter serta kemiringan
ketiga 0 (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 640 meter
e Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0 (nol persen) sampai jarak
mendatar tambahan 7968 meter pada ketinggian +155 meter di atas ambang
landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
(3) Batas-batas ketinggian pada Kawasan Pendekatan (ancangan) Pendaratan
dan Lepas Landas pada landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu
landas pacu sebagai berikut
a Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2 (dua persen) arah ke atas
dan keluar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian ambang
landas pacu 36 eksisting dan pengembangan sampai jarak mendatar 2500
meter pada ketinggian +50 meter di atas ambang landas pacu 36 eksisting
dan pengembangan
b Bagian kedua dengan kemiringan 0 (nol persen) sampai jarak mendatar
tambahan 1500 meter pada ketinggian +50 meter di atas ambang landas
pacu 36 eksisting dan pengembangan
c Bagian ketiga dengan kemiringan 3 (tiga persen) arah ke atas dan ke luar
sampai jarak mendatar tambahan 1000 meter pada ketinggian +100 meter
di atas ambang landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
d Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2 (dua persen)
arah ke atas dan ke luar sampai jarak mendatar tambahan 2500 meter pada
bagian tepi dengan kemiringan pertama 5 (lima persen) sampai jarak
mendatar tambahan 400 meter kemiringan kedua 25 (dua koma lima
persen) sampai jarak mendatar tambahan 1200 meter serta kemiringan
ketiga 0 (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 900 meter
e Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0 (nol persen) sampai jarak
mendatar tambahan 7500 meter pada ketinggian +150 meter di atas ambang
landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
(4) Batas-batas ketinggian pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
ditentukan oleh kemiringan 2 (dua persen) arah ke atas dan ke luar
dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing
ambang landas pacu sampai dengan ketinggian +50 meter di atas ambang
114
landas pacu 36 eksisting dan pengembangan sepanjang jarak mendatar
3000 meter melalui perpanjangan sumbu landas pacu
(5) Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal
Dalam ditentukan +50 meter di atas ketinggian ambang landas pacu 36
eksisting dan pengembangan
(6) Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal
Luar ditentukan +155 meter di atas ketinggian ambang landas pacu 36
eksisting dan pengembangan
(7) Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
ditentukan oleh kemiringan 5 (lima persen) arah ke atas dan ke luar
dimulai dari tepi luar Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam
pada ketinggian +50 meter sampai memotong Permukaan Horizontal Luar
pada ketinggian +150 meter di atas ambang landas pacu 36
eksisting dan pengembangan
(8) Batas ketinggian pada pertemuan garis batas luar Kawasan di Bawah
Permukaan Kerucut dengan garis batas dalam Kawasan di Bawah
Permukaan Horizontal Luar ditentukan +150 meter di atas ketinggian
ambang landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
(9) Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
ditentukan oleh kemiringan 143 (empat belas koma tiga persen) arah ke
atas dan ke luar dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama
seperti Permukaan Utama serta Permukaan Pendekatan (ancangan)
Pendaratan dan Lepas Landas menerus sampai memotong Permukaan
Horizontal Dalam pada ketinggian +50 meter di atas ketinggian ambang
landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
(10) Batas ketinggian pada Kawasan di sekitar Penempatan Alat Bantu
Navigasi Penerbangan ditentukan sebagai berikut
a Batas ketinggian di sekitar Non Directional Beacon (NDB) ditentukan
oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 3o (tiga derajat) ke atas
dan ke luar dari titik tengah dasar antena dan sampai radius 300 meter
dari antena dilarang ada bangunan dari metal seperti konstruksi rangka
besibaja tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian tersebut
b Batas ketinggian di sekitar alat Doppler Very High Frequency Omni
Directional Range (DVOR)Distance Measuring Equipment (DME)
ditentukan oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 2o (dua
derajat) ke atas dan ke luar dari titik antena pada ketinggian bidang
counterpoins dan pada jarak radial kurang 600 meter dilarang adanya
transmisi tegangan tinggi bangunan dari metal seperti konstruksi
rangka besi baja tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian
tersebut
c Batas ketinggian di sekitar alat Localizer dibatasi oleh bidang yang
dibentuk dengan sudut 1o (satu derajat) dari titik tengah dasar antane
Localizer terhadap bidang horizontal sejauh 600 meter ke arah landas
pacu
d Batas ketinggian di sekitar Glide Path (GP) dibatasi oleh bidang yang
dibentuk dengan sudut 2o (dua derajat) dari titik tengah dasar antena
Glide Path terhadap bidang horizontal sejauh 600 meter ke arah landas
pacu
115
e Batas ketinggian Middle Marker ditentukan oleh kemiringan bidang
kerucut dengan sudut 20o (dua puluh derajat) ke atas dan ke luar dari
titik dasar antena dan sampai pada radius 300 meter dari antena
dilarang adanya bangunan dari metal seperti konstruksi rangka
besibaja tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian tersebut
f Batas ketinggian di sekitar Alat Radar ditentukan oleh kemiringan
bidang kerucut dengan sudut 1o (satu derajat) ke atas dan ke luar dari
titik antena pada ketinggian dasar antena dan dalam radius 500 meter
tidak diperkanankan adanya bangunan dari metal tangki minyak
bangunan dan lain-lain melebihi ketinggian dasar antena
(11) Untuk mendirikan bangunan baru di dalam Kawasan Pendekatan
(ancangan) pendaratan dan Lepas Landas harus memenuhi batas
ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 16 (satu koma enam
persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada
ketinggian masing-masing ambang landas pacu 18 dan landas pacu 36
eksisting dan pengembangan
BAB IV
KRITERIA DAN PENGGUNAAN KAWASAN KEBISINGAN
Pasal 16
(1) Kawasan kebisingan merupakan kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara yang
terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat
mengganggu lingkungan
(2) Tingkat kebisingan kawasan sekitar Bandar Udara diukur dengan peralatan
ukur dan metodologi yang ditetapkan oleh standar nasional dan ditetapkan
berdasarkan satuan WECPNL
Pasal 17
(1) Kawasan kebisingan Tingkat 1 (satu) adalah kawasan yang mempunyai indeks
kebisingan lebih besar atau sama dengan 70 dan lebih kecil 75 rdquo WECPNL lt
75) merupakan kawasan dengan tingkat kebisingan terendah
(2) Kawasan ini merupakan daerah yang mengelilingi landasan dimana tepi luar
bagian utara kawasan ini berjarak maksimum 3516758 meter dari ujung
landasan 18 dan tepi luar bagian selatan berjarak maksimum 3923879 meter
dari ujung landasan 36 serta tepi dalamnya merupakan batas-batas kawasan
kebisingan tingkat 2
(3) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan
untuk berbagai jenis kegiatan danatau bangunan kecuali untuk jenis kegiatan
danatau bangunan sekolah dan rumah sakit
(4) Bangun sekolah dan rumah sakit yang sudah ada harus dilengkapi dengan
pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga
tingkat kebisingan yang terjadi di dalam bangunan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
116
Pasal 18
(1) Kawasan kebisingan Tingkat 2 (dua) adalah kawasan yang mempunyai indeks
kebisingan lebih besar atau sama dengan 75 dan lebih kecil 80 rdquo WECPNL lt
80) memiliki tingkat kebisingan yang lebih tinggi dari kawasan kebisingan
tingkat 1
(2) Kawasan ini merupakan daerah yang mengelilingi landasan dimana tepi luar
bagian utara kawasan ini berjarak maksimum 1671909 meter dari ujung
landasan 18 dan tepi luar bagian selatan berjarak maksimum 1957217 meter
dari ujung landasan 36 serta tepi dalamnya merupakan batas-batas kawasan
kebisingan tingkat 3
(3) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan
untuk berbagai jenis kegiatan danatau bangunan kecuali untuk jenis kegiatan
danatau bangunan sekolah dan rumah sakit dan tempat tinggal
(4) Bangun sekolah rumah sakit dan tempat tinggal yang sudah ada harus
dilengkapi dengan pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang
standar sehingga tingkat kebisingan yang terjadi di dalam bangunan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
Pasal 19
(1) Kawasan Kebisingan Tingkat 3 (tiga) adalah kawasan yang mempunyai indeks
kebisingan lebih besar atau sama dengan 80 (amp31 bull ) merupakan kawasan
dengan tingkat kebisingan tertinggi
(2) Kawasan ini merupakan daerah yang mengelilingi landasan dimana tepi luar
bagian utara kawasan ini berjarak maksimum 595272 meter dari ujung landasan
18 dan tepi luar bagian selatan berjarak maksimum 793351 meter dari ujung
landasan 36 serta garis tengahnya berimpit dengan garis tengah landasan
(3) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan
untuk membangun bangunan dan fasilitas bandar udara yang dilengkapi dengan
pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga
tingkat bising yang terjadi di dalam bangunan seusai dengan peraturan
perundang-undangan
(4) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanah dan ruang udara
pada Kawasan Kebisingan Tingkat 3 dapat dimanfaatkan sebagai jalur hijau
atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang
burung
BAB V
PENGENDALIAN PENGGUNAAN KKOP DAN BKK
Pasal 20
(1) Pengendalian penggunaan KKOP dan BKK diselenggarakan melalui
a Perizinan
117
b Pengawasan
c Penertiban
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Pemerintah Provinsi Pemerintah KabupatenKota setempat dan Penyelenggara
Bandar Udara berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan
(3) Pengendalian teknis penggunaan KKOP dan BKK harus dijabarkan dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan KabupatenKota
Pasal 21
(1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan oleh
BupatiWalikota setempat sesuai peraturan perundang-undangan dengan
memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Perhubungan
dan Penyelenggara Bandar Udara
(2) Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bila ketinggian
bangunan melampaui ambang batas 75 (tujuh puluh lima persen) dari
ketentuan KKOP dan penggunaannya bila dipandang dapat menambah fatalitas
apabila terjadi kecelakaan harus mendapat kajian teknis dari Dinas
Perhubungan dan Penyelenggara Bandar Udara
(3) Hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar
pertimbangan untuk pemberian rekomendasi dari Dinas Perhubungan
(4) Ketentuan mengenai tata cara dan jangka waktu pemberian kajian teknis dan
rekomendasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur
Pasal 22
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilaksanakan
secara terpadu antara Pemerintah Provinsi Pemerintah KabupatenKota setempat
Penyelenggara Bandar Udara Camat Lurah Kepala Desa Perangkat
DesaKelurahan dinas instansi terkait lainnya dan masyarakat di sekitar bandar
udara
Pasal 23
(1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dilakukan
berdasarkan laporan perkembangan pemanfaatan ruang hasil pengawasan
(2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah
KabupatenKota melalui aparat yang diberi wewenang dalam hal penertiban
pelanggaran penggunaan ruang
(3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian
sanksi yang terdiri dari sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
118
BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 24
Hak dan Kewajiban meliputi
a Hak dan kewajiban masyarakat
b Hak dan kewajiban Penyelenggara Bandar Udara
c Hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi
d Hak dan kewajiban Pemerintah KabupatenKota
Pasal 25
Hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a
terdiri dari
a Hak masyarakat meliputi
1 turut serta dalam proses perencanaan tata ruang pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan ruang
2 mengetahui secara terbuka isi ketentuan penggunaan ruang dan
pengendalian penggunaan KKOP dan BKK
3 menikmati manfaat ruang danatau pertambahan nilai ruang sebagai akibat
dari penggunaan ruang
4 hak masyarakat sebagaimana dimaksud angka 1 2 dan 3 tidak termasuk
untuk DLKR Bandar Udara
b Kewajiban masyarakat meliputi
1 berperan serta dalam memelihara keselamatan dan keamanan KKOP serta
BKK
2 berlaku tertib dalam proses perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang
3 mentaati dan melaksanakan ketentuan penggunaan KKOP dan BKK yang
telah ditetapkan
Pasal 26
Hak dan kewajiban Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 huruf b terdiri dari
a Hak Penyelenggara Bandar Udara meliputi
1 berperan serta dalam proses perencanaan pemanfaatan ruang dan
pengendalian penggunaan ruang pada KKOP dan KKB
2 mengetahui secara terbuka isi ketentuan penggunaan ruang KKOP dan
BKK
3 mengajukan keberatan terhadap penggunaan ruang dalam KKOP dan BKK
apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan KKOP dan
BKK
b Kewajiban Penyelenggara Bandar Udara meliputi
119
1 berperan serta dalam mewujudkan dan memelihara keselamatan dan
keamanan KKOP dan BKK
2 berperan serta dan berkontribusi pada proses pembangunan dan
pemeliharaan infrastruktur dasar yang ada di DLKR Bandar Udara
3 berperan serta dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada
KKOP dan BKK
4 ikut serta dalam proses penataan ruang berkaitan dengan KKOP dan BKK
5 turut serta melakukan kajian teknis pemanfaatan ruang KKOP dan BKK dari
Pemerintah KabupatenKota
6 mentaati ketentuan penggunaan KKOP dan BKK
Pasal 27
Hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
huruf c terdiri dari
a Hak Pemerintah Provinsi meliputi
1 berperan serta dalam proses penataan ruang pada KKOP dan BKK yang
dilaksanakan oleh Pemerintah KabupatenKota
2 mendapatkan manfaat atas keberadaan Bandar Udara berdasarkan peraturan
perundang-undangan
3 mengajukan keberatan terhadap pemanfatan ruang yang dilaksanakan oleh
pemerintah KabupatenKota apabila bertentangan dengan ketentuan KKOP
dan BKK
b Kewajiban Pemerintah Provinsi meliputi
1 berperanserta dalam mewujudkan dan memelihara kualitas KKOP dan
BKK
2 ikutserta dalam proses penataan ruang berkaitan dengan KKOP dan BKK
3 mentaati ketentuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang
KKOP dan BKK
4 melaksanakan pengawasan penggunaan ruang pada KKOP dan BKK sesuai
dengan mekanisme yang berlaku
5 memberikan kajian teknis dan rekomendasi pemanfaatan ruang KKOP dan
BKK dari Pemerintah KabupatenKota
Pasal 28
Hak dan kewajiban Pemerintah KabupatenKota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 huruf d terdiri dari
a Hak Pemerintah KabupatenKota meliputi
1 menetapkan jenis penggunaan lahan maupun pemanfaatan ruang pada
KKOP dan BKK
2 melaksanakan pengawasan evaluasi dan penertiban pemanfaatan ruang
pada KKOP dan BKK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
3 mendapatkan manfaat atas keberadaan Bandar Udara berdasarkan peraturan
perundang-undangan
120
4 memfasilitasi dan menyelesaikan setiap konflik pelaksanaan dan
pemanfaatan ruang KKOP dan BKK sesuai dengan kewenangan yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan
b Kewajiban Pemerintah KabupatenKota meliputi
1 menyusun rencana yang lebih rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (3)
2 berperan serta dalam mewujudkan dan memelihara kualitas KKOP dan
BKK
3 mentaati ketentuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang
KKOP dan BKK yang telah ditetapkan
4 melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang pada KKOP dan BKK
5 menyampaikan pemberitahuan pemberian izin yang berada pada KKOP dan
BKK kepada Pemerintah Provinsi dan mengajukan permohonan kajian
teknis terhadap usul pendirian bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21
Pasal 29
(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat Penyelenggara Bandar Udara Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah KabupatenKota dalam penataan ruang dilaksanakan
dengan mematuhi dan menerapkan kriteria kaidah baku mutu dan
aturanaturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundangundangan
(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara
turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor
keselamatan penerbangan keselamatan masyarakat daya dukung lingkungan
estetika lingkungan lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat
menjamin pemanfaatan ruang yang serasi selaras dan seimbang
BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
(1) Apabila terdapat pelanggaran dalam pendirian danatau penggunaan bangunan
sebagaimana dimaksud daslam Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 12 Pasal 14
Pasal 15 Pasal 17 Ayat (3) Pasal 18 Ayat (3) dan Pasal 19 Ayat (3) dan Ayat
(4) maka Gubernur dapat meminta Pemerintah KabupatenKota yang
mengeluarkan izin untuk memberikan sanksi administratif berupa pencabutan
izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan serta perizinan
lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha yang bersangkutan
(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didahului dengan
pemberitahuan pertama kedua dan ketiga dan apabila tidak diindahkan maka
dapat diberikan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
121
BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 31
(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana
penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi
(2) Selain Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud Ayat (1) Penyidik Pegawai
Negeri Sipil pada Satuan Pamong Praja Provinsi diberikan kewewenangan
untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
(3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat Penyidik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang sebagai berikut
a Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang kejadian tindak
pidana
b Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan
c Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka
d Melakukan penyitaan benda danatau surat
e Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
f Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi
g Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan
pemeriksaan perkara
h Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 32
(1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 8 ayat
(3) Pasal 9 ayat (4) Pasal 10 ayat (3) Pasal 12 ayat (3) Pasal 14 ayat (3) Pasal
15 Pasal 17 Ayat (3) Pasal 18 Ayat (3) dan Pasal 19 Ayat (3) dan Ayat (3)
diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling
banyak Rp 5000000000 (lima puluh juta rupiah)
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
122
(3) Tidak pidana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33
Ketentuan penggunaan ruang KKOP dan BKK ini digunakan sebagai pedoman
bagi
a perumusan kebijakan pokok penggunaan ruang di wilayah KabupatenKota
sekitar Bandar Udara secara adil dan merata
b mewujudkan keterpaduan keterkaitan penataan ruang pada KKOP dan BKK
c rekomendasi kepada pemerintah dalam menetapkan penggunaan lahan sekitar
KKOP dan BKK
d acuan penataan ruang wilayah KabupatenKota
e peta lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004
tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru termasuk juga apabila terjadi perubahan
menjadi pedoman dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini
Pasal 34
(1) Terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara
maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau badan usaha atau
yang telah ada secara alami dalam KKOP sebelum diterbitkannya Peraturan
Daerah ini tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi
penerbangan terpenuhi
(2) Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada dalam BKK tingkat 1 dan
tingkat 2 dilengkapi dengan pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur
yang standar sehingga tingkat kebisingan yang terjadi di dalam bangunan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
(3) Terhadap bangunan-bangunan yang penggunaannya dapat membahayakan atau
dapat menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3) Pasal 9 Ayat (4) Pasal 10 Ayat (3) Pasal 12
Ayat (3) Pasal 14 Ayat (3) dan Pasal 15 harus dilakukan pengalihan yang akan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35
(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua rencana tata
ruang wilayah daerah dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini
123
(2) Ketentuan-ketentuan teknis operasional yang berkaitan langsung dengan KKOP
dan BKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau
Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 2013
GUBERNUR RIAU
ttd
H M RUSLI ZAINAL SE MP
Diundangkan di Pekanbaru
Tanggal 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU
Drs WAN SYAMSIRYUS
LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR
124
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI
PENERBANGAN DAN BATAS-BATAS KAWASAN KEBISINGAN
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
1 PENJELASAN UMUM
Transportasi udara mempunyai peranan yang penting dalam mendukung
pembangunan sektor ekonomi dan pariwisata Penyelenggaraan transportasi udara
yang selamat aman lancar dan efisien perlu ditunjang oleh sub sistem airline
dengan berbagai aspeknya sub sistem bandar udara dengan berbagai sarana dan
prasarananya dan sub sistem keselamatan penerbangan dengan pengelolaan ruang
udara yang bebas dari segala gangguan dan ditunjang oleh sumber daya manusia
yang berkualitas sesuai dengan standar internasional
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sebagai salah satu sub sistem
transportasi udara harus dapat menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan
di sekitar bandar udara Oleh karena itu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru harus memenuhi persyaratan teknis yang telah menjadi standar
internasional Salah satu persyaratan teknis dimaksud adalah kawasan di sekitar
bandar udara harus bebas dari penghalang (obstacle) tetap maupun bergerak
Untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan dan keselamatan masyarakat
khususnya yang tinggal dan atau beraktivitas di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru telah ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM
60 Tahun 2004 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Pengoperasian bandar udara di sisi lain memberikan dampak kebisingan bagi
masyarakat yang berada di sekitar bandar udara Karena itu dalam rangka
keselamatan masyarakat terhadap bahaya suara mesin pesawat yang dapat
mengganggu pendengaran maka ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
KM 17 Tahun 2005 tentang Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sehingga masyarakat mengetahui
daerah-daerah mana yang mempunyai tingkat gangguan terkecil dan terbesar akibat
operasi pesawat udara pada siang dan malam hari dan diharapkan dapat
menghindarinya atau melakukan pengamanan terhadap bahaya tersebut
Untuk mencapai tujuan keselamatan dan keamanan penerbangan serta perlindungan
masyarakat di sekitar bandar udara tersebut di atas perlu pengaturan dalam rangka
pengendalian terhadap benda-benda tumbuh pendirian bangunan dan berbagai
aktivitas yang menggunakan ruang udara dengan suatu Peraturan Daerah (Perda)
2 PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
125
Pasal 1 Cukup
jelas
Pasal 2 Cukup
jelas
Pasal 3 Cukup
jelas
Pasal 4 Cukup
jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Fasilitas pokok bandar udara meliputi
a fasilitas sisi udara (airside facility) antara lain
1) landasan pacu
2) penghubung landasan pacu (taxiway)
3) tempat parkir pesawat udara (apron)
4) runway strip
5) fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam
kebakaran (PKP ndash PK) 6) marka dan rambu
b fasilitas sisi darat (landsite facility) antara lain
1) bangunan terminal penumpang
2) bangunan terminal kargo
3) bangunan operasi
4) menara pengawas lalu lintas udara (ATC tower)
5) bangunan VIP
6) bangunan meteorologi 7) bangunan SAR
8) jalan masuk (acces road)
9) depo pengisian bahan bakar pesawat udara 10) bangunan administrasiperkantoran 11) marka dan
rambu
c fasilitas navigasi penerbangan antara lain
1) Non Directional Beacon (NDB)
2) Doppler VHF Omni Range (DVOR)
3) Distance Measuring Equipment (DME)
4) Runway Visual Range (RVR)
5) Instrument Landing System (ILS)
6) Radio Detection and Ranging (RADAR)
7) Very High Frequency ndash Direction Finder (VHF-DF)
8) Differential Global Positioning System (DGPS)
9) Automatic Dependent Surveillance (ADS)
126
10) Satelite Navigation System
11) Aerodrome Surface Detection Equipment 12) Very High Frequency
Omnidirectional Range
d fasilitas alat bantu pendaratan visual antara lain
1) marka dan rambu
2) runway lighting
3) taxiway lighting
4) threshold lighting
5) runway end lighting
6) apron lighting
7) Precision Approach Path Indicator (PAPI)Visual Approach Slope
Indicator (VASI)
8) Rotating beacon
9) Apron area floodapron flood light
10) Approach Lighting System
11) Indicator and Signalling Device
12) Circling Guidance Light
13) Sequence Flashing Light
14) Runway Lead in Lighting System
15) Runway Guard Light 16) Road Holding Position Light 17) Aircraft
Docking Guidance System
e fasilitas komunikasi penerbangan antara lain
1) komunikasi antar stasiun penerbangan (Aeronautical Fixed
ServiceAFS)
a) Very High Frequency (VHF) Air Ground Communication
b) Automatic Message Switching Center (AMSC)
c) Aeronautical Fixed Telecommunication Network
(TELEXAFTN)
d) High Frequency ndash Single Side Band (HFndashSSB)
e) Direct Speech
f) Teleprinter
2) peralatan komunikasi lalu lintas penerbangan (Aeronautical Mobile
ServiceAMS )
a) High Frequency Air Ground Communication
b) Very High Frequency Air Ground Communication
c) Voice Switching Communication System
d) Controller Pilot Data Link Communication
e) Very High Frequency Digital Link
f) Integrated Remote Control and Monitoring System
g) Aerodrome Terminal Information System
3) tranmisi
a) radio link
b) VSAT
Fasilitas penunjang bandar udara yang meliputi antara lain a
penginapanhotel
127
b penyediaan toko dan restoran
c fasilitas penempatan kendaraan bermotor
d fasilitas perawatan pada umumnya (antara lain perawatan
gedungperkantoran peralatan operasional)
e fasilitas pergudangan
f fasilitas perbengkelan pesawat udara
g fasilitas hanggar
h fasilitas pengelolaan limbah
i fasilitas lainnya yang menunjang secara langsung atau tidak langsung
kegiatan bandar udara
Pasal 6 Cukup
jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Batas-batas KKOP ditentukan berdasarkan persyaratan permukaan batas
penghalang untuk landas pacu dengan Pendekatan Presisi Kategori I
Nomor kode 4 sesuai Annex 14 ICAO Konvensi Chicago Tahun 1944
dan dinyatakan dalam Sistem Koordinat Bandar Udara yang posisinya
ditentukan terhadap titik-titik referensi sebagai berikut
a Titik referensi bandar udara terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 27ͳ͵Ͳᦢ LU
101deg ʹᦡ 36ͷͷͲᦢ BT
b Titik referensi sistem koordinat bandar udara (perpotongan sumbu
X dan sumbu Y) terletak pada ujung landas pacu 18 Eksisting dan
Pengembangan dengan koordinat geografis
00deg ʹᦡ 05ͺʹᦢ LU
101deg ʹᦡ 39ͳᦢ BT atau koordinat bandar
udara X = + 20000 m
Y = + 20000 m
sumbu X berimpit dengan sumbu landas pacu dengan arah ž ފ މ
geografis sumbu Y melalui ujung landas pacu 18 eksisting dan
Pengembangan dan tegak lurus pada sumbu X
Ayat 2
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan Pendekatan (ancangan) Pendaratan dan Lepas
Landas sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1B
Ayat (2)
128
Cukup Jelas
Ayat (3) Huruf c
Yang dimaksud dengan peternakan adalah peternakan unggas seperti burung
walut burung dara dan sejenisnya yang dapat mengganggu penerbangan
Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1C
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf b
Yang dimaksud dengan peternakan danatau habitat hunian burung adalah
peternakan burung walet burung dara dan sejenisnya yang dapat mengganggu
penerbangan
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam
sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1D
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan peternakan adalah peternakan unggas seperti burung
walut burung dara dan sejenisnya yang dapat mengganggu penerbangan
Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar
sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1E
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut sebagaimana
terdapat dalam Lampiran 1F
129
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan peternakan adalah peternakan unggas seperti burung walut
burung dara dan sejenisnya yang dapat mengganggu penerbangan
Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan di Bawah Permukaan Transisi sebagaimana
terdapat dalam Lampiran 1G
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan di sekitar Alat Bantu Navigasi Penerbangan
adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1H
Alat Bantu Navigasi Penerbangan yang tersedia dalam penyelenggaraan
operasi penerbangan di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri
dari
a Non Directional Beacon (NDB)
b Doppler Very High Frequency Omni Range (DVOR)Distance Measuring
Equipment (DME)
c Instrument Landing System (ILS) yang terdiri dari Localizer Glide Path
Outer Marker dan Middle Marker
d Radar
e Approach Lighting System
Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan tersebut ditentukan sebagai
berikut
a Non Directional Beacon (NDB) terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 59͵ᦢ LU
101deg ʹᦡ 11ͶͲᦢ BT
b Doppler Very High Omni Range (VOR)Distance Measuring Equipment
(DME) terletak pada koordinat geografis
00deg ʹͷᦡ 32ͳʹᦢ LU
101deg ʹᦡ 29͵ͺᦢ BT
c Instrument Landing System (ILS)
1) Localizer terletak pada koordinat geografis
00deg ʹͺᦡ 20ͳͳᦢ LU
130
101deg ʹᦡ 41ʹ͵ᦢ BT dengan ukuran
nominal 600 m x 220 m
2) Glide Path terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 15ͳͶᦢ LU
101deg ʹᦡ 42ͻᦢ BT dengan ukuran
nominal 600 m x 200 m
3) Middle Marker terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 28Ͷᦢ LU
101deg ʹᦡ 38Ͷʹᦢ BT dengan ukuran
nominal 10 m x 10 m
(2) Radar terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 48ʹͳᦢ LU
101deg ʹᦡ 48͵ͺᦢ BT dengan ukuran
nominal 100 m x 100 m
(3) Approach Lighting System dengan ukuran nominal lokasi 1000 m x 60 m
dengan persyaratan lahan di sebelah kanan dan kiri Approach Light sebesar
120 m dari as landas pacu harus rata serta bebas benda tumbuh
Pasal 15 Cukup
jelas
Pasal 16 Cukup
jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kawasan kebisingan Tingkat 1 sebagaimana terdapat
dalam Lampiran IIA
Ayat (2) Cukup
jelas
Ayat (3) Cukup
jelas
Ayat (4) Cukup
jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kawasan kebisingan Tingkat 2 sebagaimana terdapat
dalam Lampiran IIB
131
Ayat (2) Cukup
jelas
Ayat (3) Cukup
jelas
Ayat (4) Cukup
jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kawasan kebisingan Tingkat 3 sebagaimana terdapat
dalam Lampiran IIC
Ayat (2) Cukup
jelas
Ayat (3) Cukup
jelas
Ayat (4) Cukup
jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Kajian teknis antara lain menyangkut batas-batas ketinggian bangunan
penggunaan bangunan dan benda tumbuh pada KKOP
Ayat (3) Cukup
jelas
Ayat (4) Cukup
jelas
Pasal 22
- Peran serta masyarakat antara lain melaporkan kepada aparat berwenang
apabila menjumpai pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini
- Yang dimaksud instansi teknis terkait lainnya adalah instansi yang terkait
dalam pengawasan dan pengendalian KKOP dan BKK baik di jajaran
132
Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan KabupatenKota termasuk juga
instansi vertikal
Pasal 23 Cukup
jelas
Pasal 24 Cukup
jelas
Pasal 25 Cukup
jelas
Pasal 26 Cukup
jelas
Pasal 27 Cukup
jelas
Pasal 28 Cukup
jelas
Pasal 29 Cukup
jelas
Pasal 30 Cukup
jelas
Pasal 31 Cukup
jelas
Pasal 32 Cukup
jelas
Pasal 33 Cukup
jelas
Pasal 34 Cukup
jelas
Pasal 35 Cukup
jelas
Pasal 36 Cukup
jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN NOMOR
LAMPIRAN IA PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
KOORDINAT BATAS KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP)
DI SEKITAR BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 A11 19940 20334 Ϭ϶ϮϴΖϭϳϰϳϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϮϬϰϬΗ
2 A12 19940 ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϴΖϭϳϵϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϲϯϵϲΗ
3 A13 4940 ϭϳϲϬϬ Ϭ϶ϯϲΖϯϳϵϲϱΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϯϳϴϱϳΗ
4 A14 4940 ϮϮϱϴϰ Ϭ϶ϯϲΖϮϯϮϮϲΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϭϴϴϵϱΗ
ϱ ϭϱ ϭϲϵϰϬ ϮϬϳϴϰ Ϭ϶ϮϵΖϱϰϲϮϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϵϰϬϭΗ
ϲ ϭϲ ϭϲϵϰϬ 19400 Ϭ϶ϮϵΖϱϱϵϴϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϰϲϲϱΗ
ϳ A21R 22210 20334 Ϭ϶ϮϳΖϬϯϲϯϳΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϵϴϴϮΗ
ϴ A22R ϯϳϮϭϬ ϮϮϱϴϰ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϲϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϮϲϱϱΗ
9 ϮϱZ ϮϱϮϭϬ ϮϬϳϴϰ Ϭ϶ϮϱΖϮϱϲϱϰΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϭϱϴϯΗ
10 Ϯϳ 22210 ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϳΖϬϯϴϯϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϵϯϰΗ
11 A21L ϮϮϱϲϬ ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϰϰϱΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϲϬϳΗ
12 A22L ϯϳϱϲϬ 22400 Ϭ϶ϭϴΖϰϮϰϬϱΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϮϮϬϬΗ
13 A23L ϯϳϱϲϬ ϭϳϲϬϬ Ϭ϶ϭϴΖϰϲϵϲϰΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϬϳϭϭϰΗ
14 A24L ϮϮϱϲϬ ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϳϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϯϵϭϬΗ
ϭϱ Ϯϱgt ϮϱϱϲϬ ϮϬϲϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϭϰϰϮϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϱϯϬϵΗ
ϭϲ Ϯϲgt ϮϱϱϲϬ 19400 Ϭ϶ϮϱΖϭϱϱϴϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϲϱϱϰΗ
ϭϳ Ϯϴgt ϮϱϮϭϬ ϮϬϱϰϴ Ϭ϶ϮϱΖϮϱϴϱϮΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϯϵϴϳΗ
ϭϴ A29L ϯϳϮϭϬ ϮϮϯϰϴ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϬϴϰϱΗ
19 B11 ϭϳϵϱϬ ϮϬϮϲϲ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϮϵϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϭϳϬϴΗ
20 B12R ϮϰϳϭϬ ϮϬϳϬϴ Ϭ϶ϮϱΖϰϭϵϵϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϵϲϭϳΗ
21 B21 ϭϳϵϱϬ ϭϵϱϱϮ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϵϱϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϴϲϮϵΗ
22 B22L ϮϱϬϲϬ ϭϵϰϳϱ Ϭ϶ϮϱΖϯϭϳϱϮΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϵϰϯϱΗ
23 C11 ϭϲϬϬϵ 20924 Ϭ϶ϯϬΖϮϰϳϵϮΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϴϭϬΗ
24 C12 19940 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϯϴϭϰΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϲϰϭϵΗ
Ϯϱ C13 22210 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϵϵϴϮΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϰϮϲϬΗ
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
Ϯϲ C14 24244 ϮϯϲϮϴ Ϭ϶ϮϱΖϱϰϯϱϳΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϯϰϯϵϮΗ
Ϯϳ ϭϱ Ϯϲϰϰϭ ϮϬϵϲϵ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϰϯϯΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϲϰϭϵΗ
Ϯϴ C21 ϭϲϬϬϵ ϭϵϮϲϬ Ϭ϶ϯϬΖϮϲϯϳϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϭϬϮϰΗ
29 C22 Ϯϲϰϵϭ ϭϵϲϮϬ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϬϴϴΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϮϳϴϯΗ
30 C23 ϮϮϱϲϬ ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϲϯϲϮΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϮϵϱϮϴΗ
134
31 C24 19940 ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϴΖϮϭϱϴϳΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϯϭϵϴϭΗ
32 D11 14030 21220 Ϭ϶ϯϭΖϮϴϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϮϲϮϰϱΗ
33 D12 19940 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϭϵϯϲΗ ϭϬϳ϶ϯϬΖϬϭϬϯϭΗ
34 D13 22210 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϴϭϬϲΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϱϴϵϬϰΗ
ϯϱ D14 Ϯϱϭϳϱ ϮϱϰϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϮϮϰϭϳΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϯϬϳϴϱΗ
ϯϲ ϭϱ ϮϴϰϮϱ ϮϭϮϲϲ Ϭ϶ϮϯΖϰϬϲϭϬΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϭϱϳΗ
ϯϳ D21 14030 ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϯϭΖϯϭϬϬϯΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϯϯϮϯΗ
ϯϴ D22 ϮϴϰϳϬ ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϮϯΖϰϭϯϭϱΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϮϵϳϭϳΗ
39 D23 ϮϮϱϲϬ 14000 Ϭ϶ϮϲΖϱϴϮϳϭΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϰϵϭϮΗ
40 D24 19940 14000 Ϭ϶ϮϴΖϮϯϰϵϳΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϳϯϲϰΗ
41 E11 ϱϭϮϵ ϮϮϱϱϲ Ϭ϶ϯϲΖϭϳϭϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϭϳϴϮϲΗ
42 E12 19940 ϯϱϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϬϯϯϳϬΗ ϭϬϳ϶ϯϰΖϱϭϳϵϭΗ
43 E13 22210 ϯϱϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϰϵϱϰϰΗ ϭϬϳ϶ϯϰΖϰϵϲϲϰΗ
44 E14 Ϯϵϯϲϰ ϯϯϯϲϴ Ϭ϶ϮϮΖϱϴϲϭϲΗ ϭϬϳ϶ϯϯΖϰϰϮϯϳΗ
ϰϱ ϭϱ ϯϳϯϳϭ ϮϮϯϳϮ Ϭ϶ϭϴΖϰϴϱϴϳΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϭϰϱϴΗ
ϰϲ E21 ϱϭϮϵ ϭϳϲϮϴ Ϭ϶ϯϲΖϮϭϴϬϮΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϯϴϱϵϴΗ
ϰϳ E22 ϯϳϯϳϭ ϭϳϲϮϴ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϬϴϭΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϬϴϭϴϮΗ
ϰϴ E23 19940 ϱϬϬϬ Ϭ϶ϮϴΖϯϮϬϮϱΗ ϭϬϳ϶ϭϴΖϯϲϱϲϯΗ
49 E24 ϮϮϱϲϬ ϱϬϬϬ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϬϰϵΗ ϭϬϳ϶ϭϴΖϯϰϬϳϵΗ
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
ϭϯϱ
LAMPIRAN IB
KAWASAN PENDEKATAN PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 A11 19940 20334 Ϭ϶ϮϴΖϭϳϰϳϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϮϬϰϬΗ
2 A12 19940 ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϴΖϭϳϵϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϲϯϵϲΗ
3 A13 4940 ϭϳϲϬϬ Ϭ϶ϯϲΖϯϳϵϲϱΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϯϳϴϱϳΗ
4 A14 4940 ϮϮϱϴϰ Ϭ϶ϯϲΖϮϯϮϮϲΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϭϴϴϵϱΗ
ϱ A21R 22210 20334 Ϭ϶ϮϳΖϬϯϲϯϳΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϵϴϴϮΗ
ϲ A22R ϯϳϮϭϬ ϮϮϱϴϰ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϲϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϮϲϱϱΗ
ϳ A29L ϯϳϮϭϬ ϮϮϯϰϴ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϬϴϰϱΗ
ϴ A22L ϯϳϱϲϬ 22400 Ϭ϶ϭϴΖϰϮϰϬϱΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϮϮϬϬΗ
9 A23L ϯϳϱϲϬ ϭϳϲϬϬ Ϭ϶ϭϴΖϰϲϵϲϰΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϬϳϭϭϰΗ
10 A24L ϮϮϱϲϬ ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϳϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϯϵϭϬΗ
11 A21L ϮϮϱϲϬ ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϰϰϱΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϲϬϳΗ
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
12 Ϯϳ 22210 ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϳΖϬϯϴϯϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϵϯϰΗ
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
ϭϯϲ
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
LAMPIRAN IC
KAWASAN KEMUNGKINAN BAHAYA KECELAKAAN
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 A11 19940 20334 Ϭ϶ϮϴΖϭϳϰϳϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϮϬϰϬΗ
2 A12 19940 ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϴΖϭϳϵϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϲϯϵϲΗ
3 ϭϲ ϭϲϵϰϬ 19400 Ϭ϶ϮϵΖϱϱϵϴϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϰϲϲϱΗ
4 ϭϱ ϭϲϵϰϬ ϮϬϳϴϰ Ϭ϶ϮϵΖϱϰϲϮϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϵϰϬϭΗ
ϱ A21R 22210 20334 Ϭ϶ϮϳΖϬϯϲϯϳΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϵϴϴϮΗ
ϲ ϮϱZ ϮϱϮϭϬ ϮϬϳϴϰ Ϭ϶ϮϱΖϮϱϲϱϰΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϭϱϴϯΗ
ϳ Ϯϴgt ϮϱϮϭϬ ϮϬϱϰϴ Ϭ϶ϮϱΖϮϱϴϱϮΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖ ϱϯϵϴϳΗ
ϴ Ϯϱgt ϮϱϱϲϬ ϮϬϲϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϭϰϰϮϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϱϯϬϵΗ
9 Ϯϲgt ϮϱϱϲϬ 19400 Ϭ϶ϮϱΖϭϱϱϴϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϲϱϱϰΗ
10 A24L ϮϮϱϲϬ ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϳϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϯϵϭϬΗ
11 A21L ϮϮϱϲϬ ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϰϰϱΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϲϬϳΗ
12 Ϯϳ 22210 ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϳΖϬϯϴϯϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϵϯϰΗ
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
ϭϯϳ
LAMPIRAN ID
KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN HORIZONTAL DALAM
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 B11 ϭϳϵϱϬ ϮϬϮϲϲ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϮϵϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϭϳϬϴΗ
2 C11 ϭϲϬϬϵ 20924 Ϭ϶ϯϬΖϮϰϳϵϮΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϴϭϬΗ
3 C12 19940 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϯϴϭϰΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϲϰϭϵΗ
4 C13 22210 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϵϵϴϮΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϰϮϲϬΗ
ϱ C14 24244 ϮϯϲϮϴ Ϭ϶ϮϱΖϱϰϯϱϳΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϯϰϯϵϮΗ
ϲ ϭϱ Ϯϲϰϰϭ ϮϬϵϲϵ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϰϯϯΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϲϰϭϵΗ
ϳ B12R ϮϰϳϭϬ ϮϬϳϬϴ Ϭ϶ϮϱΖϰϭϵϵϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϵϲϭϳΗ
ϴ B21 ϭϳϵϱϬ ϭϵϱϱϮ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϵϱϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϴϲϮϵΗ
9 B22L ϮϱϬϲϬ ϭϵϰϳϱ Ϭ϶ϮϱΖϯϭϳϱϮΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϵϰϯϱΗ
10 C22 Ϯϲϰϵϭ ϭϵϲϮϬ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϬϴϴΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϮϳϴϯΗ
11 C23 ϮϮϱϲϬ ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϲϯϲϮΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϮϵϱϮϴΗ
12 C24 19940 ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϴΖϮϭϱϴϳΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϯϭϵϴϭΗ
13 C21 ϭϲϬϬϵ ϭϵϮϲϬ Ϭ϶ϯϬΖϮϲϯϳϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϭϬϮϰΗ
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
139
ϭϯϴ
LAMPIRAN IE
KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN HORIZONTAL LUAR
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 D11 14030 21220 Ϭ϶ϯϭΖϮϴϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϮϲϮϰϱΗ
2 D12 19940 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϭϵϯϲΗ ϭϬϳ϶ϯϬΖϬϭϬϯϭΗ
3 D13 22210 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϴϭϬϲΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϱϴϵϬϰΗ
4 D14 Ϯϱϭϳϱ ϮϱϰϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϮϮϰϭϳΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϯϬϳϴϱΗ
ϱ ϭϱ ϮϴϰϮϱ ϮϭϮϲϲ Ϭ϶ϮϯΖϰϬϲϭϬΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϭϱϳΗ
ϲ A22R ϯϳϮϭϬ ϮϮϱϴϰ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϲϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϮϲϱϱΗ
ϳ A29L ϯϳϮϭϬ ϮϮϯϰϴ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϬϴϰϱΗ
ϴ ϭϱ ϯϳϯϳϭ ϮϮϯϳϮ Ϭ϶ϭϴΖϰϴϱϴϳΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϭϰϱϴΗ
9 E14 Ϯϵϯϲϰ ϯϯϯϲϴ Ϭ϶ϮϮΖϱϴϲϭϲΗ ϭϬϳ϶ϯϯΖϰϰϮϯϳΗ
10 E13 22210 ϯϱϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϰϵϱϰϰΗ ϭϬϳ϶ ϯϰΖϰϵϲϲϰΗ
11 E12 19940 ϯϱϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϬϯϯϳϬΗ ϭϬϳ϶ϯϰΖϱϭϳϵϭΗ
12 E11 ϱϭϮϵ ϮϮϱϱϲ Ϭ϶ϯϲΖϭϳϭϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϭϳϴϮϲΗ
13 D21 14030 ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϯϭΖϯϭϬϬϯΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϯϯϮϯΗ
14 D24 19940 14000 Ϭ϶ϮϴΖϮϯϰϵϳΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϳϯϲϰΗ
ϭϱ D23 ϮϮϱϲϬ 14000 Ϭ϶ϮϲΖϱϴϮϳϭΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϰϵϭϮΗ
ϭϲ D22 ϮϴϰϳϬ ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϮϯΖϰϭϯϭϱΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϮϵϳϭϳΗ
ϭϳ E22 ϯϳϯϳϭ ϭϳϲϮϴ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϬϴϭΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϬϴϭϴϮΗ
ϭϴ E23 19940 ϱϬϬϬ Ϭ϶ϮϴΖϯϮϬϮϱΗ ϭϬϳ϶ϭϴΖϯϲϱϲϯΗ
19 E24 ϮϮϱϲϬ ϱϬϬϬ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϬϰϵΗ ϭϬϳ϶ϭϴΖϯϰϬϳϵΗ
20 E21 ϱϭϮϵ ϭϳϲϮϴ Ϭ϶ϯϲΖϮϭϴϬϮΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϯϴϱϵϴΗ
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
141
LAMPIRAN IF
KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN KERUCUT
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 C11 ϭϲϬϬϵ 20924 Ϭ϶ϯϬΖϮϰϳϵϮΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϴϭϬΗ
2 D11 14030 21220 Ϭ϶ϯϭΖϮϴϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϮϲϮϰϱΗ
3 D12 19940 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϭϵϯϲΗ ϭϬϳ϶ϯϬΖϬϭϬϯϭΗ
4 D13 22210 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϴϭϬϲΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϱϴϵϬϰΗ
ϱ D14 Ϯϱϭϳϱ ϮϱϰϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϮϮϰϭϳΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϯϬϳϴϱΗ
ϲ ϭϱ ϮϴϰϮϱ ϮϭϮϲϲ Ϭ϶ϮϯΖϰϬϲϭϬΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϭϱϳΗ
ϳ ϭϱ Ϯϲϰϰϭ ϮϬϵϲϵ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϰϯϯΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϲϰϭϵΗ
ϴ C14 24244 ϮϯϲϮϴ Ϭ϶ϮϱΖϱϰϯϱϳΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϯϰϯϵϮΗ
9 C13 22210 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϵϵϴϮΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϰϮϲϬΗ
10 C12 19940 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϯϴϭϰΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϲϰϭϵΗ
11 C21 ϭϲϬϬϵ ϭϵϮϲϬ Ϭ϶ϯϬΖϮϲϯϳϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϭϬϮϰΗ
12 C24 19940 ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϴΖϮϭϱϴϳΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϯϭϵϴϭΗ
13 C23 ϮϮϱϲϬ ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϲϯϲϮΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϮϵϱϮϴΗ
14 C22 Ϯϲϰϵϭ ϭϵϲϮϬ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϬϴϴΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϮϳϴϯΗ
ϭϱ D22 ϮϴϰϳϬ ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϮϯΖϰϭϯϭϱΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϮϵϳϭϳΗ
ϭϲ D23 ϮϮϱϲϬ 14000 Ϭ϶ϮϲΖϱϴϮϳϭΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϰϵϭϮΗ
ϭϳ D24 19940 14000 Ϭ϶ϮϴΖϮϯϰϵϳΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϳϯϲϰΗ
ϭϴ D21 14030 ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϯϭΖϯϭϬϬϯΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϯϯϮϯΗ
GUBERNUR RIAU
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
BATAS-BATAS
142
HM RUSLI ZAINAL SE MP
LAMPIRAN IG
KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN TRANSISI
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 A11 19940 20334 Ϭ϶ϮϴΖϭϳϰϳϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϮϬϰϬΗ
2 B11 ϭϳϵϱϬ ϮϬϮϲϲ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϮϵϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϭϳϬϴΗ
3 B12R ϮϰϳϭϬ ϮϬϳϬϴ Ϭ϶ϮϱΖϰϭϵϵϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϵϲϭϳΗ
4 A21R 22210 20334 Ϭ϶ϮϳΖϬϯϲϯϳΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϵϴϴϮΗ
ϱ A12 19940 ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϴΖ ϭϳϵϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϲϯϵϲΗ
ϲ A24L ϮϮϱϲϬ ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϳϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϯϵϭϬΗ
ϳ B22L ϮϱϬϲϬ ϭϵϰϳϱ Ϭ϶ϮϱΖϯϭϳϱϮΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϵϰϯϱΗ
ϴ B21 ϭϳϵϱϬ ϭϵϱϱϮ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϵϱϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϴϲϮϵΗ
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
143
LAMPIRAN II-A
KAWASAN KEBISINGAN TINGKAT 1
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
No TITIK
KOORDINAT
BANDAR UDARA
KOORDINAT GEOGRAFIS WGS 84
LU BT
X Y ϶Ϳ ΗͿ ΖͿ ϶Ϳ ( Ϳ ΖͿ
1 A 1 16483 20000 0 30 10226 107 26 44485
2 A 2 17295 20137 0 29 43704 107 26 48160
3 A 3 18039 20234 0 29 19428 107 26 50576
4 A 4 18536 20434 0 29 3058 107 26 56582
5 A 5 19297 20645 0 28 38130 107 27 2682
6 A 6 19560 20759 0 28 29440 107 27 6138
7 A 7 20078 20078 0 28 12551 107 27 6584
8 A 8 21245 20542 0 27 34840 107 26 57521
9 A 9 22348 20799 0 26 58718 107 27 4781
10 A 10 23634 20594 0 26 17069 107 26 56945
11 A 11 24229 20411 0 25 57905 107 26 50474
12 A 12 26425 20000 0 24 46874 107 26 35131
13 A 13 24092 19560 0 26 3186 107 26 23098
14 A 14 23611 19395 0 26 18969 107 26 18222
15 A 15 22919 19246 0 26 41619 107 26 14060
16 A 16 22320 19212 0 27 1143 107 26 13517
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
BATAS-BATAS
144
17 A 17 21222 19457 0 27 36610 107 26 22482
18 A 18 20055 19200 0 28 14815 107 26 15287
19 A 19 19600 19235 0 28 29588 107 26 16844
20 A 20 19188 19395 0 28 42830 107 26 22376
21 A 21 18513 19554 0 29 4630 107 26 28170
22 A 22 18061 19754 0 29 19141 107 26 35060
23 A 23 17255 19863 0 29 45269 107 26 39336
24 A 1 16483 20000 0 30 10226 107 26 44485
25 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750
26 B 2 19105 20187 0 28 44773 107 26 48074
27 B 3 19359 20232 0 28 36475 107 26 49299
28 B 4 19712 20449 0 28 24790 107 26 55954
29 B 5 20083 20504 0 28 12652 107 26 57372
145
30 B 6 21125 20377 0 27 38910 107 26 52286
31 B 7 22393 20522 0 26 57517 107 26 55795
32 B 8 23154 20323 0 26 32984 107 26 48643
33 B 9 23597 20232 0 26 18635 107 26 45309
34 B 10 24458 20015 0 25 50848 107 26 37478
35 B 11 23615 19771 0 26 18477 107 26 30376
36 B 12 23090 19654 0 26 35660 107 26 27084
37 B 13 22411 19482 0 26 57919 107 26 22146
38 B 14 21143 19617 0 27 39048 107 26 27752
39 B 15 20074 19491 0 28 13933 107 26 24661
40 B 16 19830 19536 0 28 21840 107 26 26345
41 B 17 19377 19762 0 28 36350 107 26 34075
42 B 18 19105 19807 0 28 45135 107 26 35791
43 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
LAMPIRAN II-B
KAWASAN KEBISINGAN TINGKAT 2
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
No TITIK
KOORDINAT
BANDARA
KOORDINAT GEOGRAFIS WGS 84
LU BT
X Y ϶Ϳ ΗͿ ΖͿ ϶Ϳ ΗͿ ΖͿ
1 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
BATAS-BATAS
146
2 B 2 19105 20187 0 28 44773 107 26 48074
3 B 3 19359 20232 0 28 36475 107 26 49299
4 B 4 19712 20449 0 28 24790 107 26 55954
5 B 5 20083 20504 0 28 12652 107 26 57372
6 B 6 21125 20377 0 27 38910 107 26 52286
7 B 7 22393 20522 0 26 57517 107 26 55795
8 B 8 23154 20323 0 26 32984 107 26 48643
9 B 9 23597 20232 0 26 18635 107 26 45309
10 B 10 24458 20015 0 25 50848 107 26 37478
11 B 11 23615 19771 0 26 18477 107 26 30376
12 B 12 23090 19654 0 26 35660 107 26 27084
13 B 13 22411 19482 0 26 57919 107 26 22146
14 B 14 21143 19617 0 27 39048 107 26 27752
15 B 15 20074 19491 0 28 13933 107 26 24661
16 B 16 19830 19536 0 28 21840 107 26 26345
17 B 17 19377 19762 0 28 36350 107 26 34075
18 B 18 19105 19807 0 28 45135 107 26 35791
19 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750
20 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735
21 C 2 19701 20111 0 28 25478 107 26 45029
22 C 3 20101 20314 0 28 12264 107 26 51230
23 C 4 20849 20228 0 27 48023 107 26 47731
24 C 5 21249 20240 0 27 35007 107 26 47759
25 C 6 21601 20228 0 27 23455 107 26 47044
26 C 7 22100 20283 0 27 7282 107 26 48331
27 C 8 22401 20309 0 26 57454 107 26 48975
28 C 9 22751 20152 0 26 46230 107 26 43476
147
29 C 10 22953 20082 0 26 39723 107 26 41049
30 C 11 23290 20001 0 26 28855 107 26 38105
31 C 12 22948 19917 0 26 40050 107 26 35716
32 C 13 22751 19848 0 26 46526 107 26 33682
33 C 14 22399 19690 0 26 58112 107 26 28902
34 C 15 22102 19717 0 27 7744 107 26 30036
35 C 16 21553 19772 0 27 25575 107 26 32337
36 C 17 21249 19762 0 27 35467 107 26 32308
37 C 18 20849 19767 0 27 48451 107 26 32830
38 C 19 20108 19683 0 28 12629 107 26 30834
39 C 20 19708 19891 0 28 25448 107 26 37950
40 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
BATAS-BATAS
148
LAMPIRAN II-C
KAWASAN KEBISINGAN TINGKAT 3
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
No TITIK
KOORDINAT
BANDARA
KOORDINAT GEOGRAFIS WGS 84
LU BT
X Y ϶Ϳ ΗͿ ΖͿ ϶Ϳ ΗͿ ΖͿ
1 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735
2 C 2 19701 20111 0 28 25478 107 26 45029
3 C 3 20101 20314 0 28 12264 107 26 51230
4 C 4 20849 20228 0 27 48023 107 26 47731
5 C 5 21249 20240 0 27 35007 107 26 47759
6 C 6 21601 20228 0 27 23455 107 26 47044
7 C 7 22100 20283 0 27 7282 107 26 48331
8 C 8 22401 20309 0 26 57454 107 26 48975
9 C 9 22751 20152 0 26 46230 107 26 43476
10 C 10 22953 20082 0 26 39723 107 26 41049
11 C 11 23290 20001 0 26 28855 107 26 38105
12 C 12 22948 19917 0 26 40050 107 26 35716
13 C 13 22751 19848 0 26 46526 107 26 33682
14 C 14 22399 19690 0 26 58112 107 26 28902
15 C 15 22102 19717 0 27 7744 107 26 30036
16 C 16 21553 19772 0 27 25575 107 26 32337
17 C 17 21249 19762 0 27 35467 107 26 32308
149
18 C 18 20849 19767 0 27 48451 107 26 32830
19 C 19 20108 19683 0 28 12629 107 26 30834
20 C 20 19708 19891 0 28 25448 107 26 37950
21 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU
PEKANBARU
2012
i
KATA PENGANTAR (sebaiknya dibuat oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau)
Dalam rangka menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang
Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batasbatas
Kawasan Kebisingan (BKK) di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
maka disusunlah Naskah Akademik sebagaimana diamanahkan oleh
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Naskah Akademik ini adalah kajian dan analisis dari perspektif akademis terhadap
permasalahan yang ada dan isu yang berkembang pada Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru Permasalahan tersebut kemudian diselaraskan dengan
berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga
dihasilkan suatu konsep penyelesaian yang memiliki kekuatan hukum yang tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan masyarakat
Penyusunan Naskah Akademik ini sebahagian besar menggunakan rujukan dari
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerbangan dan
kebandarudaraan serta konvensi internasional di bidang keselamatan penerbangan
sipil dan aerodrome Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi
dalam penyusunan naskah Akademik ini Semoga Naskah Akademik ini
bermanfaat bagi penyusunan Peraturan Daerah tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Pekanbaru November 2012
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Executive Summary iv
BAB I Pendahuluan 1
A Latar Belakang 1
B Identifikasi Masalah 5
ii
C Tujuan dan Kegunaan 6
D Metodologi 7
BAB II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris 17
A Kajian Teoretis 17
1 Koordinat Bandar Udara 18
2 Batas-batas Kawasan dan Ketinggian 20
3 Tingkat Kebisingan dan Batas Kawasan Kebisingan 29
4 Persyaratan Tata Guna Lahan 33
B Asas dan Sistematika Kebijakan Publik 35
1 Formulasi Kebijakan 40
2 Kebijakan Dasar 41
3 Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Produk Hukum
Daerah 44
C Kajian Implementasi Kebijakan 45
D Evaluasi dan Klarifikasi 49
1 Kondisi Existing 50
2 Kondisi yang Diharapkan 54
BAB III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait 58
A Dasar Hukum 60
B Pengkajian dan Penyelarasan 62
BAB IV Landasan Filosofis Sosiologis dan Yuridis 76
A Landasan Filosofis 76
B Landasan Sosiologis 78
C Landasan Yuridis 81
BAB V Jangkauan Arah Pengaturan Dan Ruang Lingkup Materi Muatan
Peraturan Daerah 85
A Jangkauan Pengaturan 86
B Arah Pengaturan 89
C Ruang Lingkup Materi 91
iii
BAB VI Penutup 95
A Kesimpulan 95
B Saran 96
Daftar Pustaka 98
Lampiran 99
iv
EXECUTIVE SUMMARY
Sebagai ibukota provinsi yang sangat berdekatan dengan bandar udara kota
Pekanbaru dihadapkan kepada dilema berkaitan dengan tata ruang wilayah
terutama penataan ruang di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Iklim
investasi yang relatif baik ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi
Riau yang menunjukkan trend positif (750 triwulan II 2012 BPS Riau) Salah
satu dampaknya adalah meningkatnya kebutuhan terhadap infrastruktur sehingga
muncul pembangunan perumahan gedung-gedung perkantoran perhotelan dan
pusat-pusat bisnis serta prasarana telekomunikasi yang cenderung bergerak
vertikal (menjulang tinggi) Munculnya infrastruktur perumahan dan permukiman
serta bangunan-bangunan berstruktur tinggi di kota Pekanbaru khususnya di
sekitara kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II tentu saja akan sangat
berpengaruh terhadap keselamatan dan keamanan operasi penerbangan
Untuk menjamin bahwa kawasan udara sekitar bandar udara bebas dari segala
hambatan dan rintangan yang berpotensi membahayakan keselamatan operasi
penerbangan maka pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah
menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 tentang
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM
17 Tahun 2005 tentang Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Akan tetapi peraturan perundang-
undangan tersebut belum terakomodasi dalam produk hukum daerah sehingga
terjadi kekosongan kepastian hukum bagi masyarakat terutama dalam hal
pengaturan pengendalian tata ruang dan pemanfaatan lahan di sekitar Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Kawasan Kebisingan di Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah danatau
perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan
operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan KKOP
mencakup wilayah yang sangat luas dimana pada wilayah dimaksud tidak diizinkan
adanya bangunan atau benda tumbuh baik yang tetap (fixed) maupun dapat
berpindah (mobile) yang lebih tinggi dari persyaratan batas ketinggian yang
diperkenankan sesuai dengan kode referensi landas pacu (Aerodrome Reference
Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway Classification) dari suatu bandar
udara Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri atas
- Kawasan Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas
- Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar
- Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
- Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
- Kawasan di sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan
v
Kawasan Kebisingan adalah kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II yang terpengaruh oleh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang
dapat menggangu lingkungan Kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara diukur
dengan peralatan ukur dan metodologi yang ditetapkan oleh standar nasional serta
ditentukan dengan bertitik tolak pada Rencana Induk Bandar Udara dan Rencana
Pengembangan Bandar Udara prakiraan jenis pesawat udara prekwenai dan
periode waktu operasi Nilai tingkat kebisingan maksimum dibaca dalam skala A
yaitu tingkat kebisingan tertimbang (A-Waeighted Sound Level) dinyatakan dalam
satuan decibel dan disingkat dengan dB(A) Tingkat kebisingan yang dapat diterima
secara terus menerus disusun dalam suatu satuan Tingkat Kebisingan yang Dapat
Diterima Terus-menerus Ekivalen Tertimbang (Weighted Equivalent Continuous
Perceived Noise Level WECPNL) WECPNL adalah satuan untuk menyusun
prekuensi pesawat udara pada siang malam dan dini hari yaitu pada saat
kebisingan lebih terasa serta penyesuaian terhadap dampak psikologis Batas-batas
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Batas-batas Kawasan Kebisingan
ambang batas ketinggian bangunan tingkat kebisingan yang diperkenankan serta
kriteria dan jenis pemanfaatan dan tata guna lahan di kawasan-kawasan tersebut
diuraikan secara lengkap dalam Naskah Akademik yang merupakan satu kesatuan
dengan Executive Summary ini
Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan-persyaratan teknis di Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan di Kawasan Kebisingan serta untuk
mengatur pengendalian tata ruang dan penggunaan lahan di sekitar kawasan
tersebut maka diperlukan suatu kebijakan publik berupa produk hukum daerah yang
disusun dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kebijakan pada
hakikatnya bertujuan untuk memperbaiki keadaan sekarang (existing) menuju
keadaan yang diinginkan di masa datang secara berkelanjutan Kondisi sekarang
(existing) mengandung unsur permasalahan yang terdiri dari faktorfaktor penyebab
terjadinya permasalahan (independent variable) dan faktor-faktor yang merupakan
akibat dari permasalahan (dependent variable) yang terdapat di sekitar Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Menurut Mustpadidjaja (2005)
ada 4 faktor dinamik yang menjadi unsur dari sistem kebijakan dan berperan dalam
proses kebijakan yaitu
- Lingkungan Kebijakan (policy environment) adalah keadaan yang melatar
belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya isu kebijakan (policy
issues) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan
oleh sesuatu kebijakan Isu kebijakan tersebut antara lain adalah semakin
mendekatnya permukiman penduduk ke kawasan Bandar Udara semakin
banyaknya berdiri gedung-gedung tinggi dan menara telekomunikasi di kota
Pekanbaru serta isu-isu lain yang terkait
- Pembuat dan Pelaksana Kebijakan (policy maker and implementer) adalah
orang atau sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai peranan
tertentu dalam proses kebijakan sebab mereka berada dalam posisi menentukan
ataupun mempengaruhi baik dalam pembuatan kebijakan ataupun dalam tahap
vi
lainnya seperti pelaksanaan pengawasan dan penilaian atas hasil atau kinerja
yang dicapai dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan
- Kebijakan itu sendiri (policy content) yaitu keputusan atas sejumlah pilihan
yang kurang lebih berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk
mencapai sejumlah tujuan tertentu Hingga saat ini belum ada kebijakan publik
dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Kelompok Sasaran Kebijakan (target group) yaitu orang atau sekelompok
orang atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yang perilaku dan atau
keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan bersangkutan yaitu masyarakat
yang bermukim dan beraktifitas di sekitar Bandar Udara
Sehubungan dengan penyusunan kebijakan publik sebagai Produk Hukum Daerah
maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang akan mengatur tentang
pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru memuat unsur-unsur sebagai berikut
- Landasan hukum dan kerangka pemikiran dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah (Ranperda) untuk pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Pokok-pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan (BKK) di sekitar kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru
- Kedudukan dan keterkaitan antara Peraturan Daerah yang akan disusun dengan
paraturan perundang-undangan lain yang terkait dengannya sehingga tidak
terjadi pertentangan dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan dalam
sistem hukum nasional
Penyusunan kebijakan publik yang akan digunakan untuk pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru didasarkan
kepada hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia Hierarki
adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan
pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kekuatan
hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya Hierarki
peraturan perundang-undangan tersebut adalah
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Undang-UndangPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden - Peraturan Daerah Provinsi dan - Peraturan Daerah
KabupatenKota
vii
Pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II menjadi bandar udara untuk
embarkasi haji akan membutuhkan penyesuaian-penyesuaian fisik dan spesifikasi
teknis agar bisa menampung jenis pesawat yang lebih besar Panjang landas pacu
(runway) diproyeksikan dari panjang existing 2240 meter menjadi 2600 meter
Dan pada pengembangan selanjutnya panjang landasan pacu akan diperpanjang
menjadi 3000 meter Perubahan panjang landas pacu akan merubah batas-batas
ketinggian pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Disamping itu
pesawat-pesawat berkapasitas besar akan mengeluarkan suara dengan tingkat
kebisingan yang lebih tinggi Hal ini akan berdampak langsung terhadap kualitas
lingkungan hidup di sekitar bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Berkenaan dengan peningkatan dan pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru diperlukan penertiban dan pengendalian terhadap
bangunanbangunan dan benda tumbuh yang ada pada Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (existing) serta
pengendalian terhadap rencana pembangunan permukiman dan pembangunan
infrastruktur lainnya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan kebandarudaraan dan operasi penerbangan nasional dan
internasional Kondisi yang diharapkan adalah bahwa pembangunan dan
pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dapat dilaksanakan
dengan tetap terpenuhinya ketentuan mengenai keselamatan operasi penerbangan
Kondisi ideal yang diharapkan akan terpenuhi apabila semua pihak yaitu
masyarakat Pemerintah Daerah Pemerintah KabupatenKota dan Otoritas Bandar
Udara dapat memenuhi segala hak dan kewajibannya untuk menjamin
terkendalinya Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-
batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru
Khusus untuk penyusunan kebijakan publik yang akan mengatur tentang
pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batasbatas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru merujuk kepada peraturan perundang-undangan nasional konvensi
internasional spesifikasi teknis bandar udara standarisasi nasional dan
internasional di bidang penerbangan ketentuan dan peraturan terkait dan asas serta
norma yang mengikat lainnya Setelah melakukan kajian dan penyelarasan terhadap
peraturan perundang-undangan yang ada maka dapat disimpulkan bahwa
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru adalah merupakan perintah dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat tidak
tumpang tindih dengan peraturan yang ada tidak bertentangan dengan kepentingan
umum serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru disusun dengan
sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
viii
Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
dengan materi muatan sebagai berikut
Materi Pokok Materi Muatan
Umum Menjelaskan pengetian dari istilah dan frasa yang
digunakan dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
Maksud dan Tujuan Memuat maksud dan tujuan dari pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
Ruang Lingkup Memuat ruang lingkup arah kebijakan sebagai dasar
penatagunaan dan pengendalian penggunaan daerah dan
kawasan di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II
Pekanbaru meliputi
- daerah lingkungan kerja bandar udara
- daerah lingkungan kepentingan bandar udara
- kawasan keselamatan operasi penerbangan
- batas-batas kawasan kebisingan
Kriteria dan Batasan
Pemanfaatan KKOP
Memuat cakupan wilayah kriteria dan batasan
pemanfaatan kawasan KKOP di sekitar Bandar Udara
Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru yang terdiri dari - kawasan pendekatan (ancangan) pendaratan dan lepas
landas
- kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan
- kawasan di bawah permukaan transisi
- kawasan di bawah permukaan horizontal dalam
- kawasan di bawah permukaan kerucut
- kawasan di bawah permukaan horizontal luar
- kawasan di sekitar alat bantu navigasi
Kriteria dan Batasan
Pemanfaatan BKK
Memuat cakupan wilayah kriteria dan batasan
pemanfaatan batas-batas kawasan kebisingan di sekitar
Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru yang
terdiri dari
- kawasan kebisingan tingkat 1 2 dan 3
- ambang batas kebisingan
ix
Pengendalian
Pemanfaatan KKOP
dan BKK
Memuat instrumen dan petunjuk serta pihak-pihak
penyelenggaraan pengendalian kawasan keselamatan
operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan
di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri dari
- perizinan
- pengawasan
- penertiban
Hak dan Kewajiban Memuat hak dan kewajiban pihak-pihak berkaitan dengan
pengaturan dan pengendalian kawasan keselamatan
operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan
di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru
meliputi - hak dan kewajiban masyarakat
- hak dan kewajiban penyelenggara bandar udara
- hak dan kewajiban pemerintah daerah
Sanksi Administrasi Memuat jenis dan bentuk sanksi yang bersifat
administratif terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan
dalam pengendalian kawasan keselamatan operasi
penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan di
sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru
Ketentuan
Penyidikan
Memuat pihak yang berwenang serta kewenangan yang
diberikan dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana di
bidang kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang hukum acara pidana
Ketentuan Pidana Memuat pasal-pasal yang dilanggar (dalam Peraturan
Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru) yang dianggap sebagai tindak pidana serta
ancaman pidana kurungan maksimum dan denda
maksimum
Ketentuan Lain-lain Memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan
penggunaan kawasan KKOP dan BKK upaya
pengendalian terhadap bangunan dan benda-benda yang
sudah ada yang dianggap sebagai penghalang (obstacle)
serta pencegahan terhadap gangguan lingkungan hidup
pada bangunan yang sudah ada
x
Ketentuan Peralihan Memuat pernyataan tentang diberlakukannya Pertaturan
Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru serta implikasinya yang bersifat mengikat
serta keterkaitan dengan ketentuan lain yang tidak saling
bertentangan
Ketentuan Penutup Memuat pernyataan tentang hal-hal yang belum diatur
dalam Pertaturan Daerah tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru yang akan diatur dengan
peraturan perundang-undangan (produk hukum daerah)
lainnya serta memuat waktu pengundangan
1
BAB I PENDAHULUAN
A LATAR BELAKANG
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II (SSK II) adalah bandar udara
internasional yang berada di kota Pekanbaru Selain melayani penerbangan
sipil bandar udara ini juga menjadi home base bagi Skuadron Udara 12 TNI
AU Bandar Udara ini telah ada sejak sebelum kemerdekaan dan telah
mengalami perkembangan yang sangat pesat mengikuti perkembangan
kedirgantaraan nasional Pada tahun 1950 landasan pacu yang terdiri dari
lapisan kerikil di perpanjang dari 800 meter menjadi 1500 meter Pada tahun
1960 pemerintah mengoperasikan bandar udara ini menjadi Bandar Udara
Perintis dan merubah namanya dari Landasan Udara menjadi Pelabuhan Udara
Simpang Tiga Nama Simpang Tiga diambil dari letaknya yang berada pada
salah satu sisi pertigaan jalan menuju Kota Pekanbaru - Kabupaten Kampar -
Kabupaten Indragiri Hulu
Pada tahun 1967 dilakukan penambahan landasan pacu sepanjang 500 meter
dan dimulai proses pengaspalan runway taxiway dan apron Nama Pelabuhan
Udara Simpang Tiga kemudian diganti menjadi Bandar Udara
Simpang Tiga terhitung sejak tanggal 1 September 1985 Melalui Keputusan
Presiden Nomor Kep473OM001988-AP II tanggal 4 April 1998 nama
Bandar Udara Simpang Tiga diganti menjadi Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru Perluasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II kembali
dilakukan mulai tahun 2009 melalui kerjasama pihak Angkasa Pura II sebagai
Badan Usaha Bandar Udara dengan Pemerintah Provinsi Riau Saat ini Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II telah hampir sempurna ber-evolusi dan berhak
menyandang prediket sebagai pelabuhan udara internasional regional
Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II terletak di tengah kota
Pekanbaru Mengingat lokasinya yang hanya berjarak lebih kurang 10
Kilometer dari pusat kota maka dapat dipahami mengapa kawasan di sekitar
bandar udara ini tumbuh dan berkembang menjadi kawasan permukiman dan
pusat-pusat aktifitas masyarakat Kota Pekanbaru menjadi salah satu kota di
2
Sumatera yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) Karena
posisi kota Pekanbaru yang sangat strategis baik dari perspektif nasional
maupun internasional maka Pekanbaru memiliki potensi untuk berkembang
menjadi kota pusat pertumbuhan ekonomi bisnis nasional dan internasional
Proses menuju kota metropolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan
bisnis itu akan menimbulkan berbagai problem tata ruang dan tata guna lahan
bagi Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru
Di satu sisi terjadi dinamika pembangunan yang begitu pesat di berbagai sektor
termasuk sektor permukiman prasarana wilayah dan infrastruktur perkotaan
lainnya Upaya-upaya pemerintah daerah dalam memacu tingkat pertumbuhan
ekonomi memerlukan kebijakan yang ramah investor serta kemampuan
pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur Di sisi lain tentu saja
akan terjadi lonjakan kebutuhan dan permintaan pada sektor transportasi
khususnya transportasi udara yang begitu pesat Selain peningkatan kuantitas
masalah kualitas layanan transportasi udara perlu mendapat perhatian terutama
masalah keselamatan dan keamanan penerbangan Pembangunan dan
pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II pada akhirnya memang
menjadi keniscayaan
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II memiliki lahan untuk operasional dan
pelayanan kebandarudaraan serta kegiatan penunjang yang terkait dengan
operasional penerbangan lainnya seluar 165882 Hektar Berdasarkan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru untuk keperluan
peningkatan pengoperasian pelayanan pengelolaan dan pengusahaan serta
pembangunan dan pengembangan bandar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II memerlukan lahan seluas 229407 Hektar Itu berarti bahwa jika lokasi
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dipertahankan pada lokasi saat ini maka
untuk keperluan-keperluan tersebut di atas masih dierlukan lahan seluar 63525
Hektar
Faktor utama yang harus diperhatikan dalam penetapan lokasi dan
pengoperasian Bandar Udara sebagaimana diatur dalam peraturan
3
perundangundangan adalah terpenuhinya persyaratan keselamatan dan
keamanan penerbangan Persyaratan keselamatan penerbangan berkaitan
dengan keselamatan dalam memanfaatkan wilayah udara pesawat udara
bandar udara angkutan udara navigasi penerbangan fasilitas penunjang dan
fasilitas umum lainnya Sedangkan persyaratan keamanan penerbangan
berkaitan dengan perlindungan terhadap penerbangan dari tindakan melawan
hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumberdaya manusia fasilitas dan
prosedur
Disamping faktor keselamatan dan keamanan penerbangan lokasi bandar
udara juga harus mempertimbangkan keserasian dan keseimbangan dengan
budaya lokal (Melayu) Faktor-faktor tersebut bertujuan untuk menciptakan
harmonisasi dan mereduksi polarisasi antara kultur yang dianut oleh
masyarakat di sekitar wilayah bandar udara dengan dampak sosial yang
berpotensi timbul selama pengoperasian bandar udara Misalnya dampak
terhadap kegiatan keagamaan tradisi masyarakat serta kegiatan-kegiatan lain
yang menjadi ciri dan identitas masyarakat di Provinsi Riau dan di Kota
Pekanbaru pada ksususnya
Sebagai ibukota provinsi yang sangat berdekatan dengan bandar udara kota
Pekanbaru dihadapkan kepada dilema berkaitan dengan tata ruang wilayah
Iklim investasi yang relatif baik ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi
Provinsi Riau yang mengalami trend positif (750 triwulan II 2012 BPS
Riau) Salah satu dampaknya adalah meningkatnya kebutuhan akan
infrastruktur sehingga muncul pembangunan perumahan gedunggedung
perkantoran perhotelan dan pusat-pusat bisnis serta prasarana telekomunikasi
yang cenderung bergerak vertikal (menjulang tinggi) Beberapa infrastruktur
gedung yang dapat diklasifikasikan sebagai bangunan tinggi di kota Pekanbaru
antara lain adalah Gedung Surya Dumai Menara Dang Merdu- Bank Riau
Kepri Tower (15 lantai 83 meter) Gedung Graha Pena (14 lantai under
construction) The Peak Hotel and Apartement (29 lantai under construction)
bangunan-bangunan perhotelan dan infrastruktur non-hunian lainnya seperti
menara telekomunikasi
4
Munculnya infrastruktur perumahan dan permukiman serta bangunanbangunan
berstruktur tinggi di kota Pekanbaru khususnya di sekitara kawasan Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap
keselamatan dan keamanan penerbangan Ketentuan perundangundangan yang
terkait dengan masalah penerbangan menyaratkan bahwa kawasan udara di
sekitar bandar udara harus bebas dari segala bentuk hambatan yang akan
mengganggu pergerakan pesawat udara Di lain pihak aktifitas pembangunan
operasional dan perawatan Bandar Udara dan pesawat udara memberi dampak
terhadap kualitas lingkungan hidup di sekitar bandar udara seperti pencemaran
udara energi air tanah dan limbah serta ambang batas kebisingan Oleh
sebab itu untuk menjamin bahwa kawasan udara sekitar bandar udara bebas
dari segala hambatan dan rintangan serta untuk menjamin keselamatan
masyarakat yang bermukim dan beraktifitas di sekitar bandar udara maka
pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor KM 17 Tahun 2005 tentang Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK)
di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah danatau
perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk
kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan
penerbangan KKOP mencakup wilayah yang sangat luas dimana pada wilayah
dimaksud tidak diizinkan adanya bangunan atau benda tumbuh baik yang tetap
(fixed) maupun dapat berpindah (mobile) yang lebih tinggi dari persyaratan
batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan kode referensi landas pacu
(Aerodrome Reference Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway
Classification) dari suatu bandar udara
Adanya ketentuan dan regulasi nasional dan internasional di sub-sektor
tranportasi udara yang begitu ketat akan menimbulkan benturan kepentingan
5
antara masyarakat Pemerintah Provinsi RiauPemerintah Kota Pekanbaru dan
Otoritas Bandar Udara Pemerintah berkewajiban untuk menjaga kelangsungan
pembangunan dan melindungi kepentingan masyarakat Otoritas Bandar Udara
berkewajiban pula untuk melindungi kepentingan keselamatan dan keamanan
penerbangan Untuk menjembatani berbagai kepentingan tersebut diperlukan
suatu kjebijakan publik dan regulasi berupa produk hukum daerah yang
berkeadilan dan mampu melindungi dan mengakomodasi hak dan kewajiban
semua pihak
Dalam rangka menyusun regulasi dan kebijakan publik yang berkaitan dengan
penertiban dan pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru maka dilakukan studi dalam bentuk kajian
akademik untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Riau dan
para pemangku kepentingan di bidang transportasi udara tentang perlunya
kebijakan publik dalam bentuk Peraturan Daerah Peraturan Daerah dimaksud
harus bersifat humanistis realistis implementatif dan responsif serta dapat
menjamin pengendalian berkelanjutan (sustainable control) Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batasbatas Kawasan
Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
secara konsisten dan berkelanjutan
B IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan kepada latar belakang sebagaimana diuraikan di atas dapat
diidentifikasi dan dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut 1
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II berada dalam kota Pekanbaru Untuk
sebuah kota yang memiliki bandar udara atau berdekatan dengan bandar udara
sangat diperlukan kebijakan publik berupa produk hukum daerah untuk
mengendalikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) sebagai mana diatur dalam peraturan
perundang-undangan pada hierarki yang lebih tinggi Apakah yang menjadi
landasan hukum dan kerangka pemikiran dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah (Ranperda) untuk pengendalian Kawasan Keselamatan
6
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
2 Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah salah satu bentuk produk
hukum yang bersifat pengaturan untuk mengendalikan kawasan existing
dan pengendalian kondisi di masa datang Pokok-pokok materi apa saja
yang harus diatur dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
3 Pengaturan dan pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dengan suatu produk hukum
daerah bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan
serta pengembangan bandar udara Pengaturan dan pengendalian tersebut
pada hakikatnya adalah perintah dari peraturan perundang-undangan dalam
hierarki yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat
Bagaimanakah kedudukan dan keterkaitan antara Peraturan Daerah yang
akan disusun dengan paraturan perundangundangan lain yang terkait
dengannya
C TUJUAN DAN KEGUNAAN
Sebagaimana uraian pada Latar Belakang dan Indentifikasi Masalah di atas
kajian akademik ini bertujuan untuk mengetahui
1 Landasan hukum dan kerangka pemikiran dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah (Ranperda) untuk pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
2 Pokok-pokok materi yang harus diatur dalam Peraturan Daerah tentang
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar kawasan Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
3 Kedudukan dan keterkaitan antara Peraturan Daerah yang akan disusun
dengan paraturan perundang-undangan lain yang terkait dengannya
7
sehingga tidak terjadi pertentangan dan tumpang tindih peraturan
perundang-undangan dalam sistem hukum nasional
Kajian akademik ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara ilmiah
dari persfektif akademik tentang kondisi existing kawasan Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru serta kondisi yang diinginkan di masa datang
Naskah Akademik sebagai produk dari kajian akademik diharapkan pula
berguna sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
D METODOLOGI
Naskah Akademik bersumber dari kajian akademik yaitu kajian yang bersifat
ilmiah sehingga memiliki ciri-ciri 1) Rasional yaitu menggunakan cara-cara
logik (masuk akal) dan memenuhi kaidah nalar manusia 2) Empiris yaitu
menggunakan cara-cara yang teramati dan dapat dilakukan oleh semua orang
secara berulang dan 3) Sistematis yaitu menggunakan langkah-langkah kajian
yang runtut dan logis Kajian akademik akan memberikan beberapa gambaran
dari perspektif akademik berupa aspek teknis aspek ekonomi dan finansial
aspek bisnis aspek hukum aspek pertahanan dan keamanan Untuk
memperoleh data-data dalam kajian akademik ini dilakukan penelitian yang
bersifat deskriptif Pemilihan jenis penelitian ini karena sifatnya berorientasi
kepada data-data tertentu yang bersifat khusus (tidak berlaku generalistik)
Penelitian deskriptif mengutamakan teknik menggambarkan atau
mendeskripsikan obyek yang diteliti melalui data-data yang diperoleh melalui
observasi wawancara kuisioner dan telaah dokumentasi sehingga lebih
sesuai untuk keperluan dalam merancang kebijakan publik yang berkaitan
dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru
8
Untuk mewujudkan sebuah kebijakan publik yang demokratis partisipatif
implementatif dan humanistis yang dapat melindungi hak dan kewajiban
semua pihak dalam mengendalikan Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan di Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru serta menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan
di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru maka dilakukan kajian dengan metodologi sebagai berikut
1 Studi Literatur
Penelitian ini diawali dengan melakukan kajian terhadap sejumlah literatur
yang dapat mendukung hipotesis dan analisis mencakup (1) kajian regulasi
dan peraturan perundang-undangan penerbangan nasional dan
internasional (2) kajian sistem karakterisitik dan standarisasi
penerbangan dan kebandarudaraan (3) kajian analisa batas kawasan
kebisingan dan kawasan keselamatan operasi penerbangan (4) kajian
rencana tata ruang wilayah Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru (5) kajian
peraturan-peraturan daerah yang terkait dan (6) kajian demografi
topografi klimatologi geologi dan statigrafi Sumber kajian adalah
referensi berupa buku-buku teks peraturan perundang-undangan dan
regulasi terkait dokumen teknis jurnal ilmiah yang dipublikasi secara
nasional dan internasional hasil riset yang dipublikasikan dan juga
informasi terkait yang diakses melalui internet
2 Lokasi Penelitian
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II terletak di wilayah administrasi
Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
Penelitian dilakukan di sekitar kawasan yang terdampak oleh operasional Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru meliputi kawasan terbangun dan
kawasan tidak terbangun Kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru berbatasan dengan
- Sebelah Utara Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Timur Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
9
- Sebelah Selatan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat Kabupaten Kampar
Lokasi penelitian (dalam batas dan lingkup seluas-luasnya) terbatas dalam
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II yang mencakup wilayah a Kabupaten Kampar
- Kecamatan Siak Hulu
- Kecamatan Kampar Kiri
b Kota Pekanbaru
- Kecamatan Bukit Raya
- Kecamatan Marpoyan Damai
- Kecamatan Senapelan
- Kecamatan Sukajadi
Perincian detail wilayah desa dan kelurahan yang akan dijadikan populasi
akan di tentukan dalam metodologi kajian akademik
3 Metode Pengumpulan Data
Data-data dalam kajian akademik ini terdiri dari data primer dan data
sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber data baik data yang di ambil
langsung melalui observasi maupun data dokumentasi instansional
koleksi perorangan serta dokumen yang sudah menjadi domain publik
Sebahagian dari data-data yang sudah menjadi domain publik diakses
melalui website
Data Primer diperoleh melalui survey primer yang menghasilkan data
otentik produk dari hasil pengukuran pengamatan permintaan keterangan
secara lisan dan tertulis langsung dari objek penelitian di sekitar kawasan
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Teknik pengambilan data
primer antara lain
a Observasi adalah teknik pengambilan data langsung melalui
pengamatan danatau pengukuran dengan atau tanpa alat seperti ukuran
luas volume ketinggian lebar kedalaman dimensi kecepatan warna
serta sifat fisik dan mekanik lainnya yang ada pada kawasan objek
10
penelitian Sebahagian dari data yang diperoleh melalui observasi akan
di amati silang (cross check) dengan data yang diperoleh dengan teknik
pengambilan data yang lain Observasi juga dilakukan ke bandar udara
lain yang diperkirakan memiliki kesamaan permasalahan kedaerahan
dan kesamaan karakterisitik dengan Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
b Wawancara adalah teknik pengambilan data secara verbal baik yang
bersifat monolog atau dialog dengan para nara sumber baik yang
bersifat kesaksian (testimony) pengalaman (experience) keahlian dan
kepakaran (expertise) Khusus untuk data dari expert difokuskan
kepada pejabat pemerintah pakar kebandarudaraan pelaku
pembangunan bandar udara penerbang serta pemangku kepentingan
lain yang berkaitan dengan transportasi udara Metode wawancara yang
dipilih adalah wawancara terstruktur yaitu dengan membuat dan
mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu Hal
ini bertujuan untuk mereduksi bias informasi dan untuk efektifitas
perolehan informasi serta mempertajam tingkat akurasi informasi
c Kuisioner adalah teknik pengumpulan data tertulis melalui lembar
kuisionerangket yang disebar di lokasi objek penelitian di sekitar
kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Terutama di
sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Tingkat keakuratan data dan
informasi semata-mata mengandalkan kejujuran responden sehingga
data yang diperoleh akan bersifat subjektif Untuk mereduksi
subjektifitas data maka kuisioner di-design dalam bentuk pertanyaan
yang bersifat terbuka dan berjenjang tanpa penyertaan lampiran bukti
fisik responden dan bukti fisik dokumen objek data Data yang
diharapkan dari teknik pengumpulan data ini adalah gambaran kondisi
sebenarnya yang sudah ada (exsisting) dan harapan dimasas yang akan
datang
Data primer yang diharapkan mendukung kajian akademik ini adalah
seperti pada tabel berikut
11
Tabel 1 Data dan Sumber Data Primer
No Teknik
Pengumpulan
Data Sumber Data Data Masukan
1 Observasi Lokasi Objek -
Penelitian - Kondisi existing kawasan bandara
Intensitas bangunan di kawasan
bandar udara - Jarak terdekat bangunan
nonfasilitas bandar udara terhadap bandar udara
- Aktifitas masyarakat di sekitar
bandar udara - Aksesabilitas existing darike
kawasan sekitar bandar udara - Data lain yang dianggap perlu
2 Wawancara - PejabatPegawai
- Pemerintah - PejabatPegawai
- Otoritas
Bandar Udara - - Penerbang - Expert Kebandar- -
udaraan -
Penyebab kecelakaan yang pernah
terjadi Jenis kecelakaan yang sering
terjadi Jenis hambatan (obstacle) yang
sering dikeluhkan Implementasi kebijakan yang ada
Koordinasi pemerintah provinsi
kota dengan otoritas bandar udara
SSK II - Koordinasi pemerintah provinsi
kota dengan DPRD 3 Kuisioner - Masyarakat - Asal pemilik tanahbangunan
- Status kepemilikan
- Dokumen kepemilikan
- Tahun berdiri bangunan
- Lama menempati
- Luas tanahbangunan
- Tinggi bangunan
- Jenis Bangunan
- Fungsi bangunan
- Pekerjaan penghuni atau pemilik
tanahbangunan - Pendapatan
- Alasan memilih domisili
- Jenis penyakit yang sering diderita
- Tingkat kenyamanan hunian dan
lingkungan serta jenis gangguan - Tingkat kebersihan udara air dan
tanah
12
- Pengetahuan tentang KKOP dan
BKK
Data Sekunder diperoleh secara tidak langsung pada objek kajian Data
sekunder merupakan data yang telah terkoleksi dan terdokumentasi (cetak
danatau digital) pada instansi tertentu yang bukan merupakan rahasia negara
baik yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan Data sekunder
dapat berupa file dokumen image audio dan video Teknik pengambilan data
sekunder antara lain adalah
a Survey Instansional adalah pengumpulan data pada instansi pemerintah
seperti Bappeda Provinsi Riau Bappeda Kota Pekanbaru dan Bappeda
Kabupaten Kampar Dinas Perhubungan Provinsi Riau Dinas
Perhubungan Kota Pekanbaru dan Dinas Perhubungan Kabupaten
Kampar Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau Dinas Pekerjaan Umum
Kota Pekanbaru dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar Dinas
Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Lanud Pekanbaru Badan
Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru Badan Pusat Statistik Pekanbaru
Kantor Kecamatan Kantor Kelurahan dan Badan Usaha Bandar Udara
(Perum Angkasa Pura II dan Kantor Bandar Udara)
b Survey Literasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari
leteratur dan referensi terkait misalnya data yang berkaitan dengan
spesifikasi umum dan khusus yang berlaku di Provinsi Riau dan Kota
Pekanbaru serta standarisasi nasional dan internasional
Data sekunder yang diharapkan mendukung kajian akademik ini adalah seperti
pada tabel berikut
Tabel 2 Data dan Sumber Data Sekunder
No Teknik
Pengumpulan
Data Sumber Data Data Masukan
1 Survey Literasi Buku dan Dokumen - Referensi
Undang-Undang RI Nomor 1 ahun
2009 tentang Penerbangan - International Standards and
Recommended Practices Annex 14 Aerodromes Vol1 Aerodrome Design snd Operations
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 40
tahun 2012 Tentang Pembangunan
dan Pelestarian Lingkungan Hidup
Bandar Udara
13
- Permenhub Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional
- Permenhub Nomor KM 24 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 Tentang Bandar Udara
- Permenhub Nomor KM 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Provinsi Riau
- Permenhub Nomor KM 17 Tahun 2005 Tentang Batas-Batas Kawasan Kebisingan Di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Permenhub Nomor KM 60 Tahun 2004 Tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Dokumen lain yang terkait
14
2 Survey - Instansional
-
-
-
-
-
-
Bappeda Provinsi - Kota pekanbaru Kabupaten - Kampar Dinas Tata Ruang dan
Bangunan -
Dinas - Perhubungan Provinsi Riau dan - Kota Pekanbaru
-
Dinas PU Provinsi - Riau dan Kota Pekanbaru - Badan Pertanahan - Nasional Pekanbaru -
-
Badan Pusat - Statistik
- Pekanbaru -
-
-
Kantor - Kecamatan
-
- - -
Kantor Kelurahan -
RTRW Provinsi Riau dan Kota
Pekanbaru Tahun 2010 ndash 2026
Kebijakan Pemprov dan Pemko
tentang Pengembangan Bandara SSK II Kebijakan Pemko Pekanbaru
tentang Izin Mendirikan Bangunan
Kebijakan tentang Moda dan Pengembangan Sektor Transportasi Data Pertumbuhan Transportasi
Udara di Bandara SSK II Data Kecelakaan Transportasi
Udara di Bandara SSK II Kebijakan tentang Pembangunan
Perumahan dan permukiman Kebijakan tentang Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Bandara Dokumen Hak GunaHak Kelola
Tanah Kawasan Bandara SSK II
Dokumen Hak GunaHak Milik
tanah di sekitar wilayah Bandara SSK II Peta Persil Tanah di sekitar
Bandara SSK II Riau Dalam Angka Pekanbaru Dalam Angka Pertumbuhan Penduduk Kota
Pekanbaru Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Pertumbuhan Sektor Parawisata Provinsi RiauKota Pekanbaru RDTRK Kecamatan Bukit Raya RDTRK Kecamatan Marpoyan
Damai RDTRK Kecamatan Senapelan RDTRK Kecamatan Sukajadi Peta Administratif Kecamatan Peta Administrasi Kelurahan
- Data Kependudukan Kelurahan
- Badan Usaha - Kebijakan Teknis Operasi
Bandar Udara Penerbangan (Perum Angkasa - Kebijakan Zona KKOP dan BKK
Pura II dan Kantor - Pertumbuhan Jumlah Penerbangan Bandar Udara dan Penumpang SSK II) Lanud - Jenis dan Type Pesawat Udara Pekanbaru yang Diizinkan Mendarat di
Bandara SSK II - Jadwal dan Rute Penerbangan darike Bandara
SSK II
15
4 Populasi dan Teknik Sampling
Menurut Sugiyono (1997) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri
atas obyeksubyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan
Selanjutnya Sugiono mengatakan bahwa populasi bukan hanya orang tetapi
juga benda-benda alam yang lain Populasi bukan hanya sekedar jumlah yang
ada pada obyeksubyek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik
sifat yang dimiliki oleh obyek atau subyek itu Dengan demikian yang
dimaksud dengan populasi dalam kajian ini adalah seluruh orang danatau
bangunan danatau objek lainnya yang terdapat di sekitar Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru
Jika populasi di sekitar kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru memiliki jumlah dan karakteristik yang besar maka secara teoretis
diizinkan untuk mengambil sebagian dari jumlah dan karakteristik dari
populasi yang ada sebagai sampel Teknik pengambilan sampel (teknik
sampling) Dalam kajian ini digunakan teknik probability sampling yaitu
pengambilan sampel dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap
unsur populasi untuk dipilh menjadi sampel Sesuai dengan karakteristik
wilayah sekitar bandar udara maka teknik sampling yang lebih khusus akan
digunakan adalah Disproporsionate Stratified Random Sampling Hal ini
dilakukan karena populasi gedung tinggi tidak proporsional terhadap populasi
gedung-gedung dan bangunan (hunian dan non-hunian) lainnya yang ada di
sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
16
17
Penentuan jumlah sampel menggunakan tabel Krejcie dan nomogram Harry
King Tingkat kesalahan dari perhitungan menggunakan tabel Krejcie adalah
5 sehingga tingkat kepercayaan terhadap populasi adalah 95 Sedangkan
nomogram Harry King dalam perhitungannya membuat variasi tingkat
kesalahan antara 5 sd 15
5 Desain Penelitian
Penelitian ini didesain untuk mengetahui secara ilmiah tentang aspek teknis
aspek yuridis aspek sosiologis dan aspek pilosofis pada kawasan terdampak
di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru Kajian akademik ini menggunakan pendekatan
ilmu keteknikan khususnya ilmu lapangan terbang ilmu teknik lingkungan
ilmu statistik ilmu hukum dan bidang ilmu terkait lainnya Desain penelitian
dirancang agar dapat menjelaskan secara formal bagaimana urutan dan tata cara
kajian akademis ini dilakukan Urutan kegitan penelitian disajikan dalam
bentuk bagan alir (flow chart) seperti pada Gambar 1
18
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS A KAJIAN TEORETIS
Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II terletak di tengah kota
Pekanbaru berjarak lebih kurang 10 kilometer dari pusat kota Berdasarkan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Bandar Udara ini
memiliki lahan untuk operasional dan pelayanan kebandarudaraan serta
kegiatan penunjang yang terkait dengan operasional penerbangan lainnya
seluas 165882 Hektar Untuk keperluan peningkatan pengoperasian
pelayanan pengelolaan dan pengusahaan serta pembangunan dan
pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II memerlukan lahan seluas
229407 Hektar Itu berarti bahwa jika lokasi Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II dipertahankan pada lokasi saat ini maka untuk keperluankeperluan
tersebut di atas masih diperlukan lahan seluar 63525 Hektar
Sebagai ibukota provinsi yang sangat berdekatan dengan bandar udara kota
Pekanbaru dihadapkan kepada dilema berkaitan dengan tata ruang wilayah
Iklim investasi yang relatif baik ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi
Provinsi Riau yang mengalami trend positif (750 triwulan II 2012 BPS
Riau) Salah satu dampaknya adalah meningkatnya kebutuhan infratsruktur
sehingga banyak muncul pembangunan perumahan gedunggedung
perkantoran perhotelan dan pusat-pusat bisnis serta prasarana telekomunikasi
yang cenderung bergerak vertikal (menjulang tinggi) Beberapa infrastruktur
gedung yang dapat diklasifikasikan sebagai bangunan tinggi di kota Pekanbaru
antara lain adalah Gedung Surya Dumai Menara Dang Merdu- Bank Riau
Kepri Tower (15 lantai 83 meter) Gedung Graha Pena (14 lantai under
construction) The Peak Hotel and Apartement (29 lantai under construction)
dan infrastruktur non-hunian lainnya seperti menara telekomunikasi
Munculnya infrastruktur perumahan dan permukiman serta bangunanbangunan
berstruktur tinggi di kota Pekanbaru khususnya di sekitara kawasan Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap
keselamatan dan keamanan penerbangan Ketentuan perundangundangan yang
19
terkait dengan masalah penerbangan menyaratkan bahwa kawasan udara di
sekitar bandar udara harus bebas dari segala bentuk hambatan yang akan
mengganggu pergerakan pesawat udara Di lain pihak aktifitas pembangunan
operasional dan perawatan Bandar Udara dan pesawat udara memberi dampak
buruk terhadap kualitas lingkungan hidup di sekitar bandar udara seperti
pencemaran udara energi air tanah dan limbah serta ambang batas
kebisingan Oleh sebab itu untuk menjamin bahwa kawasan udara sekitar
bandar udara bebas dari segala hambatan dan rintangan serta untuk menjamin
keselamatan masyarakat yang bermukim dan beraktifitas di sekitar bandar
udara maka pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menerbitkan
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun
2005 tentang Batas-batas Kawasan
Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
1 Koordinat Bandar Udara
Penetapan batas-batas kebutuhan lahan suatu Bandar Udara dinyatakan dalam
sistem koordinat bandar udara (Aedrome Coordinate System ACS) yaitu
posisi Bandar Udara (pada permukaan bumi) yang dinyatakan dengan besaran
WLQHPž WDMDUHGQDXWDVPDODGUXMXEQDGJQDWQLOމ
GDQ GHWLNފ
Penentuan koordinat geografis tersebut mengacu kepada bidang referensi
World Geodetic System 1984 (WGSrsquo84) Berdasarkan acuan bidang referensi
WGSrsquo84 telah ditetapkan titik referensi bandar udara (Aerodrome Reference
Point ARP) Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II yang dinyatakan dalam
sistem koordinat bandar udara dan dijadikan sebagai titk referensi bandar udara
(Aerodrome Reference Point ARP)
Titik referensi koordinat geografis dan koordinat kartesius (perpotongan sumbu
X dan sumbu Y) Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II terletak pada koordinat
geografis 00ordm 8ފމGDQordm 7ފމDWDXSDGD koordinat (kartesius) bandar
20
udara X = 20000 meter dan Y = 20000 meter dimana sumbu X berhimpit
dengan sumbu landasan pacu yang mempunyai
ž KWXPL]DފމJHRJUDILVGDQVXPEXltPHODOXLXMXQJODQGDVD
Q Existing dan Pengembangan dan tegak lurus sumbu X Berdasarkan
koordinat geografis dan koordinat kartesisus (titik referensi) tersebut telah
ditetapkan pula batas-batas kebutuhan lahan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II yaitu pada koordinat geografis 00ordm 28މ15849ފ LU dan 101ordm 26މ41179ފ BT
atau pada koordinat (kartesius) bandar udara X = 20000 meter dan Y = 20000
meter dimana sumbu X berhimpit dengan sumbu landasan yang mempunyai
azimuth 181ordm ފ
JHRJUDILVGDQVXPEXltPHODOXLXMXQJODQGDVDQ tegak lurusމ
sumbu X
Batas-batas kebutuhan lahan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
sebagaimana dinyatakan dalam sistem koordinat geografis dan koordinat
kartesisus di atas adalah batas-batas kawasan yang dijadikan landasan dalam
penentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan
BatasBatas Kawasan Kebisingan (BKK) di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah danatau
perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk
kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan
penerbangan KKOP mencakup wilayah yang sangat luas dimana pada wilayah
dimaksud tidak diizinkan adanya bangunan atau benda tumbuh baik yang tetap
(fixed) maupun dapat berpindah (mobile) yang lebih tinggi dari persyaratan
batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan kode referensi landas pacu
(Aerodrome Reference Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway
Classification) dari suatu bandar udara
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri atas
21
- Kawasan Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas
- Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar
- Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
- Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
- Kawasan di sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan
Kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II adalah
kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara yang terpengaruh oleh gelombang
suara mesin pesawat udara dan yang dapat menggangu lingkungan Kawasan
kebisingan di sekitar Bandar Udara diukur dengan peralatan ukur dan
metodologi yang ditetapkan oleh standar nasional serta ditentukan dengan
bertitik tolak pada Rencana Induk Bandar Udara dan Rencana Pengembangan
Bandar Udara prakiraan jenis pesawat udara prekwenai dan periode waktu
operasi
Nilai tingkat kebisingan maksimum dibaca dalam skala A yaitu tingkat
kebisingan tertimbang (A-Waeighted Sound Level) dinyatakan dalam satuan
decibel dan disingkat dengan dB(A) Tingkat kebisingan yang dapat diterima
secara terus menerus disusun dalam suatu satuan Tingkat Kebisingan yang
Dapat Diterima Terus-menerus Ekivalen Tertimbang (Weighted Equivalent
Continuous Perceived Noise Level WECPNL) WECPNL adalah satuan untuk
menyusun prekuensi pesawat udara pada siang malam dan dini hari yaitu
pada saat kebisingan lebih terasa serta penyesuaian terhadap dampak
psikologis
2 Batas-batas Kawasan dan Ketinggian
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru memiliki landas pacu (run
way) dengan spesifikasi Pendekatan Presisi Kategori 1 Nomor Kode 4
(Precision Approach Category 1 Code Number 4) Penetapan code number
didasarkan kepada perhitungan panjang landas pacu (runway) berdasarkan
referensi pesawat (aeroplane reference field lenght ARFL) Penetapan
22
batasbatas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) didasarkan
kepada spesifikasi yang ditetapkan melalui Konvensi Chicago tahun 1944
sebagaimana tercantum dalam Annex 14 Volume 1 tentang Persyaratan
Permukaan Batas Penghalang Landas Pacu
Ketinggian semua titik pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) ditentukan terhadap ketinggian ambang landas pacu 36 Exisiting dan
Pengembangan sebagai titik referensi sistem ketinggian bandar udara Titik
referensi sistem ketinggian Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
adalah titik 000 M yang berada pada ketinggian + 19875 meter di atas
permukaan air laut rata-rata (Mean Sea Level MSL) Beda tinggi antara
ambang landas pacu 36 dengan ambang landas pacu 18 adalah 1020 meter
(data sekunder)
Ketinggian Permukaan Horizontal Dalam untuk Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru ditentukan +50 meter di atas ambang landas pacu 36
Existing dan Pengembangan Dengan demikian Kawasan Permukaan
Horizontal Dalam memiliki batas ketinggian (+50 meter) + (+19875 meter) =
+69875 meter Sedangkan ketinggian Permukaan Horizontal Luar untuk
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru ditentukan +155 meter di atas
ambang landas pacu 36 Existing dan Pengembangan Dengan demikian
Kawasan Permukaan Horizontal Luar memiliki batas ketinggian (+155 meter)
+ (+19875 meter) = +174875 meter
Tabel 3 Dimensi dan Kemiringan Permukaan Batas Penghalang
Dimensi dan Permukaan
Klaisifikasi Run Way
(code number 4) Keterangan
Precision Approach Category 1
Kerucut (conical) - Kemiringan - Ketinggian
5
100 m
Horizontal Dalam (inner horizontal) - Ketinggian
45 m
- Jari-jari 4000 m
23
Pendekatan Dalam (inner
approach) - Lebar - Jarak dari ambang landas - Panjang - Kemiringan
120 m 60
m 900 m
2
Pendekatan (approach) - Panjang tepi dalam - Jarak dari ambang landasan - Pelebaran Bagian Pertama - Panjang - Kemiringan Bagian Kedua - Panjang - Kemiringan Bagian Horizontal - Panjang - Panjang Total
300 m 60 m 155
3000 m
2
3600 m 25
8400 m 15000 m
Transisi (transitional) -
Kemiringan
143
Transisi Dalam (inner transitional) - Kemiringan
333
Pemukaan Pendaratan (balked landing surface) - Panjang tepi dalam - Jarak dari ambang landasan - Pelebaran - Kemiringan
120 m
1800 m 10
333
Sumber ICAO Aerodrome Annex 14 2004)
Posisi permukaan batas penghalang dinyatakan dalam Sistem Koordinat
Bandar Udara yang posisinya ditentukan terhadap titik-titik referensi sebagai
berikut
- Titik referensi Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II terletak pada koordinat
geografis
00deg 27 ᇱ 27130
ܮ ᇱ 3655 ܤ
101deg 26
- Titik referensi Pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II terletak
pada koordinat geografis
24
00deg 27 ᇱ 0582
ܮ ᇱ 3916 ܤ
101deg 26
- Titk referensi sistem koordinat Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
(perpotongan sumbu X dan sumbu Y) terletak pada ujung landasan pacu
18 (eksisting) dan pengembangan atau koordinat bandar udara
+ = 00020 ܯ
+ = 00020 ܯ
Sumbu X berhimpit dengan sumbu landas pacu dengan arah 178ordm މ
JHRJUDILVVXPEXltPHODOui ujung landas pacu 18 (eksisting) danފ
Pengembangan serta tegak lurus pada sumbu X
Permukaan Utama adalah permukaan yang garis tengahnya berhimpit dengan
sumbu landas pacu (run way) yang membentang sampai 60 meter di luar setiap
ujung landas pacu dan lebarnya 4825 meter dengan ketinggian untuk setiap
titik pada permukaan utama diperhitungkan sama dengan ketinggian titik
terdekat pada sumbu landas pacu
a Batas Ketinggian Pada Kawasan Pendekatan (Ancang) Pendaratan
dan Lepas Landas
Kawasan Pendekatan (ancang) Pendaratan dan Lepas Landas adalah suatu
kawasan perpanjangan kedua ujung landasan di bawah lintasan pesawat
udara setelah lepas landas atau akan mendarat yang dibatasi oleh ukuran
panjang dan lebar tertentu sebagai berikut
Tepi dalam dari Kawasan Pendekatan (ancang) Pendaratan dan Lepas
Landas berhimpit dengan ujung-ujung Permukaan Utama berjarak 60
meter dari ijung landasan pacu dengan lebar 484 meter arah keluar secara
teratur dengan garis tengah merupakan perpanjangan dari landas pacu
sampai lebar 4984 meter pada jarak mendatar 15000 meter dari ujung
permukaan utama
25
Tabel 4 Batas Ketinggian Kawasan Pendekatan Pendaratan dan Lepas
Landas pada Landas Pacu 18
Kemiringan
() Jarak
(meter)
Ketinggian di Atas Ambang Landas Pacu
18 (meter)
Tinggi (meter)
AES MSL
Bagian I 2 1940 + 50 + 50 + 69875
Bagian II 0 2060 + 50 + 50 + 69875
Bagian III 5 1339 + 104 + 104 + 123835
Bagian IV - Tengah - Tepi I - Tepi II - Tepi III
2 5
25 0
1693
469 584 640
+ 155 + 140 + 155
+ 155
+ 155 + 140 + 155
+ 155
+ 174875 + 160875 + 174875
+ 174875 Bagian V 0 7968 + 155 + 155 + 174875
Tabel 5 Batas Ketinggian Kawasan Pendekatan Pendaratan dan Lepas
Landas pada Landas Pacu 36
Kemiringan
() Jarak
(meter)
Ketinggian di Atas Ambang Landas Pacu
36 (meter)
Tinggi (meter)
AES MSL
Bagian I 2 2500 + 50 + 50 + 69875
Bagian II 0 1500 + 50 + 50 + 69875
Bagian III 5 1000 + 100 + 100 + 119875
Bagian IV - Tengah - Tepi I - Tepi II - Tepi III
2 5
25 0
2500
400 1200 900
+ 150 + 120 + 150 + 150
+ 150 + 120 + 150 + 150
+ 169875 + 139875 + 169875 + 169875
Bagian V 0 7500 + 150 + 150 + 169875
b Batas Ketinggian Pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan adalah sebagian dari kawasan
Pendekatan (ancang) Pendaratan dan Lepas Landas yang berbatasan
langsung dengan ujung-ujung landasan yang dapat menimbulkan
kemungkinan terjadinya kecelakaan serta mempunyai ukuran tertentu
sebagai berikut
Tepi dalam dari Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan berhimpit
dengan ujung Permukaan Utama dengan lebar 484 meter Dari tepi dalam
tersebut Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan meluas keluar secara
teratur dengan garis tengahnya merupakan perpanjangan dari garis tengah
26
landas pacu sampai lebar 1384 meter dan jarak mendatar 3000 meter dari
ujung Permukaan Utama
Tabel 6 Batas Ketinggian Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
Landas pada Landas Pacu 36
Lebar (meter) Kemiringan
() Jarak
(meter)
Ketinggian di Atas Ambang
Landas Pacu 36
Tinggi (meter)
Lebar
Awal Lebar Akhir
AES MSL
(meter)
484 1384 2 3000 + 50 + 50 69875
c Batas Ketinggian Pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal
Dalam
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam adalah bidang datar di
atas dan di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian
dengan ukuran tertentu untuk kepentingan pesawat udara melakukan
terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam ditentukan oleh
lingkaran dengan radius 4000 meter dari titik tengah setiap ujung
Permukaan Utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang
berdekatan Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam tidak
termasuk Kawasan Pendekatan (ancang) pendaratan dan lepas landas serta
Kawasan Di Bawah Permukaan Transisi Batas ketinggian pada Kawasan
Di Bawah Permukaan Horizontal Dalam adalah (+ 50 meter) +
(+ 19875 meter) = + 69875 meter
d Batas Ketinggian Pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal
Luar
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar adalah bidang datar di
sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan
ukuran tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi
penerbangan antara lain pada waktu pesawat melakukan pendekatan untuk
mendarat dan gerakan setelah lepas landas atau gerakan dalam hal
mengalami kegagalan dalam penderatan Kawasan di Bawah Permukaan
27
Horizontal Luar ditentukan oleh lingkaran dengan radius 15000 meter dari
titik tengah setiap ujung Permukaan Utama dan menarik garis singgung
pada kedua lingkaran yang berdekatan dan Kawasan di Bawah Permukaan
Horizontal Luar tidak termasuk Kawasan Pendekatan
(ancang) Pendaratan dan Lepas Landas serta Kawasan Di Bawah
Permukaan Kerucut Batas ketinggian pada Kawasan Di Bawah
Permukaan Horizontal Dalam adalah (+ 155 meter) + (+ 19875 meter) =
+ 174875 meter
e Batas Ketinggian Pada Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut adalah bidang dari suatu kerucut
yang bahagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan kawasan
horizontal dalam dan bagian atasnya dibatasi oleh garis perpotongan
dengan permukaan horizontal luar masing-masing dengan radius dan
ketinggian tertentu dimulai dari tepi luar Kawasan Di Bawah Permukaan
Horizontal Dalam meluas ke luar dengan jarak mendatar 2000 meter Batas
ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut ditentukan oleh
kemiringan 5 arah ke atas dan keluar dimulai dari tepi luar Kawasan Di
Bawah Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian + 50 meter di atas
ketinggian ambang landas pacu 36 Existing dan Pengembangan atau sama
dengan + 69875 meter dari MSL sampai memotong Permukaan
Horizontal Luar pada ketinggian + 150 meter di atas ketinggian ambang
landas pacu 36 Existing dan Pengembangan atau sama dengan + 169875
meter dari MSL
f Batas Ketinggian Pada Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
Kawasan di Bawah Permukaan Transisi adalah bidang dengan kemiringan
tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari poros landasan pada
bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang
ditarik tegak lurus pada poros landasan dan pada bagian atas dibatasi oleh
garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam Tepi dalam dari
Kawasan di Bawah Permukaan Transisi berhimpit dengan sisi panjang
Permukaan Utama sisi Kawasan Lepas Landas meluas ke luar sampai
jarak mendatar 315 meter dari sisi panjang Permukaan Utama Batas
28
ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Transisi ditentukan oleh
kemiringan 143 arah ke atas dan ke luar dimulai dari sisi panjang dan
pada ketinggian yang sama seperti Permukaan Utama serta Permukaan
Pendekatan (ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas menerus sampai
memotong Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian + 50 meter di atas
ketinggian ambang landas pacu 36 existing dan pengembangan atau sama
dengan + 69875 meter dari MSL
g Batas Ketinggian pada Kawasan di Sekitar Penempatan Alat Bantu
Navigasi Penerbangan
Kawasan di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan adalah
kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan di dalam
danatau di luar Daerah Lingkungan Kerja yang penggunaannya harus
memenuhi persyaratan tertentu guna menjamin kinerjaefisiensi alat bantu
navigasi penerbangan dan keselamatan penerbangan Alat Bantu Navigasi
Penerbangan yang tersedia dalam peneylenggaraan operasi penerbangan di
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri dari
- Non Directional Beacon (NDB) memiliki ukuran nominal lokasi 100
meter x 100 meter terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 59͵ᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 11ͶͲᦢ ܤ
Batas ketinggian di sekitar Non Directional Beacon (NDB) ditentukan
oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 3deg ke atas dan ke luar dari
titik tengah dasar antena dan pada jarak sampai radius 300 meter dari
antena dilarang ada bangunan dari metal seperti konstruksi rangka
bajabesi tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian tersebut
- Doppler Very High Omni Range (DVOR) Distance Mesuring
Equipment (DME) memiliki ukuran nominal lokasi 200 meter x 200
meter terletak pada koordinat geografis
00deg ʹͷᦡ 3212 ᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 29͵ͺᦢ ܤ
29
Batas ketinggian di sekitar alat Doppler Very High Omni Range
(DVOR) Distance Mesuring Equipment (DME) ditentukan oleh
kemiringan bidang kerucut dengan sudut 2deg ke atas dan ke luar dari titik
antena pada ketinggian bidang counterpois dan pada jarak radial kurang
600 meter dilarang adanya transmisi tegangan tinggi bangunan dari
metal seperti konstruksi rangka bajabesi tiang listrik dan lain-lain
melebihi batas ketinggian sudut tersebut
-
30
Instrument Landing System (ILS) dengan ukuran nominal lokasi 10
meter x 10 meter terdiri dari
1 Localizer terletak pada koordinat geografis
00deg ʹͺᦡ 20ͳͳᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 41ʹ͵ᦢ ܤ
Batas ketinggian di sekitar alat Localizer dibatasi oleh bidang yang
dibentuk dengan sudut 1deg dari titik tengah dasar antena Localizer
terhadap bidang horizontal sejauh 600 meter ke arah landas pacu
2 Glide Path terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 15ͳͶᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 42ͻᦢ ܤ
Batar ketinggian di sekitar Glide Path (GP) dibatasi oleh bidang
yang dibentuk dengan sudut 2deg dari titik tengah dasar antena Glide
Path terhadap bidang horizontal sejauh 600 meter ke arah landas
pacu
3 Middle Marker terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 28Ͷᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 38Ͷʹᦢ ܤ
Batas ketinggian Middle Marker ditentukan oleh kemiringan bidang
kerucut dengan sudut 20deg ke atas dan ke luar dari titik dasar antena
dan sampai radius 300 meter dari antena dilarang adanya bangunan
dari metal seperti konstruksi rangka bajabesi tiang listrik dan lain-
lain melebihi batas ketinggian kerucut tersebut
- Radar dengan ukuran nominal lokasi 100 meter x 100 meter terletak
pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 48ʹͳᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 48͵ͺᦢ ܤ
-
31
Batas ketinggian di sekitar alat Radar ditentukan oleh kemiringan bidang
kerucut dengan sudut 1deg ke atas dan ke luar dari titik antena pada
ketinggian dasar antena dan dalam radius 500 meter tidak diperkenan
adanya bangunan metal tangki minyak bangunan dan lainlain melebihi
batas ketinggian kerucut tersebut
Approach Lighting System dengan ukuran nominal lokasi 1000 meter
x 60 meter dengan persyaratan lahan di sebelah kanan dan kiri
Approach Light sebesar 120 meter dan as (center line) landas pacu harus
rata serta bebas benda tumbuh
3 Tingkat Kebisingan dan Batas Kawasan Kebisingan
Kawasan kebisingan adalah kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara yang
terpengaruh oleh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat
menggangu lingkungan Gangguan kebisingan akan dirasakan dan dialami oleh
orang yang bermukim dan beraktifitas di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru terutama yang bermukim dan beraktifitas di dalam
kawasan yang termasuk kedalam kawasan kebisingan Kawasan kebisingan di
sekitar Bandar Udara diukur dengan peralatan ukur dan metodologi yang
ditetapkan oleh standar nasional serta ditentukan dengan bertitik tolak pada
Rencana Induk Bandar Udara dan Rencana Pengembangan Bandar Udara
prakiraan jenis pesawat udara prekwenai dan periode waktu operasi
Nilai tingkat kebisingan maksimum dibaca dalam skala A yaitu tingkat
kebisingan tertimbang (A-Waeighted Sound Level) dinyatakan dalam satuan
decibel dan disingkat dengan dB(A) Tingkat kebisingan yang dapat diterima
secara terus menerus disusun dalam suatu satuan Tingkat Kebisingan yang
Dapat Diterima Terus-menerus Ekivalen Tertimbang (Weighted Equivalent
Continuous Perceived Noise Level WECPNL) WECPNL adalah satuan untuk
menyusun prekuensi pesawat udara pada siang malam dan dini hari yaitu
pada saat kebisingan lebih terasa serta penyesuaian terhadap dampak
psikologis
-
32
Kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II ditentukan
berdasarkan tingkat kebisingan yang dinyatakan dalam sistem koordinat
bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
a Kawasan Kebisingan Tingkat 1
Kawasan Kebisingan Tingkat 1 adalah kawasan yang mempunyai nilai
tingkat kebisingan Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise
Level (amp31bull GDQrdquo WECPNL lt 75)
- Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 1 dapat
dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan atau bangunan kecuali
untuk jenis kegiatan danatau bangunan sekolah dan rumah sakit
- Titik referensi sistem koordinat bandar udara pada Kawasan
Kebisingan Tingkat 1 terletak pada ujung landasan 18 dengan
koordinat geografis
00deg 27acute 05ͺʹͲᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 39ͳᦢ ܤ
Atau koordinat titik ujung landasan pacu 18
ݐݎ
00020 = +
ݐݎ
00020 = +
Dan koordinat titik ujung landasan pacu 36
ݐݎ
50022 = +
ݐݎ
00020 = +
Dimana sumbu X berhimpit dengan garis tengah landasan dengan arah
ƒ ފމ- ފމ WHUKDGDSDUDXWDUDVHEHQDUQDVXPEX Y
melalui ujung landasan 18 dan tegak lurus pada sum X
- Kawasan Kebisingan Tingkat 1 merupakan daerah yang mengelilingi
landasan dimana tepi luar bagian Utara kawasan ini berjarak
maksimum 3516758 meter dari ujung landasan 18 dan tepi bagian
Selatan berjarak maksimum 3923879 meter dari ujung landasan 36
-
33
dimana tepi dalamnya merupakan batas-batas kawasan kebisingan
tingkat 2
b Kawasan Kebisingan Tingkat 2
- Kawasan Kebisingan Tingkat 2 adalah kawasan yang mempunyai nilai
tingkat kebisingan Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise
Level (amp31bull GDQrdquo WECPNL lt 80)
- Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 2 dapat
dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan atau bangunan
34
kecuali untuk jenis kegiatan danatau bangunan sekolah rumah sakit
dan rumah tinggal
- Titik referensi sistem koordinat bandar udara pada Kawasan Kebisingan
Tingkat 2 terletak pada ujung landasan 18 dengan koordinat geografis
00deg 27acute 05ͺʹͲᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 39ͳᦢ ܤ
Atau koordinat titik ujung landasan pacu 18
ݐݎ
00020 = +
ݐݎ
00020 = +
Dan koordinat titik ujung landasan pacu 36
ݐݎ
50022 = +
ݐݎ
00020 = +
Dimana sumbu X berhimpit dengan garis tengah landasan dengan arah
ƒ ފމ- ފމ WHUKDGDSDUDXWDUDVHEHQDUQDVXPEX Y
melalui ujung landasan 18 dan tegak lurus pada sum X
- Kawasan Kebisingan Tingkat 2 merupakan daerah yang mengelilingi
landasan dimana tepi luar bagian Utara kawasan ini berjarak maksimum
1671909 meter dari ujung landasan 18 dan tepi bagian Selatan
berjarak maksimum 1957217 meter dari ujung landasan 36 dimana
tepi dalamnya merupakan batas-batas kawasan kebisingan tingkat 3
c Kawasan Kebisingan Tingkat 3
- Kawasan Kebisingan Tingkat 3 adalah kawasan yang mempunyai nilai
tingkat kebisingan Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise
Level (amp31bull
- Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 3 dapat
dimanfaatkan untuk membangun bangunan atau fasilitas bandar udara
yang dilengkapi dengan pemasangan insulasi suara sesuai dengan
prosedur yang standar sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam
bangunan sesuai dengan batas-batas kebisingan yang diizinkan serta
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
35
- Titik referensi sistem koordinat bandar udara pada Kawasan Kebisingan
Tingkat 3 terletak pada ujung landasan 18 dengan koordinat geografis
00deg 27acute 05ͺʹͲᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 39ͳᦢ ܤ
Atau koordinat titik ujung landasan pacu 18
ݐݎ
00020 = +
ݐݎ
00020 = +
Dan koordinat titik ujung landasan pacu 36
ݐݎ
50022 = +
ݐݎ
00020 = +
Dimana sumbu X berhimpit dengan garis tengah landasan dengan arah
ƒ ފމ- ފމ WHUKDGDSDUDXWDUDVHEHQDUQDVXPEX Y
melalui ujung landasan 18 dan tegak lurus pada sum X
- Kawasan Kebisingan Tingkat 3 merupakan daerah yang mengelilingi
landasan dimana tepi luar bagian Utara kawasan ini berjarak maksimum
595272 meter dari ujung landasan 18 dan tepi bagian Selatan berjarak
maksimum 793351 meter dari ujung landasan 36 serta garis tengahnya
berhimpit dengan garis tengah landasan
Index Tingkat Kebisingan yang dapat diterima terus-menerus ekivalen
tertimbang (Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level
WECPNL) dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut
ܥܧ ܮ = ത തܤതത(തതܣതത) + 10
log െ 27 ത തܤതത(തതܣതത) =
10 log ൬1൰ 10ଵ൨
ଵ
=
ଶ + 3
ଷ + 10 (
ଵ +
ସ)
Dimana
36
WECPNL = Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level
adalah satu diantara indeks tingkat kebisingan pesawat
udara yang ditetapkan dan direkomendasikan oleh
International Civil Aviation Organization (ICAO)
ത തܤതത(തതܣതത) = Nilai decible bobot A rata-rata dari
setiap puncak kesibukan pesawat dalam satu hari
pengukuran
n = Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat udara
selama periode 24 jam
Li = Bacaan dB(A) tertinggi dari nomor penerbangan pesawat
ke-i dalam satu hari pengukuran
N = Jumlah kedatngan dan keberangkatan pesawat udara yang
dihitung berdasarkan pemberian bobot yang berbeda untuk
waktu pagi petang dan malam
N1 = Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat udara dari
jam 0000 ndash 0700
N2 = Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat udara dari
jam 0700 ndash 1900
N3 = Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat udara dari
jam 1900 ndash 2200
N4 = Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat udara dari
jam 2200 ndash 0000
4 Persyaratan Tataguna Lahan
Untuk menjamin terkendalinya Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru maka setiap
aktifitas penggunaan lahan seperti mendirikan mengubah atau
melestarikan bangunan menanam dan memelihara benda tumbuh di dalam
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan di dalam kawasan
kebisingan harus mengacu dan memenuhi batas-batas ketinggian serta
memenuhi batas nilai tingkat kebisingan sebagaimana diuraikan di atas
Khusus untuk mendirikan bangunan baru di dalam Kawasan Pendekatan
(ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas harus memenuhi batas ketinggian
dengan tidak melebihi kemiringan 16 arah ke atas dan ke luar dimulai
dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masingmasing ambang
landas pacu 18 dan landas pacu 36 Existing dan Pengembangan
37
Pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sampai jarak mendatar
1100 meter dari ujung-ujung Permukaan Utama hanya digunakan untuk
bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan
benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi
penerbangan Batas ketinggian bangunan dan benda tumbuh yang tidak
membahayakan tersebut harus mengacu dan sesuai dengan batas-batas
ketinggian kawasan sebagaimana diuraikan di atas
Aktifitas penggunaan tanah perairan dan udara pada setiap kawasan
sebagaimana telah diuraikan di atas harus pula memenuhi ketentuan dan
persyaratan sebagai berikut
a Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi
penerbangan atau komunuikasi radio antar Bandar Udara dan pesawat
udara
b Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara
dengan lampu-lampu lain
c Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang
mempergunakan Bandar Udara
d Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara
e Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain
dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan lepas landas atau
gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan Bandar Udara
Untuk bangunan-bangunan yang sudah ada baik bangunan berupa benda
bergerak yang sifatnya sementara atau benda-benda bersifat tetap baik
yang didirikan oleh manusia atau ada secara alami seperti gedunggedung
menara cerobong asap gundukan tanah jaringan transmisi bukit atau
gunung yang sekarang menjadi penghalang (obstacle) masih dapat
diperkenankan sejauh segala prosedur keselamatan operasi penerbangan
dapat terpenuhi Bangunan dan fasilitas yang tidak diizinkan tetapi sudah
ada di Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru harus memenuhi ketentuan sebagai berikut
38
- Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada pada Kawasan
Kebisingan Tingkat 1 harus dilengkapi dengan pemasangan insulasi
suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga tingkat bising yang
terjadi di dalam bangunan sesuai batas-batas kebisingan yang diizinkan
serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Bangunan sekolah rumah sakit dan rumah tinggal yang sudah ada pada
Kawasan Kebisingan Tingkat 2 harus dilengkapi dengan pemasangan
insulasi suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga tingkat
bising yang terjadi di dalam bangunan sesuai dengan batas-batas
kebisingan yang diizinkan serta sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
- Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 3 dapat pula
dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan
dan pertanian yang tidak mengundang burung
Bangunan atau suatu benda yang ada secara alami yang berada di Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangasn (KKOP) dan ketinggiannya masih
dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat
membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda
danatau dipasang lampu dengan spesifikasi yang diatur oleh ketentuan dari
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Pemasangan tanda danatau lampu
termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas
baiaya pemiliki atau yang menguasainya
B ASAS DAN SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah danatau
perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk
kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan
penerbangan KKOP mencakup wilayah yang sangat luas dimana pada wilayah
dimaksud tidak diizinkan adanya bangunan atau benda tumbuh baik yang tetap
(fixed) maupun dapat berpindah (mobile) yang lebih tinggi dari persyaratan
batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan kode referensi landas pacu
39
(Aerodrome Reference Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway
Classification) dari suatu bandar udara
Adanya ketentuan dan regulasi nasional dan internasional di sub-sektor
tranportasi udara yang begitu ketat akan menimbulkan benturan kepentingan
antara Pemerintah Provinsi RiauKota Pekanbaru otoritas Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II dan masyarakat di sekitar kawasan terdampak operasional
bandar udara Pemerintah berkewajiban untuk menjaga kelangsungan
pembangunan dan melindungi kepentingan masyarakat Otoritas Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II berkewajiban pula untuk melindungi kepentingan
keselamatan dan keamanan penerbangan Untuk menjembatani berbagai
kepentingan tersebut diperlukan suatu kjebijakan publik dan regulasi yang adil
dan mampu melindungi kepentingan semua pihak Kebijakan publik tersebut
didesign dalam bentuk Peraturan Daerah Peraturan Daerah dimaksud harus
bersifat humanistis realistis implementatif dan responsif serta dapat
menjamin pengendalian berkelanjutan (sustainable control) terhadap Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
secara konsisten dan berkelanjutan
Asas yang dianut dalam penyusunan rancangan kebijakan tentang
Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru adalah
a Asas Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam
rangka menciptakan ketenteraman masyarakat
b Asas Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan
penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap
warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional
40
c Asas Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa
Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsif
Negara Kesatuan Republik Indonesia
d Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai
mufakat dalam setiap pengambilan keputusan
e Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh
wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundangundangan yang
dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang
berdasarkan Pancasila
f Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus memperhatiakan keragaman penduduk agama
suku dan golongan kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang
menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan
bermasyarakat berbangsa dan bernegara
g Asas Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundangundangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional
bagi setiap warga negara tanpa kecuali
h Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintah adalah bahwa
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-
hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain
agama suku ras golongan gender atau status sosial
i Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum adalah bahwa setiap materi muatan
peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam
masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum
j Asas Keseimbangan Keserasian dan Keselarasan adalah bahwa setiap
materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
keseimbangan keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan
masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara
k Asas Partisipatif adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan harus dapat mendorong setiap warga negara untuk
41
mempergunakan hak dalam menyampaikan aspirasi dalam mengambil
keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung
maupun tidak langsung
l Asas Tranparansi adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan harus dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara
pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin
kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai
m Asas Akuntabilitas adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus dapat meningkatkan akuntabilitas para
pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan
masyarakat luas
n Asas Efisiensi dan Efektifitas adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus menjamin terselenggaranya pelayanan kepada
masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara
optimal dan bertanggung jawab
o Asas Profesional adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan harus dapat meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara
pemerintah daerah agar mampu memberi pelayanan yang mudah cepat
tepat dan biya yang terjangkau
Menurut Mustopadidjaja (2005) Kebijakan Publik pada dasarnya adalah suatu
keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu untuk
melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang
dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan
tugas pemerintahan negara dan pembangunan Dalam kehidupan administrasi
negara secara formal keputusan tersebut lazimnya dituangkan dalam berbagai
bentuk peraturan perundang-undangan Bentuk instrumen kebijakan dan
peraturan perundang-undangan yang dipilih tergantung pada substansi dan
lingkup permasalahan sifat kebijakan luas dampak kebijakan sistem ekonomi
politik yang dianut ada tidaknya keterkaitan dengan kebijakan dan perundang-
undangan yang lain serta pada instansi pengambil keputusan
42
Selanjutnya Mustpadidjaja (2005) menyebutkan ada 4 faktor dinamik yang
menjadi unsur dari sistem kebijakan dan berperan dalam proses kebijakan
yaitu
a Lingkungan Kebijakan (policy environment) adalah keadaan yang melatar
belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya isu kebijakan
(policy issues) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku
kebijakan dan oleh sesuatu kebijakan
b Pembuat dan Pelaksana Kebijakan (policy maker and implementer) adalah
orang atau sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai peranan
tertentu dalam proses kebijakan sebab mereka berada dalam posisi
menentukan ataupun mempengaruhi baik dalam pembuatan kebijakan
ataupun dalam tahap lainnya seperti pelaksanaan pengawasan dan
penilaian atas hasil atau kinerja yang dicapai dalam perkembangan
pelaksanaan kebijakan
c Kebijakan itu sendiri (policy content) yaitu keputusan atas sejumlah
pilihan yang kurang lebih berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan
untuk mencapai sejumlah tujuan tertentu
d Kelompok Sasaran Kebijakan (target group) yaitu orang atau sekelompok
orang atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yang perilaku dan atau
keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan bersangkutan
Sistem kebijakan publik sangat dipengaruhi pula oleh berbagai faktor seperti faktor
politik ekonomi administrasi dan organisatoris sosial budaya pertashanan dan
keamanan serta faktor ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk kemajuan
teknologi kedirgantaraan global yang menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian
baik di tingkat operasional dan di tingkat kebijakan Pemilihan model kebijakan
akan sangat menentukan dalam penyusunan sistem kebijakan yang realistis
Beberapa alternatif model kebijakan bisa disusun dengan berdiri sendiri atau
disusun secara bersama-sama tergantung kepada 4 faktor dinamik sebagaimana
disebutkan di atas Model kebijakan yang dapat dipilih antara lain model bersifat
sentralistik desentralistik otoriter demokratik non-partisipatif transparan
partisipatif rasional elitis dan lain-lain Para ahli sepakat untuk bisa menggabung
43
beberapa model untuk menghasilkan model proses kebijakan yang lebih sesuai
dengan permasalahan yang sedang dan akan dihadapi
Dalam proses kehidupan berbangsa yang sangat dinamis dan dalam situasi dan
kondisi-kondisi tertentu adakalanya model sentralistik otoriter dan nonpartisipatif
menjadi pilihan yang sangat tepat Model-model tersebut bukan hanya bersifat
efektif dan efisien akan tetapi sangat aplikatif Namun jika kita merujuk kepada
semangat dan amanat konstitusi yang menegaskan bahwa Negara Republik
Indonesia adalah negara hukum yang demokrtais maka model-model proses
kebijakan yang humanistis sepertti demokratis partisipatif transparan dan
desentralistik adalah pilihan yang sangat adil dan bijaksana Hal ini diperkuat oleh
konsep otonomi daerah yang memberikan peluang kepada daerah untuk mengurus
rumah tangga (pemerintahan dan pembangunan) sendiri Salah satu hal mendasar
yang secara eksplisit terkandung dalam cita-cita otonomi daerah adalah adanya
efisiensi efektifitas dan peningkatan kualitas dalam pelayanan publik Otonomi
daerah akan semakin mempersempit rentang kondali dalam proses pembuatan
kebijakan dan pelayanan publik Masyarakat menjadi semakin dekat dengan pusat-
pusat pelayanan sehingga pemerintah daerah memiliki peluang yang lebih fokus
dalam perumusan kebijakan publik di daerah
Kebijakan yang disusun berdasarkan model proses kebijakan demokratik
humanistik rasional partisipatif memang rentan terhadap stagnasi Terutama pada
lingkungan yang heterogen dan memiliki latar belakang serta perilaku yang
kompleks Dalam hal ini proses kebijakan perlu memperhatikan norma tata nilai
adat dan berbagai paham yang dianut oleh masyarakat agar dapat digiring dan
bermuara pada suatu kesepakatan untuk patuh kepada ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku Hal ini menjadi sangat penting di tengah
kehidupan politik demokratik yang cenderung mengedepankan kebebasan adanya
pertentangan kepentingan dan ego sektoral di suatu daerah antar daerah maupun
antara pusat dan daerah
44
1 Formulasi Kebijakan
Kegiatan memformulasikan sebuah kebijakan berawal dari identifikasi
permasalahan atau isu yang ingin diselesaikan Penyelesaian suatu
permasalahan akan memerlukan suatu kebijakan yang mempertemukan antara
perilaku yang terkait dengan substansi permasalahan dengan strategi merubah
perilaku dalam suatu format ketentuan perundang-undangan tertentu Untuk
lebih mendekatkan substansi permasalahan terhadap formulasi kebijakan maka
dikutif (diolah dari) beberapa pandangan dari Grover Starling (1988) antara
lain
- Agenda Setting adalah pencatatan dan pencantuman berbagai isu sentral
yang sedang berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat dan
berbangsa yang harus segera direspon diproses dan dicantumkan di dalam
agenda kebijakan
- Use and Abuse dari pengalaman berupa kegagalan dan keberhasilan yang
pernah dilakukan oleh pihak lain di dalam menangani permasalahan yang
memiliki kesamaan substansi dengan permasalahan atau isu yang akan
diselesaikan
- Cara Pandang Sistemik bahwa setiap permasalahan kebijakan publik tidak
bisa berdiri sendiri dan memiliki keterkaitan dengan masalahmasalah
lainnya Yang terpenting adalah bagaimana melihat permasalahan secara
objektif dan melihat posisi permasalahan tersebut dalam konteks
permasalahan masyarakat secara keseluruhan
- Psikologi Penentuan Pilihan bahwa keterbatasan pendekatan rasional dan
keterbatasan informasi atas kompleksitas permasalahan yang dihadapi
mengakibatkan ketidak pastian (uncertaint) dalam proses pengambilan
keputusan dengan mempertimbangkan berbagai diagnosa dan prognosa
- Abuiqitas Etika dimana kebijakan publik akan berpengaruh dalam
kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sebagai etika publik
Kebijakan publik tidak boleh mengabaikan etika publik
2 Kebijakan Dasar
Penyusunan kebijakan publik yang akan digunakan untuk pengendalian
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas
45
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru didasarkan kepada hierarki peraturan perundang-undangan yang
ada di Indonesia Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan
Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan
Perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi Kekuatan hukum Peraturan
Perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya Hierarki peraturan
perundang-undangan tersebut adalah
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Undang-UndangPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden - Peraturan Daerah Provinsi dan
- Peraturan Daerah KabupatenKota
Khusus untuk penyusunan kebijakan publik yang akan mengatur pengendalian
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru merujuk kepada ketentuan perundang-undangan nasional konvensi
spesifikasi teknis bandar udara standarisasi nasional dan internasional di
bidang penerbangan ketentuan dan peraturan terkait dan asas serta norma yang
mengikat lainnya Stratifikasi kebijakan-kebijakan tersebut meliputi
a Kebijakan Stratejik
- Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesias Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
46
Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234)
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Provinsi dan
KabupatenKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 8)
b Kebijakan Teknis
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesias Tahun 2009 Nomor 1
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956)
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan
Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001
Tentang
Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomorn128 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 48)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012
Tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar
Udara (Lembaran Negaras Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
71)
47
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T1124-U Tahun 1960
Tanggal 30 November 1960 Tentang Peraturan-peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun
2009
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 Tentang
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation
Safety Regulation Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome)
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang
Tatanan Kebandarudaraan Nasional
c Kebijakan Operasional
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 Tentang
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2005 Tentang
Batas-batas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2008 Tentang
Rencana Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Provinsi Riau
d Peraturan Internasional Konvensi dan Standarisasi
- Internastional Civil Aviation Organization International Standards and
Recommended Practices Annex 14 Volume 1 Fourth Edition
July 2004
- Internastional Civil Aviation Organization Airport Service Manual
Part-6 Control of Obstacle
3 Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Produk Hukum Daerah Peraturan
Daerah (Perda) adalah salah satu dari produk hukum daerah yang bersifat
48
ldquopengaturanrdquo Pembentukan produk hukum daerah adalah serangkaian proses
pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap
perencanaan persiapan perumusan pembahasan pengesahan pengundangan
dan penyebarluasan yang dilakukan berdasarkan Program Legislasi Daerah
C KAJIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
Kebiajakan adalah keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunakan
sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya Dalam kaitannya dengan Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru kebijakan bertujuan untuk mengendalikan
kawasan dalam kondisi existing dan kondisi yang diharapkan di masa datang
Kebijakan Publik yang akan disusun pada dasarnya berisi ketentuan-ketentuan
yang dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku kelompok sasaran (target)
yang bermukim dan beraktifitas di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Kebijakan yang memuat ketentuan-
ketentuan yang berorientasi kepada keamanan dan keselamatan penerbangan
dan memuat hak-hak dan kewajiban masyarakat dan para pemangku
kepentingan dapat dijadikan acuan pegangan pedoman dan petunjuk yang
memiliki kekuatan hukum dan mengandung kepastian hukum
Kebijakan pada hakikatnya bertjuan untuk memperbaiki keadaan sekarang
(existing) menuju keadaan yang diinginkan di masa datang Kondisi sekarang
(existing) mengandung unsur permasalahan yang terdiri dari faktor-faktor
penyebab terjadinya permasalahan (independent variable) dan faktor-faktor
yang merupakan akibat dari permasalahan (dependent variable) yang terdapat
di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru Dengan mengacu kepada Mustpadidjaja (2005) proses
implementasi kebijakan di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru melibatkan unsur sebagai berikut
49
1 Lingkungan Kebijakan (policy environment)
Adalah keadaan atau peristiwa-peristiwa di sekitar Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II yang melatar belakangi dan
menyebabkan timbulnya isu kebijakan (policy issues) Keadaan atau
peristiwa-peristiwa tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para
pelaku kebijakan dan oleh sesuatu kebijakan Sebagaimana telah diuraikan
pada pembahasan terdahulu bahwa sesuai dengan regulasi di bidang
penerbangan dan kebandarudaraan telah ditetapkan batasanbatasan
kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas kawasan kebisingan
yang menyebabkan adanya batas-batas krtinggian bangunan pembatasan
fungsi-fungsi bangunan batas ambang ketinggian serta pengaturan
lainnya baik terhadap bangunan yang sudah ada maupun terhadap rencana
pembangunan di sekitar kawasan dimaksud
Kondisi existing menunjukkan bahwa saat ini terdapat bangunan dan
fasilitas serta aktifitas masyarakat pada kawasan keselamatan operasi
penerbangan dan dalam batas kawasan kebisingan yang diduga dapat
menjadi penghalang (obstacle) operasi penerbangan Di lain pihak
operasional penerbangan dapat menurunkan kualitas lingkungan dan
dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat terutama dampak yang
berkaitan dengan pencemaran lingkungan dan kebisingan akibat suara
mesin pesawat terbang Akibat belum adanya Kebijakan Publik (Peraturan
Daerah) yang secara khusus mengatur dan mengendalikan kawasan
keselamatan operasi penerbangan dan batas kawasan kebisingan maka
dapat diduga sebagai penyebab mengapa munculnya pembangunan rumah
tinggal gedung-gedung bertingkat tinggi menara telekomunikasi dan
infrastruktur lainnya yang diduga pula akan dapat menjadi penghalang
(obstacle) bagi operasi penerbangan
2 Pembuat dan Pelaksana Kebijakan (policy maker and implementer)
Adalah lembaga atau institusi yang mempunyai peranan tertentu dalam
50
proses kebijakan disebabkan adanya kewenangan yang dimiliki dalam
pembuatan kebijakan ataupun dalam tahap lainnya seperti pelaksanaan
pengawasan dan penilaian atas hasil atau kinerja yang dicapai dalam
perkembangan pelaksanaan kebijakan Dalam hal pengaturan dan
pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batasbatas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru merupakan leading sector dari Dinas Perhubungan Provinsi
Riau sebagai representasi dari Pemerintah Provinsi Riau dan PT
Angkasa Pura II sebagai Badan Usaha Bandar Udara
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah maka Kebijakan Publik yang akan mengatur dan mengendalikan
Kawasan Keselamatan Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah berupa
Peraturan Daerah Provinsi atau dengan nama lain Peraturan Daerah
(Perda) yang dibentuk melalui instrumen Program Legislasi Daerah
(Prolegda) Penyusunan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen
dalam penyusunan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah
(Pemerintah Provinsi Riau) dan DPRD (DPRD Provinsi Riau) berdasarkan
atas
- Perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- Rencana Pembangunan Daerah
- Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan
- Aspirasi masyarakat daerah
3 Kebijakan (policy content)
Adalah isi kandungan dari kebijakan itu sendiri berupa rancangan
keputusan atas sejumlah pilihan yang kurang lebih mengandung
unsurunsur
- Latar belakang dan tujuan penyusunan kebijakan
- Sasaran yang akan diwujudkan
51
- Pokok-pokok pikiran ruang lingkup atau objek yang akan diatur
da
- Jangkauan dan arah pengaturan
Setiap unsur dalam konten rancangan kebijakan publik sebagaimana
disebutkan diatas memiliki hubungan dan keterkaitan tujuan antara satu
dengan yang lainnya Sistematika penyusunan rancangan kebijakan publik
(Perda) tentang pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah sebagai berikut
JUDUL
PEMBUKAAN
- Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang maha Esa
- Jabatan Pembentuk Kebijakan (Gubernur)
- Konsiderans
- Dasar Hukum
- Diktum
BATANG TUBUH
- Ketentuan Umum
- Materi Pokok yang Diatur
- Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
- Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
- Ketentuan Penutup
PENUTUP
PENJELASAN (jika diperlukan)
LAMPIRAN (jika diperlukan
Urain lengkap dari konten kebijakan publik tentang pengendalian
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru akan
dibahas pada bahagian berikutnya
4 Kelompok Sasaran Kebijakan (target group)
Adalah orang atau sekelompok orang atau organisasi-organisasi dalam
masyarakat yang berada di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yang perilaku dan atau keadaannya ingin
dipengaruhi oleh Kebijakan Publik (Peraturan Daerah) Tentang
Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan
52
Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru Kelompok sasaran kebijakan menyebar dalam
wilayah kecamatan dan kelurahan di Kota Pekanbaru dan kabupaten
Kampar
D EVALUASI DAN KLARIFIKASI
Kebijakan Publik yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda)
adalah produk hukum daerah yang bersifat ldquopengaturanrdquo Dalam konteks
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan adalah bertujuan
untuk mengatur Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru Pengaturan pada kawasan-kawasan dimaksud akan merubah
keadaan existing menjadi keadaan yang ideal sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih
tinggi atau kedudukannya yang setara Pengaturan dan pengendalian dengan
penerapan sistem baru akan memiliki implikasi terhadap aspek kehidupan
masyarakat dan terhadap aspek beban keuangan negara
Dalam rangka melihat implikasi sebagai dampak dari penerapan sistem baru
maka perlu dilakukan Evaluasi terhadap rancangan Kebijakan Publik dan
melakukan Klarifikasi terhadap Kebijakan Publik sebagai bahagian dari proses
penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan
Peraturan Daerah untuk mengetahui apakah bertentangan dengan kepentingan
umum danatau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Sedangkan
Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah untuk
mengetahui apakah bertentangan dengan kepentingan umum danatau
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
Hasil Evaluasi akan memberikan dua kemungkinan output yaitu
53
- Hasil evaluasi menyatakan bahwa rancangan kebijakan publik yang disusun
sudah sesuai dengan kepentingan umum danatau peraturan yang lebih
tinggi
- Hasil evaluasi menyatakan bahwa rancangan kebijakan publik yang disusun
bertentangan dengan kepentingan umum danatau peraturan yang lebih
tinggi
Hasil Klarifikasi akan memberikan dua kemungkinan output yaitu
- Hasil klarifikasi menyatakan bahwa kebijakan publik yang disusun sudah
sesuai dengan kepentingan umum danatau peraturan yang lebih tinggi
- Hasil klarifikasi menyatakan bahwa kebijakan publik yang disusun
bertentangan dengan kepentingan umum danatau peraturan yang lebih
tinggi
Sebagaimana telah diuraikan pada bahagian terdahulu bahwa kebijakan publik
pada hakikatnya bertjuan untuk memperbaiki keadaan sekarang (existing)
menuju keadaan yang diinginkan di masa datang Kondisi sekarang (existing)
mengandung unsur permasalahan yang terdiri dari faktor-faktor penyebab
terjadinya permasalahan (independent variable) dan faktor-faktor yang
merupakan akibat dari permasalahan (dependent variable) yang terdapat di
sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Berikut
ini diberikan gambaran kondisi-kondisi dimaksud sebagai berikut
1 Kondisi Exisiting
Kondisi existing adalah kondisi di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yang diduga dapat membahayakan
keselamatan dan keamanan operasi penerbangan serta diduga dapat
menyebabkan pencemaran lingkungan hidup dan gangguan kesehatan bagi
masyarakat yang berada disekitar kawasan tersebut
Berdasarkan data dari laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
54
(RKL dan RPL) Periode Semester 1 Januari-Juli 2012 (PT Angkasa Pura
II) dan olahan data menunjukkan keadaan sebagai berikut
- Belum adanya peraturan tentang Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sehingga
banyak terdapat obstacle dan kendala-kendala lain yang berhubungan
dengan keselamatan operasi penerbangan sesuai standar peraturan
keselamatan penerbangan sipil internasional (ICAO) Adanya
gangguan keselamatan operasi penerbangan akibat pesatnya
pertumbuhan kota yang mengarahmendekat ke kawasan Bandar Udara
dan banyak bangunan tumbuh di sekitar lingkungan bandar udara yang
ada di area permukaan horizontal dalam
- Sumber dampak yang ada adalah keberadaan orang main layanglayang
burung dan satwa liar
- Belum ada keluhan masyarakat di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru untuk kebisingan dan kualitas udara akibat
kegiatan operasional bandar udara
- Tingkat kebisingan di kawasan bandar udara masih memenuhi syarat
namun tingkat kebisingan di kawasan perumahan sekitar bandar udara
telah berada di atas ambang batas baku tingkat kebisingan kawasan
permukiman
a Tingkat Pertumbuhan Lalulintas Penerbangan
Berdasarkan data dari laporan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan (RKL dan RPL) Periode Semester 1 Januari-Juli 2012 (PT
Angkasa Pura II) menunjukkan tingkat pertumbuhan jumlah
penumpang pesawat udara di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru adalah sebagai berikut
Tabel 7 Tingkat Pertumbuhan Jumlah Penumpang Pesawat
Tahun Jumlah Penumpang (orang) Tingkat Pertumbuhan ()
Berangkat Datang Berangkat Datang
2007 855139 853107 863 854 2008 912622 900390 937 947 2009 913767 900953 998 999
55
2010 987023 976346 925 922 2012 1168484 1158396 840 843
Berdasarkan data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa tingkat
pertumbuhan penumpang di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru untuk keberangkatan rata-rata adalah 9126 pertahun dan
kedatangan rata-rata adalah 9130 pertahun Pertumbuhan jumlah
penumpang menunjukkan peningkatan dengan trand positif yang cukup
signifikan Peningkatan jumlah penumpang yang cukup tinggi ini akan
berpengaruh terhadap tingkat pergerakan pesawat udara dan
memerlukan penyesuaian terhadap fasilitas-fasilitas bandar udara
seperti penambahan panjang landas pacu
Penambahan panjang dan lebar landas pacu akan menyebabkan
bergesernya titik-titik koordinat geografis batas-batas Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan (BKK) Pergeseran titik-titik koordinat geografis batasbatas
kawasan akan berpengaruh pula terhadap luas kawasan dan batas-batas
ketinggian bangunan dan benda tumbuh untuk setiap kawasan yang ada
dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
b Data Teknis Bandar Udara
Luas lahan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menurut
Master Plan adalah 324252 Ha Tanah yang sudah dukuasai saat ini
seluas 18490 Ha terdiri dari 37128 Ha (bersertifikat) 9736
(verklarring) dan 50412 Ha (dibebaskan) Dengan demikian masih ada
tanah seluas 139352 Ha yang belum dibebaskan Fasilitas pokok
Bandar Udara adalah fasilitas yang berkaitan dengan operasi
penerbangan antara lain
1 Fasilitas Keselematan dan Keamanan antara lain
- pertolongan kecelakaan penerbangan ndash pemadam kebakaran
(PKP-PK)
- salvage
- alat bantu pendaratan visual (Airfield Lighting System)
56
- catu daya kelistrikan dan - pagar
2 Fasilitas sisi udara (airside facility) antara lain
- landas pacu (runway)
- runway strip
- runway end safety area (RESA)
- stopway
- clearway
- landas hubung (taxiway)
- landas parkir (apron)
- marka dan rambu dan
- taman meteo (fasilitas dan peralatan pengamatan cuaca)
3 Fasilitas sisi darat (Landside Facility) antara lain
- bangunan terminal penumpang
- bangunan terminal kargo
- menara pengatur lalu lintas penerbangan (control tower)
- bangunan operasional penerbanganmiddot - jalan masuk (access
road)
- parkir kendaraan bermotor
- depo pengisian bahan bakar pesawat udara
- bangunan parkir
- bangunan administrasiperkantoran
- marka dan rambu
- fasilitas pengolahan limbah
4 Fasilitas Navigasi Penerbangan
5 Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual
6 Fasilitas Komunikasi Penerbangan
Data teknis landas pacu (runway) existing
- Panjang 2240 meter
- Lebar 45 meter
- Luas 100800 square meter
- Elevasi + 19875 meter (MSL)
- Koordinat 8ފމ
57
ފމ7
- Arah Konfigurasi RW 18 dan RW 36
- Konstruksi Perkerasan Flexible Pavement
- Daya Dukung PCN 62 FBWT
- Pesawat Terbesar Boeing 737-900
c Batas Ketinggian Pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan (existing) seperti diuraikan pada
bagian A2 dan A3 di atas
2 Kondisi yang Diharapkan
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah bandar udara
internasional-regional yang dipersiapkan untuk embarkasi haji Oleh
karenanya dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian fisik dan spesifikasi teknis
agar bisa menampung jenis pesawat yang lebih besar Panjang landas pacu
(runway) diproyeksikan dari panjang existing 2240 meter menjadi 2600
meter Dan pada pengembangan selanjutnya panjang landasan pacu akan
diperpanjang menjadi 3000 meter
Perubahan panjang landas pacu akan merubah batas-batas ketinggian pada
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Disamping itu
pesawatpesawat berkapasitas besar akan mengeluarkan suara dengan
tingkat kebisingan yang lebih tinggi Hal ini akan berdampak langsung
terhadap keamanan dan ketentraman masyarakat yang bermukim dan
beraktifitas di sekitar bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Berkenaan dengan peningkatan dan pengembangan Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru diperlukan penertiban dan pengendalian
terhadap bangunan-bangunan dan benda tumbuh yang ada pada Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(existing) serta pembatasan terhadap rencana pembangunan permukiman
dan pembangunan infrastruktur lainnya agar sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan kebandarudaraan dan operasi
penerbangan nasional dan internasional
58
Kondisi ideal yang diharapkan adalah bahwa semua pihak dapat menjamin
terkendalinya Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru dengan ketentuan sebagai berikut
Tabel 8 Lingkungan Kebijakan
Lingkungan Kebijakan Kebijakan Dasar Pengaturan
Mendirikan mengubah atau meles-
tarikan bangunan menanam dan
memelihara benda tumbuh dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan lahan
seperti mendirikan mengubah atau
melestarikan bangunan menanam
dan memelihara benda tumbuh di
dalam Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan harus
mengacu dan memenuhi batas-batas
ketinggian yang telah ditetapkan
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
Mendirikan mengubah atau meles- tarikan bangunan menanam dan
memelihara benda tumbuh dalam Kawasan Kebisingan
Setiap aktifitas penggunaan lahan
seperti mendirikan mengubah atau
melestarikan bangunan menanam
dan memelihara benda tumbuh di
dalam kawasan kebisingan harus
mengacu dan memenuhi batas nilai
tingkat kebisingan
Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
Mendirikan bangunan baru di dalam
Kawasan Pendekatan (ancangan)
Pendaratan dan Lepas Landas
Khusus untuk mendirikan bangunan
baru di dalam Kawasan Pendekatan
(ancangan) Pendaratan dan Lepas
Landas harus memenuhi batas
ketinggian dengan tidak melebihi
kemiringan 16 arah ke atas dan
ke luar dimulai dari ujung
Permukaan Utama pada ketinggian
masing-masing ambang landas pacu
18 dan landas pacu 36 Existing dan
Pengembangan
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
Kawasan Kemungkinan Bahaya
Kecelakaan sampai jarak mendatar
1100 meter dari ujung-ujung Permukaan Utama
Pada Kawasan Kemungkinan
Bahaya Kecelakaan sampai jarak
mendatar 1100 meter dari
ujungujung Permukaan Utama
hanya digunakan untuk bangunan
yang diperuntukkan bagi
keselamatan operasi penerbangan
dan benda tumbuh yang tidak
membahayakan keselamatan
operasi penerbangan Batas
ketinggian bangunan dan benda
tumbuh yang tidak membahayakan
tersebut harus mengacu dan sesuai
dengan batas-batas ketinggian
kawasan sebagaimana telah diatur
dalam ketentuan perundang-
undangan yang berkaitan dengan
kebandarudaraan dan operasi
penerbangan
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
59
Penggunaan tanah perairan dan
udara pada setiap kawasan
keselamatan operasi penerbangan
Aktifitas penggunaan tanah
perairan dan udara pada setiap
kawasan keselamatan operasi
penerbangan tidak boleh
menimbulkan gangguan terhadap
isyarat-isyarat navigasi
penerbangan atau komunuikasi
radio antar Bandar Udara dan
pesawat udara
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
Penggunaan tanah perairan dan
udara pada setiap kawasan
keselamatan operasi penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan tanah
perairan dan udara pada setiap
kawasan keselamatan operasi
penerbangan tidak boleh
menyulitkan penerbang
membedakan lampulampu rambu
udara dengan lampulampu lain
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
Penggunaan tanah perairan dan
udara pada setiap kawasan
keselamatan operasi penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan tanah
perairan dan udara pada setiap
kawasan keselamatan operasi
penerbangan tidak boleh
menyebabkan kesilauan pada mata
penerbang yang mempergunakan
Bandar Udara dan tidak
melemahkan jarak pandang sekitar
bandar udara
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
Penggunaan tanah perairan dan
udara pada setiap kawasan
keselamatan operasi penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan tanah
perairan dan udara pada setiap
kawasan keselamatan operasi
penerbangan tidak boleh
menyebabkan timbulnya bahaya
burung atau dengan cara lain dapat
membahayakan atau mengganggu
pendaratan lepas landas atau
gerakan pesawat udara yang
bermaksud mempergunakan Bandar
Udara
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
Bangunan-bangunan yang sudah
ada baik yang didirikan oleh manusia atau ada secara alami
seperti gedung-gedung menara cerobong asap gundukan tanah
jaringan transmisi bukit atau gunung yang sekarang menjadi
penghalang (obstacle)
Untuk bangunan-bangunan yang
sudah ada baik bangunan berupa
benda bergerak yang sifatnya
sementara atau benda-benda
bersifat tetap baik yang didirikan
oleh manusia atau ada secara alami
seperti gedung-gedung menara
cerobong asap gundukan tanah
jaringan transmisi bukit atau
gunung yang sekarang menjadi
penghalang (obstacle) masih dapat
diperkenankan sejauh segala
prosedur keselamatan operasi
penerbangan dapat terpenuhi
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
60
Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada pada Kawasan Kebisingan Tingkat 1
Bangunan sekolah dan rumah sakit
yang sudah ada pada Kawasan
Kebisingan Tingkat 1 harus
dilengkapi dengan pemasangan
insulasi suara sesuai dengan
prosedur yang standar sehingga
tingkat bising yang terjadi di dalam
bangunan sesuai batas-batas
kebisingan yang diizinkan serta
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
Bangunan sekolah rumah sakit dan
rumah tinggal yang sudah ada pada Kawasan Kebisingan Tingkat 2
Bangunan sekolah rumah sakit dan
rumah tinggal yang sudah ada pada
Kawasan Kebisingan Tingkat 2
harus dilengkapi dengan
pemasangan insulasi suara sesuai
dengan prosedur yang standar
sehingga tingkat bising yang terjadi
di dalam bangunan sesuai dengan
batasbatas kebisingan yang
diizinkan serta sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku
Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 3
Tanah dan ruang udara pada
Kawasan Kebisingan Tingkat 3
dapat pula dimanfaatkan sebagai
jalur hijau atau sarana pengendali-
Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
an lingkungan dan pertanian yang
tidak mengundang burung
Bangunan atau suatu benda yang
ada secara alami yang berada di
Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangasn dan ketinggiannya
masih dalam batas ketinggian yang
diperkenankan akan tetapi diduga
dapat membahayakan keselamatan
operasi penerbangan
Bangunan atau suatu benda yang
ada secara alami yang berada di
Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangasn dan ketinggiannya
masih dalam batas ketinggian yang
diperkenankan akan tetapi diduga
dapat membahayakan keselamatan
operasi penerbangan harus diberi
tanda danatau dipasang lampu
dengan spesifikasi yang diatur oleh
ketentuan dari Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara Pemasangan
tanda danatau lampu termasuk
pengoperasian dan
pemeliharaannya dilaksanakan oleh
dan atas baiaya pemilik atau yang
menguasainya
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
61
BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT
Bandar Udara digolongkan kepada bangunan dengan fungsi khusus yang dalam
pembangunan dan penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat
sekitarnya dan mempunyai risiko bahaya tinggi seperti getaran serta suara yang
timbul sebagai dampak dari pengoperasian pesawat udara Berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan kebandarudaraan penerbangan dan
keselamatan penerbangan sipil ada dua kawasan di sekitar Bandar Udara yang
diatur secara khusus guna menjamin keamanan dan keselamatan operasi
penerbangan serta menjamin keamanan dan kenyaman masyarakat yang bermukim
dan beraktifitasa di sekitarnya Kedua kawasan dimaksud adalah Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar Bandar Udara
Peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan (KKOP) adalah tanah danatau perairan dan ruang udara di sekitar
bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka
menjamin keselamatan penerbangan KKOP mencakup wilayah yang sangat luas
dimana pada wilayah dimaksud tidak diizinkan adanya bangunan atau benda
tumbuh baik yang tetap (fixed) maupun dapat berpindah (mobile) yang lebih tinggi
dari persyaratan batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan kode referensi
landas pacu (Aerodrome Reference Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway
Classification) dari suatu bandar udara
Peraturan perundang-undangan menyatakan pula bahwa Kawasan Kebisingan di
sekitar Bandar Udara adalah kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara yang
terpengaruh oleh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat menggangu
lingkungan Kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara diukur dengan peralatan
ukur dan metodologi yang ditetapkan oleh standar nasional serta ditentukan dengan
bertitik tolak pada Rencana Induk Bandar Udara dan Rencana Pengembangan
Bandar Udara prakiraan jenis pesawat udara prekwensi dan periode waktu operasi
62
Agar kedua kawasan tersebut dapat diatur dan dikendalikan sebagaimana mestinya
maka diperlukan suatu kebijakan publik yang memiliki hukum dasar yang
terintegrasi dalam sistem hukum nasional Hukum dasar adalah norma dasar bagi
pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi
pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UndangUndang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sementara sistem hukum nasional adalah
suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya serta
saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan
mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa bernegara dan
bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma
hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga
negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam
Peraturan Perundang-undangan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan
terdiri atas
a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c Undang-UndangPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
d Peraturan Pemerintah
e Peraturan Presiden
f Peraturan Daerah Provinsi dan
g Peraturan Daerah KabupatenKota
Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai pula dengan hierarkinya
dalam peraturan perundang-undangan Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis
Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan
Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi
A Dasar Hukum
63
Pengaturan dan pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar bandar udara dapat dilakukan dengan
salah satu jenis dan hierarki dalam sistem hukum nasional dalam hal ini adalah
dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Karena Peraturan Daerah Provinsi
sendiri adalah produk hukum daerah yang bersifat pengaturan yang harus tetap
berada dalam kesatuan sistem hukum nasional Dasar hukum dalam penyusunan
rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengaturan dan pengendalian
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di sekitar bandar udara adalah
- Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesias Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesias Tahun 1981 Nomor 76
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesias Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4956)
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
64
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22)
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan
Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomorn128 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintahan Provinsi dan KabupatenKota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 21)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang
Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang
Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran
Negaras Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T1124-U Tahun 1960 Tanggal 30
65
November 1960 Tentang Peraturan-peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
(CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2009
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 Tentang
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety
Regulation Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome)
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang Tatanan
Kebandarudaraan Nasional
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 Tentang
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2005 Tentang
Batasbatas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II
Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2008 Tentang Rencana
Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Provinsi Riau
- Internastional Civil Aviation Organization International Standards and
Recommended Practices Annex 14 Volume 1 Fourth Edition July 2004
- Internastional Civil Aviation Organization Airport Service Manual Part-6
Control of Obstacle
B Pengkajian dan Penyelarasan
Pengkajian dan Penyelarasan adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi
yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertical atau
horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan
Substansi dan materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) adalah
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
a Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
- Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa Penerbangan adalah satu kesatuan
sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara pesawat udara bandar
66
udara angkutan udara navigasi penerbangan keselamatan dan keamanan
lingkungan hidup serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya
- Pasal 1 Ayat 31 menyatakan bahwa Kebandarudaraan adalah segala
sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan
lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan keamanan kelancaran
dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara penumpang kargo danatau
pos tempat perpindahan intra danatau antarmoda serta meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah
- Pasal 1 Ayat 32 menyatakan bahwa Tatanan Kebandarudaraan Nasional
adalah sistem kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkan
perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang pertumbuhan
ekonomi keunggulan komparatif wilayah kondisi alam dan geografi
keterpaduan intra dan antarmoda transportasi kelestarian lingkungan
keselamatan dan keamanan penerbangan serta keterpaduan dengan sektor
pembangunan lainnya
- Pasal 1 Ayat 33 menyatakan bahwa Bandar Udara adalah kawasan di
daratan danatau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan
sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas naik turun
penumpang bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan
antarmoda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan
keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang
lainnya
- Pasal 1 Ayat 48 menyatakan bahwa Keselamatan Penerbangan adalah
suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan
wilayah udara pesawat udara bandar udara angkutan udara navigasi
penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya
- Pasal 1 Ayat 49 menyatakan bahwa Keamanan Penerbangan adalah suatu
keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari
tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya
manusia fasilitas dan prosedur
- Pasal 10 Ayat (1) menyatakan bahwa Penerbangan dikuasai oleh negara
dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah
67
- Pasal 10 Ayat (2) menyatakan bahwa Pembinaan Penerbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pengaturan
pengendalian dan pengawasan
- Pasal 10 Ayat (8) Menyatakan bahwa Pemerintah daerah melakukan
pembinaan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai
dengan kewenangannya
b Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Pasal 5 Ayat (3) menyatakan bahwa (3) Penataan ruang berdasarkan
wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional
penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruang wilayah
kabupatenkota
- Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa Negara menyelenggarakan penataan
ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
- Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) negara memberikan kewenangan
penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah
daerah
- Pasal 7 Ayat (3) menyatakan bahwa Penyelenggaraan penataan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati
hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
- Pasal 14 Ayat (1) menyatakan bahwa Perencanaan tata ruang dilakukan
untuk menghasilkan
a rencana umum tata ruang dan
b rencana rinci tata ruang
- Pasal 14 Ayat (3) menyatakan bahwa Rencana rinci tata ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas
a rencana tata ruang pulaukepulauan dan rencana tata ruang kawasan
strategis nasional
b rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan
c rencana detail tata ruang kabupatenkota dan rencana tata ruang kawasan
strategis kabupatenkota
68
- Pasal 14 Ayat (6) menyatakan bahwa Rencana detail tata ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dijadikan dasar bagi
penyusunan peraturan zonasi
- Pasal 33 Ayat (3) menyatakan bahwa Penatagunaan tanah pada ruang yang
direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan
umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah
daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas
tanah
- Pasal 35 menyatakan bahwa Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan
melalui penetapan peraturan zonasi perizinan pemberian insentif dan
disinsentif serta pengenaan sanksi
- Pasal 37 Ayat (4) menyatakan bahwa Izin pemanfaatan ruang yang
diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai
dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
- Pasal 37 Ayat (6) menyatakan bahwa Izin pemanfaatan ruang yang tidak
sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat
dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan
ganti kerugian yang layak
- Pasal 37 Ayat (7) menyatakan bahwa Setiap pejabat pemerintah yang
berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
- Pasal 39 menyatakan bahwa Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan
peraturan zonasi
- Pasal 61 menyatakan bahwa Dalam pemanfaatan ruang setiap orang
wajib
a menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan
b memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari
pejabat yang berwenang
c mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin
pemanfaatan ruang dan
69
d memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum
- Pasal 71 menyatakan bahwa Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan
yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp50000000000 (lima ratus juta rupiah)
- Pasal 72 menyatakan bahwa Setiap orang yang tidak memberikan akses
terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan
sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling
banyak Rp10000000000 (seratus juta rupiah)
c Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman
- Pasal 14 menyatakan bahwa Pemerintah provinsi dalam melaksanakan
pembinaan mempunyai tugas
a merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada tingkat
provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan
berpedoman pada kebijakan nasional
- Pasal 139 menyatakan bahwa Setiap orang dilarang membangun
perumahan danatau permukiman di luar kawasan yang khusus
diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman
- Pasal 140 menyatakan bahwa Setiap orang dilarang membangun
perumahan danatau permukiman di tempat yang berpotensi dapat
menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang
- Pasal 141 menyatakan bahwa Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin
pembangunan rumah perumahan danatau permukiman yang tidak sesuai
dengan fungsi dan pemanfaatan ruang
- Pasal 157 menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja
membangun perumahan danatau permukiman di tempat yang berpotensi
dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 140 dipidana dengan pidana kurungan paling lama
70
1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp5000000000 (lima puluh juta
rupiah)
- Pasal 158 menyatakan bahwa Setiap pejabat yang dengan sengaja
mengeluarkan izin pembangunan rumah perumahan danatau permukiman
yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 141 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun atau denda paling banyak Rp500000000000 (lima miliar
rupiah)
d Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah danatau Pemerintah
Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum
- Pasal 5 menyatakan bahwa Pihak yang Berhak wajib melepaskan
tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- Pasal 6 menyatakan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
diselenggarakan oleh Pemerintah
- Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum diselenggarakan sesuai dengan a Rencana Tata Ruang Wilayah
b Rencana Pembangunan NasionalDaerah
c Rencana Strategis dan
d Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah
- Pasal 10 menyatakan bahwa Tanah untuk Kepentingan Umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk
pembangunan (d) pelabuhan bandar udara dan terminal
e Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah
peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum
dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang
71
berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-
undangan
- Pasal 1 Ayat 7 menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah
Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur
- Pasal 14 menyetakan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan
Peraturan Daerah KabupatenKota berisi materi muatan dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung
kondisi khusus daerah danatau penjabaran lebih lanjut Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi
- Pasal 15 Ayat (1) menyatakan bahwa Materi muatan mengenai ketentuan
pidana hanya dapat dimuat dalam
a Undang-Undang
b Peraturan Daerah Provinsi atau
c Peraturan Daerah KabupatenKota
- Pasal 15 Ayat (2) menyatakan bahwa Ketentuan pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak
Rp5000000000 (lima puluh juta rupiah)
- Pasal 15 Ayat (3) menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi dan
Peraturan Daerah KabupatenKota dapat memuat ancaman pidana
kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya
Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di atas
terdapat kesesuaian maksud dan tujuan antara penerbangan sebagai kepentingan
nasional dan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta
perumahan dan kawasan permukiman Dalam konsiderans undang-undang tersebut
masing-masing menyatakan bahwa
a bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri
nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas
hak-hak dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang
72
b bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewujudkan
Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem
transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi pengembangan
wilayah mempererat hubungan antarbangsa dan memperkukuh kedaulatan
negara
c bahwa penerbangan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang
mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat menggunakan
teknologi tinggi padat modal manajemen yang andal serta memerlukan
jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal perlu dikembangkan potensi
dan peranannya yang efektif dan efisien serta membantu terciptanya pola
distribusi nasional yang mantap dan dinamis
d bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 pemerintah perlu melaksanakan pembangunan
e bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan
umum diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan
mengedepankan prinsip kemanusiaan demokratis dan adil
f bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan
kebutuhan dasar manusia dan yang mempunyai peran yang sangat strategis
dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya
membangun manusia Indonesia seutuhnya berjati diri mandiri dan produktif
g bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat
mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di
dalam perumahan yang sehat aman harmonis dan
berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia
h bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara hukum negara
berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan
secara terencana terpadu dan berkelanjutan dalam system hukum nasional
yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
73
i bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan
perundangundangan yang baik perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan
peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode
yang pasti baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang
membentuk peraturan perundang-undangan
Pada hierarki peraturan perundang-undangan di bawahnya dapat pula ditemukan
ketentuan-ketentuan
a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang
Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
- Pasal 2 menyatakan bahwa Masyarakat berperan dalam perencanaan tata
ruang pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai
dengan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan
perundangundangan
- Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah danatau pemerintah
daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan
masyarakat
- Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan
ruang yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang danatau yang
kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang
b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang
Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara
- Semua ketentuan dalam pasal-pasal berikut adalah merupakan perintah dari
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
- Pasal 8 Ayat (1) menyatakan bahwa Bandar Udara sebagai bangunan
gedung dengan fungsi khusus pembangunannya wajib memperhatikan
ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan mutu pelayanan jasa
Kebandarudaraan kelestarian lingkungan serta keterpaduan intermoda dan
multimoda
74
- Pasal 8 Ayat (2) menyatakan bahwa Fungsi khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan fungsi bangunan yang dalam pembangunan dan
penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat sekitarnya dan
mempunyai risiko bahaya tinggi
- Pasal 11 Ayat (1) menyatakan bahwa Izin mendirikan bangunan Bandar
Udara diberikan oleh Menteri sesuai dengan pedoman teknis bangunan
gedung yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi bangunan gedung
dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah
- Pasal 11 Ayat (2) menyatakan bahwa Koordinasi dengan Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pertimbangan
teknis dari Pemerintah Daerah terkait dengan kesesuaian rencana
pembangunan dan pengembangan Bandar Udara dengan rencana tata ruang
wilayah Provinsi dan KabupatenKota
- Pasal 25 Ayat (1) menyatakan bahwa Pengembangan Bandar Udara
dilaksanakan sesuai dengan rencana induk Bandar Udara yang telah
ditetapkan dalam penetapan lokasi Bandar Udara
- Pasal 25 Ayat (2) menyatakan bahwa Pengembangan Bandar Udara di luar
rencana induk Bandar Udara (termasuk perubahan fasilitas sisi udara atau
terminal baik perubahan besar maupun fungsinya) yang telah ditetapkan
dapat dilakukan dalam hal
a terdapat perubahan lingkungan strategis
b peningkatan permintaan kebutuhan angkutan udara dan
c peningkatan kapasitas untuk pelayanan
- Pasal 31 menyatakan bahwa Badan Usaha Bandar Udara atau Unit
Penyelenggara Bandar Udara wajib menjaga ambang batas kebisingan dan
pencemaran lingkungan di Bandar Udara dan sekitarnya sesuai dengan
ambang batas dan baku mutu yang ditetapkan Pemerintah
- Pasal 32 Ayat (1) menyatakan bahwa Ambang batas kebisingan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan dalam tingkat kebisingan
di Bandar Udara dan sekitarnya
- Pasal 32 Ayat (2) menyatakan bahwa Tingkat kebisingan di Bandar Udara
dan sekitarnya ditentukan dengan indeks kebisingan WECPNL atau nilai
75
ekuivalen tingkat kebisingan di suatu area yang dapat diterima terus
menerus selama suatu rentang waktu dengan pembobotan tertentu
- Pasal 37 menyatakan bahwa Kawasan kebisingan di Bandar Udara dan
sekitarnya sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam menetapkan
perencanaan pembangunan penetapan dan penataan penggunaan tanah di
sekitar Bandar Udara
- Pasal 43 menyatakan bahwa Untuk menjaga ambang batas kebisingan dan
pencemaran lingkungan Badan Usaha Bandar Udara atau Unit
Penyelenggara Bandar Udara wajib melaksanakan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan
c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang Tatanan
Kebandarudaraan Nasional
- Pasal 17 Ayat (1) menyatakan bahwa Kebutuhan fasilitas bandar udara
merupakan hasil perhitungan dan kajian kebutuhan fasilitas pokok dan
penunjang bandar udara berdasarkan prakiraan permintaan kebutuhan
pelayanan penumpang dan kargo
- Pasal 17 Ayat (2) menyatakan bahwa fasilitas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
1 Fasilitas Keselematan dan Keamanan antara lain
- pertolongan kecelakaan penerbangan ndash pemadam kebakaran
(PKPPK)
- salvage
- alat bantu pendaratan visual (Airfield Lighting System)
- catu daya kelistrikan dan - pagar
3 Fasilitas sisi udara (airside facility) antara lain
- landas pacu (runway)
- runway strip
- runway end safety area (RESA)
- stopway
- clearway
- landas hubung (taxiway)
- landas parkir (apron)
76
- marka dan rambu dan
- taman meteo (fasilitas dan peralatan pengamatan cuaca)
4 Fasilitas sisi darat (Landside Facility) antara lain
- bangunan terminal penumpang
- bangunan terminal kargo
- menara pengatur lalu lintas penerbangan (control tower)
- bangunan operasional penerbanganmiddot - jalan masuk (access
road)
- parkir kendaraan bermotor
- depo pengisian bahan bakar pesawat udara
- bangunan parkir
- bangunan administrasiperkantoran
- marka dan rambu
- fasilitas pengolahan limbah
5 Fasilitas Navigasi Penerbangan
6 Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual
7 Fasilitas Komunikasi Penerbangan
- Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa Batas daerah lingkungan kerja
daerah lingkungan kepentingan kawasan keselamatan operasi penerbang
an dan batas kawasan kebisingan ditetapkan dengan koordinat geografis
- Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa Batas daerah Iingkungan kerja
daerah Iingkungan kepentingan kawasan keselamatan
operasi penerbangan dan batas kawasan kebisingan dilengkapi
dengan Koordinat Bandar Udara ( Aerodrome Coordinate System ACS) -
Pasal 28 menyatakan bahwa Setiap orang dilarang
a berada di daerah tertentu di bandar udara
b membuat halangan (obstacle) danatau
c melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan
yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan
- Pasal 28 Ayat (2) menyatakan bahwa Pengecualian terhadap kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh ijin dari otoritas
bandar udara
77
- Pasal 28 Ayat (3) menyatakan bahwa Berada di daerah tertentu di bandar
udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut a merupakan daerah
terbatas untuk umum di bandar udara daerah pergerakan pesawat atau
daerah yang karena kepentingan operasional bandar udara tidak
dipergunakan untuk umum
- Pasal 28 Ayat (4) menyatakan bahwa Membuat halangan (obstacle)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut b merupakan bangunan atau
tanaman yang bersifat sementara maupun tetap yang didirikan dipasang
atau ditanam oleh orang antara lain seperti gedung-gedung menara
cerobong asap gundukan tanah jaringan transmisi pohoh tinggi
- Pasal 28 Ayat (5) menyatakan bahwa Melakukan kegiatan lain di kawasan
keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan
dan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
seperti kegiatan bermain layang-layang bermain balon udara
menggembala ternak menggunakan frekuensi radio yang mengganggu
komunikasi penerbangan melintasi landasan dan kegiatan lain yang
menimbulkan asap
- Pasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwa Untuk menjamin keselamatan dan
keamanan penerbangan serta pengembangan bandar udara pemerintah
daerah wajib mengendalikan daerah Iingkungan kepentingan bandar udara
dengan membuat peraturan daerah
- Pasal 29 Ayat (2) menyatakan bahwa Peraturan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengatur rencana tata ruang kawasan dengan
mengacu pada rencana induk bandar udara yang memuat kawasan
keselamatan operasi penerbangan batas-batas kawasan kebisingan daerah
Iingkungan Kerja daerah Iingkungan kepentingan
Pengkajian dan penyelarasan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada
memberi indikasi bahwa ada perintah dari peraturan perundang-undangan yang
berada pada hierarki yang lebih tinggi untuk menjamin pencapaian tujuan nasional
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan
nasional diperlukan sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan
ekonomi pengembangan wilayah mempererat hubungan antarbangsa dan
78
memperkukuh kedaulatan negara Pengkajian dan penyelarasan ini pada akhirnya
diperkuat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang
Tatanan Kebandarudaraan Nasional Pasal 29 Ayat (1) yang menyatakan bahwa
untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan
bandar udara pemerintah daerah wajib mengendalikan daerah Iingkungan
kepentingan bandar udara dengan membuat peraturan daerah
79
BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS SOSIOLOGIS DAN YURIDIS
Kota Pekanbaru termasuk salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi yang
cukup tinggi (750 triwulan II 2012 BPS Riau) Pertumbuhan ekonomi dengan
trend positif ini memicu peningkatan kebutuhan dan permintaan terhadap jasa
transportasi termasuk transportasi udara Pengembangan Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru mutlak harus dilakukan terutama untuk mengantisipasi
perkembangan teknologi kedirgantaraan serta untuk memenuhi lonjakan kebutuhan
dan permintaan jasa angkutan udara dari dan ke Pekanbaru Disamping itu Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah merupakan bandar udara
International-Regional yang diproyeksikan menjadi salah satu embarkasi haji di
Indonesia Untuk meningkatkan kualitas pelayanan bandar udara termasuk jaminan
terhadap keselamatan dan keamanan operasi penerbangan serta untuk menjaga
lingkungan hidup di sekitar bandar udara maka diperlukan perangkat hukum
daerah yang akan mengatur pengendalian kawasan-kawasan tertentu di sekitar
bandar udara Pengaturan kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kawasan
kebisingan di bandar udara harus memiliki landasan filosofis sosiologis dan yuridis
agar tujuan arahan jangkauan dan materi muatan pengaturan dapat memenuhi
unsur rasa keadilan bagi masyarakat tidak bertentangan dengan kepentingan
masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang
lebih tinggi
A LANDASAN FILOSOFIS
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri
nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas
hak-hak dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dalam upaya
mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk mewujudkan Wawasan
Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem
transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi pengembangan
80
wilayah mempererat hubungan antarbangsa dan memperkukuh kedaulatan
negara
Penerbangan adalah merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang
mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat menggunakan
teknologi tinggi padat modal manajemen yang andal serta memerlukan
jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal Potensi dan peranan
penerbangan perlu dikembangkan secara efektif dan efisien untuk membantu
terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis Disamping itu
perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut
penyelenggaraan penerbangan yang sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi peran serta swasta dan persaingan usaha
perlindungan konsumen ketentuan internasional yang disesuaikan dengan
kepentingan nasional akuntabilitas penyelenggaraan negara dan otonomi
daerah
Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan
wilayah udara pesawat udara Bandar Udara angkutan udara navigasi
penerbangan keselamatan dan keamanan lingkungan hidup serta fasilitas
penunjang dan fasilitas umum lainnya Salah satu prasarana penerbangan
adalah Bandar Udara yaitu kawasan di daratan danatau perairan dengan batas-
batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan
lepas landas naik turun penumpang bongkar muat barang dan tempat
perpindahan intra dan antarmoda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas
penunjang lainnya Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan
terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara
pesawat udara bandar udara angkutan udara navigasi penerbangan serta
fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya Sedangkan Keamanan
Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada
penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan
sumber daya manusia fasilitas dan prosedur
81
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru berdekatan dengan
permukiman dan tempat aktifitas masyarakat Padahal bandar udara adalah
bangunan gedung dengan fungsi khusus yang dalam pembangunan dan
penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat sekitarnya dan
mempunyai risiko tinggi Bahaya dan risiko tinggi adalah dampak dari
pengoperasian pesawat udara yang menimbulkan pencemaran getaran mesin
dan suara bising Untuk kepentingan operasional Bandar Udara memiliki
kawasan-kawasan tertentu yang terdiri dari daerah lingkungan kerja daerah
lingkungan kepentingan kawasan keselamatan operasi penerbangan dan
batas-batas kawasan kebisingan Kawasan-kawasan tersebut merupakan
kawasan yang sangat berkaitan dengan keselamatan dan keamanan
penerbangan sehingga perlu dikendalikan Agar proses pengendalian kawasan-
kawasan tersebut dapat melindungi kepentingan masyarakat dan dapat
menjamin keselamatan dan keamanan operasi penerbangan maka perlu disusun
dalam suatu peraturan perundang-undangan
Melindungi kepentingan masyarakat di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru adalah bahagian dari melindungi segenap bangsa
Indonesia sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menjaga keselamatan dan
keamanan penerbangan merupakan bahagian dari komitmen Pemerintah
Indonesia dalam memberikan jaminan keselamatan dan keamanan
penerbangan nasaional dan internasional Hal-hal itu pula yang menjadi
landasan filosofis bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di bandar Udara Sultan Syuarif Kasim II Pekanbaru
B LANDASAN SOSIOLOGIS
Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru pada dasarnya adalah upaya Pemerintah Daerah Provinsi Riau
bersama-sama dengan masyarakat untuk melindungi kepentingan masyarakat
itu sendiri yang bermukim dan beraktifitas di sekitar kawasan-kawasan yang
82
termasuk ke dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan Salah satu ciri
masyarakat perkotaan adalah memiliki aktifitas yang padat serta memiliki
mobilitas yang tinggi Masyarakat perkotaan cenderung memilih permukiman
yang berdekatan dengan tempat pekerjaan atau permukiman yang memiliki
akses langsung ke tempat beraktifitas Kawasan di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru merupakan salah satu kawasan yang banyak dipilih
sebagai tempat bermukim bagi masyarakat kota Pekanbaru Hal ini
menyebabkan semakin lama permukiman penduduk semakin dekat ke kawasan
Bandar Udara
Kultur dan budaya masyarakat yang merasa bangga tinggal di sekitar wilayah
dan kawasan-kawasan khusus seperti pusat perbelanjaan kantor-kantor
pemerintah terminal bus dan bandar udara menjadi kendala tersendiri dalam
penataan wilayah perkotaan Tinggal berdekatan dengan kawasan-kawasan
khusus bagi sebahagian masyarakat seolah menjadi cara menaikkan status
sosial meningkat harga jual tanah dan bangunan Tidak jarang kita jumpai
dalam suatu iklan pemasaran hotel atau pemasaran kawasan hunian yang
menyebutkan bahwa lokasinya hanya beberapa menit dari bandar udara
Maksud dari iklan tersebut adalah untuk menarik customer yang memiliki
mobilitas tinggi Padahal semakin dekat dengan bandar udara sesungguhnya
semakin dekat pula dengan bahaya karena kawasan-kawasan di sekitar
bandara telah ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasi penerbangan
(KKOP) dan kawasan kebisingan (BKK)
Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keamanan keselamatan
kenyamanan kebersihan dan kesehatan lingkungan serta menjaga kualitas
lingkungan hidup sesungguhnya adalah menjadi tanggung jawab pemerintah
daerah bersama-sama dengan masyarakat Masyarakat berhak untuk hidup
dalam lingkungan yang layak agar mendapat kesejahteraan hidup lahir dan
batin Pemerintah adalah abdi masyarakat yang berkewajiban untuk
memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Di satu sisi masyarakat
adalah customer (pelanggan) bagi pemerintah Salah satu prinsip yang harus
dianut dalam hubungan pemerintah dan masyarakat adalah kepuasan
83
pelanggan (customer satisfaction) Masyarakat yang merasa puas dengan
layanan pemerintah akan sangat mudah untuk diajak dalam menyelesaikan
persoalan-persoalan yang ada Sebaliknya masyarakat yang tidak puas dengan
pelayanan pemerintah maka cenderung menunjukkan sikap pembangkangan
kepada setiap kebijakan pemerintah
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara adalah kawasan yang
dapat memberi efek fisikologis kepada masyarakat yang bermukim dan
beraktifitas di sekitarnya Hal ini disebabkan oleh karena adanya rasa takut
akan bahaya kecelakaan gangguan kebisingan dan pencemaran lingkungan
hidup akibat pengoperasian bandar udara dan pergerakan pesawat udara
Berdasarkan survey yang dilakukan terhadap 150 rumah tangga (KK) yang
berada pada kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas
kawasan kebisingan diperoleh informasi antara lain a) Status kepemilikan
273 responden tinggal di rumah milik sendiri dan 673 menyewa b) 585
pemilik rumah memiliki IMB c) Jenis hunian 54 merupakan rumah tinggal
36 adalah ruko d) Alasan memilih tinggal di KKOPBKK 73 warisan
keluarga 3367 dekat ke tempat pekerjaan 173 tidak punya tempat
tinggal lain e) Tingkat kenyamanan hunian dan lingkungan 267 sangat
nyaman 3867 nyaman 2133 kurang nyaman f) Jenis gangguan yang
sering dialami 3733 suara bising 333 getaran 8 bau asap g) Apakah
ada keingininan untuk pindah 26 menyatakan ya 6533 tidak h) Apakah
pernah mendapat informasi tentang KKOPBKK 13 pernah 80 tidak
pernah
Perkembangan hunian masyarakat yang semakin mendekati kawasan
keselamatan operasi penerbangan dan kawasan kebisingan memerlukan
penanganan segera berupa pengawasan terhadap bangunan yang ada serta
pengendalian terhadap tata ruang dan tata guna lahan di kawasan tersebut
Masyarakat perlu diberikan penyuluhan tentang bahaya berdomisili dan
beraktifitas di sekitar bandar udara terutama disekitara kawasan keselamatan
operasi penerbangan dan kawasan kebisingan Disamping itu penyuluhan
84
diharapkan akan memicu kesadaran masyarakat untuk tidak membangun
bangunan dan memelihara tanaman binatang piaraan bermain layang-layang
dan balon yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan Seiring
dengan penyuluhan tersebut kemudian pemerintah harus membuat peraturan
perundang-undangan yang akan digunakan untuk mengendalikan kawasan
keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan di
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru secara berkeadilan dan
memperhatikan hak-hak hidup masyarakat
C LANDASAN YURIDIS
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam
Pembukaan (Preambule) mengamanahkan bahwa Pemerintah Negara
Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
Amanah tersebut menyiratkan bahwa kepentingan masyarakat yang berada
disekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru wajib pula
dilindungi Disamping itu pemerintah juga berkewajiban menjamin
keselamatan dan keamanan operasi penerbangan di Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
Perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan jaminan terhadap
keselamatan dan keamanan operasi penerbangan di masa kini dan di masa
mendatang secara berkelanjutan hanya bisa dicapai melalui upaya-upaya
pengendalian kawasan secara formal dengan aturan yang memiliki kekuatan
dan kepastian hukum Mengingat saat ini belum ada peraturan
perundangundangan yang mengatur tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru maka untuk mengisi
kekosongan hukum tersebut diperlukan Peraturan Daerah (Perda) dengan
ruang lingkup materi muatan adalah tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
85
Landasan yuridis yang berkaitan dengan substansi dan materi yang akan
mengatur tentang pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru adalah
- Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesias Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesias Tahun
1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209)
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesias Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4956)
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
86
5234)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22)
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan
Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomorn128
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintahan Provinsi dan KabupatenKota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010
Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012
Tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara
(Lembaran Negaras Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T1124-U Tahun 1960
87
Tanggal 30 November 1960 Tentang Peraturan-peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2009
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 Tentang
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation
Safety Regulation Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome)
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang
Tatanan Kebandarudaraan Nasional
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 Tentang
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2005 Tentang
Batas-batas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2008 Tentang
Rencana Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Provinsi
Riau
- Internastional Civil Aviation Organization International Standards and
Recommended Practices Annex 14 Volume 1 Fourth Edition July 2004
- Internastional Civil Aviation Organization Airport Service Manual Part6
Control of Obstacle
BAB V
JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
Peraturan Daerah Provinsi tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-Batas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru adalah produk hukum daerah yang disusun dalam bentuk
Peraturan Daerah Provinsi (selanjutnya disebut Peraturan Daerah) untuk memenuhi
kebutuhan hukum masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada baik
permasalahan yang ada di masa sekarang maupun di masa yang akan datang
termasuk antisipasi rencana-rencana pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif
88
Kasim II Pekanbaru Permasalahan yang hendak diakomodir dalam Rancangan
Peraturan Daerah ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan keselamatan dan
keamanan penerbangan pada suatu kawasan tertentu dan gangguan lingkungan
pada suatu kawasan tertentu pula akibat operasional Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
Sebagai sebuah produk hukum daerah Peraturan Daerah tentang Pengendalian
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-Batas Kawasan
Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terintegrasi
dalam sistem hukum nasional dan menempati salah satu urutan dalam hierarki
peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia Setelah melalui evaluasi dan
analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait pada tataran dan
kedudukan yang lebih tinggi maka dapat disimpulkan bahwa Rancangan Peraturan
Daerah yang bersifat pengaturan dan pengendalian pada Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-Batas Kawasan Kebisingan di Sekitar
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah merupakan perintah dari
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan
produk hukum lain dan tidak tumpang tindih dengan produk hukum lainnya
Sebagaimana telah diuraikan bada bahagian terdahulu bahwa pembentukan produk
hukum daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah
yang dimulai dari tahap perencanaan persiapan perumusan pembahasan
pengesahan pengundangan dan penyebarluasan Mengutip pendapat dari ahli
tentang kebijakan publik menyebutkan ada 4 faktor yang berperan dalam proses
kebijakan yaitu
a Lingkungan Kebijakan (policy environment) adalah keadaan yang melatar
belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya isu kebijakan (policy
issues) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan
oleh sesuatu kebijakan
b Pembuat dan Pelaksana Kebijakan (policy maker and implementer) adalah
orang atau sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai peranan
tertentu dalam proses kebijakan sebab mereka berada dalam posisi
menentukan ataupun mempengaruhi baik dalam pembuatan kebijakan ataupun
89
dalam tahap lainnya seperti pelaksanaan pengawasan dan penilaian atas hasil
atau kinerja yang dicapai dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan
c Kebijakan itu sendiri (policy content) yaitu keputusan atas sejumlah pilihan
yang kurang lebih berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk
mencapai sejumlah tujuan tertentu
d Kelompok Sasaran Kebijakan (target group) yaitu orang atau sekelompok
orang atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yang perilaku dan atau
keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan bersangkutan
Berkaitan dengan proses penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang
pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batasbatas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru akan dijelaskan mengenai jangkauan arah pengaturan dan runag
lingkup materi muatan Peraturan daerah dimaksud
A JANGKAUAN PENGATURAN
Rancangan Peraturan Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru bertitik tolak dari
adanya ketentuan yang mengelompokkan Bandar Udara sebagai bangunan
gedung dengan fungsi khusus yang dalam pembangunan dan
penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat sekitarnya dan
mempunyai risiko bahaya tinggi (PP Nomor 402012)
Sebagai bangunan gedung dengan fungsi khusus Bandar Udara memiliki
beberapa fasilitas pokok yaitu
1 Fasilitas Keselematan dan Keamanan antara lain
- pertolongan kecelakaan penerbangan ndash pemadam kebakaran
(PKPPK)
- peralatan penyelamatan (salvage)
- alat bantu pendaratan visual (Airfield Lighting System) - catu
daya kelistrikan dan pagar
2 Fasilitas sisi udara (airside facility) antara lain
- landas pacu (runway)
90
- runway strip
- runway end safety area (RESA)
- stopway
- clearway
- landas hubung (taxiway)
- landas parkir (apron)
- marka dan rambu dan
- taman meteo (fasilitas dan peralatan pengamatan cuaca)
3 Fasilitas sisi darat (Landside Facility) antara lain
- bangunan terminal penumpang
- bangunan terminal kargo
- menara pengatur lalu lintas penerbangan (control tower)
- bangunan operasional penerbanganmiddot - jalan masuk (access
road)
- parkir kendaraan bermotor
- depo pengisian bahan bakar pesawat udara
- bangunan parkir
- bangunan administrasiperkantoran
- marka dan rambu
- fasilitas pengolahan limbah
4 Fasilitas Navigasi Penerbangan
5 Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual
6 Fasilitas Komunikasi Penerbangan
Fasilitas pokok Bandar Udara sebagaimana dijelaskan di atas berada dalam
suatu kawasan yang disebut Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah
danatau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan
untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan
penerbangan KKOP mencakup wilayah yang sangat luas dimana pada wilayah
dimaksud tidak diizinkan adanya bangunan atau benda tumbuh baik yang tetap
(fixed) maupun dapat berpindah (mobile) yang lebih tinggi dari persyaratan
batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan kode referensi landas pacu
91
(Aerodrome Reference Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway
Classification) dari suatu bandar udara
Karena adanya ketentuan tentang pembatasan ketinggian bangunan atau benda
tumbuh yang tidak boleh melebihi batas ketinggian yang diperkanankan maka
perlu suatu pengaturan dan pengendalian pembangunan di kawasan tersebut
Tujuannya adalah untuk menjaga agar setiap bangunan dan benda tumbuh baik
yang sudah ada maupun yang akan dibangun dapat dikendalikan untuk
menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan secara berkelanjutan
Instrumen hukum yang dipergunakan untuk pengaturan dan pengendalian
kawasan tersebut adalah Peraturan Daerah
Salah satu dampak yang timbul akibat operasional bandar udara adalah adanya
pencemaran lingkungan hidup Bandar Udara Salah satu bentuk pencemaran
lingkungan hidup Bandar Udara adalah kebisingan yang muncul dari getaran
suara mesin pesawat terbang yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan
bagi masyarakat yang bermukim dan beraktifitas di sekitar bandar udara
Kawasan yang berpotensi mengalami gangguan kebisingan dan terpengaruh
oleh gelombang suara mesin pesawat udara disebut kawasan kebisingan yang
berada dalam Batas-batas Kawasan Kebisingan Bandar Udara Karena adanya
batas-batas tingkat kebisingan serta adanya pembatasan jenis bangunan dan
aktifitas yang diizinkan di sekitar Batas-batas Kawasan Kebisingan maka
diperlukan suatu pengaturan dan pengendalian pembangunan di kawasan
tersebut
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dijelaskan di atas
terdiri dari kawasan sebagai berikut
- Kawasan Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas
- Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar
- Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
- Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
92
- Kawasan di sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan
Batas-batas Kawasan Kebisingan sebagaimana dijelaskan di atas terdiri
- Kawasan kebisingan tingkat 1
- Kawasan kebisingan tingkat 2
- Kawasan kebisingan tingkat 3
Batas-batas ketinggian dan batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan yang menjadi jangkauan
dari pengaturan Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana telah diuraikan
secara detail pada Bab II dari Naskah Akademik ini
B ARAH PENGATURAN
Untuk memperjelas dan mempertegas jangkauan pengaturan dalam Peraturan
Daerah tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
maka dibuat arahan pengaturan yang akan mengatur dan mengendalikan
kondisi existing serta mengatur dan mengendalikan kondisi yang diinginkan
dimasa mendatang Arah pengaturan ditentukan sebagai berikut
Tabel 9 Arah dan Jangkauan Pengaturan
Jangkauan Pengaturan Arah Pengaturan
Mendirikan mengubah atau
melestarikan bangunan menanam dan memelihara benda tumbuh dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan lahan seperti mendirikan
mengubah atau melestarikan bangunan menanam dan
memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan Keselamatan
Ope-rasi Penerbangan harus mengacu dan memenuhi
batasbatas ketinggian yang telah ditetapkan
Mendirikan mengubah atau
melestarikan bangunan menanam dan
memelihara benda tumbuh dalam
Kawasan Kebisingan
Setiap aktifitas penggunaan lahan seperti mendirikan
mengubah atau melestarikan bangunan menanam dan
memelihara benda tumbuh di dalam kawasan kebisingan
harus mengacu dan memenuhi batas nilai tingkat kebisingan
Mendirikan bangunan baru di dalam Khusus untuk mendirikan bangunan baru di dalam Kawasan
Pendekatan (ancangan) Pen- Kawasan Pendekatan (ancangan) Pendaratan dan Lepas daratan dan Lepas
Landas Landas harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 16 arah ke atas
dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masingmasing ambang landas pacu
18 dan landas pacu 36 Existing dan Pengembangan
93
Kawasan Kemungkinan Bahaya
Kecelakaan sampai jarak mendatar
1100 meter dari ujung-ujung
Permukaan Utama
Pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sampai
jarak mendatar 1100 meter dari ujung-ujung Permukaan
Utama hanya digunakan untuk bangunan yang
diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan
benda tum-buh yang tidak membahayakan keselamatan
operasi penerbangan Batas ketinggian bangunan dan benda
tumbuh yang tidak memba-hayakan tersebut harus mengacu
dan sesuai dengan batas-batas ketinggian kawasan
sebagaimana telah diatur dalam ketentuan
perundangundangan yang berkaitan de-ngan
kebandarudaraan dan operasi penerbangan Penggunaan tanah perairan dan udara
pada setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan
Aktifitas penggunaan tanah perairan dan udara pada setiap
kawasan keselamatan operasi penerbang-an tidak boleh
menimbulkan gang-guan terhadap isyarat-isyarat navigasi
penerbangan atau komunuikasi radio antar Bandar Udara dan
pesawat udara
Penggunaan tanah perairan dan udara
pada setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan tanah perairan dan udara pada
setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh
menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu
udara dengan lampu-lampu lain
Penggunaan tanah perairan dan udara
pada setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan tanah perairan dan udara pada
setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh
menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang
mempergunakan Bandar Udara dan tidak melemahkan jarak
pandang sekitar bandar udara
Penggunaan tanah perairan dan udara Setiap aktifitas penggunaan tanah perairan dan udara pada pada
setiap kawasan keselamatan setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak operasi penerbangan
boleh menye-babkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau
mengganggu pendaratan lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan
Bandar Udara
Bangunan-bangunan yang sudah ada
baik yang didirikan oleh manusia atau
ada secara alami seperti gedunggedung
menara cerobong asap gundukan
tanah jaringan transmisi bukit atau
gunung yang sekarang
Untuk bangunan-bangunan yang sudah ada baik bangunan
berupa benda bergerak yang sifatnya sementara atau
bendabenda bersifat tetap baik yang didirikan oleh manusia
atau ada secara alami seperti gedung-gedung menara
cerobong asap gundukan tanah jaringan transmisi bukit
atau gunung yang sekarang menjadi penghalang (obstacle)
masih dapat
Bangunan sekolah dan rumah sakit yang
sudah ada pada Kawasan Kebisingan Tingkat 1
diperkenankan sejauh segala prosedur keselamatan operasi
penerbangan dapat terpenuhi
Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada pada
Kawasan Kebisingan Tingkat 1 harus dilengkapi dengan
pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang
standar sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam
bangunan sesuai batas-batas kebisingan yang diizinkan serta
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Bangunan sekolah rumah sakit dan Bangunan sekolah rumah sakit dan rumah tinggal yang rumah
tinggal yang sudah ada pada sudah ada pada Kawasan Kebisingan Tingkat 2 harus Kawasan Kebisingan Tingkat 2 dilengkapi dengan pemasa-ngan insulasi suara sesuai dengan prosedur
yang standar sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam
bangunan sesuai dengan batas-batas kebisingan yang
diizinkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
men jadi penghalang (obstacle)
94
Tanah dan ruang udara pada Kawasan Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat Kebisingan Tingkat 3 3 dapat pula dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana
pengendalian lingkungan dan pertanian
yang tidak mengundang burung
Bangunan atau suatu benda yang ada
secara alami yang berada di Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangasn dan
ketinggiannya masih dalam batas
ketinggian yang diperkenankan akan
tetapi diduga dapat membahayakan
keselamatan operasi penerbangan
Bangunan atau suatu benda yang ada secara alami yang
berada di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangasn dan
ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang
diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan
keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda
danatau dipasang lampu dengan spesifikasi yang diatur oleh
ketentuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Pemasangan tanda danatau lampu termasuk pengoperasian
dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas baiaya
pemilik atau yang menguasainya
C RUANG LINGKUP MATERI
Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
disusun dengan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan materi muatan sebagai berikut
Tabel 10 Materi Pokok dan Muatan Materi
No Materi Pokok Materi Muatan
1 Umum Menjelaskan pengetian dari istilah dan frasa yang
digunakan dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
2 Maksud dan Tujuan Memuat maksud dan tujuan dari pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batasbatas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
95
3 Ruang Lingkup Memuat ruang lingkup arah kebijakan sebagai dasar penatagunaan dan pengendalian penggunaan daerah dan kawasan di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II
Pekanbaru meliputi - daerah lingkungan kerja bandar udara - daerah lingkungan kepentingan bandar udara - kawasan keselamatan operasi penerbangan - batas-batas kawasan kebisingan
4 Kriteria dan Batasan Pemanfaatan KKOP
Memuat cakupan wilayah kriteria dan batasan pemanfaatan kawasan KKOP di sekitar Bandar Udara
Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru yang terdiri dari - kawasan pendekatan (ancangan) pendaratan dan lepas
landas - kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan - kawasan di bawah permukaan transisi - kawasan di bawah permukaan horizontal dalam - kawasan di bawah permukaan kerucut - kawasan di bawah permukaan horizontal luar - kawasan di sekitar alat bantu navigasi
5 Kriteria dan Batasan Pemanfaatan BKK
Memuat cakupan wilayah kriteria dan batasan pemanfaatan batas-batas kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru yang
terdiri dari - kawasan kebisingan tingkat 1 2 dan 3 - ambang batas kebisingan
6 Pengendalian
Pemanfaatan KKOP dan BKK
Memuat instrumen dan petunjuk serta pihak-pihak
penyelenggaraan pengendalian kawasan keselamatan
operasi penerbangan dan batas-batas
kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara
Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri dari - perizinan - pengawasan - penertiban
7 Hak dan Kewajiban Memuat hak dan kewajiban pihak-pihak berkaitan
dengan pengaturan dan pengendalian kawasan
keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara Syltan
Syarif Kasim II Pekanbaru meliputi - hak dan kewajiban masyarakat - hak dan kewajiban penyelenggara bandar udara - hak dan kewajiban pemerintah daerah
8 Sanksi Memuat jenis dan bentuk sanksi yang bersifat Administrasi administratif terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan
dalam pengendalian kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-
batas kawasan kebisingan di
sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru
96
9 Ketentuan
Penyidikan Memuat pihak yang berwenang serta kewenangan yang
diberikan dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana di
bidang kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang hukum acara pidana
10 Ketentuan Pidana Memuat pasal-pasal yang dilanggar (dalam Peraturan
Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru) yang dianggap sebagai tindak pidana serta
ancaman pidana kurungan maksimum dan denda
maksimum
11 Ketentuan Lain- lain
Memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan
penggunaan kawasan KKOP dan BKK upaya
pengendalian terhadap bangunan dan benda-benda yang
sudah ada yang dianggap sebagai penghalang (obstacle)
serta pencegahan terhadap gangguan lingkungan hidup
pada bangunan yang sudah ada
12 Ketentuan Peralihan Memuat pernyataan tentang diberlakukannya Pertaturan
Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru serta implikasinya yang bersifat mengikat
serta keterkaitan dengan ketentuan lain yang tidak saling
bertentangan
13 Ketentuan Penutup Memuat pernyataan tentang hal-hal yang belum diatur dalam
Pertaturan Daerah tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru yang akan diatur dengan
peraturan perundang-undangan (produk hukum daerah)
lainnya serta memuat waktu pengundangan
Materi Pokok dan Muatan Materi akan diuraikan secara lengkap dalam bentuk
sistematika penyusunan paraturan perundang-undangan (sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah) yang terdiri dari
Bab-bab pasal-pasal dan ayat-ayat dalam Rancangan Peraturan Daerah
(Ranperda) tentang pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan Dan Batas-Batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yang merupakan satu kesatuan substantif
dengan Naskah Akademik ini
95
BAB VI
PENUTUP
A KESIMPULAN
1 Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II berada dalam kota Pekanbaru Untuk
sebuah kota yang memiliki bandar udara atau berdekatan dengan bandar
udara sangat diperlukan kebijakan publik berupa produk hukum daerah untuk
mengendalikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara mutlak harus dilakukan untuk menghindari munculnya segala
bentuk penghalang (obstacle) yang dapat membahayakan keselamatan dan
keamanan penerbangan serta untuk menjaga agar pencemaran lingkungan
hidup dan tingkat kebisingan di sekitar bandar udara sebagai dampak dari
operasional bandar udara dapat dikendalikan
2 Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah salah satu bentuk produk
hukum daerah yang bersifat pengaturan guna mengendalikan kawasan
existing dan pengendalian kondisi di masa datang Pokok-pokok materi
yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
adalah a Umum
b Maksud dan Tujuan
c Ruang Lingkup
d Kriteria dan Batasan Pemanfaatan KKOP
e Kriteria dan Batasan Pemanfaatan BKK
f Pengendalian Pemanfaatan KKOP dan BKK
g Hak dan Kewajiban
h Sanksi Administrasi
96
i Ketentuan Penyidikan
j Ketentuan Pidana
k Ketentuan Lain-lain
l Ketentuan Peralihan
m Ketentuan Penutup
3 Peraturan Daerah (Perda) tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) adalah produk hukum daerah yang bersifat pengaturan
Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis yang dilakukan terhadap peraturan
perundang-undangan yang ada sebagaimana dibahas pada Bab III maka
Peraturan Daerah (Perda) tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) pada hakikatnya adalah perintah dari peraturan perundangundangan
dalam hierarki yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan
kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi
B SARAN
1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) harus mengikuti
mekanisme dan prosedur sebagaimana diamanahkan dalam
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Salah satu
kelengkapan dalam penyusunan Ranperda adalah naskah akademik
danatau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan
materi muatan yang diatur Meskipun Naskah Akademik bersifat tidak
mutlak namun untuk memberi muatan keilmiahan dalam Rancangan
Peraturan Daerah serta untuk mengurai substansi permasalahan yang akan
diatur agar harmonis dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum
danatau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebaiknya disertai dengan
naskah akademik
97
2 Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batasbatas
Kawasan Kebisingan merupakan kepentingan nasional karena menyangkut
upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewujudkan
Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional yang
memerlukan sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan
ekonomi pengembangan wilayah mempererat hubungan antarbangsa dan
memperkukuh kedaulatan negara Oleh sebab itu proses penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II melalui Prolegda harus mendapat prioritas
utama agar upaya pencapaian tujuan nasional tersebut dapat diwujudkan
3 Penyusunan Naskah Akademik harus merujuk kepada tatacara penelitian
ilmiah dengan menggunakan metodologi penelitian dan hipotesis yang
sesuai dengan karakteristik dan substansi isu dan persoalan yang akan
diselesaikan
DAFTAR PUSTAKA
Sugiyono 1997 Statistik untuk Penelitian Penerbit Alfabeta Jakarta
Yudoyono Bambang 2003 Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan
SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD Pustaka Sinar Harapan
Jakarta
Anonimus 2003 Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia
Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Lembaga Administrasi Negara
Perum Percetakan Negara Jakarta
Mustopadidjaja AR 2005 Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi
Implementasi dan Evaluasi Kinerja Duta Pertiwi Foundation Lembaga
Administrasi Negara Jakarta
Anonimus 2005 Kajian Kebijakan Publik Pusdiklat Spimnas Bidang
Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara Jakarta
Riyadi dan Deddy SB 2005 Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi
Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah PT Gramedia
Pustaka Utama Jakarta
98
Soekanto Soerjono 2007 Sosiologi Suatu Pengantar PT Raja Grafindo
Persada Jakarta
GUBERNUR RIAU
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI
PENERBANGAN DAN
BATAS-BATAS KAWASAN KEBISINGAN
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2013
100
99
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
DAN BATAS-BATAS KAWASAN KEBISINGAN
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR RIAU
Menimbang a bahwa untuk memberikan keleluasaan pesawat udara
dalam melakukan gerakannya baik di darat maupun di
udara dan menjamin keselamatan operasi penerbangan
diperlukan ruang bebas yang memadai agar dicapai
tingkat keselamatan penerbangan yang optimal dan dapat
dipertanggungjawabkan
b bahwa suara bising dan getaran yang ditimbulkan oleh
mesin pesawat terbang dapat mengganggu kenyamanan
penduduk yang bermukim di sekitar kawasan bandar
udara c bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan mengantisipasi dampak sebagaimana
dimaksud dalam huruf b diperlukan pengaturan
pengendalian dan pengawasan terhadap tumbuhan
bangunan dan berbagai kegiatan yang menggunakan
ruang udara di sekitar bandar udara agar menjamin
keselamatan penerbangan
d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a b dan c diperlukan Peraturan
Daerah tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-Batas Kawasan
Kebisingan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru
101
Mengingat 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun 1945
2 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tk I Sumatera Barat
Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1646) 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209)
4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844)
6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725)
7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956)
8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 50599)
9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 7)
10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
102
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234)
11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22)
12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitan Undang-undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3528) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitan Undang-undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5145)
13 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk Tata
Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3660)
14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3838)
15 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853)
16 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4075)
17 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang
Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 128 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146)
18 Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4532)
19 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah
Provinsi dan KabupatenKota (Lembaran Negara
103
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833)
21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 21)
22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68
Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran
Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118)
23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2012 Tentang Pembangunan dan Pelestarian
Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negaras
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71)
24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 694)
25 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun
2003 tentang Tata Hubungan Kerja antara Departemen
Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi cq Dinas
Perhubungan Provinsi
26 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun
2004 Tentang Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
27 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun
2005 Tentang Batas-batas Kawasan Kebisingan di
Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
28 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun
2005 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia (SNI) 03-7112-2005 Mengenai Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan Sebagai Standar
Wajib
29 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor
29PRTM2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis
Bangunan Gedung
30 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun
2008 Tentang Rencana Induk Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru Provinsi Riau
31 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun
2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
104
Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139)
Tentang Bandar Udara (Aerodrome)
32 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun
2010 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional
33 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Riau
(Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Tingkat I Riau Tahun 1986 Nomor 60)
34 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau (Lembaran
Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2004 Seri B
Nomor 7)
35 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau
(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2007 Nomor
2)
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
DAN BATAS-BATAS KAWASAN KEBISINGAN
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
1 Provinsi adalah Provinsi Riau
2 Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau
3 Gubernur adalah Gubernur Riau
4 Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru
5 Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kampar
6 Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Riau
105
7 Bandar Udara adalah Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
8 Penyelenggara Bandar Udara adalah PT Angkasa Pura II (Persero)
9 Landasan Pacu adalah suatu daerah persegi panjang yang ditentukan pada
bandar udara di darat yang dipergunakan untuk pendaratan dan lepas landas
pesawat udara
10 Landas Pacu Instrumen dengan Pendekatan Presisi Kategori I adalah landas
pacu instrumen yang dilengkapi dengan Instrument Landing System (ILS) dan
Alat Bantu Visual untuk pengoperasian pesawat udara dengan jarak pandang
vertikal tidak lebih rendah dari 60 meter dan jarak pandang horizontal tidak
kurang dari 800 meter atau jarak visual landas pacu (RVR) tidak kurang rai 550
meter
11 Permukaan Utama Landas Pacu Instrumen adalah permukaan yang garis
tengahnya berimpit dengan sumbu landas pacu yang membentang samapi 60
meter di luar setiap ujung landas pacu dan lebarnya 4825 meter dengan
ketinggian untuk setiap titik pada permukaan utama diperhitungkan sama
dengan ketinggian titik terdekat pada sumbu landas pacu
12 Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan selanjutnya disebut KKOP
adalah tanah danatau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang
dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin
keselamatan penerbangan
13 Pengendalian KKOP Bandar Udara adalah arahan kebijakan dan kriteria
pemanfaatan ruang KKOP Bandar Udara yang meliputi kawasan dengan radius
15000 meter dari titik tengah setiap ujung permukaan utama landas pacu dan
menarik garis singgung pada kedua lingkaran berdekatan
14 Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan
keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara pesawat udara bandar udara
angkutan udara navigasi penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas
umum lainnya
15 Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan
kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan
pemanfaatan sumberdaya manusia fasilitas dan prosedur
16 Bangunan adalah suatu benda bergerak maupun tidak bergerak yang bersifat
sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah
ada secara alami antara lain gedung-gedung menara mesin derek cerobong
asap gundukan tanah jaringan transmisi di atas tanahdan bukit atau gunung
17 Kegiatan yang Menggunakan Ruang Udara adalah kegiatan perserorangan
maupun kelompok yang menggunakan peralatan yang dapat diterbangkan
dengan tenaga sendiri atau angin atau mesin elektronis antara lain permainan
layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang bermotor layang
gantung layang gantung bermotor pesawat udara ringan aeromodeling
kembang api dan peralatan lainnya
18 Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara yang selanjutnya disebut DLKR
Bandar Udara adalah daerah yang dikuasi Penyelenggara Bandar Udara yang
digunakan untuk pelaksanaan pembangunan pengembangan dan
pengoperasian fasilitas bandar udara
19 Kawasan Kebisingan adalah kawasan tertentu disekitar bandar udara yang
terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat mengganggu
lingkungan
20 Batas-batas Kawasan Kebisingan Bandar Udara yang selanjutnya disebut
106
BKK Bandar Udara adalah Kawasan Kebisingan di sekitar bandar udara yang
dinyatakan dalam sistem koordinat bandar udara yang posisinya ditentukan
terhadap titik-titik referensi bandar udara
21 Decibel atau A ndash Weighted Sound Level atau tingkat kebisingan tertimbang A
yang selanjutnya disebut dB(A) adalah tingkat kebisingan maksimum yang
dibaca pada skala A
22 Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level atau tingkat kebisingan
yang dapat diterima terus menerus ekivalen tertimbang selanjutnya disingkat
WECPNL adalah satuan untuk menyusun frekuensi pesawat udara pada siang
malam hari dan dini hari pada saat kebisingan lebih terasa berdasarkan pada
jumlah kebisingan harian dan penyesuaian terhadap dampak psikologis
23 Koordinat Geografis adalah posisi suatu tempat atau titik permukaan bumi yang
dinyatakan dengan besaran lintang dan bujur dengan satuan derajat menit dan
detik yang mengacu terhadap bidang referensi World Geodetic System 1984
(WSGrsquo84)
24 Penyidikan dibidang kebandarudaraan adalah tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti-bukti dan membuat terang tentang tindak pidana di
bidang kebandarudaraan yang terjadi serta menemukan tersangka
25 Insulasi adalah membuat ruang kedap suara
26 Kawasan Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas adalah suatu
kawasan perpanjangan kedua ujung landas pacu di bawah lintasan pesawat
udara setelah lepas landas atau akan mendarat yang dibatasi oleh ukuran
panjang lebar dan tinggi tertentu
27 Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan adalah sebahagian dari kawasan
Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas yang berbatasan
langsung dengan ujung-ujung landasan dan mempunyai ukuran panjang lebar
dan tinggi tertentu
28 Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam adalah bidang datar di sekitar
bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu
untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah pada waktu akan
mendarat atau setelah lepas landas
29 Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar adalah bidang datar di sekitar
bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu
untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan antara lain
pada waktu pesawat udara melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan
setelah lepas landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam
pendaratan
30 Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut adalah bidang dari suatu kerucut yang
bahagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan Permukaan
Horizontal Dalam dan bahagian atasnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan
Permukaan Horizontal Luar masing-masing dengan radius dan ketinggian
tertentu dihitung dari titik referensi yang telah ditentukan
31 Kawasan di Bawah Permukaan Transisi adalah bidang dengan kemiringan
tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari sumbu landas pacu pada
bahagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang
ditarik tegak lurus pada sumbu landas pacu dan pada bahagian atas dibatasi oleh
garis perpotongan dengan Permukaan Horizontal Dalam
107
32 Kawasan di Sekitar Alat Bantu Navigasi adalah kawasan di sekitar penempatan
alat bantu navigasi penerbangan di dalam danatau di luar DLKR bandar udara
yang penggunaannya harus memenuhi persyaratan tertentu guna menjamin
kinerjaefisiensi alat bantu navigasi penerbangan dan keselamatan penerbangan
33 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disingkat SPBU
adalah tempat pengisian bakar yang melayani keperluan masyarakat umum
34 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji yang selanjutnya disingkat SPBE adalah
tempat pengisian bakar elpiji yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga
dan lainnya
35 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disingkat SPBG adalah
tempat pengisian bakar gas yang melayani keperluan masyarakat umum
36 Saluran Ultra Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah
jaringan instalasi listrik yang memiliki arus tegangan tinggi
37 Perizinan adalah pemberian izin pendirian bangunan dan penggunaan bangunan
berupa gedung-gedung menara jaringan transmisi cerobong asap dan
bangunan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah KabupatenKota
Bagian Kedua
Maksud
Pasal 2
Pengaturan pengendalian KKOP dan BKK dimaksudkan untuk menentukan arah
dan kebijakan dalam menetapkan jenis pemanfaatan ruang dan batas kebisingan
ketentuan teknis serta dasar pengendalian penggunaan ruang di sekitar bandar
udara
Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 3
Tujuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang KKOP dan BKK adalah
a Menjamin keselamatan dan keamanan pergerakan penerbanganpesawat udara
di sekitar Bandar Udara
b Mengatur dan mengendalikan kawasan di sekitar Bandar Udara agar tidak
mengganggu aktivitas operasi Bandar Udara
c Memberikan batasan dampak kebisingan yang ditimbulkan oleh pesawat udara
yang dapat mengganggu lingkungan
d Memberi rasa aman dan kenyamanan kepada masyarakat yang bertempat
tinggal di sekitar bandar udara
Bagian Keempat
Ruang Lingkup
108
Pasal 4
Ruang lingkup pengendalian KKOP dan BKK dalam Peraturan Daerah ini adalah
mencakup arah dan kebijakan pemanfaatan penggunaan ruang pada wilayah KKOP
dan BKK Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
BAB II
DLKR BANDAR UDARA
Pasal 5
(1) DLKR Bandar Udara meliputi wilayah daratan danatau perairan yang
dipergunakan secara langsung untuk kegiatan Bandar Udara
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi
fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Bandar Udara
Pasal 6
Fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) harus memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan yang ditetapkan Menteri
Perhubungan
BAB III
KRITERIA DAN PENGGUNAAN KKOP
Bagian Kesatu
Kriteria KKOP
Pasal 7
(1) KKOP meliputi daerah berbentuk lingkar lonjong di sekeliling Bandar Udara
yang terbentuk dari lingkaran dengan jari-jari 15000 meter dari titik tengah
setiap ujung Permukaan Utama dan menarik garis singgung pada kedua
lingkaran berdekatan
(2) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
a Kawasan Pendekatan (ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas
b Kawasan Kemungkingan Bahaya Kecelakaan
c Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam
d Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar
e Kawasan di bawah Permukaan Kerucut
f Kawasan di bawah Permukaan Transisi dan
g Kawasan di bawah Permukaan Alat Bantu Navigasi Penerbangan
Bagian Kedua
Penggunaan KKOP
109
Pasal 8
(1) Kawasan Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut
a tepi dalam dari kawasan ini berimpit dengan ujung-ujung Permukaan
Utama berjarak 60 meter dari ujung landas pacu dengan lebar 484 meter
b kawasan sebagimana dimaksud dalam huruf a meluas ke luar secara teratur
dengan garis tengah merupakan perpanjangan dari sumbu landas pacu
sampai lebar perpanjngan dari sumbu landas pacu sampai lebar 4984 meter
pada jarak mendatar 15000 meter dari ujung Permukaan
Utama
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada daerah sejauh
3000 (tiga ribu) meter sampai dengan 15000 (lima belas ribu) meter dari ujung
landas pacu adalah
a mengutamakan penggunaan ruang non hunian yang tidak menjadi habitat
burung
b penggunaan ruang hunian maupun fasilitas sosial dan fasilitas umum yang
sudah ada tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi
penerbangan terpenuhi
(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
a Pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak
berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan
seperti SPBU SPBE SPBG pabrik kimia jaringan listrik (SUTT) sampai
dengan jarak 3000 (tiga ribu) meter dari ujung landasan pacu
b Instalasi strategis seperti menara komunikasi saluran ultra tegangan tinggi
maupun saluran tegangan ekstra tinggi
c Peternakan danatau hunian habitat burung
d Industri yang menimbulkan asap yang dapat mengganggu keselamatan
penerbangan
e Kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti
permainan layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang
bermotor layang gantung layang gantung bermotor pesawat udara sangat
ringan aeromodeling kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan
lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kawasan pada daerah sejauh 3000
(tiga ribu) meter sampai dengan 15000 (lima belas ribu) meter dari ujung
landasan pacu untuk pembangunan instalasi berbahaya yang dapat
menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi
kecelakaan penerbangan seperti SPBU SPBE SPBG pabrik kimia jaringan
listrik (SUTT) diatur dengan Peraturan Gubernur
Pasal 9
110
(1) Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan sebagian Kawasan Pendekatan (Ancangan)
Pendaratan dan Lepas Landas yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung
Permukaan Utama ditentukan bahwa tepi dalam dari kawasan ini berimpit
dengan ujung Permukaan Utama dengan lebar 484 meter dari tepi dalam
kawasan tersebut kawasan ini meluas ke luar secara teratur dengan garis
tengahnya merupakan perpanjangan dari garis tengah landas pacu sampai lebar
1384 (satu ribu tiga ratus delapan puluh empat) meter dan jarak mendatar 3000
(tiga ribu) meter dari ujung Permukaan Utama
(2) Penggunaan Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sampai jarak
mendatar 1100 (satu ribu seratus) meter dari ujung-ujung Permukaan Utama
hanya digunakan untuk membangun bangunan atau fasilitas bandar udara dan
benda tumbuh yang tidak membahayakan operasi penerbangan
(3) Di luar jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaan kawasan adalah
a sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang
tidak mengundang burung
b Kegiatan non hunian dan non sosial
(4) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
a membangun bangun yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi
kecelakaan penerbangan seperti SPBU SPBE SPBG pabrik kimia
jaringan listrik (SUTT)
b peternakan dan atau habitat hunian burung
c pembangunan instalasi strategis seperti menara telekomunikasi
d industri yang menimbulkan asap dan dapat mengganggu keselamatan
penerbangan
e kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti
permainan layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang
bermotor layang gantung layang gantung bermotor pesawat udara sangat
ringan aeromodeling kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan
lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap
Pasal 10
(1) Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c adalah kawasan yang ditentukan oleh lingkaran
dengan radius 4000 (empat ribu) meter dari titik tengah setiap ujung permukaan
Utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan dan
kawasan ini tidak termasuk Kawasan Pendekatan (Ancangan)
Pendaratan dan Lepas Landas dan Kawasan Di Bawah Permukaan Transisi
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk hunian
dengan menyediakan jalur hijau
111
(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
a industri yang menimbulkan polusi udara asap yang dapat mengganggu
keselamatan penerbangan
b peternakan dan atau habitat burung
c kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti
permainan layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang
bermotor layang gantung layang gantung bermotor pesawat udara sangat
ringan aeromodeling kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan
lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap
Pasal 11
(1) Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf d adalah kawasan yang ditentukan oleh lingkaran dengan
radius 15000 (lima belas ribu) meter dari titik tengah setiap ujung Permukaan
Utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan dan
kawasan ini tidak termasuk Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas dan
Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
hunian fasilitas sosial fasilitas umum maupun untuk non hunian lainnya
(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
kegiatan yang dapat menganggu keselamatan operasi penerbangan seperti
permainan layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang
bermotor layang gantung layang gantung bermotor pesawat udara sangat
ringan aeromodeling kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan
lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap
Pasal 12
(1) Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
ayat (2) huruf e adalah kawasan yang ditentukan mulai dari tepi luar Kawasan
di Bawah Permukaan Horizontal Dalam meluas ke luar dengan jarak mendatar
2000 (dua ribu) meter berbatasan dengan Kawasan di Bawah Permukaan
Horizontal Luar
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
hunian fasilitas sosial fasilitas umum maupun untuk non hunian lainnya
(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
a industri yang menimbulkan polusi udaraasap yang dapat mengganggu
keselamatan penerbangan
b peternakan danatau habitat burung
c kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti
permainan layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang
112
bermotor layang gantung layang gantung bermotor pesawat udara sangat
ringan aeromodeling kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan
lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap
Pasal 13
(1) Kawasan Di Bawah Permukaan Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf f adalah kawasan tepi dalam dari kawasan yang berimpit dengan
sisi panjang Permukaan Utama sisi kawasan Pendekatan (Ancangan)
Pendaratan dan Lepas Landas kawasan ini meluas ke luar sampai jarak
mendatar 315 (tiga ratus lima belas) meter dari sisi panjang Permukaan Utama
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hanya untuk
fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Bandar udara
Pasal 14
(1) Kawasan di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g adalah kawasan bidang
miring di sekitar alat Bantu navigasi penerbangan diukur kemiringan dalam
derajat sesuai dengan jenis alat Bantu Navigasi tersebut
(2) Penggunaan kawasan sebagaimna dimaksud pada ayat (1) adalah untuk hunian
fasilitas umum fasilitas sosial ketinggian bangunan kemiringan dalam derajat
sesuai dengan jenis alat Bantu navigasi penerbangan
(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
a fasilitas telekomunikasi dan listrik tetangan tinggi
b bangunan yang tidak tembus atau memantulkan gelombang suara
Bagian Ketiga
Batas-batas Ketinggian pada KKOP
Pasal 15
(1) Ketinggian semua titik pada KKOP ditentukan terhadap ketinggian
ambang landas pacu 36 exixting dan pengembangan sebagai titik referensi
sistem ketinggian Bandar Udara yaitu titik 000 meter yang ketinggiannya
+19875 meter di atas permukaan air laut rata-rata
(2) Batas-batas ketinggian pada Kawasan Pendekatan (ancangan) Pendaratan
dan Lepas Landas pada landas pacu 18 eksisting dan pengembangan
ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu
landas pacu sebagai berikut
a Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2 (dua persen) arah ke atas
dan keluar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian ambang
113
landas pacu 18 eksisting dan pengembangan sampai jarak mendatar 1940
meter pada ketinggian +50 meter di atas ambang landas pacu 36 eksisting
dan pengembangan
b Bagian kedua dengan kemiringan 0 (nol persen) sampai jarak mendatar
tambahan 2060 meter pada ketinggian +50 meter di atas ambang landas
pacu 36 eksisting dan pengembangan
c Bagian ketiga dengan kemiringan 3 (tiga persen) arah ke atas dan ke luar
sampai jarak mendatar tambahan 1339 meter pada ketinggian +104 meter
di atas ambang landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
d Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2 (dua persen)
arah ke atas dan ke luar sampai jarak mendatar tambahan 1693 meter pada
bagian tepi dengan kemiringan pertama 5 (lima persen) sampai jarak
mendatar tambahan 469 meter kemiringan kedua 25 (dua koma lima
persen) sampai jarak mendatar tambahan 584 meter serta kemiringan
ketiga 0 (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 640 meter
e Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0 (nol persen) sampai jarak
mendatar tambahan 7968 meter pada ketinggian +155 meter di atas ambang
landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
(3) Batas-batas ketinggian pada Kawasan Pendekatan (ancangan) Pendaratan
dan Lepas Landas pada landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu
landas pacu sebagai berikut
a Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2 (dua persen) arah ke atas
dan keluar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian ambang
landas pacu 36 eksisting dan pengembangan sampai jarak mendatar 2500
meter pada ketinggian +50 meter di atas ambang landas pacu 36 eksisting
dan pengembangan
b Bagian kedua dengan kemiringan 0 (nol persen) sampai jarak mendatar
tambahan 1500 meter pada ketinggian +50 meter di atas ambang landas
pacu 36 eksisting dan pengembangan
c Bagian ketiga dengan kemiringan 3 (tiga persen) arah ke atas dan ke luar
sampai jarak mendatar tambahan 1000 meter pada ketinggian +100 meter
di atas ambang landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
d Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2 (dua persen)
arah ke atas dan ke luar sampai jarak mendatar tambahan 2500 meter pada
bagian tepi dengan kemiringan pertama 5 (lima persen) sampai jarak
mendatar tambahan 400 meter kemiringan kedua 25 (dua koma lima
persen) sampai jarak mendatar tambahan 1200 meter serta kemiringan
ketiga 0 (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 900 meter
e Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0 (nol persen) sampai jarak
mendatar tambahan 7500 meter pada ketinggian +150 meter di atas ambang
landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
(4) Batas-batas ketinggian pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
ditentukan oleh kemiringan 2 (dua persen) arah ke atas dan ke luar
dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing
ambang landas pacu sampai dengan ketinggian +50 meter di atas ambang
114
landas pacu 36 eksisting dan pengembangan sepanjang jarak mendatar
3000 meter melalui perpanjangan sumbu landas pacu
(5) Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal
Dalam ditentukan +50 meter di atas ketinggian ambang landas pacu 36
eksisting dan pengembangan
(6) Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal
Luar ditentukan +155 meter di atas ketinggian ambang landas pacu 36
eksisting dan pengembangan
(7) Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
ditentukan oleh kemiringan 5 (lima persen) arah ke atas dan ke luar
dimulai dari tepi luar Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam
pada ketinggian +50 meter sampai memotong Permukaan Horizontal Luar
pada ketinggian +150 meter di atas ambang landas pacu 36
eksisting dan pengembangan
(8) Batas ketinggian pada pertemuan garis batas luar Kawasan di Bawah
Permukaan Kerucut dengan garis batas dalam Kawasan di Bawah
Permukaan Horizontal Luar ditentukan +150 meter di atas ketinggian
ambang landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
(9) Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
ditentukan oleh kemiringan 143 (empat belas koma tiga persen) arah ke
atas dan ke luar dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama
seperti Permukaan Utama serta Permukaan Pendekatan (ancangan)
Pendaratan dan Lepas Landas menerus sampai memotong Permukaan
Horizontal Dalam pada ketinggian +50 meter di atas ketinggian ambang
landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
(10) Batas ketinggian pada Kawasan di sekitar Penempatan Alat Bantu
Navigasi Penerbangan ditentukan sebagai berikut
a Batas ketinggian di sekitar Non Directional Beacon (NDB) ditentukan
oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 3o (tiga derajat) ke atas
dan ke luar dari titik tengah dasar antena dan sampai radius 300 meter
dari antena dilarang ada bangunan dari metal seperti konstruksi rangka
besibaja tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian tersebut
b Batas ketinggian di sekitar alat Doppler Very High Frequency Omni
Directional Range (DVOR)Distance Measuring Equipment (DME)
ditentukan oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 2o (dua
derajat) ke atas dan ke luar dari titik antena pada ketinggian bidang
counterpoins dan pada jarak radial kurang 600 meter dilarang adanya
transmisi tegangan tinggi bangunan dari metal seperti konstruksi
rangka besi baja tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian
tersebut
c Batas ketinggian di sekitar alat Localizer dibatasi oleh bidang yang
dibentuk dengan sudut 1o (satu derajat) dari titik tengah dasar antane
Localizer terhadap bidang horizontal sejauh 600 meter ke arah landas
pacu
d Batas ketinggian di sekitar Glide Path (GP) dibatasi oleh bidang yang
dibentuk dengan sudut 2o (dua derajat) dari titik tengah dasar antena
Glide Path terhadap bidang horizontal sejauh 600 meter ke arah landas
pacu
115
e Batas ketinggian Middle Marker ditentukan oleh kemiringan bidang
kerucut dengan sudut 20o (dua puluh derajat) ke atas dan ke luar dari
titik dasar antena dan sampai pada radius 300 meter dari antena
dilarang adanya bangunan dari metal seperti konstruksi rangka
besibaja tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian tersebut
f Batas ketinggian di sekitar Alat Radar ditentukan oleh kemiringan
bidang kerucut dengan sudut 1o (satu derajat) ke atas dan ke luar dari
titik antena pada ketinggian dasar antena dan dalam radius 500 meter
tidak diperkanankan adanya bangunan dari metal tangki minyak
bangunan dan lain-lain melebihi ketinggian dasar antena
(11) Untuk mendirikan bangunan baru di dalam Kawasan Pendekatan
(ancangan) pendaratan dan Lepas Landas harus memenuhi batas
ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 16 (satu koma enam
persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada
ketinggian masing-masing ambang landas pacu 18 dan landas pacu 36
eksisting dan pengembangan
BAB IV
KRITERIA DAN PENGGUNAAN KAWASAN KEBISINGAN
Pasal 16
(1) Kawasan kebisingan merupakan kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara yang
terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat
mengganggu lingkungan
(2) Tingkat kebisingan kawasan sekitar Bandar Udara diukur dengan peralatan
ukur dan metodologi yang ditetapkan oleh standar nasional dan ditetapkan
berdasarkan satuan WECPNL
Pasal 17
(1) Kawasan kebisingan Tingkat 1 (satu) adalah kawasan yang mempunyai indeks
kebisingan lebih besar atau sama dengan 70 dan lebih kecil 75 rdquo WECPNL lt
75) merupakan kawasan dengan tingkat kebisingan terendah
(2) Kawasan ini merupakan daerah yang mengelilingi landasan dimana tepi luar
bagian utara kawasan ini berjarak maksimum 3516758 meter dari ujung
landasan 18 dan tepi luar bagian selatan berjarak maksimum 3923879 meter
dari ujung landasan 36 serta tepi dalamnya merupakan batas-batas kawasan
kebisingan tingkat 2
(3) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan
untuk berbagai jenis kegiatan danatau bangunan kecuali untuk jenis kegiatan
danatau bangunan sekolah dan rumah sakit
(4) Bangun sekolah dan rumah sakit yang sudah ada harus dilengkapi dengan
pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga
tingkat kebisingan yang terjadi di dalam bangunan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
116
Pasal 18
(1) Kawasan kebisingan Tingkat 2 (dua) adalah kawasan yang mempunyai indeks
kebisingan lebih besar atau sama dengan 75 dan lebih kecil 80 rdquo WECPNL lt
80) memiliki tingkat kebisingan yang lebih tinggi dari kawasan kebisingan
tingkat 1
(2) Kawasan ini merupakan daerah yang mengelilingi landasan dimana tepi luar
bagian utara kawasan ini berjarak maksimum 1671909 meter dari ujung
landasan 18 dan tepi luar bagian selatan berjarak maksimum 1957217 meter
dari ujung landasan 36 serta tepi dalamnya merupakan batas-batas kawasan
kebisingan tingkat 3
(3) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan
untuk berbagai jenis kegiatan danatau bangunan kecuali untuk jenis kegiatan
danatau bangunan sekolah dan rumah sakit dan tempat tinggal
(4) Bangun sekolah rumah sakit dan tempat tinggal yang sudah ada harus
dilengkapi dengan pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang
standar sehingga tingkat kebisingan yang terjadi di dalam bangunan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
Pasal 19
(1) Kawasan Kebisingan Tingkat 3 (tiga) adalah kawasan yang mempunyai indeks
kebisingan lebih besar atau sama dengan 80 (amp31 bull ) merupakan kawasan
dengan tingkat kebisingan tertinggi
(2) Kawasan ini merupakan daerah yang mengelilingi landasan dimana tepi luar
bagian utara kawasan ini berjarak maksimum 595272 meter dari ujung landasan
18 dan tepi luar bagian selatan berjarak maksimum 793351 meter dari ujung
landasan 36 serta garis tengahnya berimpit dengan garis tengah landasan
(3) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan
untuk membangun bangunan dan fasilitas bandar udara yang dilengkapi dengan
pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga
tingkat bising yang terjadi di dalam bangunan seusai dengan peraturan
perundang-undangan
(4) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanah dan ruang udara
pada Kawasan Kebisingan Tingkat 3 dapat dimanfaatkan sebagai jalur hijau
atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang
burung
BAB V
PENGENDALIAN PENGGUNAAN KKOP DAN BKK
Pasal 20
(1) Pengendalian penggunaan KKOP dan BKK diselenggarakan melalui
a Perizinan
117
b Pengawasan
c Penertiban
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Pemerintah Provinsi Pemerintah KabupatenKota setempat dan Penyelenggara
Bandar Udara berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan
(3) Pengendalian teknis penggunaan KKOP dan BKK harus dijabarkan dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan KabupatenKota
Pasal 21
(1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan oleh
BupatiWalikota setempat sesuai peraturan perundang-undangan dengan
memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Perhubungan
dan Penyelenggara Bandar Udara
(2) Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bila ketinggian
bangunan melampaui ambang batas 75 (tujuh puluh lima persen) dari
ketentuan KKOP dan penggunaannya bila dipandang dapat menambah fatalitas
apabila terjadi kecelakaan harus mendapat kajian teknis dari Dinas
Perhubungan dan Penyelenggara Bandar Udara
(3) Hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar
pertimbangan untuk pemberian rekomendasi dari Dinas Perhubungan
(4) Ketentuan mengenai tata cara dan jangka waktu pemberian kajian teknis dan
rekomendasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur
Pasal 22
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilaksanakan
secara terpadu antara Pemerintah Provinsi Pemerintah KabupatenKota setempat
Penyelenggara Bandar Udara Camat Lurah Kepala Desa Perangkat
DesaKelurahan dinas instansi terkait lainnya dan masyarakat di sekitar bandar
udara
Pasal 23
(1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dilakukan
berdasarkan laporan perkembangan pemanfaatan ruang hasil pengawasan
(2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah
KabupatenKota melalui aparat yang diberi wewenang dalam hal penertiban
pelanggaran penggunaan ruang
(3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian
sanksi yang terdiri dari sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
118
BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 24
Hak dan Kewajiban meliputi
a Hak dan kewajiban masyarakat
b Hak dan kewajiban Penyelenggara Bandar Udara
c Hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi
d Hak dan kewajiban Pemerintah KabupatenKota
Pasal 25
Hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a
terdiri dari
a Hak masyarakat meliputi
1 turut serta dalam proses perencanaan tata ruang pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan ruang
2 mengetahui secara terbuka isi ketentuan penggunaan ruang dan
pengendalian penggunaan KKOP dan BKK
3 menikmati manfaat ruang danatau pertambahan nilai ruang sebagai akibat
dari penggunaan ruang
4 hak masyarakat sebagaimana dimaksud angka 1 2 dan 3 tidak termasuk
untuk DLKR Bandar Udara
b Kewajiban masyarakat meliputi
1 berperan serta dalam memelihara keselamatan dan keamanan KKOP serta
BKK
2 berlaku tertib dalam proses perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang
3 mentaati dan melaksanakan ketentuan penggunaan KKOP dan BKK yang
telah ditetapkan
Pasal 26
Hak dan kewajiban Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 huruf b terdiri dari
a Hak Penyelenggara Bandar Udara meliputi
1 berperan serta dalam proses perencanaan pemanfaatan ruang dan
pengendalian penggunaan ruang pada KKOP dan KKB
2 mengetahui secara terbuka isi ketentuan penggunaan ruang KKOP dan
BKK
3 mengajukan keberatan terhadap penggunaan ruang dalam KKOP dan BKK
apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan KKOP dan
BKK
b Kewajiban Penyelenggara Bandar Udara meliputi
119
1 berperan serta dalam mewujudkan dan memelihara keselamatan dan
keamanan KKOP dan BKK
2 berperan serta dan berkontribusi pada proses pembangunan dan
pemeliharaan infrastruktur dasar yang ada di DLKR Bandar Udara
3 berperan serta dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada
KKOP dan BKK
4 ikut serta dalam proses penataan ruang berkaitan dengan KKOP dan BKK
5 turut serta melakukan kajian teknis pemanfaatan ruang KKOP dan BKK dari
Pemerintah KabupatenKota
6 mentaati ketentuan penggunaan KKOP dan BKK
Pasal 27
Hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
huruf c terdiri dari
a Hak Pemerintah Provinsi meliputi
1 berperan serta dalam proses penataan ruang pada KKOP dan BKK yang
dilaksanakan oleh Pemerintah KabupatenKota
2 mendapatkan manfaat atas keberadaan Bandar Udara berdasarkan peraturan
perundang-undangan
3 mengajukan keberatan terhadap pemanfatan ruang yang dilaksanakan oleh
pemerintah KabupatenKota apabila bertentangan dengan ketentuan KKOP
dan BKK
b Kewajiban Pemerintah Provinsi meliputi
1 berperanserta dalam mewujudkan dan memelihara kualitas KKOP dan
BKK
2 ikutserta dalam proses penataan ruang berkaitan dengan KKOP dan BKK
3 mentaati ketentuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang
KKOP dan BKK
4 melaksanakan pengawasan penggunaan ruang pada KKOP dan BKK sesuai
dengan mekanisme yang berlaku
5 memberikan kajian teknis dan rekomendasi pemanfaatan ruang KKOP dan
BKK dari Pemerintah KabupatenKota
Pasal 28
Hak dan kewajiban Pemerintah KabupatenKota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 huruf d terdiri dari
a Hak Pemerintah KabupatenKota meliputi
1 menetapkan jenis penggunaan lahan maupun pemanfaatan ruang pada
KKOP dan BKK
2 melaksanakan pengawasan evaluasi dan penertiban pemanfaatan ruang
pada KKOP dan BKK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
3 mendapatkan manfaat atas keberadaan Bandar Udara berdasarkan peraturan
perundang-undangan
120
4 memfasilitasi dan menyelesaikan setiap konflik pelaksanaan dan
pemanfaatan ruang KKOP dan BKK sesuai dengan kewenangan yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan
b Kewajiban Pemerintah KabupatenKota meliputi
1 menyusun rencana yang lebih rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (3)
2 berperan serta dalam mewujudkan dan memelihara kualitas KKOP dan
BKK
3 mentaati ketentuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang
KKOP dan BKK yang telah ditetapkan
4 melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang pada KKOP dan BKK
5 menyampaikan pemberitahuan pemberian izin yang berada pada KKOP dan
BKK kepada Pemerintah Provinsi dan mengajukan permohonan kajian
teknis terhadap usul pendirian bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21
Pasal 29
(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat Penyelenggara Bandar Udara Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah KabupatenKota dalam penataan ruang dilaksanakan
dengan mematuhi dan menerapkan kriteria kaidah baku mutu dan
aturanaturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundangundangan
(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara
turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor
keselamatan penerbangan keselamatan masyarakat daya dukung lingkungan
estetika lingkungan lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat
menjamin pemanfaatan ruang yang serasi selaras dan seimbang
BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
(1) Apabila terdapat pelanggaran dalam pendirian danatau penggunaan bangunan
sebagaimana dimaksud daslam Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 12 Pasal 14
Pasal 15 Pasal 17 Ayat (3) Pasal 18 Ayat (3) dan Pasal 19 Ayat (3) dan Ayat
(4) maka Gubernur dapat meminta Pemerintah KabupatenKota yang
mengeluarkan izin untuk memberikan sanksi administratif berupa pencabutan
izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan serta perizinan
lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha yang bersangkutan
(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didahului dengan
pemberitahuan pertama kedua dan ketiga dan apabila tidak diindahkan maka
dapat diberikan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
121
BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 31
(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana
penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi
(2) Selain Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud Ayat (1) Penyidik Pegawai
Negeri Sipil pada Satuan Pamong Praja Provinsi diberikan kewewenangan
untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
(3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat Penyidik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang sebagai berikut
a Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang kejadian tindak
pidana
b Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan
c Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka
d Melakukan penyitaan benda danatau surat
e Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
f Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi
g Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan
pemeriksaan perkara
h Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 32
(1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 8 ayat
(3) Pasal 9 ayat (4) Pasal 10 ayat (3) Pasal 12 ayat (3) Pasal 14 ayat (3) Pasal
15 Pasal 17 Ayat (3) Pasal 18 Ayat (3) dan Pasal 19 Ayat (3) dan Ayat (3)
diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling
banyak Rp 5000000000 (lima puluh juta rupiah)
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
122
(3) Tidak pidana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33
Ketentuan penggunaan ruang KKOP dan BKK ini digunakan sebagai pedoman
bagi
a perumusan kebijakan pokok penggunaan ruang di wilayah KabupatenKota
sekitar Bandar Udara secara adil dan merata
b mewujudkan keterpaduan keterkaitan penataan ruang pada KKOP dan BKK
c rekomendasi kepada pemerintah dalam menetapkan penggunaan lahan sekitar
KKOP dan BKK
d acuan penataan ruang wilayah KabupatenKota
e peta lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004
tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru termasuk juga apabila terjadi perubahan
menjadi pedoman dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini
Pasal 34
(1) Terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara
maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau badan usaha atau
yang telah ada secara alami dalam KKOP sebelum diterbitkannya Peraturan
Daerah ini tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi
penerbangan terpenuhi
(2) Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada dalam BKK tingkat 1 dan
tingkat 2 dilengkapi dengan pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur
yang standar sehingga tingkat kebisingan yang terjadi di dalam bangunan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
(3) Terhadap bangunan-bangunan yang penggunaannya dapat membahayakan atau
dapat menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3) Pasal 9 Ayat (4) Pasal 10 Ayat (3) Pasal 12
Ayat (3) Pasal 14 Ayat (3) dan Pasal 15 harus dilakukan pengalihan yang akan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35
(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua rencana tata
ruang wilayah daerah dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini
123
(2) Ketentuan-ketentuan teknis operasional yang berkaitan langsung dengan KKOP
dan BKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau
Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 2013
GUBERNUR RIAU
ttd
H M RUSLI ZAINAL SE MP
Diundangkan di Pekanbaru
Tanggal 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU
Drs WAN SYAMSIRYUS
LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR
124
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI
PENERBANGAN DAN BATAS-BATAS KAWASAN KEBISINGAN
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
1 PENJELASAN UMUM
Transportasi udara mempunyai peranan yang penting dalam mendukung
pembangunan sektor ekonomi dan pariwisata Penyelenggaraan transportasi udara
yang selamat aman lancar dan efisien perlu ditunjang oleh sub sistem airline
dengan berbagai aspeknya sub sistem bandar udara dengan berbagai sarana dan
prasarananya dan sub sistem keselamatan penerbangan dengan pengelolaan ruang
udara yang bebas dari segala gangguan dan ditunjang oleh sumber daya manusia
yang berkualitas sesuai dengan standar internasional
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sebagai salah satu sub sistem
transportasi udara harus dapat menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan
di sekitar bandar udara Oleh karena itu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru harus memenuhi persyaratan teknis yang telah menjadi standar
internasional Salah satu persyaratan teknis dimaksud adalah kawasan di sekitar
bandar udara harus bebas dari penghalang (obstacle) tetap maupun bergerak
Untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan dan keselamatan masyarakat
khususnya yang tinggal dan atau beraktivitas di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru telah ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM
60 Tahun 2004 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Pengoperasian bandar udara di sisi lain memberikan dampak kebisingan bagi
masyarakat yang berada di sekitar bandar udara Karena itu dalam rangka
keselamatan masyarakat terhadap bahaya suara mesin pesawat yang dapat
mengganggu pendengaran maka ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
KM 17 Tahun 2005 tentang Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sehingga masyarakat mengetahui
daerah-daerah mana yang mempunyai tingkat gangguan terkecil dan terbesar akibat
operasi pesawat udara pada siang dan malam hari dan diharapkan dapat
menghindarinya atau melakukan pengamanan terhadap bahaya tersebut
Untuk mencapai tujuan keselamatan dan keamanan penerbangan serta perlindungan
masyarakat di sekitar bandar udara tersebut di atas perlu pengaturan dalam rangka
pengendalian terhadap benda-benda tumbuh pendirian bangunan dan berbagai
aktivitas yang menggunakan ruang udara dengan suatu Peraturan Daerah (Perda)
2 PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
125
Pasal 1 Cukup
jelas
Pasal 2 Cukup
jelas
Pasal 3 Cukup
jelas
Pasal 4 Cukup
jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Fasilitas pokok bandar udara meliputi
a fasilitas sisi udara (airside facility) antara lain
1) landasan pacu
2) penghubung landasan pacu (taxiway)
3) tempat parkir pesawat udara (apron)
4) runway strip
5) fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam
kebakaran (PKP ndash PK) 6) marka dan rambu
b fasilitas sisi darat (landsite facility) antara lain
1) bangunan terminal penumpang
2) bangunan terminal kargo
3) bangunan operasi
4) menara pengawas lalu lintas udara (ATC tower)
5) bangunan VIP
6) bangunan meteorologi 7) bangunan SAR
8) jalan masuk (acces road)
9) depo pengisian bahan bakar pesawat udara 10) bangunan administrasiperkantoran 11) marka dan
rambu
c fasilitas navigasi penerbangan antara lain
1) Non Directional Beacon (NDB)
2) Doppler VHF Omni Range (DVOR)
3) Distance Measuring Equipment (DME)
4) Runway Visual Range (RVR)
5) Instrument Landing System (ILS)
6) Radio Detection and Ranging (RADAR)
7) Very High Frequency ndash Direction Finder (VHF-DF)
8) Differential Global Positioning System (DGPS)
9) Automatic Dependent Surveillance (ADS)
126
10) Satelite Navigation System
11) Aerodrome Surface Detection Equipment 12) Very High Frequency
Omnidirectional Range
d fasilitas alat bantu pendaratan visual antara lain
1) marka dan rambu
2) runway lighting
3) taxiway lighting
4) threshold lighting
5) runway end lighting
6) apron lighting
7) Precision Approach Path Indicator (PAPI)Visual Approach Slope
Indicator (VASI)
8) Rotating beacon
9) Apron area floodapron flood light
10) Approach Lighting System
11) Indicator and Signalling Device
12) Circling Guidance Light
13) Sequence Flashing Light
14) Runway Lead in Lighting System
15) Runway Guard Light 16) Road Holding Position Light 17) Aircraft
Docking Guidance System
e fasilitas komunikasi penerbangan antara lain
1) komunikasi antar stasiun penerbangan (Aeronautical Fixed
ServiceAFS)
a) Very High Frequency (VHF) Air Ground Communication
b) Automatic Message Switching Center (AMSC)
c) Aeronautical Fixed Telecommunication Network
(TELEXAFTN)
d) High Frequency ndash Single Side Band (HFndashSSB)
e) Direct Speech
f) Teleprinter
2) peralatan komunikasi lalu lintas penerbangan (Aeronautical Mobile
ServiceAMS )
a) High Frequency Air Ground Communication
b) Very High Frequency Air Ground Communication
c) Voice Switching Communication System
d) Controller Pilot Data Link Communication
e) Very High Frequency Digital Link
f) Integrated Remote Control and Monitoring System
g) Aerodrome Terminal Information System
3) tranmisi
a) radio link
b) VSAT
Fasilitas penunjang bandar udara yang meliputi antara lain a
penginapanhotel
127
b penyediaan toko dan restoran
c fasilitas penempatan kendaraan bermotor
d fasilitas perawatan pada umumnya (antara lain perawatan
gedungperkantoran peralatan operasional)
e fasilitas pergudangan
f fasilitas perbengkelan pesawat udara
g fasilitas hanggar
h fasilitas pengelolaan limbah
i fasilitas lainnya yang menunjang secara langsung atau tidak langsung
kegiatan bandar udara
Pasal 6 Cukup
jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Batas-batas KKOP ditentukan berdasarkan persyaratan permukaan batas
penghalang untuk landas pacu dengan Pendekatan Presisi Kategori I
Nomor kode 4 sesuai Annex 14 ICAO Konvensi Chicago Tahun 1944
dan dinyatakan dalam Sistem Koordinat Bandar Udara yang posisinya
ditentukan terhadap titik-titik referensi sebagai berikut
a Titik referensi bandar udara terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 27ͳ͵Ͳᦢ LU
101deg ʹᦡ 36ͷͷͲᦢ BT
b Titik referensi sistem koordinat bandar udara (perpotongan sumbu
X dan sumbu Y) terletak pada ujung landas pacu 18 Eksisting dan
Pengembangan dengan koordinat geografis
00deg ʹᦡ 05ͺʹᦢ LU
101deg ʹᦡ 39ͳᦢ BT atau koordinat bandar
udara X = + 20000 m
Y = + 20000 m
sumbu X berimpit dengan sumbu landas pacu dengan arah ž ފ މ
geografis sumbu Y melalui ujung landas pacu 18 eksisting dan
Pengembangan dan tegak lurus pada sumbu X
Ayat 2
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan Pendekatan (ancangan) Pendaratan dan Lepas
Landas sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1B
Ayat (2)
128
Cukup Jelas
Ayat (3) Huruf c
Yang dimaksud dengan peternakan adalah peternakan unggas seperti burung
walut burung dara dan sejenisnya yang dapat mengganggu penerbangan
Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1C
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf b
Yang dimaksud dengan peternakan danatau habitat hunian burung adalah
peternakan burung walet burung dara dan sejenisnya yang dapat mengganggu
penerbangan
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam
sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1D
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan peternakan adalah peternakan unggas seperti burung
walut burung dara dan sejenisnya yang dapat mengganggu penerbangan
Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar
sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1E
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut sebagaimana
terdapat dalam Lampiran 1F
129
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan peternakan adalah peternakan unggas seperti burung walut
burung dara dan sejenisnya yang dapat mengganggu penerbangan
Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan di Bawah Permukaan Transisi sebagaimana
terdapat dalam Lampiran 1G
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan di sekitar Alat Bantu Navigasi Penerbangan
adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1H
Alat Bantu Navigasi Penerbangan yang tersedia dalam penyelenggaraan
operasi penerbangan di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri
dari
a Non Directional Beacon (NDB)
b Doppler Very High Frequency Omni Range (DVOR)Distance Measuring
Equipment (DME)
c Instrument Landing System (ILS) yang terdiri dari Localizer Glide Path
Outer Marker dan Middle Marker
d Radar
e Approach Lighting System
Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan tersebut ditentukan sebagai
berikut
a Non Directional Beacon (NDB) terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 59͵ᦢ LU
101deg ʹᦡ 11ͶͲᦢ BT
b Doppler Very High Omni Range (VOR)Distance Measuring Equipment
(DME) terletak pada koordinat geografis
00deg ʹͷᦡ 32ͳʹᦢ LU
101deg ʹᦡ 29͵ͺᦢ BT
c Instrument Landing System (ILS)
1) Localizer terletak pada koordinat geografis
00deg ʹͺᦡ 20ͳͳᦢ LU
130
101deg ʹᦡ 41ʹ͵ᦢ BT dengan ukuran
nominal 600 m x 220 m
2) Glide Path terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 15ͳͶᦢ LU
101deg ʹᦡ 42ͻᦢ BT dengan ukuran
nominal 600 m x 200 m
3) Middle Marker terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 28Ͷᦢ LU
101deg ʹᦡ 38Ͷʹᦢ BT dengan ukuran
nominal 10 m x 10 m
(2) Radar terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 48ʹͳᦢ LU
101deg ʹᦡ 48͵ͺᦢ BT dengan ukuran
nominal 100 m x 100 m
(3) Approach Lighting System dengan ukuran nominal lokasi 1000 m x 60 m
dengan persyaratan lahan di sebelah kanan dan kiri Approach Light sebesar
120 m dari as landas pacu harus rata serta bebas benda tumbuh
Pasal 15 Cukup
jelas
Pasal 16 Cukup
jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kawasan kebisingan Tingkat 1 sebagaimana terdapat
dalam Lampiran IIA
Ayat (2) Cukup
jelas
Ayat (3) Cukup
jelas
Ayat (4) Cukup
jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kawasan kebisingan Tingkat 2 sebagaimana terdapat
dalam Lampiran IIB
131
Ayat (2) Cukup
jelas
Ayat (3) Cukup
jelas
Ayat (4) Cukup
jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kawasan kebisingan Tingkat 3 sebagaimana terdapat
dalam Lampiran IIC
Ayat (2) Cukup
jelas
Ayat (3) Cukup
jelas
Ayat (4) Cukup
jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Kajian teknis antara lain menyangkut batas-batas ketinggian bangunan
penggunaan bangunan dan benda tumbuh pada KKOP
Ayat (3) Cukup
jelas
Ayat (4) Cukup
jelas
Pasal 22
- Peran serta masyarakat antara lain melaporkan kepada aparat berwenang
apabila menjumpai pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini
- Yang dimaksud instansi teknis terkait lainnya adalah instansi yang terkait
dalam pengawasan dan pengendalian KKOP dan BKK baik di jajaran
132
Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan KabupatenKota termasuk juga
instansi vertikal
Pasal 23 Cukup
jelas
Pasal 24 Cukup
jelas
Pasal 25 Cukup
jelas
Pasal 26 Cukup
jelas
Pasal 27 Cukup
jelas
Pasal 28 Cukup
jelas
Pasal 29 Cukup
jelas
Pasal 30 Cukup
jelas
Pasal 31 Cukup
jelas
Pasal 32 Cukup
jelas
Pasal 33 Cukup
jelas
Pasal 34 Cukup
jelas
Pasal 35 Cukup
jelas
Pasal 36 Cukup
jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN NOMOR
LAMPIRAN IA PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
KOORDINAT BATAS KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP)
DI SEKITAR BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 A11 19940 20334 Ϭ϶ϮϴΖϭϳϰϳϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϮϬϰϬΗ
2 A12 19940 ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϴΖϭϳϵϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϲϯϵϲΗ
3 A13 4940 ϭϳϲϬϬ Ϭ϶ϯϲΖϯϳϵϲϱΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϯϳϴϱϳΗ
4 A14 4940 ϮϮϱϴϰ Ϭ϶ϯϲΖϮϯϮϮϲΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϭϴϴϵϱΗ
ϱ ϭϱ ϭϲϵϰϬ ϮϬϳϴϰ Ϭ϶ϮϵΖϱϰϲϮϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϵϰϬϭΗ
ϲ ϭϲ ϭϲϵϰϬ 19400 Ϭ϶ϮϵΖϱϱϵϴϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϰϲϲϱΗ
ϳ A21R 22210 20334 Ϭ϶ϮϳΖϬϯϲϯϳΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϵϴϴϮΗ
ϴ A22R ϯϳϮϭϬ ϮϮϱϴϰ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϲϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϮϲϱϱΗ
9 ϮϱZ ϮϱϮϭϬ ϮϬϳϴϰ Ϭ϶ϮϱΖϮϱϲϱϰΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϭϱϴϯΗ
10 Ϯϳ 22210 ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϳΖϬϯϴϯϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϵϯϰΗ
11 A21L ϮϮϱϲϬ ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϰϰϱΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϲϬϳΗ
12 A22L ϯϳϱϲϬ 22400 Ϭ϶ϭϴΖϰϮϰϬϱΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϮϮϬϬΗ
13 A23L ϯϳϱϲϬ ϭϳϲϬϬ Ϭ϶ϭϴΖϰϲϵϲϰΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϬϳϭϭϰΗ
14 A24L ϮϮϱϲϬ ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϳϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϯϵϭϬΗ
ϭϱ Ϯϱgt ϮϱϱϲϬ ϮϬϲϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϭϰϰϮϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϱϯϬϵΗ
ϭϲ Ϯϲgt ϮϱϱϲϬ 19400 Ϭ϶ϮϱΖϭϱϱϴϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϲϱϱϰΗ
ϭϳ Ϯϴgt ϮϱϮϭϬ ϮϬϱϰϴ Ϭ϶ϮϱΖϮϱϴϱϮΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϯϵϴϳΗ
ϭϴ A29L ϯϳϮϭϬ ϮϮϯϰϴ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϬϴϰϱΗ
19 B11 ϭϳϵϱϬ ϮϬϮϲϲ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϮϵϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϭϳϬϴΗ
20 B12R ϮϰϳϭϬ ϮϬϳϬϴ Ϭ϶ϮϱΖϰϭϵϵϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϵϲϭϳΗ
21 B21 ϭϳϵϱϬ ϭϵϱϱϮ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϵϱϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϴϲϮϵΗ
22 B22L ϮϱϬϲϬ ϭϵϰϳϱ Ϭ϶ϮϱΖϯϭϳϱϮΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϵϰϯϱΗ
23 C11 ϭϲϬϬϵ 20924 Ϭ϶ϯϬΖϮϰϳϵϮΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϴϭϬΗ
24 C12 19940 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϯϴϭϰΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϲϰϭϵΗ
Ϯϱ C13 22210 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϵϵϴϮΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϰϮϲϬΗ
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
Ϯϲ C14 24244 ϮϯϲϮϴ Ϭ϶ϮϱΖϱϰϯϱϳΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϯϰϯϵϮΗ
Ϯϳ ϭϱ Ϯϲϰϰϭ ϮϬϵϲϵ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϰϯϯΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϲϰϭϵΗ
Ϯϴ C21 ϭϲϬϬϵ ϭϵϮϲϬ Ϭ϶ϯϬΖϮϲϯϳϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϭϬϮϰΗ
29 C22 Ϯϲϰϵϭ ϭϵϲϮϬ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϬϴϴΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϮϳϴϯΗ
30 C23 ϮϮϱϲϬ ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϲϯϲϮΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϮϵϱϮϴΗ
134
31 C24 19940 ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϴΖϮϭϱϴϳΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϯϭϵϴϭΗ
32 D11 14030 21220 Ϭ϶ϯϭΖϮϴϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϮϲϮϰϱΗ
33 D12 19940 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϭϵϯϲΗ ϭϬϳ϶ϯϬΖϬϭϬϯϭΗ
34 D13 22210 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϴϭϬϲΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϱϴϵϬϰΗ
ϯϱ D14 Ϯϱϭϳϱ ϮϱϰϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϮϮϰϭϳΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϯϬϳϴϱΗ
ϯϲ ϭϱ ϮϴϰϮϱ ϮϭϮϲϲ Ϭ϶ϮϯΖϰϬϲϭϬΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϭϱϳΗ
ϯϳ D21 14030 ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϯϭΖϯϭϬϬϯΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϯϯϮϯΗ
ϯϴ D22 ϮϴϰϳϬ ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϮϯΖϰϭϯϭϱΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϮϵϳϭϳΗ
39 D23 ϮϮϱϲϬ 14000 Ϭ϶ϮϲΖϱϴϮϳϭΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϰϵϭϮΗ
40 D24 19940 14000 Ϭ϶ϮϴΖϮϯϰϵϳΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϳϯϲϰΗ
41 E11 ϱϭϮϵ ϮϮϱϱϲ Ϭ϶ϯϲΖϭϳϭϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϭϳϴϮϲΗ
42 E12 19940 ϯϱϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϬϯϯϳϬΗ ϭϬϳ϶ϯϰΖϱϭϳϵϭΗ
43 E13 22210 ϯϱϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϰϵϱϰϰΗ ϭϬϳ϶ϯϰΖϰϵϲϲϰΗ
44 E14 Ϯϵϯϲϰ ϯϯϯϲϴ Ϭ϶ϮϮΖϱϴϲϭϲΗ ϭϬϳ϶ϯϯΖϰϰϮϯϳΗ
ϰϱ ϭϱ ϯϳϯϳϭ ϮϮϯϳϮ Ϭ϶ϭϴΖϰϴϱϴϳΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϭϰϱϴΗ
ϰϲ E21 ϱϭϮϵ ϭϳϲϮϴ Ϭ϶ϯϲΖϮϭϴϬϮΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϯϴϱϵϴΗ
ϰϳ E22 ϯϳϯϳϭ ϭϳϲϮϴ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϬϴϭΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϬϴϭϴϮΗ
ϰϴ E23 19940 ϱϬϬϬ Ϭ϶ϮϴΖϯϮϬϮϱΗ ϭϬϳ϶ϭϴΖϯϲϱϲϯΗ
49 E24 ϮϮϱϲϬ ϱϬϬϬ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϬϰϵΗ ϭϬϳ϶ϭϴΖϯϰϬϳϵΗ
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
ϭϯϱ
LAMPIRAN IB
KAWASAN PENDEKATAN PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 A11 19940 20334 Ϭ϶ϮϴΖϭϳϰϳϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϮϬϰϬΗ
2 A12 19940 ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϴΖϭϳϵϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϲϯϵϲΗ
3 A13 4940 ϭϳϲϬϬ Ϭ϶ϯϲΖϯϳϵϲϱΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϯϳϴϱϳΗ
4 A14 4940 ϮϮϱϴϰ Ϭ϶ϯϲΖϮϯϮϮϲΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϭϴϴϵϱΗ
ϱ A21R 22210 20334 Ϭ϶ϮϳΖϬϯϲϯϳΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϵϴϴϮΗ
ϲ A22R ϯϳϮϭϬ ϮϮϱϴϰ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϲϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϮϲϱϱΗ
ϳ A29L ϯϳϮϭϬ ϮϮϯϰϴ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϬϴϰϱΗ
ϴ A22L ϯϳϱϲϬ 22400 Ϭ϶ϭϴΖϰϮϰϬϱΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϮϮϬϬΗ
9 A23L ϯϳϱϲϬ ϭϳϲϬϬ Ϭ϶ϭϴΖϰϲϵϲϰΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϬϳϭϭϰΗ
10 A24L ϮϮϱϲϬ ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϳϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϯϵϭϬΗ
11 A21L ϮϮϱϲϬ ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϰϰϱΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϲϬϳΗ
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
12 Ϯϳ 22210 ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϳΖϬϯϴϯϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϵϯϰΗ
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
ϭϯϲ
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
LAMPIRAN IC
KAWASAN KEMUNGKINAN BAHAYA KECELAKAAN
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 A11 19940 20334 Ϭ϶ϮϴΖϭϳϰϳϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϮϬϰϬΗ
2 A12 19940 ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϴΖϭϳϵϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϲϯϵϲΗ
3 ϭϲ ϭϲϵϰϬ 19400 Ϭ϶ϮϵΖϱϱϵϴϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϰϲϲϱΗ
4 ϭϱ ϭϲϵϰϬ ϮϬϳϴϰ Ϭ϶ϮϵΖϱϰϲϮϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϵϰϬϭΗ
ϱ A21R 22210 20334 Ϭ϶ϮϳΖϬϯϲϯϳΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϵϴϴϮΗ
ϲ ϮϱZ ϮϱϮϭϬ ϮϬϳϴϰ Ϭ϶ϮϱΖϮϱϲϱϰΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϭϱϴϯΗ
ϳ Ϯϴgt ϮϱϮϭϬ ϮϬϱϰϴ Ϭ϶ϮϱΖϮϱϴϱϮΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖ ϱϯϵϴϳΗ
ϴ Ϯϱgt ϮϱϱϲϬ ϮϬϲϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϭϰϰϮϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϱϯϬϵΗ
9 Ϯϲgt ϮϱϱϲϬ 19400 Ϭ϶ϮϱΖϭϱϱϴϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϲϱϱϰΗ
10 A24L ϮϮϱϲϬ ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϳϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϯϵϭϬΗ
11 A21L ϮϮϱϲϬ ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϰϰϱΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϲϬϳΗ
12 Ϯϳ 22210 ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϳΖϬϯϴϯϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϵϯϰΗ
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
ϭϯϳ
LAMPIRAN ID
KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN HORIZONTAL DALAM
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 B11 ϭϳϵϱϬ ϮϬϮϲϲ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϮϵϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϭϳϬϴΗ
2 C11 ϭϲϬϬϵ 20924 Ϭ϶ϯϬΖϮϰϳϵϮΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϴϭϬΗ
3 C12 19940 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϯϴϭϰΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϲϰϭϵΗ
4 C13 22210 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϵϵϴϮΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϰϮϲϬΗ
ϱ C14 24244 ϮϯϲϮϴ Ϭ϶ϮϱΖϱϰϯϱϳΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϯϰϯϵϮΗ
ϲ ϭϱ Ϯϲϰϰϭ ϮϬϵϲϵ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϰϯϯΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϲϰϭϵΗ
ϳ B12R ϮϰϳϭϬ ϮϬϳϬϴ Ϭ϶ϮϱΖϰϭϵϵϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϵϲϭϳΗ
ϴ B21 ϭϳϵϱϬ ϭϵϱϱϮ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϵϱϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϴϲϮϵΗ
9 B22L ϮϱϬϲϬ ϭϵϰϳϱ Ϭ϶ϮϱΖϯϭϳϱϮΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϵϰϯϱΗ
10 C22 Ϯϲϰϵϭ ϭϵϲϮϬ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϬϴϴΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϮϳϴϯΗ
11 C23 ϮϮϱϲϬ ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϲϯϲϮΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϮϵϱϮϴΗ
12 C24 19940 ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϴΖϮϭϱϴϳΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϯϭϵϴϭΗ
13 C21 ϭϲϬϬϵ ϭϵϮϲϬ Ϭ϶ϯϬΖϮϲϯϳϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϭϬϮϰΗ
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
139
ϭϯϴ
LAMPIRAN IE
KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN HORIZONTAL LUAR
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 D11 14030 21220 Ϭ϶ϯϭΖϮϴϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϮϲϮϰϱΗ
2 D12 19940 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϭϵϯϲΗ ϭϬϳ϶ϯϬΖϬϭϬϯϭΗ
3 D13 22210 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϴϭϬϲΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϱϴϵϬϰΗ
4 D14 Ϯϱϭϳϱ ϮϱϰϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϮϮϰϭϳΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϯϬϳϴϱΗ
ϱ ϭϱ ϮϴϰϮϱ ϮϭϮϲϲ Ϭ϶ϮϯΖϰϬϲϭϬΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϭϱϳΗ
ϲ A22R ϯϳϮϭϬ ϮϮϱϴϰ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϲϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϮϲϱϱΗ
ϳ A29L ϯϳϮϭϬ ϮϮϯϰϴ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϬϴϰϱΗ
ϴ ϭϱ ϯϳϯϳϭ ϮϮϯϳϮ Ϭ϶ϭϴΖϰϴϱϴϳΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϭϰϱϴΗ
9 E14 Ϯϵϯϲϰ ϯϯϯϲϴ Ϭ϶ϮϮΖϱϴϲϭϲΗ ϭϬϳ϶ϯϯΖϰϰϮϯϳΗ
10 E13 22210 ϯϱϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϰϵϱϰϰΗ ϭϬϳ϶ ϯϰΖϰϵϲϲϰΗ
11 E12 19940 ϯϱϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϬϯϯϳϬΗ ϭϬϳ϶ϯϰΖϱϭϳϵϭΗ
12 E11 ϱϭϮϵ ϮϮϱϱϲ Ϭ϶ϯϲΖϭϳϭϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϭϳϴϮϲΗ
13 D21 14030 ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϯϭΖϯϭϬϬϯΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϯϯϮϯΗ
14 D24 19940 14000 Ϭ϶ϮϴΖϮϯϰϵϳΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϳϯϲϰΗ
ϭϱ D23 ϮϮϱϲϬ 14000 Ϭ϶ϮϲΖϱϴϮϳϭΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϰϵϭϮΗ
ϭϲ D22 ϮϴϰϳϬ ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϮϯΖϰϭϯϭϱΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϮϵϳϭϳΗ
ϭϳ E22 ϯϳϯϳϭ ϭϳϲϮϴ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϬϴϭΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϬϴϭϴϮΗ
ϭϴ E23 19940 ϱϬϬϬ Ϭ϶ϮϴΖϯϮϬϮϱΗ ϭϬϳ϶ϭϴΖϯϲϱϲϯΗ
19 E24 ϮϮϱϲϬ ϱϬϬϬ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϬϰϵΗ ϭϬϳ϶ϭϴΖϯϰϬϳϵΗ
20 E21 ϱϭϮϵ ϭϳϲϮϴ Ϭ϶ϯϲΖϮϭϴϬϮΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϯϴϱϵϴΗ
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
141
LAMPIRAN IF
KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN KERUCUT
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 C11 ϭϲϬϬϵ 20924 Ϭ϶ϯϬΖϮϰϳϵϮΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϴϭϬΗ
2 D11 14030 21220 Ϭ϶ϯϭΖϮϴϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϮϲϮϰϱΗ
3 D12 19940 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϭϵϯϲΗ ϭϬϳ϶ϯϬΖϬϭϬϯϭΗ
4 D13 22210 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϴϭϬϲΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϱϴϵϬϰΗ
ϱ D14 Ϯϱϭϳϱ ϮϱϰϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϮϮϰϭϳΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϯϬϳϴϱΗ
ϲ ϭϱ ϮϴϰϮϱ ϮϭϮϲϲ Ϭ϶ϮϯΖϰϬϲϭϬΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϭϱϳΗ
ϳ ϭϱ Ϯϲϰϰϭ ϮϬϵϲϵ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϰϯϯΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϲϰϭϵΗ
ϴ C14 24244 ϮϯϲϮϴ Ϭ϶ϮϱΖϱϰϯϱϳΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϯϰϯϵϮΗ
9 C13 22210 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϵϵϴϮΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϰϮϲϬΗ
10 C12 19940 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϯϴϭϰΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϲϰϭϵΗ
11 C21 ϭϲϬϬϵ ϭϵϮϲϬ Ϭ϶ϯϬΖϮϲϯϳϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϭϬϮϰΗ
12 C24 19940 ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϴΖϮϭϱϴϳΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϯϭϵϴϭΗ
13 C23 ϮϮϱϲϬ ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϲϯϲϮΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϮϵϱϮϴΗ
14 C22 Ϯϲϰϵϭ ϭϵϲϮϬ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϬϴϴΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϮϳϴϯΗ
ϭϱ D22 ϮϴϰϳϬ ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϮϯΖϰϭϯϭϱΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϮϵϳϭϳΗ
ϭϲ D23 ϮϮϱϲϬ 14000 Ϭ϶ϮϲΖϱϴϮϳϭΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϰϵϭϮΗ
ϭϳ D24 19940 14000 Ϭ϶ϮϴΖϮϯϰϵϳΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϳϯϲϰΗ
ϭϴ D21 14030 ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϯϭΖϯϭϬϬϯΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϯϯϮϯΗ
GUBERNUR RIAU
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
BATAS-BATAS
142
HM RUSLI ZAINAL SE MP
LAMPIRAN IG
KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN TRANSISI
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 A11 19940 20334 Ϭ϶ϮϴΖϭϳϰϳϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϮϬϰϬΗ
2 B11 ϭϳϵϱϬ ϮϬϮϲϲ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϮϵϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϭϳϬϴΗ
3 B12R ϮϰϳϭϬ ϮϬϳϬϴ Ϭ϶ϮϱΖϰϭϵϵϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϵϲϭϳΗ
4 A21R 22210 20334 Ϭ϶ϮϳΖϬϯϲϯϳΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϵϴϴϮΗ
ϱ A12 19940 ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϴΖ ϭϳϵϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϲϯϵϲΗ
ϲ A24L ϮϮϱϲϬ ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϳϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϯϵϭϬΗ
ϳ B22L ϮϱϬϲϬ ϭϵϰϳϱ Ϭ϶ϮϱΖϯϭϳϱϮΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϵϰϯϱΗ
ϴ B21 ϭϳϵϱϬ ϭϵϱϱϮ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϵϱϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϴϲϮϵΗ
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
143
LAMPIRAN II-A
KAWASAN KEBISINGAN TINGKAT 1
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
No TITIK
KOORDINAT
BANDAR UDARA
KOORDINAT GEOGRAFIS WGS 84
LU BT
X Y ϶Ϳ ΗͿ ΖͿ ϶Ϳ ( Ϳ ΖͿ
1 A 1 16483 20000 0 30 10226 107 26 44485
2 A 2 17295 20137 0 29 43704 107 26 48160
3 A 3 18039 20234 0 29 19428 107 26 50576
4 A 4 18536 20434 0 29 3058 107 26 56582
5 A 5 19297 20645 0 28 38130 107 27 2682
6 A 6 19560 20759 0 28 29440 107 27 6138
7 A 7 20078 20078 0 28 12551 107 27 6584
8 A 8 21245 20542 0 27 34840 107 26 57521
9 A 9 22348 20799 0 26 58718 107 27 4781
10 A 10 23634 20594 0 26 17069 107 26 56945
11 A 11 24229 20411 0 25 57905 107 26 50474
12 A 12 26425 20000 0 24 46874 107 26 35131
13 A 13 24092 19560 0 26 3186 107 26 23098
14 A 14 23611 19395 0 26 18969 107 26 18222
15 A 15 22919 19246 0 26 41619 107 26 14060
16 A 16 22320 19212 0 27 1143 107 26 13517
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
BATAS-BATAS
144
17 A 17 21222 19457 0 27 36610 107 26 22482
18 A 18 20055 19200 0 28 14815 107 26 15287
19 A 19 19600 19235 0 28 29588 107 26 16844
20 A 20 19188 19395 0 28 42830 107 26 22376
21 A 21 18513 19554 0 29 4630 107 26 28170
22 A 22 18061 19754 0 29 19141 107 26 35060
23 A 23 17255 19863 0 29 45269 107 26 39336
24 A 1 16483 20000 0 30 10226 107 26 44485
25 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750
26 B 2 19105 20187 0 28 44773 107 26 48074
27 B 3 19359 20232 0 28 36475 107 26 49299
28 B 4 19712 20449 0 28 24790 107 26 55954
29 B 5 20083 20504 0 28 12652 107 26 57372
145
30 B 6 21125 20377 0 27 38910 107 26 52286
31 B 7 22393 20522 0 26 57517 107 26 55795
32 B 8 23154 20323 0 26 32984 107 26 48643
33 B 9 23597 20232 0 26 18635 107 26 45309
34 B 10 24458 20015 0 25 50848 107 26 37478
35 B 11 23615 19771 0 26 18477 107 26 30376
36 B 12 23090 19654 0 26 35660 107 26 27084
37 B 13 22411 19482 0 26 57919 107 26 22146
38 B 14 21143 19617 0 27 39048 107 26 27752
39 B 15 20074 19491 0 28 13933 107 26 24661
40 B 16 19830 19536 0 28 21840 107 26 26345
41 B 17 19377 19762 0 28 36350 107 26 34075
42 B 18 19105 19807 0 28 45135 107 26 35791
43 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
LAMPIRAN II-B
KAWASAN KEBISINGAN TINGKAT 2
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
No TITIK
KOORDINAT
BANDARA
KOORDINAT GEOGRAFIS WGS 84
LU BT
X Y ϶Ϳ ΗͿ ΖͿ ϶Ϳ ΗͿ ΖͿ
1 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
BATAS-BATAS
146
2 B 2 19105 20187 0 28 44773 107 26 48074
3 B 3 19359 20232 0 28 36475 107 26 49299
4 B 4 19712 20449 0 28 24790 107 26 55954
5 B 5 20083 20504 0 28 12652 107 26 57372
6 B 6 21125 20377 0 27 38910 107 26 52286
7 B 7 22393 20522 0 26 57517 107 26 55795
8 B 8 23154 20323 0 26 32984 107 26 48643
9 B 9 23597 20232 0 26 18635 107 26 45309
10 B 10 24458 20015 0 25 50848 107 26 37478
11 B 11 23615 19771 0 26 18477 107 26 30376
12 B 12 23090 19654 0 26 35660 107 26 27084
13 B 13 22411 19482 0 26 57919 107 26 22146
14 B 14 21143 19617 0 27 39048 107 26 27752
15 B 15 20074 19491 0 28 13933 107 26 24661
16 B 16 19830 19536 0 28 21840 107 26 26345
17 B 17 19377 19762 0 28 36350 107 26 34075
18 B 18 19105 19807 0 28 45135 107 26 35791
19 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750
20 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735
21 C 2 19701 20111 0 28 25478 107 26 45029
22 C 3 20101 20314 0 28 12264 107 26 51230
23 C 4 20849 20228 0 27 48023 107 26 47731
24 C 5 21249 20240 0 27 35007 107 26 47759
25 C 6 21601 20228 0 27 23455 107 26 47044
26 C 7 22100 20283 0 27 7282 107 26 48331
27 C 8 22401 20309 0 26 57454 107 26 48975
28 C 9 22751 20152 0 26 46230 107 26 43476
147
29 C 10 22953 20082 0 26 39723 107 26 41049
30 C 11 23290 20001 0 26 28855 107 26 38105
31 C 12 22948 19917 0 26 40050 107 26 35716
32 C 13 22751 19848 0 26 46526 107 26 33682
33 C 14 22399 19690 0 26 58112 107 26 28902
34 C 15 22102 19717 0 27 7744 107 26 30036
35 C 16 21553 19772 0 27 25575 107 26 32337
36 C 17 21249 19762 0 27 35467 107 26 32308
37 C 18 20849 19767 0 27 48451 107 26 32830
38 C 19 20108 19683 0 28 12629 107 26 30834
39 C 20 19708 19891 0 28 25448 107 26 37950
40 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
BATAS-BATAS
148
LAMPIRAN II-C
KAWASAN KEBISINGAN TINGKAT 3
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
No TITIK
KOORDINAT
BANDARA
KOORDINAT GEOGRAFIS WGS 84
LU BT
X Y ϶Ϳ ΗͿ ΖͿ ϶Ϳ ΗͿ ΖͿ
1 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735
2 C 2 19701 20111 0 28 25478 107 26 45029
3 C 3 20101 20314 0 28 12264 107 26 51230
4 C 4 20849 20228 0 27 48023 107 26 47731
5 C 5 21249 20240 0 27 35007 107 26 47759
6 C 6 21601 20228 0 27 23455 107 26 47044
7 C 7 22100 20283 0 27 7282 107 26 48331
8 C 8 22401 20309 0 26 57454 107 26 48975
9 C 9 22751 20152 0 26 46230 107 26 43476
10 C 10 22953 20082 0 26 39723 107 26 41049
11 C 11 23290 20001 0 26 28855 107 26 38105
12 C 12 22948 19917 0 26 40050 107 26 35716
13 C 13 22751 19848 0 26 46526 107 26 33682
14 C 14 22399 19690 0 26 58112 107 26 28902
15 C 15 22102 19717 0 27 7744 107 26 30036
16 C 16 21553 19772 0 27 25575 107 26 32337
17 C 17 21249 19762 0 27 35467 107 26 32308
149
18 C 18 20849 19767 0 27 48451 107 26 32830
19 C 19 20108 19683 0 28 12629 107 26 30834
20 C 20 19708 19891 0 28 25448 107 26 37950
21 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
i
KATA PENGANTAR (sebaiknya dibuat oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau)
Dalam rangka menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang
Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batasbatas
Kawasan Kebisingan (BKK) di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
maka disusunlah Naskah Akademik sebagaimana diamanahkan oleh
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Naskah Akademik ini adalah kajian dan analisis dari perspektif akademis terhadap
permasalahan yang ada dan isu yang berkembang pada Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru Permasalahan tersebut kemudian diselaraskan dengan
berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga
dihasilkan suatu konsep penyelesaian yang memiliki kekuatan hukum yang tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan masyarakat
Penyusunan Naskah Akademik ini sebahagian besar menggunakan rujukan dari
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerbangan dan
kebandarudaraan serta konvensi internasional di bidang keselamatan penerbangan
sipil dan aerodrome Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi
dalam penyusunan naskah Akademik ini Semoga Naskah Akademik ini
bermanfaat bagi penyusunan Peraturan Daerah tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Pekanbaru November 2012
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Executive Summary iv
BAB I Pendahuluan 1
A Latar Belakang 1
B Identifikasi Masalah 5
ii
C Tujuan dan Kegunaan 6
D Metodologi 7
BAB II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris 17
A Kajian Teoretis 17
1 Koordinat Bandar Udara 18
2 Batas-batas Kawasan dan Ketinggian 20
3 Tingkat Kebisingan dan Batas Kawasan Kebisingan 29
4 Persyaratan Tata Guna Lahan 33
B Asas dan Sistematika Kebijakan Publik 35
1 Formulasi Kebijakan 40
2 Kebijakan Dasar 41
3 Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Produk Hukum
Daerah 44
C Kajian Implementasi Kebijakan 45
D Evaluasi dan Klarifikasi 49
1 Kondisi Existing 50
2 Kondisi yang Diharapkan 54
BAB III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait 58
A Dasar Hukum 60
B Pengkajian dan Penyelarasan 62
BAB IV Landasan Filosofis Sosiologis dan Yuridis 76
A Landasan Filosofis 76
B Landasan Sosiologis 78
C Landasan Yuridis 81
BAB V Jangkauan Arah Pengaturan Dan Ruang Lingkup Materi Muatan
Peraturan Daerah 85
A Jangkauan Pengaturan 86
B Arah Pengaturan 89
C Ruang Lingkup Materi 91
iii
BAB VI Penutup 95
A Kesimpulan 95
B Saran 96
Daftar Pustaka 98
Lampiran 99
iv
EXECUTIVE SUMMARY
Sebagai ibukota provinsi yang sangat berdekatan dengan bandar udara kota
Pekanbaru dihadapkan kepada dilema berkaitan dengan tata ruang wilayah
terutama penataan ruang di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Iklim
investasi yang relatif baik ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi
Riau yang menunjukkan trend positif (750 triwulan II 2012 BPS Riau) Salah
satu dampaknya adalah meningkatnya kebutuhan terhadap infrastruktur sehingga
muncul pembangunan perumahan gedung-gedung perkantoran perhotelan dan
pusat-pusat bisnis serta prasarana telekomunikasi yang cenderung bergerak
vertikal (menjulang tinggi) Munculnya infrastruktur perumahan dan permukiman
serta bangunan-bangunan berstruktur tinggi di kota Pekanbaru khususnya di
sekitara kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II tentu saja akan sangat
berpengaruh terhadap keselamatan dan keamanan operasi penerbangan
Untuk menjamin bahwa kawasan udara sekitar bandar udara bebas dari segala
hambatan dan rintangan yang berpotensi membahayakan keselamatan operasi
penerbangan maka pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah
menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 tentang
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM
17 Tahun 2005 tentang Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Akan tetapi peraturan perundang-
undangan tersebut belum terakomodasi dalam produk hukum daerah sehingga
terjadi kekosongan kepastian hukum bagi masyarakat terutama dalam hal
pengaturan pengendalian tata ruang dan pemanfaatan lahan di sekitar Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Kawasan Kebisingan di Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah danatau
perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan
operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan KKOP
mencakup wilayah yang sangat luas dimana pada wilayah dimaksud tidak diizinkan
adanya bangunan atau benda tumbuh baik yang tetap (fixed) maupun dapat
berpindah (mobile) yang lebih tinggi dari persyaratan batas ketinggian yang
diperkenankan sesuai dengan kode referensi landas pacu (Aerodrome Reference
Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway Classification) dari suatu bandar
udara Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri atas
- Kawasan Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas
- Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar
- Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
- Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
- Kawasan di sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan
v
Kawasan Kebisingan adalah kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II yang terpengaruh oleh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang
dapat menggangu lingkungan Kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara diukur
dengan peralatan ukur dan metodologi yang ditetapkan oleh standar nasional serta
ditentukan dengan bertitik tolak pada Rencana Induk Bandar Udara dan Rencana
Pengembangan Bandar Udara prakiraan jenis pesawat udara prekwenai dan
periode waktu operasi Nilai tingkat kebisingan maksimum dibaca dalam skala A
yaitu tingkat kebisingan tertimbang (A-Waeighted Sound Level) dinyatakan dalam
satuan decibel dan disingkat dengan dB(A) Tingkat kebisingan yang dapat diterima
secara terus menerus disusun dalam suatu satuan Tingkat Kebisingan yang Dapat
Diterima Terus-menerus Ekivalen Tertimbang (Weighted Equivalent Continuous
Perceived Noise Level WECPNL) WECPNL adalah satuan untuk menyusun
prekuensi pesawat udara pada siang malam dan dini hari yaitu pada saat
kebisingan lebih terasa serta penyesuaian terhadap dampak psikologis Batas-batas
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Batas-batas Kawasan Kebisingan
ambang batas ketinggian bangunan tingkat kebisingan yang diperkenankan serta
kriteria dan jenis pemanfaatan dan tata guna lahan di kawasan-kawasan tersebut
diuraikan secara lengkap dalam Naskah Akademik yang merupakan satu kesatuan
dengan Executive Summary ini
Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan-persyaratan teknis di Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan di Kawasan Kebisingan serta untuk
mengatur pengendalian tata ruang dan penggunaan lahan di sekitar kawasan
tersebut maka diperlukan suatu kebijakan publik berupa produk hukum daerah yang
disusun dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kebijakan pada
hakikatnya bertujuan untuk memperbaiki keadaan sekarang (existing) menuju
keadaan yang diinginkan di masa datang secara berkelanjutan Kondisi sekarang
(existing) mengandung unsur permasalahan yang terdiri dari faktorfaktor penyebab
terjadinya permasalahan (independent variable) dan faktor-faktor yang merupakan
akibat dari permasalahan (dependent variable) yang terdapat di sekitar Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Menurut Mustpadidjaja (2005)
ada 4 faktor dinamik yang menjadi unsur dari sistem kebijakan dan berperan dalam
proses kebijakan yaitu
- Lingkungan Kebijakan (policy environment) adalah keadaan yang melatar
belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya isu kebijakan (policy
issues) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan
oleh sesuatu kebijakan Isu kebijakan tersebut antara lain adalah semakin
mendekatnya permukiman penduduk ke kawasan Bandar Udara semakin
banyaknya berdiri gedung-gedung tinggi dan menara telekomunikasi di kota
Pekanbaru serta isu-isu lain yang terkait
- Pembuat dan Pelaksana Kebijakan (policy maker and implementer) adalah
orang atau sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai peranan
tertentu dalam proses kebijakan sebab mereka berada dalam posisi menentukan
ataupun mempengaruhi baik dalam pembuatan kebijakan ataupun dalam tahap
vi
lainnya seperti pelaksanaan pengawasan dan penilaian atas hasil atau kinerja
yang dicapai dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan
- Kebijakan itu sendiri (policy content) yaitu keputusan atas sejumlah pilihan
yang kurang lebih berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk
mencapai sejumlah tujuan tertentu Hingga saat ini belum ada kebijakan publik
dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Kelompok Sasaran Kebijakan (target group) yaitu orang atau sekelompok
orang atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yang perilaku dan atau
keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan bersangkutan yaitu masyarakat
yang bermukim dan beraktifitas di sekitar Bandar Udara
Sehubungan dengan penyusunan kebijakan publik sebagai Produk Hukum Daerah
maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang akan mengatur tentang
pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru memuat unsur-unsur sebagai berikut
- Landasan hukum dan kerangka pemikiran dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah (Ranperda) untuk pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Pokok-pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan (BKK) di sekitar kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru
- Kedudukan dan keterkaitan antara Peraturan Daerah yang akan disusun dengan
paraturan perundang-undangan lain yang terkait dengannya sehingga tidak
terjadi pertentangan dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan dalam
sistem hukum nasional
Penyusunan kebijakan publik yang akan digunakan untuk pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru didasarkan
kepada hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia Hierarki
adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan
pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kekuatan
hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya Hierarki
peraturan perundang-undangan tersebut adalah
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Undang-UndangPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden - Peraturan Daerah Provinsi dan - Peraturan Daerah
KabupatenKota
vii
Pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II menjadi bandar udara untuk
embarkasi haji akan membutuhkan penyesuaian-penyesuaian fisik dan spesifikasi
teknis agar bisa menampung jenis pesawat yang lebih besar Panjang landas pacu
(runway) diproyeksikan dari panjang existing 2240 meter menjadi 2600 meter
Dan pada pengembangan selanjutnya panjang landasan pacu akan diperpanjang
menjadi 3000 meter Perubahan panjang landas pacu akan merubah batas-batas
ketinggian pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Disamping itu
pesawat-pesawat berkapasitas besar akan mengeluarkan suara dengan tingkat
kebisingan yang lebih tinggi Hal ini akan berdampak langsung terhadap kualitas
lingkungan hidup di sekitar bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Berkenaan dengan peningkatan dan pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru diperlukan penertiban dan pengendalian terhadap
bangunanbangunan dan benda tumbuh yang ada pada Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (existing) serta
pengendalian terhadap rencana pembangunan permukiman dan pembangunan
infrastruktur lainnya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan kebandarudaraan dan operasi penerbangan nasional dan
internasional Kondisi yang diharapkan adalah bahwa pembangunan dan
pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dapat dilaksanakan
dengan tetap terpenuhinya ketentuan mengenai keselamatan operasi penerbangan
Kondisi ideal yang diharapkan akan terpenuhi apabila semua pihak yaitu
masyarakat Pemerintah Daerah Pemerintah KabupatenKota dan Otoritas Bandar
Udara dapat memenuhi segala hak dan kewajibannya untuk menjamin
terkendalinya Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-
batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru
Khusus untuk penyusunan kebijakan publik yang akan mengatur tentang
pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batasbatas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru merujuk kepada peraturan perundang-undangan nasional konvensi
internasional spesifikasi teknis bandar udara standarisasi nasional dan
internasional di bidang penerbangan ketentuan dan peraturan terkait dan asas serta
norma yang mengikat lainnya Setelah melakukan kajian dan penyelarasan terhadap
peraturan perundang-undangan yang ada maka dapat disimpulkan bahwa
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru adalah merupakan perintah dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat tidak
tumpang tindih dengan peraturan yang ada tidak bertentangan dengan kepentingan
umum serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru disusun dengan
sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
viii
Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
dengan materi muatan sebagai berikut
Materi Pokok Materi Muatan
Umum Menjelaskan pengetian dari istilah dan frasa yang
digunakan dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
Maksud dan Tujuan Memuat maksud dan tujuan dari pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
Ruang Lingkup Memuat ruang lingkup arah kebijakan sebagai dasar
penatagunaan dan pengendalian penggunaan daerah dan
kawasan di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II
Pekanbaru meliputi
- daerah lingkungan kerja bandar udara
- daerah lingkungan kepentingan bandar udara
- kawasan keselamatan operasi penerbangan
- batas-batas kawasan kebisingan
Kriteria dan Batasan
Pemanfaatan KKOP
Memuat cakupan wilayah kriteria dan batasan
pemanfaatan kawasan KKOP di sekitar Bandar Udara
Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru yang terdiri dari - kawasan pendekatan (ancangan) pendaratan dan lepas
landas
- kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan
- kawasan di bawah permukaan transisi
- kawasan di bawah permukaan horizontal dalam
- kawasan di bawah permukaan kerucut
- kawasan di bawah permukaan horizontal luar
- kawasan di sekitar alat bantu navigasi
Kriteria dan Batasan
Pemanfaatan BKK
Memuat cakupan wilayah kriteria dan batasan
pemanfaatan batas-batas kawasan kebisingan di sekitar
Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru yang
terdiri dari
- kawasan kebisingan tingkat 1 2 dan 3
- ambang batas kebisingan
ix
Pengendalian
Pemanfaatan KKOP
dan BKK
Memuat instrumen dan petunjuk serta pihak-pihak
penyelenggaraan pengendalian kawasan keselamatan
operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan
di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri dari
- perizinan
- pengawasan
- penertiban
Hak dan Kewajiban Memuat hak dan kewajiban pihak-pihak berkaitan dengan
pengaturan dan pengendalian kawasan keselamatan
operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan
di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru
meliputi - hak dan kewajiban masyarakat
- hak dan kewajiban penyelenggara bandar udara
- hak dan kewajiban pemerintah daerah
Sanksi Administrasi Memuat jenis dan bentuk sanksi yang bersifat
administratif terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan
dalam pengendalian kawasan keselamatan operasi
penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan di
sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru
Ketentuan
Penyidikan
Memuat pihak yang berwenang serta kewenangan yang
diberikan dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana di
bidang kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang hukum acara pidana
Ketentuan Pidana Memuat pasal-pasal yang dilanggar (dalam Peraturan
Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru) yang dianggap sebagai tindak pidana serta
ancaman pidana kurungan maksimum dan denda
maksimum
Ketentuan Lain-lain Memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan
penggunaan kawasan KKOP dan BKK upaya
pengendalian terhadap bangunan dan benda-benda yang
sudah ada yang dianggap sebagai penghalang (obstacle)
serta pencegahan terhadap gangguan lingkungan hidup
pada bangunan yang sudah ada
x
Ketentuan Peralihan Memuat pernyataan tentang diberlakukannya Pertaturan
Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru serta implikasinya yang bersifat mengikat
serta keterkaitan dengan ketentuan lain yang tidak saling
bertentangan
Ketentuan Penutup Memuat pernyataan tentang hal-hal yang belum diatur
dalam Pertaturan Daerah tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru yang akan diatur dengan
peraturan perundang-undangan (produk hukum daerah)
lainnya serta memuat waktu pengundangan
1
BAB I PENDAHULUAN
A LATAR BELAKANG
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II (SSK II) adalah bandar udara
internasional yang berada di kota Pekanbaru Selain melayani penerbangan
sipil bandar udara ini juga menjadi home base bagi Skuadron Udara 12 TNI
AU Bandar Udara ini telah ada sejak sebelum kemerdekaan dan telah
mengalami perkembangan yang sangat pesat mengikuti perkembangan
kedirgantaraan nasional Pada tahun 1950 landasan pacu yang terdiri dari
lapisan kerikil di perpanjang dari 800 meter menjadi 1500 meter Pada tahun
1960 pemerintah mengoperasikan bandar udara ini menjadi Bandar Udara
Perintis dan merubah namanya dari Landasan Udara menjadi Pelabuhan Udara
Simpang Tiga Nama Simpang Tiga diambil dari letaknya yang berada pada
salah satu sisi pertigaan jalan menuju Kota Pekanbaru - Kabupaten Kampar -
Kabupaten Indragiri Hulu
Pada tahun 1967 dilakukan penambahan landasan pacu sepanjang 500 meter
dan dimulai proses pengaspalan runway taxiway dan apron Nama Pelabuhan
Udara Simpang Tiga kemudian diganti menjadi Bandar Udara
Simpang Tiga terhitung sejak tanggal 1 September 1985 Melalui Keputusan
Presiden Nomor Kep473OM001988-AP II tanggal 4 April 1998 nama
Bandar Udara Simpang Tiga diganti menjadi Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru Perluasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II kembali
dilakukan mulai tahun 2009 melalui kerjasama pihak Angkasa Pura II sebagai
Badan Usaha Bandar Udara dengan Pemerintah Provinsi Riau Saat ini Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II telah hampir sempurna ber-evolusi dan berhak
menyandang prediket sebagai pelabuhan udara internasional regional
Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II terletak di tengah kota
Pekanbaru Mengingat lokasinya yang hanya berjarak lebih kurang 10
Kilometer dari pusat kota maka dapat dipahami mengapa kawasan di sekitar
bandar udara ini tumbuh dan berkembang menjadi kawasan permukiman dan
pusat-pusat aktifitas masyarakat Kota Pekanbaru menjadi salah satu kota di
2
Sumatera yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) Karena
posisi kota Pekanbaru yang sangat strategis baik dari perspektif nasional
maupun internasional maka Pekanbaru memiliki potensi untuk berkembang
menjadi kota pusat pertumbuhan ekonomi bisnis nasional dan internasional
Proses menuju kota metropolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan
bisnis itu akan menimbulkan berbagai problem tata ruang dan tata guna lahan
bagi Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru
Di satu sisi terjadi dinamika pembangunan yang begitu pesat di berbagai sektor
termasuk sektor permukiman prasarana wilayah dan infrastruktur perkotaan
lainnya Upaya-upaya pemerintah daerah dalam memacu tingkat pertumbuhan
ekonomi memerlukan kebijakan yang ramah investor serta kemampuan
pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur Di sisi lain tentu saja
akan terjadi lonjakan kebutuhan dan permintaan pada sektor transportasi
khususnya transportasi udara yang begitu pesat Selain peningkatan kuantitas
masalah kualitas layanan transportasi udara perlu mendapat perhatian terutama
masalah keselamatan dan keamanan penerbangan Pembangunan dan
pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II pada akhirnya memang
menjadi keniscayaan
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II memiliki lahan untuk operasional dan
pelayanan kebandarudaraan serta kegiatan penunjang yang terkait dengan
operasional penerbangan lainnya seluar 165882 Hektar Berdasarkan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru untuk keperluan
peningkatan pengoperasian pelayanan pengelolaan dan pengusahaan serta
pembangunan dan pengembangan bandar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II memerlukan lahan seluas 229407 Hektar Itu berarti bahwa jika lokasi
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dipertahankan pada lokasi saat ini maka
untuk keperluan-keperluan tersebut di atas masih dierlukan lahan seluar 63525
Hektar
Faktor utama yang harus diperhatikan dalam penetapan lokasi dan
pengoperasian Bandar Udara sebagaimana diatur dalam peraturan
3
perundangundangan adalah terpenuhinya persyaratan keselamatan dan
keamanan penerbangan Persyaratan keselamatan penerbangan berkaitan
dengan keselamatan dalam memanfaatkan wilayah udara pesawat udara
bandar udara angkutan udara navigasi penerbangan fasilitas penunjang dan
fasilitas umum lainnya Sedangkan persyaratan keamanan penerbangan
berkaitan dengan perlindungan terhadap penerbangan dari tindakan melawan
hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumberdaya manusia fasilitas dan
prosedur
Disamping faktor keselamatan dan keamanan penerbangan lokasi bandar
udara juga harus mempertimbangkan keserasian dan keseimbangan dengan
budaya lokal (Melayu) Faktor-faktor tersebut bertujuan untuk menciptakan
harmonisasi dan mereduksi polarisasi antara kultur yang dianut oleh
masyarakat di sekitar wilayah bandar udara dengan dampak sosial yang
berpotensi timbul selama pengoperasian bandar udara Misalnya dampak
terhadap kegiatan keagamaan tradisi masyarakat serta kegiatan-kegiatan lain
yang menjadi ciri dan identitas masyarakat di Provinsi Riau dan di Kota
Pekanbaru pada ksususnya
Sebagai ibukota provinsi yang sangat berdekatan dengan bandar udara kota
Pekanbaru dihadapkan kepada dilema berkaitan dengan tata ruang wilayah
Iklim investasi yang relatif baik ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi
Provinsi Riau yang mengalami trend positif (750 triwulan II 2012 BPS
Riau) Salah satu dampaknya adalah meningkatnya kebutuhan akan
infrastruktur sehingga muncul pembangunan perumahan gedunggedung
perkantoran perhotelan dan pusat-pusat bisnis serta prasarana telekomunikasi
yang cenderung bergerak vertikal (menjulang tinggi) Beberapa infrastruktur
gedung yang dapat diklasifikasikan sebagai bangunan tinggi di kota Pekanbaru
antara lain adalah Gedung Surya Dumai Menara Dang Merdu- Bank Riau
Kepri Tower (15 lantai 83 meter) Gedung Graha Pena (14 lantai under
construction) The Peak Hotel and Apartement (29 lantai under construction)
bangunan-bangunan perhotelan dan infrastruktur non-hunian lainnya seperti
menara telekomunikasi
4
Munculnya infrastruktur perumahan dan permukiman serta bangunanbangunan
berstruktur tinggi di kota Pekanbaru khususnya di sekitara kawasan Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap
keselamatan dan keamanan penerbangan Ketentuan perundangundangan yang
terkait dengan masalah penerbangan menyaratkan bahwa kawasan udara di
sekitar bandar udara harus bebas dari segala bentuk hambatan yang akan
mengganggu pergerakan pesawat udara Di lain pihak aktifitas pembangunan
operasional dan perawatan Bandar Udara dan pesawat udara memberi dampak
terhadap kualitas lingkungan hidup di sekitar bandar udara seperti pencemaran
udara energi air tanah dan limbah serta ambang batas kebisingan Oleh
sebab itu untuk menjamin bahwa kawasan udara sekitar bandar udara bebas
dari segala hambatan dan rintangan serta untuk menjamin keselamatan
masyarakat yang bermukim dan beraktifitas di sekitar bandar udara maka
pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor KM 17 Tahun 2005 tentang Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK)
di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah danatau
perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk
kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan
penerbangan KKOP mencakup wilayah yang sangat luas dimana pada wilayah
dimaksud tidak diizinkan adanya bangunan atau benda tumbuh baik yang tetap
(fixed) maupun dapat berpindah (mobile) yang lebih tinggi dari persyaratan
batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan kode referensi landas pacu
(Aerodrome Reference Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway
Classification) dari suatu bandar udara
Adanya ketentuan dan regulasi nasional dan internasional di sub-sektor
tranportasi udara yang begitu ketat akan menimbulkan benturan kepentingan
5
antara masyarakat Pemerintah Provinsi RiauPemerintah Kota Pekanbaru dan
Otoritas Bandar Udara Pemerintah berkewajiban untuk menjaga kelangsungan
pembangunan dan melindungi kepentingan masyarakat Otoritas Bandar Udara
berkewajiban pula untuk melindungi kepentingan keselamatan dan keamanan
penerbangan Untuk menjembatani berbagai kepentingan tersebut diperlukan
suatu kjebijakan publik dan regulasi berupa produk hukum daerah yang
berkeadilan dan mampu melindungi dan mengakomodasi hak dan kewajiban
semua pihak
Dalam rangka menyusun regulasi dan kebijakan publik yang berkaitan dengan
penertiban dan pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru maka dilakukan studi dalam bentuk kajian
akademik untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Riau dan
para pemangku kepentingan di bidang transportasi udara tentang perlunya
kebijakan publik dalam bentuk Peraturan Daerah Peraturan Daerah dimaksud
harus bersifat humanistis realistis implementatif dan responsif serta dapat
menjamin pengendalian berkelanjutan (sustainable control) Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batasbatas Kawasan
Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
secara konsisten dan berkelanjutan
B IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan kepada latar belakang sebagaimana diuraikan di atas dapat
diidentifikasi dan dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut 1
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II berada dalam kota Pekanbaru Untuk
sebuah kota yang memiliki bandar udara atau berdekatan dengan bandar udara
sangat diperlukan kebijakan publik berupa produk hukum daerah untuk
mengendalikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) sebagai mana diatur dalam peraturan
perundang-undangan pada hierarki yang lebih tinggi Apakah yang menjadi
landasan hukum dan kerangka pemikiran dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah (Ranperda) untuk pengendalian Kawasan Keselamatan
6
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
2 Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah salah satu bentuk produk
hukum yang bersifat pengaturan untuk mengendalikan kawasan existing
dan pengendalian kondisi di masa datang Pokok-pokok materi apa saja
yang harus diatur dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
3 Pengaturan dan pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dengan suatu produk hukum
daerah bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan
serta pengembangan bandar udara Pengaturan dan pengendalian tersebut
pada hakikatnya adalah perintah dari peraturan perundang-undangan dalam
hierarki yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat
Bagaimanakah kedudukan dan keterkaitan antara Peraturan Daerah yang
akan disusun dengan paraturan perundangundangan lain yang terkait
dengannya
C TUJUAN DAN KEGUNAAN
Sebagaimana uraian pada Latar Belakang dan Indentifikasi Masalah di atas
kajian akademik ini bertujuan untuk mengetahui
1 Landasan hukum dan kerangka pemikiran dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah (Ranperda) untuk pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
2 Pokok-pokok materi yang harus diatur dalam Peraturan Daerah tentang
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar kawasan Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
3 Kedudukan dan keterkaitan antara Peraturan Daerah yang akan disusun
dengan paraturan perundang-undangan lain yang terkait dengannya
7
sehingga tidak terjadi pertentangan dan tumpang tindih peraturan
perundang-undangan dalam sistem hukum nasional
Kajian akademik ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara ilmiah
dari persfektif akademik tentang kondisi existing kawasan Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru serta kondisi yang diinginkan di masa datang
Naskah Akademik sebagai produk dari kajian akademik diharapkan pula
berguna sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
D METODOLOGI
Naskah Akademik bersumber dari kajian akademik yaitu kajian yang bersifat
ilmiah sehingga memiliki ciri-ciri 1) Rasional yaitu menggunakan cara-cara
logik (masuk akal) dan memenuhi kaidah nalar manusia 2) Empiris yaitu
menggunakan cara-cara yang teramati dan dapat dilakukan oleh semua orang
secara berulang dan 3) Sistematis yaitu menggunakan langkah-langkah kajian
yang runtut dan logis Kajian akademik akan memberikan beberapa gambaran
dari perspektif akademik berupa aspek teknis aspek ekonomi dan finansial
aspek bisnis aspek hukum aspek pertahanan dan keamanan Untuk
memperoleh data-data dalam kajian akademik ini dilakukan penelitian yang
bersifat deskriptif Pemilihan jenis penelitian ini karena sifatnya berorientasi
kepada data-data tertentu yang bersifat khusus (tidak berlaku generalistik)
Penelitian deskriptif mengutamakan teknik menggambarkan atau
mendeskripsikan obyek yang diteliti melalui data-data yang diperoleh melalui
observasi wawancara kuisioner dan telaah dokumentasi sehingga lebih
sesuai untuk keperluan dalam merancang kebijakan publik yang berkaitan
dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru
8
Untuk mewujudkan sebuah kebijakan publik yang demokratis partisipatif
implementatif dan humanistis yang dapat melindungi hak dan kewajiban
semua pihak dalam mengendalikan Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan di Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru serta menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan
di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru maka dilakukan kajian dengan metodologi sebagai berikut
1 Studi Literatur
Penelitian ini diawali dengan melakukan kajian terhadap sejumlah literatur
yang dapat mendukung hipotesis dan analisis mencakup (1) kajian regulasi
dan peraturan perundang-undangan penerbangan nasional dan
internasional (2) kajian sistem karakterisitik dan standarisasi
penerbangan dan kebandarudaraan (3) kajian analisa batas kawasan
kebisingan dan kawasan keselamatan operasi penerbangan (4) kajian
rencana tata ruang wilayah Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru (5) kajian
peraturan-peraturan daerah yang terkait dan (6) kajian demografi
topografi klimatologi geologi dan statigrafi Sumber kajian adalah
referensi berupa buku-buku teks peraturan perundang-undangan dan
regulasi terkait dokumen teknis jurnal ilmiah yang dipublikasi secara
nasional dan internasional hasil riset yang dipublikasikan dan juga
informasi terkait yang diakses melalui internet
2 Lokasi Penelitian
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II terletak di wilayah administrasi
Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
Penelitian dilakukan di sekitar kawasan yang terdampak oleh operasional Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru meliputi kawasan terbangun dan
kawasan tidak terbangun Kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru berbatasan dengan
- Sebelah Utara Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Timur Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
9
- Sebelah Selatan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat Kabupaten Kampar
Lokasi penelitian (dalam batas dan lingkup seluas-luasnya) terbatas dalam
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II yang mencakup wilayah a Kabupaten Kampar
- Kecamatan Siak Hulu
- Kecamatan Kampar Kiri
b Kota Pekanbaru
- Kecamatan Bukit Raya
- Kecamatan Marpoyan Damai
- Kecamatan Senapelan
- Kecamatan Sukajadi
Perincian detail wilayah desa dan kelurahan yang akan dijadikan populasi
akan di tentukan dalam metodologi kajian akademik
3 Metode Pengumpulan Data
Data-data dalam kajian akademik ini terdiri dari data primer dan data
sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber data baik data yang di ambil
langsung melalui observasi maupun data dokumentasi instansional
koleksi perorangan serta dokumen yang sudah menjadi domain publik
Sebahagian dari data-data yang sudah menjadi domain publik diakses
melalui website
Data Primer diperoleh melalui survey primer yang menghasilkan data
otentik produk dari hasil pengukuran pengamatan permintaan keterangan
secara lisan dan tertulis langsung dari objek penelitian di sekitar kawasan
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Teknik pengambilan data
primer antara lain
a Observasi adalah teknik pengambilan data langsung melalui
pengamatan danatau pengukuran dengan atau tanpa alat seperti ukuran
luas volume ketinggian lebar kedalaman dimensi kecepatan warna
serta sifat fisik dan mekanik lainnya yang ada pada kawasan objek
10
penelitian Sebahagian dari data yang diperoleh melalui observasi akan
di amati silang (cross check) dengan data yang diperoleh dengan teknik
pengambilan data yang lain Observasi juga dilakukan ke bandar udara
lain yang diperkirakan memiliki kesamaan permasalahan kedaerahan
dan kesamaan karakterisitik dengan Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
b Wawancara adalah teknik pengambilan data secara verbal baik yang
bersifat monolog atau dialog dengan para nara sumber baik yang
bersifat kesaksian (testimony) pengalaman (experience) keahlian dan
kepakaran (expertise) Khusus untuk data dari expert difokuskan
kepada pejabat pemerintah pakar kebandarudaraan pelaku
pembangunan bandar udara penerbang serta pemangku kepentingan
lain yang berkaitan dengan transportasi udara Metode wawancara yang
dipilih adalah wawancara terstruktur yaitu dengan membuat dan
mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu Hal
ini bertujuan untuk mereduksi bias informasi dan untuk efektifitas
perolehan informasi serta mempertajam tingkat akurasi informasi
c Kuisioner adalah teknik pengumpulan data tertulis melalui lembar
kuisionerangket yang disebar di lokasi objek penelitian di sekitar
kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Terutama di
sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Tingkat keakuratan data dan
informasi semata-mata mengandalkan kejujuran responden sehingga
data yang diperoleh akan bersifat subjektif Untuk mereduksi
subjektifitas data maka kuisioner di-design dalam bentuk pertanyaan
yang bersifat terbuka dan berjenjang tanpa penyertaan lampiran bukti
fisik responden dan bukti fisik dokumen objek data Data yang
diharapkan dari teknik pengumpulan data ini adalah gambaran kondisi
sebenarnya yang sudah ada (exsisting) dan harapan dimasas yang akan
datang
Data primer yang diharapkan mendukung kajian akademik ini adalah
seperti pada tabel berikut
11
Tabel 1 Data dan Sumber Data Primer
No Teknik
Pengumpulan
Data Sumber Data Data Masukan
1 Observasi Lokasi Objek -
Penelitian - Kondisi existing kawasan bandara
Intensitas bangunan di kawasan
bandar udara - Jarak terdekat bangunan
nonfasilitas bandar udara terhadap bandar udara
- Aktifitas masyarakat di sekitar
bandar udara - Aksesabilitas existing darike
kawasan sekitar bandar udara - Data lain yang dianggap perlu
2 Wawancara - PejabatPegawai
- Pemerintah - PejabatPegawai
- Otoritas
Bandar Udara - - Penerbang - Expert Kebandar- -
udaraan -
Penyebab kecelakaan yang pernah
terjadi Jenis kecelakaan yang sering
terjadi Jenis hambatan (obstacle) yang
sering dikeluhkan Implementasi kebijakan yang ada
Koordinasi pemerintah provinsi
kota dengan otoritas bandar udara
SSK II - Koordinasi pemerintah provinsi
kota dengan DPRD 3 Kuisioner - Masyarakat - Asal pemilik tanahbangunan
- Status kepemilikan
- Dokumen kepemilikan
- Tahun berdiri bangunan
- Lama menempati
- Luas tanahbangunan
- Tinggi bangunan
- Jenis Bangunan
- Fungsi bangunan
- Pekerjaan penghuni atau pemilik
tanahbangunan - Pendapatan
- Alasan memilih domisili
- Jenis penyakit yang sering diderita
- Tingkat kenyamanan hunian dan
lingkungan serta jenis gangguan - Tingkat kebersihan udara air dan
tanah
12
- Pengetahuan tentang KKOP dan
BKK
Data Sekunder diperoleh secara tidak langsung pada objek kajian Data
sekunder merupakan data yang telah terkoleksi dan terdokumentasi (cetak
danatau digital) pada instansi tertentu yang bukan merupakan rahasia negara
baik yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan Data sekunder
dapat berupa file dokumen image audio dan video Teknik pengambilan data
sekunder antara lain adalah
a Survey Instansional adalah pengumpulan data pada instansi pemerintah
seperti Bappeda Provinsi Riau Bappeda Kota Pekanbaru dan Bappeda
Kabupaten Kampar Dinas Perhubungan Provinsi Riau Dinas
Perhubungan Kota Pekanbaru dan Dinas Perhubungan Kabupaten
Kampar Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau Dinas Pekerjaan Umum
Kota Pekanbaru dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar Dinas
Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Lanud Pekanbaru Badan
Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru Badan Pusat Statistik Pekanbaru
Kantor Kecamatan Kantor Kelurahan dan Badan Usaha Bandar Udara
(Perum Angkasa Pura II dan Kantor Bandar Udara)
b Survey Literasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari
leteratur dan referensi terkait misalnya data yang berkaitan dengan
spesifikasi umum dan khusus yang berlaku di Provinsi Riau dan Kota
Pekanbaru serta standarisasi nasional dan internasional
Data sekunder yang diharapkan mendukung kajian akademik ini adalah seperti
pada tabel berikut
Tabel 2 Data dan Sumber Data Sekunder
No Teknik
Pengumpulan
Data Sumber Data Data Masukan
1 Survey Literasi Buku dan Dokumen - Referensi
Undang-Undang RI Nomor 1 ahun
2009 tentang Penerbangan - International Standards and
Recommended Practices Annex 14 Aerodromes Vol1 Aerodrome Design snd Operations
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 40
tahun 2012 Tentang Pembangunan
dan Pelestarian Lingkungan Hidup
Bandar Udara
13
- Permenhub Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional
- Permenhub Nomor KM 24 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 Tentang Bandar Udara
- Permenhub Nomor KM 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Provinsi Riau
- Permenhub Nomor KM 17 Tahun 2005 Tentang Batas-Batas Kawasan Kebisingan Di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Permenhub Nomor KM 60 Tahun 2004 Tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Dokumen lain yang terkait
14
2 Survey - Instansional
-
-
-
-
-
-
Bappeda Provinsi - Kota pekanbaru Kabupaten - Kampar Dinas Tata Ruang dan
Bangunan -
Dinas - Perhubungan Provinsi Riau dan - Kota Pekanbaru
-
Dinas PU Provinsi - Riau dan Kota Pekanbaru - Badan Pertanahan - Nasional Pekanbaru -
-
Badan Pusat - Statistik
- Pekanbaru -
-
-
Kantor - Kecamatan
-
- - -
Kantor Kelurahan -
RTRW Provinsi Riau dan Kota
Pekanbaru Tahun 2010 ndash 2026
Kebijakan Pemprov dan Pemko
tentang Pengembangan Bandara SSK II Kebijakan Pemko Pekanbaru
tentang Izin Mendirikan Bangunan
Kebijakan tentang Moda dan Pengembangan Sektor Transportasi Data Pertumbuhan Transportasi
Udara di Bandara SSK II Data Kecelakaan Transportasi
Udara di Bandara SSK II Kebijakan tentang Pembangunan
Perumahan dan permukiman Kebijakan tentang Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Bandara Dokumen Hak GunaHak Kelola
Tanah Kawasan Bandara SSK II
Dokumen Hak GunaHak Milik
tanah di sekitar wilayah Bandara SSK II Peta Persil Tanah di sekitar
Bandara SSK II Riau Dalam Angka Pekanbaru Dalam Angka Pertumbuhan Penduduk Kota
Pekanbaru Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Pertumbuhan Sektor Parawisata Provinsi RiauKota Pekanbaru RDTRK Kecamatan Bukit Raya RDTRK Kecamatan Marpoyan
Damai RDTRK Kecamatan Senapelan RDTRK Kecamatan Sukajadi Peta Administratif Kecamatan Peta Administrasi Kelurahan
- Data Kependudukan Kelurahan
- Badan Usaha - Kebijakan Teknis Operasi
Bandar Udara Penerbangan (Perum Angkasa - Kebijakan Zona KKOP dan BKK
Pura II dan Kantor - Pertumbuhan Jumlah Penerbangan Bandar Udara dan Penumpang SSK II) Lanud - Jenis dan Type Pesawat Udara Pekanbaru yang Diizinkan Mendarat di
Bandara SSK II - Jadwal dan Rute Penerbangan darike Bandara
SSK II
15
4 Populasi dan Teknik Sampling
Menurut Sugiyono (1997) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri
atas obyeksubyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan
Selanjutnya Sugiono mengatakan bahwa populasi bukan hanya orang tetapi
juga benda-benda alam yang lain Populasi bukan hanya sekedar jumlah yang
ada pada obyeksubyek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik
sifat yang dimiliki oleh obyek atau subyek itu Dengan demikian yang
dimaksud dengan populasi dalam kajian ini adalah seluruh orang danatau
bangunan danatau objek lainnya yang terdapat di sekitar Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru
Jika populasi di sekitar kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru memiliki jumlah dan karakteristik yang besar maka secara teoretis
diizinkan untuk mengambil sebagian dari jumlah dan karakteristik dari
populasi yang ada sebagai sampel Teknik pengambilan sampel (teknik
sampling) Dalam kajian ini digunakan teknik probability sampling yaitu
pengambilan sampel dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap
unsur populasi untuk dipilh menjadi sampel Sesuai dengan karakteristik
wilayah sekitar bandar udara maka teknik sampling yang lebih khusus akan
digunakan adalah Disproporsionate Stratified Random Sampling Hal ini
dilakukan karena populasi gedung tinggi tidak proporsional terhadap populasi
gedung-gedung dan bangunan (hunian dan non-hunian) lainnya yang ada di
sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
16
17
Penentuan jumlah sampel menggunakan tabel Krejcie dan nomogram Harry
King Tingkat kesalahan dari perhitungan menggunakan tabel Krejcie adalah
5 sehingga tingkat kepercayaan terhadap populasi adalah 95 Sedangkan
nomogram Harry King dalam perhitungannya membuat variasi tingkat
kesalahan antara 5 sd 15
5 Desain Penelitian
Penelitian ini didesain untuk mengetahui secara ilmiah tentang aspek teknis
aspek yuridis aspek sosiologis dan aspek pilosofis pada kawasan terdampak
di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru Kajian akademik ini menggunakan pendekatan
ilmu keteknikan khususnya ilmu lapangan terbang ilmu teknik lingkungan
ilmu statistik ilmu hukum dan bidang ilmu terkait lainnya Desain penelitian
dirancang agar dapat menjelaskan secara formal bagaimana urutan dan tata cara
kajian akademis ini dilakukan Urutan kegitan penelitian disajikan dalam
bentuk bagan alir (flow chart) seperti pada Gambar 1
18
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS A KAJIAN TEORETIS
Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II terletak di tengah kota
Pekanbaru berjarak lebih kurang 10 kilometer dari pusat kota Berdasarkan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Bandar Udara ini
memiliki lahan untuk operasional dan pelayanan kebandarudaraan serta
kegiatan penunjang yang terkait dengan operasional penerbangan lainnya
seluas 165882 Hektar Untuk keperluan peningkatan pengoperasian
pelayanan pengelolaan dan pengusahaan serta pembangunan dan
pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II memerlukan lahan seluas
229407 Hektar Itu berarti bahwa jika lokasi Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II dipertahankan pada lokasi saat ini maka untuk keperluankeperluan
tersebut di atas masih diperlukan lahan seluar 63525 Hektar
Sebagai ibukota provinsi yang sangat berdekatan dengan bandar udara kota
Pekanbaru dihadapkan kepada dilema berkaitan dengan tata ruang wilayah
Iklim investasi yang relatif baik ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi
Provinsi Riau yang mengalami trend positif (750 triwulan II 2012 BPS
Riau) Salah satu dampaknya adalah meningkatnya kebutuhan infratsruktur
sehingga banyak muncul pembangunan perumahan gedunggedung
perkantoran perhotelan dan pusat-pusat bisnis serta prasarana telekomunikasi
yang cenderung bergerak vertikal (menjulang tinggi) Beberapa infrastruktur
gedung yang dapat diklasifikasikan sebagai bangunan tinggi di kota Pekanbaru
antara lain adalah Gedung Surya Dumai Menara Dang Merdu- Bank Riau
Kepri Tower (15 lantai 83 meter) Gedung Graha Pena (14 lantai under
construction) The Peak Hotel and Apartement (29 lantai under construction)
dan infrastruktur non-hunian lainnya seperti menara telekomunikasi
Munculnya infrastruktur perumahan dan permukiman serta bangunanbangunan
berstruktur tinggi di kota Pekanbaru khususnya di sekitara kawasan Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap
keselamatan dan keamanan penerbangan Ketentuan perundangundangan yang
19
terkait dengan masalah penerbangan menyaratkan bahwa kawasan udara di
sekitar bandar udara harus bebas dari segala bentuk hambatan yang akan
mengganggu pergerakan pesawat udara Di lain pihak aktifitas pembangunan
operasional dan perawatan Bandar Udara dan pesawat udara memberi dampak
buruk terhadap kualitas lingkungan hidup di sekitar bandar udara seperti
pencemaran udara energi air tanah dan limbah serta ambang batas
kebisingan Oleh sebab itu untuk menjamin bahwa kawasan udara sekitar
bandar udara bebas dari segala hambatan dan rintangan serta untuk menjamin
keselamatan masyarakat yang bermukim dan beraktifitas di sekitar bandar
udara maka pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menerbitkan
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun
2005 tentang Batas-batas Kawasan
Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
1 Koordinat Bandar Udara
Penetapan batas-batas kebutuhan lahan suatu Bandar Udara dinyatakan dalam
sistem koordinat bandar udara (Aedrome Coordinate System ACS) yaitu
posisi Bandar Udara (pada permukaan bumi) yang dinyatakan dengan besaran
WLQHPž WDMDUHGQDXWDVPDODGUXMXEQDGJQDWQLOމ
GDQ GHWLNފ
Penentuan koordinat geografis tersebut mengacu kepada bidang referensi
World Geodetic System 1984 (WGSrsquo84) Berdasarkan acuan bidang referensi
WGSrsquo84 telah ditetapkan titik referensi bandar udara (Aerodrome Reference
Point ARP) Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II yang dinyatakan dalam
sistem koordinat bandar udara dan dijadikan sebagai titk referensi bandar udara
(Aerodrome Reference Point ARP)
Titik referensi koordinat geografis dan koordinat kartesius (perpotongan sumbu
X dan sumbu Y) Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II terletak pada koordinat
geografis 00ordm 8ފމGDQordm 7ފމDWDXSDGD koordinat (kartesius) bandar
20
udara X = 20000 meter dan Y = 20000 meter dimana sumbu X berhimpit
dengan sumbu landasan pacu yang mempunyai
ž KWXPL]DފމJHRJUDILVGDQVXPEXltPHODOXLXMXQJODQGDVD
Q Existing dan Pengembangan dan tegak lurus sumbu X Berdasarkan
koordinat geografis dan koordinat kartesisus (titik referensi) tersebut telah
ditetapkan pula batas-batas kebutuhan lahan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II yaitu pada koordinat geografis 00ordm 28މ15849ފ LU dan 101ordm 26މ41179ފ BT
atau pada koordinat (kartesius) bandar udara X = 20000 meter dan Y = 20000
meter dimana sumbu X berhimpit dengan sumbu landasan yang mempunyai
azimuth 181ordm ފ
JHRJUDILVGDQVXPEXltPHODOXLXMXQJODQGDVDQ tegak lurusމ
sumbu X
Batas-batas kebutuhan lahan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
sebagaimana dinyatakan dalam sistem koordinat geografis dan koordinat
kartesisus di atas adalah batas-batas kawasan yang dijadikan landasan dalam
penentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan
BatasBatas Kawasan Kebisingan (BKK) di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah danatau
perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk
kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan
penerbangan KKOP mencakup wilayah yang sangat luas dimana pada wilayah
dimaksud tidak diizinkan adanya bangunan atau benda tumbuh baik yang tetap
(fixed) maupun dapat berpindah (mobile) yang lebih tinggi dari persyaratan
batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan kode referensi landas pacu
(Aerodrome Reference Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway
Classification) dari suatu bandar udara
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri atas
21
- Kawasan Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas
- Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar
- Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
- Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
- Kawasan di sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan
Kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II adalah
kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara yang terpengaruh oleh gelombang
suara mesin pesawat udara dan yang dapat menggangu lingkungan Kawasan
kebisingan di sekitar Bandar Udara diukur dengan peralatan ukur dan
metodologi yang ditetapkan oleh standar nasional serta ditentukan dengan
bertitik tolak pada Rencana Induk Bandar Udara dan Rencana Pengembangan
Bandar Udara prakiraan jenis pesawat udara prekwenai dan periode waktu
operasi
Nilai tingkat kebisingan maksimum dibaca dalam skala A yaitu tingkat
kebisingan tertimbang (A-Waeighted Sound Level) dinyatakan dalam satuan
decibel dan disingkat dengan dB(A) Tingkat kebisingan yang dapat diterima
secara terus menerus disusun dalam suatu satuan Tingkat Kebisingan yang
Dapat Diterima Terus-menerus Ekivalen Tertimbang (Weighted Equivalent
Continuous Perceived Noise Level WECPNL) WECPNL adalah satuan untuk
menyusun prekuensi pesawat udara pada siang malam dan dini hari yaitu
pada saat kebisingan lebih terasa serta penyesuaian terhadap dampak
psikologis
2 Batas-batas Kawasan dan Ketinggian
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru memiliki landas pacu (run
way) dengan spesifikasi Pendekatan Presisi Kategori 1 Nomor Kode 4
(Precision Approach Category 1 Code Number 4) Penetapan code number
didasarkan kepada perhitungan panjang landas pacu (runway) berdasarkan
referensi pesawat (aeroplane reference field lenght ARFL) Penetapan
22
batasbatas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) didasarkan
kepada spesifikasi yang ditetapkan melalui Konvensi Chicago tahun 1944
sebagaimana tercantum dalam Annex 14 Volume 1 tentang Persyaratan
Permukaan Batas Penghalang Landas Pacu
Ketinggian semua titik pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) ditentukan terhadap ketinggian ambang landas pacu 36 Exisiting dan
Pengembangan sebagai titik referensi sistem ketinggian bandar udara Titik
referensi sistem ketinggian Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
adalah titik 000 M yang berada pada ketinggian + 19875 meter di atas
permukaan air laut rata-rata (Mean Sea Level MSL) Beda tinggi antara
ambang landas pacu 36 dengan ambang landas pacu 18 adalah 1020 meter
(data sekunder)
Ketinggian Permukaan Horizontal Dalam untuk Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru ditentukan +50 meter di atas ambang landas pacu 36
Existing dan Pengembangan Dengan demikian Kawasan Permukaan
Horizontal Dalam memiliki batas ketinggian (+50 meter) + (+19875 meter) =
+69875 meter Sedangkan ketinggian Permukaan Horizontal Luar untuk
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru ditentukan +155 meter di atas
ambang landas pacu 36 Existing dan Pengembangan Dengan demikian
Kawasan Permukaan Horizontal Luar memiliki batas ketinggian (+155 meter)
+ (+19875 meter) = +174875 meter
Tabel 3 Dimensi dan Kemiringan Permukaan Batas Penghalang
Dimensi dan Permukaan
Klaisifikasi Run Way
(code number 4) Keterangan
Precision Approach Category 1
Kerucut (conical) - Kemiringan - Ketinggian
5
100 m
Horizontal Dalam (inner horizontal) - Ketinggian
45 m
- Jari-jari 4000 m
23
Pendekatan Dalam (inner
approach) - Lebar - Jarak dari ambang landas - Panjang - Kemiringan
120 m 60
m 900 m
2
Pendekatan (approach) - Panjang tepi dalam - Jarak dari ambang landasan - Pelebaran Bagian Pertama - Panjang - Kemiringan Bagian Kedua - Panjang - Kemiringan Bagian Horizontal - Panjang - Panjang Total
300 m 60 m 155
3000 m
2
3600 m 25
8400 m 15000 m
Transisi (transitional) -
Kemiringan
143
Transisi Dalam (inner transitional) - Kemiringan
333
Pemukaan Pendaratan (balked landing surface) - Panjang tepi dalam - Jarak dari ambang landasan - Pelebaran - Kemiringan
120 m
1800 m 10
333
Sumber ICAO Aerodrome Annex 14 2004)
Posisi permukaan batas penghalang dinyatakan dalam Sistem Koordinat
Bandar Udara yang posisinya ditentukan terhadap titik-titik referensi sebagai
berikut
- Titik referensi Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II terletak pada koordinat
geografis
00deg 27 ᇱ 27130
ܮ ᇱ 3655 ܤ
101deg 26
- Titik referensi Pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II terletak
pada koordinat geografis
24
00deg 27 ᇱ 0582
ܮ ᇱ 3916 ܤ
101deg 26
- Titk referensi sistem koordinat Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
(perpotongan sumbu X dan sumbu Y) terletak pada ujung landasan pacu
18 (eksisting) dan pengembangan atau koordinat bandar udara
+ = 00020 ܯ
+ = 00020 ܯ
Sumbu X berhimpit dengan sumbu landas pacu dengan arah 178ordm މ
JHRJUDILVVXPEXltPHODOui ujung landas pacu 18 (eksisting) danފ
Pengembangan serta tegak lurus pada sumbu X
Permukaan Utama adalah permukaan yang garis tengahnya berhimpit dengan
sumbu landas pacu (run way) yang membentang sampai 60 meter di luar setiap
ujung landas pacu dan lebarnya 4825 meter dengan ketinggian untuk setiap
titik pada permukaan utama diperhitungkan sama dengan ketinggian titik
terdekat pada sumbu landas pacu
a Batas Ketinggian Pada Kawasan Pendekatan (Ancang) Pendaratan
dan Lepas Landas
Kawasan Pendekatan (ancang) Pendaratan dan Lepas Landas adalah suatu
kawasan perpanjangan kedua ujung landasan di bawah lintasan pesawat
udara setelah lepas landas atau akan mendarat yang dibatasi oleh ukuran
panjang dan lebar tertentu sebagai berikut
Tepi dalam dari Kawasan Pendekatan (ancang) Pendaratan dan Lepas
Landas berhimpit dengan ujung-ujung Permukaan Utama berjarak 60
meter dari ijung landasan pacu dengan lebar 484 meter arah keluar secara
teratur dengan garis tengah merupakan perpanjangan dari landas pacu
sampai lebar 4984 meter pada jarak mendatar 15000 meter dari ujung
permukaan utama
25
Tabel 4 Batas Ketinggian Kawasan Pendekatan Pendaratan dan Lepas
Landas pada Landas Pacu 18
Kemiringan
() Jarak
(meter)
Ketinggian di Atas Ambang Landas Pacu
18 (meter)
Tinggi (meter)
AES MSL
Bagian I 2 1940 + 50 + 50 + 69875
Bagian II 0 2060 + 50 + 50 + 69875
Bagian III 5 1339 + 104 + 104 + 123835
Bagian IV - Tengah - Tepi I - Tepi II - Tepi III
2 5
25 0
1693
469 584 640
+ 155 + 140 + 155
+ 155
+ 155 + 140 + 155
+ 155
+ 174875 + 160875 + 174875
+ 174875 Bagian V 0 7968 + 155 + 155 + 174875
Tabel 5 Batas Ketinggian Kawasan Pendekatan Pendaratan dan Lepas
Landas pada Landas Pacu 36
Kemiringan
() Jarak
(meter)
Ketinggian di Atas Ambang Landas Pacu
36 (meter)
Tinggi (meter)
AES MSL
Bagian I 2 2500 + 50 + 50 + 69875
Bagian II 0 1500 + 50 + 50 + 69875
Bagian III 5 1000 + 100 + 100 + 119875
Bagian IV - Tengah - Tepi I - Tepi II - Tepi III
2 5
25 0
2500
400 1200 900
+ 150 + 120 + 150 + 150
+ 150 + 120 + 150 + 150
+ 169875 + 139875 + 169875 + 169875
Bagian V 0 7500 + 150 + 150 + 169875
b Batas Ketinggian Pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan adalah sebagian dari kawasan
Pendekatan (ancang) Pendaratan dan Lepas Landas yang berbatasan
langsung dengan ujung-ujung landasan yang dapat menimbulkan
kemungkinan terjadinya kecelakaan serta mempunyai ukuran tertentu
sebagai berikut
Tepi dalam dari Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan berhimpit
dengan ujung Permukaan Utama dengan lebar 484 meter Dari tepi dalam
tersebut Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan meluas keluar secara
teratur dengan garis tengahnya merupakan perpanjangan dari garis tengah
26
landas pacu sampai lebar 1384 meter dan jarak mendatar 3000 meter dari
ujung Permukaan Utama
Tabel 6 Batas Ketinggian Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
Landas pada Landas Pacu 36
Lebar (meter) Kemiringan
() Jarak
(meter)
Ketinggian di Atas Ambang
Landas Pacu 36
Tinggi (meter)
Lebar
Awal Lebar Akhir
AES MSL
(meter)
484 1384 2 3000 + 50 + 50 69875
c Batas Ketinggian Pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal
Dalam
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam adalah bidang datar di
atas dan di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian
dengan ukuran tertentu untuk kepentingan pesawat udara melakukan
terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam ditentukan oleh
lingkaran dengan radius 4000 meter dari titik tengah setiap ujung
Permukaan Utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang
berdekatan Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam tidak
termasuk Kawasan Pendekatan (ancang) pendaratan dan lepas landas serta
Kawasan Di Bawah Permukaan Transisi Batas ketinggian pada Kawasan
Di Bawah Permukaan Horizontal Dalam adalah (+ 50 meter) +
(+ 19875 meter) = + 69875 meter
d Batas Ketinggian Pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal
Luar
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar adalah bidang datar di
sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan
ukuran tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi
penerbangan antara lain pada waktu pesawat melakukan pendekatan untuk
mendarat dan gerakan setelah lepas landas atau gerakan dalam hal
mengalami kegagalan dalam penderatan Kawasan di Bawah Permukaan
27
Horizontal Luar ditentukan oleh lingkaran dengan radius 15000 meter dari
titik tengah setiap ujung Permukaan Utama dan menarik garis singgung
pada kedua lingkaran yang berdekatan dan Kawasan di Bawah Permukaan
Horizontal Luar tidak termasuk Kawasan Pendekatan
(ancang) Pendaratan dan Lepas Landas serta Kawasan Di Bawah
Permukaan Kerucut Batas ketinggian pada Kawasan Di Bawah
Permukaan Horizontal Dalam adalah (+ 155 meter) + (+ 19875 meter) =
+ 174875 meter
e Batas Ketinggian Pada Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut adalah bidang dari suatu kerucut
yang bahagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan kawasan
horizontal dalam dan bagian atasnya dibatasi oleh garis perpotongan
dengan permukaan horizontal luar masing-masing dengan radius dan
ketinggian tertentu dimulai dari tepi luar Kawasan Di Bawah Permukaan
Horizontal Dalam meluas ke luar dengan jarak mendatar 2000 meter Batas
ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut ditentukan oleh
kemiringan 5 arah ke atas dan keluar dimulai dari tepi luar Kawasan Di
Bawah Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian + 50 meter di atas
ketinggian ambang landas pacu 36 Existing dan Pengembangan atau sama
dengan + 69875 meter dari MSL sampai memotong Permukaan
Horizontal Luar pada ketinggian + 150 meter di atas ketinggian ambang
landas pacu 36 Existing dan Pengembangan atau sama dengan + 169875
meter dari MSL
f Batas Ketinggian Pada Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
Kawasan di Bawah Permukaan Transisi adalah bidang dengan kemiringan
tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari poros landasan pada
bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang
ditarik tegak lurus pada poros landasan dan pada bagian atas dibatasi oleh
garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam Tepi dalam dari
Kawasan di Bawah Permukaan Transisi berhimpit dengan sisi panjang
Permukaan Utama sisi Kawasan Lepas Landas meluas ke luar sampai
jarak mendatar 315 meter dari sisi panjang Permukaan Utama Batas
28
ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Transisi ditentukan oleh
kemiringan 143 arah ke atas dan ke luar dimulai dari sisi panjang dan
pada ketinggian yang sama seperti Permukaan Utama serta Permukaan
Pendekatan (ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas menerus sampai
memotong Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian + 50 meter di atas
ketinggian ambang landas pacu 36 existing dan pengembangan atau sama
dengan + 69875 meter dari MSL
g Batas Ketinggian pada Kawasan di Sekitar Penempatan Alat Bantu
Navigasi Penerbangan
Kawasan di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan adalah
kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan di dalam
danatau di luar Daerah Lingkungan Kerja yang penggunaannya harus
memenuhi persyaratan tertentu guna menjamin kinerjaefisiensi alat bantu
navigasi penerbangan dan keselamatan penerbangan Alat Bantu Navigasi
Penerbangan yang tersedia dalam peneylenggaraan operasi penerbangan di
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri dari
- Non Directional Beacon (NDB) memiliki ukuran nominal lokasi 100
meter x 100 meter terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 59͵ᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 11ͶͲᦢ ܤ
Batas ketinggian di sekitar Non Directional Beacon (NDB) ditentukan
oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 3deg ke atas dan ke luar dari
titik tengah dasar antena dan pada jarak sampai radius 300 meter dari
antena dilarang ada bangunan dari metal seperti konstruksi rangka
bajabesi tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian tersebut
- Doppler Very High Omni Range (DVOR) Distance Mesuring
Equipment (DME) memiliki ukuran nominal lokasi 200 meter x 200
meter terletak pada koordinat geografis
00deg ʹͷᦡ 3212 ᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 29͵ͺᦢ ܤ
29
Batas ketinggian di sekitar alat Doppler Very High Omni Range
(DVOR) Distance Mesuring Equipment (DME) ditentukan oleh
kemiringan bidang kerucut dengan sudut 2deg ke atas dan ke luar dari titik
antena pada ketinggian bidang counterpois dan pada jarak radial kurang
600 meter dilarang adanya transmisi tegangan tinggi bangunan dari
metal seperti konstruksi rangka bajabesi tiang listrik dan lain-lain
melebihi batas ketinggian sudut tersebut
-
30
Instrument Landing System (ILS) dengan ukuran nominal lokasi 10
meter x 10 meter terdiri dari
1 Localizer terletak pada koordinat geografis
00deg ʹͺᦡ 20ͳͳᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 41ʹ͵ᦢ ܤ
Batas ketinggian di sekitar alat Localizer dibatasi oleh bidang yang
dibentuk dengan sudut 1deg dari titik tengah dasar antena Localizer
terhadap bidang horizontal sejauh 600 meter ke arah landas pacu
2 Glide Path terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 15ͳͶᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 42ͻᦢ ܤ
Batar ketinggian di sekitar Glide Path (GP) dibatasi oleh bidang
yang dibentuk dengan sudut 2deg dari titik tengah dasar antena Glide
Path terhadap bidang horizontal sejauh 600 meter ke arah landas
pacu
3 Middle Marker terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 28Ͷᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 38Ͷʹᦢ ܤ
Batas ketinggian Middle Marker ditentukan oleh kemiringan bidang
kerucut dengan sudut 20deg ke atas dan ke luar dari titik dasar antena
dan sampai radius 300 meter dari antena dilarang adanya bangunan
dari metal seperti konstruksi rangka bajabesi tiang listrik dan lain-
lain melebihi batas ketinggian kerucut tersebut
- Radar dengan ukuran nominal lokasi 100 meter x 100 meter terletak
pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 48ʹͳᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 48͵ͺᦢ ܤ
-
31
Batas ketinggian di sekitar alat Radar ditentukan oleh kemiringan bidang
kerucut dengan sudut 1deg ke atas dan ke luar dari titik antena pada
ketinggian dasar antena dan dalam radius 500 meter tidak diperkenan
adanya bangunan metal tangki minyak bangunan dan lainlain melebihi
batas ketinggian kerucut tersebut
Approach Lighting System dengan ukuran nominal lokasi 1000 meter
x 60 meter dengan persyaratan lahan di sebelah kanan dan kiri
Approach Light sebesar 120 meter dan as (center line) landas pacu harus
rata serta bebas benda tumbuh
3 Tingkat Kebisingan dan Batas Kawasan Kebisingan
Kawasan kebisingan adalah kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara yang
terpengaruh oleh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat
menggangu lingkungan Gangguan kebisingan akan dirasakan dan dialami oleh
orang yang bermukim dan beraktifitas di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru terutama yang bermukim dan beraktifitas di dalam
kawasan yang termasuk kedalam kawasan kebisingan Kawasan kebisingan di
sekitar Bandar Udara diukur dengan peralatan ukur dan metodologi yang
ditetapkan oleh standar nasional serta ditentukan dengan bertitik tolak pada
Rencana Induk Bandar Udara dan Rencana Pengembangan Bandar Udara
prakiraan jenis pesawat udara prekwenai dan periode waktu operasi
Nilai tingkat kebisingan maksimum dibaca dalam skala A yaitu tingkat
kebisingan tertimbang (A-Waeighted Sound Level) dinyatakan dalam satuan
decibel dan disingkat dengan dB(A) Tingkat kebisingan yang dapat diterima
secara terus menerus disusun dalam suatu satuan Tingkat Kebisingan yang
Dapat Diterima Terus-menerus Ekivalen Tertimbang (Weighted Equivalent
Continuous Perceived Noise Level WECPNL) WECPNL adalah satuan untuk
menyusun prekuensi pesawat udara pada siang malam dan dini hari yaitu
pada saat kebisingan lebih terasa serta penyesuaian terhadap dampak
psikologis
-
32
Kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II ditentukan
berdasarkan tingkat kebisingan yang dinyatakan dalam sistem koordinat
bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
a Kawasan Kebisingan Tingkat 1
Kawasan Kebisingan Tingkat 1 adalah kawasan yang mempunyai nilai
tingkat kebisingan Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise
Level (amp31bull GDQrdquo WECPNL lt 75)
- Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 1 dapat
dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan atau bangunan kecuali
untuk jenis kegiatan danatau bangunan sekolah dan rumah sakit
- Titik referensi sistem koordinat bandar udara pada Kawasan
Kebisingan Tingkat 1 terletak pada ujung landasan 18 dengan
koordinat geografis
00deg 27acute 05ͺʹͲᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 39ͳᦢ ܤ
Atau koordinat titik ujung landasan pacu 18
ݐݎ
00020 = +
ݐݎ
00020 = +
Dan koordinat titik ujung landasan pacu 36
ݐݎ
50022 = +
ݐݎ
00020 = +
Dimana sumbu X berhimpit dengan garis tengah landasan dengan arah
ƒ ފމ- ފމ WHUKDGDSDUDXWDUDVHEHQDUQDVXPEX Y
melalui ujung landasan 18 dan tegak lurus pada sum X
- Kawasan Kebisingan Tingkat 1 merupakan daerah yang mengelilingi
landasan dimana tepi luar bagian Utara kawasan ini berjarak
maksimum 3516758 meter dari ujung landasan 18 dan tepi bagian
Selatan berjarak maksimum 3923879 meter dari ujung landasan 36
-
33
dimana tepi dalamnya merupakan batas-batas kawasan kebisingan
tingkat 2
b Kawasan Kebisingan Tingkat 2
- Kawasan Kebisingan Tingkat 2 adalah kawasan yang mempunyai nilai
tingkat kebisingan Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise
Level (amp31bull GDQrdquo WECPNL lt 80)
- Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 2 dapat
dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan atau bangunan
34
kecuali untuk jenis kegiatan danatau bangunan sekolah rumah sakit
dan rumah tinggal
- Titik referensi sistem koordinat bandar udara pada Kawasan Kebisingan
Tingkat 2 terletak pada ujung landasan 18 dengan koordinat geografis
00deg 27acute 05ͺʹͲᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 39ͳᦢ ܤ
Atau koordinat titik ujung landasan pacu 18
ݐݎ
00020 = +
ݐݎ
00020 = +
Dan koordinat titik ujung landasan pacu 36
ݐݎ
50022 = +
ݐݎ
00020 = +
Dimana sumbu X berhimpit dengan garis tengah landasan dengan arah
ƒ ފމ- ފމ WHUKDGDSDUDXWDUDVHEHQDUQDVXPEX Y
melalui ujung landasan 18 dan tegak lurus pada sum X
- Kawasan Kebisingan Tingkat 2 merupakan daerah yang mengelilingi
landasan dimana tepi luar bagian Utara kawasan ini berjarak maksimum
1671909 meter dari ujung landasan 18 dan tepi bagian Selatan
berjarak maksimum 1957217 meter dari ujung landasan 36 dimana
tepi dalamnya merupakan batas-batas kawasan kebisingan tingkat 3
c Kawasan Kebisingan Tingkat 3
- Kawasan Kebisingan Tingkat 3 adalah kawasan yang mempunyai nilai
tingkat kebisingan Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise
Level (amp31bull
- Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 3 dapat
dimanfaatkan untuk membangun bangunan atau fasilitas bandar udara
yang dilengkapi dengan pemasangan insulasi suara sesuai dengan
prosedur yang standar sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam
bangunan sesuai dengan batas-batas kebisingan yang diizinkan serta
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
35
- Titik referensi sistem koordinat bandar udara pada Kawasan Kebisingan
Tingkat 3 terletak pada ujung landasan 18 dengan koordinat geografis
00deg 27acute 05ͺʹͲᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 39ͳᦢ ܤ
Atau koordinat titik ujung landasan pacu 18
ݐݎ
00020 = +
ݐݎ
00020 = +
Dan koordinat titik ujung landasan pacu 36
ݐݎ
50022 = +
ݐݎ
00020 = +
Dimana sumbu X berhimpit dengan garis tengah landasan dengan arah
ƒ ފމ- ފމ WHUKDGDSDUDXWDUDVHEHQDUQDVXPEX Y
melalui ujung landasan 18 dan tegak lurus pada sum X
- Kawasan Kebisingan Tingkat 3 merupakan daerah yang mengelilingi
landasan dimana tepi luar bagian Utara kawasan ini berjarak maksimum
595272 meter dari ujung landasan 18 dan tepi bagian Selatan berjarak
maksimum 793351 meter dari ujung landasan 36 serta garis tengahnya
berhimpit dengan garis tengah landasan
Index Tingkat Kebisingan yang dapat diterima terus-menerus ekivalen
tertimbang (Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level
WECPNL) dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut
ܥܧ ܮ = ത തܤതത(തതܣതത) + 10
log െ 27 ത തܤതത(തതܣതത) =
10 log ൬1൰ 10ଵ൨
ଵ
=
ଶ + 3
ଷ + 10 (
ଵ +
ସ)
Dimana
36
WECPNL = Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level
adalah satu diantara indeks tingkat kebisingan pesawat
udara yang ditetapkan dan direkomendasikan oleh
International Civil Aviation Organization (ICAO)
ത തܤതത(തതܣതത) = Nilai decible bobot A rata-rata dari
setiap puncak kesibukan pesawat dalam satu hari
pengukuran
n = Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat udara
selama periode 24 jam
Li = Bacaan dB(A) tertinggi dari nomor penerbangan pesawat
ke-i dalam satu hari pengukuran
N = Jumlah kedatngan dan keberangkatan pesawat udara yang
dihitung berdasarkan pemberian bobot yang berbeda untuk
waktu pagi petang dan malam
N1 = Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat udara dari
jam 0000 ndash 0700
N2 = Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat udara dari
jam 0700 ndash 1900
N3 = Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat udara dari
jam 1900 ndash 2200
N4 = Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat udara dari
jam 2200 ndash 0000
4 Persyaratan Tataguna Lahan
Untuk menjamin terkendalinya Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru maka setiap
aktifitas penggunaan lahan seperti mendirikan mengubah atau
melestarikan bangunan menanam dan memelihara benda tumbuh di dalam
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan di dalam kawasan
kebisingan harus mengacu dan memenuhi batas-batas ketinggian serta
memenuhi batas nilai tingkat kebisingan sebagaimana diuraikan di atas
Khusus untuk mendirikan bangunan baru di dalam Kawasan Pendekatan
(ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas harus memenuhi batas ketinggian
dengan tidak melebihi kemiringan 16 arah ke atas dan ke luar dimulai
dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masingmasing ambang
landas pacu 18 dan landas pacu 36 Existing dan Pengembangan
37
Pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sampai jarak mendatar
1100 meter dari ujung-ujung Permukaan Utama hanya digunakan untuk
bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan
benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi
penerbangan Batas ketinggian bangunan dan benda tumbuh yang tidak
membahayakan tersebut harus mengacu dan sesuai dengan batas-batas
ketinggian kawasan sebagaimana diuraikan di atas
Aktifitas penggunaan tanah perairan dan udara pada setiap kawasan
sebagaimana telah diuraikan di atas harus pula memenuhi ketentuan dan
persyaratan sebagai berikut
a Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi
penerbangan atau komunuikasi radio antar Bandar Udara dan pesawat
udara
b Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara
dengan lampu-lampu lain
c Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang
mempergunakan Bandar Udara
d Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara
e Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain
dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan lepas landas atau
gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan Bandar Udara
Untuk bangunan-bangunan yang sudah ada baik bangunan berupa benda
bergerak yang sifatnya sementara atau benda-benda bersifat tetap baik
yang didirikan oleh manusia atau ada secara alami seperti gedunggedung
menara cerobong asap gundukan tanah jaringan transmisi bukit atau
gunung yang sekarang menjadi penghalang (obstacle) masih dapat
diperkenankan sejauh segala prosedur keselamatan operasi penerbangan
dapat terpenuhi Bangunan dan fasilitas yang tidak diizinkan tetapi sudah
ada di Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru harus memenuhi ketentuan sebagai berikut
38
- Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada pada Kawasan
Kebisingan Tingkat 1 harus dilengkapi dengan pemasangan insulasi
suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga tingkat bising yang
terjadi di dalam bangunan sesuai batas-batas kebisingan yang diizinkan
serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Bangunan sekolah rumah sakit dan rumah tinggal yang sudah ada pada
Kawasan Kebisingan Tingkat 2 harus dilengkapi dengan pemasangan
insulasi suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga tingkat
bising yang terjadi di dalam bangunan sesuai dengan batas-batas
kebisingan yang diizinkan serta sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
- Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 3 dapat pula
dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan
dan pertanian yang tidak mengundang burung
Bangunan atau suatu benda yang ada secara alami yang berada di Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangasn (KKOP) dan ketinggiannya masih
dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat
membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda
danatau dipasang lampu dengan spesifikasi yang diatur oleh ketentuan dari
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Pemasangan tanda danatau lampu
termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas
baiaya pemiliki atau yang menguasainya
B ASAS DAN SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah danatau
perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk
kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan
penerbangan KKOP mencakup wilayah yang sangat luas dimana pada wilayah
dimaksud tidak diizinkan adanya bangunan atau benda tumbuh baik yang tetap
(fixed) maupun dapat berpindah (mobile) yang lebih tinggi dari persyaratan
batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan kode referensi landas pacu
39
(Aerodrome Reference Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway
Classification) dari suatu bandar udara
Adanya ketentuan dan regulasi nasional dan internasional di sub-sektor
tranportasi udara yang begitu ketat akan menimbulkan benturan kepentingan
antara Pemerintah Provinsi RiauKota Pekanbaru otoritas Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II dan masyarakat di sekitar kawasan terdampak operasional
bandar udara Pemerintah berkewajiban untuk menjaga kelangsungan
pembangunan dan melindungi kepentingan masyarakat Otoritas Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II berkewajiban pula untuk melindungi kepentingan
keselamatan dan keamanan penerbangan Untuk menjembatani berbagai
kepentingan tersebut diperlukan suatu kjebijakan publik dan regulasi yang adil
dan mampu melindungi kepentingan semua pihak Kebijakan publik tersebut
didesign dalam bentuk Peraturan Daerah Peraturan Daerah dimaksud harus
bersifat humanistis realistis implementatif dan responsif serta dapat
menjamin pengendalian berkelanjutan (sustainable control) terhadap Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
secara konsisten dan berkelanjutan
Asas yang dianut dalam penyusunan rancangan kebijakan tentang
Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru adalah
a Asas Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam
rangka menciptakan ketenteraman masyarakat
b Asas Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan
penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap
warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional
40
c Asas Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa
Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsif
Negara Kesatuan Republik Indonesia
d Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai
mufakat dalam setiap pengambilan keputusan
e Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh
wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundangundangan yang
dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang
berdasarkan Pancasila
f Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus memperhatiakan keragaman penduduk agama
suku dan golongan kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang
menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan
bermasyarakat berbangsa dan bernegara
g Asas Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundangundangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional
bagi setiap warga negara tanpa kecuali
h Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintah adalah bahwa
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-
hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain
agama suku ras golongan gender atau status sosial
i Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum adalah bahwa setiap materi muatan
peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam
masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum
j Asas Keseimbangan Keserasian dan Keselarasan adalah bahwa setiap
materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
keseimbangan keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan
masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara
k Asas Partisipatif adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan harus dapat mendorong setiap warga negara untuk
41
mempergunakan hak dalam menyampaikan aspirasi dalam mengambil
keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung
maupun tidak langsung
l Asas Tranparansi adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan harus dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara
pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin
kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai
m Asas Akuntabilitas adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus dapat meningkatkan akuntabilitas para
pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan
masyarakat luas
n Asas Efisiensi dan Efektifitas adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus menjamin terselenggaranya pelayanan kepada
masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara
optimal dan bertanggung jawab
o Asas Profesional adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan harus dapat meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara
pemerintah daerah agar mampu memberi pelayanan yang mudah cepat
tepat dan biya yang terjangkau
Menurut Mustopadidjaja (2005) Kebijakan Publik pada dasarnya adalah suatu
keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu untuk
melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang
dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan
tugas pemerintahan negara dan pembangunan Dalam kehidupan administrasi
negara secara formal keputusan tersebut lazimnya dituangkan dalam berbagai
bentuk peraturan perundang-undangan Bentuk instrumen kebijakan dan
peraturan perundang-undangan yang dipilih tergantung pada substansi dan
lingkup permasalahan sifat kebijakan luas dampak kebijakan sistem ekonomi
politik yang dianut ada tidaknya keterkaitan dengan kebijakan dan perundang-
undangan yang lain serta pada instansi pengambil keputusan
42
Selanjutnya Mustpadidjaja (2005) menyebutkan ada 4 faktor dinamik yang
menjadi unsur dari sistem kebijakan dan berperan dalam proses kebijakan
yaitu
a Lingkungan Kebijakan (policy environment) adalah keadaan yang melatar
belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya isu kebijakan
(policy issues) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku
kebijakan dan oleh sesuatu kebijakan
b Pembuat dan Pelaksana Kebijakan (policy maker and implementer) adalah
orang atau sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai peranan
tertentu dalam proses kebijakan sebab mereka berada dalam posisi
menentukan ataupun mempengaruhi baik dalam pembuatan kebijakan
ataupun dalam tahap lainnya seperti pelaksanaan pengawasan dan
penilaian atas hasil atau kinerja yang dicapai dalam perkembangan
pelaksanaan kebijakan
c Kebijakan itu sendiri (policy content) yaitu keputusan atas sejumlah
pilihan yang kurang lebih berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan
untuk mencapai sejumlah tujuan tertentu
d Kelompok Sasaran Kebijakan (target group) yaitu orang atau sekelompok
orang atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yang perilaku dan atau
keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan bersangkutan
Sistem kebijakan publik sangat dipengaruhi pula oleh berbagai faktor seperti faktor
politik ekonomi administrasi dan organisatoris sosial budaya pertashanan dan
keamanan serta faktor ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk kemajuan
teknologi kedirgantaraan global yang menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian
baik di tingkat operasional dan di tingkat kebijakan Pemilihan model kebijakan
akan sangat menentukan dalam penyusunan sistem kebijakan yang realistis
Beberapa alternatif model kebijakan bisa disusun dengan berdiri sendiri atau
disusun secara bersama-sama tergantung kepada 4 faktor dinamik sebagaimana
disebutkan di atas Model kebijakan yang dapat dipilih antara lain model bersifat
sentralistik desentralistik otoriter demokratik non-partisipatif transparan
partisipatif rasional elitis dan lain-lain Para ahli sepakat untuk bisa menggabung
43
beberapa model untuk menghasilkan model proses kebijakan yang lebih sesuai
dengan permasalahan yang sedang dan akan dihadapi
Dalam proses kehidupan berbangsa yang sangat dinamis dan dalam situasi dan
kondisi-kondisi tertentu adakalanya model sentralistik otoriter dan nonpartisipatif
menjadi pilihan yang sangat tepat Model-model tersebut bukan hanya bersifat
efektif dan efisien akan tetapi sangat aplikatif Namun jika kita merujuk kepada
semangat dan amanat konstitusi yang menegaskan bahwa Negara Republik
Indonesia adalah negara hukum yang demokrtais maka model-model proses
kebijakan yang humanistis sepertti demokratis partisipatif transparan dan
desentralistik adalah pilihan yang sangat adil dan bijaksana Hal ini diperkuat oleh
konsep otonomi daerah yang memberikan peluang kepada daerah untuk mengurus
rumah tangga (pemerintahan dan pembangunan) sendiri Salah satu hal mendasar
yang secara eksplisit terkandung dalam cita-cita otonomi daerah adalah adanya
efisiensi efektifitas dan peningkatan kualitas dalam pelayanan publik Otonomi
daerah akan semakin mempersempit rentang kondali dalam proses pembuatan
kebijakan dan pelayanan publik Masyarakat menjadi semakin dekat dengan pusat-
pusat pelayanan sehingga pemerintah daerah memiliki peluang yang lebih fokus
dalam perumusan kebijakan publik di daerah
Kebijakan yang disusun berdasarkan model proses kebijakan demokratik
humanistik rasional partisipatif memang rentan terhadap stagnasi Terutama pada
lingkungan yang heterogen dan memiliki latar belakang serta perilaku yang
kompleks Dalam hal ini proses kebijakan perlu memperhatikan norma tata nilai
adat dan berbagai paham yang dianut oleh masyarakat agar dapat digiring dan
bermuara pada suatu kesepakatan untuk patuh kepada ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku Hal ini menjadi sangat penting di tengah
kehidupan politik demokratik yang cenderung mengedepankan kebebasan adanya
pertentangan kepentingan dan ego sektoral di suatu daerah antar daerah maupun
antara pusat dan daerah
44
1 Formulasi Kebijakan
Kegiatan memformulasikan sebuah kebijakan berawal dari identifikasi
permasalahan atau isu yang ingin diselesaikan Penyelesaian suatu
permasalahan akan memerlukan suatu kebijakan yang mempertemukan antara
perilaku yang terkait dengan substansi permasalahan dengan strategi merubah
perilaku dalam suatu format ketentuan perundang-undangan tertentu Untuk
lebih mendekatkan substansi permasalahan terhadap formulasi kebijakan maka
dikutif (diolah dari) beberapa pandangan dari Grover Starling (1988) antara
lain
- Agenda Setting adalah pencatatan dan pencantuman berbagai isu sentral
yang sedang berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat dan
berbangsa yang harus segera direspon diproses dan dicantumkan di dalam
agenda kebijakan
- Use and Abuse dari pengalaman berupa kegagalan dan keberhasilan yang
pernah dilakukan oleh pihak lain di dalam menangani permasalahan yang
memiliki kesamaan substansi dengan permasalahan atau isu yang akan
diselesaikan
- Cara Pandang Sistemik bahwa setiap permasalahan kebijakan publik tidak
bisa berdiri sendiri dan memiliki keterkaitan dengan masalahmasalah
lainnya Yang terpenting adalah bagaimana melihat permasalahan secara
objektif dan melihat posisi permasalahan tersebut dalam konteks
permasalahan masyarakat secara keseluruhan
- Psikologi Penentuan Pilihan bahwa keterbatasan pendekatan rasional dan
keterbatasan informasi atas kompleksitas permasalahan yang dihadapi
mengakibatkan ketidak pastian (uncertaint) dalam proses pengambilan
keputusan dengan mempertimbangkan berbagai diagnosa dan prognosa
- Abuiqitas Etika dimana kebijakan publik akan berpengaruh dalam
kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sebagai etika publik
Kebijakan publik tidak boleh mengabaikan etika publik
2 Kebijakan Dasar
Penyusunan kebijakan publik yang akan digunakan untuk pengendalian
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas
45
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru didasarkan kepada hierarki peraturan perundang-undangan yang
ada di Indonesia Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan
Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan
Perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi Kekuatan hukum Peraturan
Perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya Hierarki peraturan
perundang-undangan tersebut adalah
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Undang-UndangPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden - Peraturan Daerah Provinsi dan
- Peraturan Daerah KabupatenKota
Khusus untuk penyusunan kebijakan publik yang akan mengatur pengendalian
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru merujuk kepada ketentuan perundang-undangan nasional konvensi
spesifikasi teknis bandar udara standarisasi nasional dan internasional di
bidang penerbangan ketentuan dan peraturan terkait dan asas serta norma yang
mengikat lainnya Stratifikasi kebijakan-kebijakan tersebut meliputi
a Kebijakan Stratejik
- Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesias Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
46
Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234)
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Provinsi dan
KabupatenKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 8)
b Kebijakan Teknis
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesias Tahun 2009 Nomor 1
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956)
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan
Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001
Tentang
Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomorn128 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 48)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012
Tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar
Udara (Lembaran Negaras Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
71)
47
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T1124-U Tahun 1960
Tanggal 30 November 1960 Tentang Peraturan-peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun
2009
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 Tentang
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation
Safety Regulation Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome)
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang
Tatanan Kebandarudaraan Nasional
c Kebijakan Operasional
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 Tentang
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2005 Tentang
Batas-batas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2008 Tentang
Rencana Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Provinsi Riau
d Peraturan Internasional Konvensi dan Standarisasi
- Internastional Civil Aviation Organization International Standards and
Recommended Practices Annex 14 Volume 1 Fourth Edition
July 2004
- Internastional Civil Aviation Organization Airport Service Manual
Part-6 Control of Obstacle
3 Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Produk Hukum Daerah Peraturan
Daerah (Perda) adalah salah satu dari produk hukum daerah yang bersifat
48
ldquopengaturanrdquo Pembentukan produk hukum daerah adalah serangkaian proses
pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap
perencanaan persiapan perumusan pembahasan pengesahan pengundangan
dan penyebarluasan yang dilakukan berdasarkan Program Legislasi Daerah
C KAJIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
Kebiajakan adalah keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunakan
sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya Dalam kaitannya dengan Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru kebijakan bertujuan untuk mengendalikan
kawasan dalam kondisi existing dan kondisi yang diharapkan di masa datang
Kebijakan Publik yang akan disusun pada dasarnya berisi ketentuan-ketentuan
yang dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku kelompok sasaran (target)
yang bermukim dan beraktifitas di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Kebijakan yang memuat ketentuan-
ketentuan yang berorientasi kepada keamanan dan keselamatan penerbangan
dan memuat hak-hak dan kewajiban masyarakat dan para pemangku
kepentingan dapat dijadikan acuan pegangan pedoman dan petunjuk yang
memiliki kekuatan hukum dan mengandung kepastian hukum
Kebijakan pada hakikatnya bertjuan untuk memperbaiki keadaan sekarang
(existing) menuju keadaan yang diinginkan di masa datang Kondisi sekarang
(existing) mengandung unsur permasalahan yang terdiri dari faktor-faktor
penyebab terjadinya permasalahan (independent variable) dan faktor-faktor
yang merupakan akibat dari permasalahan (dependent variable) yang terdapat
di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru Dengan mengacu kepada Mustpadidjaja (2005) proses
implementasi kebijakan di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru melibatkan unsur sebagai berikut
49
1 Lingkungan Kebijakan (policy environment)
Adalah keadaan atau peristiwa-peristiwa di sekitar Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II yang melatar belakangi dan
menyebabkan timbulnya isu kebijakan (policy issues) Keadaan atau
peristiwa-peristiwa tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para
pelaku kebijakan dan oleh sesuatu kebijakan Sebagaimana telah diuraikan
pada pembahasan terdahulu bahwa sesuai dengan regulasi di bidang
penerbangan dan kebandarudaraan telah ditetapkan batasanbatasan
kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas kawasan kebisingan
yang menyebabkan adanya batas-batas krtinggian bangunan pembatasan
fungsi-fungsi bangunan batas ambang ketinggian serta pengaturan
lainnya baik terhadap bangunan yang sudah ada maupun terhadap rencana
pembangunan di sekitar kawasan dimaksud
Kondisi existing menunjukkan bahwa saat ini terdapat bangunan dan
fasilitas serta aktifitas masyarakat pada kawasan keselamatan operasi
penerbangan dan dalam batas kawasan kebisingan yang diduga dapat
menjadi penghalang (obstacle) operasi penerbangan Di lain pihak
operasional penerbangan dapat menurunkan kualitas lingkungan dan
dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat terutama dampak yang
berkaitan dengan pencemaran lingkungan dan kebisingan akibat suara
mesin pesawat terbang Akibat belum adanya Kebijakan Publik (Peraturan
Daerah) yang secara khusus mengatur dan mengendalikan kawasan
keselamatan operasi penerbangan dan batas kawasan kebisingan maka
dapat diduga sebagai penyebab mengapa munculnya pembangunan rumah
tinggal gedung-gedung bertingkat tinggi menara telekomunikasi dan
infrastruktur lainnya yang diduga pula akan dapat menjadi penghalang
(obstacle) bagi operasi penerbangan
2 Pembuat dan Pelaksana Kebijakan (policy maker and implementer)
Adalah lembaga atau institusi yang mempunyai peranan tertentu dalam
50
proses kebijakan disebabkan adanya kewenangan yang dimiliki dalam
pembuatan kebijakan ataupun dalam tahap lainnya seperti pelaksanaan
pengawasan dan penilaian atas hasil atau kinerja yang dicapai dalam
perkembangan pelaksanaan kebijakan Dalam hal pengaturan dan
pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batasbatas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru merupakan leading sector dari Dinas Perhubungan Provinsi
Riau sebagai representasi dari Pemerintah Provinsi Riau dan PT
Angkasa Pura II sebagai Badan Usaha Bandar Udara
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah maka Kebijakan Publik yang akan mengatur dan mengendalikan
Kawasan Keselamatan Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah berupa
Peraturan Daerah Provinsi atau dengan nama lain Peraturan Daerah
(Perda) yang dibentuk melalui instrumen Program Legislasi Daerah
(Prolegda) Penyusunan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen
dalam penyusunan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah
(Pemerintah Provinsi Riau) dan DPRD (DPRD Provinsi Riau) berdasarkan
atas
- Perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- Rencana Pembangunan Daerah
- Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan
- Aspirasi masyarakat daerah
3 Kebijakan (policy content)
Adalah isi kandungan dari kebijakan itu sendiri berupa rancangan
keputusan atas sejumlah pilihan yang kurang lebih mengandung
unsurunsur
- Latar belakang dan tujuan penyusunan kebijakan
- Sasaran yang akan diwujudkan
51
- Pokok-pokok pikiran ruang lingkup atau objek yang akan diatur
da
- Jangkauan dan arah pengaturan
Setiap unsur dalam konten rancangan kebijakan publik sebagaimana
disebutkan diatas memiliki hubungan dan keterkaitan tujuan antara satu
dengan yang lainnya Sistematika penyusunan rancangan kebijakan publik
(Perda) tentang pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah sebagai berikut
JUDUL
PEMBUKAAN
- Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang maha Esa
- Jabatan Pembentuk Kebijakan (Gubernur)
- Konsiderans
- Dasar Hukum
- Diktum
BATANG TUBUH
- Ketentuan Umum
- Materi Pokok yang Diatur
- Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
- Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
- Ketentuan Penutup
PENUTUP
PENJELASAN (jika diperlukan)
LAMPIRAN (jika diperlukan
Urain lengkap dari konten kebijakan publik tentang pengendalian
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru akan
dibahas pada bahagian berikutnya
4 Kelompok Sasaran Kebijakan (target group)
Adalah orang atau sekelompok orang atau organisasi-organisasi dalam
masyarakat yang berada di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yang perilaku dan atau keadaannya ingin
dipengaruhi oleh Kebijakan Publik (Peraturan Daerah) Tentang
Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan
52
Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru Kelompok sasaran kebijakan menyebar dalam
wilayah kecamatan dan kelurahan di Kota Pekanbaru dan kabupaten
Kampar
D EVALUASI DAN KLARIFIKASI
Kebijakan Publik yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda)
adalah produk hukum daerah yang bersifat ldquopengaturanrdquo Dalam konteks
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan adalah bertujuan
untuk mengatur Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru Pengaturan pada kawasan-kawasan dimaksud akan merubah
keadaan existing menjadi keadaan yang ideal sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih
tinggi atau kedudukannya yang setara Pengaturan dan pengendalian dengan
penerapan sistem baru akan memiliki implikasi terhadap aspek kehidupan
masyarakat dan terhadap aspek beban keuangan negara
Dalam rangka melihat implikasi sebagai dampak dari penerapan sistem baru
maka perlu dilakukan Evaluasi terhadap rancangan Kebijakan Publik dan
melakukan Klarifikasi terhadap Kebijakan Publik sebagai bahagian dari proses
penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan
Peraturan Daerah untuk mengetahui apakah bertentangan dengan kepentingan
umum danatau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Sedangkan
Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah untuk
mengetahui apakah bertentangan dengan kepentingan umum danatau
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
Hasil Evaluasi akan memberikan dua kemungkinan output yaitu
53
- Hasil evaluasi menyatakan bahwa rancangan kebijakan publik yang disusun
sudah sesuai dengan kepentingan umum danatau peraturan yang lebih
tinggi
- Hasil evaluasi menyatakan bahwa rancangan kebijakan publik yang disusun
bertentangan dengan kepentingan umum danatau peraturan yang lebih
tinggi
Hasil Klarifikasi akan memberikan dua kemungkinan output yaitu
- Hasil klarifikasi menyatakan bahwa kebijakan publik yang disusun sudah
sesuai dengan kepentingan umum danatau peraturan yang lebih tinggi
- Hasil klarifikasi menyatakan bahwa kebijakan publik yang disusun
bertentangan dengan kepentingan umum danatau peraturan yang lebih
tinggi
Sebagaimana telah diuraikan pada bahagian terdahulu bahwa kebijakan publik
pada hakikatnya bertjuan untuk memperbaiki keadaan sekarang (existing)
menuju keadaan yang diinginkan di masa datang Kondisi sekarang (existing)
mengandung unsur permasalahan yang terdiri dari faktor-faktor penyebab
terjadinya permasalahan (independent variable) dan faktor-faktor yang
merupakan akibat dari permasalahan (dependent variable) yang terdapat di
sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Berikut
ini diberikan gambaran kondisi-kondisi dimaksud sebagai berikut
1 Kondisi Exisiting
Kondisi existing adalah kondisi di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yang diduga dapat membahayakan
keselamatan dan keamanan operasi penerbangan serta diduga dapat
menyebabkan pencemaran lingkungan hidup dan gangguan kesehatan bagi
masyarakat yang berada disekitar kawasan tersebut
Berdasarkan data dari laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
54
(RKL dan RPL) Periode Semester 1 Januari-Juli 2012 (PT Angkasa Pura
II) dan olahan data menunjukkan keadaan sebagai berikut
- Belum adanya peraturan tentang Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sehingga
banyak terdapat obstacle dan kendala-kendala lain yang berhubungan
dengan keselamatan operasi penerbangan sesuai standar peraturan
keselamatan penerbangan sipil internasional (ICAO) Adanya
gangguan keselamatan operasi penerbangan akibat pesatnya
pertumbuhan kota yang mengarahmendekat ke kawasan Bandar Udara
dan banyak bangunan tumbuh di sekitar lingkungan bandar udara yang
ada di area permukaan horizontal dalam
- Sumber dampak yang ada adalah keberadaan orang main layanglayang
burung dan satwa liar
- Belum ada keluhan masyarakat di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru untuk kebisingan dan kualitas udara akibat
kegiatan operasional bandar udara
- Tingkat kebisingan di kawasan bandar udara masih memenuhi syarat
namun tingkat kebisingan di kawasan perumahan sekitar bandar udara
telah berada di atas ambang batas baku tingkat kebisingan kawasan
permukiman
a Tingkat Pertumbuhan Lalulintas Penerbangan
Berdasarkan data dari laporan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan (RKL dan RPL) Periode Semester 1 Januari-Juli 2012 (PT
Angkasa Pura II) menunjukkan tingkat pertumbuhan jumlah
penumpang pesawat udara di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru adalah sebagai berikut
Tabel 7 Tingkat Pertumbuhan Jumlah Penumpang Pesawat
Tahun Jumlah Penumpang (orang) Tingkat Pertumbuhan ()
Berangkat Datang Berangkat Datang
2007 855139 853107 863 854 2008 912622 900390 937 947 2009 913767 900953 998 999
55
2010 987023 976346 925 922 2012 1168484 1158396 840 843
Berdasarkan data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa tingkat
pertumbuhan penumpang di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru untuk keberangkatan rata-rata adalah 9126 pertahun dan
kedatangan rata-rata adalah 9130 pertahun Pertumbuhan jumlah
penumpang menunjukkan peningkatan dengan trand positif yang cukup
signifikan Peningkatan jumlah penumpang yang cukup tinggi ini akan
berpengaruh terhadap tingkat pergerakan pesawat udara dan
memerlukan penyesuaian terhadap fasilitas-fasilitas bandar udara
seperti penambahan panjang landas pacu
Penambahan panjang dan lebar landas pacu akan menyebabkan
bergesernya titik-titik koordinat geografis batas-batas Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan (BKK) Pergeseran titik-titik koordinat geografis batasbatas
kawasan akan berpengaruh pula terhadap luas kawasan dan batas-batas
ketinggian bangunan dan benda tumbuh untuk setiap kawasan yang ada
dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
b Data Teknis Bandar Udara
Luas lahan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menurut
Master Plan adalah 324252 Ha Tanah yang sudah dukuasai saat ini
seluas 18490 Ha terdiri dari 37128 Ha (bersertifikat) 9736
(verklarring) dan 50412 Ha (dibebaskan) Dengan demikian masih ada
tanah seluas 139352 Ha yang belum dibebaskan Fasilitas pokok
Bandar Udara adalah fasilitas yang berkaitan dengan operasi
penerbangan antara lain
1 Fasilitas Keselematan dan Keamanan antara lain
- pertolongan kecelakaan penerbangan ndash pemadam kebakaran
(PKP-PK)
- salvage
- alat bantu pendaratan visual (Airfield Lighting System)
56
- catu daya kelistrikan dan - pagar
2 Fasilitas sisi udara (airside facility) antara lain
- landas pacu (runway)
- runway strip
- runway end safety area (RESA)
- stopway
- clearway
- landas hubung (taxiway)
- landas parkir (apron)
- marka dan rambu dan
- taman meteo (fasilitas dan peralatan pengamatan cuaca)
3 Fasilitas sisi darat (Landside Facility) antara lain
- bangunan terminal penumpang
- bangunan terminal kargo
- menara pengatur lalu lintas penerbangan (control tower)
- bangunan operasional penerbanganmiddot - jalan masuk (access
road)
- parkir kendaraan bermotor
- depo pengisian bahan bakar pesawat udara
- bangunan parkir
- bangunan administrasiperkantoran
- marka dan rambu
- fasilitas pengolahan limbah
4 Fasilitas Navigasi Penerbangan
5 Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual
6 Fasilitas Komunikasi Penerbangan
Data teknis landas pacu (runway) existing
- Panjang 2240 meter
- Lebar 45 meter
- Luas 100800 square meter
- Elevasi + 19875 meter (MSL)
- Koordinat 8ފމ
57
ފމ7
- Arah Konfigurasi RW 18 dan RW 36
- Konstruksi Perkerasan Flexible Pavement
- Daya Dukung PCN 62 FBWT
- Pesawat Terbesar Boeing 737-900
c Batas Ketinggian Pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan (existing) seperti diuraikan pada
bagian A2 dan A3 di atas
2 Kondisi yang Diharapkan
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah bandar udara
internasional-regional yang dipersiapkan untuk embarkasi haji Oleh
karenanya dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian fisik dan spesifikasi teknis
agar bisa menampung jenis pesawat yang lebih besar Panjang landas pacu
(runway) diproyeksikan dari panjang existing 2240 meter menjadi 2600
meter Dan pada pengembangan selanjutnya panjang landasan pacu akan
diperpanjang menjadi 3000 meter
Perubahan panjang landas pacu akan merubah batas-batas ketinggian pada
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Disamping itu
pesawatpesawat berkapasitas besar akan mengeluarkan suara dengan
tingkat kebisingan yang lebih tinggi Hal ini akan berdampak langsung
terhadap keamanan dan ketentraman masyarakat yang bermukim dan
beraktifitas di sekitar bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Berkenaan dengan peningkatan dan pengembangan Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru diperlukan penertiban dan pengendalian
terhadap bangunan-bangunan dan benda tumbuh yang ada pada Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(existing) serta pembatasan terhadap rencana pembangunan permukiman
dan pembangunan infrastruktur lainnya agar sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan kebandarudaraan dan operasi
penerbangan nasional dan internasional
58
Kondisi ideal yang diharapkan adalah bahwa semua pihak dapat menjamin
terkendalinya Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru dengan ketentuan sebagai berikut
Tabel 8 Lingkungan Kebijakan
Lingkungan Kebijakan Kebijakan Dasar Pengaturan
Mendirikan mengubah atau meles-
tarikan bangunan menanam dan
memelihara benda tumbuh dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan lahan
seperti mendirikan mengubah atau
melestarikan bangunan menanam
dan memelihara benda tumbuh di
dalam Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan harus
mengacu dan memenuhi batas-batas
ketinggian yang telah ditetapkan
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
Mendirikan mengubah atau meles- tarikan bangunan menanam dan
memelihara benda tumbuh dalam Kawasan Kebisingan
Setiap aktifitas penggunaan lahan
seperti mendirikan mengubah atau
melestarikan bangunan menanam
dan memelihara benda tumbuh di
dalam kawasan kebisingan harus
mengacu dan memenuhi batas nilai
tingkat kebisingan
Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
Mendirikan bangunan baru di dalam
Kawasan Pendekatan (ancangan)
Pendaratan dan Lepas Landas
Khusus untuk mendirikan bangunan
baru di dalam Kawasan Pendekatan
(ancangan) Pendaratan dan Lepas
Landas harus memenuhi batas
ketinggian dengan tidak melebihi
kemiringan 16 arah ke atas dan
ke luar dimulai dari ujung
Permukaan Utama pada ketinggian
masing-masing ambang landas pacu
18 dan landas pacu 36 Existing dan
Pengembangan
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
Kawasan Kemungkinan Bahaya
Kecelakaan sampai jarak mendatar
1100 meter dari ujung-ujung Permukaan Utama
Pada Kawasan Kemungkinan
Bahaya Kecelakaan sampai jarak
mendatar 1100 meter dari
ujungujung Permukaan Utama
hanya digunakan untuk bangunan
yang diperuntukkan bagi
keselamatan operasi penerbangan
dan benda tumbuh yang tidak
membahayakan keselamatan
operasi penerbangan Batas
ketinggian bangunan dan benda
tumbuh yang tidak membahayakan
tersebut harus mengacu dan sesuai
dengan batas-batas ketinggian
kawasan sebagaimana telah diatur
dalam ketentuan perundang-
undangan yang berkaitan dengan
kebandarudaraan dan operasi
penerbangan
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
59
Penggunaan tanah perairan dan
udara pada setiap kawasan
keselamatan operasi penerbangan
Aktifitas penggunaan tanah
perairan dan udara pada setiap
kawasan keselamatan operasi
penerbangan tidak boleh
menimbulkan gangguan terhadap
isyarat-isyarat navigasi
penerbangan atau komunuikasi
radio antar Bandar Udara dan
pesawat udara
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
Penggunaan tanah perairan dan
udara pada setiap kawasan
keselamatan operasi penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan tanah
perairan dan udara pada setiap
kawasan keselamatan operasi
penerbangan tidak boleh
menyulitkan penerbang
membedakan lampulampu rambu
udara dengan lampulampu lain
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
Penggunaan tanah perairan dan
udara pada setiap kawasan
keselamatan operasi penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan tanah
perairan dan udara pada setiap
kawasan keselamatan operasi
penerbangan tidak boleh
menyebabkan kesilauan pada mata
penerbang yang mempergunakan
Bandar Udara dan tidak
melemahkan jarak pandang sekitar
bandar udara
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
Penggunaan tanah perairan dan
udara pada setiap kawasan
keselamatan operasi penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan tanah
perairan dan udara pada setiap
kawasan keselamatan operasi
penerbangan tidak boleh
menyebabkan timbulnya bahaya
burung atau dengan cara lain dapat
membahayakan atau mengganggu
pendaratan lepas landas atau
gerakan pesawat udara yang
bermaksud mempergunakan Bandar
Udara
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
Bangunan-bangunan yang sudah
ada baik yang didirikan oleh manusia atau ada secara alami
seperti gedung-gedung menara cerobong asap gundukan tanah
jaringan transmisi bukit atau gunung yang sekarang menjadi
penghalang (obstacle)
Untuk bangunan-bangunan yang
sudah ada baik bangunan berupa
benda bergerak yang sifatnya
sementara atau benda-benda
bersifat tetap baik yang didirikan
oleh manusia atau ada secara alami
seperti gedung-gedung menara
cerobong asap gundukan tanah
jaringan transmisi bukit atau
gunung yang sekarang menjadi
penghalang (obstacle) masih dapat
diperkenankan sejauh segala
prosedur keselamatan operasi
penerbangan dapat terpenuhi
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
60
Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada pada Kawasan Kebisingan Tingkat 1
Bangunan sekolah dan rumah sakit
yang sudah ada pada Kawasan
Kebisingan Tingkat 1 harus
dilengkapi dengan pemasangan
insulasi suara sesuai dengan
prosedur yang standar sehingga
tingkat bising yang terjadi di dalam
bangunan sesuai batas-batas
kebisingan yang diizinkan serta
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
Bangunan sekolah rumah sakit dan
rumah tinggal yang sudah ada pada Kawasan Kebisingan Tingkat 2
Bangunan sekolah rumah sakit dan
rumah tinggal yang sudah ada pada
Kawasan Kebisingan Tingkat 2
harus dilengkapi dengan
pemasangan insulasi suara sesuai
dengan prosedur yang standar
sehingga tingkat bising yang terjadi
di dalam bangunan sesuai dengan
batasbatas kebisingan yang
diizinkan serta sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku
Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 3
Tanah dan ruang udara pada
Kawasan Kebisingan Tingkat 3
dapat pula dimanfaatkan sebagai
jalur hijau atau sarana pengendali-
Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
an lingkungan dan pertanian yang
tidak mengundang burung
Bangunan atau suatu benda yang
ada secara alami yang berada di
Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangasn dan ketinggiannya
masih dalam batas ketinggian yang
diperkenankan akan tetapi diduga
dapat membahayakan keselamatan
operasi penerbangan
Bangunan atau suatu benda yang
ada secara alami yang berada di
Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangasn dan ketinggiannya
masih dalam batas ketinggian yang
diperkenankan akan tetapi diduga
dapat membahayakan keselamatan
operasi penerbangan harus diberi
tanda danatau dipasang lampu
dengan spesifikasi yang diatur oleh
ketentuan dari Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara Pemasangan
tanda danatau lampu termasuk
pengoperasian dan
pemeliharaannya dilaksanakan oleh
dan atas baiaya pemilik atau yang
menguasainya
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
61
BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT
Bandar Udara digolongkan kepada bangunan dengan fungsi khusus yang dalam
pembangunan dan penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat
sekitarnya dan mempunyai risiko bahaya tinggi seperti getaran serta suara yang
timbul sebagai dampak dari pengoperasian pesawat udara Berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan kebandarudaraan penerbangan dan
keselamatan penerbangan sipil ada dua kawasan di sekitar Bandar Udara yang
diatur secara khusus guna menjamin keamanan dan keselamatan operasi
penerbangan serta menjamin keamanan dan kenyaman masyarakat yang bermukim
dan beraktifitasa di sekitarnya Kedua kawasan dimaksud adalah Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar Bandar Udara
Peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan (KKOP) adalah tanah danatau perairan dan ruang udara di sekitar
bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka
menjamin keselamatan penerbangan KKOP mencakup wilayah yang sangat luas
dimana pada wilayah dimaksud tidak diizinkan adanya bangunan atau benda
tumbuh baik yang tetap (fixed) maupun dapat berpindah (mobile) yang lebih tinggi
dari persyaratan batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan kode referensi
landas pacu (Aerodrome Reference Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway
Classification) dari suatu bandar udara
Peraturan perundang-undangan menyatakan pula bahwa Kawasan Kebisingan di
sekitar Bandar Udara adalah kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara yang
terpengaruh oleh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat menggangu
lingkungan Kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara diukur dengan peralatan
ukur dan metodologi yang ditetapkan oleh standar nasional serta ditentukan dengan
bertitik tolak pada Rencana Induk Bandar Udara dan Rencana Pengembangan
Bandar Udara prakiraan jenis pesawat udara prekwensi dan periode waktu operasi
62
Agar kedua kawasan tersebut dapat diatur dan dikendalikan sebagaimana mestinya
maka diperlukan suatu kebijakan publik yang memiliki hukum dasar yang
terintegrasi dalam sistem hukum nasional Hukum dasar adalah norma dasar bagi
pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi
pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UndangUndang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sementara sistem hukum nasional adalah
suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya serta
saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan
mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa bernegara dan
bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma
hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga
negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam
Peraturan Perundang-undangan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan
terdiri atas
a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c Undang-UndangPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
d Peraturan Pemerintah
e Peraturan Presiden
f Peraturan Daerah Provinsi dan
g Peraturan Daerah KabupatenKota
Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai pula dengan hierarkinya
dalam peraturan perundang-undangan Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis
Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan
Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi
A Dasar Hukum
63
Pengaturan dan pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar bandar udara dapat dilakukan dengan
salah satu jenis dan hierarki dalam sistem hukum nasional dalam hal ini adalah
dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Karena Peraturan Daerah Provinsi
sendiri adalah produk hukum daerah yang bersifat pengaturan yang harus tetap
berada dalam kesatuan sistem hukum nasional Dasar hukum dalam penyusunan
rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengaturan dan pengendalian
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di sekitar bandar udara adalah
- Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesias Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesias Tahun 1981 Nomor 76
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesias Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4956)
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
64
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22)
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan
Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomorn128 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintahan Provinsi dan KabupatenKota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 21)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang
Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang
Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran
Negaras Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T1124-U Tahun 1960 Tanggal 30
65
November 1960 Tentang Peraturan-peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
(CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2009
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 Tentang
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety
Regulation Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome)
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang Tatanan
Kebandarudaraan Nasional
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 Tentang
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2005 Tentang
Batasbatas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II
Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2008 Tentang Rencana
Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Provinsi Riau
- Internastional Civil Aviation Organization International Standards and
Recommended Practices Annex 14 Volume 1 Fourth Edition July 2004
- Internastional Civil Aviation Organization Airport Service Manual Part-6
Control of Obstacle
B Pengkajian dan Penyelarasan
Pengkajian dan Penyelarasan adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi
yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertical atau
horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan
Substansi dan materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) adalah
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
a Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
- Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa Penerbangan adalah satu kesatuan
sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara pesawat udara bandar
66
udara angkutan udara navigasi penerbangan keselamatan dan keamanan
lingkungan hidup serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya
- Pasal 1 Ayat 31 menyatakan bahwa Kebandarudaraan adalah segala
sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan
lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan keamanan kelancaran
dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara penumpang kargo danatau
pos tempat perpindahan intra danatau antarmoda serta meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah
- Pasal 1 Ayat 32 menyatakan bahwa Tatanan Kebandarudaraan Nasional
adalah sistem kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkan
perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang pertumbuhan
ekonomi keunggulan komparatif wilayah kondisi alam dan geografi
keterpaduan intra dan antarmoda transportasi kelestarian lingkungan
keselamatan dan keamanan penerbangan serta keterpaduan dengan sektor
pembangunan lainnya
- Pasal 1 Ayat 33 menyatakan bahwa Bandar Udara adalah kawasan di
daratan danatau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan
sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas naik turun
penumpang bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan
antarmoda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan
keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang
lainnya
- Pasal 1 Ayat 48 menyatakan bahwa Keselamatan Penerbangan adalah
suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan
wilayah udara pesawat udara bandar udara angkutan udara navigasi
penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya
- Pasal 1 Ayat 49 menyatakan bahwa Keamanan Penerbangan adalah suatu
keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari
tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya
manusia fasilitas dan prosedur
- Pasal 10 Ayat (1) menyatakan bahwa Penerbangan dikuasai oleh negara
dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah
67
- Pasal 10 Ayat (2) menyatakan bahwa Pembinaan Penerbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pengaturan
pengendalian dan pengawasan
- Pasal 10 Ayat (8) Menyatakan bahwa Pemerintah daerah melakukan
pembinaan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai
dengan kewenangannya
b Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Pasal 5 Ayat (3) menyatakan bahwa (3) Penataan ruang berdasarkan
wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional
penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruang wilayah
kabupatenkota
- Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa Negara menyelenggarakan penataan
ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
- Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) negara memberikan kewenangan
penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah
daerah
- Pasal 7 Ayat (3) menyatakan bahwa Penyelenggaraan penataan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati
hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
- Pasal 14 Ayat (1) menyatakan bahwa Perencanaan tata ruang dilakukan
untuk menghasilkan
a rencana umum tata ruang dan
b rencana rinci tata ruang
- Pasal 14 Ayat (3) menyatakan bahwa Rencana rinci tata ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas
a rencana tata ruang pulaukepulauan dan rencana tata ruang kawasan
strategis nasional
b rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan
c rencana detail tata ruang kabupatenkota dan rencana tata ruang kawasan
strategis kabupatenkota
68
- Pasal 14 Ayat (6) menyatakan bahwa Rencana detail tata ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dijadikan dasar bagi
penyusunan peraturan zonasi
- Pasal 33 Ayat (3) menyatakan bahwa Penatagunaan tanah pada ruang yang
direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan
umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah
daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas
tanah
- Pasal 35 menyatakan bahwa Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan
melalui penetapan peraturan zonasi perizinan pemberian insentif dan
disinsentif serta pengenaan sanksi
- Pasal 37 Ayat (4) menyatakan bahwa Izin pemanfaatan ruang yang
diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai
dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
- Pasal 37 Ayat (6) menyatakan bahwa Izin pemanfaatan ruang yang tidak
sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat
dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan
ganti kerugian yang layak
- Pasal 37 Ayat (7) menyatakan bahwa Setiap pejabat pemerintah yang
berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
- Pasal 39 menyatakan bahwa Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan
peraturan zonasi
- Pasal 61 menyatakan bahwa Dalam pemanfaatan ruang setiap orang
wajib
a menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan
b memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari
pejabat yang berwenang
c mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin
pemanfaatan ruang dan
69
d memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum
- Pasal 71 menyatakan bahwa Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan
yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp50000000000 (lima ratus juta rupiah)
- Pasal 72 menyatakan bahwa Setiap orang yang tidak memberikan akses
terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan
sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling
banyak Rp10000000000 (seratus juta rupiah)
c Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman
- Pasal 14 menyatakan bahwa Pemerintah provinsi dalam melaksanakan
pembinaan mempunyai tugas
a merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada tingkat
provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan
berpedoman pada kebijakan nasional
- Pasal 139 menyatakan bahwa Setiap orang dilarang membangun
perumahan danatau permukiman di luar kawasan yang khusus
diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman
- Pasal 140 menyatakan bahwa Setiap orang dilarang membangun
perumahan danatau permukiman di tempat yang berpotensi dapat
menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang
- Pasal 141 menyatakan bahwa Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin
pembangunan rumah perumahan danatau permukiman yang tidak sesuai
dengan fungsi dan pemanfaatan ruang
- Pasal 157 menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja
membangun perumahan danatau permukiman di tempat yang berpotensi
dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 140 dipidana dengan pidana kurungan paling lama
70
1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp5000000000 (lima puluh juta
rupiah)
- Pasal 158 menyatakan bahwa Setiap pejabat yang dengan sengaja
mengeluarkan izin pembangunan rumah perumahan danatau permukiman
yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 141 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun atau denda paling banyak Rp500000000000 (lima miliar
rupiah)
d Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah danatau Pemerintah
Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum
- Pasal 5 menyatakan bahwa Pihak yang Berhak wajib melepaskan
tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- Pasal 6 menyatakan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
diselenggarakan oleh Pemerintah
- Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum diselenggarakan sesuai dengan a Rencana Tata Ruang Wilayah
b Rencana Pembangunan NasionalDaerah
c Rencana Strategis dan
d Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah
- Pasal 10 menyatakan bahwa Tanah untuk Kepentingan Umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk
pembangunan (d) pelabuhan bandar udara dan terminal
e Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah
peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum
dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang
71
berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-
undangan
- Pasal 1 Ayat 7 menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah
Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur
- Pasal 14 menyetakan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan
Peraturan Daerah KabupatenKota berisi materi muatan dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung
kondisi khusus daerah danatau penjabaran lebih lanjut Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi
- Pasal 15 Ayat (1) menyatakan bahwa Materi muatan mengenai ketentuan
pidana hanya dapat dimuat dalam
a Undang-Undang
b Peraturan Daerah Provinsi atau
c Peraturan Daerah KabupatenKota
- Pasal 15 Ayat (2) menyatakan bahwa Ketentuan pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak
Rp5000000000 (lima puluh juta rupiah)
- Pasal 15 Ayat (3) menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi dan
Peraturan Daerah KabupatenKota dapat memuat ancaman pidana
kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya
Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di atas
terdapat kesesuaian maksud dan tujuan antara penerbangan sebagai kepentingan
nasional dan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta
perumahan dan kawasan permukiman Dalam konsiderans undang-undang tersebut
masing-masing menyatakan bahwa
a bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri
nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas
hak-hak dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang
72
b bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewujudkan
Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem
transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi pengembangan
wilayah mempererat hubungan antarbangsa dan memperkukuh kedaulatan
negara
c bahwa penerbangan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang
mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat menggunakan
teknologi tinggi padat modal manajemen yang andal serta memerlukan
jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal perlu dikembangkan potensi
dan peranannya yang efektif dan efisien serta membantu terciptanya pola
distribusi nasional yang mantap dan dinamis
d bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 pemerintah perlu melaksanakan pembangunan
e bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan
umum diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan
mengedepankan prinsip kemanusiaan demokratis dan adil
f bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan
kebutuhan dasar manusia dan yang mempunyai peran yang sangat strategis
dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya
membangun manusia Indonesia seutuhnya berjati diri mandiri dan produktif
g bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat
mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di
dalam perumahan yang sehat aman harmonis dan
berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia
h bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara hukum negara
berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan
secara terencana terpadu dan berkelanjutan dalam system hukum nasional
yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
73
i bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan
perundangundangan yang baik perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan
peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode
yang pasti baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang
membentuk peraturan perundang-undangan
Pada hierarki peraturan perundang-undangan di bawahnya dapat pula ditemukan
ketentuan-ketentuan
a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang
Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
- Pasal 2 menyatakan bahwa Masyarakat berperan dalam perencanaan tata
ruang pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai
dengan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan
perundangundangan
- Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah danatau pemerintah
daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan
masyarakat
- Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan
ruang yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang danatau yang
kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang
b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang
Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara
- Semua ketentuan dalam pasal-pasal berikut adalah merupakan perintah dari
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
- Pasal 8 Ayat (1) menyatakan bahwa Bandar Udara sebagai bangunan
gedung dengan fungsi khusus pembangunannya wajib memperhatikan
ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan mutu pelayanan jasa
Kebandarudaraan kelestarian lingkungan serta keterpaduan intermoda dan
multimoda
74
- Pasal 8 Ayat (2) menyatakan bahwa Fungsi khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan fungsi bangunan yang dalam pembangunan dan
penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat sekitarnya dan
mempunyai risiko bahaya tinggi
- Pasal 11 Ayat (1) menyatakan bahwa Izin mendirikan bangunan Bandar
Udara diberikan oleh Menteri sesuai dengan pedoman teknis bangunan
gedung yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi bangunan gedung
dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah
- Pasal 11 Ayat (2) menyatakan bahwa Koordinasi dengan Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pertimbangan
teknis dari Pemerintah Daerah terkait dengan kesesuaian rencana
pembangunan dan pengembangan Bandar Udara dengan rencana tata ruang
wilayah Provinsi dan KabupatenKota
- Pasal 25 Ayat (1) menyatakan bahwa Pengembangan Bandar Udara
dilaksanakan sesuai dengan rencana induk Bandar Udara yang telah
ditetapkan dalam penetapan lokasi Bandar Udara
- Pasal 25 Ayat (2) menyatakan bahwa Pengembangan Bandar Udara di luar
rencana induk Bandar Udara (termasuk perubahan fasilitas sisi udara atau
terminal baik perubahan besar maupun fungsinya) yang telah ditetapkan
dapat dilakukan dalam hal
a terdapat perubahan lingkungan strategis
b peningkatan permintaan kebutuhan angkutan udara dan
c peningkatan kapasitas untuk pelayanan
- Pasal 31 menyatakan bahwa Badan Usaha Bandar Udara atau Unit
Penyelenggara Bandar Udara wajib menjaga ambang batas kebisingan dan
pencemaran lingkungan di Bandar Udara dan sekitarnya sesuai dengan
ambang batas dan baku mutu yang ditetapkan Pemerintah
- Pasal 32 Ayat (1) menyatakan bahwa Ambang batas kebisingan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan dalam tingkat kebisingan
di Bandar Udara dan sekitarnya
- Pasal 32 Ayat (2) menyatakan bahwa Tingkat kebisingan di Bandar Udara
dan sekitarnya ditentukan dengan indeks kebisingan WECPNL atau nilai
75
ekuivalen tingkat kebisingan di suatu area yang dapat diterima terus
menerus selama suatu rentang waktu dengan pembobotan tertentu
- Pasal 37 menyatakan bahwa Kawasan kebisingan di Bandar Udara dan
sekitarnya sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam menetapkan
perencanaan pembangunan penetapan dan penataan penggunaan tanah di
sekitar Bandar Udara
- Pasal 43 menyatakan bahwa Untuk menjaga ambang batas kebisingan dan
pencemaran lingkungan Badan Usaha Bandar Udara atau Unit
Penyelenggara Bandar Udara wajib melaksanakan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan
c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang Tatanan
Kebandarudaraan Nasional
- Pasal 17 Ayat (1) menyatakan bahwa Kebutuhan fasilitas bandar udara
merupakan hasil perhitungan dan kajian kebutuhan fasilitas pokok dan
penunjang bandar udara berdasarkan prakiraan permintaan kebutuhan
pelayanan penumpang dan kargo
- Pasal 17 Ayat (2) menyatakan bahwa fasilitas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
1 Fasilitas Keselematan dan Keamanan antara lain
- pertolongan kecelakaan penerbangan ndash pemadam kebakaran
(PKPPK)
- salvage
- alat bantu pendaratan visual (Airfield Lighting System)
- catu daya kelistrikan dan - pagar
3 Fasilitas sisi udara (airside facility) antara lain
- landas pacu (runway)
- runway strip
- runway end safety area (RESA)
- stopway
- clearway
- landas hubung (taxiway)
- landas parkir (apron)
76
- marka dan rambu dan
- taman meteo (fasilitas dan peralatan pengamatan cuaca)
4 Fasilitas sisi darat (Landside Facility) antara lain
- bangunan terminal penumpang
- bangunan terminal kargo
- menara pengatur lalu lintas penerbangan (control tower)
- bangunan operasional penerbanganmiddot - jalan masuk (access
road)
- parkir kendaraan bermotor
- depo pengisian bahan bakar pesawat udara
- bangunan parkir
- bangunan administrasiperkantoran
- marka dan rambu
- fasilitas pengolahan limbah
5 Fasilitas Navigasi Penerbangan
6 Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual
7 Fasilitas Komunikasi Penerbangan
- Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa Batas daerah lingkungan kerja
daerah lingkungan kepentingan kawasan keselamatan operasi penerbang
an dan batas kawasan kebisingan ditetapkan dengan koordinat geografis
- Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa Batas daerah Iingkungan kerja
daerah Iingkungan kepentingan kawasan keselamatan
operasi penerbangan dan batas kawasan kebisingan dilengkapi
dengan Koordinat Bandar Udara ( Aerodrome Coordinate System ACS) -
Pasal 28 menyatakan bahwa Setiap orang dilarang
a berada di daerah tertentu di bandar udara
b membuat halangan (obstacle) danatau
c melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan
yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan
- Pasal 28 Ayat (2) menyatakan bahwa Pengecualian terhadap kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh ijin dari otoritas
bandar udara
77
- Pasal 28 Ayat (3) menyatakan bahwa Berada di daerah tertentu di bandar
udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut a merupakan daerah
terbatas untuk umum di bandar udara daerah pergerakan pesawat atau
daerah yang karena kepentingan operasional bandar udara tidak
dipergunakan untuk umum
- Pasal 28 Ayat (4) menyatakan bahwa Membuat halangan (obstacle)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut b merupakan bangunan atau
tanaman yang bersifat sementara maupun tetap yang didirikan dipasang
atau ditanam oleh orang antara lain seperti gedung-gedung menara
cerobong asap gundukan tanah jaringan transmisi pohoh tinggi
- Pasal 28 Ayat (5) menyatakan bahwa Melakukan kegiatan lain di kawasan
keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan
dan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
seperti kegiatan bermain layang-layang bermain balon udara
menggembala ternak menggunakan frekuensi radio yang mengganggu
komunikasi penerbangan melintasi landasan dan kegiatan lain yang
menimbulkan asap
- Pasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwa Untuk menjamin keselamatan dan
keamanan penerbangan serta pengembangan bandar udara pemerintah
daerah wajib mengendalikan daerah Iingkungan kepentingan bandar udara
dengan membuat peraturan daerah
- Pasal 29 Ayat (2) menyatakan bahwa Peraturan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengatur rencana tata ruang kawasan dengan
mengacu pada rencana induk bandar udara yang memuat kawasan
keselamatan operasi penerbangan batas-batas kawasan kebisingan daerah
Iingkungan Kerja daerah Iingkungan kepentingan
Pengkajian dan penyelarasan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada
memberi indikasi bahwa ada perintah dari peraturan perundang-undangan yang
berada pada hierarki yang lebih tinggi untuk menjamin pencapaian tujuan nasional
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan
nasional diperlukan sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan
ekonomi pengembangan wilayah mempererat hubungan antarbangsa dan
78
memperkukuh kedaulatan negara Pengkajian dan penyelarasan ini pada akhirnya
diperkuat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang
Tatanan Kebandarudaraan Nasional Pasal 29 Ayat (1) yang menyatakan bahwa
untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan
bandar udara pemerintah daerah wajib mengendalikan daerah Iingkungan
kepentingan bandar udara dengan membuat peraturan daerah
79
BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS SOSIOLOGIS DAN YURIDIS
Kota Pekanbaru termasuk salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi yang
cukup tinggi (750 triwulan II 2012 BPS Riau) Pertumbuhan ekonomi dengan
trend positif ini memicu peningkatan kebutuhan dan permintaan terhadap jasa
transportasi termasuk transportasi udara Pengembangan Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru mutlak harus dilakukan terutama untuk mengantisipasi
perkembangan teknologi kedirgantaraan serta untuk memenuhi lonjakan kebutuhan
dan permintaan jasa angkutan udara dari dan ke Pekanbaru Disamping itu Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah merupakan bandar udara
International-Regional yang diproyeksikan menjadi salah satu embarkasi haji di
Indonesia Untuk meningkatkan kualitas pelayanan bandar udara termasuk jaminan
terhadap keselamatan dan keamanan operasi penerbangan serta untuk menjaga
lingkungan hidup di sekitar bandar udara maka diperlukan perangkat hukum
daerah yang akan mengatur pengendalian kawasan-kawasan tertentu di sekitar
bandar udara Pengaturan kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kawasan
kebisingan di bandar udara harus memiliki landasan filosofis sosiologis dan yuridis
agar tujuan arahan jangkauan dan materi muatan pengaturan dapat memenuhi
unsur rasa keadilan bagi masyarakat tidak bertentangan dengan kepentingan
masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang
lebih tinggi
A LANDASAN FILOSOFIS
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri
nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas
hak-hak dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dalam upaya
mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk mewujudkan Wawasan
Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem
transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi pengembangan
80
wilayah mempererat hubungan antarbangsa dan memperkukuh kedaulatan
negara
Penerbangan adalah merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang
mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat menggunakan
teknologi tinggi padat modal manajemen yang andal serta memerlukan
jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal Potensi dan peranan
penerbangan perlu dikembangkan secara efektif dan efisien untuk membantu
terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis Disamping itu
perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut
penyelenggaraan penerbangan yang sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi peran serta swasta dan persaingan usaha
perlindungan konsumen ketentuan internasional yang disesuaikan dengan
kepentingan nasional akuntabilitas penyelenggaraan negara dan otonomi
daerah
Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan
wilayah udara pesawat udara Bandar Udara angkutan udara navigasi
penerbangan keselamatan dan keamanan lingkungan hidup serta fasilitas
penunjang dan fasilitas umum lainnya Salah satu prasarana penerbangan
adalah Bandar Udara yaitu kawasan di daratan danatau perairan dengan batas-
batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan
lepas landas naik turun penumpang bongkar muat barang dan tempat
perpindahan intra dan antarmoda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas
penunjang lainnya Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan
terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara
pesawat udara bandar udara angkutan udara navigasi penerbangan serta
fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya Sedangkan Keamanan
Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada
penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan
sumber daya manusia fasilitas dan prosedur
81
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru berdekatan dengan
permukiman dan tempat aktifitas masyarakat Padahal bandar udara adalah
bangunan gedung dengan fungsi khusus yang dalam pembangunan dan
penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat sekitarnya dan
mempunyai risiko tinggi Bahaya dan risiko tinggi adalah dampak dari
pengoperasian pesawat udara yang menimbulkan pencemaran getaran mesin
dan suara bising Untuk kepentingan operasional Bandar Udara memiliki
kawasan-kawasan tertentu yang terdiri dari daerah lingkungan kerja daerah
lingkungan kepentingan kawasan keselamatan operasi penerbangan dan
batas-batas kawasan kebisingan Kawasan-kawasan tersebut merupakan
kawasan yang sangat berkaitan dengan keselamatan dan keamanan
penerbangan sehingga perlu dikendalikan Agar proses pengendalian kawasan-
kawasan tersebut dapat melindungi kepentingan masyarakat dan dapat
menjamin keselamatan dan keamanan operasi penerbangan maka perlu disusun
dalam suatu peraturan perundang-undangan
Melindungi kepentingan masyarakat di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru adalah bahagian dari melindungi segenap bangsa
Indonesia sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menjaga keselamatan dan
keamanan penerbangan merupakan bahagian dari komitmen Pemerintah
Indonesia dalam memberikan jaminan keselamatan dan keamanan
penerbangan nasaional dan internasional Hal-hal itu pula yang menjadi
landasan filosofis bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di bandar Udara Sultan Syuarif Kasim II Pekanbaru
B LANDASAN SOSIOLOGIS
Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru pada dasarnya adalah upaya Pemerintah Daerah Provinsi Riau
bersama-sama dengan masyarakat untuk melindungi kepentingan masyarakat
itu sendiri yang bermukim dan beraktifitas di sekitar kawasan-kawasan yang
82
termasuk ke dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan Salah satu ciri
masyarakat perkotaan adalah memiliki aktifitas yang padat serta memiliki
mobilitas yang tinggi Masyarakat perkotaan cenderung memilih permukiman
yang berdekatan dengan tempat pekerjaan atau permukiman yang memiliki
akses langsung ke tempat beraktifitas Kawasan di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru merupakan salah satu kawasan yang banyak dipilih
sebagai tempat bermukim bagi masyarakat kota Pekanbaru Hal ini
menyebabkan semakin lama permukiman penduduk semakin dekat ke kawasan
Bandar Udara
Kultur dan budaya masyarakat yang merasa bangga tinggal di sekitar wilayah
dan kawasan-kawasan khusus seperti pusat perbelanjaan kantor-kantor
pemerintah terminal bus dan bandar udara menjadi kendala tersendiri dalam
penataan wilayah perkotaan Tinggal berdekatan dengan kawasan-kawasan
khusus bagi sebahagian masyarakat seolah menjadi cara menaikkan status
sosial meningkat harga jual tanah dan bangunan Tidak jarang kita jumpai
dalam suatu iklan pemasaran hotel atau pemasaran kawasan hunian yang
menyebutkan bahwa lokasinya hanya beberapa menit dari bandar udara
Maksud dari iklan tersebut adalah untuk menarik customer yang memiliki
mobilitas tinggi Padahal semakin dekat dengan bandar udara sesungguhnya
semakin dekat pula dengan bahaya karena kawasan-kawasan di sekitar
bandara telah ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasi penerbangan
(KKOP) dan kawasan kebisingan (BKK)
Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keamanan keselamatan
kenyamanan kebersihan dan kesehatan lingkungan serta menjaga kualitas
lingkungan hidup sesungguhnya adalah menjadi tanggung jawab pemerintah
daerah bersama-sama dengan masyarakat Masyarakat berhak untuk hidup
dalam lingkungan yang layak agar mendapat kesejahteraan hidup lahir dan
batin Pemerintah adalah abdi masyarakat yang berkewajiban untuk
memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Di satu sisi masyarakat
adalah customer (pelanggan) bagi pemerintah Salah satu prinsip yang harus
dianut dalam hubungan pemerintah dan masyarakat adalah kepuasan
83
pelanggan (customer satisfaction) Masyarakat yang merasa puas dengan
layanan pemerintah akan sangat mudah untuk diajak dalam menyelesaikan
persoalan-persoalan yang ada Sebaliknya masyarakat yang tidak puas dengan
pelayanan pemerintah maka cenderung menunjukkan sikap pembangkangan
kepada setiap kebijakan pemerintah
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara adalah kawasan yang
dapat memberi efek fisikologis kepada masyarakat yang bermukim dan
beraktifitas di sekitarnya Hal ini disebabkan oleh karena adanya rasa takut
akan bahaya kecelakaan gangguan kebisingan dan pencemaran lingkungan
hidup akibat pengoperasian bandar udara dan pergerakan pesawat udara
Berdasarkan survey yang dilakukan terhadap 150 rumah tangga (KK) yang
berada pada kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas
kawasan kebisingan diperoleh informasi antara lain a) Status kepemilikan
273 responden tinggal di rumah milik sendiri dan 673 menyewa b) 585
pemilik rumah memiliki IMB c) Jenis hunian 54 merupakan rumah tinggal
36 adalah ruko d) Alasan memilih tinggal di KKOPBKK 73 warisan
keluarga 3367 dekat ke tempat pekerjaan 173 tidak punya tempat
tinggal lain e) Tingkat kenyamanan hunian dan lingkungan 267 sangat
nyaman 3867 nyaman 2133 kurang nyaman f) Jenis gangguan yang
sering dialami 3733 suara bising 333 getaran 8 bau asap g) Apakah
ada keingininan untuk pindah 26 menyatakan ya 6533 tidak h) Apakah
pernah mendapat informasi tentang KKOPBKK 13 pernah 80 tidak
pernah
Perkembangan hunian masyarakat yang semakin mendekati kawasan
keselamatan operasi penerbangan dan kawasan kebisingan memerlukan
penanganan segera berupa pengawasan terhadap bangunan yang ada serta
pengendalian terhadap tata ruang dan tata guna lahan di kawasan tersebut
Masyarakat perlu diberikan penyuluhan tentang bahaya berdomisili dan
beraktifitas di sekitar bandar udara terutama disekitara kawasan keselamatan
operasi penerbangan dan kawasan kebisingan Disamping itu penyuluhan
84
diharapkan akan memicu kesadaran masyarakat untuk tidak membangun
bangunan dan memelihara tanaman binatang piaraan bermain layang-layang
dan balon yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan Seiring
dengan penyuluhan tersebut kemudian pemerintah harus membuat peraturan
perundang-undangan yang akan digunakan untuk mengendalikan kawasan
keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan di
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru secara berkeadilan dan
memperhatikan hak-hak hidup masyarakat
C LANDASAN YURIDIS
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam
Pembukaan (Preambule) mengamanahkan bahwa Pemerintah Negara
Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
Amanah tersebut menyiratkan bahwa kepentingan masyarakat yang berada
disekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru wajib pula
dilindungi Disamping itu pemerintah juga berkewajiban menjamin
keselamatan dan keamanan operasi penerbangan di Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
Perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan jaminan terhadap
keselamatan dan keamanan operasi penerbangan di masa kini dan di masa
mendatang secara berkelanjutan hanya bisa dicapai melalui upaya-upaya
pengendalian kawasan secara formal dengan aturan yang memiliki kekuatan
dan kepastian hukum Mengingat saat ini belum ada peraturan
perundangundangan yang mengatur tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru maka untuk mengisi
kekosongan hukum tersebut diperlukan Peraturan Daerah (Perda) dengan
ruang lingkup materi muatan adalah tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
85
Landasan yuridis yang berkaitan dengan substansi dan materi yang akan
mengatur tentang pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru adalah
- Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesias Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesias Tahun
1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209)
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesias Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4956)
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
86
5234)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22)
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan
Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomorn128
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintahan Provinsi dan KabupatenKota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010
Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012
Tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara
(Lembaran Negaras Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T1124-U Tahun 1960
87
Tanggal 30 November 1960 Tentang Peraturan-peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2009
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 Tentang
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation
Safety Regulation Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome)
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang
Tatanan Kebandarudaraan Nasional
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 Tentang
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2005 Tentang
Batas-batas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2008 Tentang
Rencana Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Provinsi
Riau
- Internastional Civil Aviation Organization International Standards and
Recommended Practices Annex 14 Volume 1 Fourth Edition July 2004
- Internastional Civil Aviation Organization Airport Service Manual Part6
Control of Obstacle
BAB V
JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
Peraturan Daerah Provinsi tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-Batas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru adalah produk hukum daerah yang disusun dalam bentuk
Peraturan Daerah Provinsi (selanjutnya disebut Peraturan Daerah) untuk memenuhi
kebutuhan hukum masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada baik
permasalahan yang ada di masa sekarang maupun di masa yang akan datang
termasuk antisipasi rencana-rencana pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif
88
Kasim II Pekanbaru Permasalahan yang hendak diakomodir dalam Rancangan
Peraturan Daerah ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan keselamatan dan
keamanan penerbangan pada suatu kawasan tertentu dan gangguan lingkungan
pada suatu kawasan tertentu pula akibat operasional Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
Sebagai sebuah produk hukum daerah Peraturan Daerah tentang Pengendalian
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-Batas Kawasan
Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terintegrasi
dalam sistem hukum nasional dan menempati salah satu urutan dalam hierarki
peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia Setelah melalui evaluasi dan
analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait pada tataran dan
kedudukan yang lebih tinggi maka dapat disimpulkan bahwa Rancangan Peraturan
Daerah yang bersifat pengaturan dan pengendalian pada Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-Batas Kawasan Kebisingan di Sekitar
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah merupakan perintah dari
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan
produk hukum lain dan tidak tumpang tindih dengan produk hukum lainnya
Sebagaimana telah diuraikan bada bahagian terdahulu bahwa pembentukan produk
hukum daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah
yang dimulai dari tahap perencanaan persiapan perumusan pembahasan
pengesahan pengundangan dan penyebarluasan Mengutip pendapat dari ahli
tentang kebijakan publik menyebutkan ada 4 faktor yang berperan dalam proses
kebijakan yaitu
a Lingkungan Kebijakan (policy environment) adalah keadaan yang melatar
belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya isu kebijakan (policy
issues) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan
oleh sesuatu kebijakan
b Pembuat dan Pelaksana Kebijakan (policy maker and implementer) adalah
orang atau sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai peranan
tertentu dalam proses kebijakan sebab mereka berada dalam posisi
menentukan ataupun mempengaruhi baik dalam pembuatan kebijakan ataupun
89
dalam tahap lainnya seperti pelaksanaan pengawasan dan penilaian atas hasil
atau kinerja yang dicapai dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan
c Kebijakan itu sendiri (policy content) yaitu keputusan atas sejumlah pilihan
yang kurang lebih berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk
mencapai sejumlah tujuan tertentu
d Kelompok Sasaran Kebijakan (target group) yaitu orang atau sekelompok
orang atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yang perilaku dan atau
keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan bersangkutan
Berkaitan dengan proses penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang
pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batasbatas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru akan dijelaskan mengenai jangkauan arah pengaturan dan runag
lingkup materi muatan Peraturan daerah dimaksud
A JANGKAUAN PENGATURAN
Rancangan Peraturan Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru bertitik tolak dari
adanya ketentuan yang mengelompokkan Bandar Udara sebagai bangunan
gedung dengan fungsi khusus yang dalam pembangunan dan
penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat sekitarnya dan
mempunyai risiko bahaya tinggi (PP Nomor 402012)
Sebagai bangunan gedung dengan fungsi khusus Bandar Udara memiliki
beberapa fasilitas pokok yaitu
1 Fasilitas Keselematan dan Keamanan antara lain
- pertolongan kecelakaan penerbangan ndash pemadam kebakaran
(PKPPK)
- peralatan penyelamatan (salvage)
- alat bantu pendaratan visual (Airfield Lighting System) - catu
daya kelistrikan dan pagar
2 Fasilitas sisi udara (airside facility) antara lain
- landas pacu (runway)
90
- runway strip
- runway end safety area (RESA)
- stopway
- clearway
- landas hubung (taxiway)
- landas parkir (apron)
- marka dan rambu dan
- taman meteo (fasilitas dan peralatan pengamatan cuaca)
3 Fasilitas sisi darat (Landside Facility) antara lain
- bangunan terminal penumpang
- bangunan terminal kargo
- menara pengatur lalu lintas penerbangan (control tower)
- bangunan operasional penerbanganmiddot - jalan masuk (access
road)
- parkir kendaraan bermotor
- depo pengisian bahan bakar pesawat udara
- bangunan parkir
- bangunan administrasiperkantoran
- marka dan rambu
- fasilitas pengolahan limbah
4 Fasilitas Navigasi Penerbangan
5 Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual
6 Fasilitas Komunikasi Penerbangan
Fasilitas pokok Bandar Udara sebagaimana dijelaskan di atas berada dalam
suatu kawasan yang disebut Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah
danatau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan
untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan
penerbangan KKOP mencakup wilayah yang sangat luas dimana pada wilayah
dimaksud tidak diizinkan adanya bangunan atau benda tumbuh baik yang tetap
(fixed) maupun dapat berpindah (mobile) yang lebih tinggi dari persyaratan
batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan kode referensi landas pacu
91
(Aerodrome Reference Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway
Classification) dari suatu bandar udara
Karena adanya ketentuan tentang pembatasan ketinggian bangunan atau benda
tumbuh yang tidak boleh melebihi batas ketinggian yang diperkanankan maka
perlu suatu pengaturan dan pengendalian pembangunan di kawasan tersebut
Tujuannya adalah untuk menjaga agar setiap bangunan dan benda tumbuh baik
yang sudah ada maupun yang akan dibangun dapat dikendalikan untuk
menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan secara berkelanjutan
Instrumen hukum yang dipergunakan untuk pengaturan dan pengendalian
kawasan tersebut adalah Peraturan Daerah
Salah satu dampak yang timbul akibat operasional bandar udara adalah adanya
pencemaran lingkungan hidup Bandar Udara Salah satu bentuk pencemaran
lingkungan hidup Bandar Udara adalah kebisingan yang muncul dari getaran
suara mesin pesawat terbang yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan
bagi masyarakat yang bermukim dan beraktifitas di sekitar bandar udara
Kawasan yang berpotensi mengalami gangguan kebisingan dan terpengaruh
oleh gelombang suara mesin pesawat udara disebut kawasan kebisingan yang
berada dalam Batas-batas Kawasan Kebisingan Bandar Udara Karena adanya
batas-batas tingkat kebisingan serta adanya pembatasan jenis bangunan dan
aktifitas yang diizinkan di sekitar Batas-batas Kawasan Kebisingan maka
diperlukan suatu pengaturan dan pengendalian pembangunan di kawasan
tersebut
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dijelaskan di atas
terdiri dari kawasan sebagai berikut
- Kawasan Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas
- Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar
- Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
- Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
92
- Kawasan di sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan
Batas-batas Kawasan Kebisingan sebagaimana dijelaskan di atas terdiri
- Kawasan kebisingan tingkat 1
- Kawasan kebisingan tingkat 2
- Kawasan kebisingan tingkat 3
Batas-batas ketinggian dan batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan yang menjadi jangkauan
dari pengaturan Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana telah diuraikan
secara detail pada Bab II dari Naskah Akademik ini
B ARAH PENGATURAN
Untuk memperjelas dan mempertegas jangkauan pengaturan dalam Peraturan
Daerah tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
maka dibuat arahan pengaturan yang akan mengatur dan mengendalikan
kondisi existing serta mengatur dan mengendalikan kondisi yang diinginkan
dimasa mendatang Arah pengaturan ditentukan sebagai berikut
Tabel 9 Arah dan Jangkauan Pengaturan
Jangkauan Pengaturan Arah Pengaturan
Mendirikan mengubah atau
melestarikan bangunan menanam dan memelihara benda tumbuh dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan lahan seperti mendirikan
mengubah atau melestarikan bangunan menanam dan
memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan Keselamatan
Ope-rasi Penerbangan harus mengacu dan memenuhi
batasbatas ketinggian yang telah ditetapkan
Mendirikan mengubah atau
melestarikan bangunan menanam dan
memelihara benda tumbuh dalam
Kawasan Kebisingan
Setiap aktifitas penggunaan lahan seperti mendirikan
mengubah atau melestarikan bangunan menanam dan
memelihara benda tumbuh di dalam kawasan kebisingan
harus mengacu dan memenuhi batas nilai tingkat kebisingan
Mendirikan bangunan baru di dalam Khusus untuk mendirikan bangunan baru di dalam Kawasan
Pendekatan (ancangan) Pen- Kawasan Pendekatan (ancangan) Pendaratan dan Lepas daratan dan Lepas
Landas Landas harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 16 arah ke atas
dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masingmasing ambang landas pacu
18 dan landas pacu 36 Existing dan Pengembangan
93
Kawasan Kemungkinan Bahaya
Kecelakaan sampai jarak mendatar
1100 meter dari ujung-ujung
Permukaan Utama
Pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sampai
jarak mendatar 1100 meter dari ujung-ujung Permukaan
Utama hanya digunakan untuk bangunan yang
diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan
benda tum-buh yang tidak membahayakan keselamatan
operasi penerbangan Batas ketinggian bangunan dan benda
tumbuh yang tidak memba-hayakan tersebut harus mengacu
dan sesuai dengan batas-batas ketinggian kawasan
sebagaimana telah diatur dalam ketentuan
perundangundangan yang berkaitan de-ngan
kebandarudaraan dan operasi penerbangan Penggunaan tanah perairan dan udara
pada setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan
Aktifitas penggunaan tanah perairan dan udara pada setiap
kawasan keselamatan operasi penerbang-an tidak boleh
menimbulkan gang-guan terhadap isyarat-isyarat navigasi
penerbangan atau komunuikasi radio antar Bandar Udara dan
pesawat udara
Penggunaan tanah perairan dan udara
pada setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan tanah perairan dan udara pada
setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh
menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu
udara dengan lampu-lampu lain
Penggunaan tanah perairan dan udara
pada setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan tanah perairan dan udara pada
setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh
menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang
mempergunakan Bandar Udara dan tidak melemahkan jarak
pandang sekitar bandar udara
Penggunaan tanah perairan dan udara Setiap aktifitas penggunaan tanah perairan dan udara pada pada
setiap kawasan keselamatan setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak operasi penerbangan
boleh menye-babkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau
mengganggu pendaratan lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan
Bandar Udara
Bangunan-bangunan yang sudah ada
baik yang didirikan oleh manusia atau
ada secara alami seperti gedunggedung
menara cerobong asap gundukan
tanah jaringan transmisi bukit atau
gunung yang sekarang
Untuk bangunan-bangunan yang sudah ada baik bangunan
berupa benda bergerak yang sifatnya sementara atau
bendabenda bersifat tetap baik yang didirikan oleh manusia
atau ada secara alami seperti gedung-gedung menara
cerobong asap gundukan tanah jaringan transmisi bukit
atau gunung yang sekarang menjadi penghalang (obstacle)
masih dapat
Bangunan sekolah dan rumah sakit yang
sudah ada pada Kawasan Kebisingan Tingkat 1
diperkenankan sejauh segala prosedur keselamatan operasi
penerbangan dapat terpenuhi
Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada pada
Kawasan Kebisingan Tingkat 1 harus dilengkapi dengan
pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang
standar sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam
bangunan sesuai batas-batas kebisingan yang diizinkan serta
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Bangunan sekolah rumah sakit dan Bangunan sekolah rumah sakit dan rumah tinggal yang rumah
tinggal yang sudah ada pada sudah ada pada Kawasan Kebisingan Tingkat 2 harus Kawasan Kebisingan Tingkat 2 dilengkapi dengan pemasa-ngan insulasi suara sesuai dengan prosedur
yang standar sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam
bangunan sesuai dengan batas-batas kebisingan yang
diizinkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
men jadi penghalang (obstacle)
94
Tanah dan ruang udara pada Kawasan Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat Kebisingan Tingkat 3 3 dapat pula dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana
pengendalian lingkungan dan pertanian
yang tidak mengundang burung
Bangunan atau suatu benda yang ada
secara alami yang berada di Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangasn dan
ketinggiannya masih dalam batas
ketinggian yang diperkenankan akan
tetapi diduga dapat membahayakan
keselamatan operasi penerbangan
Bangunan atau suatu benda yang ada secara alami yang
berada di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangasn dan
ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang
diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan
keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda
danatau dipasang lampu dengan spesifikasi yang diatur oleh
ketentuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Pemasangan tanda danatau lampu termasuk pengoperasian
dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas baiaya
pemilik atau yang menguasainya
C RUANG LINGKUP MATERI
Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
disusun dengan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan materi muatan sebagai berikut
Tabel 10 Materi Pokok dan Muatan Materi
No Materi Pokok Materi Muatan
1 Umum Menjelaskan pengetian dari istilah dan frasa yang
digunakan dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
2 Maksud dan Tujuan Memuat maksud dan tujuan dari pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batasbatas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
95
3 Ruang Lingkup Memuat ruang lingkup arah kebijakan sebagai dasar penatagunaan dan pengendalian penggunaan daerah dan kawasan di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II
Pekanbaru meliputi - daerah lingkungan kerja bandar udara - daerah lingkungan kepentingan bandar udara - kawasan keselamatan operasi penerbangan - batas-batas kawasan kebisingan
4 Kriteria dan Batasan Pemanfaatan KKOP
Memuat cakupan wilayah kriteria dan batasan pemanfaatan kawasan KKOP di sekitar Bandar Udara
Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru yang terdiri dari - kawasan pendekatan (ancangan) pendaratan dan lepas
landas - kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan - kawasan di bawah permukaan transisi - kawasan di bawah permukaan horizontal dalam - kawasan di bawah permukaan kerucut - kawasan di bawah permukaan horizontal luar - kawasan di sekitar alat bantu navigasi
5 Kriteria dan Batasan Pemanfaatan BKK
Memuat cakupan wilayah kriteria dan batasan pemanfaatan batas-batas kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru yang
terdiri dari - kawasan kebisingan tingkat 1 2 dan 3 - ambang batas kebisingan
6 Pengendalian
Pemanfaatan KKOP dan BKK
Memuat instrumen dan petunjuk serta pihak-pihak
penyelenggaraan pengendalian kawasan keselamatan
operasi penerbangan dan batas-batas
kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara
Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri dari - perizinan - pengawasan - penertiban
7 Hak dan Kewajiban Memuat hak dan kewajiban pihak-pihak berkaitan
dengan pengaturan dan pengendalian kawasan
keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara Syltan
Syarif Kasim II Pekanbaru meliputi - hak dan kewajiban masyarakat - hak dan kewajiban penyelenggara bandar udara - hak dan kewajiban pemerintah daerah
8 Sanksi Memuat jenis dan bentuk sanksi yang bersifat Administrasi administratif terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan
dalam pengendalian kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-
batas kawasan kebisingan di
sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru
96
9 Ketentuan
Penyidikan Memuat pihak yang berwenang serta kewenangan yang
diberikan dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana di
bidang kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang hukum acara pidana
10 Ketentuan Pidana Memuat pasal-pasal yang dilanggar (dalam Peraturan
Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru) yang dianggap sebagai tindak pidana serta
ancaman pidana kurungan maksimum dan denda
maksimum
11 Ketentuan Lain- lain
Memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan
penggunaan kawasan KKOP dan BKK upaya
pengendalian terhadap bangunan dan benda-benda yang
sudah ada yang dianggap sebagai penghalang (obstacle)
serta pencegahan terhadap gangguan lingkungan hidup
pada bangunan yang sudah ada
12 Ketentuan Peralihan Memuat pernyataan tentang diberlakukannya Pertaturan
Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru serta implikasinya yang bersifat mengikat
serta keterkaitan dengan ketentuan lain yang tidak saling
bertentangan
13 Ketentuan Penutup Memuat pernyataan tentang hal-hal yang belum diatur dalam
Pertaturan Daerah tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru yang akan diatur dengan
peraturan perundang-undangan (produk hukum daerah)
lainnya serta memuat waktu pengundangan
Materi Pokok dan Muatan Materi akan diuraikan secara lengkap dalam bentuk
sistematika penyusunan paraturan perundang-undangan (sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah) yang terdiri dari
Bab-bab pasal-pasal dan ayat-ayat dalam Rancangan Peraturan Daerah
(Ranperda) tentang pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan Dan Batas-Batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yang merupakan satu kesatuan substantif
dengan Naskah Akademik ini
95
BAB VI
PENUTUP
A KESIMPULAN
1 Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II berada dalam kota Pekanbaru Untuk
sebuah kota yang memiliki bandar udara atau berdekatan dengan bandar
udara sangat diperlukan kebijakan publik berupa produk hukum daerah untuk
mengendalikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara mutlak harus dilakukan untuk menghindari munculnya segala
bentuk penghalang (obstacle) yang dapat membahayakan keselamatan dan
keamanan penerbangan serta untuk menjaga agar pencemaran lingkungan
hidup dan tingkat kebisingan di sekitar bandar udara sebagai dampak dari
operasional bandar udara dapat dikendalikan
2 Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah salah satu bentuk produk
hukum daerah yang bersifat pengaturan guna mengendalikan kawasan
existing dan pengendalian kondisi di masa datang Pokok-pokok materi
yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
adalah a Umum
b Maksud dan Tujuan
c Ruang Lingkup
d Kriteria dan Batasan Pemanfaatan KKOP
e Kriteria dan Batasan Pemanfaatan BKK
f Pengendalian Pemanfaatan KKOP dan BKK
g Hak dan Kewajiban
h Sanksi Administrasi
96
i Ketentuan Penyidikan
j Ketentuan Pidana
k Ketentuan Lain-lain
l Ketentuan Peralihan
m Ketentuan Penutup
3 Peraturan Daerah (Perda) tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) adalah produk hukum daerah yang bersifat pengaturan
Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis yang dilakukan terhadap peraturan
perundang-undangan yang ada sebagaimana dibahas pada Bab III maka
Peraturan Daerah (Perda) tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) pada hakikatnya adalah perintah dari peraturan perundangundangan
dalam hierarki yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan
kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi
B SARAN
1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) harus mengikuti
mekanisme dan prosedur sebagaimana diamanahkan dalam
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Salah satu
kelengkapan dalam penyusunan Ranperda adalah naskah akademik
danatau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan
materi muatan yang diatur Meskipun Naskah Akademik bersifat tidak
mutlak namun untuk memberi muatan keilmiahan dalam Rancangan
Peraturan Daerah serta untuk mengurai substansi permasalahan yang akan
diatur agar harmonis dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum
danatau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebaiknya disertai dengan
naskah akademik
97
2 Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batasbatas
Kawasan Kebisingan merupakan kepentingan nasional karena menyangkut
upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewujudkan
Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional yang
memerlukan sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan
ekonomi pengembangan wilayah mempererat hubungan antarbangsa dan
memperkukuh kedaulatan negara Oleh sebab itu proses penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II melalui Prolegda harus mendapat prioritas
utama agar upaya pencapaian tujuan nasional tersebut dapat diwujudkan
3 Penyusunan Naskah Akademik harus merujuk kepada tatacara penelitian
ilmiah dengan menggunakan metodologi penelitian dan hipotesis yang
sesuai dengan karakteristik dan substansi isu dan persoalan yang akan
diselesaikan
DAFTAR PUSTAKA
Sugiyono 1997 Statistik untuk Penelitian Penerbit Alfabeta Jakarta
Yudoyono Bambang 2003 Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan
SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD Pustaka Sinar Harapan
Jakarta
Anonimus 2003 Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia
Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Lembaga Administrasi Negara
Perum Percetakan Negara Jakarta
Mustopadidjaja AR 2005 Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi
Implementasi dan Evaluasi Kinerja Duta Pertiwi Foundation Lembaga
Administrasi Negara Jakarta
Anonimus 2005 Kajian Kebijakan Publik Pusdiklat Spimnas Bidang
Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara Jakarta
Riyadi dan Deddy SB 2005 Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi
Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah PT Gramedia
Pustaka Utama Jakarta
98
Soekanto Soerjono 2007 Sosiologi Suatu Pengantar PT Raja Grafindo
Persada Jakarta
GUBERNUR RIAU
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI
PENERBANGAN DAN
BATAS-BATAS KAWASAN KEBISINGAN
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2013
100
99
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
DAN BATAS-BATAS KAWASAN KEBISINGAN
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR RIAU
Menimbang a bahwa untuk memberikan keleluasaan pesawat udara
dalam melakukan gerakannya baik di darat maupun di
udara dan menjamin keselamatan operasi penerbangan
diperlukan ruang bebas yang memadai agar dicapai
tingkat keselamatan penerbangan yang optimal dan dapat
dipertanggungjawabkan
b bahwa suara bising dan getaran yang ditimbulkan oleh
mesin pesawat terbang dapat mengganggu kenyamanan
penduduk yang bermukim di sekitar kawasan bandar
udara c bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan mengantisipasi dampak sebagaimana
dimaksud dalam huruf b diperlukan pengaturan
pengendalian dan pengawasan terhadap tumbuhan
bangunan dan berbagai kegiatan yang menggunakan
ruang udara di sekitar bandar udara agar menjamin
keselamatan penerbangan
d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a b dan c diperlukan Peraturan
Daerah tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-Batas Kawasan
Kebisingan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru
101
Mengingat 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun 1945
2 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tk I Sumatera Barat
Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1646) 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209)
4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844)
6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725)
7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956)
8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 50599)
9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 7)
10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
102
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234)
11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22)
12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitan Undang-undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3528) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitan Undang-undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5145)
13 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk Tata
Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3660)
14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3838)
15 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853)
16 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4075)
17 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang
Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 128 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146)
18 Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4532)
19 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah
Provinsi dan KabupatenKota (Lembaran Negara
103
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833)
21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 21)
22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68
Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran
Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118)
23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2012 Tentang Pembangunan dan Pelestarian
Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negaras
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71)
24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 694)
25 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun
2003 tentang Tata Hubungan Kerja antara Departemen
Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi cq Dinas
Perhubungan Provinsi
26 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun
2004 Tentang Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
27 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun
2005 Tentang Batas-batas Kawasan Kebisingan di
Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
28 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun
2005 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia (SNI) 03-7112-2005 Mengenai Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan Sebagai Standar
Wajib
29 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor
29PRTM2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis
Bangunan Gedung
30 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun
2008 Tentang Rencana Induk Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru Provinsi Riau
31 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun
2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
104
Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139)
Tentang Bandar Udara (Aerodrome)
32 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun
2010 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional
33 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Riau
(Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Tingkat I Riau Tahun 1986 Nomor 60)
34 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau (Lembaran
Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2004 Seri B
Nomor 7)
35 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau
(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2007 Nomor
2)
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
DAN BATAS-BATAS KAWASAN KEBISINGAN
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
1 Provinsi adalah Provinsi Riau
2 Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau
3 Gubernur adalah Gubernur Riau
4 Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru
5 Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kampar
6 Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Riau
105
7 Bandar Udara adalah Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
8 Penyelenggara Bandar Udara adalah PT Angkasa Pura II (Persero)
9 Landasan Pacu adalah suatu daerah persegi panjang yang ditentukan pada
bandar udara di darat yang dipergunakan untuk pendaratan dan lepas landas
pesawat udara
10 Landas Pacu Instrumen dengan Pendekatan Presisi Kategori I adalah landas
pacu instrumen yang dilengkapi dengan Instrument Landing System (ILS) dan
Alat Bantu Visual untuk pengoperasian pesawat udara dengan jarak pandang
vertikal tidak lebih rendah dari 60 meter dan jarak pandang horizontal tidak
kurang dari 800 meter atau jarak visual landas pacu (RVR) tidak kurang rai 550
meter
11 Permukaan Utama Landas Pacu Instrumen adalah permukaan yang garis
tengahnya berimpit dengan sumbu landas pacu yang membentang samapi 60
meter di luar setiap ujung landas pacu dan lebarnya 4825 meter dengan
ketinggian untuk setiap titik pada permukaan utama diperhitungkan sama
dengan ketinggian titik terdekat pada sumbu landas pacu
12 Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan selanjutnya disebut KKOP
adalah tanah danatau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang
dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin
keselamatan penerbangan
13 Pengendalian KKOP Bandar Udara adalah arahan kebijakan dan kriteria
pemanfaatan ruang KKOP Bandar Udara yang meliputi kawasan dengan radius
15000 meter dari titik tengah setiap ujung permukaan utama landas pacu dan
menarik garis singgung pada kedua lingkaran berdekatan
14 Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan
keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara pesawat udara bandar udara
angkutan udara navigasi penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas
umum lainnya
15 Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan
kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan
pemanfaatan sumberdaya manusia fasilitas dan prosedur
16 Bangunan adalah suatu benda bergerak maupun tidak bergerak yang bersifat
sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah
ada secara alami antara lain gedung-gedung menara mesin derek cerobong
asap gundukan tanah jaringan transmisi di atas tanahdan bukit atau gunung
17 Kegiatan yang Menggunakan Ruang Udara adalah kegiatan perserorangan
maupun kelompok yang menggunakan peralatan yang dapat diterbangkan
dengan tenaga sendiri atau angin atau mesin elektronis antara lain permainan
layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang bermotor layang
gantung layang gantung bermotor pesawat udara ringan aeromodeling
kembang api dan peralatan lainnya
18 Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara yang selanjutnya disebut DLKR
Bandar Udara adalah daerah yang dikuasi Penyelenggara Bandar Udara yang
digunakan untuk pelaksanaan pembangunan pengembangan dan
pengoperasian fasilitas bandar udara
19 Kawasan Kebisingan adalah kawasan tertentu disekitar bandar udara yang
terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat mengganggu
lingkungan
20 Batas-batas Kawasan Kebisingan Bandar Udara yang selanjutnya disebut
106
BKK Bandar Udara adalah Kawasan Kebisingan di sekitar bandar udara yang
dinyatakan dalam sistem koordinat bandar udara yang posisinya ditentukan
terhadap titik-titik referensi bandar udara
21 Decibel atau A ndash Weighted Sound Level atau tingkat kebisingan tertimbang A
yang selanjutnya disebut dB(A) adalah tingkat kebisingan maksimum yang
dibaca pada skala A
22 Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level atau tingkat kebisingan
yang dapat diterima terus menerus ekivalen tertimbang selanjutnya disingkat
WECPNL adalah satuan untuk menyusun frekuensi pesawat udara pada siang
malam hari dan dini hari pada saat kebisingan lebih terasa berdasarkan pada
jumlah kebisingan harian dan penyesuaian terhadap dampak psikologis
23 Koordinat Geografis adalah posisi suatu tempat atau titik permukaan bumi yang
dinyatakan dengan besaran lintang dan bujur dengan satuan derajat menit dan
detik yang mengacu terhadap bidang referensi World Geodetic System 1984
(WSGrsquo84)
24 Penyidikan dibidang kebandarudaraan adalah tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti-bukti dan membuat terang tentang tindak pidana di
bidang kebandarudaraan yang terjadi serta menemukan tersangka
25 Insulasi adalah membuat ruang kedap suara
26 Kawasan Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas adalah suatu
kawasan perpanjangan kedua ujung landas pacu di bawah lintasan pesawat
udara setelah lepas landas atau akan mendarat yang dibatasi oleh ukuran
panjang lebar dan tinggi tertentu
27 Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan adalah sebahagian dari kawasan
Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas yang berbatasan
langsung dengan ujung-ujung landasan dan mempunyai ukuran panjang lebar
dan tinggi tertentu
28 Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam adalah bidang datar di sekitar
bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu
untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah pada waktu akan
mendarat atau setelah lepas landas
29 Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar adalah bidang datar di sekitar
bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu
untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan antara lain
pada waktu pesawat udara melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan
setelah lepas landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam
pendaratan
30 Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut adalah bidang dari suatu kerucut yang
bahagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan Permukaan
Horizontal Dalam dan bahagian atasnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan
Permukaan Horizontal Luar masing-masing dengan radius dan ketinggian
tertentu dihitung dari titik referensi yang telah ditentukan
31 Kawasan di Bawah Permukaan Transisi adalah bidang dengan kemiringan
tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari sumbu landas pacu pada
bahagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang
ditarik tegak lurus pada sumbu landas pacu dan pada bahagian atas dibatasi oleh
garis perpotongan dengan Permukaan Horizontal Dalam
107
32 Kawasan di Sekitar Alat Bantu Navigasi adalah kawasan di sekitar penempatan
alat bantu navigasi penerbangan di dalam danatau di luar DLKR bandar udara
yang penggunaannya harus memenuhi persyaratan tertentu guna menjamin
kinerjaefisiensi alat bantu navigasi penerbangan dan keselamatan penerbangan
33 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disingkat SPBU
adalah tempat pengisian bakar yang melayani keperluan masyarakat umum
34 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji yang selanjutnya disingkat SPBE adalah
tempat pengisian bakar elpiji yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga
dan lainnya
35 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disingkat SPBG adalah
tempat pengisian bakar gas yang melayani keperluan masyarakat umum
36 Saluran Ultra Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah
jaringan instalasi listrik yang memiliki arus tegangan tinggi
37 Perizinan adalah pemberian izin pendirian bangunan dan penggunaan bangunan
berupa gedung-gedung menara jaringan transmisi cerobong asap dan
bangunan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah KabupatenKota
Bagian Kedua
Maksud
Pasal 2
Pengaturan pengendalian KKOP dan BKK dimaksudkan untuk menentukan arah
dan kebijakan dalam menetapkan jenis pemanfaatan ruang dan batas kebisingan
ketentuan teknis serta dasar pengendalian penggunaan ruang di sekitar bandar
udara
Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 3
Tujuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang KKOP dan BKK adalah
a Menjamin keselamatan dan keamanan pergerakan penerbanganpesawat udara
di sekitar Bandar Udara
b Mengatur dan mengendalikan kawasan di sekitar Bandar Udara agar tidak
mengganggu aktivitas operasi Bandar Udara
c Memberikan batasan dampak kebisingan yang ditimbulkan oleh pesawat udara
yang dapat mengganggu lingkungan
d Memberi rasa aman dan kenyamanan kepada masyarakat yang bertempat
tinggal di sekitar bandar udara
Bagian Keempat
Ruang Lingkup
108
Pasal 4
Ruang lingkup pengendalian KKOP dan BKK dalam Peraturan Daerah ini adalah
mencakup arah dan kebijakan pemanfaatan penggunaan ruang pada wilayah KKOP
dan BKK Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
BAB II
DLKR BANDAR UDARA
Pasal 5
(1) DLKR Bandar Udara meliputi wilayah daratan danatau perairan yang
dipergunakan secara langsung untuk kegiatan Bandar Udara
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi
fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Bandar Udara
Pasal 6
Fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) harus memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan yang ditetapkan Menteri
Perhubungan
BAB III
KRITERIA DAN PENGGUNAAN KKOP
Bagian Kesatu
Kriteria KKOP
Pasal 7
(1) KKOP meliputi daerah berbentuk lingkar lonjong di sekeliling Bandar Udara
yang terbentuk dari lingkaran dengan jari-jari 15000 meter dari titik tengah
setiap ujung Permukaan Utama dan menarik garis singgung pada kedua
lingkaran berdekatan
(2) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
a Kawasan Pendekatan (ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas
b Kawasan Kemungkingan Bahaya Kecelakaan
c Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam
d Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar
e Kawasan di bawah Permukaan Kerucut
f Kawasan di bawah Permukaan Transisi dan
g Kawasan di bawah Permukaan Alat Bantu Navigasi Penerbangan
Bagian Kedua
Penggunaan KKOP
109
Pasal 8
(1) Kawasan Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut
a tepi dalam dari kawasan ini berimpit dengan ujung-ujung Permukaan
Utama berjarak 60 meter dari ujung landas pacu dengan lebar 484 meter
b kawasan sebagimana dimaksud dalam huruf a meluas ke luar secara teratur
dengan garis tengah merupakan perpanjangan dari sumbu landas pacu
sampai lebar perpanjngan dari sumbu landas pacu sampai lebar 4984 meter
pada jarak mendatar 15000 meter dari ujung Permukaan
Utama
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada daerah sejauh
3000 (tiga ribu) meter sampai dengan 15000 (lima belas ribu) meter dari ujung
landas pacu adalah
a mengutamakan penggunaan ruang non hunian yang tidak menjadi habitat
burung
b penggunaan ruang hunian maupun fasilitas sosial dan fasilitas umum yang
sudah ada tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi
penerbangan terpenuhi
(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
a Pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak
berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan
seperti SPBU SPBE SPBG pabrik kimia jaringan listrik (SUTT) sampai
dengan jarak 3000 (tiga ribu) meter dari ujung landasan pacu
b Instalasi strategis seperti menara komunikasi saluran ultra tegangan tinggi
maupun saluran tegangan ekstra tinggi
c Peternakan danatau hunian habitat burung
d Industri yang menimbulkan asap yang dapat mengganggu keselamatan
penerbangan
e Kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti
permainan layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang
bermotor layang gantung layang gantung bermotor pesawat udara sangat
ringan aeromodeling kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan
lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kawasan pada daerah sejauh 3000
(tiga ribu) meter sampai dengan 15000 (lima belas ribu) meter dari ujung
landasan pacu untuk pembangunan instalasi berbahaya yang dapat
menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi
kecelakaan penerbangan seperti SPBU SPBE SPBG pabrik kimia jaringan
listrik (SUTT) diatur dengan Peraturan Gubernur
Pasal 9
110
(1) Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan sebagian Kawasan Pendekatan (Ancangan)
Pendaratan dan Lepas Landas yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung
Permukaan Utama ditentukan bahwa tepi dalam dari kawasan ini berimpit
dengan ujung Permukaan Utama dengan lebar 484 meter dari tepi dalam
kawasan tersebut kawasan ini meluas ke luar secara teratur dengan garis
tengahnya merupakan perpanjangan dari garis tengah landas pacu sampai lebar
1384 (satu ribu tiga ratus delapan puluh empat) meter dan jarak mendatar 3000
(tiga ribu) meter dari ujung Permukaan Utama
(2) Penggunaan Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sampai jarak
mendatar 1100 (satu ribu seratus) meter dari ujung-ujung Permukaan Utama
hanya digunakan untuk membangun bangunan atau fasilitas bandar udara dan
benda tumbuh yang tidak membahayakan operasi penerbangan
(3) Di luar jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaan kawasan adalah
a sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang
tidak mengundang burung
b Kegiatan non hunian dan non sosial
(4) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
a membangun bangun yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi
kecelakaan penerbangan seperti SPBU SPBE SPBG pabrik kimia
jaringan listrik (SUTT)
b peternakan dan atau habitat hunian burung
c pembangunan instalasi strategis seperti menara telekomunikasi
d industri yang menimbulkan asap dan dapat mengganggu keselamatan
penerbangan
e kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti
permainan layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang
bermotor layang gantung layang gantung bermotor pesawat udara sangat
ringan aeromodeling kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan
lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap
Pasal 10
(1) Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c adalah kawasan yang ditentukan oleh lingkaran
dengan radius 4000 (empat ribu) meter dari titik tengah setiap ujung permukaan
Utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan dan
kawasan ini tidak termasuk Kawasan Pendekatan (Ancangan)
Pendaratan dan Lepas Landas dan Kawasan Di Bawah Permukaan Transisi
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk hunian
dengan menyediakan jalur hijau
111
(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
a industri yang menimbulkan polusi udara asap yang dapat mengganggu
keselamatan penerbangan
b peternakan dan atau habitat burung
c kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti
permainan layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang
bermotor layang gantung layang gantung bermotor pesawat udara sangat
ringan aeromodeling kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan
lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap
Pasal 11
(1) Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf d adalah kawasan yang ditentukan oleh lingkaran dengan
radius 15000 (lima belas ribu) meter dari titik tengah setiap ujung Permukaan
Utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan dan
kawasan ini tidak termasuk Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas dan
Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
hunian fasilitas sosial fasilitas umum maupun untuk non hunian lainnya
(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
kegiatan yang dapat menganggu keselamatan operasi penerbangan seperti
permainan layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang
bermotor layang gantung layang gantung bermotor pesawat udara sangat
ringan aeromodeling kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan
lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap
Pasal 12
(1) Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
ayat (2) huruf e adalah kawasan yang ditentukan mulai dari tepi luar Kawasan
di Bawah Permukaan Horizontal Dalam meluas ke luar dengan jarak mendatar
2000 (dua ribu) meter berbatasan dengan Kawasan di Bawah Permukaan
Horizontal Luar
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
hunian fasilitas sosial fasilitas umum maupun untuk non hunian lainnya
(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
a industri yang menimbulkan polusi udaraasap yang dapat mengganggu
keselamatan penerbangan
b peternakan danatau habitat burung
c kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti
permainan layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang
112
bermotor layang gantung layang gantung bermotor pesawat udara sangat
ringan aeromodeling kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan
lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap
Pasal 13
(1) Kawasan Di Bawah Permukaan Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf f adalah kawasan tepi dalam dari kawasan yang berimpit dengan
sisi panjang Permukaan Utama sisi kawasan Pendekatan (Ancangan)
Pendaratan dan Lepas Landas kawasan ini meluas ke luar sampai jarak
mendatar 315 (tiga ratus lima belas) meter dari sisi panjang Permukaan Utama
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hanya untuk
fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Bandar udara
Pasal 14
(1) Kawasan di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g adalah kawasan bidang
miring di sekitar alat Bantu navigasi penerbangan diukur kemiringan dalam
derajat sesuai dengan jenis alat Bantu Navigasi tersebut
(2) Penggunaan kawasan sebagaimna dimaksud pada ayat (1) adalah untuk hunian
fasilitas umum fasilitas sosial ketinggian bangunan kemiringan dalam derajat
sesuai dengan jenis alat Bantu navigasi penerbangan
(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
a fasilitas telekomunikasi dan listrik tetangan tinggi
b bangunan yang tidak tembus atau memantulkan gelombang suara
Bagian Ketiga
Batas-batas Ketinggian pada KKOP
Pasal 15
(1) Ketinggian semua titik pada KKOP ditentukan terhadap ketinggian
ambang landas pacu 36 exixting dan pengembangan sebagai titik referensi
sistem ketinggian Bandar Udara yaitu titik 000 meter yang ketinggiannya
+19875 meter di atas permukaan air laut rata-rata
(2) Batas-batas ketinggian pada Kawasan Pendekatan (ancangan) Pendaratan
dan Lepas Landas pada landas pacu 18 eksisting dan pengembangan
ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu
landas pacu sebagai berikut
a Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2 (dua persen) arah ke atas
dan keluar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian ambang
113
landas pacu 18 eksisting dan pengembangan sampai jarak mendatar 1940
meter pada ketinggian +50 meter di atas ambang landas pacu 36 eksisting
dan pengembangan
b Bagian kedua dengan kemiringan 0 (nol persen) sampai jarak mendatar
tambahan 2060 meter pada ketinggian +50 meter di atas ambang landas
pacu 36 eksisting dan pengembangan
c Bagian ketiga dengan kemiringan 3 (tiga persen) arah ke atas dan ke luar
sampai jarak mendatar tambahan 1339 meter pada ketinggian +104 meter
di atas ambang landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
d Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2 (dua persen)
arah ke atas dan ke luar sampai jarak mendatar tambahan 1693 meter pada
bagian tepi dengan kemiringan pertama 5 (lima persen) sampai jarak
mendatar tambahan 469 meter kemiringan kedua 25 (dua koma lima
persen) sampai jarak mendatar tambahan 584 meter serta kemiringan
ketiga 0 (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 640 meter
e Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0 (nol persen) sampai jarak
mendatar tambahan 7968 meter pada ketinggian +155 meter di atas ambang
landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
(3) Batas-batas ketinggian pada Kawasan Pendekatan (ancangan) Pendaratan
dan Lepas Landas pada landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu
landas pacu sebagai berikut
a Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2 (dua persen) arah ke atas
dan keluar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian ambang
landas pacu 36 eksisting dan pengembangan sampai jarak mendatar 2500
meter pada ketinggian +50 meter di atas ambang landas pacu 36 eksisting
dan pengembangan
b Bagian kedua dengan kemiringan 0 (nol persen) sampai jarak mendatar
tambahan 1500 meter pada ketinggian +50 meter di atas ambang landas
pacu 36 eksisting dan pengembangan
c Bagian ketiga dengan kemiringan 3 (tiga persen) arah ke atas dan ke luar
sampai jarak mendatar tambahan 1000 meter pada ketinggian +100 meter
di atas ambang landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
d Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2 (dua persen)
arah ke atas dan ke luar sampai jarak mendatar tambahan 2500 meter pada
bagian tepi dengan kemiringan pertama 5 (lima persen) sampai jarak
mendatar tambahan 400 meter kemiringan kedua 25 (dua koma lima
persen) sampai jarak mendatar tambahan 1200 meter serta kemiringan
ketiga 0 (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 900 meter
e Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0 (nol persen) sampai jarak
mendatar tambahan 7500 meter pada ketinggian +150 meter di atas ambang
landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
(4) Batas-batas ketinggian pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
ditentukan oleh kemiringan 2 (dua persen) arah ke atas dan ke luar
dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing
ambang landas pacu sampai dengan ketinggian +50 meter di atas ambang
114
landas pacu 36 eksisting dan pengembangan sepanjang jarak mendatar
3000 meter melalui perpanjangan sumbu landas pacu
(5) Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal
Dalam ditentukan +50 meter di atas ketinggian ambang landas pacu 36
eksisting dan pengembangan
(6) Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal
Luar ditentukan +155 meter di atas ketinggian ambang landas pacu 36
eksisting dan pengembangan
(7) Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
ditentukan oleh kemiringan 5 (lima persen) arah ke atas dan ke luar
dimulai dari tepi luar Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam
pada ketinggian +50 meter sampai memotong Permukaan Horizontal Luar
pada ketinggian +150 meter di atas ambang landas pacu 36
eksisting dan pengembangan
(8) Batas ketinggian pada pertemuan garis batas luar Kawasan di Bawah
Permukaan Kerucut dengan garis batas dalam Kawasan di Bawah
Permukaan Horizontal Luar ditentukan +150 meter di atas ketinggian
ambang landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
(9) Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
ditentukan oleh kemiringan 143 (empat belas koma tiga persen) arah ke
atas dan ke luar dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama
seperti Permukaan Utama serta Permukaan Pendekatan (ancangan)
Pendaratan dan Lepas Landas menerus sampai memotong Permukaan
Horizontal Dalam pada ketinggian +50 meter di atas ketinggian ambang
landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
(10) Batas ketinggian pada Kawasan di sekitar Penempatan Alat Bantu
Navigasi Penerbangan ditentukan sebagai berikut
a Batas ketinggian di sekitar Non Directional Beacon (NDB) ditentukan
oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 3o (tiga derajat) ke atas
dan ke luar dari titik tengah dasar antena dan sampai radius 300 meter
dari antena dilarang ada bangunan dari metal seperti konstruksi rangka
besibaja tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian tersebut
b Batas ketinggian di sekitar alat Doppler Very High Frequency Omni
Directional Range (DVOR)Distance Measuring Equipment (DME)
ditentukan oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 2o (dua
derajat) ke atas dan ke luar dari titik antena pada ketinggian bidang
counterpoins dan pada jarak radial kurang 600 meter dilarang adanya
transmisi tegangan tinggi bangunan dari metal seperti konstruksi
rangka besi baja tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian
tersebut
c Batas ketinggian di sekitar alat Localizer dibatasi oleh bidang yang
dibentuk dengan sudut 1o (satu derajat) dari titik tengah dasar antane
Localizer terhadap bidang horizontal sejauh 600 meter ke arah landas
pacu
d Batas ketinggian di sekitar Glide Path (GP) dibatasi oleh bidang yang
dibentuk dengan sudut 2o (dua derajat) dari titik tengah dasar antena
Glide Path terhadap bidang horizontal sejauh 600 meter ke arah landas
pacu
115
e Batas ketinggian Middle Marker ditentukan oleh kemiringan bidang
kerucut dengan sudut 20o (dua puluh derajat) ke atas dan ke luar dari
titik dasar antena dan sampai pada radius 300 meter dari antena
dilarang adanya bangunan dari metal seperti konstruksi rangka
besibaja tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian tersebut
f Batas ketinggian di sekitar Alat Radar ditentukan oleh kemiringan
bidang kerucut dengan sudut 1o (satu derajat) ke atas dan ke luar dari
titik antena pada ketinggian dasar antena dan dalam radius 500 meter
tidak diperkanankan adanya bangunan dari metal tangki minyak
bangunan dan lain-lain melebihi ketinggian dasar antena
(11) Untuk mendirikan bangunan baru di dalam Kawasan Pendekatan
(ancangan) pendaratan dan Lepas Landas harus memenuhi batas
ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 16 (satu koma enam
persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada
ketinggian masing-masing ambang landas pacu 18 dan landas pacu 36
eksisting dan pengembangan
BAB IV
KRITERIA DAN PENGGUNAAN KAWASAN KEBISINGAN
Pasal 16
(1) Kawasan kebisingan merupakan kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara yang
terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat
mengganggu lingkungan
(2) Tingkat kebisingan kawasan sekitar Bandar Udara diukur dengan peralatan
ukur dan metodologi yang ditetapkan oleh standar nasional dan ditetapkan
berdasarkan satuan WECPNL
Pasal 17
(1) Kawasan kebisingan Tingkat 1 (satu) adalah kawasan yang mempunyai indeks
kebisingan lebih besar atau sama dengan 70 dan lebih kecil 75 rdquo WECPNL lt
75) merupakan kawasan dengan tingkat kebisingan terendah
(2) Kawasan ini merupakan daerah yang mengelilingi landasan dimana tepi luar
bagian utara kawasan ini berjarak maksimum 3516758 meter dari ujung
landasan 18 dan tepi luar bagian selatan berjarak maksimum 3923879 meter
dari ujung landasan 36 serta tepi dalamnya merupakan batas-batas kawasan
kebisingan tingkat 2
(3) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan
untuk berbagai jenis kegiatan danatau bangunan kecuali untuk jenis kegiatan
danatau bangunan sekolah dan rumah sakit
(4) Bangun sekolah dan rumah sakit yang sudah ada harus dilengkapi dengan
pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga
tingkat kebisingan yang terjadi di dalam bangunan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
116
Pasal 18
(1) Kawasan kebisingan Tingkat 2 (dua) adalah kawasan yang mempunyai indeks
kebisingan lebih besar atau sama dengan 75 dan lebih kecil 80 rdquo WECPNL lt
80) memiliki tingkat kebisingan yang lebih tinggi dari kawasan kebisingan
tingkat 1
(2) Kawasan ini merupakan daerah yang mengelilingi landasan dimana tepi luar
bagian utara kawasan ini berjarak maksimum 1671909 meter dari ujung
landasan 18 dan tepi luar bagian selatan berjarak maksimum 1957217 meter
dari ujung landasan 36 serta tepi dalamnya merupakan batas-batas kawasan
kebisingan tingkat 3
(3) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan
untuk berbagai jenis kegiatan danatau bangunan kecuali untuk jenis kegiatan
danatau bangunan sekolah dan rumah sakit dan tempat tinggal
(4) Bangun sekolah rumah sakit dan tempat tinggal yang sudah ada harus
dilengkapi dengan pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang
standar sehingga tingkat kebisingan yang terjadi di dalam bangunan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
Pasal 19
(1) Kawasan Kebisingan Tingkat 3 (tiga) adalah kawasan yang mempunyai indeks
kebisingan lebih besar atau sama dengan 80 (amp31 bull ) merupakan kawasan
dengan tingkat kebisingan tertinggi
(2) Kawasan ini merupakan daerah yang mengelilingi landasan dimana tepi luar
bagian utara kawasan ini berjarak maksimum 595272 meter dari ujung landasan
18 dan tepi luar bagian selatan berjarak maksimum 793351 meter dari ujung
landasan 36 serta garis tengahnya berimpit dengan garis tengah landasan
(3) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan
untuk membangun bangunan dan fasilitas bandar udara yang dilengkapi dengan
pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga
tingkat bising yang terjadi di dalam bangunan seusai dengan peraturan
perundang-undangan
(4) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanah dan ruang udara
pada Kawasan Kebisingan Tingkat 3 dapat dimanfaatkan sebagai jalur hijau
atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang
burung
BAB V
PENGENDALIAN PENGGUNAAN KKOP DAN BKK
Pasal 20
(1) Pengendalian penggunaan KKOP dan BKK diselenggarakan melalui
a Perizinan
117
b Pengawasan
c Penertiban
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Pemerintah Provinsi Pemerintah KabupatenKota setempat dan Penyelenggara
Bandar Udara berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan
(3) Pengendalian teknis penggunaan KKOP dan BKK harus dijabarkan dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan KabupatenKota
Pasal 21
(1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan oleh
BupatiWalikota setempat sesuai peraturan perundang-undangan dengan
memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Perhubungan
dan Penyelenggara Bandar Udara
(2) Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bila ketinggian
bangunan melampaui ambang batas 75 (tujuh puluh lima persen) dari
ketentuan KKOP dan penggunaannya bila dipandang dapat menambah fatalitas
apabila terjadi kecelakaan harus mendapat kajian teknis dari Dinas
Perhubungan dan Penyelenggara Bandar Udara
(3) Hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar
pertimbangan untuk pemberian rekomendasi dari Dinas Perhubungan
(4) Ketentuan mengenai tata cara dan jangka waktu pemberian kajian teknis dan
rekomendasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur
Pasal 22
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilaksanakan
secara terpadu antara Pemerintah Provinsi Pemerintah KabupatenKota setempat
Penyelenggara Bandar Udara Camat Lurah Kepala Desa Perangkat
DesaKelurahan dinas instansi terkait lainnya dan masyarakat di sekitar bandar
udara
Pasal 23
(1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dilakukan
berdasarkan laporan perkembangan pemanfaatan ruang hasil pengawasan
(2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah
KabupatenKota melalui aparat yang diberi wewenang dalam hal penertiban
pelanggaran penggunaan ruang
(3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian
sanksi yang terdiri dari sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
118
BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 24
Hak dan Kewajiban meliputi
a Hak dan kewajiban masyarakat
b Hak dan kewajiban Penyelenggara Bandar Udara
c Hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi
d Hak dan kewajiban Pemerintah KabupatenKota
Pasal 25
Hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a
terdiri dari
a Hak masyarakat meliputi
1 turut serta dalam proses perencanaan tata ruang pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan ruang
2 mengetahui secara terbuka isi ketentuan penggunaan ruang dan
pengendalian penggunaan KKOP dan BKK
3 menikmati manfaat ruang danatau pertambahan nilai ruang sebagai akibat
dari penggunaan ruang
4 hak masyarakat sebagaimana dimaksud angka 1 2 dan 3 tidak termasuk
untuk DLKR Bandar Udara
b Kewajiban masyarakat meliputi
1 berperan serta dalam memelihara keselamatan dan keamanan KKOP serta
BKK
2 berlaku tertib dalam proses perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang
3 mentaati dan melaksanakan ketentuan penggunaan KKOP dan BKK yang
telah ditetapkan
Pasal 26
Hak dan kewajiban Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 huruf b terdiri dari
a Hak Penyelenggara Bandar Udara meliputi
1 berperan serta dalam proses perencanaan pemanfaatan ruang dan
pengendalian penggunaan ruang pada KKOP dan KKB
2 mengetahui secara terbuka isi ketentuan penggunaan ruang KKOP dan
BKK
3 mengajukan keberatan terhadap penggunaan ruang dalam KKOP dan BKK
apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan KKOP dan
BKK
b Kewajiban Penyelenggara Bandar Udara meliputi
119
1 berperan serta dalam mewujudkan dan memelihara keselamatan dan
keamanan KKOP dan BKK
2 berperan serta dan berkontribusi pada proses pembangunan dan
pemeliharaan infrastruktur dasar yang ada di DLKR Bandar Udara
3 berperan serta dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada
KKOP dan BKK
4 ikut serta dalam proses penataan ruang berkaitan dengan KKOP dan BKK
5 turut serta melakukan kajian teknis pemanfaatan ruang KKOP dan BKK dari
Pemerintah KabupatenKota
6 mentaati ketentuan penggunaan KKOP dan BKK
Pasal 27
Hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
huruf c terdiri dari
a Hak Pemerintah Provinsi meliputi
1 berperan serta dalam proses penataan ruang pada KKOP dan BKK yang
dilaksanakan oleh Pemerintah KabupatenKota
2 mendapatkan manfaat atas keberadaan Bandar Udara berdasarkan peraturan
perundang-undangan
3 mengajukan keberatan terhadap pemanfatan ruang yang dilaksanakan oleh
pemerintah KabupatenKota apabila bertentangan dengan ketentuan KKOP
dan BKK
b Kewajiban Pemerintah Provinsi meliputi
1 berperanserta dalam mewujudkan dan memelihara kualitas KKOP dan
BKK
2 ikutserta dalam proses penataan ruang berkaitan dengan KKOP dan BKK
3 mentaati ketentuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang
KKOP dan BKK
4 melaksanakan pengawasan penggunaan ruang pada KKOP dan BKK sesuai
dengan mekanisme yang berlaku
5 memberikan kajian teknis dan rekomendasi pemanfaatan ruang KKOP dan
BKK dari Pemerintah KabupatenKota
Pasal 28
Hak dan kewajiban Pemerintah KabupatenKota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 huruf d terdiri dari
a Hak Pemerintah KabupatenKota meliputi
1 menetapkan jenis penggunaan lahan maupun pemanfaatan ruang pada
KKOP dan BKK
2 melaksanakan pengawasan evaluasi dan penertiban pemanfaatan ruang
pada KKOP dan BKK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
3 mendapatkan manfaat atas keberadaan Bandar Udara berdasarkan peraturan
perundang-undangan
120
4 memfasilitasi dan menyelesaikan setiap konflik pelaksanaan dan
pemanfaatan ruang KKOP dan BKK sesuai dengan kewenangan yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan
b Kewajiban Pemerintah KabupatenKota meliputi
1 menyusun rencana yang lebih rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (3)
2 berperan serta dalam mewujudkan dan memelihara kualitas KKOP dan
BKK
3 mentaati ketentuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang
KKOP dan BKK yang telah ditetapkan
4 melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang pada KKOP dan BKK
5 menyampaikan pemberitahuan pemberian izin yang berada pada KKOP dan
BKK kepada Pemerintah Provinsi dan mengajukan permohonan kajian
teknis terhadap usul pendirian bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21
Pasal 29
(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat Penyelenggara Bandar Udara Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah KabupatenKota dalam penataan ruang dilaksanakan
dengan mematuhi dan menerapkan kriteria kaidah baku mutu dan
aturanaturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundangundangan
(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara
turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor
keselamatan penerbangan keselamatan masyarakat daya dukung lingkungan
estetika lingkungan lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat
menjamin pemanfaatan ruang yang serasi selaras dan seimbang
BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
(1) Apabila terdapat pelanggaran dalam pendirian danatau penggunaan bangunan
sebagaimana dimaksud daslam Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 12 Pasal 14
Pasal 15 Pasal 17 Ayat (3) Pasal 18 Ayat (3) dan Pasal 19 Ayat (3) dan Ayat
(4) maka Gubernur dapat meminta Pemerintah KabupatenKota yang
mengeluarkan izin untuk memberikan sanksi administratif berupa pencabutan
izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan serta perizinan
lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha yang bersangkutan
(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didahului dengan
pemberitahuan pertama kedua dan ketiga dan apabila tidak diindahkan maka
dapat diberikan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
121
BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 31
(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana
penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi
(2) Selain Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud Ayat (1) Penyidik Pegawai
Negeri Sipil pada Satuan Pamong Praja Provinsi diberikan kewewenangan
untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
(3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat Penyidik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang sebagai berikut
a Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang kejadian tindak
pidana
b Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan
c Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka
d Melakukan penyitaan benda danatau surat
e Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
f Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi
g Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan
pemeriksaan perkara
h Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 32
(1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 8 ayat
(3) Pasal 9 ayat (4) Pasal 10 ayat (3) Pasal 12 ayat (3) Pasal 14 ayat (3) Pasal
15 Pasal 17 Ayat (3) Pasal 18 Ayat (3) dan Pasal 19 Ayat (3) dan Ayat (3)
diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling
banyak Rp 5000000000 (lima puluh juta rupiah)
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
122
(3) Tidak pidana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33
Ketentuan penggunaan ruang KKOP dan BKK ini digunakan sebagai pedoman
bagi
a perumusan kebijakan pokok penggunaan ruang di wilayah KabupatenKota
sekitar Bandar Udara secara adil dan merata
b mewujudkan keterpaduan keterkaitan penataan ruang pada KKOP dan BKK
c rekomendasi kepada pemerintah dalam menetapkan penggunaan lahan sekitar
KKOP dan BKK
d acuan penataan ruang wilayah KabupatenKota
e peta lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004
tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru termasuk juga apabila terjadi perubahan
menjadi pedoman dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini
Pasal 34
(1) Terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara
maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau badan usaha atau
yang telah ada secara alami dalam KKOP sebelum diterbitkannya Peraturan
Daerah ini tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi
penerbangan terpenuhi
(2) Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada dalam BKK tingkat 1 dan
tingkat 2 dilengkapi dengan pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur
yang standar sehingga tingkat kebisingan yang terjadi di dalam bangunan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
(3) Terhadap bangunan-bangunan yang penggunaannya dapat membahayakan atau
dapat menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3) Pasal 9 Ayat (4) Pasal 10 Ayat (3) Pasal 12
Ayat (3) Pasal 14 Ayat (3) dan Pasal 15 harus dilakukan pengalihan yang akan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35
(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua rencana tata
ruang wilayah daerah dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini
123
(2) Ketentuan-ketentuan teknis operasional yang berkaitan langsung dengan KKOP
dan BKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau
Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 2013
GUBERNUR RIAU
ttd
H M RUSLI ZAINAL SE MP
Diundangkan di Pekanbaru
Tanggal 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU
Drs WAN SYAMSIRYUS
LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR
124
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI
PENERBANGAN DAN BATAS-BATAS KAWASAN KEBISINGAN
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
1 PENJELASAN UMUM
Transportasi udara mempunyai peranan yang penting dalam mendukung
pembangunan sektor ekonomi dan pariwisata Penyelenggaraan transportasi udara
yang selamat aman lancar dan efisien perlu ditunjang oleh sub sistem airline
dengan berbagai aspeknya sub sistem bandar udara dengan berbagai sarana dan
prasarananya dan sub sistem keselamatan penerbangan dengan pengelolaan ruang
udara yang bebas dari segala gangguan dan ditunjang oleh sumber daya manusia
yang berkualitas sesuai dengan standar internasional
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sebagai salah satu sub sistem
transportasi udara harus dapat menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan
di sekitar bandar udara Oleh karena itu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru harus memenuhi persyaratan teknis yang telah menjadi standar
internasional Salah satu persyaratan teknis dimaksud adalah kawasan di sekitar
bandar udara harus bebas dari penghalang (obstacle) tetap maupun bergerak
Untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan dan keselamatan masyarakat
khususnya yang tinggal dan atau beraktivitas di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru telah ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM
60 Tahun 2004 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Pengoperasian bandar udara di sisi lain memberikan dampak kebisingan bagi
masyarakat yang berada di sekitar bandar udara Karena itu dalam rangka
keselamatan masyarakat terhadap bahaya suara mesin pesawat yang dapat
mengganggu pendengaran maka ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
KM 17 Tahun 2005 tentang Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sehingga masyarakat mengetahui
daerah-daerah mana yang mempunyai tingkat gangguan terkecil dan terbesar akibat
operasi pesawat udara pada siang dan malam hari dan diharapkan dapat
menghindarinya atau melakukan pengamanan terhadap bahaya tersebut
Untuk mencapai tujuan keselamatan dan keamanan penerbangan serta perlindungan
masyarakat di sekitar bandar udara tersebut di atas perlu pengaturan dalam rangka
pengendalian terhadap benda-benda tumbuh pendirian bangunan dan berbagai
aktivitas yang menggunakan ruang udara dengan suatu Peraturan Daerah (Perda)
2 PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
125
Pasal 1 Cukup
jelas
Pasal 2 Cukup
jelas
Pasal 3 Cukup
jelas
Pasal 4 Cukup
jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Fasilitas pokok bandar udara meliputi
a fasilitas sisi udara (airside facility) antara lain
1) landasan pacu
2) penghubung landasan pacu (taxiway)
3) tempat parkir pesawat udara (apron)
4) runway strip
5) fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam
kebakaran (PKP ndash PK) 6) marka dan rambu
b fasilitas sisi darat (landsite facility) antara lain
1) bangunan terminal penumpang
2) bangunan terminal kargo
3) bangunan operasi
4) menara pengawas lalu lintas udara (ATC tower)
5) bangunan VIP
6) bangunan meteorologi 7) bangunan SAR
8) jalan masuk (acces road)
9) depo pengisian bahan bakar pesawat udara 10) bangunan administrasiperkantoran 11) marka dan
rambu
c fasilitas navigasi penerbangan antara lain
1) Non Directional Beacon (NDB)
2) Doppler VHF Omni Range (DVOR)
3) Distance Measuring Equipment (DME)
4) Runway Visual Range (RVR)
5) Instrument Landing System (ILS)
6) Radio Detection and Ranging (RADAR)
7) Very High Frequency ndash Direction Finder (VHF-DF)
8) Differential Global Positioning System (DGPS)
9) Automatic Dependent Surveillance (ADS)
126
10) Satelite Navigation System
11) Aerodrome Surface Detection Equipment 12) Very High Frequency
Omnidirectional Range
d fasilitas alat bantu pendaratan visual antara lain
1) marka dan rambu
2) runway lighting
3) taxiway lighting
4) threshold lighting
5) runway end lighting
6) apron lighting
7) Precision Approach Path Indicator (PAPI)Visual Approach Slope
Indicator (VASI)
8) Rotating beacon
9) Apron area floodapron flood light
10) Approach Lighting System
11) Indicator and Signalling Device
12) Circling Guidance Light
13) Sequence Flashing Light
14) Runway Lead in Lighting System
15) Runway Guard Light 16) Road Holding Position Light 17) Aircraft
Docking Guidance System
e fasilitas komunikasi penerbangan antara lain
1) komunikasi antar stasiun penerbangan (Aeronautical Fixed
ServiceAFS)
a) Very High Frequency (VHF) Air Ground Communication
b) Automatic Message Switching Center (AMSC)
c) Aeronautical Fixed Telecommunication Network
(TELEXAFTN)
d) High Frequency ndash Single Side Band (HFndashSSB)
e) Direct Speech
f) Teleprinter
2) peralatan komunikasi lalu lintas penerbangan (Aeronautical Mobile
ServiceAMS )
a) High Frequency Air Ground Communication
b) Very High Frequency Air Ground Communication
c) Voice Switching Communication System
d) Controller Pilot Data Link Communication
e) Very High Frequency Digital Link
f) Integrated Remote Control and Monitoring System
g) Aerodrome Terminal Information System
3) tranmisi
a) radio link
b) VSAT
Fasilitas penunjang bandar udara yang meliputi antara lain a
penginapanhotel
127
b penyediaan toko dan restoran
c fasilitas penempatan kendaraan bermotor
d fasilitas perawatan pada umumnya (antara lain perawatan
gedungperkantoran peralatan operasional)
e fasilitas pergudangan
f fasilitas perbengkelan pesawat udara
g fasilitas hanggar
h fasilitas pengelolaan limbah
i fasilitas lainnya yang menunjang secara langsung atau tidak langsung
kegiatan bandar udara
Pasal 6 Cukup
jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Batas-batas KKOP ditentukan berdasarkan persyaratan permukaan batas
penghalang untuk landas pacu dengan Pendekatan Presisi Kategori I
Nomor kode 4 sesuai Annex 14 ICAO Konvensi Chicago Tahun 1944
dan dinyatakan dalam Sistem Koordinat Bandar Udara yang posisinya
ditentukan terhadap titik-titik referensi sebagai berikut
a Titik referensi bandar udara terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 27ͳ͵Ͳᦢ LU
101deg ʹᦡ 36ͷͷͲᦢ BT
b Titik referensi sistem koordinat bandar udara (perpotongan sumbu
X dan sumbu Y) terletak pada ujung landas pacu 18 Eksisting dan
Pengembangan dengan koordinat geografis
00deg ʹᦡ 05ͺʹᦢ LU
101deg ʹᦡ 39ͳᦢ BT atau koordinat bandar
udara X = + 20000 m
Y = + 20000 m
sumbu X berimpit dengan sumbu landas pacu dengan arah ž ފ މ
geografis sumbu Y melalui ujung landas pacu 18 eksisting dan
Pengembangan dan tegak lurus pada sumbu X
Ayat 2
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan Pendekatan (ancangan) Pendaratan dan Lepas
Landas sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1B
Ayat (2)
128
Cukup Jelas
Ayat (3) Huruf c
Yang dimaksud dengan peternakan adalah peternakan unggas seperti burung
walut burung dara dan sejenisnya yang dapat mengganggu penerbangan
Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1C
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf b
Yang dimaksud dengan peternakan danatau habitat hunian burung adalah
peternakan burung walet burung dara dan sejenisnya yang dapat mengganggu
penerbangan
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam
sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1D
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan peternakan adalah peternakan unggas seperti burung
walut burung dara dan sejenisnya yang dapat mengganggu penerbangan
Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar
sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1E
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut sebagaimana
terdapat dalam Lampiran 1F
129
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan peternakan adalah peternakan unggas seperti burung walut
burung dara dan sejenisnya yang dapat mengganggu penerbangan
Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan di Bawah Permukaan Transisi sebagaimana
terdapat dalam Lampiran 1G
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan di sekitar Alat Bantu Navigasi Penerbangan
adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1H
Alat Bantu Navigasi Penerbangan yang tersedia dalam penyelenggaraan
operasi penerbangan di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri
dari
a Non Directional Beacon (NDB)
b Doppler Very High Frequency Omni Range (DVOR)Distance Measuring
Equipment (DME)
c Instrument Landing System (ILS) yang terdiri dari Localizer Glide Path
Outer Marker dan Middle Marker
d Radar
e Approach Lighting System
Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan tersebut ditentukan sebagai
berikut
a Non Directional Beacon (NDB) terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 59͵ᦢ LU
101deg ʹᦡ 11ͶͲᦢ BT
b Doppler Very High Omni Range (VOR)Distance Measuring Equipment
(DME) terletak pada koordinat geografis
00deg ʹͷᦡ 32ͳʹᦢ LU
101deg ʹᦡ 29͵ͺᦢ BT
c Instrument Landing System (ILS)
1) Localizer terletak pada koordinat geografis
00deg ʹͺᦡ 20ͳͳᦢ LU
130
101deg ʹᦡ 41ʹ͵ᦢ BT dengan ukuran
nominal 600 m x 220 m
2) Glide Path terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 15ͳͶᦢ LU
101deg ʹᦡ 42ͻᦢ BT dengan ukuran
nominal 600 m x 200 m
3) Middle Marker terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 28Ͷᦢ LU
101deg ʹᦡ 38Ͷʹᦢ BT dengan ukuran
nominal 10 m x 10 m
(2) Radar terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 48ʹͳᦢ LU
101deg ʹᦡ 48͵ͺᦢ BT dengan ukuran
nominal 100 m x 100 m
(3) Approach Lighting System dengan ukuran nominal lokasi 1000 m x 60 m
dengan persyaratan lahan di sebelah kanan dan kiri Approach Light sebesar
120 m dari as landas pacu harus rata serta bebas benda tumbuh
Pasal 15 Cukup
jelas
Pasal 16 Cukup
jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kawasan kebisingan Tingkat 1 sebagaimana terdapat
dalam Lampiran IIA
Ayat (2) Cukup
jelas
Ayat (3) Cukup
jelas
Ayat (4) Cukup
jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kawasan kebisingan Tingkat 2 sebagaimana terdapat
dalam Lampiran IIB
131
Ayat (2) Cukup
jelas
Ayat (3) Cukup
jelas
Ayat (4) Cukup
jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kawasan kebisingan Tingkat 3 sebagaimana terdapat
dalam Lampiran IIC
Ayat (2) Cukup
jelas
Ayat (3) Cukup
jelas
Ayat (4) Cukup
jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Kajian teknis antara lain menyangkut batas-batas ketinggian bangunan
penggunaan bangunan dan benda tumbuh pada KKOP
Ayat (3) Cukup
jelas
Ayat (4) Cukup
jelas
Pasal 22
- Peran serta masyarakat antara lain melaporkan kepada aparat berwenang
apabila menjumpai pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini
- Yang dimaksud instansi teknis terkait lainnya adalah instansi yang terkait
dalam pengawasan dan pengendalian KKOP dan BKK baik di jajaran
132
Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan KabupatenKota termasuk juga
instansi vertikal
Pasal 23 Cukup
jelas
Pasal 24 Cukup
jelas
Pasal 25 Cukup
jelas
Pasal 26 Cukup
jelas
Pasal 27 Cukup
jelas
Pasal 28 Cukup
jelas
Pasal 29 Cukup
jelas
Pasal 30 Cukup
jelas
Pasal 31 Cukup
jelas
Pasal 32 Cukup
jelas
Pasal 33 Cukup
jelas
Pasal 34 Cukup
jelas
Pasal 35 Cukup
jelas
Pasal 36 Cukup
jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN NOMOR
LAMPIRAN IA PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
KOORDINAT BATAS KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP)
DI SEKITAR BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 A11 19940 20334 Ϭ϶ϮϴΖϭϳϰϳϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϮϬϰϬΗ
2 A12 19940 ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϴΖϭϳϵϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϲϯϵϲΗ
3 A13 4940 ϭϳϲϬϬ Ϭ϶ϯϲΖϯϳϵϲϱΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϯϳϴϱϳΗ
4 A14 4940 ϮϮϱϴϰ Ϭ϶ϯϲΖϮϯϮϮϲΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϭϴϴϵϱΗ
ϱ ϭϱ ϭϲϵϰϬ ϮϬϳϴϰ Ϭ϶ϮϵΖϱϰϲϮϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϵϰϬϭΗ
ϲ ϭϲ ϭϲϵϰϬ 19400 Ϭ϶ϮϵΖϱϱϵϴϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϰϲϲϱΗ
ϳ A21R 22210 20334 Ϭ϶ϮϳΖϬϯϲϯϳΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϵϴϴϮΗ
ϴ A22R ϯϳϮϭϬ ϮϮϱϴϰ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϲϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϮϲϱϱΗ
9 ϮϱZ ϮϱϮϭϬ ϮϬϳϴϰ Ϭ϶ϮϱΖϮϱϲϱϰΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϭϱϴϯΗ
10 Ϯϳ 22210 ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϳΖϬϯϴϯϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϵϯϰΗ
11 A21L ϮϮϱϲϬ ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϰϰϱΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϲϬϳΗ
12 A22L ϯϳϱϲϬ 22400 Ϭ϶ϭϴΖϰϮϰϬϱΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϮϮϬϬΗ
13 A23L ϯϳϱϲϬ ϭϳϲϬϬ Ϭ϶ϭϴΖϰϲϵϲϰΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϬϳϭϭϰΗ
14 A24L ϮϮϱϲϬ ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϳϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϯϵϭϬΗ
ϭϱ Ϯϱgt ϮϱϱϲϬ ϮϬϲϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϭϰϰϮϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϱϯϬϵΗ
ϭϲ Ϯϲgt ϮϱϱϲϬ 19400 Ϭ϶ϮϱΖϭϱϱϴϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϲϱϱϰΗ
ϭϳ Ϯϴgt ϮϱϮϭϬ ϮϬϱϰϴ Ϭ϶ϮϱΖϮϱϴϱϮΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϯϵϴϳΗ
ϭϴ A29L ϯϳϮϭϬ ϮϮϯϰϴ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϬϴϰϱΗ
19 B11 ϭϳϵϱϬ ϮϬϮϲϲ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϮϵϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϭϳϬϴΗ
20 B12R ϮϰϳϭϬ ϮϬϳϬϴ Ϭ϶ϮϱΖϰϭϵϵϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϵϲϭϳΗ
21 B21 ϭϳϵϱϬ ϭϵϱϱϮ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϵϱϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϴϲϮϵΗ
22 B22L ϮϱϬϲϬ ϭϵϰϳϱ Ϭ϶ϮϱΖϯϭϳϱϮΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϵϰϯϱΗ
23 C11 ϭϲϬϬϵ 20924 Ϭ϶ϯϬΖϮϰϳϵϮΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϴϭϬΗ
24 C12 19940 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϯϴϭϰΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϲϰϭϵΗ
Ϯϱ C13 22210 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϵϵϴϮΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϰϮϲϬΗ
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
Ϯϲ C14 24244 ϮϯϲϮϴ Ϭ϶ϮϱΖϱϰϯϱϳΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϯϰϯϵϮΗ
Ϯϳ ϭϱ Ϯϲϰϰϭ ϮϬϵϲϵ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϰϯϯΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϲϰϭϵΗ
Ϯϴ C21 ϭϲϬϬϵ ϭϵϮϲϬ Ϭ϶ϯϬΖϮϲϯϳϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϭϬϮϰΗ
29 C22 Ϯϲϰϵϭ ϭϵϲϮϬ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϬϴϴΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϮϳϴϯΗ
30 C23 ϮϮϱϲϬ ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϲϯϲϮΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϮϵϱϮϴΗ
134
31 C24 19940 ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϴΖϮϭϱϴϳΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϯϭϵϴϭΗ
32 D11 14030 21220 Ϭ϶ϯϭΖϮϴϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϮϲϮϰϱΗ
33 D12 19940 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϭϵϯϲΗ ϭϬϳ϶ϯϬΖϬϭϬϯϭΗ
34 D13 22210 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϴϭϬϲΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϱϴϵϬϰΗ
ϯϱ D14 Ϯϱϭϳϱ ϮϱϰϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϮϮϰϭϳΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϯϬϳϴϱΗ
ϯϲ ϭϱ ϮϴϰϮϱ ϮϭϮϲϲ Ϭ϶ϮϯΖϰϬϲϭϬΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϭϱϳΗ
ϯϳ D21 14030 ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϯϭΖϯϭϬϬϯΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϯϯϮϯΗ
ϯϴ D22 ϮϴϰϳϬ ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϮϯΖϰϭϯϭϱΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϮϵϳϭϳΗ
39 D23 ϮϮϱϲϬ 14000 Ϭ϶ϮϲΖϱϴϮϳϭΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϰϵϭϮΗ
40 D24 19940 14000 Ϭ϶ϮϴΖϮϯϰϵϳΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϳϯϲϰΗ
41 E11 ϱϭϮϵ ϮϮϱϱϲ Ϭ϶ϯϲΖϭϳϭϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϭϳϴϮϲΗ
42 E12 19940 ϯϱϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϬϯϯϳϬΗ ϭϬϳ϶ϯϰΖϱϭϳϵϭΗ
43 E13 22210 ϯϱϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϰϵϱϰϰΗ ϭϬϳ϶ϯϰΖϰϵϲϲϰΗ
44 E14 Ϯϵϯϲϰ ϯϯϯϲϴ Ϭ϶ϮϮΖϱϴϲϭϲΗ ϭϬϳ϶ϯϯΖϰϰϮϯϳΗ
ϰϱ ϭϱ ϯϳϯϳϭ ϮϮϯϳϮ Ϭ϶ϭϴΖϰϴϱϴϳΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϭϰϱϴΗ
ϰϲ E21 ϱϭϮϵ ϭϳϲϮϴ Ϭ϶ϯϲΖϮϭϴϬϮΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϯϴϱϵϴΗ
ϰϳ E22 ϯϳϯϳϭ ϭϳϲϮϴ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϬϴϭΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϬϴϭϴϮΗ
ϰϴ E23 19940 ϱϬϬϬ Ϭ϶ϮϴΖϯϮϬϮϱΗ ϭϬϳ϶ϭϴΖϯϲϱϲϯΗ
49 E24 ϮϮϱϲϬ ϱϬϬϬ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϬϰϵΗ ϭϬϳ϶ϭϴΖϯϰϬϳϵΗ
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
ϭϯϱ
LAMPIRAN IB
KAWASAN PENDEKATAN PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 A11 19940 20334 Ϭ϶ϮϴΖϭϳϰϳϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϮϬϰϬΗ
2 A12 19940 ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϴΖϭϳϵϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϲϯϵϲΗ
3 A13 4940 ϭϳϲϬϬ Ϭ϶ϯϲΖϯϳϵϲϱΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϯϳϴϱϳΗ
4 A14 4940 ϮϮϱϴϰ Ϭ϶ϯϲΖϮϯϮϮϲΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϭϴϴϵϱΗ
ϱ A21R 22210 20334 Ϭ϶ϮϳΖϬϯϲϯϳΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϵϴϴϮΗ
ϲ A22R ϯϳϮϭϬ ϮϮϱϴϰ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϲϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϮϲϱϱΗ
ϳ A29L ϯϳϮϭϬ ϮϮϯϰϴ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϬϴϰϱΗ
ϴ A22L ϯϳϱϲϬ 22400 Ϭ϶ϭϴΖϰϮϰϬϱΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϮϮϬϬΗ
9 A23L ϯϳϱϲϬ ϭϳϲϬϬ Ϭ϶ϭϴΖϰϲϵϲϰΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϬϳϭϭϰΗ
10 A24L ϮϮϱϲϬ ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϳϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϯϵϭϬΗ
11 A21L ϮϮϱϲϬ ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϰϰϱΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϲϬϳΗ
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
12 Ϯϳ 22210 ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϳΖϬϯϴϯϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϵϯϰΗ
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
ϭϯϲ
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
LAMPIRAN IC
KAWASAN KEMUNGKINAN BAHAYA KECELAKAAN
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 A11 19940 20334 Ϭ϶ϮϴΖϭϳϰϳϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϮϬϰϬΗ
2 A12 19940 ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϴΖϭϳϵϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϲϯϵϲΗ
3 ϭϲ ϭϲϵϰϬ 19400 Ϭ϶ϮϵΖϱϱϵϴϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϰϲϲϱΗ
4 ϭϱ ϭϲϵϰϬ ϮϬϳϴϰ Ϭ϶ϮϵΖϱϰϲϮϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϵϰϬϭΗ
ϱ A21R 22210 20334 Ϭ϶ϮϳΖϬϯϲϯϳΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϵϴϴϮΗ
ϲ ϮϱZ ϮϱϮϭϬ ϮϬϳϴϰ Ϭ϶ϮϱΖϮϱϲϱϰΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϭϱϴϯΗ
ϳ Ϯϴgt ϮϱϮϭϬ ϮϬϱϰϴ Ϭ϶ϮϱΖϮϱϴϱϮΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖ ϱϯϵϴϳΗ
ϴ Ϯϱgt ϮϱϱϲϬ ϮϬϲϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϭϰϰϮϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϱϯϬϵΗ
9 Ϯϲgt ϮϱϱϲϬ 19400 Ϭ϶ϮϱΖϭϱϱϴϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϲϱϱϰΗ
10 A24L ϮϮϱϲϬ ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϳϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϯϵϭϬΗ
11 A21L ϮϮϱϲϬ ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϰϰϱΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϲϬϳΗ
12 Ϯϳ 22210 ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϳΖϬϯϴϯϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϵϯϰΗ
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
ϭϯϳ
LAMPIRAN ID
KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN HORIZONTAL DALAM
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 B11 ϭϳϵϱϬ ϮϬϮϲϲ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϮϵϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϭϳϬϴΗ
2 C11 ϭϲϬϬϵ 20924 Ϭ϶ϯϬΖϮϰϳϵϮΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϴϭϬΗ
3 C12 19940 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϯϴϭϰΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϲϰϭϵΗ
4 C13 22210 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϵϵϴϮΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϰϮϲϬΗ
ϱ C14 24244 ϮϯϲϮϴ Ϭ϶ϮϱΖϱϰϯϱϳΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϯϰϯϵϮΗ
ϲ ϭϱ Ϯϲϰϰϭ ϮϬϵϲϵ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϰϯϯΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϲϰϭϵΗ
ϳ B12R ϮϰϳϭϬ ϮϬϳϬϴ Ϭ϶ϮϱΖϰϭϵϵϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϵϲϭϳΗ
ϴ B21 ϭϳϵϱϬ ϭϵϱϱϮ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϵϱϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϴϲϮϵΗ
9 B22L ϮϱϬϲϬ ϭϵϰϳϱ Ϭ϶ϮϱΖϯϭϳϱϮΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϵϰϯϱΗ
10 C22 Ϯϲϰϵϭ ϭϵϲϮϬ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϬϴϴΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϮϳϴϯΗ
11 C23 ϮϮϱϲϬ ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϲϯϲϮΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϮϵϱϮϴΗ
12 C24 19940 ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϴΖϮϭϱϴϳΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϯϭϵϴϭΗ
13 C21 ϭϲϬϬϵ ϭϵϮϲϬ Ϭ϶ϯϬΖϮϲϯϳϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϭϬϮϰΗ
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
139
ϭϯϴ
LAMPIRAN IE
KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN HORIZONTAL LUAR
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 D11 14030 21220 Ϭ϶ϯϭΖϮϴϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϮϲϮϰϱΗ
2 D12 19940 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϭϵϯϲΗ ϭϬϳ϶ϯϬΖϬϭϬϯϭΗ
3 D13 22210 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϴϭϬϲΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϱϴϵϬϰΗ
4 D14 Ϯϱϭϳϱ ϮϱϰϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϮϮϰϭϳΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϯϬϳϴϱΗ
ϱ ϭϱ ϮϴϰϮϱ ϮϭϮϲϲ Ϭ϶ϮϯΖϰϬϲϭϬΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϭϱϳΗ
ϲ A22R ϯϳϮϭϬ ϮϮϱϴϰ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϲϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϮϲϱϱΗ
ϳ A29L ϯϳϮϭϬ ϮϮϯϰϴ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϬϴϰϱΗ
ϴ ϭϱ ϯϳϯϳϭ ϮϮϯϳϮ Ϭ϶ϭϴΖϰϴϱϴϳΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϭϰϱϴΗ
9 E14 Ϯϵϯϲϰ ϯϯϯϲϴ Ϭ϶ϮϮΖϱϴϲϭϲΗ ϭϬϳ϶ϯϯΖϰϰϮϯϳΗ
10 E13 22210 ϯϱϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϰϵϱϰϰΗ ϭϬϳ϶ ϯϰΖϰϵϲϲϰΗ
11 E12 19940 ϯϱϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϬϯϯϳϬΗ ϭϬϳ϶ϯϰΖϱϭϳϵϭΗ
12 E11 ϱϭϮϵ ϮϮϱϱϲ Ϭ϶ϯϲΖϭϳϭϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϭϳϴϮϲΗ
13 D21 14030 ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϯϭΖϯϭϬϬϯΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϯϯϮϯΗ
14 D24 19940 14000 Ϭ϶ϮϴΖϮϯϰϵϳΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϳϯϲϰΗ
ϭϱ D23 ϮϮϱϲϬ 14000 Ϭ϶ϮϲΖϱϴϮϳϭΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϰϵϭϮΗ
ϭϲ D22 ϮϴϰϳϬ ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϮϯΖϰϭϯϭϱΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϮϵϳϭϳΗ
ϭϳ E22 ϯϳϯϳϭ ϭϳϲϮϴ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϬϴϭΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϬϴϭϴϮΗ
ϭϴ E23 19940 ϱϬϬϬ Ϭ϶ϮϴΖϯϮϬϮϱΗ ϭϬϳ϶ϭϴΖϯϲϱϲϯΗ
19 E24 ϮϮϱϲϬ ϱϬϬϬ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϬϰϵΗ ϭϬϳ϶ϭϴΖϯϰϬϳϵΗ
20 E21 ϱϭϮϵ ϭϳϲϮϴ Ϭ϶ϯϲΖϮϭϴϬϮΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϯϴϱϵϴΗ
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
141
LAMPIRAN IF
KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN KERUCUT
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 C11 ϭϲϬϬϵ 20924 Ϭ϶ϯϬΖϮϰϳϵϮΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϴϭϬΗ
2 D11 14030 21220 Ϭ϶ϯϭΖϮϴϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϮϲϮϰϱΗ
3 D12 19940 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϭϵϯϲΗ ϭϬϳ϶ϯϬΖϬϭϬϯϭΗ
4 D13 22210 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϴϭϬϲΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϱϴϵϬϰΗ
ϱ D14 Ϯϱϭϳϱ ϮϱϰϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϮϮϰϭϳΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϯϬϳϴϱΗ
ϲ ϭϱ ϮϴϰϮϱ ϮϭϮϲϲ Ϭ϶ϮϯΖϰϬϲϭϬΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϭϱϳΗ
ϳ ϭϱ Ϯϲϰϰϭ ϮϬϵϲϵ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϰϯϯΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϲϰϭϵΗ
ϴ C14 24244 ϮϯϲϮϴ Ϭ϶ϮϱΖϱϰϯϱϳΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϯϰϯϵϮΗ
9 C13 22210 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϵϵϴϮΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϰϮϲϬΗ
10 C12 19940 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϯϴϭϰΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϲϰϭϵΗ
11 C21 ϭϲϬϬϵ ϭϵϮϲϬ Ϭ϶ϯϬΖϮϲϯϳϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϭϬϮϰΗ
12 C24 19940 ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϴΖϮϭϱϴϳΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϯϭϵϴϭΗ
13 C23 ϮϮϱϲϬ ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϲϯϲϮΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϮϵϱϮϴΗ
14 C22 Ϯϲϰϵϭ ϭϵϲϮϬ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϬϴϴΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϮϳϴϯΗ
ϭϱ D22 ϮϴϰϳϬ ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϮϯΖϰϭϯϭϱΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϮϵϳϭϳΗ
ϭϲ D23 ϮϮϱϲϬ 14000 Ϭ϶ϮϲΖϱϴϮϳϭΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϰϵϭϮΗ
ϭϳ D24 19940 14000 Ϭ϶ϮϴΖϮϯϰϵϳΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϳϯϲϰΗ
ϭϴ D21 14030 ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϯϭΖϯϭϬϬϯΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϯϯϮϯΗ
GUBERNUR RIAU
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
BATAS-BATAS
142
HM RUSLI ZAINAL SE MP
LAMPIRAN IG
KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN TRANSISI
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 A11 19940 20334 Ϭ϶ϮϴΖϭϳϰϳϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϮϬϰϬΗ
2 B11 ϭϳϵϱϬ ϮϬϮϲϲ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϮϵϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϭϳϬϴΗ
3 B12R ϮϰϳϭϬ ϮϬϳϬϴ Ϭ϶ϮϱΖϰϭϵϵϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϵϲϭϳΗ
4 A21R 22210 20334 Ϭ϶ϮϳΖϬϯϲϯϳΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϵϴϴϮΗ
ϱ A12 19940 ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϴΖ ϭϳϵϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϲϯϵϲΗ
ϲ A24L ϮϮϱϲϬ ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϳϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϯϵϭϬΗ
ϳ B22L ϮϱϬϲϬ ϭϵϰϳϱ Ϭ϶ϮϱΖϯϭϳϱϮΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϵϰϯϱΗ
ϴ B21 ϭϳϵϱϬ ϭϵϱϱϮ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϵϱϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϴϲϮϵΗ
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
143
LAMPIRAN II-A
KAWASAN KEBISINGAN TINGKAT 1
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
No TITIK
KOORDINAT
BANDAR UDARA
KOORDINAT GEOGRAFIS WGS 84
LU BT
X Y ϶Ϳ ΗͿ ΖͿ ϶Ϳ ( Ϳ ΖͿ
1 A 1 16483 20000 0 30 10226 107 26 44485
2 A 2 17295 20137 0 29 43704 107 26 48160
3 A 3 18039 20234 0 29 19428 107 26 50576
4 A 4 18536 20434 0 29 3058 107 26 56582
5 A 5 19297 20645 0 28 38130 107 27 2682
6 A 6 19560 20759 0 28 29440 107 27 6138
7 A 7 20078 20078 0 28 12551 107 27 6584
8 A 8 21245 20542 0 27 34840 107 26 57521
9 A 9 22348 20799 0 26 58718 107 27 4781
10 A 10 23634 20594 0 26 17069 107 26 56945
11 A 11 24229 20411 0 25 57905 107 26 50474
12 A 12 26425 20000 0 24 46874 107 26 35131
13 A 13 24092 19560 0 26 3186 107 26 23098
14 A 14 23611 19395 0 26 18969 107 26 18222
15 A 15 22919 19246 0 26 41619 107 26 14060
16 A 16 22320 19212 0 27 1143 107 26 13517
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
BATAS-BATAS
144
17 A 17 21222 19457 0 27 36610 107 26 22482
18 A 18 20055 19200 0 28 14815 107 26 15287
19 A 19 19600 19235 0 28 29588 107 26 16844
20 A 20 19188 19395 0 28 42830 107 26 22376
21 A 21 18513 19554 0 29 4630 107 26 28170
22 A 22 18061 19754 0 29 19141 107 26 35060
23 A 23 17255 19863 0 29 45269 107 26 39336
24 A 1 16483 20000 0 30 10226 107 26 44485
25 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750
26 B 2 19105 20187 0 28 44773 107 26 48074
27 B 3 19359 20232 0 28 36475 107 26 49299
28 B 4 19712 20449 0 28 24790 107 26 55954
29 B 5 20083 20504 0 28 12652 107 26 57372
145
30 B 6 21125 20377 0 27 38910 107 26 52286
31 B 7 22393 20522 0 26 57517 107 26 55795
32 B 8 23154 20323 0 26 32984 107 26 48643
33 B 9 23597 20232 0 26 18635 107 26 45309
34 B 10 24458 20015 0 25 50848 107 26 37478
35 B 11 23615 19771 0 26 18477 107 26 30376
36 B 12 23090 19654 0 26 35660 107 26 27084
37 B 13 22411 19482 0 26 57919 107 26 22146
38 B 14 21143 19617 0 27 39048 107 26 27752
39 B 15 20074 19491 0 28 13933 107 26 24661
40 B 16 19830 19536 0 28 21840 107 26 26345
41 B 17 19377 19762 0 28 36350 107 26 34075
42 B 18 19105 19807 0 28 45135 107 26 35791
43 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
LAMPIRAN II-B
KAWASAN KEBISINGAN TINGKAT 2
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
No TITIK
KOORDINAT
BANDARA
KOORDINAT GEOGRAFIS WGS 84
LU BT
X Y ϶Ϳ ΗͿ ΖͿ ϶Ϳ ΗͿ ΖͿ
1 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
BATAS-BATAS
146
2 B 2 19105 20187 0 28 44773 107 26 48074
3 B 3 19359 20232 0 28 36475 107 26 49299
4 B 4 19712 20449 0 28 24790 107 26 55954
5 B 5 20083 20504 0 28 12652 107 26 57372
6 B 6 21125 20377 0 27 38910 107 26 52286
7 B 7 22393 20522 0 26 57517 107 26 55795
8 B 8 23154 20323 0 26 32984 107 26 48643
9 B 9 23597 20232 0 26 18635 107 26 45309
10 B 10 24458 20015 0 25 50848 107 26 37478
11 B 11 23615 19771 0 26 18477 107 26 30376
12 B 12 23090 19654 0 26 35660 107 26 27084
13 B 13 22411 19482 0 26 57919 107 26 22146
14 B 14 21143 19617 0 27 39048 107 26 27752
15 B 15 20074 19491 0 28 13933 107 26 24661
16 B 16 19830 19536 0 28 21840 107 26 26345
17 B 17 19377 19762 0 28 36350 107 26 34075
18 B 18 19105 19807 0 28 45135 107 26 35791
19 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750
20 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735
21 C 2 19701 20111 0 28 25478 107 26 45029
22 C 3 20101 20314 0 28 12264 107 26 51230
23 C 4 20849 20228 0 27 48023 107 26 47731
24 C 5 21249 20240 0 27 35007 107 26 47759
25 C 6 21601 20228 0 27 23455 107 26 47044
26 C 7 22100 20283 0 27 7282 107 26 48331
27 C 8 22401 20309 0 26 57454 107 26 48975
28 C 9 22751 20152 0 26 46230 107 26 43476
147
29 C 10 22953 20082 0 26 39723 107 26 41049
30 C 11 23290 20001 0 26 28855 107 26 38105
31 C 12 22948 19917 0 26 40050 107 26 35716
32 C 13 22751 19848 0 26 46526 107 26 33682
33 C 14 22399 19690 0 26 58112 107 26 28902
34 C 15 22102 19717 0 27 7744 107 26 30036
35 C 16 21553 19772 0 27 25575 107 26 32337
36 C 17 21249 19762 0 27 35467 107 26 32308
37 C 18 20849 19767 0 27 48451 107 26 32830
38 C 19 20108 19683 0 28 12629 107 26 30834
39 C 20 19708 19891 0 28 25448 107 26 37950
40 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
BATAS-BATAS
148
LAMPIRAN II-C
KAWASAN KEBISINGAN TINGKAT 3
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
No TITIK
KOORDINAT
BANDARA
KOORDINAT GEOGRAFIS WGS 84
LU BT
X Y ϶Ϳ ΗͿ ΖͿ ϶Ϳ ΗͿ ΖͿ
1 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735
2 C 2 19701 20111 0 28 25478 107 26 45029
3 C 3 20101 20314 0 28 12264 107 26 51230
4 C 4 20849 20228 0 27 48023 107 26 47731
5 C 5 21249 20240 0 27 35007 107 26 47759
6 C 6 21601 20228 0 27 23455 107 26 47044
7 C 7 22100 20283 0 27 7282 107 26 48331
8 C 8 22401 20309 0 26 57454 107 26 48975
9 C 9 22751 20152 0 26 46230 107 26 43476
10 C 10 22953 20082 0 26 39723 107 26 41049
11 C 11 23290 20001 0 26 28855 107 26 38105
12 C 12 22948 19917 0 26 40050 107 26 35716
13 C 13 22751 19848 0 26 46526 107 26 33682
14 C 14 22399 19690 0 26 58112 107 26 28902
15 C 15 22102 19717 0 27 7744 107 26 30036
16 C 16 21553 19772 0 27 25575 107 26 32337
17 C 17 21249 19762 0 27 35467 107 26 32308
149
18 C 18 20849 19767 0 27 48451 107 26 32830
19 C 19 20108 19683 0 28 12629 107 26 30834
20 C 20 19708 19891 0 28 25448 107 26 37950
21 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
ii
C Tujuan dan Kegunaan 6
D Metodologi 7
BAB II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris 17
A Kajian Teoretis 17
1 Koordinat Bandar Udara 18
2 Batas-batas Kawasan dan Ketinggian 20
3 Tingkat Kebisingan dan Batas Kawasan Kebisingan 29
4 Persyaratan Tata Guna Lahan 33
B Asas dan Sistematika Kebijakan Publik 35
1 Formulasi Kebijakan 40
2 Kebijakan Dasar 41
3 Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Produk Hukum
Daerah 44
C Kajian Implementasi Kebijakan 45
D Evaluasi dan Klarifikasi 49
1 Kondisi Existing 50
2 Kondisi yang Diharapkan 54
BAB III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait 58
A Dasar Hukum 60
B Pengkajian dan Penyelarasan 62
BAB IV Landasan Filosofis Sosiologis dan Yuridis 76
A Landasan Filosofis 76
B Landasan Sosiologis 78
C Landasan Yuridis 81
BAB V Jangkauan Arah Pengaturan Dan Ruang Lingkup Materi Muatan
Peraturan Daerah 85
A Jangkauan Pengaturan 86
B Arah Pengaturan 89
C Ruang Lingkup Materi 91
iii
BAB VI Penutup 95
A Kesimpulan 95
B Saran 96
Daftar Pustaka 98
Lampiran 99
iv
EXECUTIVE SUMMARY
Sebagai ibukota provinsi yang sangat berdekatan dengan bandar udara kota
Pekanbaru dihadapkan kepada dilema berkaitan dengan tata ruang wilayah
terutama penataan ruang di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Iklim
investasi yang relatif baik ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi
Riau yang menunjukkan trend positif (750 triwulan II 2012 BPS Riau) Salah
satu dampaknya adalah meningkatnya kebutuhan terhadap infrastruktur sehingga
muncul pembangunan perumahan gedung-gedung perkantoran perhotelan dan
pusat-pusat bisnis serta prasarana telekomunikasi yang cenderung bergerak
vertikal (menjulang tinggi) Munculnya infrastruktur perumahan dan permukiman
serta bangunan-bangunan berstruktur tinggi di kota Pekanbaru khususnya di
sekitara kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II tentu saja akan sangat
berpengaruh terhadap keselamatan dan keamanan operasi penerbangan
Untuk menjamin bahwa kawasan udara sekitar bandar udara bebas dari segala
hambatan dan rintangan yang berpotensi membahayakan keselamatan operasi
penerbangan maka pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah
menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 tentang
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM
17 Tahun 2005 tentang Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Akan tetapi peraturan perundang-
undangan tersebut belum terakomodasi dalam produk hukum daerah sehingga
terjadi kekosongan kepastian hukum bagi masyarakat terutama dalam hal
pengaturan pengendalian tata ruang dan pemanfaatan lahan di sekitar Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Kawasan Kebisingan di Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah danatau
perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan
operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan KKOP
mencakup wilayah yang sangat luas dimana pada wilayah dimaksud tidak diizinkan
adanya bangunan atau benda tumbuh baik yang tetap (fixed) maupun dapat
berpindah (mobile) yang lebih tinggi dari persyaratan batas ketinggian yang
diperkenankan sesuai dengan kode referensi landas pacu (Aerodrome Reference
Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway Classification) dari suatu bandar
udara Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri atas
- Kawasan Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas
- Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar
- Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
- Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
- Kawasan di sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan
v
Kawasan Kebisingan adalah kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II yang terpengaruh oleh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang
dapat menggangu lingkungan Kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara diukur
dengan peralatan ukur dan metodologi yang ditetapkan oleh standar nasional serta
ditentukan dengan bertitik tolak pada Rencana Induk Bandar Udara dan Rencana
Pengembangan Bandar Udara prakiraan jenis pesawat udara prekwenai dan
periode waktu operasi Nilai tingkat kebisingan maksimum dibaca dalam skala A
yaitu tingkat kebisingan tertimbang (A-Waeighted Sound Level) dinyatakan dalam
satuan decibel dan disingkat dengan dB(A) Tingkat kebisingan yang dapat diterima
secara terus menerus disusun dalam suatu satuan Tingkat Kebisingan yang Dapat
Diterima Terus-menerus Ekivalen Tertimbang (Weighted Equivalent Continuous
Perceived Noise Level WECPNL) WECPNL adalah satuan untuk menyusun
prekuensi pesawat udara pada siang malam dan dini hari yaitu pada saat
kebisingan lebih terasa serta penyesuaian terhadap dampak psikologis Batas-batas
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Batas-batas Kawasan Kebisingan
ambang batas ketinggian bangunan tingkat kebisingan yang diperkenankan serta
kriteria dan jenis pemanfaatan dan tata guna lahan di kawasan-kawasan tersebut
diuraikan secara lengkap dalam Naskah Akademik yang merupakan satu kesatuan
dengan Executive Summary ini
Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan-persyaratan teknis di Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan di Kawasan Kebisingan serta untuk
mengatur pengendalian tata ruang dan penggunaan lahan di sekitar kawasan
tersebut maka diperlukan suatu kebijakan publik berupa produk hukum daerah yang
disusun dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kebijakan pada
hakikatnya bertujuan untuk memperbaiki keadaan sekarang (existing) menuju
keadaan yang diinginkan di masa datang secara berkelanjutan Kondisi sekarang
(existing) mengandung unsur permasalahan yang terdiri dari faktorfaktor penyebab
terjadinya permasalahan (independent variable) dan faktor-faktor yang merupakan
akibat dari permasalahan (dependent variable) yang terdapat di sekitar Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Menurut Mustpadidjaja (2005)
ada 4 faktor dinamik yang menjadi unsur dari sistem kebijakan dan berperan dalam
proses kebijakan yaitu
- Lingkungan Kebijakan (policy environment) adalah keadaan yang melatar
belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya isu kebijakan (policy
issues) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan
oleh sesuatu kebijakan Isu kebijakan tersebut antara lain adalah semakin
mendekatnya permukiman penduduk ke kawasan Bandar Udara semakin
banyaknya berdiri gedung-gedung tinggi dan menara telekomunikasi di kota
Pekanbaru serta isu-isu lain yang terkait
- Pembuat dan Pelaksana Kebijakan (policy maker and implementer) adalah
orang atau sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai peranan
tertentu dalam proses kebijakan sebab mereka berada dalam posisi menentukan
ataupun mempengaruhi baik dalam pembuatan kebijakan ataupun dalam tahap
vi
lainnya seperti pelaksanaan pengawasan dan penilaian atas hasil atau kinerja
yang dicapai dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan
- Kebijakan itu sendiri (policy content) yaitu keputusan atas sejumlah pilihan
yang kurang lebih berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk
mencapai sejumlah tujuan tertentu Hingga saat ini belum ada kebijakan publik
dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Kelompok Sasaran Kebijakan (target group) yaitu orang atau sekelompok
orang atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yang perilaku dan atau
keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan bersangkutan yaitu masyarakat
yang bermukim dan beraktifitas di sekitar Bandar Udara
Sehubungan dengan penyusunan kebijakan publik sebagai Produk Hukum Daerah
maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang akan mengatur tentang
pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru memuat unsur-unsur sebagai berikut
- Landasan hukum dan kerangka pemikiran dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah (Ranperda) untuk pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Pokok-pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan (BKK) di sekitar kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru
- Kedudukan dan keterkaitan antara Peraturan Daerah yang akan disusun dengan
paraturan perundang-undangan lain yang terkait dengannya sehingga tidak
terjadi pertentangan dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan dalam
sistem hukum nasional
Penyusunan kebijakan publik yang akan digunakan untuk pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru didasarkan
kepada hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia Hierarki
adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan
pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kekuatan
hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya Hierarki
peraturan perundang-undangan tersebut adalah
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Undang-UndangPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden - Peraturan Daerah Provinsi dan - Peraturan Daerah
KabupatenKota
vii
Pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II menjadi bandar udara untuk
embarkasi haji akan membutuhkan penyesuaian-penyesuaian fisik dan spesifikasi
teknis agar bisa menampung jenis pesawat yang lebih besar Panjang landas pacu
(runway) diproyeksikan dari panjang existing 2240 meter menjadi 2600 meter
Dan pada pengembangan selanjutnya panjang landasan pacu akan diperpanjang
menjadi 3000 meter Perubahan panjang landas pacu akan merubah batas-batas
ketinggian pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Disamping itu
pesawat-pesawat berkapasitas besar akan mengeluarkan suara dengan tingkat
kebisingan yang lebih tinggi Hal ini akan berdampak langsung terhadap kualitas
lingkungan hidup di sekitar bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Berkenaan dengan peningkatan dan pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru diperlukan penertiban dan pengendalian terhadap
bangunanbangunan dan benda tumbuh yang ada pada Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (existing) serta
pengendalian terhadap rencana pembangunan permukiman dan pembangunan
infrastruktur lainnya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan kebandarudaraan dan operasi penerbangan nasional dan
internasional Kondisi yang diharapkan adalah bahwa pembangunan dan
pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dapat dilaksanakan
dengan tetap terpenuhinya ketentuan mengenai keselamatan operasi penerbangan
Kondisi ideal yang diharapkan akan terpenuhi apabila semua pihak yaitu
masyarakat Pemerintah Daerah Pemerintah KabupatenKota dan Otoritas Bandar
Udara dapat memenuhi segala hak dan kewajibannya untuk menjamin
terkendalinya Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-
batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru
Khusus untuk penyusunan kebijakan publik yang akan mengatur tentang
pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batasbatas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru merujuk kepada peraturan perundang-undangan nasional konvensi
internasional spesifikasi teknis bandar udara standarisasi nasional dan
internasional di bidang penerbangan ketentuan dan peraturan terkait dan asas serta
norma yang mengikat lainnya Setelah melakukan kajian dan penyelarasan terhadap
peraturan perundang-undangan yang ada maka dapat disimpulkan bahwa
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru adalah merupakan perintah dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat tidak
tumpang tindih dengan peraturan yang ada tidak bertentangan dengan kepentingan
umum serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru disusun dengan
sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
viii
Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
dengan materi muatan sebagai berikut
Materi Pokok Materi Muatan
Umum Menjelaskan pengetian dari istilah dan frasa yang
digunakan dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
Maksud dan Tujuan Memuat maksud dan tujuan dari pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
Ruang Lingkup Memuat ruang lingkup arah kebijakan sebagai dasar
penatagunaan dan pengendalian penggunaan daerah dan
kawasan di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II
Pekanbaru meliputi
- daerah lingkungan kerja bandar udara
- daerah lingkungan kepentingan bandar udara
- kawasan keselamatan operasi penerbangan
- batas-batas kawasan kebisingan
Kriteria dan Batasan
Pemanfaatan KKOP
Memuat cakupan wilayah kriteria dan batasan
pemanfaatan kawasan KKOP di sekitar Bandar Udara
Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru yang terdiri dari - kawasan pendekatan (ancangan) pendaratan dan lepas
landas
- kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan
- kawasan di bawah permukaan transisi
- kawasan di bawah permukaan horizontal dalam
- kawasan di bawah permukaan kerucut
- kawasan di bawah permukaan horizontal luar
- kawasan di sekitar alat bantu navigasi
Kriteria dan Batasan
Pemanfaatan BKK
Memuat cakupan wilayah kriteria dan batasan
pemanfaatan batas-batas kawasan kebisingan di sekitar
Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru yang
terdiri dari
- kawasan kebisingan tingkat 1 2 dan 3
- ambang batas kebisingan
ix
Pengendalian
Pemanfaatan KKOP
dan BKK
Memuat instrumen dan petunjuk serta pihak-pihak
penyelenggaraan pengendalian kawasan keselamatan
operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan
di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri dari
- perizinan
- pengawasan
- penertiban
Hak dan Kewajiban Memuat hak dan kewajiban pihak-pihak berkaitan dengan
pengaturan dan pengendalian kawasan keselamatan
operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan
di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru
meliputi - hak dan kewajiban masyarakat
- hak dan kewajiban penyelenggara bandar udara
- hak dan kewajiban pemerintah daerah
Sanksi Administrasi Memuat jenis dan bentuk sanksi yang bersifat
administratif terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan
dalam pengendalian kawasan keselamatan operasi
penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan di
sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru
Ketentuan
Penyidikan
Memuat pihak yang berwenang serta kewenangan yang
diberikan dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana di
bidang kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang hukum acara pidana
Ketentuan Pidana Memuat pasal-pasal yang dilanggar (dalam Peraturan
Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru) yang dianggap sebagai tindak pidana serta
ancaman pidana kurungan maksimum dan denda
maksimum
Ketentuan Lain-lain Memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan
penggunaan kawasan KKOP dan BKK upaya
pengendalian terhadap bangunan dan benda-benda yang
sudah ada yang dianggap sebagai penghalang (obstacle)
serta pencegahan terhadap gangguan lingkungan hidup
pada bangunan yang sudah ada
x
Ketentuan Peralihan Memuat pernyataan tentang diberlakukannya Pertaturan
Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru serta implikasinya yang bersifat mengikat
serta keterkaitan dengan ketentuan lain yang tidak saling
bertentangan
Ketentuan Penutup Memuat pernyataan tentang hal-hal yang belum diatur
dalam Pertaturan Daerah tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru yang akan diatur dengan
peraturan perundang-undangan (produk hukum daerah)
lainnya serta memuat waktu pengundangan
1
BAB I PENDAHULUAN
A LATAR BELAKANG
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II (SSK II) adalah bandar udara
internasional yang berada di kota Pekanbaru Selain melayani penerbangan
sipil bandar udara ini juga menjadi home base bagi Skuadron Udara 12 TNI
AU Bandar Udara ini telah ada sejak sebelum kemerdekaan dan telah
mengalami perkembangan yang sangat pesat mengikuti perkembangan
kedirgantaraan nasional Pada tahun 1950 landasan pacu yang terdiri dari
lapisan kerikil di perpanjang dari 800 meter menjadi 1500 meter Pada tahun
1960 pemerintah mengoperasikan bandar udara ini menjadi Bandar Udara
Perintis dan merubah namanya dari Landasan Udara menjadi Pelabuhan Udara
Simpang Tiga Nama Simpang Tiga diambil dari letaknya yang berada pada
salah satu sisi pertigaan jalan menuju Kota Pekanbaru - Kabupaten Kampar -
Kabupaten Indragiri Hulu
Pada tahun 1967 dilakukan penambahan landasan pacu sepanjang 500 meter
dan dimulai proses pengaspalan runway taxiway dan apron Nama Pelabuhan
Udara Simpang Tiga kemudian diganti menjadi Bandar Udara
Simpang Tiga terhitung sejak tanggal 1 September 1985 Melalui Keputusan
Presiden Nomor Kep473OM001988-AP II tanggal 4 April 1998 nama
Bandar Udara Simpang Tiga diganti menjadi Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru Perluasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II kembali
dilakukan mulai tahun 2009 melalui kerjasama pihak Angkasa Pura II sebagai
Badan Usaha Bandar Udara dengan Pemerintah Provinsi Riau Saat ini Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II telah hampir sempurna ber-evolusi dan berhak
menyandang prediket sebagai pelabuhan udara internasional regional
Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II terletak di tengah kota
Pekanbaru Mengingat lokasinya yang hanya berjarak lebih kurang 10
Kilometer dari pusat kota maka dapat dipahami mengapa kawasan di sekitar
bandar udara ini tumbuh dan berkembang menjadi kawasan permukiman dan
pusat-pusat aktifitas masyarakat Kota Pekanbaru menjadi salah satu kota di
2
Sumatera yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) Karena
posisi kota Pekanbaru yang sangat strategis baik dari perspektif nasional
maupun internasional maka Pekanbaru memiliki potensi untuk berkembang
menjadi kota pusat pertumbuhan ekonomi bisnis nasional dan internasional
Proses menuju kota metropolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan
bisnis itu akan menimbulkan berbagai problem tata ruang dan tata guna lahan
bagi Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru
Di satu sisi terjadi dinamika pembangunan yang begitu pesat di berbagai sektor
termasuk sektor permukiman prasarana wilayah dan infrastruktur perkotaan
lainnya Upaya-upaya pemerintah daerah dalam memacu tingkat pertumbuhan
ekonomi memerlukan kebijakan yang ramah investor serta kemampuan
pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur Di sisi lain tentu saja
akan terjadi lonjakan kebutuhan dan permintaan pada sektor transportasi
khususnya transportasi udara yang begitu pesat Selain peningkatan kuantitas
masalah kualitas layanan transportasi udara perlu mendapat perhatian terutama
masalah keselamatan dan keamanan penerbangan Pembangunan dan
pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II pada akhirnya memang
menjadi keniscayaan
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II memiliki lahan untuk operasional dan
pelayanan kebandarudaraan serta kegiatan penunjang yang terkait dengan
operasional penerbangan lainnya seluar 165882 Hektar Berdasarkan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru untuk keperluan
peningkatan pengoperasian pelayanan pengelolaan dan pengusahaan serta
pembangunan dan pengembangan bandar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II memerlukan lahan seluas 229407 Hektar Itu berarti bahwa jika lokasi
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dipertahankan pada lokasi saat ini maka
untuk keperluan-keperluan tersebut di atas masih dierlukan lahan seluar 63525
Hektar
Faktor utama yang harus diperhatikan dalam penetapan lokasi dan
pengoperasian Bandar Udara sebagaimana diatur dalam peraturan
3
perundangundangan adalah terpenuhinya persyaratan keselamatan dan
keamanan penerbangan Persyaratan keselamatan penerbangan berkaitan
dengan keselamatan dalam memanfaatkan wilayah udara pesawat udara
bandar udara angkutan udara navigasi penerbangan fasilitas penunjang dan
fasilitas umum lainnya Sedangkan persyaratan keamanan penerbangan
berkaitan dengan perlindungan terhadap penerbangan dari tindakan melawan
hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumberdaya manusia fasilitas dan
prosedur
Disamping faktor keselamatan dan keamanan penerbangan lokasi bandar
udara juga harus mempertimbangkan keserasian dan keseimbangan dengan
budaya lokal (Melayu) Faktor-faktor tersebut bertujuan untuk menciptakan
harmonisasi dan mereduksi polarisasi antara kultur yang dianut oleh
masyarakat di sekitar wilayah bandar udara dengan dampak sosial yang
berpotensi timbul selama pengoperasian bandar udara Misalnya dampak
terhadap kegiatan keagamaan tradisi masyarakat serta kegiatan-kegiatan lain
yang menjadi ciri dan identitas masyarakat di Provinsi Riau dan di Kota
Pekanbaru pada ksususnya
Sebagai ibukota provinsi yang sangat berdekatan dengan bandar udara kota
Pekanbaru dihadapkan kepada dilema berkaitan dengan tata ruang wilayah
Iklim investasi yang relatif baik ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi
Provinsi Riau yang mengalami trend positif (750 triwulan II 2012 BPS
Riau) Salah satu dampaknya adalah meningkatnya kebutuhan akan
infrastruktur sehingga muncul pembangunan perumahan gedunggedung
perkantoran perhotelan dan pusat-pusat bisnis serta prasarana telekomunikasi
yang cenderung bergerak vertikal (menjulang tinggi) Beberapa infrastruktur
gedung yang dapat diklasifikasikan sebagai bangunan tinggi di kota Pekanbaru
antara lain adalah Gedung Surya Dumai Menara Dang Merdu- Bank Riau
Kepri Tower (15 lantai 83 meter) Gedung Graha Pena (14 lantai under
construction) The Peak Hotel and Apartement (29 lantai under construction)
bangunan-bangunan perhotelan dan infrastruktur non-hunian lainnya seperti
menara telekomunikasi
4
Munculnya infrastruktur perumahan dan permukiman serta bangunanbangunan
berstruktur tinggi di kota Pekanbaru khususnya di sekitara kawasan Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap
keselamatan dan keamanan penerbangan Ketentuan perundangundangan yang
terkait dengan masalah penerbangan menyaratkan bahwa kawasan udara di
sekitar bandar udara harus bebas dari segala bentuk hambatan yang akan
mengganggu pergerakan pesawat udara Di lain pihak aktifitas pembangunan
operasional dan perawatan Bandar Udara dan pesawat udara memberi dampak
terhadap kualitas lingkungan hidup di sekitar bandar udara seperti pencemaran
udara energi air tanah dan limbah serta ambang batas kebisingan Oleh
sebab itu untuk menjamin bahwa kawasan udara sekitar bandar udara bebas
dari segala hambatan dan rintangan serta untuk menjamin keselamatan
masyarakat yang bermukim dan beraktifitas di sekitar bandar udara maka
pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor KM 17 Tahun 2005 tentang Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK)
di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah danatau
perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk
kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan
penerbangan KKOP mencakup wilayah yang sangat luas dimana pada wilayah
dimaksud tidak diizinkan adanya bangunan atau benda tumbuh baik yang tetap
(fixed) maupun dapat berpindah (mobile) yang lebih tinggi dari persyaratan
batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan kode referensi landas pacu
(Aerodrome Reference Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway
Classification) dari suatu bandar udara
Adanya ketentuan dan regulasi nasional dan internasional di sub-sektor
tranportasi udara yang begitu ketat akan menimbulkan benturan kepentingan
5
antara masyarakat Pemerintah Provinsi RiauPemerintah Kota Pekanbaru dan
Otoritas Bandar Udara Pemerintah berkewajiban untuk menjaga kelangsungan
pembangunan dan melindungi kepentingan masyarakat Otoritas Bandar Udara
berkewajiban pula untuk melindungi kepentingan keselamatan dan keamanan
penerbangan Untuk menjembatani berbagai kepentingan tersebut diperlukan
suatu kjebijakan publik dan regulasi berupa produk hukum daerah yang
berkeadilan dan mampu melindungi dan mengakomodasi hak dan kewajiban
semua pihak
Dalam rangka menyusun regulasi dan kebijakan publik yang berkaitan dengan
penertiban dan pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru maka dilakukan studi dalam bentuk kajian
akademik untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Riau dan
para pemangku kepentingan di bidang transportasi udara tentang perlunya
kebijakan publik dalam bentuk Peraturan Daerah Peraturan Daerah dimaksud
harus bersifat humanistis realistis implementatif dan responsif serta dapat
menjamin pengendalian berkelanjutan (sustainable control) Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batasbatas Kawasan
Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
secara konsisten dan berkelanjutan
B IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan kepada latar belakang sebagaimana diuraikan di atas dapat
diidentifikasi dan dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut 1
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II berada dalam kota Pekanbaru Untuk
sebuah kota yang memiliki bandar udara atau berdekatan dengan bandar udara
sangat diperlukan kebijakan publik berupa produk hukum daerah untuk
mengendalikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) sebagai mana diatur dalam peraturan
perundang-undangan pada hierarki yang lebih tinggi Apakah yang menjadi
landasan hukum dan kerangka pemikiran dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah (Ranperda) untuk pengendalian Kawasan Keselamatan
6
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
2 Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah salah satu bentuk produk
hukum yang bersifat pengaturan untuk mengendalikan kawasan existing
dan pengendalian kondisi di masa datang Pokok-pokok materi apa saja
yang harus diatur dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
3 Pengaturan dan pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dengan suatu produk hukum
daerah bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan
serta pengembangan bandar udara Pengaturan dan pengendalian tersebut
pada hakikatnya adalah perintah dari peraturan perundang-undangan dalam
hierarki yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat
Bagaimanakah kedudukan dan keterkaitan antara Peraturan Daerah yang
akan disusun dengan paraturan perundangundangan lain yang terkait
dengannya
C TUJUAN DAN KEGUNAAN
Sebagaimana uraian pada Latar Belakang dan Indentifikasi Masalah di atas
kajian akademik ini bertujuan untuk mengetahui
1 Landasan hukum dan kerangka pemikiran dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah (Ranperda) untuk pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
2 Pokok-pokok materi yang harus diatur dalam Peraturan Daerah tentang
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar kawasan Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
3 Kedudukan dan keterkaitan antara Peraturan Daerah yang akan disusun
dengan paraturan perundang-undangan lain yang terkait dengannya
7
sehingga tidak terjadi pertentangan dan tumpang tindih peraturan
perundang-undangan dalam sistem hukum nasional
Kajian akademik ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara ilmiah
dari persfektif akademik tentang kondisi existing kawasan Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru serta kondisi yang diinginkan di masa datang
Naskah Akademik sebagai produk dari kajian akademik diharapkan pula
berguna sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
D METODOLOGI
Naskah Akademik bersumber dari kajian akademik yaitu kajian yang bersifat
ilmiah sehingga memiliki ciri-ciri 1) Rasional yaitu menggunakan cara-cara
logik (masuk akal) dan memenuhi kaidah nalar manusia 2) Empiris yaitu
menggunakan cara-cara yang teramati dan dapat dilakukan oleh semua orang
secara berulang dan 3) Sistematis yaitu menggunakan langkah-langkah kajian
yang runtut dan logis Kajian akademik akan memberikan beberapa gambaran
dari perspektif akademik berupa aspek teknis aspek ekonomi dan finansial
aspek bisnis aspek hukum aspek pertahanan dan keamanan Untuk
memperoleh data-data dalam kajian akademik ini dilakukan penelitian yang
bersifat deskriptif Pemilihan jenis penelitian ini karena sifatnya berorientasi
kepada data-data tertentu yang bersifat khusus (tidak berlaku generalistik)
Penelitian deskriptif mengutamakan teknik menggambarkan atau
mendeskripsikan obyek yang diteliti melalui data-data yang diperoleh melalui
observasi wawancara kuisioner dan telaah dokumentasi sehingga lebih
sesuai untuk keperluan dalam merancang kebijakan publik yang berkaitan
dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru
8
Untuk mewujudkan sebuah kebijakan publik yang demokratis partisipatif
implementatif dan humanistis yang dapat melindungi hak dan kewajiban
semua pihak dalam mengendalikan Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan di Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru serta menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan
di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru maka dilakukan kajian dengan metodologi sebagai berikut
1 Studi Literatur
Penelitian ini diawali dengan melakukan kajian terhadap sejumlah literatur
yang dapat mendukung hipotesis dan analisis mencakup (1) kajian regulasi
dan peraturan perundang-undangan penerbangan nasional dan
internasional (2) kajian sistem karakterisitik dan standarisasi
penerbangan dan kebandarudaraan (3) kajian analisa batas kawasan
kebisingan dan kawasan keselamatan operasi penerbangan (4) kajian
rencana tata ruang wilayah Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru (5) kajian
peraturan-peraturan daerah yang terkait dan (6) kajian demografi
topografi klimatologi geologi dan statigrafi Sumber kajian adalah
referensi berupa buku-buku teks peraturan perundang-undangan dan
regulasi terkait dokumen teknis jurnal ilmiah yang dipublikasi secara
nasional dan internasional hasil riset yang dipublikasikan dan juga
informasi terkait yang diakses melalui internet
2 Lokasi Penelitian
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II terletak di wilayah administrasi
Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
Penelitian dilakukan di sekitar kawasan yang terdampak oleh operasional Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru meliputi kawasan terbangun dan
kawasan tidak terbangun Kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru berbatasan dengan
- Sebelah Utara Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Timur Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
9
- Sebelah Selatan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat Kabupaten Kampar
Lokasi penelitian (dalam batas dan lingkup seluas-luasnya) terbatas dalam
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II yang mencakup wilayah a Kabupaten Kampar
- Kecamatan Siak Hulu
- Kecamatan Kampar Kiri
b Kota Pekanbaru
- Kecamatan Bukit Raya
- Kecamatan Marpoyan Damai
- Kecamatan Senapelan
- Kecamatan Sukajadi
Perincian detail wilayah desa dan kelurahan yang akan dijadikan populasi
akan di tentukan dalam metodologi kajian akademik
3 Metode Pengumpulan Data
Data-data dalam kajian akademik ini terdiri dari data primer dan data
sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber data baik data yang di ambil
langsung melalui observasi maupun data dokumentasi instansional
koleksi perorangan serta dokumen yang sudah menjadi domain publik
Sebahagian dari data-data yang sudah menjadi domain publik diakses
melalui website
Data Primer diperoleh melalui survey primer yang menghasilkan data
otentik produk dari hasil pengukuran pengamatan permintaan keterangan
secara lisan dan tertulis langsung dari objek penelitian di sekitar kawasan
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Teknik pengambilan data
primer antara lain
a Observasi adalah teknik pengambilan data langsung melalui
pengamatan danatau pengukuran dengan atau tanpa alat seperti ukuran
luas volume ketinggian lebar kedalaman dimensi kecepatan warna
serta sifat fisik dan mekanik lainnya yang ada pada kawasan objek
10
penelitian Sebahagian dari data yang diperoleh melalui observasi akan
di amati silang (cross check) dengan data yang diperoleh dengan teknik
pengambilan data yang lain Observasi juga dilakukan ke bandar udara
lain yang diperkirakan memiliki kesamaan permasalahan kedaerahan
dan kesamaan karakterisitik dengan Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
b Wawancara adalah teknik pengambilan data secara verbal baik yang
bersifat monolog atau dialog dengan para nara sumber baik yang
bersifat kesaksian (testimony) pengalaman (experience) keahlian dan
kepakaran (expertise) Khusus untuk data dari expert difokuskan
kepada pejabat pemerintah pakar kebandarudaraan pelaku
pembangunan bandar udara penerbang serta pemangku kepentingan
lain yang berkaitan dengan transportasi udara Metode wawancara yang
dipilih adalah wawancara terstruktur yaitu dengan membuat dan
mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu Hal
ini bertujuan untuk mereduksi bias informasi dan untuk efektifitas
perolehan informasi serta mempertajam tingkat akurasi informasi
c Kuisioner adalah teknik pengumpulan data tertulis melalui lembar
kuisionerangket yang disebar di lokasi objek penelitian di sekitar
kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Terutama di
sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Tingkat keakuratan data dan
informasi semata-mata mengandalkan kejujuran responden sehingga
data yang diperoleh akan bersifat subjektif Untuk mereduksi
subjektifitas data maka kuisioner di-design dalam bentuk pertanyaan
yang bersifat terbuka dan berjenjang tanpa penyertaan lampiran bukti
fisik responden dan bukti fisik dokumen objek data Data yang
diharapkan dari teknik pengumpulan data ini adalah gambaran kondisi
sebenarnya yang sudah ada (exsisting) dan harapan dimasas yang akan
datang
Data primer yang diharapkan mendukung kajian akademik ini adalah
seperti pada tabel berikut
11
Tabel 1 Data dan Sumber Data Primer
No Teknik
Pengumpulan
Data Sumber Data Data Masukan
1 Observasi Lokasi Objek -
Penelitian - Kondisi existing kawasan bandara
Intensitas bangunan di kawasan
bandar udara - Jarak terdekat bangunan
nonfasilitas bandar udara terhadap bandar udara
- Aktifitas masyarakat di sekitar
bandar udara - Aksesabilitas existing darike
kawasan sekitar bandar udara - Data lain yang dianggap perlu
2 Wawancara - PejabatPegawai
- Pemerintah - PejabatPegawai
- Otoritas
Bandar Udara - - Penerbang - Expert Kebandar- -
udaraan -
Penyebab kecelakaan yang pernah
terjadi Jenis kecelakaan yang sering
terjadi Jenis hambatan (obstacle) yang
sering dikeluhkan Implementasi kebijakan yang ada
Koordinasi pemerintah provinsi
kota dengan otoritas bandar udara
SSK II - Koordinasi pemerintah provinsi
kota dengan DPRD 3 Kuisioner - Masyarakat - Asal pemilik tanahbangunan
- Status kepemilikan
- Dokumen kepemilikan
- Tahun berdiri bangunan
- Lama menempati
- Luas tanahbangunan
- Tinggi bangunan
- Jenis Bangunan
- Fungsi bangunan
- Pekerjaan penghuni atau pemilik
tanahbangunan - Pendapatan
- Alasan memilih domisili
- Jenis penyakit yang sering diderita
- Tingkat kenyamanan hunian dan
lingkungan serta jenis gangguan - Tingkat kebersihan udara air dan
tanah
12
- Pengetahuan tentang KKOP dan
BKK
Data Sekunder diperoleh secara tidak langsung pada objek kajian Data
sekunder merupakan data yang telah terkoleksi dan terdokumentasi (cetak
danatau digital) pada instansi tertentu yang bukan merupakan rahasia negara
baik yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan Data sekunder
dapat berupa file dokumen image audio dan video Teknik pengambilan data
sekunder antara lain adalah
a Survey Instansional adalah pengumpulan data pada instansi pemerintah
seperti Bappeda Provinsi Riau Bappeda Kota Pekanbaru dan Bappeda
Kabupaten Kampar Dinas Perhubungan Provinsi Riau Dinas
Perhubungan Kota Pekanbaru dan Dinas Perhubungan Kabupaten
Kampar Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau Dinas Pekerjaan Umum
Kota Pekanbaru dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar Dinas
Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Lanud Pekanbaru Badan
Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru Badan Pusat Statistik Pekanbaru
Kantor Kecamatan Kantor Kelurahan dan Badan Usaha Bandar Udara
(Perum Angkasa Pura II dan Kantor Bandar Udara)
b Survey Literasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari
leteratur dan referensi terkait misalnya data yang berkaitan dengan
spesifikasi umum dan khusus yang berlaku di Provinsi Riau dan Kota
Pekanbaru serta standarisasi nasional dan internasional
Data sekunder yang diharapkan mendukung kajian akademik ini adalah seperti
pada tabel berikut
Tabel 2 Data dan Sumber Data Sekunder
No Teknik
Pengumpulan
Data Sumber Data Data Masukan
1 Survey Literasi Buku dan Dokumen - Referensi
Undang-Undang RI Nomor 1 ahun
2009 tentang Penerbangan - International Standards and
Recommended Practices Annex 14 Aerodromes Vol1 Aerodrome Design snd Operations
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 40
tahun 2012 Tentang Pembangunan
dan Pelestarian Lingkungan Hidup
Bandar Udara
13
- Permenhub Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional
- Permenhub Nomor KM 24 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 Tentang Bandar Udara
- Permenhub Nomor KM 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Provinsi Riau
- Permenhub Nomor KM 17 Tahun 2005 Tentang Batas-Batas Kawasan Kebisingan Di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Permenhub Nomor KM 60 Tahun 2004 Tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Dokumen lain yang terkait
14
2 Survey - Instansional
-
-
-
-
-
-
Bappeda Provinsi - Kota pekanbaru Kabupaten - Kampar Dinas Tata Ruang dan
Bangunan -
Dinas - Perhubungan Provinsi Riau dan - Kota Pekanbaru
-
Dinas PU Provinsi - Riau dan Kota Pekanbaru - Badan Pertanahan - Nasional Pekanbaru -
-
Badan Pusat - Statistik
- Pekanbaru -
-
-
Kantor - Kecamatan
-
- - -
Kantor Kelurahan -
RTRW Provinsi Riau dan Kota
Pekanbaru Tahun 2010 ndash 2026
Kebijakan Pemprov dan Pemko
tentang Pengembangan Bandara SSK II Kebijakan Pemko Pekanbaru
tentang Izin Mendirikan Bangunan
Kebijakan tentang Moda dan Pengembangan Sektor Transportasi Data Pertumbuhan Transportasi
Udara di Bandara SSK II Data Kecelakaan Transportasi
Udara di Bandara SSK II Kebijakan tentang Pembangunan
Perumahan dan permukiman Kebijakan tentang Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Bandara Dokumen Hak GunaHak Kelola
Tanah Kawasan Bandara SSK II
Dokumen Hak GunaHak Milik
tanah di sekitar wilayah Bandara SSK II Peta Persil Tanah di sekitar
Bandara SSK II Riau Dalam Angka Pekanbaru Dalam Angka Pertumbuhan Penduduk Kota
Pekanbaru Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Pertumbuhan Sektor Parawisata Provinsi RiauKota Pekanbaru RDTRK Kecamatan Bukit Raya RDTRK Kecamatan Marpoyan
Damai RDTRK Kecamatan Senapelan RDTRK Kecamatan Sukajadi Peta Administratif Kecamatan Peta Administrasi Kelurahan
- Data Kependudukan Kelurahan
- Badan Usaha - Kebijakan Teknis Operasi
Bandar Udara Penerbangan (Perum Angkasa - Kebijakan Zona KKOP dan BKK
Pura II dan Kantor - Pertumbuhan Jumlah Penerbangan Bandar Udara dan Penumpang SSK II) Lanud - Jenis dan Type Pesawat Udara Pekanbaru yang Diizinkan Mendarat di
Bandara SSK II - Jadwal dan Rute Penerbangan darike Bandara
SSK II
15
4 Populasi dan Teknik Sampling
Menurut Sugiyono (1997) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri
atas obyeksubyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan
Selanjutnya Sugiono mengatakan bahwa populasi bukan hanya orang tetapi
juga benda-benda alam yang lain Populasi bukan hanya sekedar jumlah yang
ada pada obyeksubyek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik
sifat yang dimiliki oleh obyek atau subyek itu Dengan demikian yang
dimaksud dengan populasi dalam kajian ini adalah seluruh orang danatau
bangunan danatau objek lainnya yang terdapat di sekitar Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru
Jika populasi di sekitar kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru memiliki jumlah dan karakteristik yang besar maka secara teoretis
diizinkan untuk mengambil sebagian dari jumlah dan karakteristik dari
populasi yang ada sebagai sampel Teknik pengambilan sampel (teknik
sampling) Dalam kajian ini digunakan teknik probability sampling yaitu
pengambilan sampel dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap
unsur populasi untuk dipilh menjadi sampel Sesuai dengan karakteristik
wilayah sekitar bandar udara maka teknik sampling yang lebih khusus akan
digunakan adalah Disproporsionate Stratified Random Sampling Hal ini
dilakukan karena populasi gedung tinggi tidak proporsional terhadap populasi
gedung-gedung dan bangunan (hunian dan non-hunian) lainnya yang ada di
sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
16
17
Penentuan jumlah sampel menggunakan tabel Krejcie dan nomogram Harry
King Tingkat kesalahan dari perhitungan menggunakan tabel Krejcie adalah
5 sehingga tingkat kepercayaan terhadap populasi adalah 95 Sedangkan
nomogram Harry King dalam perhitungannya membuat variasi tingkat
kesalahan antara 5 sd 15
5 Desain Penelitian
Penelitian ini didesain untuk mengetahui secara ilmiah tentang aspek teknis
aspek yuridis aspek sosiologis dan aspek pilosofis pada kawasan terdampak
di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru Kajian akademik ini menggunakan pendekatan
ilmu keteknikan khususnya ilmu lapangan terbang ilmu teknik lingkungan
ilmu statistik ilmu hukum dan bidang ilmu terkait lainnya Desain penelitian
dirancang agar dapat menjelaskan secara formal bagaimana urutan dan tata cara
kajian akademis ini dilakukan Urutan kegitan penelitian disajikan dalam
bentuk bagan alir (flow chart) seperti pada Gambar 1
18
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS A KAJIAN TEORETIS
Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II terletak di tengah kota
Pekanbaru berjarak lebih kurang 10 kilometer dari pusat kota Berdasarkan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Bandar Udara ini
memiliki lahan untuk operasional dan pelayanan kebandarudaraan serta
kegiatan penunjang yang terkait dengan operasional penerbangan lainnya
seluas 165882 Hektar Untuk keperluan peningkatan pengoperasian
pelayanan pengelolaan dan pengusahaan serta pembangunan dan
pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II memerlukan lahan seluas
229407 Hektar Itu berarti bahwa jika lokasi Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II dipertahankan pada lokasi saat ini maka untuk keperluankeperluan
tersebut di atas masih diperlukan lahan seluar 63525 Hektar
Sebagai ibukota provinsi yang sangat berdekatan dengan bandar udara kota
Pekanbaru dihadapkan kepada dilema berkaitan dengan tata ruang wilayah
Iklim investasi yang relatif baik ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi
Provinsi Riau yang mengalami trend positif (750 triwulan II 2012 BPS
Riau) Salah satu dampaknya adalah meningkatnya kebutuhan infratsruktur
sehingga banyak muncul pembangunan perumahan gedunggedung
perkantoran perhotelan dan pusat-pusat bisnis serta prasarana telekomunikasi
yang cenderung bergerak vertikal (menjulang tinggi) Beberapa infrastruktur
gedung yang dapat diklasifikasikan sebagai bangunan tinggi di kota Pekanbaru
antara lain adalah Gedung Surya Dumai Menara Dang Merdu- Bank Riau
Kepri Tower (15 lantai 83 meter) Gedung Graha Pena (14 lantai under
construction) The Peak Hotel and Apartement (29 lantai under construction)
dan infrastruktur non-hunian lainnya seperti menara telekomunikasi
Munculnya infrastruktur perumahan dan permukiman serta bangunanbangunan
berstruktur tinggi di kota Pekanbaru khususnya di sekitara kawasan Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap
keselamatan dan keamanan penerbangan Ketentuan perundangundangan yang
19
terkait dengan masalah penerbangan menyaratkan bahwa kawasan udara di
sekitar bandar udara harus bebas dari segala bentuk hambatan yang akan
mengganggu pergerakan pesawat udara Di lain pihak aktifitas pembangunan
operasional dan perawatan Bandar Udara dan pesawat udara memberi dampak
buruk terhadap kualitas lingkungan hidup di sekitar bandar udara seperti
pencemaran udara energi air tanah dan limbah serta ambang batas
kebisingan Oleh sebab itu untuk menjamin bahwa kawasan udara sekitar
bandar udara bebas dari segala hambatan dan rintangan serta untuk menjamin
keselamatan masyarakat yang bermukim dan beraktifitas di sekitar bandar
udara maka pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menerbitkan
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun
2005 tentang Batas-batas Kawasan
Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
1 Koordinat Bandar Udara
Penetapan batas-batas kebutuhan lahan suatu Bandar Udara dinyatakan dalam
sistem koordinat bandar udara (Aedrome Coordinate System ACS) yaitu
posisi Bandar Udara (pada permukaan bumi) yang dinyatakan dengan besaran
WLQHPž WDMDUHGQDXWDVPDODGUXMXEQDGJQDWQLOމ
GDQ GHWLNފ
Penentuan koordinat geografis tersebut mengacu kepada bidang referensi
World Geodetic System 1984 (WGSrsquo84) Berdasarkan acuan bidang referensi
WGSrsquo84 telah ditetapkan titik referensi bandar udara (Aerodrome Reference
Point ARP) Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II yang dinyatakan dalam
sistem koordinat bandar udara dan dijadikan sebagai titk referensi bandar udara
(Aerodrome Reference Point ARP)
Titik referensi koordinat geografis dan koordinat kartesius (perpotongan sumbu
X dan sumbu Y) Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II terletak pada koordinat
geografis 00ordm 8ފމGDQordm 7ފމDWDXSDGD koordinat (kartesius) bandar
20
udara X = 20000 meter dan Y = 20000 meter dimana sumbu X berhimpit
dengan sumbu landasan pacu yang mempunyai
ž KWXPL]DފމJHRJUDILVGDQVXPEXltPHODOXLXMXQJODQGDVD
Q Existing dan Pengembangan dan tegak lurus sumbu X Berdasarkan
koordinat geografis dan koordinat kartesisus (titik referensi) tersebut telah
ditetapkan pula batas-batas kebutuhan lahan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II yaitu pada koordinat geografis 00ordm 28މ15849ފ LU dan 101ordm 26މ41179ފ BT
atau pada koordinat (kartesius) bandar udara X = 20000 meter dan Y = 20000
meter dimana sumbu X berhimpit dengan sumbu landasan yang mempunyai
azimuth 181ordm ފ
JHRJUDILVGDQVXPEXltPHODOXLXMXQJODQGDVDQ tegak lurusމ
sumbu X
Batas-batas kebutuhan lahan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
sebagaimana dinyatakan dalam sistem koordinat geografis dan koordinat
kartesisus di atas adalah batas-batas kawasan yang dijadikan landasan dalam
penentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan
BatasBatas Kawasan Kebisingan (BKK) di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah danatau
perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk
kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan
penerbangan KKOP mencakup wilayah yang sangat luas dimana pada wilayah
dimaksud tidak diizinkan adanya bangunan atau benda tumbuh baik yang tetap
(fixed) maupun dapat berpindah (mobile) yang lebih tinggi dari persyaratan
batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan kode referensi landas pacu
(Aerodrome Reference Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway
Classification) dari suatu bandar udara
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri atas
21
- Kawasan Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas
- Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar
- Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
- Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
- Kawasan di sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan
Kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II adalah
kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara yang terpengaruh oleh gelombang
suara mesin pesawat udara dan yang dapat menggangu lingkungan Kawasan
kebisingan di sekitar Bandar Udara diukur dengan peralatan ukur dan
metodologi yang ditetapkan oleh standar nasional serta ditentukan dengan
bertitik tolak pada Rencana Induk Bandar Udara dan Rencana Pengembangan
Bandar Udara prakiraan jenis pesawat udara prekwenai dan periode waktu
operasi
Nilai tingkat kebisingan maksimum dibaca dalam skala A yaitu tingkat
kebisingan tertimbang (A-Waeighted Sound Level) dinyatakan dalam satuan
decibel dan disingkat dengan dB(A) Tingkat kebisingan yang dapat diterima
secara terus menerus disusun dalam suatu satuan Tingkat Kebisingan yang
Dapat Diterima Terus-menerus Ekivalen Tertimbang (Weighted Equivalent
Continuous Perceived Noise Level WECPNL) WECPNL adalah satuan untuk
menyusun prekuensi pesawat udara pada siang malam dan dini hari yaitu
pada saat kebisingan lebih terasa serta penyesuaian terhadap dampak
psikologis
2 Batas-batas Kawasan dan Ketinggian
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru memiliki landas pacu (run
way) dengan spesifikasi Pendekatan Presisi Kategori 1 Nomor Kode 4
(Precision Approach Category 1 Code Number 4) Penetapan code number
didasarkan kepada perhitungan panjang landas pacu (runway) berdasarkan
referensi pesawat (aeroplane reference field lenght ARFL) Penetapan
22
batasbatas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) didasarkan
kepada spesifikasi yang ditetapkan melalui Konvensi Chicago tahun 1944
sebagaimana tercantum dalam Annex 14 Volume 1 tentang Persyaratan
Permukaan Batas Penghalang Landas Pacu
Ketinggian semua titik pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) ditentukan terhadap ketinggian ambang landas pacu 36 Exisiting dan
Pengembangan sebagai titik referensi sistem ketinggian bandar udara Titik
referensi sistem ketinggian Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
adalah titik 000 M yang berada pada ketinggian + 19875 meter di atas
permukaan air laut rata-rata (Mean Sea Level MSL) Beda tinggi antara
ambang landas pacu 36 dengan ambang landas pacu 18 adalah 1020 meter
(data sekunder)
Ketinggian Permukaan Horizontal Dalam untuk Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru ditentukan +50 meter di atas ambang landas pacu 36
Existing dan Pengembangan Dengan demikian Kawasan Permukaan
Horizontal Dalam memiliki batas ketinggian (+50 meter) + (+19875 meter) =
+69875 meter Sedangkan ketinggian Permukaan Horizontal Luar untuk
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru ditentukan +155 meter di atas
ambang landas pacu 36 Existing dan Pengembangan Dengan demikian
Kawasan Permukaan Horizontal Luar memiliki batas ketinggian (+155 meter)
+ (+19875 meter) = +174875 meter
Tabel 3 Dimensi dan Kemiringan Permukaan Batas Penghalang
Dimensi dan Permukaan
Klaisifikasi Run Way
(code number 4) Keterangan
Precision Approach Category 1
Kerucut (conical) - Kemiringan - Ketinggian
5
100 m
Horizontal Dalam (inner horizontal) - Ketinggian
45 m
- Jari-jari 4000 m
23
Pendekatan Dalam (inner
approach) - Lebar - Jarak dari ambang landas - Panjang - Kemiringan
120 m 60
m 900 m
2
Pendekatan (approach) - Panjang tepi dalam - Jarak dari ambang landasan - Pelebaran Bagian Pertama - Panjang - Kemiringan Bagian Kedua - Panjang - Kemiringan Bagian Horizontal - Panjang - Panjang Total
300 m 60 m 155
3000 m
2
3600 m 25
8400 m 15000 m
Transisi (transitional) -
Kemiringan
143
Transisi Dalam (inner transitional) - Kemiringan
333
Pemukaan Pendaratan (balked landing surface) - Panjang tepi dalam - Jarak dari ambang landasan - Pelebaran - Kemiringan
120 m
1800 m 10
333
Sumber ICAO Aerodrome Annex 14 2004)
Posisi permukaan batas penghalang dinyatakan dalam Sistem Koordinat
Bandar Udara yang posisinya ditentukan terhadap titik-titik referensi sebagai
berikut
- Titik referensi Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II terletak pada koordinat
geografis
00deg 27 ᇱ 27130
ܮ ᇱ 3655 ܤ
101deg 26
- Titik referensi Pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II terletak
pada koordinat geografis
24
00deg 27 ᇱ 0582
ܮ ᇱ 3916 ܤ
101deg 26
- Titk referensi sistem koordinat Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
(perpotongan sumbu X dan sumbu Y) terletak pada ujung landasan pacu
18 (eksisting) dan pengembangan atau koordinat bandar udara
+ = 00020 ܯ
+ = 00020 ܯ
Sumbu X berhimpit dengan sumbu landas pacu dengan arah 178ordm މ
JHRJUDILVVXPEXltPHODOui ujung landas pacu 18 (eksisting) danފ
Pengembangan serta tegak lurus pada sumbu X
Permukaan Utama adalah permukaan yang garis tengahnya berhimpit dengan
sumbu landas pacu (run way) yang membentang sampai 60 meter di luar setiap
ujung landas pacu dan lebarnya 4825 meter dengan ketinggian untuk setiap
titik pada permukaan utama diperhitungkan sama dengan ketinggian titik
terdekat pada sumbu landas pacu
a Batas Ketinggian Pada Kawasan Pendekatan (Ancang) Pendaratan
dan Lepas Landas
Kawasan Pendekatan (ancang) Pendaratan dan Lepas Landas adalah suatu
kawasan perpanjangan kedua ujung landasan di bawah lintasan pesawat
udara setelah lepas landas atau akan mendarat yang dibatasi oleh ukuran
panjang dan lebar tertentu sebagai berikut
Tepi dalam dari Kawasan Pendekatan (ancang) Pendaratan dan Lepas
Landas berhimpit dengan ujung-ujung Permukaan Utama berjarak 60
meter dari ijung landasan pacu dengan lebar 484 meter arah keluar secara
teratur dengan garis tengah merupakan perpanjangan dari landas pacu
sampai lebar 4984 meter pada jarak mendatar 15000 meter dari ujung
permukaan utama
25
Tabel 4 Batas Ketinggian Kawasan Pendekatan Pendaratan dan Lepas
Landas pada Landas Pacu 18
Kemiringan
() Jarak
(meter)
Ketinggian di Atas Ambang Landas Pacu
18 (meter)
Tinggi (meter)
AES MSL
Bagian I 2 1940 + 50 + 50 + 69875
Bagian II 0 2060 + 50 + 50 + 69875
Bagian III 5 1339 + 104 + 104 + 123835
Bagian IV - Tengah - Tepi I - Tepi II - Tepi III
2 5
25 0
1693
469 584 640
+ 155 + 140 + 155
+ 155
+ 155 + 140 + 155
+ 155
+ 174875 + 160875 + 174875
+ 174875 Bagian V 0 7968 + 155 + 155 + 174875
Tabel 5 Batas Ketinggian Kawasan Pendekatan Pendaratan dan Lepas
Landas pada Landas Pacu 36
Kemiringan
() Jarak
(meter)
Ketinggian di Atas Ambang Landas Pacu
36 (meter)
Tinggi (meter)
AES MSL
Bagian I 2 2500 + 50 + 50 + 69875
Bagian II 0 1500 + 50 + 50 + 69875
Bagian III 5 1000 + 100 + 100 + 119875
Bagian IV - Tengah - Tepi I - Tepi II - Tepi III
2 5
25 0
2500
400 1200 900
+ 150 + 120 + 150 + 150
+ 150 + 120 + 150 + 150
+ 169875 + 139875 + 169875 + 169875
Bagian V 0 7500 + 150 + 150 + 169875
b Batas Ketinggian Pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan adalah sebagian dari kawasan
Pendekatan (ancang) Pendaratan dan Lepas Landas yang berbatasan
langsung dengan ujung-ujung landasan yang dapat menimbulkan
kemungkinan terjadinya kecelakaan serta mempunyai ukuran tertentu
sebagai berikut
Tepi dalam dari Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan berhimpit
dengan ujung Permukaan Utama dengan lebar 484 meter Dari tepi dalam
tersebut Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan meluas keluar secara
teratur dengan garis tengahnya merupakan perpanjangan dari garis tengah
26
landas pacu sampai lebar 1384 meter dan jarak mendatar 3000 meter dari
ujung Permukaan Utama
Tabel 6 Batas Ketinggian Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
Landas pada Landas Pacu 36
Lebar (meter) Kemiringan
() Jarak
(meter)
Ketinggian di Atas Ambang
Landas Pacu 36
Tinggi (meter)
Lebar
Awal Lebar Akhir
AES MSL
(meter)
484 1384 2 3000 + 50 + 50 69875
c Batas Ketinggian Pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal
Dalam
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam adalah bidang datar di
atas dan di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian
dengan ukuran tertentu untuk kepentingan pesawat udara melakukan
terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam ditentukan oleh
lingkaran dengan radius 4000 meter dari titik tengah setiap ujung
Permukaan Utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang
berdekatan Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam tidak
termasuk Kawasan Pendekatan (ancang) pendaratan dan lepas landas serta
Kawasan Di Bawah Permukaan Transisi Batas ketinggian pada Kawasan
Di Bawah Permukaan Horizontal Dalam adalah (+ 50 meter) +
(+ 19875 meter) = + 69875 meter
d Batas Ketinggian Pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal
Luar
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar adalah bidang datar di
sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan
ukuran tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi
penerbangan antara lain pada waktu pesawat melakukan pendekatan untuk
mendarat dan gerakan setelah lepas landas atau gerakan dalam hal
mengalami kegagalan dalam penderatan Kawasan di Bawah Permukaan
27
Horizontal Luar ditentukan oleh lingkaran dengan radius 15000 meter dari
titik tengah setiap ujung Permukaan Utama dan menarik garis singgung
pada kedua lingkaran yang berdekatan dan Kawasan di Bawah Permukaan
Horizontal Luar tidak termasuk Kawasan Pendekatan
(ancang) Pendaratan dan Lepas Landas serta Kawasan Di Bawah
Permukaan Kerucut Batas ketinggian pada Kawasan Di Bawah
Permukaan Horizontal Dalam adalah (+ 155 meter) + (+ 19875 meter) =
+ 174875 meter
e Batas Ketinggian Pada Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut adalah bidang dari suatu kerucut
yang bahagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan kawasan
horizontal dalam dan bagian atasnya dibatasi oleh garis perpotongan
dengan permukaan horizontal luar masing-masing dengan radius dan
ketinggian tertentu dimulai dari tepi luar Kawasan Di Bawah Permukaan
Horizontal Dalam meluas ke luar dengan jarak mendatar 2000 meter Batas
ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut ditentukan oleh
kemiringan 5 arah ke atas dan keluar dimulai dari tepi luar Kawasan Di
Bawah Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian + 50 meter di atas
ketinggian ambang landas pacu 36 Existing dan Pengembangan atau sama
dengan + 69875 meter dari MSL sampai memotong Permukaan
Horizontal Luar pada ketinggian + 150 meter di atas ketinggian ambang
landas pacu 36 Existing dan Pengembangan atau sama dengan + 169875
meter dari MSL
f Batas Ketinggian Pada Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
Kawasan di Bawah Permukaan Transisi adalah bidang dengan kemiringan
tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari poros landasan pada
bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang
ditarik tegak lurus pada poros landasan dan pada bagian atas dibatasi oleh
garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam Tepi dalam dari
Kawasan di Bawah Permukaan Transisi berhimpit dengan sisi panjang
Permukaan Utama sisi Kawasan Lepas Landas meluas ke luar sampai
jarak mendatar 315 meter dari sisi panjang Permukaan Utama Batas
28
ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Transisi ditentukan oleh
kemiringan 143 arah ke atas dan ke luar dimulai dari sisi panjang dan
pada ketinggian yang sama seperti Permukaan Utama serta Permukaan
Pendekatan (ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas menerus sampai
memotong Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian + 50 meter di atas
ketinggian ambang landas pacu 36 existing dan pengembangan atau sama
dengan + 69875 meter dari MSL
g Batas Ketinggian pada Kawasan di Sekitar Penempatan Alat Bantu
Navigasi Penerbangan
Kawasan di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan adalah
kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan di dalam
danatau di luar Daerah Lingkungan Kerja yang penggunaannya harus
memenuhi persyaratan tertentu guna menjamin kinerjaefisiensi alat bantu
navigasi penerbangan dan keselamatan penerbangan Alat Bantu Navigasi
Penerbangan yang tersedia dalam peneylenggaraan operasi penerbangan di
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri dari
- Non Directional Beacon (NDB) memiliki ukuran nominal lokasi 100
meter x 100 meter terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 59͵ᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 11ͶͲᦢ ܤ
Batas ketinggian di sekitar Non Directional Beacon (NDB) ditentukan
oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 3deg ke atas dan ke luar dari
titik tengah dasar antena dan pada jarak sampai radius 300 meter dari
antena dilarang ada bangunan dari metal seperti konstruksi rangka
bajabesi tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian tersebut
- Doppler Very High Omni Range (DVOR) Distance Mesuring
Equipment (DME) memiliki ukuran nominal lokasi 200 meter x 200
meter terletak pada koordinat geografis
00deg ʹͷᦡ 3212 ᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 29͵ͺᦢ ܤ
29
Batas ketinggian di sekitar alat Doppler Very High Omni Range
(DVOR) Distance Mesuring Equipment (DME) ditentukan oleh
kemiringan bidang kerucut dengan sudut 2deg ke atas dan ke luar dari titik
antena pada ketinggian bidang counterpois dan pada jarak radial kurang
600 meter dilarang adanya transmisi tegangan tinggi bangunan dari
metal seperti konstruksi rangka bajabesi tiang listrik dan lain-lain
melebihi batas ketinggian sudut tersebut
-
30
Instrument Landing System (ILS) dengan ukuran nominal lokasi 10
meter x 10 meter terdiri dari
1 Localizer terletak pada koordinat geografis
00deg ʹͺᦡ 20ͳͳᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 41ʹ͵ᦢ ܤ
Batas ketinggian di sekitar alat Localizer dibatasi oleh bidang yang
dibentuk dengan sudut 1deg dari titik tengah dasar antena Localizer
terhadap bidang horizontal sejauh 600 meter ke arah landas pacu
2 Glide Path terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 15ͳͶᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 42ͻᦢ ܤ
Batar ketinggian di sekitar Glide Path (GP) dibatasi oleh bidang
yang dibentuk dengan sudut 2deg dari titik tengah dasar antena Glide
Path terhadap bidang horizontal sejauh 600 meter ke arah landas
pacu
3 Middle Marker terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 28Ͷᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 38Ͷʹᦢ ܤ
Batas ketinggian Middle Marker ditentukan oleh kemiringan bidang
kerucut dengan sudut 20deg ke atas dan ke luar dari titik dasar antena
dan sampai radius 300 meter dari antena dilarang adanya bangunan
dari metal seperti konstruksi rangka bajabesi tiang listrik dan lain-
lain melebihi batas ketinggian kerucut tersebut
- Radar dengan ukuran nominal lokasi 100 meter x 100 meter terletak
pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 48ʹͳᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 48͵ͺᦢ ܤ
-
31
Batas ketinggian di sekitar alat Radar ditentukan oleh kemiringan bidang
kerucut dengan sudut 1deg ke atas dan ke luar dari titik antena pada
ketinggian dasar antena dan dalam radius 500 meter tidak diperkenan
adanya bangunan metal tangki minyak bangunan dan lainlain melebihi
batas ketinggian kerucut tersebut
Approach Lighting System dengan ukuran nominal lokasi 1000 meter
x 60 meter dengan persyaratan lahan di sebelah kanan dan kiri
Approach Light sebesar 120 meter dan as (center line) landas pacu harus
rata serta bebas benda tumbuh
3 Tingkat Kebisingan dan Batas Kawasan Kebisingan
Kawasan kebisingan adalah kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara yang
terpengaruh oleh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat
menggangu lingkungan Gangguan kebisingan akan dirasakan dan dialami oleh
orang yang bermukim dan beraktifitas di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru terutama yang bermukim dan beraktifitas di dalam
kawasan yang termasuk kedalam kawasan kebisingan Kawasan kebisingan di
sekitar Bandar Udara diukur dengan peralatan ukur dan metodologi yang
ditetapkan oleh standar nasional serta ditentukan dengan bertitik tolak pada
Rencana Induk Bandar Udara dan Rencana Pengembangan Bandar Udara
prakiraan jenis pesawat udara prekwenai dan periode waktu operasi
Nilai tingkat kebisingan maksimum dibaca dalam skala A yaitu tingkat
kebisingan tertimbang (A-Waeighted Sound Level) dinyatakan dalam satuan
decibel dan disingkat dengan dB(A) Tingkat kebisingan yang dapat diterima
secara terus menerus disusun dalam suatu satuan Tingkat Kebisingan yang
Dapat Diterima Terus-menerus Ekivalen Tertimbang (Weighted Equivalent
Continuous Perceived Noise Level WECPNL) WECPNL adalah satuan untuk
menyusun prekuensi pesawat udara pada siang malam dan dini hari yaitu
pada saat kebisingan lebih terasa serta penyesuaian terhadap dampak
psikologis
-
32
Kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II ditentukan
berdasarkan tingkat kebisingan yang dinyatakan dalam sistem koordinat
bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
a Kawasan Kebisingan Tingkat 1
Kawasan Kebisingan Tingkat 1 adalah kawasan yang mempunyai nilai
tingkat kebisingan Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise
Level (amp31bull GDQrdquo WECPNL lt 75)
- Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 1 dapat
dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan atau bangunan kecuali
untuk jenis kegiatan danatau bangunan sekolah dan rumah sakit
- Titik referensi sistem koordinat bandar udara pada Kawasan
Kebisingan Tingkat 1 terletak pada ujung landasan 18 dengan
koordinat geografis
00deg 27acute 05ͺʹͲᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 39ͳᦢ ܤ
Atau koordinat titik ujung landasan pacu 18
ݐݎ
00020 = +
ݐݎ
00020 = +
Dan koordinat titik ujung landasan pacu 36
ݐݎ
50022 = +
ݐݎ
00020 = +
Dimana sumbu X berhimpit dengan garis tengah landasan dengan arah
ƒ ފމ- ފމ WHUKDGDSDUDXWDUDVHEHQDUQDVXPEX Y
melalui ujung landasan 18 dan tegak lurus pada sum X
- Kawasan Kebisingan Tingkat 1 merupakan daerah yang mengelilingi
landasan dimana tepi luar bagian Utara kawasan ini berjarak
maksimum 3516758 meter dari ujung landasan 18 dan tepi bagian
Selatan berjarak maksimum 3923879 meter dari ujung landasan 36
-
33
dimana tepi dalamnya merupakan batas-batas kawasan kebisingan
tingkat 2
b Kawasan Kebisingan Tingkat 2
- Kawasan Kebisingan Tingkat 2 adalah kawasan yang mempunyai nilai
tingkat kebisingan Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise
Level (amp31bull GDQrdquo WECPNL lt 80)
- Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 2 dapat
dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan atau bangunan
34
kecuali untuk jenis kegiatan danatau bangunan sekolah rumah sakit
dan rumah tinggal
- Titik referensi sistem koordinat bandar udara pada Kawasan Kebisingan
Tingkat 2 terletak pada ujung landasan 18 dengan koordinat geografis
00deg 27acute 05ͺʹͲᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 39ͳᦢ ܤ
Atau koordinat titik ujung landasan pacu 18
ݐݎ
00020 = +
ݐݎ
00020 = +
Dan koordinat titik ujung landasan pacu 36
ݐݎ
50022 = +
ݐݎ
00020 = +
Dimana sumbu X berhimpit dengan garis tengah landasan dengan arah
ƒ ފމ- ފމ WHUKDGDSDUDXWDUDVHEHQDUQDVXPEX Y
melalui ujung landasan 18 dan tegak lurus pada sum X
- Kawasan Kebisingan Tingkat 2 merupakan daerah yang mengelilingi
landasan dimana tepi luar bagian Utara kawasan ini berjarak maksimum
1671909 meter dari ujung landasan 18 dan tepi bagian Selatan
berjarak maksimum 1957217 meter dari ujung landasan 36 dimana
tepi dalamnya merupakan batas-batas kawasan kebisingan tingkat 3
c Kawasan Kebisingan Tingkat 3
- Kawasan Kebisingan Tingkat 3 adalah kawasan yang mempunyai nilai
tingkat kebisingan Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise
Level (amp31bull
- Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 3 dapat
dimanfaatkan untuk membangun bangunan atau fasilitas bandar udara
yang dilengkapi dengan pemasangan insulasi suara sesuai dengan
prosedur yang standar sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam
bangunan sesuai dengan batas-batas kebisingan yang diizinkan serta
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
35
- Titik referensi sistem koordinat bandar udara pada Kawasan Kebisingan
Tingkat 3 terletak pada ujung landasan 18 dengan koordinat geografis
00deg 27acute 05ͺʹͲᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 39ͳᦢ ܤ
Atau koordinat titik ujung landasan pacu 18
ݐݎ
00020 = +
ݐݎ
00020 = +
Dan koordinat titik ujung landasan pacu 36
ݐݎ
50022 = +
ݐݎ
00020 = +
Dimana sumbu X berhimpit dengan garis tengah landasan dengan arah
ƒ ފމ- ފމ WHUKDGDSDUDXWDUDVHEHQDUQDVXPEX Y
melalui ujung landasan 18 dan tegak lurus pada sum X
- Kawasan Kebisingan Tingkat 3 merupakan daerah yang mengelilingi
landasan dimana tepi luar bagian Utara kawasan ini berjarak maksimum
595272 meter dari ujung landasan 18 dan tepi bagian Selatan berjarak
maksimum 793351 meter dari ujung landasan 36 serta garis tengahnya
berhimpit dengan garis tengah landasan
Index Tingkat Kebisingan yang dapat diterima terus-menerus ekivalen
tertimbang (Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level
WECPNL) dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut
ܥܧ ܮ = ത തܤതത(തതܣതത) + 10
log െ 27 ത തܤതത(തതܣതത) =
10 log ൬1൰ 10ଵ൨
ଵ
=
ଶ + 3
ଷ + 10 (
ଵ +
ସ)
Dimana
36
WECPNL = Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level
adalah satu diantara indeks tingkat kebisingan pesawat
udara yang ditetapkan dan direkomendasikan oleh
International Civil Aviation Organization (ICAO)
ത തܤതത(തതܣതത) = Nilai decible bobot A rata-rata dari
setiap puncak kesibukan pesawat dalam satu hari
pengukuran
n = Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat udara
selama periode 24 jam
Li = Bacaan dB(A) tertinggi dari nomor penerbangan pesawat
ke-i dalam satu hari pengukuran
N = Jumlah kedatngan dan keberangkatan pesawat udara yang
dihitung berdasarkan pemberian bobot yang berbeda untuk
waktu pagi petang dan malam
N1 = Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat udara dari
jam 0000 ndash 0700
N2 = Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat udara dari
jam 0700 ndash 1900
N3 = Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat udara dari
jam 1900 ndash 2200
N4 = Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat udara dari
jam 2200 ndash 0000
4 Persyaratan Tataguna Lahan
Untuk menjamin terkendalinya Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru maka setiap
aktifitas penggunaan lahan seperti mendirikan mengubah atau
melestarikan bangunan menanam dan memelihara benda tumbuh di dalam
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan di dalam kawasan
kebisingan harus mengacu dan memenuhi batas-batas ketinggian serta
memenuhi batas nilai tingkat kebisingan sebagaimana diuraikan di atas
Khusus untuk mendirikan bangunan baru di dalam Kawasan Pendekatan
(ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas harus memenuhi batas ketinggian
dengan tidak melebihi kemiringan 16 arah ke atas dan ke luar dimulai
dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masingmasing ambang
landas pacu 18 dan landas pacu 36 Existing dan Pengembangan
37
Pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sampai jarak mendatar
1100 meter dari ujung-ujung Permukaan Utama hanya digunakan untuk
bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan
benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi
penerbangan Batas ketinggian bangunan dan benda tumbuh yang tidak
membahayakan tersebut harus mengacu dan sesuai dengan batas-batas
ketinggian kawasan sebagaimana diuraikan di atas
Aktifitas penggunaan tanah perairan dan udara pada setiap kawasan
sebagaimana telah diuraikan di atas harus pula memenuhi ketentuan dan
persyaratan sebagai berikut
a Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi
penerbangan atau komunuikasi radio antar Bandar Udara dan pesawat
udara
b Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara
dengan lampu-lampu lain
c Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang
mempergunakan Bandar Udara
d Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara
e Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain
dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan lepas landas atau
gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan Bandar Udara
Untuk bangunan-bangunan yang sudah ada baik bangunan berupa benda
bergerak yang sifatnya sementara atau benda-benda bersifat tetap baik
yang didirikan oleh manusia atau ada secara alami seperti gedunggedung
menara cerobong asap gundukan tanah jaringan transmisi bukit atau
gunung yang sekarang menjadi penghalang (obstacle) masih dapat
diperkenankan sejauh segala prosedur keselamatan operasi penerbangan
dapat terpenuhi Bangunan dan fasilitas yang tidak diizinkan tetapi sudah
ada di Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru harus memenuhi ketentuan sebagai berikut
38
- Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada pada Kawasan
Kebisingan Tingkat 1 harus dilengkapi dengan pemasangan insulasi
suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga tingkat bising yang
terjadi di dalam bangunan sesuai batas-batas kebisingan yang diizinkan
serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Bangunan sekolah rumah sakit dan rumah tinggal yang sudah ada pada
Kawasan Kebisingan Tingkat 2 harus dilengkapi dengan pemasangan
insulasi suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga tingkat
bising yang terjadi di dalam bangunan sesuai dengan batas-batas
kebisingan yang diizinkan serta sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
- Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 3 dapat pula
dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan
dan pertanian yang tidak mengundang burung
Bangunan atau suatu benda yang ada secara alami yang berada di Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangasn (KKOP) dan ketinggiannya masih
dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat
membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda
danatau dipasang lampu dengan spesifikasi yang diatur oleh ketentuan dari
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Pemasangan tanda danatau lampu
termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas
baiaya pemiliki atau yang menguasainya
B ASAS DAN SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah danatau
perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk
kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan
penerbangan KKOP mencakup wilayah yang sangat luas dimana pada wilayah
dimaksud tidak diizinkan adanya bangunan atau benda tumbuh baik yang tetap
(fixed) maupun dapat berpindah (mobile) yang lebih tinggi dari persyaratan
batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan kode referensi landas pacu
39
(Aerodrome Reference Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway
Classification) dari suatu bandar udara
Adanya ketentuan dan regulasi nasional dan internasional di sub-sektor
tranportasi udara yang begitu ketat akan menimbulkan benturan kepentingan
antara Pemerintah Provinsi RiauKota Pekanbaru otoritas Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II dan masyarakat di sekitar kawasan terdampak operasional
bandar udara Pemerintah berkewajiban untuk menjaga kelangsungan
pembangunan dan melindungi kepentingan masyarakat Otoritas Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II berkewajiban pula untuk melindungi kepentingan
keselamatan dan keamanan penerbangan Untuk menjembatani berbagai
kepentingan tersebut diperlukan suatu kjebijakan publik dan regulasi yang adil
dan mampu melindungi kepentingan semua pihak Kebijakan publik tersebut
didesign dalam bentuk Peraturan Daerah Peraturan Daerah dimaksud harus
bersifat humanistis realistis implementatif dan responsif serta dapat
menjamin pengendalian berkelanjutan (sustainable control) terhadap Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
secara konsisten dan berkelanjutan
Asas yang dianut dalam penyusunan rancangan kebijakan tentang
Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru adalah
a Asas Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam
rangka menciptakan ketenteraman masyarakat
b Asas Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan
penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap
warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional
40
c Asas Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa
Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsif
Negara Kesatuan Republik Indonesia
d Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai
mufakat dalam setiap pengambilan keputusan
e Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh
wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundangundangan yang
dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang
berdasarkan Pancasila
f Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus memperhatiakan keragaman penduduk agama
suku dan golongan kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang
menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan
bermasyarakat berbangsa dan bernegara
g Asas Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundangundangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional
bagi setiap warga negara tanpa kecuali
h Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintah adalah bahwa
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-
hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain
agama suku ras golongan gender atau status sosial
i Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum adalah bahwa setiap materi muatan
peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam
masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum
j Asas Keseimbangan Keserasian dan Keselarasan adalah bahwa setiap
materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
keseimbangan keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan
masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara
k Asas Partisipatif adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan harus dapat mendorong setiap warga negara untuk
41
mempergunakan hak dalam menyampaikan aspirasi dalam mengambil
keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung
maupun tidak langsung
l Asas Tranparansi adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan harus dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara
pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin
kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai
m Asas Akuntabilitas adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus dapat meningkatkan akuntabilitas para
pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan
masyarakat luas
n Asas Efisiensi dan Efektifitas adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus menjamin terselenggaranya pelayanan kepada
masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara
optimal dan bertanggung jawab
o Asas Profesional adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan harus dapat meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara
pemerintah daerah agar mampu memberi pelayanan yang mudah cepat
tepat dan biya yang terjangkau
Menurut Mustopadidjaja (2005) Kebijakan Publik pada dasarnya adalah suatu
keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu untuk
melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang
dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan
tugas pemerintahan negara dan pembangunan Dalam kehidupan administrasi
negara secara formal keputusan tersebut lazimnya dituangkan dalam berbagai
bentuk peraturan perundang-undangan Bentuk instrumen kebijakan dan
peraturan perundang-undangan yang dipilih tergantung pada substansi dan
lingkup permasalahan sifat kebijakan luas dampak kebijakan sistem ekonomi
politik yang dianut ada tidaknya keterkaitan dengan kebijakan dan perundang-
undangan yang lain serta pada instansi pengambil keputusan
42
Selanjutnya Mustpadidjaja (2005) menyebutkan ada 4 faktor dinamik yang
menjadi unsur dari sistem kebijakan dan berperan dalam proses kebijakan
yaitu
a Lingkungan Kebijakan (policy environment) adalah keadaan yang melatar
belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya isu kebijakan
(policy issues) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku
kebijakan dan oleh sesuatu kebijakan
b Pembuat dan Pelaksana Kebijakan (policy maker and implementer) adalah
orang atau sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai peranan
tertentu dalam proses kebijakan sebab mereka berada dalam posisi
menentukan ataupun mempengaruhi baik dalam pembuatan kebijakan
ataupun dalam tahap lainnya seperti pelaksanaan pengawasan dan
penilaian atas hasil atau kinerja yang dicapai dalam perkembangan
pelaksanaan kebijakan
c Kebijakan itu sendiri (policy content) yaitu keputusan atas sejumlah
pilihan yang kurang lebih berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan
untuk mencapai sejumlah tujuan tertentu
d Kelompok Sasaran Kebijakan (target group) yaitu orang atau sekelompok
orang atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yang perilaku dan atau
keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan bersangkutan
Sistem kebijakan publik sangat dipengaruhi pula oleh berbagai faktor seperti faktor
politik ekonomi administrasi dan organisatoris sosial budaya pertashanan dan
keamanan serta faktor ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk kemajuan
teknologi kedirgantaraan global yang menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian
baik di tingkat operasional dan di tingkat kebijakan Pemilihan model kebijakan
akan sangat menentukan dalam penyusunan sistem kebijakan yang realistis
Beberapa alternatif model kebijakan bisa disusun dengan berdiri sendiri atau
disusun secara bersama-sama tergantung kepada 4 faktor dinamik sebagaimana
disebutkan di atas Model kebijakan yang dapat dipilih antara lain model bersifat
sentralistik desentralistik otoriter demokratik non-partisipatif transparan
partisipatif rasional elitis dan lain-lain Para ahli sepakat untuk bisa menggabung
43
beberapa model untuk menghasilkan model proses kebijakan yang lebih sesuai
dengan permasalahan yang sedang dan akan dihadapi
Dalam proses kehidupan berbangsa yang sangat dinamis dan dalam situasi dan
kondisi-kondisi tertentu adakalanya model sentralistik otoriter dan nonpartisipatif
menjadi pilihan yang sangat tepat Model-model tersebut bukan hanya bersifat
efektif dan efisien akan tetapi sangat aplikatif Namun jika kita merujuk kepada
semangat dan amanat konstitusi yang menegaskan bahwa Negara Republik
Indonesia adalah negara hukum yang demokrtais maka model-model proses
kebijakan yang humanistis sepertti demokratis partisipatif transparan dan
desentralistik adalah pilihan yang sangat adil dan bijaksana Hal ini diperkuat oleh
konsep otonomi daerah yang memberikan peluang kepada daerah untuk mengurus
rumah tangga (pemerintahan dan pembangunan) sendiri Salah satu hal mendasar
yang secara eksplisit terkandung dalam cita-cita otonomi daerah adalah adanya
efisiensi efektifitas dan peningkatan kualitas dalam pelayanan publik Otonomi
daerah akan semakin mempersempit rentang kondali dalam proses pembuatan
kebijakan dan pelayanan publik Masyarakat menjadi semakin dekat dengan pusat-
pusat pelayanan sehingga pemerintah daerah memiliki peluang yang lebih fokus
dalam perumusan kebijakan publik di daerah
Kebijakan yang disusun berdasarkan model proses kebijakan demokratik
humanistik rasional partisipatif memang rentan terhadap stagnasi Terutama pada
lingkungan yang heterogen dan memiliki latar belakang serta perilaku yang
kompleks Dalam hal ini proses kebijakan perlu memperhatikan norma tata nilai
adat dan berbagai paham yang dianut oleh masyarakat agar dapat digiring dan
bermuara pada suatu kesepakatan untuk patuh kepada ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku Hal ini menjadi sangat penting di tengah
kehidupan politik demokratik yang cenderung mengedepankan kebebasan adanya
pertentangan kepentingan dan ego sektoral di suatu daerah antar daerah maupun
antara pusat dan daerah
44
1 Formulasi Kebijakan
Kegiatan memformulasikan sebuah kebijakan berawal dari identifikasi
permasalahan atau isu yang ingin diselesaikan Penyelesaian suatu
permasalahan akan memerlukan suatu kebijakan yang mempertemukan antara
perilaku yang terkait dengan substansi permasalahan dengan strategi merubah
perilaku dalam suatu format ketentuan perundang-undangan tertentu Untuk
lebih mendekatkan substansi permasalahan terhadap formulasi kebijakan maka
dikutif (diolah dari) beberapa pandangan dari Grover Starling (1988) antara
lain
- Agenda Setting adalah pencatatan dan pencantuman berbagai isu sentral
yang sedang berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat dan
berbangsa yang harus segera direspon diproses dan dicantumkan di dalam
agenda kebijakan
- Use and Abuse dari pengalaman berupa kegagalan dan keberhasilan yang
pernah dilakukan oleh pihak lain di dalam menangani permasalahan yang
memiliki kesamaan substansi dengan permasalahan atau isu yang akan
diselesaikan
- Cara Pandang Sistemik bahwa setiap permasalahan kebijakan publik tidak
bisa berdiri sendiri dan memiliki keterkaitan dengan masalahmasalah
lainnya Yang terpenting adalah bagaimana melihat permasalahan secara
objektif dan melihat posisi permasalahan tersebut dalam konteks
permasalahan masyarakat secara keseluruhan
- Psikologi Penentuan Pilihan bahwa keterbatasan pendekatan rasional dan
keterbatasan informasi atas kompleksitas permasalahan yang dihadapi
mengakibatkan ketidak pastian (uncertaint) dalam proses pengambilan
keputusan dengan mempertimbangkan berbagai diagnosa dan prognosa
- Abuiqitas Etika dimana kebijakan publik akan berpengaruh dalam
kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sebagai etika publik
Kebijakan publik tidak boleh mengabaikan etika publik
2 Kebijakan Dasar
Penyusunan kebijakan publik yang akan digunakan untuk pengendalian
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas
45
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru didasarkan kepada hierarki peraturan perundang-undangan yang
ada di Indonesia Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan
Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan
Perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi Kekuatan hukum Peraturan
Perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya Hierarki peraturan
perundang-undangan tersebut adalah
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Undang-UndangPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden - Peraturan Daerah Provinsi dan
- Peraturan Daerah KabupatenKota
Khusus untuk penyusunan kebijakan publik yang akan mengatur pengendalian
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru merujuk kepada ketentuan perundang-undangan nasional konvensi
spesifikasi teknis bandar udara standarisasi nasional dan internasional di
bidang penerbangan ketentuan dan peraturan terkait dan asas serta norma yang
mengikat lainnya Stratifikasi kebijakan-kebijakan tersebut meliputi
a Kebijakan Stratejik
- Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesias Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
46
Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234)
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Provinsi dan
KabupatenKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 8)
b Kebijakan Teknis
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesias Tahun 2009 Nomor 1
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956)
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan
Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001
Tentang
Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomorn128 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 48)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012
Tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar
Udara (Lembaran Negaras Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
71)
47
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T1124-U Tahun 1960
Tanggal 30 November 1960 Tentang Peraturan-peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun
2009
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 Tentang
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation
Safety Regulation Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome)
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang
Tatanan Kebandarudaraan Nasional
c Kebijakan Operasional
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 Tentang
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2005 Tentang
Batas-batas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2008 Tentang
Rencana Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Provinsi Riau
d Peraturan Internasional Konvensi dan Standarisasi
- Internastional Civil Aviation Organization International Standards and
Recommended Practices Annex 14 Volume 1 Fourth Edition
July 2004
- Internastional Civil Aviation Organization Airport Service Manual
Part-6 Control of Obstacle
3 Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Produk Hukum Daerah Peraturan
Daerah (Perda) adalah salah satu dari produk hukum daerah yang bersifat
48
ldquopengaturanrdquo Pembentukan produk hukum daerah adalah serangkaian proses
pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap
perencanaan persiapan perumusan pembahasan pengesahan pengundangan
dan penyebarluasan yang dilakukan berdasarkan Program Legislasi Daerah
C KAJIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
Kebiajakan adalah keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunakan
sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya Dalam kaitannya dengan Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru kebijakan bertujuan untuk mengendalikan
kawasan dalam kondisi existing dan kondisi yang diharapkan di masa datang
Kebijakan Publik yang akan disusun pada dasarnya berisi ketentuan-ketentuan
yang dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku kelompok sasaran (target)
yang bermukim dan beraktifitas di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Kebijakan yang memuat ketentuan-
ketentuan yang berorientasi kepada keamanan dan keselamatan penerbangan
dan memuat hak-hak dan kewajiban masyarakat dan para pemangku
kepentingan dapat dijadikan acuan pegangan pedoman dan petunjuk yang
memiliki kekuatan hukum dan mengandung kepastian hukum
Kebijakan pada hakikatnya bertjuan untuk memperbaiki keadaan sekarang
(existing) menuju keadaan yang diinginkan di masa datang Kondisi sekarang
(existing) mengandung unsur permasalahan yang terdiri dari faktor-faktor
penyebab terjadinya permasalahan (independent variable) dan faktor-faktor
yang merupakan akibat dari permasalahan (dependent variable) yang terdapat
di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru Dengan mengacu kepada Mustpadidjaja (2005) proses
implementasi kebijakan di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru melibatkan unsur sebagai berikut
49
1 Lingkungan Kebijakan (policy environment)
Adalah keadaan atau peristiwa-peristiwa di sekitar Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II yang melatar belakangi dan
menyebabkan timbulnya isu kebijakan (policy issues) Keadaan atau
peristiwa-peristiwa tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para
pelaku kebijakan dan oleh sesuatu kebijakan Sebagaimana telah diuraikan
pada pembahasan terdahulu bahwa sesuai dengan regulasi di bidang
penerbangan dan kebandarudaraan telah ditetapkan batasanbatasan
kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas kawasan kebisingan
yang menyebabkan adanya batas-batas krtinggian bangunan pembatasan
fungsi-fungsi bangunan batas ambang ketinggian serta pengaturan
lainnya baik terhadap bangunan yang sudah ada maupun terhadap rencana
pembangunan di sekitar kawasan dimaksud
Kondisi existing menunjukkan bahwa saat ini terdapat bangunan dan
fasilitas serta aktifitas masyarakat pada kawasan keselamatan operasi
penerbangan dan dalam batas kawasan kebisingan yang diduga dapat
menjadi penghalang (obstacle) operasi penerbangan Di lain pihak
operasional penerbangan dapat menurunkan kualitas lingkungan dan
dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat terutama dampak yang
berkaitan dengan pencemaran lingkungan dan kebisingan akibat suara
mesin pesawat terbang Akibat belum adanya Kebijakan Publik (Peraturan
Daerah) yang secara khusus mengatur dan mengendalikan kawasan
keselamatan operasi penerbangan dan batas kawasan kebisingan maka
dapat diduga sebagai penyebab mengapa munculnya pembangunan rumah
tinggal gedung-gedung bertingkat tinggi menara telekomunikasi dan
infrastruktur lainnya yang diduga pula akan dapat menjadi penghalang
(obstacle) bagi operasi penerbangan
2 Pembuat dan Pelaksana Kebijakan (policy maker and implementer)
Adalah lembaga atau institusi yang mempunyai peranan tertentu dalam
50
proses kebijakan disebabkan adanya kewenangan yang dimiliki dalam
pembuatan kebijakan ataupun dalam tahap lainnya seperti pelaksanaan
pengawasan dan penilaian atas hasil atau kinerja yang dicapai dalam
perkembangan pelaksanaan kebijakan Dalam hal pengaturan dan
pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batasbatas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru merupakan leading sector dari Dinas Perhubungan Provinsi
Riau sebagai representasi dari Pemerintah Provinsi Riau dan PT
Angkasa Pura II sebagai Badan Usaha Bandar Udara
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah maka Kebijakan Publik yang akan mengatur dan mengendalikan
Kawasan Keselamatan Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah berupa
Peraturan Daerah Provinsi atau dengan nama lain Peraturan Daerah
(Perda) yang dibentuk melalui instrumen Program Legislasi Daerah
(Prolegda) Penyusunan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen
dalam penyusunan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah
(Pemerintah Provinsi Riau) dan DPRD (DPRD Provinsi Riau) berdasarkan
atas
- Perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- Rencana Pembangunan Daerah
- Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan
- Aspirasi masyarakat daerah
3 Kebijakan (policy content)
Adalah isi kandungan dari kebijakan itu sendiri berupa rancangan
keputusan atas sejumlah pilihan yang kurang lebih mengandung
unsurunsur
- Latar belakang dan tujuan penyusunan kebijakan
- Sasaran yang akan diwujudkan
51
- Pokok-pokok pikiran ruang lingkup atau objek yang akan diatur
da
- Jangkauan dan arah pengaturan
Setiap unsur dalam konten rancangan kebijakan publik sebagaimana
disebutkan diatas memiliki hubungan dan keterkaitan tujuan antara satu
dengan yang lainnya Sistematika penyusunan rancangan kebijakan publik
(Perda) tentang pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah sebagai berikut
JUDUL
PEMBUKAAN
- Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang maha Esa
- Jabatan Pembentuk Kebijakan (Gubernur)
- Konsiderans
- Dasar Hukum
- Diktum
BATANG TUBUH
- Ketentuan Umum
- Materi Pokok yang Diatur
- Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
- Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
- Ketentuan Penutup
PENUTUP
PENJELASAN (jika diperlukan)
LAMPIRAN (jika diperlukan
Urain lengkap dari konten kebijakan publik tentang pengendalian
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru akan
dibahas pada bahagian berikutnya
4 Kelompok Sasaran Kebijakan (target group)
Adalah orang atau sekelompok orang atau organisasi-organisasi dalam
masyarakat yang berada di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yang perilaku dan atau keadaannya ingin
dipengaruhi oleh Kebijakan Publik (Peraturan Daerah) Tentang
Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan
52
Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru Kelompok sasaran kebijakan menyebar dalam
wilayah kecamatan dan kelurahan di Kota Pekanbaru dan kabupaten
Kampar
D EVALUASI DAN KLARIFIKASI
Kebijakan Publik yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda)
adalah produk hukum daerah yang bersifat ldquopengaturanrdquo Dalam konteks
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan adalah bertujuan
untuk mengatur Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru Pengaturan pada kawasan-kawasan dimaksud akan merubah
keadaan existing menjadi keadaan yang ideal sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih
tinggi atau kedudukannya yang setara Pengaturan dan pengendalian dengan
penerapan sistem baru akan memiliki implikasi terhadap aspek kehidupan
masyarakat dan terhadap aspek beban keuangan negara
Dalam rangka melihat implikasi sebagai dampak dari penerapan sistem baru
maka perlu dilakukan Evaluasi terhadap rancangan Kebijakan Publik dan
melakukan Klarifikasi terhadap Kebijakan Publik sebagai bahagian dari proses
penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan
Peraturan Daerah untuk mengetahui apakah bertentangan dengan kepentingan
umum danatau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Sedangkan
Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah untuk
mengetahui apakah bertentangan dengan kepentingan umum danatau
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
Hasil Evaluasi akan memberikan dua kemungkinan output yaitu
53
- Hasil evaluasi menyatakan bahwa rancangan kebijakan publik yang disusun
sudah sesuai dengan kepentingan umum danatau peraturan yang lebih
tinggi
- Hasil evaluasi menyatakan bahwa rancangan kebijakan publik yang disusun
bertentangan dengan kepentingan umum danatau peraturan yang lebih
tinggi
Hasil Klarifikasi akan memberikan dua kemungkinan output yaitu
- Hasil klarifikasi menyatakan bahwa kebijakan publik yang disusun sudah
sesuai dengan kepentingan umum danatau peraturan yang lebih tinggi
- Hasil klarifikasi menyatakan bahwa kebijakan publik yang disusun
bertentangan dengan kepentingan umum danatau peraturan yang lebih
tinggi
Sebagaimana telah diuraikan pada bahagian terdahulu bahwa kebijakan publik
pada hakikatnya bertjuan untuk memperbaiki keadaan sekarang (existing)
menuju keadaan yang diinginkan di masa datang Kondisi sekarang (existing)
mengandung unsur permasalahan yang terdiri dari faktor-faktor penyebab
terjadinya permasalahan (independent variable) dan faktor-faktor yang
merupakan akibat dari permasalahan (dependent variable) yang terdapat di
sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Berikut
ini diberikan gambaran kondisi-kondisi dimaksud sebagai berikut
1 Kondisi Exisiting
Kondisi existing adalah kondisi di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yang diduga dapat membahayakan
keselamatan dan keamanan operasi penerbangan serta diduga dapat
menyebabkan pencemaran lingkungan hidup dan gangguan kesehatan bagi
masyarakat yang berada disekitar kawasan tersebut
Berdasarkan data dari laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
54
(RKL dan RPL) Periode Semester 1 Januari-Juli 2012 (PT Angkasa Pura
II) dan olahan data menunjukkan keadaan sebagai berikut
- Belum adanya peraturan tentang Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sehingga
banyak terdapat obstacle dan kendala-kendala lain yang berhubungan
dengan keselamatan operasi penerbangan sesuai standar peraturan
keselamatan penerbangan sipil internasional (ICAO) Adanya
gangguan keselamatan operasi penerbangan akibat pesatnya
pertumbuhan kota yang mengarahmendekat ke kawasan Bandar Udara
dan banyak bangunan tumbuh di sekitar lingkungan bandar udara yang
ada di area permukaan horizontal dalam
- Sumber dampak yang ada adalah keberadaan orang main layanglayang
burung dan satwa liar
- Belum ada keluhan masyarakat di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru untuk kebisingan dan kualitas udara akibat
kegiatan operasional bandar udara
- Tingkat kebisingan di kawasan bandar udara masih memenuhi syarat
namun tingkat kebisingan di kawasan perumahan sekitar bandar udara
telah berada di atas ambang batas baku tingkat kebisingan kawasan
permukiman
a Tingkat Pertumbuhan Lalulintas Penerbangan
Berdasarkan data dari laporan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan (RKL dan RPL) Periode Semester 1 Januari-Juli 2012 (PT
Angkasa Pura II) menunjukkan tingkat pertumbuhan jumlah
penumpang pesawat udara di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru adalah sebagai berikut
Tabel 7 Tingkat Pertumbuhan Jumlah Penumpang Pesawat
Tahun Jumlah Penumpang (orang) Tingkat Pertumbuhan ()
Berangkat Datang Berangkat Datang
2007 855139 853107 863 854 2008 912622 900390 937 947 2009 913767 900953 998 999
55
2010 987023 976346 925 922 2012 1168484 1158396 840 843
Berdasarkan data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa tingkat
pertumbuhan penumpang di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru untuk keberangkatan rata-rata adalah 9126 pertahun dan
kedatangan rata-rata adalah 9130 pertahun Pertumbuhan jumlah
penumpang menunjukkan peningkatan dengan trand positif yang cukup
signifikan Peningkatan jumlah penumpang yang cukup tinggi ini akan
berpengaruh terhadap tingkat pergerakan pesawat udara dan
memerlukan penyesuaian terhadap fasilitas-fasilitas bandar udara
seperti penambahan panjang landas pacu
Penambahan panjang dan lebar landas pacu akan menyebabkan
bergesernya titik-titik koordinat geografis batas-batas Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan (BKK) Pergeseran titik-titik koordinat geografis batasbatas
kawasan akan berpengaruh pula terhadap luas kawasan dan batas-batas
ketinggian bangunan dan benda tumbuh untuk setiap kawasan yang ada
dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
b Data Teknis Bandar Udara
Luas lahan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menurut
Master Plan adalah 324252 Ha Tanah yang sudah dukuasai saat ini
seluas 18490 Ha terdiri dari 37128 Ha (bersertifikat) 9736
(verklarring) dan 50412 Ha (dibebaskan) Dengan demikian masih ada
tanah seluas 139352 Ha yang belum dibebaskan Fasilitas pokok
Bandar Udara adalah fasilitas yang berkaitan dengan operasi
penerbangan antara lain
1 Fasilitas Keselematan dan Keamanan antara lain
- pertolongan kecelakaan penerbangan ndash pemadam kebakaran
(PKP-PK)
- salvage
- alat bantu pendaratan visual (Airfield Lighting System)
56
- catu daya kelistrikan dan - pagar
2 Fasilitas sisi udara (airside facility) antara lain
- landas pacu (runway)
- runway strip
- runway end safety area (RESA)
- stopway
- clearway
- landas hubung (taxiway)
- landas parkir (apron)
- marka dan rambu dan
- taman meteo (fasilitas dan peralatan pengamatan cuaca)
3 Fasilitas sisi darat (Landside Facility) antara lain
- bangunan terminal penumpang
- bangunan terminal kargo
- menara pengatur lalu lintas penerbangan (control tower)
- bangunan operasional penerbanganmiddot - jalan masuk (access
road)
- parkir kendaraan bermotor
- depo pengisian bahan bakar pesawat udara
- bangunan parkir
- bangunan administrasiperkantoran
- marka dan rambu
- fasilitas pengolahan limbah
4 Fasilitas Navigasi Penerbangan
5 Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual
6 Fasilitas Komunikasi Penerbangan
Data teknis landas pacu (runway) existing
- Panjang 2240 meter
- Lebar 45 meter
- Luas 100800 square meter
- Elevasi + 19875 meter (MSL)
- Koordinat 8ފމ
57
ފމ7
- Arah Konfigurasi RW 18 dan RW 36
- Konstruksi Perkerasan Flexible Pavement
- Daya Dukung PCN 62 FBWT
- Pesawat Terbesar Boeing 737-900
c Batas Ketinggian Pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan (existing) seperti diuraikan pada
bagian A2 dan A3 di atas
2 Kondisi yang Diharapkan
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah bandar udara
internasional-regional yang dipersiapkan untuk embarkasi haji Oleh
karenanya dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian fisik dan spesifikasi teknis
agar bisa menampung jenis pesawat yang lebih besar Panjang landas pacu
(runway) diproyeksikan dari panjang existing 2240 meter menjadi 2600
meter Dan pada pengembangan selanjutnya panjang landasan pacu akan
diperpanjang menjadi 3000 meter
Perubahan panjang landas pacu akan merubah batas-batas ketinggian pada
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Disamping itu
pesawatpesawat berkapasitas besar akan mengeluarkan suara dengan
tingkat kebisingan yang lebih tinggi Hal ini akan berdampak langsung
terhadap keamanan dan ketentraman masyarakat yang bermukim dan
beraktifitas di sekitar bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Berkenaan dengan peningkatan dan pengembangan Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru diperlukan penertiban dan pengendalian
terhadap bangunan-bangunan dan benda tumbuh yang ada pada Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(existing) serta pembatasan terhadap rencana pembangunan permukiman
dan pembangunan infrastruktur lainnya agar sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan kebandarudaraan dan operasi
penerbangan nasional dan internasional
58
Kondisi ideal yang diharapkan adalah bahwa semua pihak dapat menjamin
terkendalinya Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru dengan ketentuan sebagai berikut
Tabel 8 Lingkungan Kebijakan
Lingkungan Kebijakan Kebijakan Dasar Pengaturan
Mendirikan mengubah atau meles-
tarikan bangunan menanam dan
memelihara benda tumbuh dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan lahan
seperti mendirikan mengubah atau
melestarikan bangunan menanam
dan memelihara benda tumbuh di
dalam Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan harus
mengacu dan memenuhi batas-batas
ketinggian yang telah ditetapkan
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
Mendirikan mengubah atau meles- tarikan bangunan menanam dan
memelihara benda tumbuh dalam Kawasan Kebisingan
Setiap aktifitas penggunaan lahan
seperti mendirikan mengubah atau
melestarikan bangunan menanam
dan memelihara benda tumbuh di
dalam kawasan kebisingan harus
mengacu dan memenuhi batas nilai
tingkat kebisingan
Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
Mendirikan bangunan baru di dalam
Kawasan Pendekatan (ancangan)
Pendaratan dan Lepas Landas
Khusus untuk mendirikan bangunan
baru di dalam Kawasan Pendekatan
(ancangan) Pendaratan dan Lepas
Landas harus memenuhi batas
ketinggian dengan tidak melebihi
kemiringan 16 arah ke atas dan
ke luar dimulai dari ujung
Permukaan Utama pada ketinggian
masing-masing ambang landas pacu
18 dan landas pacu 36 Existing dan
Pengembangan
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
Kawasan Kemungkinan Bahaya
Kecelakaan sampai jarak mendatar
1100 meter dari ujung-ujung Permukaan Utama
Pada Kawasan Kemungkinan
Bahaya Kecelakaan sampai jarak
mendatar 1100 meter dari
ujungujung Permukaan Utama
hanya digunakan untuk bangunan
yang diperuntukkan bagi
keselamatan operasi penerbangan
dan benda tumbuh yang tidak
membahayakan keselamatan
operasi penerbangan Batas
ketinggian bangunan dan benda
tumbuh yang tidak membahayakan
tersebut harus mengacu dan sesuai
dengan batas-batas ketinggian
kawasan sebagaimana telah diatur
dalam ketentuan perundang-
undangan yang berkaitan dengan
kebandarudaraan dan operasi
penerbangan
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
59
Penggunaan tanah perairan dan
udara pada setiap kawasan
keselamatan operasi penerbangan
Aktifitas penggunaan tanah
perairan dan udara pada setiap
kawasan keselamatan operasi
penerbangan tidak boleh
menimbulkan gangguan terhadap
isyarat-isyarat navigasi
penerbangan atau komunuikasi
radio antar Bandar Udara dan
pesawat udara
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
Penggunaan tanah perairan dan
udara pada setiap kawasan
keselamatan operasi penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan tanah
perairan dan udara pada setiap
kawasan keselamatan operasi
penerbangan tidak boleh
menyulitkan penerbang
membedakan lampulampu rambu
udara dengan lampulampu lain
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
Penggunaan tanah perairan dan
udara pada setiap kawasan
keselamatan operasi penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan tanah
perairan dan udara pada setiap
kawasan keselamatan operasi
penerbangan tidak boleh
menyebabkan kesilauan pada mata
penerbang yang mempergunakan
Bandar Udara dan tidak
melemahkan jarak pandang sekitar
bandar udara
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
Penggunaan tanah perairan dan
udara pada setiap kawasan
keselamatan operasi penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan tanah
perairan dan udara pada setiap
kawasan keselamatan operasi
penerbangan tidak boleh
menyebabkan timbulnya bahaya
burung atau dengan cara lain dapat
membahayakan atau mengganggu
pendaratan lepas landas atau
gerakan pesawat udara yang
bermaksud mempergunakan Bandar
Udara
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
Bangunan-bangunan yang sudah
ada baik yang didirikan oleh manusia atau ada secara alami
seperti gedung-gedung menara cerobong asap gundukan tanah
jaringan transmisi bukit atau gunung yang sekarang menjadi
penghalang (obstacle)
Untuk bangunan-bangunan yang
sudah ada baik bangunan berupa
benda bergerak yang sifatnya
sementara atau benda-benda
bersifat tetap baik yang didirikan
oleh manusia atau ada secara alami
seperti gedung-gedung menara
cerobong asap gundukan tanah
jaringan transmisi bukit atau
gunung yang sekarang menjadi
penghalang (obstacle) masih dapat
diperkenankan sejauh segala
prosedur keselamatan operasi
penerbangan dapat terpenuhi
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
60
Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada pada Kawasan Kebisingan Tingkat 1
Bangunan sekolah dan rumah sakit
yang sudah ada pada Kawasan
Kebisingan Tingkat 1 harus
dilengkapi dengan pemasangan
insulasi suara sesuai dengan
prosedur yang standar sehingga
tingkat bising yang terjadi di dalam
bangunan sesuai batas-batas
kebisingan yang diizinkan serta
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
Bangunan sekolah rumah sakit dan
rumah tinggal yang sudah ada pada Kawasan Kebisingan Tingkat 2
Bangunan sekolah rumah sakit dan
rumah tinggal yang sudah ada pada
Kawasan Kebisingan Tingkat 2
harus dilengkapi dengan
pemasangan insulasi suara sesuai
dengan prosedur yang standar
sehingga tingkat bising yang terjadi
di dalam bangunan sesuai dengan
batasbatas kebisingan yang
diizinkan serta sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku
Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 3
Tanah dan ruang udara pada
Kawasan Kebisingan Tingkat 3
dapat pula dimanfaatkan sebagai
jalur hijau atau sarana pengendali-
Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
an lingkungan dan pertanian yang
tidak mengundang burung
Bangunan atau suatu benda yang
ada secara alami yang berada di
Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangasn dan ketinggiannya
masih dalam batas ketinggian yang
diperkenankan akan tetapi diduga
dapat membahayakan keselamatan
operasi penerbangan
Bangunan atau suatu benda yang
ada secara alami yang berada di
Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangasn dan ketinggiannya
masih dalam batas ketinggian yang
diperkenankan akan tetapi diduga
dapat membahayakan keselamatan
operasi penerbangan harus diberi
tanda danatau dipasang lampu
dengan spesifikasi yang diatur oleh
ketentuan dari Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara Pemasangan
tanda danatau lampu termasuk
pengoperasian dan
pemeliharaannya dilaksanakan oleh
dan atas baiaya pemilik atau yang
menguasainya
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
61
BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT
Bandar Udara digolongkan kepada bangunan dengan fungsi khusus yang dalam
pembangunan dan penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat
sekitarnya dan mempunyai risiko bahaya tinggi seperti getaran serta suara yang
timbul sebagai dampak dari pengoperasian pesawat udara Berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan kebandarudaraan penerbangan dan
keselamatan penerbangan sipil ada dua kawasan di sekitar Bandar Udara yang
diatur secara khusus guna menjamin keamanan dan keselamatan operasi
penerbangan serta menjamin keamanan dan kenyaman masyarakat yang bermukim
dan beraktifitasa di sekitarnya Kedua kawasan dimaksud adalah Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar Bandar Udara
Peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan (KKOP) adalah tanah danatau perairan dan ruang udara di sekitar
bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka
menjamin keselamatan penerbangan KKOP mencakup wilayah yang sangat luas
dimana pada wilayah dimaksud tidak diizinkan adanya bangunan atau benda
tumbuh baik yang tetap (fixed) maupun dapat berpindah (mobile) yang lebih tinggi
dari persyaratan batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan kode referensi
landas pacu (Aerodrome Reference Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway
Classification) dari suatu bandar udara
Peraturan perundang-undangan menyatakan pula bahwa Kawasan Kebisingan di
sekitar Bandar Udara adalah kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara yang
terpengaruh oleh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat menggangu
lingkungan Kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara diukur dengan peralatan
ukur dan metodologi yang ditetapkan oleh standar nasional serta ditentukan dengan
bertitik tolak pada Rencana Induk Bandar Udara dan Rencana Pengembangan
Bandar Udara prakiraan jenis pesawat udara prekwensi dan periode waktu operasi
62
Agar kedua kawasan tersebut dapat diatur dan dikendalikan sebagaimana mestinya
maka diperlukan suatu kebijakan publik yang memiliki hukum dasar yang
terintegrasi dalam sistem hukum nasional Hukum dasar adalah norma dasar bagi
pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi
pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UndangUndang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sementara sistem hukum nasional adalah
suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya serta
saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan
mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa bernegara dan
bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma
hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga
negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam
Peraturan Perundang-undangan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan
terdiri atas
a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c Undang-UndangPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
d Peraturan Pemerintah
e Peraturan Presiden
f Peraturan Daerah Provinsi dan
g Peraturan Daerah KabupatenKota
Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai pula dengan hierarkinya
dalam peraturan perundang-undangan Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis
Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan
Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi
A Dasar Hukum
63
Pengaturan dan pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar bandar udara dapat dilakukan dengan
salah satu jenis dan hierarki dalam sistem hukum nasional dalam hal ini adalah
dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Karena Peraturan Daerah Provinsi
sendiri adalah produk hukum daerah yang bersifat pengaturan yang harus tetap
berada dalam kesatuan sistem hukum nasional Dasar hukum dalam penyusunan
rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengaturan dan pengendalian
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di sekitar bandar udara adalah
- Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesias Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesias Tahun 1981 Nomor 76
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesias Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4956)
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
64
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22)
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan
Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomorn128 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintahan Provinsi dan KabupatenKota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 21)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang
Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang
Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran
Negaras Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T1124-U Tahun 1960 Tanggal 30
65
November 1960 Tentang Peraturan-peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
(CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2009
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 Tentang
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety
Regulation Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome)
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang Tatanan
Kebandarudaraan Nasional
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 Tentang
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2005 Tentang
Batasbatas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II
Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2008 Tentang Rencana
Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Provinsi Riau
- Internastional Civil Aviation Organization International Standards and
Recommended Practices Annex 14 Volume 1 Fourth Edition July 2004
- Internastional Civil Aviation Organization Airport Service Manual Part-6
Control of Obstacle
B Pengkajian dan Penyelarasan
Pengkajian dan Penyelarasan adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi
yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertical atau
horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan
Substansi dan materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) adalah
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
a Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
- Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa Penerbangan adalah satu kesatuan
sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara pesawat udara bandar
66
udara angkutan udara navigasi penerbangan keselamatan dan keamanan
lingkungan hidup serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya
- Pasal 1 Ayat 31 menyatakan bahwa Kebandarudaraan adalah segala
sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan
lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan keamanan kelancaran
dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara penumpang kargo danatau
pos tempat perpindahan intra danatau antarmoda serta meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah
- Pasal 1 Ayat 32 menyatakan bahwa Tatanan Kebandarudaraan Nasional
adalah sistem kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkan
perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang pertumbuhan
ekonomi keunggulan komparatif wilayah kondisi alam dan geografi
keterpaduan intra dan antarmoda transportasi kelestarian lingkungan
keselamatan dan keamanan penerbangan serta keterpaduan dengan sektor
pembangunan lainnya
- Pasal 1 Ayat 33 menyatakan bahwa Bandar Udara adalah kawasan di
daratan danatau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan
sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas naik turun
penumpang bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan
antarmoda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan
keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang
lainnya
- Pasal 1 Ayat 48 menyatakan bahwa Keselamatan Penerbangan adalah
suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan
wilayah udara pesawat udara bandar udara angkutan udara navigasi
penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya
- Pasal 1 Ayat 49 menyatakan bahwa Keamanan Penerbangan adalah suatu
keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari
tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya
manusia fasilitas dan prosedur
- Pasal 10 Ayat (1) menyatakan bahwa Penerbangan dikuasai oleh negara
dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah
67
- Pasal 10 Ayat (2) menyatakan bahwa Pembinaan Penerbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pengaturan
pengendalian dan pengawasan
- Pasal 10 Ayat (8) Menyatakan bahwa Pemerintah daerah melakukan
pembinaan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai
dengan kewenangannya
b Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Pasal 5 Ayat (3) menyatakan bahwa (3) Penataan ruang berdasarkan
wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional
penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruang wilayah
kabupatenkota
- Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa Negara menyelenggarakan penataan
ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
- Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) negara memberikan kewenangan
penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah
daerah
- Pasal 7 Ayat (3) menyatakan bahwa Penyelenggaraan penataan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati
hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
- Pasal 14 Ayat (1) menyatakan bahwa Perencanaan tata ruang dilakukan
untuk menghasilkan
a rencana umum tata ruang dan
b rencana rinci tata ruang
- Pasal 14 Ayat (3) menyatakan bahwa Rencana rinci tata ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas
a rencana tata ruang pulaukepulauan dan rencana tata ruang kawasan
strategis nasional
b rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan
c rencana detail tata ruang kabupatenkota dan rencana tata ruang kawasan
strategis kabupatenkota
68
- Pasal 14 Ayat (6) menyatakan bahwa Rencana detail tata ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dijadikan dasar bagi
penyusunan peraturan zonasi
- Pasal 33 Ayat (3) menyatakan bahwa Penatagunaan tanah pada ruang yang
direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan
umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah
daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas
tanah
- Pasal 35 menyatakan bahwa Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan
melalui penetapan peraturan zonasi perizinan pemberian insentif dan
disinsentif serta pengenaan sanksi
- Pasal 37 Ayat (4) menyatakan bahwa Izin pemanfaatan ruang yang
diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai
dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
- Pasal 37 Ayat (6) menyatakan bahwa Izin pemanfaatan ruang yang tidak
sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat
dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan
ganti kerugian yang layak
- Pasal 37 Ayat (7) menyatakan bahwa Setiap pejabat pemerintah yang
berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
- Pasal 39 menyatakan bahwa Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan
peraturan zonasi
- Pasal 61 menyatakan bahwa Dalam pemanfaatan ruang setiap orang
wajib
a menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan
b memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari
pejabat yang berwenang
c mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin
pemanfaatan ruang dan
69
d memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum
- Pasal 71 menyatakan bahwa Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan
yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp50000000000 (lima ratus juta rupiah)
- Pasal 72 menyatakan bahwa Setiap orang yang tidak memberikan akses
terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan
sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling
banyak Rp10000000000 (seratus juta rupiah)
c Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman
- Pasal 14 menyatakan bahwa Pemerintah provinsi dalam melaksanakan
pembinaan mempunyai tugas
a merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada tingkat
provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan
berpedoman pada kebijakan nasional
- Pasal 139 menyatakan bahwa Setiap orang dilarang membangun
perumahan danatau permukiman di luar kawasan yang khusus
diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman
- Pasal 140 menyatakan bahwa Setiap orang dilarang membangun
perumahan danatau permukiman di tempat yang berpotensi dapat
menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang
- Pasal 141 menyatakan bahwa Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin
pembangunan rumah perumahan danatau permukiman yang tidak sesuai
dengan fungsi dan pemanfaatan ruang
- Pasal 157 menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja
membangun perumahan danatau permukiman di tempat yang berpotensi
dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 140 dipidana dengan pidana kurungan paling lama
70
1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp5000000000 (lima puluh juta
rupiah)
- Pasal 158 menyatakan bahwa Setiap pejabat yang dengan sengaja
mengeluarkan izin pembangunan rumah perumahan danatau permukiman
yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 141 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun atau denda paling banyak Rp500000000000 (lima miliar
rupiah)
d Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah danatau Pemerintah
Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum
- Pasal 5 menyatakan bahwa Pihak yang Berhak wajib melepaskan
tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- Pasal 6 menyatakan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
diselenggarakan oleh Pemerintah
- Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum diselenggarakan sesuai dengan a Rencana Tata Ruang Wilayah
b Rencana Pembangunan NasionalDaerah
c Rencana Strategis dan
d Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah
- Pasal 10 menyatakan bahwa Tanah untuk Kepentingan Umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk
pembangunan (d) pelabuhan bandar udara dan terminal
e Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah
peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum
dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang
71
berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-
undangan
- Pasal 1 Ayat 7 menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah
Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur
- Pasal 14 menyetakan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan
Peraturan Daerah KabupatenKota berisi materi muatan dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung
kondisi khusus daerah danatau penjabaran lebih lanjut Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi
- Pasal 15 Ayat (1) menyatakan bahwa Materi muatan mengenai ketentuan
pidana hanya dapat dimuat dalam
a Undang-Undang
b Peraturan Daerah Provinsi atau
c Peraturan Daerah KabupatenKota
- Pasal 15 Ayat (2) menyatakan bahwa Ketentuan pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak
Rp5000000000 (lima puluh juta rupiah)
- Pasal 15 Ayat (3) menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi dan
Peraturan Daerah KabupatenKota dapat memuat ancaman pidana
kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya
Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di atas
terdapat kesesuaian maksud dan tujuan antara penerbangan sebagai kepentingan
nasional dan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta
perumahan dan kawasan permukiman Dalam konsiderans undang-undang tersebut
masing-masing menyatakan bahwa
a bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri
nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas
hak-hak dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang
72
b bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewujudkan
Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem
transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi pengembangan
wilayah mempererat hubungan antarbangsa dan memperkukuh kedaulatan
negara
c bahwa penerbangan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang
mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat menggunakan
teknologi tinggi padat modal manajemen yang andal serta memerlukan
jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal perlu dikembangkan potensi
dan peranannya yang efektif dan efisien serta membantu terciptanya pola
distribusi nasional yang mantap dan dinamis
d bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 pemerintah perlu melaksanakan pembangunan
e bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan
umum diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan
mengedepankan prinsip kemanusiaan demokratis dan adil
f bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan
kebutuhan dasar manusia dan yang mempunyai peran yang sangat strategis
dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya
membangun manusia Indonesia seutuhnya berjati diri mandiri dan produktif
g bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat
mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di
dalam perumahan yang sehat aman harmonis dan
berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia
h bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara hukum negara
berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan
secara terencana terpadu dan berkelanjutan dalam system hukum nasional
yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
73
i bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan
perundangundangan yang baik perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan
peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode
yang pasti baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang
membentuk peraturan perundang-undangan
Pada hierarki peraturan perundang-undangan di bawahnya dapat pula ditemukan
ketentuan-ketentuan
a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang
Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
- Pasal 2 menyatakan bahwa Masyarakat berperan dalam perencanaan tata
ruang pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai
dengan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan
perundangundangan
- Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah danatau pemerintah
daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan
masyarakat
- Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan
ruang yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang danatau yang
kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang
b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang
Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara
- Semua ketentuan dalam pasal-pasal berikut adalah merupakan perintah dari
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
- Pasal 8 Ayat (1) menyatakan bahwa Bandar Udara sebagai bangunan
gedung dengan fungsi khusus pembangunannya wajib memperhatikan
ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan mutu pelayanan jasa
Kebandarudaraan kelestarian lingkungan serta keterpaduan intermoda dan
multimoda
74
- Pasal 8 Ayat (2) menyatakan bahwa Fungsi khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan fungsi bangunan yang dalam pembangunan dan
penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat sekitarnya dan
mempunyai risiko bahaya tinggi
- Pasal 11 Ayat (1) menyatakan bahwa Izin mendirikan bangunan Bandar
Udara diberikan oleh Menteri sesuai dengan pedoman teknis bangunan
gedung yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi bangunan gedung
dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah
- Pasal 11 Ayat (2) menyatakan bahwa Koordinasi dengan Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pertimbangan
teknis dari Pemerintah Daerah terkait dengan kesesuaian rencana
pembangunan dan pengembangan Bandar Udara dengan rencana tata ruang
wilayah Provinsi dan KabupatenKota
- Pasal 25 Ayat (1) menyatakan bahwa Pengembangan Bandar Udara
dilaksanakan sesuai dengan rencana induk Bandar Udara yang telah
ditetapkan dalam penetapan lokasi Bandar Udara
- Pasal 25 Ayat (2) menyatakan bahwa Pengembangan Bandar Udara di luar
rencana induk Bandar Udara (termasuk perubahan fasilitas sisi udara atau
terminal baik perubahan besar maupun fungsinya) yang telah ditetapkan
dapat dilakukan dalam hal
a terdapat perubahan lingkungan strategis
b peningkatan permintaan kebutuhan angkutan udara dan
c peningkatan kapasitas untuk pelayanan
- Pasal 31 menyatakan bahwa Badan Usaha Bandar Udara atau Unit
Penyelenggara Bandar Udara wajib menjaga ambang batas kebisingan dan
pencemaran lingkungan di Bandar Udara dan sekitarnya sesuai dengan
ambang batas dan baku mutu yang ditetapkan Pemerintah
- Pasal 32 Ayat (1) menyatakan bahwa Ambang batas kebisingan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan dalam tingkat kebisingan
di Bandar Udara dan sekitarnya
- Pasal 32 Ayat (2) menyatakan bahwa Tingkat kebisingan di Bandar Udara
dan sekitarnya ditentukan dengan indeks kebisingan WECPNL atau nilai
75
ekuivalen tingkat kebisingan di suatu area yang dapat diterima terus
menerus selama suatu rentang waktu dengan pembobotan tertentu
- Pasal 37 menyatakan bahwa Kawasan kebisingan di Bandar Udara dan
sekitarnya sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam menetapkan
perencanaan pembangunan penetapan dan penataan penggunaan tanah di
sekitar Bandar Udara
- Pasal 43 menyatakan bahwa Untuk menjaga ambang batas kebisingan dan
pencemaran lingkungan Badan Usaha Bandar Udara atau Unit
Penyelenggara Bandar Udara wajib melaksanakan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan
c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang Tatanan
Kebandarudaraan Nasional
- Pasal 17 Ayat (1) menyatakan bahwa Kebutuhan fasilitas bandar udara
merupakan hasil perhitungan dan kajian kebutuhan fasilitas pokok dan
penunjang bandar udara berdasarkan prakiraan permintaan kebutuhan
pelayanan penumpang dan kargo
- Pasal 17 Ayat (2) menyatakan bahwa fasilitas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
1 Fasilitas Keselematan dan Keamanan antara lain
- pertolongan kecelakaan penerbangan ndash pemadam kebakaran
(PKPPK)
- salvage
- alat bantu pendaratan visual (Airfield Lighting System)
- catu daya kelistrikan dan - pagar
3 Fasilitas sisi udara (airside facility) antara lain
- landas pacu (runway)
- runway strip
- runway end safety area (RESA)
- stopway
- clearway
- landas hubung (taxiway)
- landas parkir (apron)
76
- marka dan rambu dan
- taman meteo (fasilitas dan peralatan pengamatan cuaca)
4 Fasilitas sisi darat (Landside Facility) antara lain
- bangunan terminal penumpang
- bangunan terminal kargo
- menara pengatur lalu lintas penerbangan (control tower)
- bangunan operasional penerbanganmiddot - jalan masuk (access
road)
- parkir kendaraan bermotor
- depo pengisian bahan bakar pesawat udara
- bangunan parkir
- bangunan administrasiperkantoran
- marka dan rambu
- fasilitas pengolahan limbah
5 Fasilitas Navigasi Penerbangan
6 Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual
7 Fasilitas Komunikasi Penerbangan
- Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa Batas daerah lingkungan kerja
daerah lingkungan kepentingan kawasan keselamatan operasi penerbang
an dan batas kawasan kebisingan ditetapkan dengan koordinat geografis
- Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa Batas daerah Iingkungan kerja
daerah Iingkungan kepentingan kawasan keselamatan
operasi penerbangan dan batas kawasan kebisingan dilengkapi
dengan Koordinat Bandar Udara ( Aerodrome Coordinate System ACS) -
Pasal 28 menyatakan bahwa Setiap orang dilarang
a berada di daerah tertentu di bandar udara
b membuat halangan (obstacle) danatau
c melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan
yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan
- Pasal 28 Ayat (2) menyatakan bahwa Pengecualian terhadap kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh ijin dari otoritas
bandar udara
77
- Pasal 28 Ayat (3) menyatakan bahwa Berada di daerah tertentu di bandar
udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut a merupakan daerah
terbatas untuk umum di bandar udara daerah pergerakan pesawat atau
daerah yang karena kepentingan operasional bandar udara tidak
dipergunakan untuk umum
- Pasal 28 Ayat (4) menyatakan bahwa Membuat halangan (obstacle)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut b merupakan bangunan atau
tanaman yang bersifat sementara maupun tetap yang didirikan dipasang
atau ditanam oleh orang antara lain seperti gedung-gedung menara
cerobong asap gundukan tanah jaringan transmisi pohoh tinggi
- Pasal 28 Ayat (5) menyatakan bahwa Melakukan kegiatan lain di kawasan
keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan
dan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
seperti kegiatan bermain layang-layang bermain balon udara
menggembala ternak menggunakan frekuensi radio yang mengganggu
komunikasi penerbangan melintasi landasan dan kegiatan lain yang
menimbulkan asap
- Pasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwa Untuk menjamin keselamatan dan
keamanan penerbangan serta pengembangan bandar udara pemerintah
daerah wajib mengendalikan daerah Iingkungan kepentingan bandar udara
dengan membuat peraturan daerah
- Pasal 29 Ayat (2) menyatakan bahwa Peraturan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengatur rencana tata ruang kawasan dengan
mengacu pada rencana induk bandar udara yang memuat kawasan
keselamatan operasi penerbangan batas-batas kawasan kebisingan daerah
Iingkungan Kerja daerah Iingkungan kepentingan
Pengkajian dan penyelarasan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada
memberi indikasi bahwa ada perintah dari peraturan perundang-undangan yang
berada pada hierarki yang lebih tinggi untuk menjamin pencapaian tujuan nasional
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan
nasional diperlukan sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan
ekonomi pengembangan wilayah mempererat hubungan antarbangsa dan
78
memperkukuh kedaulatan negara Pengkajian dan penyelarasan ini pada akhirnya
diperkuat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang
Tatanan Kebandarudaraan Nasional Pasal 29 Ayat (1) yang menyatakan bahwa
untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan
bandar udara pemerintah daerah wajib mengendalikan daerah Iingkungan
kepentingan bandar udara dengan membuat peraturan daerah
79
BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS SOSIOLOGIS DAN YURIDIS
Kota Pekanbaru termasuk salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi yang
cukup tinggi (750 triwulan II 2012 BPS Riau) Pertumbuhan ekonomi dengan
trend positif ini memicu peningkatan kebutuhan dan permintaan terhadap jasa
transportasi termasuk transportasi udara Pengembangan Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru mutlak harus dilakukan terutama untuk mengantisipasi
perkembangan teknologi kedirgantaraan serta untuk memenuhi lonjakan kebutuhan
dan permintaan jasa angkutan udara dari dan ke Pekanbaru Disamping itu Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah merupakan bandar udara
International-Regional yang diproyeksikan menjadi salah satu embarkasi haji di
Indonesia Untuk meningkatkan kualitas pelayanan bandar udara termasuk jaminan
terhadap keselamatan dan keamanan operasi penerbangan serta untuk menjaga
lingkungan hidup di sekitar bandar udara maka diperlukan perangkat hukum
daerah yang akan mengatur pengendalian kawasan-kawasan tertentu di sekitar
bandar udara Pengaturan kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kawasan
kebisingan di bandar udara harus memiliki landasan filosofis sosiologis dan yuridis
agar tujuan arahan jangkauan dan materi muatan pengaturan dapat memenuhi
unsur rasa keadilan bagi masyarakat tidak bertentangan dengan kepentingan
masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang
lebih tinggi
A LANDASAN FILOSOFIS
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri
nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas
hak-hak dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dalam upaya
mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk mewujudkan Wawasan
Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem
transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi pengembangan
80
wilayah mempererat hubungan antarbangsa dan memperkukuh kedaulatan
negara
Penerbangan adalah merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang
mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat menggunakan
teknologi tinggi padat modal manajemen yang andal serta memerlukan
jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal Potensi dan peranan
penerbangan perlu dikembangkan secara efektif dan efisien untuk membantu
terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis Disamping itu
perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut
penyelenggaraan penerbangan yang sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi peran serta swasta dan persaingan usaha
perlindungan konsumen ketentuan internasional yang disesuaikan dengan
kepentingan nasional akuntabilitas penyelenggaraan negara dan otonomi
daerah
Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan
wilayah udara pesawat udara Bandar Udara angkutan udara navigasi
penerbangan keselamatan dan keamanan lingkungan hidup serta fasilitas
penunjang dan fasilitas umum lainnya Salah satu prasarana penerbangan
adalah Bandar Udara yaitu kawasan di daratan danatau perairan dengan batas-
batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan
lepas landas naik turun penumpang bongkar muat barang dan tempat
perpindahan intra dan antarmoda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas
penunjang lainnya Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan
terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara
pesawat udara bandar udara angkutan udara navigasi penerbangan serta
fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya Sedangkan Keamanan
Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada
penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan
sumber daya manusia fasilitas dan prosedur
81
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru berdekatan dengan
permukiman dan tempat aktifitas masyarakat Padahal bandar udara adalah
bangunan gedung dengan fungsi khusus yang dalam pembangunan dan
penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat sekitarnya dan
mempunyai risiko tinggi Bahaya dan risiko tinggi adalah dampak dari
pengoperasian pesawat udara yang menimbulkan pencemaran getaran mesin
dan suara bising Untuk kepentingan operasional Bandar Udara memiliki
kawasan-kawasan tertentu yang terdiri dari daerah lingkungan kerja daerah
lingkungan kepentingan kawasan keselamatan operasi penerbangan dan
batas-batas kawasan kebisingan Kawasan-kawasan tersebut merupakan
kawasan yang sangat berkaitan dengan keselamatan dan keamanan
penerbangan sehingga perlu dikendalikan Agar proses pengendalian kawasan-
kawasan tersebut dapat melindungi kepentingan masyarakat dan dapat
menjamin keselamatan dan keamanan operasi penerbangan maka perlu disusun
dalam suatu peraturan perundang-undangan
Melindungi kepentingan masyarakat di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru adalah bahagian dari melindungi segenap bangsa
Indonesia sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menjaga keselamatan dan
keamanan penerbangan merupakan bahagian dari komitmen Pemerintah
Indonesia dalam memberikan jaminan keselamatan dan keamanan
penerbangan nasaional dan internasional Hal-hal itu pula yang menjadi
landasan filosofis bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di bandar Udara Sultan Syuarif Kasim II Pekanbaru
B LANDASAN SOSIOLOGIS
Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru pada dasarnya adalah upaya Pemerintah Daerah Provinsi Riau
bersama-sama dengan masyarakat untuk melindungi kepentingan masyarakat
itu sendiri yang bermukim dan beraktifitas di sekitar kawasan-kawasan yang
82
termasuk ke dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan Salah satu ciri
masyarakat perkotaan adalah memiliki aktifitas yang padat serta memiliki
mobilitas yang tinggi Masyarakat perkotaan cenderung memilih permukiman
yang berdekatan dengan tempat pekerjaan atau permukiman yang memiliki
akses langsung ke tempat beraktifitas Kawasan di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru merupakan salah satu kawasan yang banyak dipilih
sebagai tempat bermukim bagi masyarakat kota Pekanbaru Hal ini
menyebabkan semakin lama permukiman penduduk semakin dekat ke kawasan
Bandar Udara
Kultur dan budaya masyarakat yang merasa bangga tinggal di sekitar wilayah
dan kawasan-kawasan khusus seperti pusat perbelanjaan kantor-kantor
pemerintah terminal bus dan bandar udara menjadi kendala tersendiri dalam
penataan wilayah perkotaan Tinggal berdekatan dengan kawasan-kawasan
khusus bagi sebahagian masyarakat seolah menjadi cara menaikkan status
sosial meningkat harga jual tanah dan bangunan Tidak jarang kita jumpai
dalam suatu iklan pemasaran hotel atau pemasaran kawasan hunian yang
menyebutkan bahwa lokasinya hanya beberapa menit dari bandar udara
Maksud dari iklan tersebut adalah untuk menarik customer yang memiliki
mobilitas tinggi Padahal semakin dekat dengan bandar udara sesungguhnya
semakin dekat pula dengan bahaya karena kawasan-kawasan di sekitar
bandara telah ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasi penerbangan
(KKOP) dan kawasan kebisingan (BKK)
Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keamanan keselamatan
kenyamanan kebersihan dan kesehatan lingkungan serta menjaga kualitas
lingkungan hidup sesungguhnya adalah menjadi tanggung jawab pemerintah
daerah bersama-sama dengan masyarakat Masyarakat berhak untuk hidup
dalam lingkungan yang layak agar mendapat kesejahteraan hidup lahir dan
batin Pemerintah adalah abdi masyarakat yang berkewajiban untuk
memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Di satu sisi masyarakat
adalah customer (pelanggan) bagi pemerintah Salah satu prinsip yang harus
dianut dalam hubungan pemerintah dan masyarakat adalah kepuasan
83
pelanggan (customer satisfaction) Masyarakat yang merasa puas dengan
layanan pemerintah akan sangat mudah untuk diajak dalam menyelesaikan
persoalan-persoalan yang ada Sebaliknya masyarakat yang tidak puas dengan
pelayanan pemerintah maka cenderung menunjukkan sikap pembangkangan
kepada setiap kebijakan pemerintah
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara adalah kawasan yang
dapat memberi efek fisikologis kepada masyarakat yang bermukim dan
beraktifitas di sekitarnya Hal ini disebabkan oleh karena adanya rasa takut
akan bahaya kecelakaan gangguan kebisingan dan pencemaran lingkungan
hidup akibat pengoperasian bandar udara dan pergerakan pesawat udara
Berdasarkan survey yang dilakukan terhadap 150 rumah tangga (KK) yang
berada pada kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas
kawasan kebisingan diperoleh informasi antara lain a) Status kepemilikan
273 responden tinggal di rumah milik sendiri dan 673 menyewa b) 585
pemilik rumah memiliki IMB c) Jenis hunian 54 merupakan rumah tinggal
36 adalah ruko d) Alasan memilih tinggal di KKOPBKK 73 warisan
keluarga 3367 dekat ke tempat pekerjaan 173 tidak punya tempat
tinggal lain e) Tingkat kenyamanan hunian dan lingkungan 267 sangat
nyaman 3867 nyaman 2133 kurang nyaman f) Jenis gangguan yang
sering dialami 3733 suara bising 333 getaran 8 bau asap g) Apakah
ada keingininan untuk pindah 26 menyatakan ya 6533 tidak h) Apakah
pernah mendapat informasi tentang KKOPBKK 13 pernah 80 tidak
pernah
Perkembangan hunian masyarakat yang semakin mendekati kawasan
keselamatan operasi penerbangan dan kawasan kebisingan memerlukan
penanganan segera berupa pengawasan terhadap bangunan yang ada serta
pengendalian terhadap tata ruang dan tata guna lahan di kawasan tersebut
Masyarakat perlu diberikan penyuluhan tentang bahaya berdomisili dan
beraktifitas di sekitar bandar udara terutama disekitara kawasan keselamatan
operasi penerbangan dan kawasan kebisingan Disamping itu penyuluhan
84
diharapkan akan memicu kesadaran masyarakat untuk tidak membangun
bangunan dan memelihara tanaman binatang piaraan bermain layang-layang
dan balon yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan Seiring
dengan penyuluhan tersebut kemudian pemerintah harus membuat peraturan
perundang-undangan yang akan digunakan untuk mengendalikan kawasan
keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan di
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru secara berkeadilan dan
memperhatikan hak-hak hidup masyarakat
C LANDASAN YURIDIS
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam
Pembukaan (Preambule) mengamanahkan bahwa Pemerintah Negara
Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
Amanah tersebut menyiratkan bahwa kepentingan masyarakat yang berada
disekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru wajib pula
dilindungi Disamping itu pemerintah juga berkewajiban menjamin
keselamatan dan keamanan operasi penerbangan di Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
Perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan jaminan terhadap
keselamatan dan keamanan operasi penerbangan di masa kini dan di masa
mendatang secara berkelanjutan hanya bisa dicapai melalui upaya-upaya
pengendalian kawasan secara formal dengan aturan yang memiliki kekuatan
dan kepastian hukum Mengingat saat ini belum ada peraturan
perundangundangan yang mengatur tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru maka untuk mengisi
kekosongan hukum tersebut diperlukan Peraturan Daerah (Perda) dengan
ruang lingkup materi muatan adalah tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
85
Landasan yuridis yang berkaitan dengan substansi dan materi yang akan
mengatur tentang pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru adalah
- Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesias Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesias Tahun
1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209)
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesias Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4956)
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
86
5234)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22)
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan
Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomorn128
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintahan Provinsi dan KabupatenKota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010
Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012
Tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara
(Lembaran Negaras Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T1124-U Tahun 1960
87
Tanggal 30 November 1960 Tentang Peraturan-peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2009
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 Tentang
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation
Safety Regulation Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome)
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang
Tatanan Kebandarudaraan Nasional
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 Tentang
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2005 Tentang
Batas-batas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2008 Tentang
Rencana Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Provinsi
Riau
- Internastional Civil Aviation Organization International Standards and
Recommended Practices Annex 14 Volume 1 Fourth Edition July 2004
- Internastional Civil Aviation Organization Airport Service Manual Part6
Control of Obstacle
BAB V
JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
Peraturan Daerah Provinsi tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-Batas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru adalah produk hukum daerah yang disusun dalam bentuk
Peraturan Daerah Provinsi (selanjutnya disebut Peraturan Daerah) untuk memenuhi
kebutuhan hukum masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada baik
permasalahan yang ada di masa sekarang maupun di masa yang akan datang
termasuk antisipasi rencana-rencana pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif
88
Kasim II Pekanbaru Permasalahan yang hendak diakomodir dalam Rancangan
Peraturan Daerah ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan keselamatan dan
keamanan penerbangan pada suatu kawasan tertentu dan gangguan lingkungan
pada suatu kawasan tertentu pula akibat operasional Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
Sebagai sebuah produk hukum daerah Peraturan Daerah tentang Pengendalian
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-Batas Kawasan
Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terintegrasi
dalam sistem hukum nasional dan menempati salah satu urutan dalam hierarki
peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia Setelah melalui evaluasi dan
analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait pada tataran dan
kedudukan yang lebih tinggi maka dapat disimpulkan bahwa Rancangan Peraturan
Daerah yang bersifat pengaturan dan pengendalian pada Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-Batas Kawasan Kebisingan di Sekitar
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah merupakan perintah dari
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan
produk hukum lain dan tidak tumpang tindih dengan produk hukum lainnya
Sebagaimana telah diuraikan bada bahagian terdahulu bahwa pembentukan produk
hukum daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah
yang dimulai dari tahap perencanaan persiapan perumusan pembahasan
pengesahan pengundangan dan penyebarluasan Mengutip pendapat dari ahli
tentang kebijakan publik menyebutkan ada 4 faktor yang berperan dalam proses
kebijakan yaitu
a Lingkungan Kebijakan (policy environment) adalah keadaan yang melatar
belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya isu kebijakan (policy
issues) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan
oleh sesuatu kebijakan
b Pembuat dan Pelaksana Kebijakan (policy maker and implementer) adalah
orang atau sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai peranan
tertentu dalam proses kebijakan sebab mereka berada dalam posisi
menentukan ataupun mempengaruhi baik dalam pembuatan kebijakan ataupun
89
dalam tahap lainnya seperti pelaksanaan pengawasan dan penilaian atas hasil
atau kinerja yang dicapai dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan
c Kebijakan itu sendiri (policy content) yaitu keputusan atas sejumlah pilihan
yang kurang lebih berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk
mencapai sejumlah tujuan tertentu
d Kelompok Sasaran Kebijakan (target group) yaitu orang atau sekelompok
orang atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yang perilaku dan atau
keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan bersangkutan
Berkaitan dengan proses penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang
pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batasbatas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru akan dijelaskan mengenai jangkauan arah pengaturan dan runag
lingkup materi muatan Peraturan daerah dimaksud
A JANGKAUAN PENGATURAN
Rancangan Peraturan Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru bertitik tolak dari
adanya ketentuan yang mengelompokkan Bandar Udara sebagai bangunan
gedung dengan fungsi khusus yang dalam pembangunan dan
penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat sekitarnya dan
mempunyai risiko bahaya tinggi (PP Nomor 402012)
Sebagai bangunan gedung dengan fungsi khusus Bandar Udara memiliki
beberapa fasilitas pokok yaitu
1 Fasilitas Keselematan dan Keamanan antara lain
- pertolongan kecelakaan penerbangan ndash pemadam kebakaran
(PKPPK)
- peralatan penyelamatan (salvage)
- alat bantu pendaratan visual (Airfield Lighting System) - catu
daya kelistrikan dan pagar
2 Fasilitas sisi udara (airside facility) antara lain
- landas pacu (runway)
90
- runway strip
- runway end safety area (RESA)
- stopway
- clearway
- landas hubung (taxiway)
- landas parkir (apron)
- marka dan rambu dan
- taman meteo (fasilitas dan peralatan pengamatan cuaca)
3 Fasilitas sisi darat (Landside Facility) antara lain
- bangunan terminal penumpang
- bangunan terminal kargo
- menara pengatur lalu lintas penerbangan (control tower)
- bangunan operasional penerbanganmiddot - jalan masuk (access
road)
- parkir kendaraan bermotor
- depo pengisian bahan bakar pesawat udara
- bangunan parkir
- bangunan administrasiperkantoran
- marka dan rambu
- fasilitas pengolahan limbah
4 Fasilitas Navigasi Penerbangan
5 Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual
6 Fasilitas Komunikasi Penerbangan
Fasilitas pokok Bandar Udara sebagaimana dijelaskan di atas berada dalam
suatu kawasan yang disebut Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah
danatau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan
untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan
penerbangan KKOP mencakup wilayah yang sangat luas dimana pada wilayah
dimaksud tidak diizinkan adanya bangunan atau benda tumbuh baik yang tetap
(fixed) maupun dapat berpindah (mobile) yang lebih tinggi dari persyaratan
batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan kode referensi landas pacu
91
(Aerodrome Reference Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway
Classification) dari suatu bandar udara
Karena adanya ketentuan tentang pembatasan ketinggian bangunan atau benda
tumbuh yang tidak boleh melebihi batas ketinggian yang diperkanankan maka
perlu suatu pengaturan dan pengendalian pembangunan di kawasan tersebut
Tujuannya adalah untuk menjaga agar setiap bangunan dan benda tumbuh baik
yang sudah ada maupun yang akan dibangun dapat dikendalikan untuk
menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan secara berkelanjutan
Instrumen hukum yang dipergunakan untuk pengaturan dan pengendalian
kawasan tersebut adalah Peraturan Daerah
Salah satu dampak yang timbul akibat operasional bandar udara adalah adanya
pencemaran lingkungan hidup Bandar Udara Salah satu bentuk pencemaran
lingkungan hidup Bandar Udara adalah kebisingan yang muncul dari getaran
suara mesin pesawat terbang yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan
bagi masyarakat yang bermukim dan beraktifitas di sekitar bandar udara
Kawasan yang berpotensi mengalami gangguan kebisingan dan terpengaruh
oleh gelombang suara mesin pesawat udara disebut kawasan kebisingan yang
berada dalam Batas-batas Kawasan Kebisingan Bandar Udara Karena adanya
batas-batas tingkat kebisingan serta adanya pembatasan jenis bangunan dan
aktifitas yang diizinkan di sekitar Batas-batas Kawasan Kebisingan maka
diperlukan suatu pengaturan dan pengendalian pembangunan di kawasan
tersebut
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dijelaskan di atas
terdiri dari kawasan sebagai berikut
- Kawasan Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas
- Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar
- Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
- Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
92
- Kawasan di sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan
Batas-batas Kawasan Kebisingan sebagaimana dijelaskan di atas terdiri
- Kawasan kebisingan tingkat 1
- Kawasan kebisingan tingkat 2
- Kawasan kebisingan tingkat 3
Batas-batas ketinggian dan batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan yang menjadi jangkauan
dari pengaturan Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana telah diuraikan
secara detail pada Bab II dari Naskah Akademik ini
B ARAH PENGATURAN
Untuk memperjelas dan mempertegas jangkauan pengaturan dalam Peraturan
Daerah tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
maka dibuat arahan pengaturan yang akan mengatur dan mengendalikan
kondisi existing serta mengatur dan mengendalikan kondisi yang diinginkan
dimasa mendatang Arah pengaturan ditentukan sebagai berikut
Tabel 9 Arah dan Jangkauan Pengaturan
Jangkauan Pengaturan Arah Pengaturan
Mendirikan mengubah atau
melestarikan bangunan menanam dan memelihara benda tumbuh dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan lahan seperti mendirikan
mengubah atau melestarikan bangunan menanam dan
memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan Keselamatan
Ope-rasi Penerbangan harus mengacu dan memenuhi
batasbatas ketinggian yang telah ditetapkan
Mendirikan mengubah atau
melestarikan bangunan menanam dan
memelihara benda tumbuh dalam
Kawasan Kebisingan
Setiap aktifitas penggunaan lahan seperti mendirikan
mengubah atau melestarikan bangunan menanam dan
memelihara benda tumbuh di dalam kawasan kebisingan
harus mengacu dan memenuhi batas nilai tingkat kebisingan
Mendirikan bangunan baru di dalam Khusus untuk mendirikan bangunan baru di dalam Kawasan
Pendekatan (ancangan) Pen- Kawasan Pendekatan (ancangan) Pendaratan dan Lepas daratan dan Lepas
Landas Landas harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 16 arah ke atas
dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masingmasing ambang landas pacu
18 dan landas pacu 36 Existing dan Pengembangan
93
Kawasan Kemungkinan Bahaya
Kecelakaan sampai jarak mendatar
1100 meter dari ujung-ujung
Permukaan Utama
Pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sampai
jarak mendatar 1100 meter dari ujung-ujung Permukaan
Utama hanya digunakan untuk bangunan yang
diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan
benda tum-buh yang tidak membahayakan keselamatan
operasi penerbangan Batas ketinggian bangunan dan benda
tumbuh yang tidak memba-hayakan tersebut harus mengacu
dan sesuai dengan batas-batas ketinggian kawasan
sebagaimana telah diatur dalam ketentuan
perundangundangan yang berkaitan de-ngan
kebandarudaraan dan operasi penerbangan Penggunaan tanah perairan dan udara
pada setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan
Aktifitas penggunaan tanah perairan dan udara pada setiap
kawasan keselamatan operasi penerbang-an tidak boleh
menimbulkan gang-guan terhadap isyarat-isyarat navigasi
penerbangan atau komunuikasi radio antar Bandar Udara dan
pesawat udara
Penggunaan tanah perairan dan udara
pada setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan tanah perairan dan udara pada
setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh
menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu
udara dengan lampu-lampu lain
Penggunaan tanah perairan dan udara
pada setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan tanah perairan dan udara pada
setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh
menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang
mempergunakan Bandar Udara dan tidak melemahkan jarak
pandang sekitar bandar udara
Penggunaan tanah perairan dan udara Setiap aktifitas penggunaan tanah perairan dan udara pada pada
setiap kawasan keselamatan setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak operasi penerbangan
boleh menye-babkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau
mengganggu pendaratan lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan
Bandar Udara
Bangunan-bangunan yang sudah ada
baik yang didirikan oleh manusia atau
ada secara alami seperti gedunggedung
menara cerobong asap gundukan
tanah jaringan transmisi bukit atau
gunung yang sekarang
Untuk bangunan-bangunan yang sudah ada baik bangunan
berupa benda bergerak yang sifatnya sementara atau
bendabenda bersifat tetap baik yang didirikan oleh manusia
atau ada secara alami seperti gedung-gedung menara
cerobong asap gundukan tanah jaringan transmisi bukit
atau gunung yang sekarang menjadi penghalang (obstacle)
masih dapat
Bangunan sekolah dan rumah sakit yang
sudah ada pada Kawasan Kebisingan Tingkat 1
diperkenankan sejauh segala prosedur keselamatan operasi
penerbangan dapat terpenuhi
Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada pada
Kawasan Kebisingan Tingkat 1 harus dilengkapi dengan
pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang
standar sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam
bangunan sesuai batas-batas kebisingan yang diizinkan serta
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Bangunan sekolah rumah sakit dan Bangunan sekolah rumah sakit dan rumah tinggal yang rumah
tinggal yang sudah ada pada sudah ada pada Kawasan Kebisingan Tingkat 2 harus Kawasan Kebisingan Tingkat 2 dilengkapi dengan pemasa-ngan insulasi suara sesuai dengan prosedur
yang standar sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam
bangunan sesuai dengan batas-batas kebisingan yang
diizinkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
men jadi penghalang (obstacle)
94
Tanah dan ruang udara pada Kawasan Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat Kebisingan Tingkat 3 3 dapat pula dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana
pengendalian lingkungan dan pertanian
yang tidak mengundang burung
Bangunan atau suatu benda yang ada
secara alami yang berada di Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangasn dan
ketinggiannya masih dalam batas
ketinggian yang diperkenankan akan
tetapi diduga dapat membahayakan
keselamatan operasi penerbangan
Bangunan atau suatu benda yang ada secara alami yang
berada di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangasn dan
ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang
diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan
keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda
danatau dipasang lampu dengan spesifikasi yang diatur oleh
ketentuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Pemasangan tanda danatau lampu termasuk pengoperasian
dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas baiaya
pemilik atau yang menguasainya
C RUANG LINGKUP MATERI
Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
disusun dengan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan materi muatan sebagai berikut
Tabel 10 Materi Pokok dan Muatan Materi
No Materi Pokok Materi Muatan
1 Umum Menjelaskan pengetian dari istilah dan frasa yang
digunakan dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
2 Maksud dan Tujuan Memuat maksud dan tujuan dari pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batasbatas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
95
3 Ruang Lingkup Memuat ruang lingkup arah kebijakan sebagai dasar penatagunaan dan pengendalian penggunaan daerah dan kawasan di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II
Pekanbaru meliputi - daerah lingkungan kerja bandar udara - daerah lingkungan kepentingan bandar udara - kawasan keselamatan operasi penerbangan - batas-batas kawasan kebisingan
4 Kriteria dan Batasan Pemanfaatan KKOP
Memuat cakupan wilayah kriteria dan batasan pemanfaatan kawasan KKOP di sekitar Bandar Udara
Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru yang terdiri dari - kawasan pendekatan (ancangan) pendaratan dan lepas
landas - kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan - kawasan di bawah permukaan transisi - kawasan di bawah permukaan horizontal dalam - kawasan di bawah permukaan kerucut - kawasan di bawah permukaan horizontal luar - kawasan di sekitar alat bantu navigasi
5 Kriteria dan Batasan Pemanfaatan BKK
Memuat cakupan wilayah kriteria dan batasan pemanfaatan batas-batas kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru yang
terdiri dari - kawasan kebisingan tingkat 1 2 dan 3 - ambang batas kebisingan
6 Pengendalian
Pemanfaatan KKOP dan BKK
Memuat instrumen dan petunjuk serta pihak-pihak
penyelenggaraan pengendalian kawasan keselamatan
operasi penerbangan dan batas-batas
kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara
Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri dari - perizinan - pengawasan - penertiban
7 Hak dan Kewajiban Memuat hak dan kewajiban pihak-pihak berkaitan
dengan pengaturan dan pengendalian kawasan
keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara Syltan
Syarif Kasim II Pekanbaru meliputi - hak dan kewajiban masyarakat - hak dan kewajiban penyelenggara bandar udara - hak dan kewajiban pemerintah daerah
8 Sanksi Memuat jenis dan bentuk sanksi yang bersifat Administrasi administratif terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan
dalam pengendalian kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-
batas kawasan kebisingan di
sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru
96
9 Ketentuan
Penyidikan Memuat pihak yang berwenang serta kewenangan yang
diberikan dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana di
bidang kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang hukum acara pidana
10 Ketentuan Pidana Memuat pasal-pasal yang dilanggar (dalam Peraturan
Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru) yang dianggap sebagai tindak pidana serta
ancaman pidana kurungan maksimum dan denda
maksimum
11 Ketentuan Lain- lain
Memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan
penggunaan kawasan KKOP dan BKK upaya
pengendalian terhadap bangunan dan benda-benda yang
sudah ada yang dianggap sebagai penghalang (obstacle)
serta pencegahan terhadap gangguan lingkungan hidup
pada bangunan yang sudah ada
12 Ketentuan Peralihan Memuat pernyataan tentang diberlakukannya Pertaturan
Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru serta implikasinya yang bersifat mengikat
serta keterkaitan dengan ketentuan lain yang tidak saling
bertentangan
13 Ketentuan Penutup Memuat pernyataan tentang hal-hal yang belum diatur dalam
Pertaturan Daerah tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru yang akan diatur dengan
peraturan perundang-undangan (produk hukum daerah)
lainnya serta memuat waktu pengundangan
Materi Pokok dan Muatan Materi akan diuraikan secara lengkap dalam bentuk
sistematika penyusunan paraturan perundang-undangan (sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah) yang terdiri dari
Bab-bab pasal-pasal dan ayat-ayat dalam Rancangan Peraturan Daerah
(Ranperda) tentang pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan Dan Batas-Batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yang merupakan satu kesatuan substantif
dengan Naskah Akademik ini
95
BAB VI
PENUTUP
A KESIMPULAN
1 Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II berada dalam kota Pekanbaru Untuk
sebuah kota yang memiliki bandar udara atau berdekatan dengan bandar
udara sangat diperlukan kebijakan publik berupa produk hukum daerah untuk
mengendalikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara mutlak harus dilakukan untuk menghindari munculnya segala
bentuk penghalang (obstacle) yang dapat membahayakan keselamatan dan
keamanan penerbangan serta untuk menjaga agar pencemaran lingkungan
hidup dan tingkat kebisingan di sekitar bandar udara sebagai dampak dari
operasional bandar udara dapat dikendalikan
2 Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah salah satu bentuk produk
hukum daerah yang bersifat pengaturan guna mengendalikan kawasan
existing dan pengendalian kondisi di masa datang Pokok-pokok materi
yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
adalah a Umum
b Maksud dan Tujuan
c Ruang Lingkup
d Kriteria dan Batasan Pemanfaatan KKOP
e Kriteria dan Batasan Pemanfaatan BKK
f Pengendalian Pemanfaatan KKOP dan BKK
g Hak dan Kewajiban
h Sanksi Administrasi
96
i Ketentuan Penyidikan
j Ketentuan Pidana
k Ketentuan Lain-lain
l Ketentuan Peralihan
m Ketentuan Penutup
3 Peraturan Daerah (Perda) tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) adalah produk hukum daerah yang bersifat pengaturan
Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis yang dilakukan terhadap peraturan
perundang-undangan yang ada sebagaimana dibahas pada Bab III maka
Peraturan Daerah (Perda) tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) pada hakikatnya adalah perintah dari peraturan perundangundangan
dalam hierarki yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan
kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi
B SARAN
1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) harus mengikuti
mekanisme dan prosedur sebagaimana diamanahkan dalam
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Salah satu
kelengkapan dalam penyusunan Ranperda adalah naskah akademik
danatau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan
materi muatan yang diatur Meskipun Naskah Akademik bersifat tidak
mutlak namun untuk memberi muatan keilmiahan dalam Rancangan
Peraturan Daerah serta untuk mengurai substansi permasalahan yang akan
diatur agar harmonis dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum
danatau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebaiknya disertai dengan
naskah akademik
97
2 Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batasbatas
Kawasan Kebisingan merupakan kepentingan nasional karena menyangkut
upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewujudkan
Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional yang
memerlukan sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan
ekonomi pengembangan wilayah mempererat hubungan antarbangsa dan
memperkukuh kedaulatan negara Oleh sebab itu proses penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II melalui Prolegda harus mendapat prioritas
utama agar upaya pencapaian tujuan nasional tersebut dapat diwujudkan
3 Penyusunan Naskah Akademik harus merujuk kepada tatacara penelitian
ilmiah dengan menggunakan metodologi penelitian dan hipotesis yang
sesuai dengan karakteristik dan substansi isu dan persoalan yang akan
diselesaikan
DAFTAR PUSTAKA
Sugiyono 1997 Statistik untuk Penelitian Penerbit Alfabeta Jakarta
Yudoyono Bambang 2003 Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan
SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD Pustaka Sinar Harapan
Jakarta
Anonimus 2003 Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia
Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Lembaga Administrasi Negara
Perum Percetakan Negara Jakarta
Mustopadidjaja AR 2005 Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi
Implementasi dan Evaluasi Kinerja Duta Pertiwi Foundation Lembaga
Administrasi Negara Jakarta
Anonimus 2005 Kajian Kebijakan Publik Pusdiklat Spimnas Bidang
Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara Jakarta
Riyadi dan Deddy SB 2005 Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi
Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah PT Gramedia
Pustaka Utama Jakarta
98
Soekanto Soerjono 2007 Sosiologi Suatu Pengantar PT Raja Grafindo
Persada Jakarta
GUBERNUR RIAU
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI
PENERBANGAN DAN
BATAS-BATAS KAWASAN KEBISINGAN
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2013
100
99
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
DAN BATAS-BATAS KAWASAN KEBISINGAN
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR RIAU
Menimbang a bahwa untuk memberikan keleluasaan pesawat udara
dalam melakukan gerakannya baik di darat maupun di
udara dan menjamin keselamatan operasi penerbangan
diperlukan ruang bebas yang memadai agar dicapai
tingkat keselamatan penerbangan yang optimal dan dapat
dipertanggungjawabkan
b bahwa suara bising dan getaran yang ditimbulkan oleh
mesin pesawat terbang dapat mengganggu kenyamanan
penduduk yang bermukim di sekitar kawasan bandar
udara c bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan mengantisipasi dampak sebagaimana
dimaksud dalam huruf b diperlukan pengaturan
pengendalian dan pengawasan terhadap tumbuhan
bangunan dan berbagai kegiatan yang menggunakan
ruang udara di sekitar bandar udara agar menjamin
keselamatan penerbangan
d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a b dan c diperlukan Peraturan
Daerah tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-Batas Kawasan
Kebisingan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru
101
Mengingat 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun 1945
2 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tk I Sumatera Barat
Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1646) 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209)
4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844)
6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725)
7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956)
8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 50599)
9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 7)
10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
102
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234)
11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22)
12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitan Undang-undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3528) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitan Undang-undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5145)
13 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk Tata
Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3660)
14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3838)
15 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853)
16 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4075)
17 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang
Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 128 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146)
18 Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4532)
19 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah
Provinsi dan KabupatenKota (Lembaran Negara
103
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833)
21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 21)
22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68
Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran
Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118)
23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2012 Tentang Pembangunan dan Pelestarian
Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negaras
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71)
24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 694)
25 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun
2003 tentang Tata Hubungan Kerja antara Departemen
Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi cq Dinas
Perhubungan Provinsi
26 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun
2004 Tentang Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
27 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun
2005 Tentang Batas-batas Kawasan Kebisingan di
Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
28 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun
2005 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia (SNI) 03-7112-2005 Mengenai Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan Sebagai Standar
Wajib
29 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor
29PRTM2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis
Bangunan Gedung
30 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun
2008 Tentang Rencana Induk Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru Provinsi Riau
31 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun
2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
104
Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139)
Tentang Bandar Udara (Aerodrome)
32 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun
2010 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional
33 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Riau
(Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Tingkat I Riau Tahun 1986 Nomor 60)
34 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau (Lembaran
Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2004 Seri B
Nomor 7)
35 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau
(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2007 Nomor
2)
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
DAN BATAS-BATAS KAWASAN KEBISINGAN
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
1 Provinsi adalah Provinsi Riau
2 Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau
3 Gubernur adalah Gubernur Riau
4 Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru
5 Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kampar
6 Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Riau
105
7 Bandar Udara adalah Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
8 Penyelenggara Bandar Udara adalah PT Angkasa Pura II (Persero)
9 Landasan Pacu adalah suatu daerah persegi panjang yang ditentukan pada
bandar udara di darat yang dipergunakan untuk pendaratan dan lepas landas
pesawat udara
10 Landas Pacu Instrumen dengan Pendekatan Presisi Kategori I adalah landas
pacu instrumen yang dilengkapi dengan Instrument Landing System (ILS) dan
Alat Bantu Visual untuk pengoperasian pesawat udara dengan jarak pandang
vertikal tidak lebih rendah dari 60 meter dan jarak pandang horizontal tidak
kurang dari 800 meter atau jarak visual landas pacu (RVR) tidak kurang rai 550
meter
11 Permukaan Utama Landas Pacu Instrumen adalah permukaan yang garis
tengahnya berimpit dengan sumbu landas pacu yang membentang samapi 60
meter di luar setiap ujung landas pacu dan lebarnya 4825 meter dengan
ketinggian untuk setiap titik pada permukaan utama diperhitungkan sama
dengan ketinggian titik terdekat pada sumbu landas pacu
12 Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan selanjutnya disebut KKOP
adalah tanah danatau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang
dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin
keselamatan penerbangan
13 Pengendalian KKOP Bandar Udara adalah arahan kebijakan dan kriteria
pemanfaatan ruang KKOP Bandar Udara yang meliputi kawasan dengan radius
15000 meter dari titik tengah setiap ujung permukaan utama landas pacu dan
menarik garis singgung pada kedua lingkaran berdekatan
14 Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan
keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara pesawat udara bandar udara
angkutan udara navigasi penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas
umum lainnya
15 Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan
kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan
pemanfaatan sumberdaya manusia fasilitas dan prosedur
16 Bangunan adalah suatu benda bergerak maupun tidak bergerak yang bersifat
sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah
ada secara alami antara lain gedung-gedung menara mesin derek cerobong
asap gundukan tanah jaringan transmisi di atas tanahdan bukit atau gunung
17 Kegiatan yang Menggunakan Ruang Udara adalah kegiatan perserorangan
maupun kelompok yang menggunakan peralatan yang dapat diterbangkan
dengan tenaga sendiri atau angin atau mesin elektronis antara lain permainan
layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang bermotor layang
gantung layang gantung bermotor pesawat udara ringan aeromodeling
kembang api dan peralatan lainnya
18 Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara yang selanjutnya disebut DLKR
Bandar Udara adalah daerah yang dikuasi Penyelenggara Bandar Udara yang
digunakan untuk pelaksanaan pembangunan pengembangan dan
pengoperasian fasilitas bandar udara
19 Kawasan Kebisingan adalah kawasan tertentu disekitar bandar udara yang
terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat mengganggu
lingkungan
20 Batas-batas Kawasan Kebisingan Bandar Udara yang selanjutnya disebut
106
BKK Bandar Udara adalah Kawasan Kebisingan di sekitar bandar udara yang
dinyatakan dalam sistem koordinat bandar udara yang posisinya ditentukan
terhadap titik-titik referensi bandar udara
21 Decibel atau A ndash Weighted Sound Level atau tingkat kebisingan tertimbang A
yang selanjutnya disebut dB(A) adalah tingkat kebisingan maksimum yang
dibaca pada skala A
22 Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level atau tingkat kebisingan
yang dapat diterima terus menerus ekivalen tertimbang selanjutnya disingkat
WECPNL adalah satuan untuk menyusun frekuensi pesawat udara pada siang
malam hari dan dini hari pada saat kebisingan lebih terasa berdasarkan pada
jumlah kebisingan harian dan penyesuaian terhadap dampak psikologis
23 Koordinat Geografis adalah posisi suatu tempat atau titik permukaan bumi yang
dinyatakan dengan besaran lintang dan bujur dengan satuan derajat menit dan
detik yang mengacu terhadap bidang referensi World Geodetic System 1984
(WSGrsquo84)
24 Penyidikan dibidang kebandarudaraan adalah tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti-bukti dan membuat terang tentang tindak pidana di
bidang kebandarudaraan yang terjadi serta menemukan tersangka
25 Insulasi adalah membuat ruang kedap suara
26 Kawasan Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas adalah suatu
kawasan perpanjangan kedua ujung landas pacu di bawah lintasan pesawat
udara setelah lepas landas atau akan mendarat yang dibatasi oleh ukuran
panjang lebar dan tinggi tertentu
27 Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan adalah sebahagian dari kawasan
Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas yang berbatasan
langsung dengan ujung-ujung landasan dan mempunyai ukuran panjang lebar
dan tinggi tertentu
28 Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam adalah bidang datar di sekitar
bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu
untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah pada waktu akan
mendarat atau setelah lepas landas
29 Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar adalah bidang datar di sekitar
bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu
untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan antara lain
pada waktu pesawat udara melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan
setelah lepas landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam
pendaratan
30 Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut adalah bidang dari suatu kerucut yang
bahagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan Permukaan
Horizontal Dalam dan bahagian atasnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan
Permukaan Horizontal Luar masing-masing dengan radius dan ketinggian
tertentu dihitung dari titik referensi yang telah ditentukan
31 Kawasan di Bawah Permukaan Transisi adalah bidang dengan kemiringan
tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari sumbu landas pacu pada
bahagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang
ditarik tegak lurus pada sumbu landas pacu dan pada bahagian atas dibatasi oleh
garis perpotongan dengan Permukaan Horizontal Dalam
107
32 Kawasan di Sekitar Alat Bantu Navigasi adalah kawasan di sekitar penempatan
alat bantu navigasi penerbangan di dalam danatau di luar DLKR bandar udara
yang penggunaannya harus memenuhi persyaratan tertentu guna menjamin
kinerjaefisiensi alat bantu navigasi penerbangan dan keselamatan penerbangan
33 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disingkat SPBU
adalah tempat pengisian bakar yang melayani keperluan masyarakat umum
34 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji yang selanjutnya disingkat SPBE adalah
tempat pengisian bakar elpiji yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga
dan lainnya
35 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disingkat SPBG adalah
tempat pengisian bakar gas yang melayani keperluan masyarakat umum
36 Saluran Ultra Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah
jaringan instalasi listrik yang memiliki arus tegangan tinggi
37 Perizinan adalah pemberian izin pendirian bangunan dan penggunaan bangunan
berupa gedung-gedung menara jaringan transmisi cerobong asap dan
bangunan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah KabupatenKota
Bagian Kedua
Maksud
Pasal 2
Pengaturan pengendalian KKOP dan BKK dimaksudkan untuk menentukan arah
dan kebijakan dalam menetapkan jenis pemanfaatan ruang dan batas kebisingan
ketentuan teknis serta dasar pengendalian penggunaan ruang di sekitar bandar
udara
Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 3
Tujuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang KKOP dan BKK adalah
a Menjamin keselamatan dan keamanan pergerakan penerbanganpesawat udara
di sekitar Bandar Udara
b Mengatur dan mengendalikan kawasan di sekitar Bandar Udara agar tidak
mengganggu aktivitas operasi Bandar Udara
c Memberikan batasan dampak kebisingan yang ditimbulkan oleh pesawat udara
yang dapat mengganggu lingkungan
d Memberi rasa aman dan kenyamanan kepada masyarakat yang bertempat
tinggal di sekitar bandar udara
Bagian Keempat
Ruang Lingkup
108
Pasal 4
Ruang lingkup pengendalian KKOP dan BKK dalam Peraturan Daerah ini adalah
mencakup arah dan kebijakan pemanfaatan penggunaan ruang pada wilayah KKOP
dan BKK Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
BAB II
DLKR BANDAR UDARA
Pasal 5
(1) DLKR Bandar Udara meliputi wilayah daratan danatau perairan yang
dipergunakan secara langsung untuk kegiatan Bandar Udara
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi
fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Bandar Udara
Pasal 6
Fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) harus memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan yang ditetapkan Menteri
Perhubungan
BAB III
KRITERIA DAN PENGGUNAAN KKOP
Bagian Kesatu
Kriteria KKOP
Pasal 7
(1) KKOP meliputi daerah berbentuk lingkar lonjong di sekeliling Bandar Udara
yang terbentuk dari lingkaran dengan jari-jari 15000 meter dari titik tengah
setiap ujung Permukaan Utama dan menarik garis singgung pada kedua
lingkaran berdekatan
(2) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
a Kawasan Pendekatan (ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas
b Kawasan Kemungkingan Bahaya Kecelakaan
c Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam
d Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar
e Kawasan di bawah Permukaan Kerucut
f Kawasan di bawah Permukaan Transisi dan
g Kawasan di bawah Permukaan Alat Bantu Navigasi Penerbangan
Bagian Kedua
Penggunaan KKOP
109
Pasal 8
(1) Kawasan Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut
a tepi dalam dari kawasan ini berimpit dengan ujung-ujung Permukaan
Utama berjarak 60 meter dari ujung landas pacu dengan lebar 484 meter
b kawasan sebagimana dimaksud dalam huruf a meluas ke luar secara teratur
dengan garis tengah merupakan perpanjangan dari sumbu landas pacu
sampai lebar perpanjngan dari sumbu landas pacu sampai lebar 4984 meter
pada jarak mendatar 15000 meter dari ujung Permukaan
Utama
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada daerah sejauh
3000 (tiga ribu) meter sampai dengan 15000 (lima belas ribu) meter dari ujung
landas pacu adalah
a mengutamakan penggunaan ruang non hunian yang tidak menjadi habitat
burung
b penggunaan ruang hunian maupun fasilitas sosial dan fasilitas umum yang
sudah ada tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi
penerbangan terpenuhi
(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
a Pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak
berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan
seperti SPBU SPBE SPBG pabrik kimia jaringan listrik (SUTT) sampai
dengan jarak 3000 (tiga ribu) meter dari ujung landasan pacu
b Instalasi strategis seperti menara komunikasi saluran ultra tegangan tinggi
maupun saluran tegangan ekstra tinggi
c Peternakan danatau hunian habitat burung
d Industri yang menimbulkan asap yang dapat mengganggu keselamatan
penerbangan
e Kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti
permainan layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang
bermotor layang gantung layang gantung bermotor pesawat udara sangat
ringan aeromodeling kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan
lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kawasan pada daerah sejauh 3000
(tiga ribu) meter sampai dengan 15000 (lima belas ribu) meter dari ujung
landasan pacu untuk pembangunan instalasi berbahaya yang dapat
menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi
kecelakaan penerbangan seperti SPBU SPBE SPBG pabrik kimia jaringan
listrik (SUTT) diatur dengan Peraturan Gubernur
Pasal 9
110
(1) Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan sebagian Kawasan Pendekatan (Ancangan)
Pendaratan dan Lepas Landas yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung
Permukaan Utama ditentukan bahwa tepi dalam dari kawasan ini berimpit
dengan ujung Permukaan Utama dengan lebar 484 meter dari tepi dalam
kawasan tersebut kawasan ini meluas ke luar secara teratur dengan garis
tengahnya merupakan perpanjangan dari garis tengah landas pacu sampai lebar
1384 (satu ribu tiga ratus delapan puluh empat) meter dan jarak mendatar 3000
(tiga ribu) meter dari ujung Permukaan Utama
(2) Penggunaan Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sampai jarak
mendatar 1100 (satu ribu seratus) meter dari ujung-ujung Permukaan Utama
hanya digunakan untuk membangun bangunan atau fasilitas bandar udara dan
benda tumbuh yang tidak membahayakan operasi penerbangan
(3) Di luar jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaan kawasan adalah
a sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang
tidak mengundang burung
b Kegiatan non hunian dan non sosial
(4) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
a membangun bangun yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi
kecelakaan penerbangan seperti SPBU SPBE SPBG pabrik kimia
jaringan listrik (SUTT)
b peternakan dan atau habitat hunian burung
c pembangunan instalasi strategis seperti menara telekomunikasi
d industri yang menimbulkan asap dan dapat mengganggu keselamatan
penerbangan
e kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti
permainan layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang
bermotor layang gantung layang gantung bermotor pesawat udara sangat
ringan aeromodeling kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan
lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap
Pasal 10
(1) Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c adalah kawasan yang ditentukan oleh lingkaran
dengan radius 4000 (empat ribu) meter dari titik tengah setiap ujung permukaan
Utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan dan
kawasan ini tidak termasuk Kawasan Pendekatan (Ancangan)
Pendaratan dan Lepas Landas dan Kawasan Di Bawah Permukaan Transisi
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk hunian
dengan menyediakan jalur hijau
111
(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
a industri yang menimbulkan polusi udara asap yang dapat mengganggu
keselamatan penerbangan
b peternakan dan atau habitat burung
c kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti
permainan layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang
bermotor layang gantung layang gantung bermotor pesawat udara sangat
ringan aeromodeling kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan
lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap
Pasal 11
(1) Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf d adalah kawasan yang ditentukan oleh lingkaran dengan
radius 15000 (lima belas ribu) meter dari titik tengah setiap ujung Permukaan
Utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan dan
kawasan ini tidak termasuk Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas dan
Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
hunian fasilitas sosial fasilitas umum maupun untuk non hunian lainnya
(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
kegiatan yang dapat menganggu keselamatan operasi penerbangan seperti
permainan layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang
bermotor layang gantung layang gantung bermotor pesawat udara sangat
ringan aeromodeling kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan
lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap
Pasal 12
(1) Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
ayat (2) huruf e adalah kawasan yang ditentukan mulai dari tepi luar Kawasan
di Bawah Permukaan Horizontal Dalam meluas ke luar dengan jarak mendatar
2000 (dua ribu) meter berbatasan dengan Kawasan di Bawah Permukaan
Horizontal Luar
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
hunian fasilitas sosial fasilitas umum maupun untuk non hunian lainnya
(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
a industri yang menimbulkan polusi udaraasap yang dapat mengganggu
keselamatan penerbangan
b peternakan danatau habitat burung
c kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti
permainan layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang
112
bermotor layang gantung layang gantung bermotor pesawat udara sangat
ringan aeromodeling kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan
lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap
Pasal 13
(1) Kawasan Di Bawah Permukaan Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf f adalah kawasan tepi dalam dari kawasan yang berimpit dengan
sisi panjang Permukaan Utama sisi kawasan Pendekatan (Ancangan)
Pendaratan dan Lepas Landas kawasan ini meluas ke luar sampai jarak
mendatar 315 (tiga ratus lima belas) meter dari sisi panjang Permukaan Utama
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hanya untuk
fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Bandar udara
Pasal 14
(1) Kawasan di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g adalah kawasan bidang
miring di sekitar alat Bantu navigasi penerbangan diukur kemiringan dalam
derajat sesuai dengan jenis alat Bantu Navigasi tersebut
(2) Penggunaan kawasan sebagaimna dimaksud pada ayat (1) adalah untuk hunian
fasilitas umum fasilitas sosial ketinggian bangunan kemiringan dalam derajat
sesuai dengan jenis alat Bantu navigasi penerbangan
(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
a fasilitas telekomunikasi dan listrik tetangan tinggi
b bangunan yang tidak tembus atau memantulkan gelombang suara
Bagian Ketiga
Batas-batas Ketinggian pada KKOP
Pasal 15
(1) Ketinggian semua titik pada KKOP ditentukan terhadap ketinggian
ambang landas pacu 36 exixting dan pengembangan sebagai titik referensi
sistem ketinggian Bandar Udara yaitu titik 000 meter yang ketinggiannya
+19875 meter di atas permukaan air laut rata-rata
(2) Batas-batas ketinggian pada Kawasan Pendekatan (ancangan) Pendaratan
dan Lepas Landas pada landas pacu 18 eksisting dan pengembangan
ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu
landas pacu sebagai berikut
a Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2 (dua persen) arah ke atas
dan keluar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian ambang
113
landas pacu 18 eksisting dan pengembangan sampai jarak mendatar 1940
meter pada ketinggian +50 meter di atas ambang landas pacu 36 eksisting
dan pengembangan
b Bagian kedua dengan kemiringan 0 (nol persen) sampai jarak mendatar
tambahan 2060 meter pada ketinggian +50 meter di atas ambang landas
pacu 36 eksisting dan pengembangan
c Bagian ketiga dengan kemiringan 3 (tiga persen) arah ke atas dan ke luar
sampai jarak mendatar tambahan 1339 meter pada ketinggian +104 meter
di atas ambang landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
d Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2 (dua persen)
arah ke atas dan ke luar sampai jarak mendatar tambahan 1693 meter pada
bagian tepi dengan kemiringan pertama 5 (lima persen) sampai jarak
mendatar tambahan 469 meter kemiringan kedua 25 (dua koma lima
persen) sampai jarak mendatar tambahan 584 meter serta kemiringan
ketiga 0 (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 640 meter
e Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0 (nol persen) sampai jarak
mendatar tambahan 7968 meter pada ketinggian +155 meter di atas ambang
landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
(3) Batas-batas ketinggian pada Kawasan Pendekatan (ancangan) Pendaratan
dan Lepas Landas pada landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu
landas pacu sebagai berikut
a Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2 (dua persen) arah ke atas
dan keluar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian ambang
landas pacu 36 eksisting dan pengembangan sampai jarak mendatar 2500
meter pada ketinggian +50 meter di atas ambang landas pacu 36 eksisting
dan pengembangan
b Bagian kedua dengan kemiringan 0 (nol persen) sampai jarak mendatar
tambahan 1500 meter pada ketinggian +50 meter di atas ambang landas
pacu 36 eksisting dan pengembangan
c Bagian ketiga dengan kemiringan 3 (tiga persen) arah ke atas dan ke luar
sampai jarak mendatar tambahan 1000 meter pada ketinggian +100 meter
di atas ambang landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
d Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2 (dua persen)
arah ke atas dan ke luar sampai jarak mendatar tambahan 2500 meter pada
bagian tepi dengan kemiringan pertama 5 (lima persen) sampai jarak
mendatar tambahan 400 meter kemiringan kedua 25 (dua koma lima
persen) sampai jarak mendatar tambahan 1200 meter serta kemiringan
ketiga 0 (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 900 meter
e Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0 (nol persen) sampai jarak
mendatar tambahan 7500 meter pada ketinggian +150 meter di atas ambang
landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
(4) Batas-batas ketinggian pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
ditentukan oleh kemiringan 2 (dua persen) arah ke atas dan ke luar
dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing
ambang landas pacu sampai dengan ketinggian +50 meter di atas ambang
114
landas pacu 36 eksisting dan pengembangan sepanjang jarak mendatar
3000 meter melalui perpanjangan sumbu landas pacu
(5) Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal
Dalam ditentukan +50 meter di atas ketinggian ambang landas pacu 36
eksisting dan pengembangan
(6) Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal
Luar ditentukan +155 meter di atas ketinggian ambang landas pacu 36
eksisting dan pengembangan
(7) Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
ditentukan oleh kemiringan 5 (lima persen) arah ke atas dan ke luar
dimulai dari tepi luar Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam
pada ketinggian +50 meter sampai memotong Permukaan Horizontal Luar
pada ketinggian +150 meter di atas ambang landas pacu 36
eksisting dan pengembangan
(8) Batas ketinggian pada pertemuan garis batas luar Kawasan di Bawah
Permukaan Kerucut dengan garis batas dalam Kawasan di Bawah
Permukaan Horizontal Luar ditentukan +150 meter di atas ketinggian
ambang landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
(9) Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
ditentukan oleh kemiringan 143 (empat belas koma tiga persen) arah ke
atas dan ke luar dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama
seperti Permukaan Utama serta Permukaan Pendekatan (ancangan)
Pendaratan dan Lepas Landas menerus sampai memotong Permukaan
Horizontal Dalam pada ketinggian +50 meter di atas ketinggian ambang
landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
(10) Batas ketinggian pada Kawasan di sekitar Penempatan Alat Bantu
Navigasi Penerbangan ditentukan sebagai berikut
a Batas ketinggian di sekitar Non Directional Beacon (NDB) ditentukan
oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 3o (tiga derajat) ke atas
dan ke luar dari titik tengah dasar antena dan sampai radius 300 meter
dari antena dilarang ada bangunan dari metal seperti konstruksi rangka
besibaja tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian tersebut
b Batas ketinggian di sekitar alat Doppler Very High Frequency Omni
Directional Range (DVOR)Distance Measuring Equipment (DME)
ditentukan oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 2o (dua
derajat) ke atas dan ke luar dari titik antena pada ketinggian bidang
counterpoins dan pada jarak radial kurang 600 meter dilarang adanya
transmisi tegangan tinggi bangunan dari metal seperti konstruksi
rangka besi baja tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian
tersebut
c Batas ketinggian di sekitar alat Localizer dibatasi oleh bidang yang
dibentuk dengan sudut 1o (satu derajat) dari titik tengah dasar antane
Localizer terhadap bidang horizontal sejauh 600 meter ke arah landas
pacu
d Batas ketinggian di sekitar Glide Path (GP) dibatasi oleh bidang yang
dibentuk dengan sudut 2o (dua derajat) dari titik tengah dasar antena
Glide Path terhadap bidang horizontal sejauh 600 meter ke arah landas
pacu
115
e Batas ketinggian Middle Marker ditentukan oleh kemiringan bidang
kerucut dengan sudut 20o (dua puluh derajat) ke atas dan ke luar dari
titik dasar antena dan sampai pada radius 300 meter dari antena
dilarang adanya bangunan dari metal seperti konstruksi rangka
besibaja tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian tersebut
f Batas ketinggian di sekitar Alat Radar ditentukan oleh kemiringan
bidang kerucut dengan sudut 1o (satu derajat) ke atas dan ke luar dari
titik antena pada ketinggian dasar antena dan dalam radius 500 meter
tidak diperkanankan adanya bangunan dari metal tangki minyak
bangunan dan lain-lain melebihi ketinggian dasar antena
(11) Untuk mendirikan bangunan baru di dalam Kawasan Pendekatan
(ancangan) pendaratan dan Lepas Landas harus memenuhi batas
ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 16 (satu koma enam
persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada
ketinggian masing-masing ambang landas pacu 18 dan landas pacu 36
eksisting dan pengembangan
BAB IV
KRITERIA DAN PENGGUNAAN KAWASAN KEBISINGAN
Pasal 16
(1) Kawasan kebisingan merupakan kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara yang
terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat
mengganggu lingkungan
(2) Tingkat kebisingan kawasan sekitar Bandar Udara diukur dengan peralatan
ukur dan metodologi yang ditetapkan oleh standar nasional dan ditetapkan
berdasarkan satuan WECPNL
Pasal 17
(1) Kawasan kebisingan Tingkat 1 (satu) adalah kawasan yang mempunyai indeks
kebisingan lebih besar atau sama dengan 70 dan lebih kecil 75 rdquo WECPNL lt
75) merupakan kawasan dengan tingkat kebisingan terendah
(2) Kawasan ini merupakan daerah yang mengelilingi landasan dimana tepi luar
bagian utara kawasan ini berjarak maksimum 3516758 meter dari ujung
landasan 18 dan tepi luar bagian selatan berjarak maksimum 3923879 meter
dari ujung landasan 36 serta tepi dalamnya merupakan batas-batas kawasan
kebisingan tingkat 2
(3) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan
untuk berbagai jenis kegiatan danatau bangunan kecuali untuk jenis kegiatan
danatau bangunan sekolah dan rumah sakit
(4) Bangun sekolah dan rumah sakit yang sudah ada harus dilengkapi dengan
pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga
tingkat kebisingan yang terjadi di dalam bangunan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
116
Pasal 18
(1) Kawasan kebisingan Tingkat 2 (dua) adalah kawasan yang mempunyai indeks
kebisingan lebih besar atau sama dengan 75 dan lebih kecil 80 rdquo WECPNL lt
80) memiliki tingkat kebisingan yang lebih tinggi dari kawasan kebisingan
tingkat 1
(2) Kawasan ini merupakan daerah yang mengelilingi landasan dimana tepi luar
bagian utara kawasan ini berjarak maksimum 1671909 meter dari ujung
landasan 18 dan tepi luar bagian selatan berjarak maksimum 1957217 meter
dari ujung landasan 36 serta tepi dalamnya merupakan batas-batas kawasan
kebisingan tingkat 3
(3) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan
untuk berbagai jenis kegiatan danatau bangunan kecuali untuk jenis kegiatan
danatau bangunan sekolah dan rumah sakit dan tempat tinggal
(4) Bangun sekolah rumah sakit dan tempat tinggal yang sudah ada harus
dilengkapi dengan pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang
standar sehingga tingkat kebisingan yang terjadi di dalam bangunan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
Pasal 19
(1) Kawasan Kebisingan Tingkat 3 (tiga) adalah kawasan yang mempunyai indeks
kebisingan lebih besar atau sama dengan 80 (amp31 bull ) merupakan kawasan
dengan tingkat kebisingan tertinggi
(2) Kawasan ini merupakan daerah yang mengelilingi landasan dimana tepi luar
bagian utara kawasan ini berjarak maksimum 595272 meter dari ujung landasan
18 dan tepi luar bagian selatan berjarak maksimum 793351 meter dari ujung
landasan 36 serta garis tengahnya berimpit dengan garis tengah landasan
(3) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan
untuk membangun bangunan dan fasilitas bandar udara yang dilengkapi dengan
pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga
tingkat bising yang terjadi di dalam bangunan seusai dengan peraturan
perundang-undangan
(4) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanah dan ruang udara
pada Kawasan Kebisingan Tingkat 3 dapat dimanfaatkan sebagai jalur hijau
atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang
burung
BAB V
PENGENDALIAN PENGGUNAAN KKOP DAN BKK
Pasal 20
(1) Pengendalian penggunaan KKOP dan BKK diselenggarakan melalui
a Perizinan
117
b Pengawasan
c Penertiban
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Pemerintah Provinsi Pemerintah KabupatenKota setempat dan Penyelenggara
Bandar Udara berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan
(3) Pengendalian teknis penggunaan KKOP dan BKK harus dijabarkan dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan KabupatenKota
Pasal 21
(1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan oleh
BupatiWalikota setempat sesuai peraturan perundang-undangan dengan
memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Perhubungan
dan Penyelenggara Bandar Udara
(2) Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bila ketinggian
bangunan melampaui ambang batas 75 (tujuh puluh lima persen) dari
ketentuan KKOP dan penggunaannya bila dipandang dapat menambah fatalitas
apabila terjadi kecelakaan harus mendapat kajian teknis dari Dinas
Perhubungan dan Penyelenggara Bandar Udara
(3) Hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar
pertimbangan untuk pemberian rekomendasi dari Dinas Perhubungan
(4) Ketentuan mengenai tata cara dan jangka waktu pemberian kajian teknis dan
rekomendasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur
Pasal 22
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilaksanakan
secara terpadu antara Pemerintah Provinsi Pemerintah KabupatenKota setempat
Penyelenggara Bandar Udara Camat Lurah Kepala Desa Perangkat
DesaKelurahan dinas instansi terkait lainnya dan masyarakat di sekitar bandar
udara
Pasal 23
(1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dilakukan
berdasarkan laporan perkembangan pemanfaatan ruang hasil pengawasan
(2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah
KabupatenKota melalui aparat yang diberi wewenang dalam hal penertiban
pelanggaran penggunaan ruang
(3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian
sanksi yang terdiri dari sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
118
BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 24
Hak dan Kewajiban meliputi
a Hak dan kewajiban masyarakat
b Hak dan kewajiban Penyelenggara Bandar Udara
c Hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi
d Hak dan kewajiban Pemerintah KabupatenKota
Pasal 25
Hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a
terdiri dari
a Hak masyarakat meliputi
1 turut serta dalam proses perencanaan tata ruang pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan ruang
2 mengetahui secara terbuka isi ketentuan penggunaan ruang dan
pengendalian penggunaan KKOP dan BKK
3 menikmati manfaat ruang danatau pertambahan nilai ruang sebagai akibat
dari penggunaan ruang
4 hak masyarakat sebagaimana dimaksud angka 1 2 dan 3 tidak termasuk
untuk DLKR Bandar Udara
b Kewajiban masyarakat meliputi
1 berperan serta dalam memelihara keselamatan dan keamanan KKOP serta
BKK
2 berlaku tertib dalam proses perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang
3 mentaati dan melaksanakan ketentuan penggunaan KKOP dan BKK yang
telah ditetapkan
Pasal 26
Hak dan kewajiban Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 huruf b terdiri dari
a Hak Penyelenggara Bandar Udara meliputi
1 berperan serta dalam proses perencanaan pemanfaatan ruang dan
pengendalian penggunaan ruang pada KKOP dan KKB
2 mengetahui secara terbuka isi ketentuan penggunaan ruang KKOP dan
BKK
3 mengajukan keberatan terhadap penggunaan ruang dalam KKOP dan BKK
apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan KKOP dan
BKK
b Kewajiban Penyelenggara Bandar Udara meliputi
119
1 berperan serta dalam mewujudkan dan memelihara keselamatan dan
keamanan KKOP dan BKK
2 berperan serta dan berkontribusi pada proses pembangunan dan
pemeliharaan infrastruktur dasar yang ada di DLKR Bandar Udara
3 berperan serta dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada
KKOP dan BKK
4 ikut serta dalam proses penataan ruang berkaitan dengan KKOP dan BKK
5 turut serta melakukan kajian teknis pemanfaatan ruang KKOP dan BKK dari
Pemerintah KabupatenKota
6 mentaati ketentuan penggunaan KKOP dan BKK
Pasal 27
Hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
huruf c terdiri dari
a Hak Pemerintah Provinsi meliputi
1 berperan serta dalam proses penataan ruang pada KKOP dan BKK yang
dilaksanakan oleh Pemerintah KabupatenKota
2 mendapatkan manfaat atas keberadaan Bandar Udara berdasarkan peraturan
perundang-undangan
3 mengajukan keberatan terhadap pemanfatan ruang yang dilaksanakan oleh
pemerintah KabupatenKota apabila bertentangan dengan ketentuan KKOP
dan BKK
b Kewajiban Pemerintah Provinsi meliputi
1 berperanserta dalam mewujudkan dan memelihara kualitas KKOP dan
BKK
2 ikutserta dalam proses penataan ruang berkaitan dengan KKOP dan BKK
3 mentaati ketentuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang
KKOP dan BKK
4 melaksanakan pengawasan penggunaan ruang pada KKOP dan BKK sesuai
dengan mekanisme yang berlaku
5 memberikan kajian teknis dan rekomendasi pemanfaatan ruang KKOP dan
BKK dari Pemerintah KabupatenKota
Pasal 28
Hak dan kewajiban Pemerintah KabupatenKota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 huruf d terdiri dari
a Hak Pemerintah KabupatenKota meliputi
1 menetapkan jenis penggunaan lahan maupun pemanfaatan ruang pada
KKOP dan BKK
2 melaksanakan pengawasan evaluasi dan penertiban pemanfaatan ruang
pada KKOP dan BKK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
3 mendapatkan manfaat atas keberadaan Bandar Udara berdasarkan peraturan
perundang-undangan
120
4 memfasilitasi dan menyelesaikan setiap konflik pelaksanaan dan
pemanfaatan ruang KKOP dan BKK sesuai dengan kewenangan yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan
b Kewajiban Pemerintah KabupatenKota meliputi
1 menyusun rencana yang lebih rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (3)
2 berperan serta dalam mewujudkan dan memelihara kualitas KKOP dan
BKK
3 mentaati ketentuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang
KKOP dan BKK yang telah ditetapkan
4 melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang pada KKOP dan BKK
5 menyampaikan pemberitahuan pemberian izin yang berada pada KKOP dan
BKK kepada Pemerintah Provinsi dan mengajukan permohonan kajian
teknis terhadap usul pendirian bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21
Pasal 29
(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat Penyelenggara Bandar Udara Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah KabupatenKota dalam penataan ruang dilaksanakan
dengan mematuhi dan menerapkan kriteria kaidah baku mutu dan
aturanaturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundangundangan
(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara
turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor
keselamatan penerbangan keselamatan masyarakat daya dukung lingkungan
estetika lingkungan lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat
menjamin pemanfaatan ruang yang serasi selaras dan seimbang
BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
(1) Apabila terdapat pelanggaran dalam pendirian danatau penggunaan bangunan
sebagaimana dimaksud daslam Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 12 Pasal 14
Pasal 15 Pasal 17 Ayat (3) Pasal 18 Ayat (3) dan Pasal 19 Ayat (3) dan Ayat
(4) maka Gubernur dapat meminta Pemerintah KabupatenKota yang
mengeluarkan izin untuk memberikan sanksi administratif berupa pencabutan
izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan serta perizinan
lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha yang bersangkutan
(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didahului dengan
pemberitahuan pertama kedua dan ketiga dan apabila tidak diindahkan maka
dapat diberikan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
121
BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 31
(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana
penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi
(2) Selain Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud Ayat (1) Penyidik Pegawai
Negeri Sipil pada Satuan Pamong Praja Provinsi diberikan kewewenangan
untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
(3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat Penyidik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang sebagai berikut
a Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang kejadian tindak
pidana
b Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan
c Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka
d Melakukan penyitaan benda danatau surat
e Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
f Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi
g Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan
pemeriksaan perkara
h Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 32
(1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 8 ayat
(3) Pasal 9 ayat (4) Pasal 10 ayat (3) Pasal 12 ayat (3) Pasal 14 ayat (3) Pasal
15 Pasal 17 Ayat (3) Pasal 18 Ayat (3) dan Pasal 19 Ayat (3) dan Ayat (3)
diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling
banyak Rp 5000000000 (lima puluh juta rupiah)
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
122
(3) Tidak pidana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33
Ketentuan penggunaan ruang KKOP dan BKK ini digunakan sebagai pedoman
bagi
a perumusan kebijakan pokok penggunaan ruang di wilayah KabupatenKota
sekitar Bandar Udara secara adil dan merata
b mewujudkan keterpaduan keterkaitan penataan ruang pada KKOP dan BKK
c rekomendasi kepada pemerintah dalam menetapkan penggunaan lahan sekitar
KKOP dan BKK
d acuan penataan ruang wilayah KabupatenKota
e peta lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004
tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru termasuk juga apabila terjadi perubahan
menjadi pedoman dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini
Pasal 34
(1) Terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara
maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau badan usaha atau
yang telah ada secara alami dalam KKOP sebelum diterbitkannya Peraturan
Daerah ini tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi
penerbangan terpenuhi
(2) Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada dalam BKK tingkat 1 dan
tingkat 2 dilengkapi dengan pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur
yang standar sehingga tingkat kebisingan yang terjadi di dalam bangunan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
(3) Terhadap bangunan-bangunan yang penggunaannya dapat membahayakan atau
dapat menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3) Pasal 9 Ayat (4) Pasal 10 Ayat (3) Pasal 12
Ayat (3) Pasal 14 Ayat (3) dan Pasal 15 harus dilakukan pengalihan yang akan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35
(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua rencana tata
ruang wilayah daerah dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini
123
(2) Ketentuan-ketentuan teknis operasional yang berkaitan langsung dengan KKOP
dan BKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau
Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 2013
GUBERNUR RIAU
ttd
H M RUSLI ZAINAL SE MP
Diundangkan di Pekanbaru
Tanggal 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU
Drs WAN SYAMSIRYUS
LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR
124
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI
PENERBANGAN DAN BATAS-BATAS KAWASAN KEBISINGAN
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
1 PENJELASAN UMUM
Transportasi udara mempunyai peranan yang penting dalam mendukung
pembangunan sektor ekonomi dan pariwisata Penyelenggaraan transportasi udara
yang selamat aman lancar dan efisien perlu ditunjang oleh sub sistem airline
dengan berbagai aspeknya sub sistem bandar udara dengan berbagai sarana dan
prasarananya dan sub sistem keselamatan penerbangan dengan pengelolaan ruang
udara yang bebas dari segala gangguan dan ditunjang oleh sumber daya manusia
yang berkualitas sesuai dengan standar internasional
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sebagai salah satu sub sistem
transportasi udara harus dapat menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan
di sekitar bandar udara Oleh karena itu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru harus memenuhi persyaratan teknis yang telah menjadi standar
internasional Salah satu persyaratan teknis dimaksud adalah kawasan di sekitar
bandar udara harus bebas dari penghalang (obstacle) tetap maupun bergerak
Untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan dan keselamatan masyarakat
khususnya yang tinggal dan atau beraktivitas di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru telah ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM
60 Tahun 2004 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Pengoperasian bandar udara di sisi lain memberikan dampak kebisingan bagi
masyarakat yang berada di sekitar bandar udara Karena itu dalam rangka
keselamatan masyarakat terhadap bahaya suara mesin pesawat yang dapat
mengganggu pendengaran maka ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
KM 17 Tahun 2005 tentang Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sehingga masyarakat mengetahui
daerah-daerah mana yang mempunyai tingkat gangguan terkecil dan terbesar akibat
operasi pesawat udara pada siang dan malam hari dan diharapkan dapat
menghindarinya atau melakukan pengamanan terhadap bahaya tersebut
Untuk mencapai tujuan keselamatan dan keamanan penerbangan serta perlindungan
masyarakat di sekitar bandar udara tersebut di atas perlu pengaturan dalam rangka
pengendalian terhadap benda-benda tumbuh pendirian bangunan dan berbagai
aktivitas yang menggunakan ruang udara dengan suatu Peraturan Daerah (Perda)
2 PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
125
Pasal 1 Cukup
jelas
Pasal 2 Cukup
jelas
Pasal 3 Cukup
jelas
Pasal 4 Cukup
jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Fasilitas pokok bandar udara meliputi
a fasilitas sisi udara (airside facility) antara lain
1) landasan pacu
2) penghubung landasan pacu (taxiway)
3) tempat parkir pesawat udara (apron)
4) runway strip
5) fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam
kebakaran (PKP ndash PK) 6) marka dan rambu
b fasilitas sisi darat (landsite facility) antara lain
1) bangunan terminal penumpang
2) bangunan terminal kargo
3) bangunan operasi
4) menara pengawas lalu lintas udara (ATC tower)
5) bangunan VIP
6) bangunan meteorologi 7) bangunan SAR
8) jalan masuk (acces road)
9) depo pengisian bahan bakar pesawat udara 10) bangunan administrasiperkantoran 11) marka dan
rambu
c fasilitas navigasi penerbangan antara lain
1) Non Directional Beacon (NDB)
2) Doppler VHF Omni Range (DVOR)
3) Distance Measuring Equipment (DME)
4) Runway Visual Range (RVR)
5) Instrument Landing System (ILS)
6) Radio Detection and Ranging (RADAR)
7) Very High Frequency ndash Direction Finder (VHF-DF)
8) Differential Global Positioning System (DGPS)
9) Automatic Dependent Surveillance (ADS)
126
10) Satelite Navigation System
11) Aerodrome Surface Detection Equipment 12) Very High Frequency
Omnidirectional Range
d fasilitas alat bantu pendaratan visual antara lain
1) marka dan rambu
2) runway lighting
3) taxiway lighting
4) threshold lighting
5) runway end lighting
6) apron lighting
7) Precision Approach Path Indicator (PAPI)Visual Approach Slope
Indicator (VASI)
8) Rotating beacon
9) Apron area floodapron flood light
10) Approach Lighting System
11) Indicator and Signalling Device
12) Circling Guidance Light
13) Sequence Flashing Light
14) Runway Lead in Lighting System
15) Runway Guard Light 16) Road Holding Position Light 17) Aircraft
Docking Guidance System
e fasilitas komunikasi penerbangan antara lain
1) komunikasi antar stasiun penerbangan (Aeronautical Fixed
ServiceAFS)
a) Very High Frequency (VHF) Air Ground Communication
b) Automatic Message Switching Center (AMSC)
c) Aeronautical Fixed Telecommunication Network
(TELEXAFTN)
d) High Frequency ndash Single Side Band (HFndashSSB)
e) Direct Speech
f) Teleprinter
2) peralatan komunikasi lalu lintas penerbangan (Aeronautical Mobile
ServiceAMS )
a) High Frequency Air Ground Communication
b) Very High Frequency Air Ground Communication
c) Voice Switching Communication System
d) Controller Pilot Data Link Communication
e) Very High Frequency Digital Link
f) Integrated Remote Control and Monitoring System
g) Aerodrome Terminal Information System
3) tranmisi
a) radio link
b) VSAT
Fasilitas penunjang bandar udara yang meliputi antara lain a
penginapanhotel
127
b penyediaan toko dan restoran
c fasilitas penempatan kendaraan bermotor
d fasilitas perawatan pada umumnya (antara lain perawatan
gedungperkantoran peralatan operasional)
e fasilitas pergudangan
f fasilitas perbengkelan pesawat udara
g fasilitas hanggar
h fasilitas pengelolaan limbah
i fasilitas lainnya yang menunjang secara langsung atau tidak langsung
kegiatan bandar udara
Pasal 6 Cukup
jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Batas-batas KKOP ditentukan berdasarkan persyaratan permukaan batas
penghalang untuk landas pacu dengan Pendekatan Presisi Kategori I
Nomor kode 4 sesuai Annex 14 ICAO Konvensi Chicago Tahun 1944
dan dinyatakan dalam Sistem Koordinat Bandar Udara yang posisinya
ditentukan terhadap titik-titik referensi sebagai berikut
a Titik referensi bandar udara terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 27ͳ͵Ͳᦢ LU
101deg ʹᦡ 36ͷͷͲᦢ BT
b Titik referensi sistem koordinat bandar udara (perpotongan sumbu
X dan sumbu Y) terletak pada ujung landas pacu 18 Eksisting dan
Pengembangan dengan koordinat geografis
00deg ʹᦡ 05ͺʹᦢ LU
101deg ʹᦡ 39ͳᦢ BT atau koordinat bandar
udara X = + 20000 m
Y = + 20000 m
sumbu X berimpit dengan sumbu landas pacu dengan arah ž ފ މ
geografis sumbu Y melalui ujung landas pacu 18 eksisting dan
Pengembangan dan tegak lurus pada sumbu X
Ayat 2
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan Pendekatan (ancangan) Pendaratan dan Lepas
Landas sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1B
Ayat (2)
128
Cukup Jelas
Ayat (3) Huruf c
Yang dimaksud dengan peternakan adalah peternakan unggas seperti burung
walut burung dara dan sejenisnya yang dapat mengganggu penerbangan
Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1C
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf b
Yang dimaksud dengan peternakan danatau habitat hunian burung adalah
peternakan burung walet burung dara dan sejenisnya yang dapat mengganggu
penerbangan
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam
sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1D
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan peternakan adalah peternakan unggas seperti burung
walut burung dara dan sejenisnya yang dapat mengganggu penerbangan
Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar
sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1E
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut sebagaimana
terdapat dalam Lampiran 1F
129
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan peternakan adalah peternakan unggas seperti burung walut
burung dara dan sejenisnya yang dapat mengganggu penerbangan
Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan di Bawah Permukaan Transisi sebagaimana
terdapat dalam Lampiran 1G
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan di sekitar Alat Bantu Navigasi Penerbangan
adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1H
Alat Bantu Navigasi Penerbangan yang tersedia dalam penyelenggaraan
operasi penerbangan di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri
dari
a Non Directional Beacon (NDB)
b Doppler Very High Frequency Omni Range (DVOR)Distance Measuring
Equipment (DME)
c Instrument Landing System (ILS) yang terdiri dari Localizer Glide Path
Outer Marker dan Middle Marker
d Radar
e Approach Lighting System
Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan tersebut ditentukan sebagai
berikut
a Non Directional Beacon (NDB) terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 59͵ᦢ LU
101deg ʹᦡ 11ͶͲᦢ BT
b Doppler Very High Omni Range (VOR)Distance Measuring Equipment
(DME) terletak pada koordinat geografis
00deg ʹͷᦡ 32ͳʹᦢ LU
101deg ʹᦡ 29͵ͺᦢ BT
c Instrument Landing System (ILS)
1) Localizer terletak pada koordinat geografis
00deg ʹͺᦡ 20ͳͳᦢ LU
130
101deg ʹᦡ 41ʹ͵ᦢ BT dengan ukuran
nominal 600 m x 220 m
2) Glide Path terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 15ͳͶᦢ LU
101deg ʹᦡ 42ͻᦢ BT dengan ukuran
nominal 600 m x 200 m
3) Middle Marker terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 28Ͷᦢ LU
101deg ʹᦡ 38Ͷʹᦢ BT dengan ukuran
nominal 10 m x 10 m
(2) Radar terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 48ʹͳᦢ LU
101deg ʹᦡ 48͵ͺᦢ BT dengan ukuran
nominal 100 m x 100 m
(3) Approach Lighting System dengan ukuran nominal lokasi 1000 m x 60 m
dengan persyaratan lahan di sebelah kanan dan kiri Approach Light sebesar
120 m dari as landas pacu harus rata serta bebas benda tumbuh
Pasal 15 Cukup
jelas
Pasal 16 Cukup
jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kawasan kebisingan Tingkat 1 sebagaimana terdapat
dalam Lampiran IIA
Ayat (2) Cukup
jelas
Ayat (3) Cukup
jelas
Ayat (4) Cukup
jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kawasan kebisingan Tingkat 2 sebagaimana terdapat
dalam Lampiran IIB
131
Ayat (2) Cukup
jelas
Ayat (3) Cukup
jelas
Ayat (4) Cukup
jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kawasan kebisingan Tingkat 3 sebagaimana terdapat
dalam Lampiran IIC
Ayat (2) Cukup
jelas
Ayat (3) Cukup
jelas
Ayat (4) Cukup
jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Kajian teknis antara lain menyangkut batas-batas ketinggian bangunan
penggunaan bangunan dan benda tumbuh pada KKOP
Ayat (3) Cukup
jelas
Ayat (4) Cukup
jelas
Pasal 22
- Peran serta masyarakat antara lain melaporkan kepada aparat berwenang
apabila menjumpai pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini
- Yang dimaksud instansi teknis terkait lainnya adalah instansi yang terkait
dalam pengawasan dan pengendalian KKOP dan BKK baik di jajaran
132
Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan KabupatenKota termasuk juga
instansi vertikal
Pasal 23 Cukup
jelas
Pasal 24 Cukup
jelas
Pasal 25 Cukup
jelas
Pasal 26 Cukup
jelas
Pasal 27 Cukup
jelas
Pasal 28 Cukup
jelas
Pasal 29 Cukup
jelas
Pasal 30 Cukup
jelas
Pasal 31 Cukup
jelas
Pasal 32 Cukup
jelas
Pasal 33 Cukup
jelas
Pasal 34 Cukup
jelas
Pasal 35 Cukup
jelas
Pasal 36 Cukup
jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN NOMOR
LAMPIRAN IA PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
KOORDINAT BATAS KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP)
DI SEKITAR BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 A11 19940 20334 Ϭ϶ϮϴΖϭϳϰϳϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϮϬϰϬΗ
2 A12 19940 ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϴΖϭϳϵϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϲϯϵϲΗ
3 A13 4940 ϭϳϲϬϬ Ϭ϶ϯϲΖϯϳϵϲϱΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϯϳϴϱϳΗ
4 A14 4940 ϮϮϱϴϰ Ϭ϶ϯϲΖϮϯϮϮϲΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϭϴϴϵϱΗ
ϱ ϭϱ ϭϲϵϰϬ ϮϬϳϴϰ Ϭ϶ϮϵΖϱϰϲϮϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϵϰϬϭΗ
ϲ ϭϲ ϭϲϵϰϬ 19400 Ϭ϶ϮϵΖϱϱϵϴϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϰϲϲϱΗ
ϳ A21R 22210 20334 Ϭ϶ϮϳΖϬϯϲϯϳΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϵϴϴϮΗ
ϴ A22R ϯϳϮϭϬ ϮϮϱϴϰ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϲϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϮϲϱϱΗ
9 ϮϱZ ϮϱϮϭϬ ϮϬϳϴϰ Ϭ϶ϮϱΖϮϱϲϱϰΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϭϱϴϯΗ
10 Ϯϳ 22210 ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϳΖϬϯϴϯϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϵϯϰΗ
11 A21L ϮϮϱϲϬ ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϰϰϱΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϲϬϳΗ
12 A22L ϯϳϱϲϬ 22400 Ϭ϶ϭϴΖϰϮϰϬϱΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϮϮϬϬΗ
13 A23L ϯϳϱϲϬ ϭϳϲϬϬ Ϭ϶ϭϴΖϰϲϵϲϰΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϬϳϭϭϰΗ
14 A24L ϮϮϱϲϬ ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϳϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϯϵϭϬΗ
ϭϱ Ϯϱgt ϮϱϱϲϬ ϮϬϲϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϭϰϰϮϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϱϯϬϵΗ
ϭϲ Ϯϲgt ϮϱϱϲϬ 19400 Ϭ϶ϮϱΖϭϱϱϴϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϲϱϱϰΗ
ϭϳ Ϯϴgt ϮϱϮϭϬ ϮϬϱϰϴ Ϭ϶ϮϱΖϮϱϴϱϮΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϯϵϴϳΗ
ϭϴ A29L ϯϳϮϭϬ ϮϮϯϰϴ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϬϴϰϱΗ
19 B11 ϭϳϵϱϬ ϮϬϮϲϲ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϮϵϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϭϳϬϴΗ
20 B12R ϮϰϳϭϬ ϮϬϳϬϴ Ϭ϶ϮϱΖϰϭϵϵϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϵϲϭϳΗ
21 B21 ϭϳϵϱϬ ϭϵϱϱϮ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϵϱϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϴϲϮϵΗ
22 B22L ϮϱϬϲϬ ϭϵϰϳϱ Ϭ϶ϮϱΖϯϭϳϱϮΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϵϰϯϱΗ
23 C11 ϭϲϬϬϵ 20924 Ϭ϶ϯϬΖϮϰϳϵϮΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϴϭϬΗ
24 C12 19940 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϯϴϭϰΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϲϰϭϵΗ
Ϯϱ C13 22210 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϵϵϴϮΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϰϮϲϬΗ
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
Ϯϲ C14 24244 ϮϯϲϮϴ Ϭ϶ϮϱΖϱϰϯϱϳΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϯϰϯϵϮΗ
Ϯϳ ϭϱ Ϯϲϰϰϭ ϮϬϵϲϵ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϰϯϯΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϲϰϭϵΗ
Ϯϴ C21 ϭϲϬϬϵ ϭϵϮϲϬ Ϭ϶ϯϬΖϮϲϯϳϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϭϬϮϰΗ
29 C22 Ϯϲϰϵϭ ϭϵϲϮϬ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϬϴϴΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϮϳϴϯΗ
30 C23 ϮϮϱϲϬ ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϲϯϲϮΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϮϵϱϮϴΗ
134
31 C24 19940 ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϴΖϮϭϱϴϳΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϯϭϵϴϭΗ
32 D11 14030 21220 Ϭ϶ϯϭΖϮϴϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϮϲϮϰϱΗ
33 D12 19940 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϭϵϯϲΗ ϭϬϳ϶ϯϬΖϬϭϬϯϭΗ
34 D13 22210 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϴϭϬϲΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϱϴϵϬϰΗ
ϯϱ D14 Ϯϱϭϳϱ ϮϱϰϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϮϮϰϭϳΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϯϬϳϴϱΗ
ϯϲ ϭϱ ϮϴϰϮϱ ϮϭϮϲϲ Ϭ϶ϮϯΖϰϬϲϭϬΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϭϱϳΗ
ϯϳ D21 14030 ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϯϭΖϯϭϬϬϯΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϯϯϮϯΗ
ϯϴ D22 ϮϴϰϳϬ ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϮϯΖϰϭϯϭϱΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϮϵϳϭϳΗ
39 D23 ϮϮϱϲϬ 14000 Ϭ϶ϮϲΖϱϴϮϳϭΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϰϵϭϮΗ
40 D24 19940 14000 Ϭ϶ϮϴΖϮϯϰϵϳΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϳϯϲϰΗ
41 E11 ϱϭϮϵ ϮϮϱϱϲ Ϭ϶ϯϲΖϭϳϭϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϭϳϴϮϲΗ
42 E12 19940 ϯϱϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϬϯϯϳϬΗ ϭϬϳ϶ϯϰΖϱϭϳϵϭΗ
43 E13 22210 ϯϱϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϰϵϱϰϰΗ ϭϬϳ϶ϯϰΖϰϵϲϲϰΗ
44 E14 Ϯϵϯϲϰ ϯϯϯϲϴ Ϭ϶ϮϮΖϱϴϲϭϲΗ ϭϬϳ϶ϯϯΖϰϰϮϯϳΗ
ϰϱ ϭϱ ϯϳϯϳϭ ϮϮϯϳϮ Ϭ϶ϭϴΖϰϴϱϴϳΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϭϰϱϴΗ
ϰϲ E21 ϱϭϮϵ ϭϳϲϮϴ Ϭ϶ϯϲΖϮϭϴϬϮΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϯϴϱϵϴΗ
ϰϳ E22 ϯϳϯϳϭ ϭϳϲϮϴ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϬϴϭΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϬϴϭϴϮΗ
ϰϴ E23 19940 ϱϬϬϬ Ϭ϶ϮϴΖϯϮϬϮϱΗ ϭϬϳ϶ϭϴΖϯϲϱϲϯΗ
49 E24 ϮϮϱϲϬ ϱϬϬϬ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϬϰϵΗ ϭϬϳ϶ϭϴΖϯϰϬϳϵΗ
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
ϭϯϱ
LAMPIRAN IB
KAWASAN PENDEKATAN PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 A11 19940 20334 Ϭ϶ϮϴΖϭϳϰϳϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϮϬϰϬΗ
2 A12 19940 ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϴΖϭϳϵϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϲϯϵϲΗ
3 A13 4940 ϭϳϲϬϬ Ϭ϶ϯϲΖϯϳϵϲϱΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϯϳϴϱϳΗ
4 A14 4940 ϮϮϱϴϰ Ϭ϶ϯϲΖϮϯϮϮϲΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϭϴϴϵϱΗ
ϱ A21R 22210 20334 Ϭ϶ϮϳΖϬϯϲϯϳΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϵϴϴϮΗ
ϲ A22R ϯϳϮϭϬ ϮϮϱϴϰ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϲϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϮϲϱϱΗ
ϳ A29L ϯϳϮϭϬ ϮϮϯϰϴ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϬϴϰϱΗ
ϴ A22L ϯϳϱϲϬ 22400 Ϭ϶ϭϴΖϰϮϰϬϱΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϮϮϬϬΗ
9 A23L ϯϳϱϲϬ ϭϳϲϬϬ Ϭ϶ϭϴΖϰϲϵϲϰΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϬϳϭϭϰΗ
10 A24L ϮϮϱϲϬ ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϳϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϯϵϭϬΗ
11 A21L ϮϮϱϲϬ ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϰϰϱΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϲϬϳΗ
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
12 Ϯϳ 22210 ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϳΖϬϯϴϯϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϵϯϰΗ
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
ϭϯϲ
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
LAMPIRAN IC
KAWASAN KEMUNGKINAN BAHAYA KECELAKAAN
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 A11 19940 20334 Ϭ϶ϮϴΖϭϳϰϳϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϮϬϰϬΗ
2 A12 19940 ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϴΖϭϳϵϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϲϯϵϲΗ
3 ϭϲ ϭϲϵϰϬ 19400 Ϭ϶ϮϵΖϱϱϵϴϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϰϲϲϱΗ
4 ϭϱ ϭϲϵϰϬ ϮϬϳϴϰ Ϭ϶ϮϵΖϱϰϲϮϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϵϰϬϭΗ
ϱ A21R 22210 20334 Ϭ϶ϮϳΖϬϯϲϯϳΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϵϴϴϮΗ
ϲ ϮϱZ ϮϱϮϭϬ ϮϬϳϴϰ Ϭ϶ϮϱΖϮϱϲϱϰΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϭϱϴϯΗ
ϳ Ϯϴgt ϮϱϮϭϬ ϮϬϱϰϴ Ϭ϶ϮϱΖϮϱϴϱϮΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖ ϱϯϵϴϳΗ
ϴ Ϯϱgt ϮϱϱϲϬ ϮϬϲϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϭϰϰϮϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϱϯϬϵΗ
9 Ϯϲgt ϮϱϱϲϬ 19400 Ϭ϶ϮϱΖϭϱϱϴϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϲϱϱϰΗ
10 A24L ϮϮϱϲϬ ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϳϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϯϵϭϬΗ
11 A21L ϮϮϱϲϬ ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϰϰϱΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϲϬϳΗ
12 Ϯϳ 22210 ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϳΖϬϯϴϯϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϵϯϰΗ
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
ϭϯϳ
LAMPIRAN ID
KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN HORIZONTAL DALAM
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 B11 ϭϳϵϱϬ ϮϬϮϲϲ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϮϵϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϭϳϬϴΗ
2 C11 ϭϲϬϬϵ 20924 Ϭ϶ϯϬΖϮϰϳϵϮΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϴϭϬΗ
3 C12 19940 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϯϴϭϰΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϲϰϭϵΗ
4 C13 22210 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϵϵϴϮΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϰϮϲϬΗ
ϱ C14 24244 ϮϯϲϮϴ Ϭ϶ϮϱΖϱϰϯϱϳΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϯϰϯϵϮΗ
ϲ ϭϱ Ϯϲϰϰϭ ϮϬϵϲϵ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϰϯϯΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϲϰϭϵΗ
ϳ B12R ϮϰϳϭϬ ϮϬϳϬϴ Ϭ϶ϮϱΖϰϭϵϵϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϵϲϭϳΗ
ϴ B21 ϭϳϵϱϬ ϭϵϱϱϮ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϵϱϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϴϲϮϵΗ
9 B22L ϮϱϬϲϬ ϭϵϰϳϱ Ϭ϶ϮϱΖϯϭϳϱϮΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϵϰϯϱΗ
10 C22 Ϯϲϰϵϭ ϭϵϲϮϬ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϬϴϴΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϮϳϴϯΗ
11 C23 ϮϮϱϲϬ ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϲϯϲϮΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϮϵϱϮϴΗ
12 C24 19940 ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϴΖϮϭϱϴϳΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϯϭϵϴϭΗ
13 C21 ϭϲϬϬϵ ϭϵϮϲϬ Ϭ϶ϯϬΖϮϲϯϳϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϭϬϮϰΗ
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
139
ϭϯϴ
LAMPIRAN IE
KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN HORIZONTAL LUAR
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 D11 14030 21220 Ϭ϶ϯϭΖϮϴϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϮϲϮϰϱΗ
2 D12 19940 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϭϵϯϲΗ ϭϬϳ϶ϯϬΖϬϭϬϯϭΗ
3 D13 22210 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϴϭϬϲΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϱϴϵϬϰΗ
4 D14 Ϯϱϭϳϱ ϮϱϰϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϮϮϰϭϳΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϯϬϳϴϱΗ
ϱ ϭϱ ϮϴϰϮϱ ϮϭϮϲϲ Ϭ϶ϮϯΖϰϬϲϭϬΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϭϱϳΗ
ϲ A22R ϯϳϮϭϬ ϮϮϱϴϰ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϲϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϮϲϱϱΗ
ϳ A29L ϯϳϮϭϬ ϮϮϯϰϴ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϬϴϰϱΗ
ϴ ϭϱ ϯϳϯϳϭ ϮϮϯϳϮ Ϭ϶ϭϴΖϰϴϱϴϳΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϭϰϱϴΗ
9 E14 Ϯϵϯϲϰ ϯϯϯϲϴ Ϭ϶ϮϮΖϱϴϲϭϲΗ ϭϬϳ϶ϯϯΖϰϰϮϯϳΗ
10 E13 22210 ϯϱϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϰϵϱϰϰΗ ϭϬϳ϶ ϯϰΖϰϵϲϲϰΗ
11 E12 19940 ϯϱϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϬϯϯϳϬΗ ϭϬϳ϶ϯϰΖϱϭϳϵϭΗ
12 E11 ϱϭϮϵ ϮϮϱϱϲ Ϭ϶ϯϲΖϭϳϭϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϭϳϴϮϲΗ
13 D21 14030 ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϯϭΖϯϭϬϬϯΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϯϯϮϯΗ
14 D24 19940 14000 Ϭ϶ϮϴΖϮϯϰϵϳΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϳϯϲϰΗ
ϭϱ D23 ϮϮϱϲϬ 14000 Ϭ϶ϮϲΖϱϴϮϳϭΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϰϵϭϮΗ
ϭϲ D22 ϮϴϰϳϬ ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϮϯΖϰϭϯϭϱΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϮϵϳϭϳΗ
ϭϳ E22 ϯϳϯϳϭ ϭϳϲϮϴ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϬϴϭΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϬϴϭϴϮΗ
ϭϴ E23 19940 ϱϬϬϬ Ϭ϶ϮϴΖϯϮϬϮϱΗ ϭϬϳ϶ϭϴΖϯϲϱϲϯΗ
19 E24 ϮϮϱϲϬ ϱϬϬϬ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϬϰϵΗ ϭϬϳ϶ϭϴΖϯϰϬϳϵΗ
20 E21 ϱϭϮϵ ϭϳϲϮϴ Ϭ϶ϯϲΖϮϭϴϬϮΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϯϴϱϵϴΗ
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
141
LAMPIRAN IF
KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN KERUCUT
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 C11 ϭϲϬϬϵ 20924 Ϭ϶ϯϬΖϮϰϳϵϮΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϴϭϬΗ
2 D11 14030 21220 Ϭ϶ϯϭΖϮϴϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϮϲϮϰϱΗ
3 D12 19940 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϭϵϯϲΗ ϭϬϳ϶ϯϬΖϬϭϬϯϭΗ
4 D13 22210 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϴϭϬϲΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϱϴϵϬϰΗ
ϱ D14 Ϯϱϭϳϱ ϮϱϰϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϮϮϰϭϳΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϯϬϳϴϱΗ
ϲ ϭϱ ϮϴϰϮϱ ϮϭϮϲϲ Ϭ϶ϮϯΖϰϬϲϭϬΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϭϱϳΗ
ϳ ϭϱ Ϯϲϰϰϭ ϮϬϵϲϵ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϰϯϯΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϲϰϭϵΗ
ϴ C14 24244 ϮϯϲϮϴ Ϭ϶ϮϱΖϱϰϯϱϳΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϯϰϯϵϮΗ
9 C13 22210 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϵϵϴϮΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϰϮϲϬΗ
10 C12 19940 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϯϴϭϰΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϲϰϭϵΗ
11 C21 ϭϲϬϬϵ ϭϵϮϲϬ Ϭ϶ϯϬΖϮϲϯϳϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϭϬϮϰΗ
12 C24 19940 ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϴΖϮϭϱϴϳΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϯϭϵϴϭΗ
13 C23 ϮϮϱϲϬ ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϲϯϲϮΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϮϵϱϮϴΗ
14 C22 Ϯϲϰϵϭ ϭϵϲϮϬ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϬϴϴΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϮϳϴϯΗ
ϭϱ D22 ϮϴϰϳϬ ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϮϯΖϰϭϯϭϱΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϮϵϳϭϳΗ
ϭϲ D23 ϮϮϱϲϬ 14000 Ϭ϶ϮϲΖϱϴϮϳϭΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϰϵϭϮΗ
ϭϳ D24 19940 14000 Ϭ϶ϮϴΖϮϯϰϵϳΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϳϯϲϰΗ
ϭϴ D21 14030 ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϯϭΖϯϭϬϬϯΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϯϯϮϯΗ
GUBERNUR RIAU
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
BATAS-BATAS
142
HM RUSLI ZAINAL SE MP
LAMPIRAN IG
KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN TRANSISI
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 A11 19940 20334 Ϭ϶ϮϴΖϭϳϰϳϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϮϬϰϬΗ
2 B11 ϭϳϵϱϬ ϮϬϮϲϲ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϮϵϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϭϳϬϴΗ
3 B12R ϮϰϳϭϬ ϮϬϳϬϴ Ϭ϶ϮϱΖϰϭϵϵϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϵϲϭϳΗ
4 A21R 22210 20334 Ϭ϶ϮϳΖϬϯϲϯϳΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϵϴϴϮΗ
ϱ A12 19940 ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϴΖ ϭϳϵϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϲϯϵϲΗ
ϲ A24L ϮϮϱϲϬ ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϳϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϯϵϭϬΗ
ϳ B22L ϮϱϬϲϬ ϭϵϰϳϱ Ϭ϶ϮϱΖϯϭϳϱϮΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϵϰϯϱΗ
ϴ B21 ϭϳϵϱϬ ϭϵϱϱϮ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϵϱϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϴϲϮϵΗ
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
143
LAMPIRAN II-A
KAWASAN KEBISINGAN TINGKAT 1
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
No TITIK
KOORDINAT
BANDAR UDARA
KOORDINAT GEOGRAFIS WGS 84
LU BT
X Y ϶Ϳ ΗͿ ΖͿ ϶Ϳ ( Ϳ ΖͿ
1 A 1 16483 20000 0 30 10226 107 26 44485
2 A 2 17295 20137 0 29 43704 107 26 48160
3 A 3 18039 20234 0 29 19428 107 26 50576
4 A 4 18536 20434 0 29 3058 107 26 56582
5 A 5 19297 20645 0 28 38130 107 27 2682
6 A 6 19560 20759 0 28 29440 107 27 6138
7 A 7 20078 20078 0 28 12551 107 27 6584
8 A 8 21245 20542 0 27 34840 107 26 57521
9 A 9 22348 20799 0 26 58718 107 27 4781
10 A 10 23634 20594 0 26 17069 107 26 56945
11 A 11 24229 20411 0 25 57905 107 26 50474
12 A 12 26425 20000 0 24 46874 107 26 35131
13 A 13 24092 19560 0 26 3186 107 26 23098
14 A 14 23611 19395 0 26 18969 107 26 18222
15 A 15 22919 19246 0 26 41619 107 26 14060
16 A 16 22320 19212 0 27 1143 107 26 13517
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
BATAS-BATAS
144
17 A 17 21222 19457 0 27 36610 107 26 22482
18 A 18 20055 19200 0 28 14815 107 26 15287
19 A 19 19600 19235 0 28 29588 107 26 16844
20 A 20 19188 19395 0 28 42830 107 26 22376
21 A 21 18513 19554 0 29 4630 107 26 28170
22 A 22 18061 19754 0 29 19141 107 26 35060
23 A 23 17255 19863 0 29 45269 107 26 39336
24 A 1 16483 20000 0 30 10226 107 26 44485
25 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750
26 B 2 19105 20187 0 28 44773 107 26 48074
27 B 3 19359 20232 0 28 36475 107 26 49299
28 B 4 19712 20449 0 28 24790 107 26 55954
29 B 5 20083 20504 0 28 12652 107 26 57372
145
30 B 6 21125 20377 0 27 38910 107 26 52286
31 B 7 22393 20522 0 26 57517 107 26 55795
32 B 8 23154 20323 0 26 32984 107 26 48643
33 B 9 23597 20232 0 26 18635 107 26 45309
34 B 10 24458 20015 0 25 50848 107 26 37478
35 B 11 23615 19771 0 26 18477 107 26 30376
36 B 12 23090 19654 0 26 35660 107 26 27084
37 B 13 22411 19482 0 26 57919 107 26 22146
38 B 14 21143 19617 0 27 39048 107 26 27752
39 B 15 20074 19491 0 28 13933 107 26 24661
40 B 16 19830 19536 0 28 21840 107 26 26345
41 B 17 19377 19762 0 28 36350 107 26 34075
42 B 18 19105 19807 0 28 45135 107 26 35791
43 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
LAMPIRAN II-B
KAWASAN KEBISINGAN TINGKAT 2
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
No TITIK
KOORDINAT
BANDARA
KOORDINAT GEOGRAFIS WGS 84
LU BT
X Y ϶Ϳ ΗͿ ΖͿ ϶Ϳ ΗͿ ΖͿ
1 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
BATAS-BATAS
146
2 B 2 19105 20187 0 28 44773 107 26 48074
3 B 3 19359 20232 0 28 36475 107 26 49299
4 B 4 19712 20449 0 28 24790 107 26 55954
5 B 5 20083 20504 0 28 12652 107 26 57372
6 B 6 21125 20377 0 27 38910 107 26 52286
7 B 7 22393 20522 0 26 57517 107 26 55795
8 B 8 23154 20323 0 26 32984 107 26 48643
9 B 9 23597 20232 0 26 18635 107 26 45309
10 B 10 24458 20015 0 25 50848 107 26 37478
11 B 11 23615 19771 0 26 18477 107 26 30376
12 B 12 23090 19654 0 26 35660 107 26 27084
13 B 13 22411 19482 0 26 57919 107 26 22146
14 B 14 21143 19617 0 27 39048 107 26 27752
15 B 15 20074 19491 0 28 13933 107 26 24661
16 B 16 19830 19536 0 28 21840 107 26 26345
17 B 17 19377 19762 0 28 36350 107 26 34075
18 B 18 19105 19807 0 28 45135 107 26 35791
19 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750
20 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735
21 C 2 19701 20111 0 28 25478 107 26 45029
22 C 3 20101 20314 0 28 12264 107 26 51230
23 C 4 20849 20228 0 27 48023 107 26 47731
24 C 5 21249 20240 0 27 35007 107 26 47759
25 C 6 21601 20228 0 27 23455 107 26 47044
26 C 7 22100 20283 0 27 7282 107 26 48331
27 C 8 22401 20309 0 26 57454 107 26 48975
28 C 9 22751 20152 0 26 46230 107 26 43476
147
29 C 10 22953 20082 0 26 39723 107 26 41049
30 C 11 23290 20001 0 26 28855 107 26 38105
31 C 12 22948 19917 0 26 40050 107 26 35716
32 C 13 22751 19848 0 26 46526 107 26 33682
33 C 14 22399 19690 0 26 58112 107 26 28902
34 C 15 22102 19717 0 27 7744 107 26 30036
35 C 16 21553 19772 0 27 25575 107 26 32337
36 C 17 21249 19762 0 27 35467 107 26 32308
37 C 18 20849 19767 0 27 48451 107 26 32830
38 C 19 20108 19683 0 28 12629 107 26 30834
39 C 20 19708 19891 0 28 25448 107 26 37950
40 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
BATAS-BATAS
148
LAMPIRAN II-C
KAWASAN KEBISINGAN TINGKAT 3
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
No TITIK
KOORDINAT
BANDARA
KOORDINAT GEOGRAFIS WGS 84
LU BT
X Y ϶Ϳ ΗͿ ΖͿ ϶Ϳ ΗͿ ΖͿ
1 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735
2 C 2 19701 20111 0 28 25478 107 26 45029
3 C 3 20101 20314 0 28 12264 107 26 51230
4 C 4 20849 20228 0 27 48023 107 26 47731
5 C 5 21249 20240 0 27 35007 107 26 47759
6 C 6 21601 20228 0 27 23455 107 26 47044
7 C 7 22100 20283 0 27 7282 107 26 48331
8 C 8 22401 20309 0 26 57454 107 26 48975
9 C 9 22751 20152 0 26 46230 107 26 43476
10 C 10 22953 20082 0 26 39723 107 26 41049
11 C 11 23290 20001 0 26 28855 107 26 38105
12 C 12 22948 19917 0 26 40050 107 26 35716
13 C 13 22751 19848 0 26 46526 107 26 33682
14 C 14 22399 19690 0 26 58112 107 26 28902
15 C 15 22102 19717 0 27 7744 107 26 30036
16 C 16 21553 19772 0 27 25575 107 26 32337
17 C 17 21249 19762 0 27 35467 107 26 32308
149
18 C 18 20849 19767 0 27 48451 107 26 32830
19 C 19 20108 19683 0 28 12629 107 26 30834
20 C 20 19708 19891 0 28 25448 107 26 37950
21 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
iii
BAB VI Penutup 95
A Kesimpulan 95
B Saran 96
Daftar Pustaka 98
Lampiran 99
iv
EXECUTIVE SUMMARY
Sebagai ibukota provinsi yang sangat berdekatan dengan bandar udara kota
Pekanbaru dihadapkan kepada dilema berkaitan dengan tata ruang wilayah
terutama penataan ruang di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Iklim
investasi yang relatif baik ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi
Riau yang menunjukkan trend positif (750 triwulan II 2012 BPS Riau) Salah
satu dampaknya adalah meningkatnya kebutuhan terhadap infrastruktur sehingga
muncul pembangunan perumahan gedung-gedung perkantoran perhotelan dan
pusat-pusat bisnis serta prasarana telekomunikasi yang cenderung bergerak
vertikal (menjulang tinggi) Munculnya infrastruktur perumahan dan permukiman
serta bangunan-bangunan berstruktur tinggi di kota Pekanbaru khususnya di
sekitara kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II tentu saja akan sangat
berpengaruh terhadap keselamatan dan keamanan operasi penerbangan
Untuk menjamin bahwa kawasan udara sekitar bandar udara bebas dari segala
hambatan dan rintangan yang berpotensi membahayakan keselamatan operasi
penerbangan maka pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah
menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 tentang
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM
17 Tahun 2005 tentang Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Akan tetapi peraturan perundang-
undangan tersebut belum terakomodasi dalam produk hukum daerah sehingga
terjadi kekosongan kepastian hukum bagi masyarakat terutama dalam hal
pengaturan pengendalian tata ruang dan pemanfaatan lahan di sekitar Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Kawasan Kebisingan di Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah danatau
perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan
operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan KKOP
mencakup wilayah yang sangat luas dimana pada wilayah dimaksud tidak diizinkan
adanya bangunan atau benda tumbuh baik yang tetap (fixed) maupun dapat
berpindah (mobile) yang lebih tinggi dari persyaratan batas ketinggian yang
diperkenankan sesuai dengan kode referensi landas pacu (Aerodrome Reference
Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway Classification) dari suatu bandar
udara Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri atas
- Kawasan Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas
- Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar
- Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
- Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
- Kawasan di sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan
v
Kawasan Kebisingan adalah kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II yang terpengaruh oleh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang
dapat menggangu lingkungan Kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara diukur
dengan peralatan ukur dan metodologi yang ditetapkan oleh standar nasional serta
ditentukan dengan bertitik tolak pada Rencana Induk Bandar Udara dan Rencana
Pengembangan Bandar Udara prakiraan jenis pesawat udara prekwenai dan
periode waktu operasi Nilai tingkat kebisingan maksimum dibaca dalam skala A
yaitu tingkat kebisingan tertimbang (A-Waeighted Sound Level) dinyatakan dalam
satuan decibel dan disingkat dengan dB(A) Tingkat kebisingan yang dapat diterima
secara terus menerus disusun dalam suatu satuan Tingkat Kebisingan yang Dapat
Diterima Terus-menerus Ekivalen Tertimbang (Weighted Equivalent Continuous
Perceived Noise Level WECPNL) WECPNL adalah satuan untuk menyusun
prekuensi pesawat udara pada siang malam dan dini hari yaitu pada saat
kebisingan lebih terasa serta penyesuaian terhadap dampak psikologis Batas-batas
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Batas-batas Kawasan Kebisingan
ambang batas ketinggian bangunan tingkat kebisingan yang diperkenankan serta
kriteria dan jenis pemanfaatan dan tata guna lahan di kawasan-kawasan tersebut
diuraikan secara lengkap dalam Naskah Akademik yang merupakan satu kesatuan
dengan Executive Summary ini
Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan-persyaratan teknis di Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan di Kawasan Kebisingan serta untuk
mengatur pengendalian tata ruang dan penggunaan lahan di sekitar kawasan
tersebut maka diperlukan suatu kebijakan publik berupa produk hukum daerah yang
disusun dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kebijakan pada
hakikatnya bertujuan untuk memperbaiki keadaan sekarang (existing) menuju
keadaan yang diinginkan di masa datang secara berkelanjutan Kondisi sekarang
(existing) mengandung unsur permasalahan yang terdiri dari faktorfaktor penyebab
terjadinya permasalahan (independent variable) dan faktor-faktor yang merupakan
akibat dari permasalahan (dependent variable) yang terdapat di sekitar Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Menurut Mustpadidjaja (2005)
ada 4 faktor dinamik yang menjadi unsur dari sistem kebijakan dan berperan dalam
proses kebijakan yaitu
- Lingkungan Kebijakan (policy environment) adalah keadaan yang melatar
belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya isu kebijakan (policy
issues) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan
oleh sesuatu kebijakan Isu kebijakan tersebut antara lain adalah semakin
mendekatnya permukiman penduduk ke kawasan Bandar Udara semakin
banyaknya berdiri gedung-gedung tinggi dan menara telekomunikasi di kota
Pekanbaru serta isu-isu lain yang terkait
- Pembuat dan Pelaksana Kebijakan (policy maker and implementer) adalah
orang atau sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai peranan
tertentu dalam proses kebijakan sebab mereka berada dalam posisi menentukan
ataupun mempengaruhi baik dalam pembuatan kebijakan ataupun dalam tahap
vi
lainnya seperti pelaksanaan pengawasan dan penilaian atas hasil atau kinerja
yang dicapai dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan
- Kebijakan itu sendiri (policy content) yaitu keputusan atas sejumlah pilihan
yang kurang lebih berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk
mencapai sejumlah tujuan tertentu Hingga saat ini belum ada kebijakan publik
dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Kelompok Sasaran Kebijakan (target group) yaitu orang atau sekelompok
orang atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yang perilaku dan atau
keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan bersangkutan yaitu masyarakat
yang bermukim dan beraktifitas di sekitar Bandar Udara
Sehubungan dengan penyusunan kebijakan publik sebagai Produk Hukum Daerah
maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang akan mengatur tentang
pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru memuat unsur-unsur sebagai berikut
- Landasan hukum dan kerangka pemikiran dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah (Ranperda) untuk pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Pokok-pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan (BKK) di sekitar kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru
- Kedudukan dan keterkaitan antara Peraturan Daerah yang akan disusun dengan
paraturan perundang-undangan lain yang terkait dengannya sehingga tidak
terjadi pertentangan dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan dalam
sistem hukum nasional
Penyusunan kebijakan publik yang akan digunakan untuk pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru didasarkan
kepada hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia Hierarki
adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan
pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kekuatan
hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya Hierarki
peraturan perundang-undangan tersebut adalah
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Undang-UndangPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden - Peraturan Daerah Provinsi dan - Peraturan Daerah
KabupatenKota
vii
Pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II menjadi bandar udara untuk
embarkasi haji akan membutuhkan penyesuaian-penyesuaian fisik dan spesifikasi
teknis agar bisa menampung jenis pesawat yang lebih besar Panjang landas pacu
(runway) diproyeksikan dari panjang existing 2240 meter menjadi 2600 meter
Dan pada pengembangan selanjutnya panjang landasan pacu akan diperpanjang
menjadi 3000 meter Perubahan panjang landas pacu akan merubah batas-batas
ketinggian pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Disamping itu
pesawat-pesawat berkapasitas besar akan mengeluarkan suara dengan tingkat
kebisingan yang lebih tinggi Hal ini akan berdampak langsung terhadap kualitas
lingkungan hidup di sekitar bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Berkenaan dengan peningkatan dan pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru diperlukan penertiban dan pengendalian terhadap
bangunanbangunan dan benda tumbuh yang ada pada Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (existing) serta
pengendalian terhadap rencana pembangunan permukiman dan pembangunan
infrastruktur lainnya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan kebandarudaraan dan operasi penerbangan nasional dan
internasional Kondisi yang diharapkan adalah bahwa pembangunan dan
pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dapat dilaksanakan
dengan tetap terpenuhinya ketentuan mengenai keselamatan operasi penerbangan
Kondisi ideal yang diharapkan akan terpenuhi apabila semua pihak yaitu
masyarakat Pemerintah Daerah Pemerintah KabupatenKota dan Otoritas Bandar
Udara dapat memenuhi segala hak dan kewajibannya untuk menjamin
terkendalinya Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-
batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru
Khusus untuk penyusunan kebijakan publik yang akan mengatur tentang
pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batasbatas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru merujuk kepada peraturan perundang-undangan nasional konvensi
internasional spesifikasi teknis bandar udara standarisasi nasional dan
internasional di bidang penerbangan ketentuan dan peraturan terkait dan asas serta
norma yang mengikat lainnya Setelah melakukan kajian dan penyelarasan terhadap
peraturan perundang-undangan yang ada maka dapat disimpulkan bahwa
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru adalah merupakan perintah dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat tidak
tumpang tindih dengan peraturan yang ada tidak bertentangan dengan kepentingan
umum serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru disusun dengan
sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
viii
Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
dengan materi muatan sebagai berikut
Materi Pokok Materi Muatan
Umum Menjelaskan pengetian dari istilah dan frasa yang
digunakan dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
Maksud dan Tujuan Memuat maksud dan tujuan dari pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
Ruang Lingkup Memuat ruang lingkup arah kebijakan sebagai dasar
penatagunaan dan pengendalian penggunaan daerah dan
kawasan di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II
Pekanbaru meliputi
- daerah lingkungan kerja bandar udara
- daerah lingkungan kepentingan bandar udara
- kawasan keselamatan operasi penerbangan
- batas-batas kawasan kebisingan
Kriteria dan Batasan
Pemanfaatan KKOP
Memuat cakupan wilayah kriteria dan batasan
pemanfaatan kawasan KKOP di sekitar Bandar Udara
Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru yang terdiri dari - kawasan pendekatan (ancangan) pendaratan dan lepas
landas
- kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan
- kawasan di bawah permukaan transisi
- kawasan di bawah permukaan horizontal dalam
- kawasan di bawah permukaan kerucut
- kawasan di bawah permukaan horizontal luar
- kawasan di sekitar alat bantu navigasi
Kriteria dan Batasan
Pemanfaatan BKK
Memuat cakupan wilayah kriteria dan batasan
pemanfaatan batas-batas kawasan kebisingan di sekitar
Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru yang
terdiri dari
- kawasan kebisingan tingkat 1 2 dan 3
- ambang batas kebisingan
ix
Pengendalian
Pemanfaatan KKOP
dan BKK
Memuat instrumen dan petunjuk serta pihak-pihak
penyelenggaraan pengendalian kawasan keselamatan
operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan
di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri dari
- perizinan
- pengawasan
- penertiban
Hak dan Kewajiban Memuat hak dan kewajiban pihak-pihak berkaitan dengan
pengaturan dan pengendalian kawasan keselamatan
operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan
di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru
meliputi - hak dan kewajiban masyarakat
- hak dan kewajiban penyelenggara bandar udara
- hak dan kewajiban pemerintah daerah
Sanksi Administrasi Memuat jenis dan bentuk sanksi yang bersifat
administratif terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan
dalam pengendalian kawasan keselamatan operasi
penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan di
sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru
Ketentuan
Penyidikan
Memuat pihak yang berwenang serta kewenangan yang
diberikan dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana di
bidang kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang hukum acara pidana
Ketentuan Pidana Memuat pasal-pasal yang dilanggar (dalam Peraturan
Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru) yang dianggap sebagai tindak pidana serta
ancaman pidana kurungan maksimum dan denda
maksimum
Ketentuan Lain-lain Memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan
penggunaan kawasan KKOP dan BKK upaya
pengendalian terhadap bangunan dan benda-benda yang
sudah ada yang dianggap sebagai penghalang (obstacle)
serta pencegahan terhadap gangguan lingkungan hidup
pada bangunan yang sudah ada
x
Ketentuan Peralihan Memuat pernyataan tentang diberlakukannya Pertaturan
Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru serta implikasinya yang bersifat mengikat
serta keterkaitan dengan ketentuan lain yang tidak saling
bertentangan
Ketentuan Penutup Memuat pernyataan tentang hal-hal yang belum diatur
dalam Pertaturan Daerah tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru yang akan diatur dengan
peraturan perundang-undangan (produk hukum daerah)
lainnya serta memuat waktu pengundangan
1
BAB I PENDAHULUAN
A LATAR BELAKANG
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II (SSK II) adalah bandar udara
internasional yang berada di kota Pekanbaru Selain melayani penerbangan
sipil bandar udara ini juga menjadi home base bagi Skuadron Udara 12 TNI
AU Bandar Udara ini telah ada sejak sebelum kemerdekaan dan telah
mengalami perkembangan yang sangat pesat mengikuti perkembangan
kedirgantaraan nasional Pada tahun 1950 landasan pacu yang terdiri dari
lapisan kerikil di perpanjang dari 800 meter menjadi 1500 meter Pada tahun
1960 pemerintah mengoperasikan bandar udara ini menjadi Bandar Udara
Perintis dan merubah namanya dari Landasan Udara menjadi Pelabuhan Udara
Simpang Tiga Nama Simpang Tiga diambil dari letaknya yang berada pada
salah satu sisi pertigaan jalan menuju Kota Pekanbaru - Kabupaten Kampar -
Kabupaten Indragiri Hulu
Pada tahun 1967 dilakukan penambahan landasan pacu sepanjang 500 meter
dan dimulai proses pengaspalan runway taxiway dan apron Nama Pelabuhan
Udara Simpang Tiga kemudian diganti menjadi Bandar Udara
Simpang Tiga terhitung sejak tanggal 1 September 1985 Melalui Keputusan
Presiden Nomor Kep473OM001988-AP II tanggal 4 April 1998 nama
Bandar Udara Simpang Tiga diganti menjadi Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru Perluasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II kembali
dilakukan mulai tahun 2009 melalui kerjasama pihak Angkasa Pura II sebagai
Badan Usaha Bandar Udara dengan Pemerintah Provinsi Riau Saat ini Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II telah hampir sempurna ber-evolusi dan berhak
menyandang prediket sebagai pelabuhan udara internasional regional
Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II terletak di tengah kota
Pekanbaru Mengingat lokasinya yang hanya berjarak lebih kurang 10
Kilometer dari pusat kota maka dapat dipahami mengapa kawasan di sekitar
bandar udara ini tumbuh dan berkembang menjadi kawasan permukiman dan
pusat-pusat aktifitas masyarakat Kota Pekanbaru menjadi salah satu kota di
2
Sumatera yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) Karena
posisi kota Pekanbaru yang sangat strategis baik dari perspektif nasional
maupun internasional maka Pekanbaru memiliki potensi untuk berkembang
menjadi kota pusat pertumbuhan ekonomi bisnis nasional dan internasional
Proses menuju kota metropolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan
bisnis itu akan menimbulkan berbagai problem tata ruang dan tata guna lahan
bagi Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru
Di satu sisi terjadi dinamika pembangunan yang begitu pesat di berbagai sektor
termasuk sektor permukiman prasarana wilayah dan infrastruktur perkotaan
lainnya Upaya-upaya pemerintah daerah dalam memacu tingkat pertumbuhan
ekonomi memerlukan kebijakan yang ramah investor serta kemampuan
pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur Di sisi lain tentu saja
akan terjadi lonjakan kebutuhan dan permintaan pada sektor transportasi
khususnya transportasi udara yang begitu pesat Selain peningkatan kuantitas
masalah kualitas layanan transportasi udara perlu mendapat perhatian terutama
masalah keselamatan dan keamanan penerbangan Pembangunan dan
pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II pada akhirnya memang
menjadi keniscayaan
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II memiliki lahan untuk operasional dan
pelayanan kebandarudaraan serta kegiatan penunjang yang terkait dengan
operasional penerbangan lainnya seluar 165882 Hektar Berdasarkan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru untuk keperluan
peningkatan pengoperasian pelayanan pengelolaan dan pengusahaan serta
pembangunan dan pengembangan bandar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II memerlukan lahan seluas 229407 Hektar Itu berarti bahwa jika lokasi
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dipertahankan pada lokasi saat ini maka
untuk keperluan-keperluan tersebut di atas masih dierlukan lahan seluar 63525
Hektar
Faktor utama yang harus diperhatikan dalam penetapan lokasi dan
pengoperasian Bandar Udara sebagaimana diatur dalam peraturan
3
perundangundangan adalah terpenuhinya persyaratan keselamatan dan
keamanan penerbangan Persyaratan keselamatan penerbangan berkaitan
dengan keselamatan dalam memanfaatkan wilayah udara pesawat udara
bandar udara angkutan udara navigasi penerbangan fasilitas penunjang dan
fasilitas umum lainnya Sedangkan persyaratan keamanan penerbangan
berkaitan dengan perlindungan terhadap penerbangan dari tindakan melawan
hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumberdaya manusia fasilitas dan
prosedur
Disamping faktor keselamatan dan keamanan penerbangan lokasi bandar
udara juga harus mempertimbangkan keserasian dan keseimbangan dengan
budaya lokal (Melayu) Faktor-faktor tersebut bertujuan untuk menciptakan
harmonisasi dan mereduksi polarisasi antara kultur yang dianut oleh
masyarakat di sekitar wilayah bandar udara dengan dampak sosial yang
berpotensi timbul selama pengoperasian bandar udara Misalnya dampak
terhadap kegiatan keagamaan tradisi masyarakat serta kegiatan-kegiatan lain
yang menjadi ciri dan identitas masyarakat di Provinsi Riau dan di Kota
Pekanbaru pada ksususnya
Sebagai ibukota provinsi yang sangat berdekatan dengan bandar udara kota
Pekanbaru dihadapkan kepada dilema berkaitan dengan tata ruang wilayah
Iklim investasi yang relatif baik ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi
Provinsi Riau yang mengalami trend positif (750 triwulan II 2012 BPS
Riau) Salah satu dampaknya adalah meningkatnya kebutuhan akan
infrastruktur sehingga muncul pembangunan perumahan gedunggedung
perkantoran perhotelan dan pusat-pusat bisnis serta prasarana telekomunikasi
yang cenderung bergerak vertikal (menjulang tinggi) Beberapa infrastruktur
gedung yang dapat diklasifikasikan sebagai bangunan tinggi di kota Pekanbaru
antara lain adalah Gedung Surya Dumai Menara Dang Merdu- Bank Riau
Kepri Tower (15 lantai 83 meter) Gedung Graha Pena (14 lantai under
construction) The Peak Hotel and Apartement (29 lantai under construction)
bangunan-bangunan perhotelan dan infrastruktur non-hunian lainnya seperti
menara telekomunikasi
4
Munculnya infrastruktur perumahan dan permukiman serta bangunanbangunan
berstruktur tinggi di kota Pekanbaru khususnya di sekitara kawasan Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap
keselamatan dan keamanan penerbangan Ketentuan perundangundangan yang
terkait dengan masalah penerbangan menyaratkan bahwa kawasan udara di
sekitar bandar udara harus bebas dari segala bentuk hambatan yang akan
mengganggu pergerakan pesawat udara Di lain pihak aktifitas pembangunan
operasional dan perawatan Bandar Udara dan pesawat udara memberi dampak
terhadap kualitas lingkungan hidup di sekitar bandar udara seperti pencemaran
udara energi air tanah dan limbah serta ambang batas kebisingan Oleh
sebab itu untuk menjamin bahwa kawasan udara sekitar bandar udara bebas
dari segala hambatan dan rintangan serta untuk menjamin keselamatan
masyarakat yang bermukim dan beraktifitas di sekitar bandar udara maka
pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor KM 17 Tahun 2005 tentang Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK)
di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah danatau
perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk
kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan
penerbangan KKOP mencakup wilayah yang sangat luas dimana pada wilayah
dimaksud tidak diizinkan adanya bangunan atau benda tumbuh baik yang tetap
(fixed) maupun dapat berpindah (mobile) yang lebih tinggi dari persyaratan
batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan kode referensi landas pacu
(Aerodrome Reference Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway
Classification) dari suatu bandar udara
Adanya ketentuan dan regulasi nasional dan internasional di sub-sektor
tranportasi udara yang begitu ketat akan menimbulkan benturan kepentingan
5
antara masyarakat Pemerintah Provinsi RiauPemerintah Kota Pekanbaru dan
Otoritas Bandar Udara Pemerintah berkewajiban untuk menjaga kelangsungan
pembangunan dan melindungi kepentingan masyarakat Otoritas Bandar Udara
berkewajiban pula untuk melindungi kepentingan keselamatan dan keamanan
penerbangan Untuk menjembatani berbagai kepentingan tersebut diperlukan
suatu kjebijakan publik dan regulasi berupa produk hukum daerah yang
berkeadilan dan mampu melindungi dan mengakomodasi hak dan kewajiban
semua pihak
Dalam rangka menyusun regulasi dan kebijakan publik yang berkaitan dengan
penertiban dan pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru maka dilakukan studi dalam bentuk kajian
akademik untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Riau dan
para pemangku kepentingan di bidang transportasi udara tentang perlunya
kebijakan publik dalam bentuk Peraturan Daerah Peraturan Daerah dimaksud
harus bersifat humanistis realistis implementatif dan responsif serta dapat
menjamin pengendalian berkelanjutan (sustainable control) Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batasbatas Kawasan
Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
secara konsisten dan berkelanjutan
B IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan kepada latar belakang sebagaimana diuraikan di atas dapat
diidentifikasi dan dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut 1
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II berada dalam kota Pekanbaru Untuk
sebuah kota yang memiliki bandar udara atau berdekatan dengan bandar udara
sangat diperlukan kebijakan publik berupa produk hukum daerah untuk
mengendalikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) sebagai mana diatur dalam peraturan
perundang-undangan pada hierarki yang lebih tinggi Apakah yang menjadi
landasan hukum dan kerangka pemikiran dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah (Ranperda) untuk pengendalian Kawasan Keselamatan
6
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
2 Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah salah satu bentuk produk
hukum yang bersifat pengaturan untuk mengendalikan kawasan existing
dan pengendalian kondisi di masa datang Pokok-pokok materi apa saja
yang harus diatur dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
3 Pengaturan dan pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dengan suatu produk hukum
daerah bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan
serta pengembangan bandar udara Pengaturan dan pengendalian tersebut
pada hakikatnya adalah perintah dari peraturan perundang-undangan dalam
hierarki yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat
Bagaimanakah kedudukan dan keterkaitan antara Peraturan Daerah yang
akan disusun dengan paraturan perundangundangan lain yang terkait
dengannya
C TUJUAN DAN KEGUNAAN
Sebagaimana uraian pada Latar Belakang dan Indentifikasi Masalah di atas
kajian akademik ini bertujuan untuk mengetahui
1 Landasan hukum dan kerangka pemikiran dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah (Ranperda) untuk pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
2 Pokok-pokok materi yang harus diatur dalam Peraturan Daerah tentang
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar kawasan Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
3 Kedudukan dan keterkaitan antara Peraturan Daerah yang akan disusun
dengan paraturan perundang-undangan lain yang terkait dengannya
7
sehingga tidak terjadi pertentangan dan tumpang tindih peraturan
perundang-undangan dalam sistem hukum nasional
Kajian akademik ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara ilmiah
dari persfektif akademik tentang kondisi existing kawasan Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru serta kondisi yang diinginkan di masa datang
Naskah Akademik sebagai produk dari kajian akademik diharapkan pula
berguna sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
D METODOLOGI
Naskah Akademik bersumber dari kajian akademik yaitu kajian yang bersifat
ilmiah sehingga memiliki ciri-ciri 1) Rasional yaitu menggunakan cara-cara
logik (masuk akal) dan memenuhi kaidah nalar manusia 2) Empiris yaitu
menggunakan cara-cara yang teramati dan dapat dilakukan oleh semua orang
secara berulang dan 3) Sistematis yaitu menggunakan langkah-langkah kajian
yang runtut dan logis Kajian akademik akan memberikan beberapa gambaran
dari perspektif akademik berupa aspek teknis aspek ekonomi dan finansial
aspek bisnis aspek hukum aspek pertahanan dan keamanan Untuk
memperoleh data-data dalam kajian akademik ini dilakukan penelitian yang
bersifat deskriptif Pemilihan jenis penelitian ini karena sifatnya berorientasi
kepada data-data tertentu yang bersifat khusus (tidak berlaku generalistik)
Penelitian deskriptif mengutamakan teknik menggambarkan atau
mendeskripsikan obyek yang diteliti melalui data-data yang diperoleh melalui
observasi wawancara kuisioner dan telaah dokumentasi sehingga lebih
sesuai untuk keperluan dalam merancang kebijakan publik yang berkaitan
dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru
8
Untuk mewujudkan sebuah kebijakan publik yang demokratis partisipatif
implementatif dan humanistis yang dapat melindungi hak dan kewajiban
semua pihak dalam mengendalikan Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan di Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru serta menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan
di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru maka dilakukan kajian dengan metodologi sebagai berikut
1 Studi Literatur
Penelitian ini diawali dengan melakukan kajian terhadap sejumlah literatur
yang dapat mendukung hipotesis dan analisis mencakup (1) kajian regulasi
dan peraturan perundang-undangan penerbangan nasional dan
internasional (2) kajian sistem karakterisitik dan standarisasi
penerbangan dan kebandarudaraan (3) kajian analisa batas kawasan
kebisingan dan kawasan keselamatan operasi penerbangan (4) kajian
rencana tata ruang wilayah Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru (5) kajian
peraturan-peraturan daerah yang terkait dan (6) kajian demografi
topografi klimatologi geologi dan statigrafi Sumber kajian adalah
referensi berupa buku-buku teks peraturan perundang-undangan dan
regulasi terkait dokumen teknis jurnal ilmiah yang dipublikasi secara
nasional dan internasional hasil riset yang dipublikasikan dan juga
informasi terkait yang diakses melalui internet
2 Lokasi Penelitian
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II terletak di wilayah administrasi
Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
Penelitian dilakukan di sekitar kawasan yang terdampak oleh operasional Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru meliputi kawasan terbangun dan
kawasan tidak terbangun Kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru berbatasan dengan
- Sebelah Utara Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Timur Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
9
- Sebelah Selatan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat Kabupaten Kampar
Lokasi penelitian (dalam batas dan lingkup seluas-luasnya) terbatas dalam
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II yang mencakup wilayah a Kabupaten Kampar
- Kecamatan Siak Hulu
- Kecamatan Kampar Kiri
b Kota Pekanbaru
- Kecamatan Bukit Raya
- Kecamatan Marpoyan Damai
- Kecamatan Senapelan
- Kecamatan Sukajadi
Perincian detail wilayah desa dan kelurahan yang akan dijadikan populasi
akan di tentukan dalam metodologi kajian akademik
3 Metode Pengumpulan Data
Data-data dalam kajian akademik ini terdiri dari data primer dan data
sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber data baik data yang di ambil
langsung melalui observasi maupun data dokumentasi instansional
koleksi perorangan serta dokumen yang sudah menjadi domain publik
Sebahagian dari data-data yang sudah menjadi domain publik diakses
melalui website
Data Primer diperoleh melalui survey primer yang menghasilkan data
otentik produk dari hasil pengukuran pengamatan permintaan keterangan
secara lisan dan tertulis langsung dari objek penelitian di sekitar kawasan
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Teknik pengambilan data
primer antara lain
a Observasi adalah teknik pengambilan data langsung melalui
pengamatan danatau pengukuran dengan atau tanpa alat seperti ukuran
luas volume ketinggian lebar kedalaman dimensi kecepatan warna
serta sifat fisik dan mekanik lainnya yang ada pada kawasan objek
10
penelitian Sebahagian dari data yang diperoleh melalui observasi akan
di amati silang (cross check) dengan data yang diperoleh dengan teknik
pengambilan data yang lain Observasi juga dilakukan ke bandar udara
lain yang diperkirakan memiliki kesamaan permasalahan kedaerahan
dan kesamaan karakterisitik dengan Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
b Wawancara adalah teknik pengambilan data secara verbal baik yang
bersifat monolog atau dialog dengan para nara sumber baik yang
bersifat kesaksian (testimony) pengalaman (experience) keahlian dan
kepakaran (expertise) Khusus untuk data dari expert difokuskan
kepada pejabat pemerintah pakar kebandarudaraan pelaku
pembangunan bandar udara penerbang serta pemangku kepentingan
lain yang berkaitan dengan transportasi udara Metode wawancara yang
dipilih adalah wawancara terstruktur yaitu dengan membuat dan
mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu Hal
ini bertujuan untuk mereduksi bias informasi dan untuk efektifitas
perolehan informasi serta mempertajam tingkat akurasi informasi
c Kuisioner adalah teknik pengumpulan data tertulis melalui lembar
kuisionerangket yang disebar di lokasi objek penelitian di sekitar
kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Terutama di
sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Tingkat keakuratan data dan
informasi semata-mata mengandalkan kejujuran responden sehingga
data yang diperoleh akan bersifat subjektif Untuk mereduksi
subjektifitas data maka kuisioner di-design dalam bentuk pertanyaan
yang bersifat terbuka dan berjenjang tanpa penyertaan lampiran bukti
fisik responden dan bukti fisik dokumen objek data Data yang
diharapkan dari teknik pengumpulan data ini adalah gambaran kondisi
sebenarnya yang sudah ada (exsisting) dan harapan dimasas yang akan
datang
Data primer yang diharapkan mendukung kajian akademik ini adalah
seperti pada tabel berikut
11
Tabel 1 Data dan Sumber Data Primer
No Teknik
Pengumpulan
Data Sumber Data Data Masukan
1 Observasi Lokasi Objek -
Penelitian - Kondisi existing kawasan bandara
Intensitas bangunan di kawasan
bandar udara - Jarak terdekat bangunan
nonfasilitas bandar udara terhadap bandar udara
- Aktifitas masyarakat di sekitar
bandar udara - Aksesabilitas existing darike
kawasan sekitar bandar udara - Data lain yang dianggap perlu
2 Wawancara - PejabatPegawai
- Pemerintah - PejabatPegawai
- Otoritas
Bandar Udara - - Penerbang - Expert Kebandar- -
udaraan -
Penyebab kecelakaan yang pernah
terjadi Jenis kecelakaan yang sering
terjadi Jenis hambatan (obstacle) yang
sering dikeluhkan Implementasi kebijakan yang ada
Koordinasi pemerintah provinsi
kota dengan otoritas bandar udara
SSK II - Koordinasi pemerintah provinsi
kota dengan DPRD 3 Kuisioner - Masyarakat - Asal pemilik tanahbangunan
- Status kepemilikan
- Dokumen kepemilikan
- Tahun berdiri bangunan
- Lama menempati
- Luas tanahbangunan
- Tinggi bangunan
- Jenis Bangunan
- Fungsi bangunan
- Pekerjaan penghuni atau pemilik
tanahbangunan - Pendapatan
- Alasan memilih domisili
- Jenis penyakit yang sering diderita
- Tingkat kenyamanan hunian dan
lingkungan serta jenis gangguan - Tingkat kebersihan udara air dan
tanah
12
- Pengetahuan tentang KKOP dan
BKK
Data Sekunder diperoleh secara tidak langsung pada objek kajian Data
sekunder merupakan data yang telah terkoleksi dan terdokumentasi (cetak
danatau digital) pada instansi tertentu yang bukan merupakan rahasia negara
baik yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan Data sekunder
dapat berupa file dokumen image audio dan video Teknik pengambilan data
sekunder antara lain adalah
a Survey Instansional adalah pengumpulan data pada instansi pemerintah
seperti Bappeda Provinsi Riau Bappeda Kota Pekanbaru dan Bappeda
Kabupaten Kampar Dinas Perhubungan Provinsi Riau Dinas
Perhubungan Kota Pekanbaru dan Dinas Perhubungan Kabupaten
Kampar Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau Dinas Pekerjaan Umum
Kota Pekanbaru dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar Dinas
Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Lanud Pekanbaru Badan
Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru Badan Pusat Statistik Pekanbaru
Kantor Kecamatan Kantor Kelurahan dan Badan Usaha Bandar Udara
(Perum Angkasa Pura II dan Kantor Bandar Udara)
b Survey Literasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari
leteratur dan referensi terkait misalnya data yang berkaitan dengan
spesifikasi umum dan khusus yang berlaku di Provinsi Riau dan Kota
Pekanbaru serta standarisasi nasional dan internasional
Data sekunder yang diharapkan mendukung kajian akademik ini adalah seperti
pada tabel berikut
Tabel 2 Data dan Sumber Data Sekunder
No Teknik
Pengumpulan
Data Sumber Data Data Masukan
1 Survey Literasi Buku dan Dokumen - Referensi
Undang-Undang RI Nomor 1 ahun
2009 tentang Penerbangan - International Standards and
Recommended Practices Annex 14 Aerodromes Vol1 Aerodrome Design snd Operations
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 40
tahun 2012 Tentang Pembangunan
dan Pelestarian Lingkungan Hidup
Bandar Udara
13
- Permenhub Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional
- Permenhub Nomor KM 24 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 Tentang Bandar Udara
- Permenhub Nomor KM 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Provinsi Riau
- Permenhub Nomor KM 17 Tahun 2005 Tentang Batas-Batas Kawasan Kebisingan Di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Permenhub Nomor KM 60 Tahun 2004 Tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Dokumen lain yang terkait
14
2 Survey - Instansional
-
-
-
-
-
-
Bappeda Provinsi - Kota pekanbaru Kabupaten - Kampar Dinas Tata Ruang dan
Bangunan -
Dinas - Perhubungan Provinsi Riau dan - Kota Pekanbaru
-
Dinas PU Provinsi - Riau dan Kota Pekanbaru - Badan Pertanahan - Nasional Pekanbaru -
-
Badan Pusat - Statistik
- Pekanbaru -
-
-
Kantor - Kecamatan
-
- - -
Kantor Kelurahan -
RTRW Provinsi Riau dan Kota
Pekanbaru Tahun 2010 ndash 2026
Kebijakan Pemprov dan Pemko
tentang Pengembangan Bandara SSK II Kebijakan Pemko Pekanbaru
tentang Izin Mendirikan Bangunan
Kebijakan tentang Moda dan Pengembangan Sektor Transportasi Data Pertumbuhan Transportasi
Udara di Bandara SSK II Data Kecelakaan Transportasi
Udara di Bandara SSK II Kebijakan tentang Pembangunan
Perumahan dan permukiman Kebijakan tentang Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Bandara Dokumen Hak GunaHak Kelola
Tanah Kawasan Bandara SSK II
Dokumen Hak GunaHak Milik
tanah di sekitar wilayah Bandara SSK II Peta Persil Tanah di sekitar
Bandara SSK II Riau Dalam Angka Pekanbaru Dalam Angka Pertumbuhan Penduduk Kota
Pekanbaru Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Pertumbuhan Sektor Parawisata Provinsi RiauKota Pekanbaru RDTRK Kecamatan Bukit Raya RDTRK Kecamatan Marpoyan
Damai RDTRK Kecamatan Senapelan RDTRK Kecamatan Sukajadi Peta Administratif Kecamatan Peta Administrasi Kelurahan
- Data Kependudukan Kelurahan
- Badan Usaha - Kebijakan Teknis Operasi
Bandar Udara Penerbangan (Perum Angkasa - Kebijakan Zona KKOP dan BKK
Pura II dan Kantor - Pertumbuhan Jumlah Penerbangan Bandar Udara dan Penumpang SSK II) Lanud - Jenis dan Type Pesawat Udara Pekanbaru yang Diizinkan Mendarat di
Bandara SSK II - Jadwal dan Rute Penerbangan darike Bandara
SSK II
15
4 Populasi dan Teknik Sampling
Menurut Sugiyono (1997) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri
atas obyeksubyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan
Selanjutnya Sugiono mengatakan bahwa populasi bukan hanya orang tetapi
juga benda-benda alam yang lain Populasi bukan hanya sekedar jumlah yang
ada pada obyeksubyek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik
sifat yang dimiliki oleh obyek atau subyek itu Dengan demikian yang
dimaksud dengan populasi dalam kajian ini adalah seluruh orang danatau
bangunan danatau objek lainnya yang terdapat di sekitar Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru
Jika populasi di sekitar kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru memiliki jumlah dan karakteristik yang besar maka secara teoretis
diizinkan untuk mengambil sebagian dari jumlah dan karakteristik dari
populasi yang ada sebagai sampel Teknik pengambilan sampel (teknik
sampling) Dalam kajian ini digunakan teknik probability sampling yaitu
pengambilan sampel dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap
unsur populasi untuk dipilh menjadi sampel Sesuai dengan karakteristik
wilayah sekitar bandar udara maka teknik sampling yang lebih khusus akan
digunakan adalah Disproporsionate Stratified Random Sampling Hal ini
dilakukan karena populasi gedung tinggi tidak proporsional terhadap populasi
gedung-gedung dan bangunan (hunian dan non-hunian) lainnya yang ada di
sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
16
17
Penentuan jumlah sampel menggunakan tabel Krejcie dan nomogram Harry
King Tingkat kesalahan dari perhitungan menggunakan tabel Krejcie adalah
5 sehingga tingkat kepercayaan terhadap populasi adalah 95 Sedangkan
nomogram Harry King dalam perhitungannya membuat variasi tingkat
kesalahan antara 5 sd 15
5 Desain Penelitian
Penelitian ini didesain untuk mengetahui secara ilmiah tentang aspek teknis
aspek yuridis aspek sosiologis dan aspek pilosofis pada kawasan terdampak
di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru Kajian akademik ini menggunakan pendekatan
ilmu keteknikan khususnya ilmu lapangan terbang ilmu teknik lingkungan
ilmu statistik ilmu hukum dan bidang ilmu terkait lainnya Desain penelitian
dirancang agar dapat menjelaskan secara formal bagaimana urutan dan tata cara
kajian akademis ini dilakukan Urutan kegitan penelitian disajikan dalam
bentuk bagan alir (flow chart) seperti pada Gambar 1
18
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS A KAJIAN TEORETIS
Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II terletak di tengah kota
Pekanbaru berjarak lebih kurang 10 kilometer dari pusat kota Berdasarkan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Bandar Udara ini
memiliki lahan untuk operasional dan pelayanan kebandarudaraan serta
kegiatan penunjang yang terkait dengan operasional penerbangan lainnya
seluas 165882 Hektar Untuk keperluan peningkatan pengoperasian
pelayanan pengelolaan dan pengusahaan serta pembangunan dan
pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II memerlukan lahan seluas
229407 Hektar Itu berarti bahwa jika lokasi Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II dipertahankan pada lokasi saat ini maka untuk keperluankeperluan
tersebut di atas masih diperlukan lahan seluar 63525 Hektar
Sebagai ibukota provinsi yang sangat berdekatan dengan bandar udara kota
Pekanbaru dihadapkan kepada dilema berkaitan dengan tata ruang wilayah
Iklim investasi yang relatif baik ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi
Provinsi Riau yang mengalami trend positif (750 triwulan II 2012 BPS
Riau) Salah satu dampaknya adalah meningkatnya kebutuhan infratsruktur
sehingga banyak muncul pembangunan perumahan gedunggedung
perkantoran perhotelan dan pusat-pusat bisnis serta prasarana telekomunikasi
yang cenderung bergerak vertikal (menjulang tinggi) Beberapa infrastruktur
gedung yang dapat diklasifikasikan sebagai bangunan tinggi di kota Pekanbaru
antara lain adalah Gedung Surya Dumai Menara Dang Merdu- Bank Riau
Kepri Tower (15 lantai 83 meter) Gedung Graha Pena (14 lantai under
construction) The Peak Hotel and Apartement (29 lantai under construction)
dan infrastruktur non-hunian lainnya seperti menara telekomunikasi
Munculnya infrastruktur perumahan dan permukiman serta bangunanbangunan
berstruktur tinggi di kota Pekanbaru khususnya di sekitara kawasan Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap
keselamatan dan keamanan penerbangan Ketentuan perundangundangan yang
19
terkait dengan masalah penerbangan menyaratkan bahwa kawasan udara di
sekitar bandar udara harus bebas dari segala bentuk hambatan yang akan
mengganggu pergerakan pesawat udara Di lain pihak aktifitas pembangunan
operasional dan perawatan Bandar Udara dan pesawat udara memberi dampak
buruk terhadap kualitas lingkungan hidup di sekitar bandar udara seperti
pencemaran udara energi air tanah dan limbah serta ambang batas
kebisingan Oleh sebab itu untuk menjamin bahwa kawasan udara sekitar
bandar udara bebas dari segala hambatan dan rintangan serta untuk menjamin
keselamatan masyarakat yang bermukim dan beraktifitas di sekitar bandar
udara maka pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menerbitkan
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun
2005 tentang Batas-batas Kawasan
Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
1 Koordinat Bandar Udara
Penetapan batas-batas kebutuhan lahan suatu Bandar Udara dinyatakan dalam
sistem koordinat bandar udara (Aedrome Coordinate System ACS) yaitu
posisi Bandar Udara (pada permukaan bumi) yang dinyatakan dengan besaran
WLQHPž WDMDUHGQDXWDVPDODGUXMXEQDGJQDWQLOމ
GDQ GHWLNފ
Penentuan koordinat geografis tersebut mengacu kepada bidang referensi
World Geodetic System 1984 (WGSrsquo84) Berdasarkan acuan bidang referensi
WGSrsquo84 telah ditetapkan titik referensi bandar udara (Aerodrome Reference
Point ARP) Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II yang dinyatakan dalam
sistem koordinat bandar udara dan dijadikan sebagai titk referensi bandar udara
(Aerodrome Reference Point ARP)
Titik referensi koordinat geografis dan koordinat kartesius (perpotongan sumbu
X dan sumbu Y) Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II terletak pada koordinat
geografis 00ordm 8ފމGDQordm 7ފމDWDXSDGD koordinat (kartesius) bandar
20
udara X = 20000 meter dan Y = 20000 meter dimana sumbu X berhimpit
dengan sumbu landasan pacu yang mempunyai
ž KWXPL]DފމJHRJUDILVGDQVXPEXltPHODOXLXMXQJODQGDVD
Q Existing dan Pengembangan dan tegak lurus sumbu X Berdasarkan
koordinat geografis dan koordinat kartesisus (titik referensi) tersebut telah
ditetapkan pula batas-batas kebutuhan lahan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II yaitu pada koordinat geografis 00ordm 28މ15849ފ LU dan 101ordm 26މ41179ފ BT
atau pada koordinat (kartesius) bandar udara X = 20000 meter dan Y = 20000
meter dimana sumbu X berhimpit dengan sumbu landasan yang mempunyai
azimuth 181ordm ފ
JHRJUDILVGDQVXPEXltPHODOXLXMXQJODQGDVDQ tegak lurusމ
sumbu X
Batas-batas kebutuhan lahan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
sebagaimana dinyatakan dalam sistem koordinat geografis dan koordinat
kartesisus di atas adalah batas-batas kawasan yang dijadikan landasan dalam
penentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan
BatasBatas Kawasan Kebisingan (BKK) di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah danatau
perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk
kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan
penerbangan KKOP mencakup wilayah yang sangat luas dimana pada wilayah
dimaksud tidak diizinkan adanya bangunan atau benda tumbuh baik yang tetap
(fixed) maupun dapat berpindah (mobile) yang lebih tinggi dari persyaratan
batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan kode referensi landas pacu
(Aerodrome Reference Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway
Classification) dari suatu bandar udara
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri atas
21
- Kawasan Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas
- Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar
- Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
- Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
- Kawasan di sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan
Kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II adalah
kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara yang terpengaruh oleh gelombang
suara mesin pesawat udara dan yang dapat menggangu lingkungan Kawasan
kebisingan di sekitar Bandar Udara diukur dengan peralatan ukur dan
metodologi yang ditetapkan oleh standar nasional serta ditentukan dengan
bertitik tolak pada Rencana Induk Bandar Udara dan Rencana Pengembangan
Bandar Udara prakiraan jenis pesawat udara prekwenai dan periode waktu
operasi
Nilai tingkat kebisingan maksimum dibaca dalam skala A yaitu tingkat
kebisingan tertimbang (A-Waeighted Sound Level) dinyatakan dalam satuan
decibel dan disingkat dengan dB(A) Tingkat kebisingan yang dapat diterima
secara terus menerus disusun dalam suatu satuan Tingkat Kebisingan yang
Dapat Diterima Terus-menerus Ekivalen Tertimbang (Weighted Equivalent
Continuous Perceived Noise Level WECPNL) WECPNL adalah satuan untuk
menyusun prekuensi pesawat udara pada siang malam dan dini hari yaitu
pada saat kebisingan lebih terasa serta penyesuaian terhadap dampak
psikologis
2 Batas-batas Kawasan dan Ketinggian
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru memiliki landas pacu (run
way) dengan spesifikasi Pendekatan Presisi Kategori 1 Nomor Kode 4
(Precision Approach Category 1 Code Number 4) Penetapan code number
didasarkan kepada perhitungan panjang landas pacu (runway) berdasarkan
referensi pesawat (aeroplane reference field lenght ARFL) Penetapan
22
batasbatas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) didasarkan
kepada spesifikasi yang ditetapkan melalui Konvensi Chicago tahun 1944
sebagaimana tercantum dalam Annex 14 Volume 1 tentang Persyaratan
Permukaan Batas Penghalang Landas Pacu
Ketinggian semua titik pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) ditentukan terhadap ketinggian ambang landas pacu 36 Exisiting dan
Pengembangan sebagai titik referensi sistem ketinggian bandar udara Titik
referensi sistem ketinggian Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
adalah titik 000 M yang berada pada ketinggian + 19875 meter di atas
permukaan air laut rata-rata (Mean Sea Level MSL) Beda tinggi antara
ambang landas pacu 36 dengan ambang landas pacu 18 adalah 1020 meter
(data sekunder)
Ketinggian Permukaan Horizontal Dalam untuk Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru ditentukan +50 meter di atas ambang landas pacu 36
Existing dan Pengembangan Dengan demikian Kawasan Permukaan
Horizontal Dalam memiliki batas ketinggian (+50 meter) + (+19875 meter) =
+69875 meter Sedangkan ketinggian Permukaan Horizontal Luar untuk
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru ditentukan +155 meter di atas
ambang landas pacu 36 Existing dan Pengembangan Dengan demikian
Kawasan Permukaan Horizontal Luar memiliki batas ketinggian (+155 meter)
+ (+19875 meter) = +174875 meter
Tabel 3 Dimensi dan Kemiringan Permukaan Batas Penghalang
Dimensi dan Permukaan
Klaisifikasi Run Way
(code number 4) Keterangan
Precision Approach Category 1
Kerucut (conical) - Kemiringan - Ketinggian
5
100 m
Horizontal Dalam (inner horizontal) - Ketinggian
45 m
- Jari-jari 4000 m
23
Pendekatan Dalam (inner
approach) - Lebar - Jarak dari ambang landas - Panjang - Kemiringan
120 m 60
m 900 m
2
Pendekatan (approach) - Panjang tepi dalam - Jarak dari ambang landasan - Pelebaran Bagian Pertama - Panjang - Kemiringan Bagian Kedua - Panjang - Kemiringan Bagian Horizontal - Panjang - Panjang Total
300 m 60 m 155
3000 m
2
3600 m 25
8400 m 15000 m
Transisi (transitional) -
Kemiringan
143
Transisi Dalam (inner transitional) - Kemiringan
333
Pemukaan Pendaratan (balked landing surface) - Panjang tepi dalam - Jarak dari ambang landasan - Pelebaran - Kemiringan
120 m
1800 m 10
333
Sumber ICAO Aerodrome Annex 14 2004)
Posisi permukaan batas penghalang dinyatakan dalam Sistem Koordinat
Bandar Udara yang posisinya ditentukan terhadap titik-titik referensi sebagai
berikut
- Titik referensi Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II terletak pada koordinat
geografis
00deg 27 ᇱ 27130
ܮ ᇱ 3655 ܤ
101deg 26
- Titik referensi Pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II terletak
pada koordinat geografis
24
00deg 27 ᇱ 0582
ܮ ᇱ 3916 ܤ
101deg 26
- Titk referensi sistem koordinat Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
(perpotongan sumbu X dan sumbu Y) terletak pada ujung landasan pacu
18 (eksisting) dan pengembangan atau koordinat bandar udara
+ = 00020 ܯ
+ = 00020 ܯ
Sumbu X berhimpit dengan sumbu landas pacu dengan arah 178ordm މ
JHRJUDILVVXPEXltPHODOui ujung landas pacu 18 (eksisting) danފ
Pengembangan serta tegak lurus pada sumbu X
Permukaan Utama adalah permukaan yang garis tengahnya berhimpit dengan
sumbu landas pacu (run way) yang membentang sampai 60 meter di luar setiap
ujung landas pacu dan lebarnya 4825 meter dengan ketinggian untuk setiap
titik pada permukaan utama diperhitungkan sama dengan ketinggian titik
terdekat pada sumbu landas pacu
a Batas Ketinggian Pada Kawasan Pendekatan (Ancang) Pendaratan
dan Lepas Landas
Kawasan Pendekatan (ancang) Pendaratan dan Lepas Landas adalah suatu
kawasan perpanjangan kedua ujung landasan di bawah lintasan pesawat
udara setelah lepas landas atau akan mendarat yang dibatasi oleh ukuran
panjang dan lebar tertentu sebagai berikut
Tepi dalam dari Kawasan Pendekatan (ancang) Pendaratan dan Lepas
Landas berhimpit dengan ujung-ujung Permukaan Utama berjarak 60
meter dari ijung landasan pacu dengan lebar 484 meter arah keluar secara
teratur dengan garis tengah merupakan perpanjangan dari landas pacu
sampai lebar 4984 meter pada jarak mendatar 15000 meter dari ujung
permukaan utama
25
Tabel 4 Batas Ketinggian Kawasan Pendekatan Pendaratan dan Lepas
Landas pada Landas Pacu 18
Kemiringan
() Jarak
(meter)
Ketinggian di Atas Ambang Landas Pacu
18 (meter)
Tinggi (meter)
AES MSL
Bagian I 2 1940 + 50 + 50 + 69875
Bagian II 0 2060 + 50 + 50 + 69875
Bagian III 5 1339 + 104 + 104 + 123835
Bagian IV - Tengah - Tepi I - Tepi II - Tepi III
2 5
25 0
1693
469 584 640
+ 155 + 140 + 155
+ 155
+ 155 + 140 + 155
+ 155
+ 174875 + 160875 + 174875
+ 174875 Bagian V 0 7968 + 155 + 155 + 174875
Tabel 5 Batas Ketinggian Kawasan Pendekatan Pendaratan dan Lepas
Landas pada Landas Pacu 36
Kemiringan
() Jarak
(meter)
Ketinggian di Atas Ambang Landas Pacu
36 (meter)
Tinggi (meter)
AES MSL
Bagian I 2 2500 + 50 + 50 + 69875
Bagian II 0 1500 + 50 + 50 + 69875
Bagian III 5 1000 + 100 + 100 + 119875
Bagian IV - Tengah - Tepi I - Tepi II - Tepi III
2 5
25 0
2500
400 1200 900
+ 150 + 120 + 150 + 150
+ 150 + 120 + 150 + 150
+ 169875 + 139875 + 169875 + 169875
Bagian V 0 7500 + 150 + 150 + 169875
b Batas Ketinggian Pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan adalah sebagian dari kawasan
Pendekatan (ancang) Pendaratan dan Lepas Landas yang berbatasan
langsung dengan ujung-ujung landasan yang dapat menimbulkan
kemungkinan terjadinya kecelakaan serta mempunyai ukuran tertentu
sebagai berikut
Tepi dalam dari Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan berhimpit
dengan ujung Permukaan Utama dengan lebar 484 meter Dari tepi dalam
tersebut Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan meluas keluar secara
teratur dengan garis tengahnya merupakan perpanjangan dari garis tengah
26
landas pacu sampai lebar 1384 meter dan jarak mendatar 3000 meter dari
ujung Permukaan Utama
Tabel 6 Batas Ketinggian Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
Landas pada Landas Pacu 36
Lebar (meter) Kemiringan
() Jarak
(meter)
Ketinggian di Atas Ambang
Landas Pacu 36
Tinggi (meter)
Lebar
Awal Lebar Akhir
AES MSL
(meter)
484 1384 2 3000 + 50 + 50 69875
c Batas Ketinggian Pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal
Dalam
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam adalah bidang datar di
atas dan di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian
dengan ukuran tertentu untuk kepentingan pesawat udara melakukan
terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam ditentukan oleh
lingkaran dengan radius 4000 meter dari titik tengah setiap ujung
Permukaan Utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang
berdekatan Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam tidak
termasuk Kawasan Pendekatan (ancang) pendaratan dan lepas landas serta
Kawasan Di Bawah Permukaan Transisi Batas ketinggian pada Kawasan
Di Bawah Permukaan Horizontal Dalam adalah (+ 50 meter) +
(+ 19875 meter) = + 69875 meter
d Batas Ketinggian Pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal
Luar
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar adalah bidang datar di
sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan
ukuran tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi
penerbangan antara lain pada waktu pesawat melakukan pendekatan untuk
mendarat dan gerakan setelah lepas landas atau gerakan dalam hal
mengalami kegagalan dalam penderatan Kawasan di Bawah Permukaan
27
Horizontal Luar ditentukan oleh lingkaran dengan radius 15000 meter dari
titik tengah setiap ujung Permukaan Utama dan menarik garis singgung
pada kedua lingkaran yang berdekatan dan Kawasan di Bawah Permukaan
Horizontal Luar tidak termasuk Kawasan Pendekatan
(ancang) Pendaratan dan Lepas Landas serta Kawasan Di Bawah
Permukaan Kerucut Batas ketinggian pada Kawasan Di Bawah
Permukaan Horizontal Dalam adalah (+ 155 meter) + (+ 19875 meter) =
+ 174875 meter
e Batas Ketinggian Pada Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut adalah bidang dari suatu kerucut
yang bahagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan kawasan
horizontal dalam dan bagian atasnya dibatasi oleh garis perpotongan
dengan permukaan horizontal luar masing-masing dengan radius dan
ketinggian tertentu dimulai dari tepi luar Kawasan Di Bawah Permukaan
Horizontal Dalam meluas ke luar dengan jarak mendatar 2000 meter Batas
ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut ditentukan oleh
kemiringan 5 arah ke atas dan keluar dimulai dari tepi luar Kawasan Di
Bawah Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian + 50 meter di atas
ketinggian ambang landas pacu 36 Existing dan Pengembangan atau sama
dengan + 69875 meter dari MSL sampai memotong Permukaan
Horizontal Luar pada ketinggian + 150 meter di atas ketinggian ambang
landas pacu 36 Existing dan Pengembangan atau sama dengan + 169875
meter dari MSL
f Batas Ketinggian Pada Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
Kawasan di Bawah Permukaan Transisi adalah bidang dengan kemiringan
tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari poros landasan pada
bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang
ditarik tegak lurus pada poros landasan dan pada bagian atas dibatasi oleh
garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam Tepi dalam dari
Kawasan di Bawah Permukaan Transisi berhimpit dengan sisi panjang
Permukaan Utama sisi Kawasan Lepas Landas meluas ke luar sampai
jarak mendatar 315 meter dari sisi panjang Permukaan Utama Batas
28
ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Transisi ditentukan oleh
kemiringan 143 arah ke atas dan ke luar dimulai dari sisi panjang dan
pada ketinggian yang sama seperti Permukaan Utama serta Permukaan
Pendekatan (ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas menerus sampai
memotong Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian + 50 meter di atas
ketinggian ambang landas pacu 36 existing dan pengembangan atau sama
dengan + 69875 meter dari MSL
g Batas Ketinggian pada Kawasan di Sekitar Penempatan Alat Bantu
Navigasi Penerbangan
Kawasan di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan adalah
kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan di dalam
danatau di luar Daerah Lingkungan Kerja yang penggunaannya harus
memenuhi persyaratan tertentu guna menjamin kinerjaefisiensi alat bantu
navigasi penerbangan dan keselamatan penerbangan Alat Bantu Navigasi
Penerbangan yang tersedia dalam peneylenggaraan operasi penerbangan di
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri dari
- Non Directional Beacon (NDB) memiliki ukuran nominal lokasi 100
meter x 100 meter terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 59͵ᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 11ͶͲᦢ ܤ
Batas ketinggian di sekitar Non Directional Beacon (NDB) ditentukan
oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 3deg ke atas dan ke luar dari
titik tengah dasar antena dan pada jarak sampai radius 300 meter dari
antena dilarang ada bangunan dari metal seperti konstruksi rangka
bajabesi tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian tersebut
- Doppler Very High Omni Range (DVOR) Distance Mesuring
Equipment (DME) memiliki ukuran nominal lokasi 200 meter x 200
meter terletak pada koordinat geografis
00deg ʹͷᦡ 3212 ᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 29͵ͺᦢ ܤ
29
Batas ketinggian di sekitar alat Doppler Very High Omni Range
(DVOR) Distance Mesuring Equipment (DME) ditentukan oleh
kemiringan bidang kerucut dengan sudut 2deg ke atas dan ke luar dari titik
antena pada ketinggian bidang counterpois dan pada jarak radial kurang
600 meter dilarang adanya transmisi tegangan tinggi bangunan dari
metal seperti konstruksi rangka bajabesi tiang listrik dan lain-lain
melebihi batas ketinggian sudut tersebut
-
30
Instrument Landing System (ILS) dengan ukuran nominal lokasi 10
meter x 10 meter terdiri dari
1 Localizer terletak pada koordinat geografis
00deg ʹͺᦡ 20ͳͳᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 41ʹ͵ᦢ ܤ
Batas ketinggian di sekitar alat Localizer dibatasi oleh bidang yang
dibentuk dengan sudut 1deg dari titik tengah dasar antena Localizer
terhadap bidang horizontal sejauh 600 meter ke arah landas pacu
2 Glide Path terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 15ͳͶᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 42ͻᦢ ܤ
Batar ketinggian di sekitar Glide Path (GP) dibatasi oleh bidang
yang dibentuk dengan sudut 2deg dari titik tengah dasar antena Glide
Path terhadap bidang horizontal sejauh 600 meter ke arah landas
pacu
3 Middle Marker terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 28Ͷᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 38Ͷʹᦢ ܤ
Batas ketinggian Middle Marker ditentukan oleh kemiringan bidang
kerucut dengan sudut 20deg ke atas dan ke luar dari titik dasar antena
dan sampai radius 300 meter dari antena dilarang adanya bangunan
dari metal seperti konstruksi rangka bajabesi tiang listrik dan lain-
lain melebihi batas ketinggian kerucut tersebut
- Radar dengan ukuran nominal lokasi 100 meter x 100 meter terletak
pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 48ʹͳᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 48͵ͺᦢ ܤ
-
31
Batas ketinggian di sekitar alat Radar ditentukan oleh kemiringan bidang
kerucut dengan sudut 1deg ke atas dan ke luar dari titik antena pada
ketinggian dasar antena dan dalam radius 500 meter tidak diperkenan
adanya bangunan metal tangki minyak bangunan dan lainlain melebihi
batas ketinggian kerucut tersebut
Approach Lighting System dengan ukuran nominal lokasi 1000 meter
x 60 meter dengan persyaratan lahan di sebelah kanan dan kiri
Approach Light sebesar 120 meter dan as (center line) landas pacu harus
rata serta bebas benda tumbuh
3 Tingkat Kebisingan dan Batas Kawasan Kebisingan
Kawasan kebisingan adalah kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara yang
terpengaruh oleh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat
menggangu lingkungan Gangguan kebisingan akan dirasakan dan dialami oleh
orang yang bermukim dan beraktifitas di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru terutama yang bermukim dan beraktifitas di dalam
kawasan yang termasuk kedalam kawasan kebisingan Kawasan kebisingan di
sekitar Bandar Udara diukur dengan peralatan ukur dan metodologi yang
ditetapkan oleh standar nasional serta ditentukan dengan bertitik tolak pada
Rencana Induk Bandar Udara dan Rencana Pengembangan Bandar Udara
prakiraan jenis pesawat udara prekwenai dan periode waktu operasi
Nilai tingkat kebisingan maksimum dibaca dalam skala A yaitu tingkat
kebisingan tertimbang (A-Waeighted Sound Level) dinyatakan dalam satuan
decibel dan disingkat dengan dB(A) Tingkat kebisingan yang dapat diterima
secara terus menerus disusun dalam suatu satuan Tingkat Kebisingan yang
Dapat Diterima Terus-menerus Ekivalen Tertimbang (Weighted Equivalent
Continuous Perceived Noise Level WECPNL) WECPNL adalah satuan untuk
menyusun prekuensi pesawat udara pada siang malam dan dini hari yaitu
pada saat kebisingan lebih terasa serta penyesuaian terhadap dampak
psikologis
-
32
Kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II ditentukan
berdasarkan tingkat kebisingan yang dinyatakan dalam sistem koordinat
bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
a Kawasan Kebisingan Tingkat 1
Kawasan Kebisingan Tingkat 1 adalah kawasan yang mempunyai nilai
tingkat kebisingan Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise
Level (amp31bull GDQrdquo WECPNL lt 75)
- Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 1 dapat
dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan atau bangunan kecuali
untuk jenis kegiatan danatau bangunan sekolah dan rumah sakit
- Titik referensi sistem koordinat bandar udara pada Kawasan
Kebisingan Tingkat 1 terletak pada ujung landasan 18 dengan
koordinat geografis
00deg 27acute 05ͺʹͲᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 39ͳᦢ ܤ
Atau koordinat titik ujung landasan pacu 18
ݐݎ
00020 = +
ݐݎ
00020 = +
Dan koordinat titik ujung landasan pacu 36
ݐݎ
50022 = +
ݐݎ
00020 = +
Dimana sumbu X berhimpit dengan garis tengah landasan dengan arah
ƒ ފމ- ފމ WHUKDGDSDUDXWDUDVHEHQDUQDVXPEX Y
melalui ujung landasan 18 dan tegak lurus pada sum X
- Kawasan Kebisingan Tingkat 1 merupakan daerah yang mengelilingi
landasan dimana tepi luar bagian Utara kawasan ini berjarak
maksimum 3516758 meter dari ujung landasan 18 dan tepi bagian
Selatan berjarak maksimum 3923879 meter dari ujung landasan 36
-
33
dimana tepi dalamnya merupakan batas-batas kawasan kebisingan
tingkat 2
b Kawasan Kebisingan Tingkat 2
- Kawasan Kebisingan Tingkat 2 adalah kawasan yang mempunyai nilai
tingkat kebisingan Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise
Level (amp31bull GDQrdquo WECPNL lt 80)
- Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 2 dapat
dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan atau bangunan
34
kecuali untuk jenis kegiatan danatau bangunan sekolah rumah sakit
dan rumah tinggal
- Titik referensi sistem koordinat bandar udara pada Kawasan Kebisingan
Tingkat 2 terletak pada ujung landasan 18 dengan koordinat geografis
00deg 27acute 05ͺʹͲᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 39ͳᦢ ܤ
Atau koordinat titik ujung landasan pacu 18
ݐݎ
00020 = +
ݐݎ
00020 = +
Dan koordinat titik ujung landasan pacu 36
ݐݎ
50022 = +
ݐݎ
00020 = +
Dimana sumbu X berhimpit dengan garis tengah landasan dengan arah
ƒ ފމ- ފމ WHUKDGDSDUDXWDUDVHEHQDUQDVXPEX Y
melalui ujung landasan 18 dan tegak lurus pada sum X
- Kawasan Kebisingan Tingkat 2 merupakan daerah yang mengelilingi
landasan dimana tepi luar bagian Utara kawasan ini berjarak maksimum
1671909 meter dari ujung landasan 18 dan tepi bagian Selatan
berjarak maksimum 1957217 meter dari ujung landasan 36 dimana
tepi dalamnya merupakan batas-batas kawasan kebisingan tingkat 3
c Kawasan Kebisingan Tingkat 3
- Kawasan Kebisingan Tingkat 3 adalah kawasan yang mempunyai nilai
tingkat kebisingan Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise
Level (amp31bull
- Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 3 dapat
dimanfaatkan untuk membangun bangunan atau fasilitas bandar udara
yang dilengkapi dengan pemasangan insulasi suara sesuai dengan
prosedur yang standar sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam
bangunan sesuai dengan batas-batas kebisingan yang diizinkan serta
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
35
- Titik referensi sistem koordinat bandar udara pada Kawasan Kebisingan
Tingkat 3 terletak pada ujung landasan 18 dengan koordinat geografis
00deg 27acute 05ͺʹͲᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 39ͳᦢ ܤ
Atau koordinat titik ujung landasan pacu 18
ݐݎ
00020 = +
ݐݎ
00020 = +
Dan koordinat titik ujung landasan pacu 36
ݐݎ
50022 = +
ݐݎ
00020 = +
Dimana sumbu X berhimpit dengan garis tengah landasan dengan arah
ƒ ފމ- ފމ WHUKDGDSDUDXWDUDVHEHQDUQDVXPEX Y
melalui ujung landasan 18 dan tegak lurus pada sum X
- Kawasan Kebisingan Tingkat 3 merupakan daerah yang mengelilingi
landasan dimana tepi luar bagian Utara kawasan ini berjarak maksimum
595272 meter dari ujung landasan 18 dan tepi bagian Selatan berjarak
maksimum 793351 meter dari ujung landasan 36 serta garis tengahnya
berhimpit dengan garis tengah landasan
Index Tingkat Kebisingan yang dapat diterima terus-menerus ekivalen
tertimbang (Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level
WECPNL) dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut
ܥܧ ܮ = ത തܤതത(തതܣതത) + 10
log െ 27 ത തܤതത(തതܣതത) =
10 log ൬1൰ 10ଵ൨
ଵ
=
ଶ + 3
ଷ + 10 (
ଵ +
ସ)
Dimana
36
WECPNL = Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level
adalah satu diantara indeks tingkat kebisingan pesawat
udara yang ditetapkan dan direkomendasikan oleh
International Civil Aviation Organization (ICAO)
ത തܤതത(തതܣതത) = Nilai decible bobot A rata-rata dari
setiap puncak kesibukan pesawat dalam satu hari
pengukuran
n = Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat udara
selama periode 24 jam
Li = Bacaan dB(A) tertinggi dari nomor penerbangan pesawat
ke-i dalam satu hari pengukuran
N = Jumlah kedatngan dan keberangkatan pesawat udara yang
dihitung berdasarkan pemberian bobot yang berbeda untuk
waktu pagi petang dan malam
N1 = Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat udara dari
jam 0000 ndash 0700
N2 = Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat udara dari
jam 0700 ndash 1900
N3 = Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat udara dari
jam 1900 ndash 2200
N4 = Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat udara dari
jam 2200 ndash 0000
4 Persyaratan Tataguna Lahan
Untuk menjamin terkendalinya Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru maka setiap
aktifitas penggunaan lahan seperti mendirikan mengubah atau
melestarikan bangunan menanam dan memelihara benda tumbuh di dalam
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan di dalam kawasan
kebisingan harus mengacu dan memenuhi batas-batas ketinggian serta
memenuhi batas nilai tingkat kebisingan sebagaimana diuraikan di atas
Khusus untuk mendirikan bangunan baru di dalam Kawasan Pendekatan
(ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas harus memenuhi batas ketinggian
dengan tidak melebihi kemiringan 16 arah ke atas dan ke luar dimulai
dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masingmasing ambang
landas pacu 18 dan landas pacu 36 Existing dan Pengembangan
37
Pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sampai jarak mendatar
1100 meter dari ujung-ujung Permukaan Utama hanya digunakan untuk
bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan
benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi
penerbangan Batas ketinggian bangunan dan benda tumbuh yang tidak
membahayakan tersebut harus mengacu dan sesuai dengan batas-batas
ketinggian kawasan sebagaimana diuraikan di atas
Aktifitas penggunaan tanah perairan dan udara pada setiap kawasan
sebagaimana telah diuraikan di atas harus pula memenuhi ketentuan dan
persyaratan sebagai berikut
a Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi
penerbangan atau komunuikasi radio antar Bandar Udara dan pesawat
udara
b Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara
dengan lampu-lampu lain
c Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang
mempergunakan Bandar Udara
d Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara
e Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain
dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan lepas landas atau
gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan Bandar Udara
Untuk bangunan-bangunan yang sudah ada baik bangunan berupa benda
bergerak yang sifatnya sementara atau benda-benda bersifat tetap baik
yang didirikan oleh manusia atau ada secara alami seperti gedunggedung
menara cerobong asap gundukan tanah jaringan transmisi bukit atau
gunung yang sekarang menjadi penghalang (obstacle) masih dapat
diperkenankan sejauh segala prosedur keselamatan operasi penerbangan
dapat terpenuhi Bangunan dan fasilitas yang tidak diizinkan tetapi sudah
ada di Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru harus memenuhi ketentuan sebagai berikut
38
- Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada pada Kawasan
Kebisingan Tingkat 1 harus dilengkapi dengan pemasangan insulasi
suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga tingkat bising yang
terjadi di dalam bangunan sesuai batas-batas kebisingan yang diizinkan
serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Bangunan sekolah rumah sakit dan rumah tinggal yang sudah ada pada
Kawasan Kebisingan Tingkat 2 harus dilengkapi dengan pemasangan
insulasi suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga tingkat
bising yang terjadi di dalam bangunan sesuai dengan batas-batas
kebisingan yang diizinkan serta sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
- Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 3 dapat pula
dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan
dan pertanian yang tidak mengundang burung
Bangunan atau suatu benda yang ada secara alami yang berada di Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangasn (KKOP) dan ketinggiannya masih
dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat
membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda
danatau dipasang lampu dengan spesifikasi yang diatur oleh ketentuan dari
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Pemasangan tanda danatau lampu
termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas
baiaya pemiliki atau yang menguasainya
B ASAS DAN SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah danatau
perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk
kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan
penerbangan KKOP mencakup wilayah yang sangat luas dimana pada wilayah
dimaksud tidak diizinkan adanya bangunan atau benda tumbuh baik yang tetap
(fixed) maupun dapat berpindah (mobile) yang lebih tinggi dari persyaratan
batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan kode referensi landas pacu
39
(Aerodrome Reference Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway
Classification) dari suatu bandar udara
Adanya ketentuan dan regulasi nasional dan internasional di sub-sektor
tranportasi udara yang begitu ketat akan menimbulkan benturan kepentingan
antara Pemerintah Provinsi RiauKota Pekanbaru otoritas Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II dan masyarakat di sekitar kawasan terdampak operasional
bandar udara Pemerintah berkewajiban untuk menjaga kelangsungan
pembangunan dan melindungi kepentingan masyarakat Otoritas Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II berkewajiban pula untuk melindungi kepentingan
keselamatan dan keamanan penerbangan Untuk menjembatani berbagai
kepentingan tersebut diperlukan suatu kjebijakan publik dan regulasi yang adil
dan mampu melindungi kepentingan semua pihak Kebijakan publik tersebut
didesign dalam bentuk Peraturan Daerah Peraturan Daerah dimaksud harus
bersifat humanistis realistis implementatif dan responsif serta dapat
menjamin pengendalian berkelanjutan (sustainable control) terhadap Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
secara konsisten dan berkelanjutan
Asas yang dianut dalam penyusunan rancangan kebijakan tentang
Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru adalah
a Asas Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam
rangka menciptakan ketenteraman masyarakat
b Asas Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan
penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap
warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional
40
c Asas Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa
Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsif
Negara Kesatuan Republik Indonesia
d Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai
mufakat dalam setiap pengambilan keputusan
e Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh
wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundangundangan yang
dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang
berdasarkan Pancasila
f Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus memperhatiakan keragaman penduduk agama
suku dan golongan kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang
menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan
bermasyarakat berbangsa dan bernegara
g Asas Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundangundangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional
bagi setiap warga negara tanpa kecuali
h Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintah adalah bahwa
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-
hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain
agama suku ras golongan gender atau status sosial
i Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum adalah bahwa setiap materi muatan
peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam
masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum
j Asas Keseimbangan Keserasian dan Keselarasan adalah bahwa setiap
materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
keseimbangan keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan
masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara
k Asas Partisipatif adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan harus dapat mendorong setiap warga negara untuk
41
mempergunakan hak dalam menyampaikan aspirasi dalam mengambil
keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung
maupun tidak langsung
l Asas Tranparansi adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan harus dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara
pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin
kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai
m Asas Akuntabilitas adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus dapat meningkatkan akuntabilitas para
pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan
masyarakat luas
n Asas Efisiensi dan Efektifitas adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus menjamin terselenggaranya pelayanan kepada
masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara
optimal dan bertanggung jawab
o Asas Profesional adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan harus dapat meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara
pemerintah daerah agar mampu memberi pelayanan yang mudah cepat
tepat dan biya yang terjangkau
Menurut Mustopadidjaja (2005) Kebijakan Publik pada dasarnya adalah suatu
keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu untuk
melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang
dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan
tugas pemerintahan negara dan pembangunan Dalam kehidupan administrasi
negara secara formal keputusan tersebut lazimnya dituangkan dalam berbagai
bentuk peraturan perundang-undangan Bentuk instrumen kebijakan dan
peraturan perundang-undangan yang dipilih tergantung pada substansi dan
lingkup permasalahan sifat kebijakan luas dampak kebijakan sistem ekonomi
politik yang dianut ada tidaknya keterkaitan dengan kebijakan dan perundang-
undangan yang lain serta pada instansi pengambil keputusan
42
Selanjutnya Mustpadidjaja (2005) menyebutkan ada 4 faktor dinamik yang
menjadi unsur dari sistem kebijakan dan berperan dalam proses kebijakan
yaitu
a Lingkungan Kebijakan (policy environment) adalah keadaan yang melatar
belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya isu kebijakan
(policy issues) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku
kebijakan dan oleh sesuatu kebijakan
b Pembuat dan Pelaksana Kebijakan (policy maker and implementer) adalah
orang atau sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai peranan
tertentu dalam proses kebijakan sebab mereka berada dalam posisi
menentukan ataupun mempengaruhi baik dalam pembuatan kebijakan
ataupun dalam tahap lainnya seperti pelaksanaan pengawasan dan
penilaian atas hasil atau kinerja yang dicapai dalam perkembangan
pelaksanaan kebijakan
c Kebijakan itu sendiri (policy content) yaitu keputusan atas sejumlah
pilihan yang kurang lebih berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan
untuk mencapai sejumlah tujuan tertentu
d Kelompok Sasaran Kebijakan (target group) yaitu orang atau sekelompok
orang atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yang perilaku dan atau
keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan bersangkutan
Sistem kebijakan publik sangat dipengaruhi pula oleh berbagai faktor seperti faktor
politik ekonomi administrasi dan organisatoris sosial budaya pertashanan dan
keamanan serta faktor ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk kemajuan
teknologi kedirgantaraan global yang menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian
baik di tingkat operasional dan di tingkat kebijakan Pemilihan model kebijakan
akan sangat menentukan dalam penyusunan sistem kebijakan yang realistis
Beberapa alternatif model kebijakan bisa disusun dengan berdiri sendiri atau
disusun secara bersama-sama tergantung kepada 4 faktor dinamik sebagaimana
disebutkan di atas Model kebijakan yang dapat dipilih antara lain model bersifat
sentralistik desentralistik otoriter demokratik non-partisipatif transparan
partisipatif rasional elitis dan lain-lain Para ahli sepakat untuk bisa menggabung
43
beberapa model untuk menghasilkan model proses kebijakan yang lebih sesuai
dengan permasalahan yang sedang dan akan dihadapi
Dalam proses kehidupan berbangsa yang sangat dinamis dan dalam situasi dan
kondisi-kondisi tertentu adakalanya model sentralistik otoriter dan nonpartisipatif
menjadi pilihan yang sangat tepat Model-model tersebut bukan hanya bersifat
efektif dan efisien akan tetapi sangat aplikatif Namun jika kita merujuk kepada
semangat dan amanat konstitusi yang menegaskan bahwa Negara Republik
Indonesia adalah negara hukum yang demokrtais maka model-model proses
kebijakan yang humanistis sepertti demokratis partisipatif transparan dan
desentralistik adalah pilihan yang sangat adil dan bijaksana Hal ini diperkuat oleh
konsep otonomi daerah yang memberikan peluang kepada daerah untuk mengurus
rumah tangga (pemerintahan dan pembangunan) sendiri Salah satu hal mendasar
yang secara eksplisit terkandung dalam cita-cita otonomi daerah adalah adanya
efisiensi efektifitas dan peningkatan kualitas dalam pelayanan publik Otonomi
daerah akan semakin mempersempit rentang kondali dalam proses pembuatan
kebijakan dan pelayanan publik Masyarakat menjadi semakin dekat dengan pusat-
pusat pelayanan sehingga pemerintah daerah memiliki peluang yang lebih fokus
dalam perumusan kebijakan publik di daerah
Kebijakan yang disusun berdasarkan model proses kebijakan demokratik
humanistik rasional partisipatif memang rentan terhadap stagnasi Terutama pada
lingkungan yang heterogen dan memiliki latar belakang serta perilaku yang
kompleks Dalam hal ini proses kebijakan perlu memperhatikan norma tata nilai
adat dan berbagai paham yang dianut oleh masyarakat agar dapat digiring dan
bermuara pada suatu kesepakatan untuk patuh kepada ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku Hal ini menjadi sangat penting di tengah
kehidupan politik demokratik yang cenderung mengedepankan kebebasan adanya
pertentangan kepentingan dan ego sektoral di suatu daerah antar daerah maupun
antara pusat dan daerah
44
1 Formulasi Kebijakan
Kegiatan memformulasikan sebuah kebijakan berawal dari identifikasi
permasalahan atau isu yang ingin diselesaikan Penyelesaian suatu
permasalahan akan memerlukan suatu kebijakan yang mempertemukan antara
perilaku yang terkait dengan substansi permasalahan dengan strategi merubah
perilaku dalam suatu format ketentuan perundang-undangan tertentu Untuk
lebih mendekatkan substansi permasalahan terhadap formulasi kebijakan maka
dikutif (diolah dari) beberapa pandangan dari Grover Starling (1988) antara
lain
- Agenda Setting adalah pencatatan dan pencantuman berbagai isu sentral
yang sedang berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat dan
berbangsa yang harus segera direspon diproses dan dicantumkan di dalam
agenda kebijakan
- Use and Abuse dari pengalaman berupa kegagalan dan keberhasilan yang
pernah dilakukan oleh pihak lain di dalam menangani permasalahan yang
memiliki kesamaan substansi dengan permasalahan atau isu yang akan
diselesaikan
- Cara Pandang Sistemik bahwa setiap permasalahan kebijakan publik tidak
bisa berdiri sendiri dan memiliki keterkaitan dengan masalahmasalah
lainnya Yang terpenting adalah bagaimana melihat permasalahan secara
objektif dan melihat posisi permasalahan tersebut dalam konteks
permasalahan masyarakat secara keseluruhan
- Psikologi Penentuan Pilihan bahwa keterbatasan pendekatan rasional dan
keterbatasan informasi atas kompleksitas permasalahan yang dihadapi
mengakibatkan ketidak pastian (uncertaint) dalam proses pengambilan
keputusan dengan mempertimbangkan berbagai diagnosa dan prognosa
- Abuiqitas Etika dimana kebijakan publik akan berpengaruh dalam
kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sebagai etika publik
Kebijakan publik tidak boleh mengabaikan etika publik
2 Kebijakan Dasar
Penyusunan kebijakan publik yang akan digunakan untuk pengendalian
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas
45
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru didasarkan kepada hierarki peraturan perundang-undangan yang
ada di Indonesia Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan
Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan
Perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi Kekuatan hukum Peraturan
Perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya Hierarki peraturan
perundang-undangan tersebut adalah
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Undang-UndangPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden - Peraturan Daerah Provinsi dan
- Peraturan Daerah KabupatenKota
Khusus untuk penyusunan kebijakan publik yang akan mengatur pengendalian
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru merujuk kepada ketentuan perundang-undangan nasional konvensi
spesifikasi teknis bandar udara standarisasi nasional dan internasional di
bidang penerbangan ketentuan dan peraturan terkait dan asas serta norma yang
mengikat lainnya Stratifikasi kebijakan-kebijakan tersebut meliputi
a Kebijakan Stratejik
- Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesias Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
46
Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234)
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Provinsi dan
KabupatenKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 8)
b Kebijakan Teknis
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesias Tahun 2009 Nomor 1
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956)
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan
Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001
Tentang
Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomorn128 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 48)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012
Tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar
Udara (Lembaran Negaras Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
71)
47
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T1124-U Tahun 1960
Tanggal 30 November 1960 Tentang Peraturan-peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun
2009
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 Tentang
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation
Safety Regulation Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome)
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang
Tatanan Kebandarudaraan Nasional
c Kebijakan Operasional
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 Tentang
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2005 Tentang
Batas-batas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2008 Tentang
Rencana Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Provinsi Riau
d Peraturan Internasional Konvensi dan Standarisasi
- Internastional Civil Aviation Organization International Standards and
Recommended Practices Annex 14 Volume 1 Fourth Edition
July 2004
- Internastional Civil Aviation Organization Airport Service Manual
Part-6 Control of Obstacle
3 Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Produk Hukum Daerah Peraturan
Daerah (Perda) adalah salah satu dari produk hukum daerah yang bersifat
48
ldquopengaturanrdquo Pembentukan produk hukum daerah adalah serangkaian proses
pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap
perencanaan persiapan perumusan pembahasan pengesahan pengundangan
dan penyebarluasan yang dilakukan berdasarkan Program Legislasi Daerah
C KAJIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
Kebiajakan adalah keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunakan
sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya Dalam kaitannya dengan Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru kebijakan bertujuan untuk mengendalikan
kawasan dalam kondisi existing dan kondisi yang diharapkan di masa datang
Kebijakan Publik yang akan disusun pada dasarnya berisi ketentuan-ketentuan
yang dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku kelompok sasaran (target)
yang bermukim dan beraktifitas di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Kebijakan yang memuat ketentuan-
ketentuan yang berorientasi kepada keamanan dan keselamatan penerbangan
dan memuat hak-hak dan kewajiban masyarakat dan para pemangku
kepentingan dapat dijadikan acuan pegangan pedoman dan petunjuk yang
memiliki kekuatan hukum dan mengandung kepastian hukum
Kebijakan pada hakikatnya bertjuan untuk memperbaiki keadaan sekarang
(existing) menuju keadaan yang diinginkan di masa datang Kondisi sekarang
(existing) mengandung unsur permasalahan yang terdiri dari faktor-faktor
penyebab terjadinya permasalahan (independent variable) dan faktor-faktor
yang merupakan akibat dari permasalahan (dependent variable) yang terdapat
di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru Dengan mengacu kepada Mustpadidjaja (2005) proses
implementasi kebijakan di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru melibatkan unsur sebagai berikut
49
1 Lingkungan Kebijakan (policy environment)
Adalah keadaan atau peristiwa-peristiwa di sekitar Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II yang melatar belakangi dan
menyebabkan timbulnya isu kebijakan (policy issues) Keadaan atau
peristiwa-peristiwa tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para
pelaku kebijakan dan oleh sesuatu kebijakan Sebagaimana telah diuraikan
pada pembahasan terdahulu bahwa sesuai dengan regulasi di bidang
penerbangan dan kebandarudaraan telah ditetapkan batasanbatasan
kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas kawasan kebisingan
yang menyebabkan adanya batas-batas krtinggian bangunan pembatasan
fungsi-fungsi bangunan batas ambang ketinggian serta pengaturan
lainnya baik terhadap bangunan yang sudah ada maupun terhadap rencana
pembangunan di sekitar kawasan dimaksud
Kondisi existing menunjukkan bahwa saat ini terdapat bangunan dan
fasilitas serta aktifitas masyarakat pada kawasan keselamatan operasi
penerbangan dan dalam batas kawasan kebisingan yang diduga dapat
menjadi penghalang (obstacle) operasi penerbangan Di lain pihak
operasional penerbangan dapat menurunkan kualitas lingkungan dan
dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat terutama dampak yang
berkaitan dengan pencemaran lingkungan dan kebisingan akibat suara
mesin pesawat terbang Akibat belum adanya Kebijakan Publik (Peraturan
Daerah) yang secara khusus mengatur dan mengendalikan kawasan
keselamatan operasi penerbangan dan batas kawasan kebisingan maka
dapat diduga sebagai penyebab mengapa munculnya pembangunan rumah
tinggal gedung-gedung bertingkat tinggi menara telekomunikasi dan
infrastruktur lainnya yang diduga pula akan dapat menjadi penghalang
(obstacle) bagi operasi penerbangan
2 Pembuat dan Pelaksana Kebijakan (policy maker and implementer)
Adalah lembaga atau institusi yang mempunyai peranan tertentu dalam
50
proses kebijakan disebabkan adanya kewenangan yang dimiliki dalam
pembuatan kebijakan ataupun dalam tahap lainnya seperti pelaksanaan
pengawasan dan penilaian atas hasil atau kinerja yang dicapai dalam
perkembangan pelaksanaan kebijakan Dalam hal pengaturan dan
pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batasbatas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru merupakan leading sector dari Dinas Perhubungan Provinsi
Riau sebagai representasi dari Pemerintah Provinsi Riau dan PT
Angkasa Pura II sebagai Badan Usaha Bandar Udara
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah maka Kebijakan Publik yang akan mengatur dan mengendalikan
Kawasan Keselamatan Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah berupa
Peraturan Daerah Provinsi atau dengan nama lain Peraturan Daerah
(Perda) yang dibentuk melalui instrumen Program Legislasi Daerah
(Prolegda) Penyusunan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen
dalam penyusunan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah
(Pemerintah Provinsi Riau) dan DPRD (DPRD Provinsi Riau) berdasarkan
atas
- Perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- Rencana Pembangunan Daerah
- Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan
- Aspirasi masyarakat daerah
3 Kebijakan (policy content)
Adalah isi kandungan dari kebijakan itu sendiri berupa rancangan
keputusan atas sejumlah pilihan yang kurang lebih mengandung
unsurunsur
- Latar belakang dan tujuan penyusunan kebijakan
- Sasaran yang akan diwujudkan
51
- Pokok-pokok pikiran ruang lingkup atau objek yang akan diatur
da
- Jangkauan dan arah pengaturan
Setiap unsur dalam konten rancangan kebijakan publik sebagaimana
disebutkan diatas memiliki hubungan dan keterkaitan tujuan antara satu
dengan yang lainnya Sistematika penyusunan rancangan kebijakan publik
(Perda) tentang pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah sebagai berikut
JUDUL
PEMBUKAAN
- Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang maha Esa
- Jabatan Pembentuk Kebijakan (Gubernur)
- Konsiderans
- Dasar Hukum
- Diktum
BATANG TUBUH
- Ketentuan Umum
- Materi Pokok yang Diatur
- Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
- Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
- Ketentuan Penutup
PENUTUP
PENJELASAN (jika diperlukan)
LAMPIRAN (jika diperlukan
Urain lengkap dari konten kebijakan publik tentang pengendalian
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru akan
dibahas pada bahagian berikutnya
4 Kelompok Sasaran Kebijakan (target group)
Adalah orang atau sekelompok orang atau organisasi-organisasi dalam
masyarakat yang berada di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yang perilaku dan atau keadaannya ingin
dipengaruhi oleh Kebijakan Publik (Peraturan Daerah) Tentang
Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan
52
Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru Kelompok sasaran kebijakan menyebar dalam
wilayah kecamatan dan kelurahan di Kota Pekanbaru dan kabupaten
Kampar
D EVALUASI DAN KLARIFIKASI
Kebijakan Publik yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda)
adalah produk hukum daerah yang bersifat ldquopengaturanrdquo Dalam konteks
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan adalah bertujuan
untuk mengatur Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru Pengaturan pada kawasan-kawasan dimaksud akan merubah
keadaan existing menjadi keadaan yang ideal sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih
tinggi atau kedudukannya yang setara Pengaturan dan pengendalian dengan
penerapan sistem baru akan memiliki implikasi terhadap aspek kehidupan
masyarakat dan terhadap aspek beban keuangan negara
Dalam rangka melihat implikasi sebagai dampak dari penerapan sistem baru
maka perlu dilakukan Evaluasi terhadap rancangan Kebijakan Publik dan
melakukan Klarifikasi terhadap Kebijakan Publik sebagai bahagian dari proses
penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan
Peraturan Daerah untuk mengetahui apakah bertentangan dengan kepentingan
umum danatau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Sedangkan
Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah untuk
mengetahui apakah bertentangan dengan kepentingan umum danatau
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
Hasil Evaluasi akan memberikan dua kemungkinan output yaitu
53
- Hasil evaluasi menyatakan bahwa rancangan kebijakan publik yang disusun
sudah sesuai dengan kepentingan umum danatau peraturan yang lebih
tinggi
- Hasil evaluasi menyatakan bahwa rancangan kebijakan publik yang disusun
bertentangan dengan kepentingan umum danatau peraturan yang lebih
tinggi
Hasil Klarifikasi akan memberikan dua kemungkinan output yaitu
- Hasil klarifikasi menyatakan bahwa kebijakan publik yang disusun sudah
sesuai dengan kepentingan umum danatau peraturan yang lebih tinggi
- Hasil klarifikasi menyatakan bahwa kebijakan publik yang disusun
bertentangan dengan kepentingan umum danatau peraturan yang lebih
tinggi
Sebagaimana telah diuraikan pada bahagian terdahulu bahwa kebijakan publik
pada hakikatnya bertjuan untuk memperbaiki keadaan sekarang (existing)
menuju keadaan yang diinginkan di masa datang Kondisi sekarang (existing)
mengandung unsur permasalahan yang terdiri dari faktor-faktor penyebab
terjadinya permasalahan (independent variable) dan faktor-faktor yang
merupakan akibat dari permasalahan (dependent variable) yang terdapat di
sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Berikut
ini diberikan gambaran kondisi-kondisi dimaksud sebagai berikut
1 Kondisi Exisiting
Kondisi existing adalah kondisi di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yang diduga dapat membahayakan
keselamatan dan keamanan operasi penerbangan serta diduga dapat
menyebabkan pencemaran lingkungan hidup dan gangguan kesehatan bagi
masyarakat yang berada disekitar kawasan tersebut
Berdasarkan data dari laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
54
(RKL dan RPL) Periode Semester 1 Januari-Juli 2012 (PT Angkasa Pura
II) dan olahan data menunjukkan keadaan sebagai berikut
- Belum adanya peraturan tentang Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sehingga
banyak terdapat obstacle dan kendala-kendala lain yang berhubungan
dengan keselamatan operasi penerbangan sesuai standar peraturan
keselamatan penerbangan sipil internasional (ICAO) Adanya
gangguan keselamatan operasi penerbangan akibat pesatnya
pertumbuhan kota yang mengarahmendekat ke kawasan Bandar Udara
dan banyak bangunan tumbuh di sekitar lingkungan bandar udara yang
ada di area permukaan horizontal dalam
- Sumber dampak yang ada adalah keberadaan orang main layanglayang
burung dan satwa liar
- Belum ada keluhan masyarakat di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru untuk kebisingan dan kualitas udara akibat
kegiatan operasional bandar udara
- Tingkat kebisingan di kawasan bandar udara masih memenuhi syarat
namun tingkat kebisingan di kawasan perumahan sekitar bandar udara
telah berada di atas ambang batas baku tingkat kebisingan kawasan
permukiman
a Tingkat Pertumbuhan Lalulintas Penerbangan
Berdasarkan data dari laporan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan (RKL dan RPL) Periode Semester 1 Januari-Juli 2012 (PT
Angkasa Pura II) menunjukkan tingkat pertumbuhan jumlah
penumpang pesawat udara di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru adalah sebagai berikut
Tabel 7 Tingkat Pertumbuhan Jumlah Penumpang Pesawat
Tahun Jumlah Penumpang (orang) Tingkat Pertumbuhan ()
Berangkat Datang Berangkat Datang
2007 855139 853107 863 854 2008 912622 900390 937 947 2009 913767 900953 998 999
55
2010 987023 976346 925 922 2012 1168484 1158396 840 843
Berdasarkan data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa tingkat
pertumbuhan penumpang di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru untuk keberangkatan rata-rata adalah 9126 pertahun dan
kedatangan rata-rata adalah 9130 pertahun Pertumbuhan jumlah
penumpang menunjukkan peningkatan dengan trand positif yang cukup
signifikan Peningkatan jumlah penumpang yang cukup tinggi ini akan
berpengaruh terhadap tingkat pergerakan pesawat udara dan
memerlukan penyesuaian terhadap fasilitas-fasilitas bandar udara
seperti penambahan panjang landas pacu
Penambahan panjang dan lebar landas pacu akan menyebabkan
bergesernya titik-titik koordinat geografis batas-batas Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan (BKK) Pergeseran titik-titik koordinat geografis batasbatas
kawasan akan berpengaruh pula terhadap luas kawasan dan batas-batas
ketinggian bangunan dan benda tumbuh untuk setiap kawasan yang ada
dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
b Data Teknis Bandar Udara
Luas lahan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menurut
Master Plan adalah 324252 Ha Tanah yang sudah dukuasai saat ini
seluas 18490 Ha terdiri dari 37128 Ha (bersertifikat) 9736
(verklarring) dan 50412 Ha (dibebaskan) Dengan demikian masih ada
tanah seluas 139352 Ha yang belum dibebaskan Fasilitas pokok
Bandar Udara adalah fasilitas yang berkaitan dengan operasi
penerbangan antara lain
1 Fasilitas Keselematan dan Keamanan antara lain
- pertolongan kecelakaan penerbangan ndash pemadam kebakaran
(PKP-PK)
- salvage
- alat bantu pendaratan visual (Airfield Lighting System)
56
- catu daya kelistrikan dan - pagar
2 Fasilitas sisi udara (airside facility) antara lain
- landas pacu (runway)
- runway strip
- runway end safety area (RESA)
- stopway
- clearway
- landas hubung (taxiway)
- landas parkir (apron)
- marka dan rambu dan
- taman meteo (fasilitas dan peralatan pengamatan cuaca)
3 Fasilitas sisi darat (Landside Facility) antara lain
- bangunan terminal penumpang
- bangunan terminal kargo
- menara pengatur lalu lintas penerbangan (control tower)
- bangunan operasional penerbanganmiddot - jalan masuk (access
road)
- parkir kendaraan bermotor
- depo pengisian bahan bakar pesawat udara
- bangunan parkir
- bangunan administrasiperkantoran
- marka dan rambu
- fasilitas pengolahan limbah
4 Fasilitas Navigasi Penerbangan
5 Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual
6 Fasilitas Komunikasi Penerbangan
Data teknis landas pacu (runway) existing
- Panjang 2240 meter
- Lebar 45 meter
- Luas 100800 square meter
- Elevasi + 19875 meter (MSL)
- Koordinat 8ފމ
57
ފމ7
- Arah Konfigurasi RW 18 dan RW 36
- Konstruksi Perkerasan Flexible Pavement
- Daya Dukung PCN 62 FBWT
- Pesawat Terbesar Boeing 737-900
c Batas Ketinggian Pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan (existing) seperti diuraikan pada
bagian A2 dan A3 di atas
2 Kondisi yang Diharapkan
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah bandar udara
internasional-regional yang dipersiapkan untuk embarkasi haji Oleh
karenanya dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian fisik dan spesifikasi teknis
agar bisa menampung jenis pesawat yang lebih besar Panjang landas pacu
(runway) diproyeksikan dari panjang existing 2240 meter menjadi 2600
meter Dan pada pengembangan selanjutnya panjang landasan pacu akan
diperpanjang menjadi 3000 meter
Perubahan panjang landas pacu akan merubah batas-batas ketinggian pada
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Disamping itu
pesawatpesawat berkapasitas besar akan mengeluarkan suara dengan
tingkat kebisingan yang lebih tinggi Hal ini akan berdampak langsung
terhadap keamanan dan ketentraman masyarakat yang bermukim dan
beraktifitas di sekitar bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Berkenaan dengan peningkatan dan pengembangan Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru diperlukan penertiban dan pengendalian
terhadap bangunan-bangunan dan benda tumbuh yang ada pada Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(existing) serta pembatasan terhadap rencana pembangunan permukiman
dan pembangunan infrastruktur lainnya agar sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan kebandarudaraan dan operasi
penerbangan nasional dan internasional
58
Kondisi ideal yang diharapkan adalah bahwa semua pihak dapat menjamin
terkendalinya Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru dengan ketentuan sebagai berikut
Tabel 8 Lingkungan Kebijakan
Lingkungan Kebijakan Kebijakan Dasar Pengaturan
Mendirikan mengubah atau meles-
tarikan bangunan menanam dan
memelihara benda tumbuh dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan lahan
seperti mendirikan mengubah atau
melestarikan bangunan menanam
dan memelihara benda tumbuh di
dalam Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan harus
mengacu dan memenuhi batas-batas
ketinggian yang telah ditetapkan
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
Mendirikan mengubah atau meles- tarikan bangunan menanam dan
memelihara benda tumbuh dalam Kawasan Kebisingan
Setiap aktifitas penggunaan lahan
seperti mendirikan mengubah atau
melestarikan bangunan menanam
dan memelihara benda tumbuh di
dalam kawasan kebisingan harus
mengacu dan memenuhi batas nilai
tingkat kebisingan
Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
Mendirikan bangunan baru di dalam
Kawasan Pendekatan (ancangan)
Pendaratan dan Lepas Landas
Khusus untuk mendirikan bangunan
baru di dalam Kawasan Pendekatan
(ancangan) Pendaratan dan Lepas
Landas harus memenuhi batas
ketinggian dengan tidak melebihi
kemiringan 16 arah ke atas dan
ke luar dimulai dari ujung
Permukaan Utama pada ketinggian
masing-masing ambang landas pacu
18 dan landas pacu 36 Existing dan
Pengembangan
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
Kawasan Kemungkinan Bahaya
Kecelakaan sampai jarak mendatar
1100 meter dari ujung-ujung Permukaan Utama
Pada Kawasan Kemungkinan
Bahaya Kecelakaan sampai jarak
mendatar 1100 meter dari
ujungujung Permukaan Utama
hanya digunakan untuk bangunan
yang diperuntukkan bagi
keselamatan operasi penerbangan
dan benda tumbuh yang tidak
membahayakan keselamatan
operasi penerbangan Batas
ketinggian bangunan dan benda
tumbuh yang tidak membahayakan
tersebut harus mengacu dan sesuai
dengan batas-batas ketinggian
kawasan sebagaimana telah diatur
dalam ketentuan perundang-
undangan yang berkaitan dengan
kebandarudaraan dan operasi
penerbangan
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
59
Penggunaan tanah perairan dan
udara pada setiap kawasan
keselamatan operasi penerbangan
Aktifitas penggunaan tanah
perairan dan udara pada setiap
kawasan keselamatan operasi
penerbangan tidak boleh
menimbulkan gangguan terhadap
isyarat-isyarat navigasi
penerbangan atau komunuikasi
radio antar Bandar Udara dan
pesawat udara
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
Penggunaan tanah perairan dan
udara pada setiap kawasan
keselamatan operasi penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan tanah
perairan dan udara pada setiap
kawasan keselamatan operasi
penerbangan tidak boleh
menyulitkan penerbang
membedakan lampulampu rambu
udara dengan lampulampu lain
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
Penggunaan tanah perairan dan
udara pada setiap kawasan
keselamatan operasi penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan tanah
perairan dan udara pada setiap
kawasan keselamatan operasi
penerbangan tidak boleh
menyebabkan kesilauan pada mata
penerbang yang mempergunakan
Bandar Udara dan tidak
melemahkan jarak pandang sekitar
bandar udara
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
Penggunaan tanah perairan dan
udara pada setiap kawasan
keselamatan operasi penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan tanah
perairan dan udara pada setiap
kawasan keselamatan operasi
penerbangan tidak boleh
menyebabkan timbulnya bahaya
burung atau dengan cara lain dapat
membahayakan atau mengganggu
pendaratan lepas landas atau
gerakan pesawat udara yang
bermaksud mempergunakan Bandar
Udara
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
Bangunan-bangunan yang sudah
ada baik yang didirikan oleh manusia atau ada secara alami
seperti gedung-gedung menara cerobong asap gundukan tanah
jaringan transmisi bukit atau gunung yang sekarang menjadi
penghalang (obstacle)
Untuk bangunan-bangunan yang
sudah ada baik bangunan berupa
benda bergerak yang sifatnya
sementara atau benda-benda
bersifat tetap baik yang didirikan
oleh manusia atau ada secara alami
seperti gedung-gedung menara
cerobong asap gundukan tanah
jaringan transmisi bukit atau
gunung yang sekarang menjadi
penghalang (obstacle) masih dapat
diperkenankan sejauh segala
prosedur keselamatan operasi
penerbangan dapat terpenuhi
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
60
Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada pada Kawasan Kebisingan Tingkat 1
Bangunan sekolah dan rumah sakit
yang sudah ada pada Kawasan
Kebisingan Tingkat 1 harus
dilengkapi dengan pemasangan
insulasi suara sesuai dengan
prosedur yang standar sehingga
tingkat bising yang terjadi di dalam
bangunan sesuai batas-batas
kebisingan yang diizinkan serta
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
Bangunan sekolah rumah sakit dan
rumah tinggal yang sudah ada pada Kawasan Kebisingan Tingkat 2
Bangunan sekolah rumah sakit dan
rumah tinggal yang sudah ada pada
Kawasan Kebisingan Tingkat 2
harus dilengkapi dengan
pemasangan insulasi suara sesuai
dengan prosedur yang standar
sehingga tingkat bising yang terjadi
di dalam bangunan sesuai dengan
batasbatas kebisingan yang
diizinkan serta sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku
Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 3
Tanah dan ruang udara pada
Kawasan Kebisingan Tingkat 3
dapat pula dimanfaatkan sebagai
jalur hijau atau sarana pengendali-
Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
an lingkungan dan pertanian yang
tidak mengundang burung
Bangunan atau suatu benda yang
ada secara alami yang berada di
Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangasn dan ketinggiannya
masih dalam batas ketinggian yang
diperkenankan akan tetapi diduga
dapat membahayakan keselamatan
operasi penerbangan
Bangunan atau suatu benda yang
ada secara alami yang berada di
Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangasn dan ketinggiannya
masih dalam batas ketinggian yang
diperkenankan akan tetapi diduga
dapat membahayakan keselamatan
operasi penerbangan harus diberi
tanda danatau dipasang lampu
dengan spesifikasi yang diatur oleh
ketentuan dari Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara Pemasangan
tanda danatau lampu termasuk
pengoperasian dan
pemeliharaannya dilaksanakan oleh
dan atas baiaya pemilik atau yang
menguasainya
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
61
BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT
Bandar Udara digolongkan kepada bangunan dengan fungsi khusus yang dalam
pembangunan dan penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat
sekitarnya dan mempunyai risiko bahaya tinggi seperti getaran serta suara yang
timbul sebagai dampak dari pengoperasian pesawat udara Berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan kebandarudaraan penerbangan dan
keselamatan penerbangan sipil ada dua kawasan di sekitar Bandar Udara yang
diatur secara khusus guna menjamin keamanan dan keselamatan operasi
penerbangan serta menjamin keamanan dan kenyaman masyarakat yang bermukim
dan beraktifitasa di sekitarnya Kedua kawasan dimaksud adalah Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar Bandar Udara
Peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan (KKOP) adalah tanah danatau perairan dan ruang udara di sekitar
bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka
menjamin keselamatan penerbangan KKOP mencakup wilayah yang sangat luas
dimana pada wilayah dimaksud tidak diizinkan adanya bangunan atau benda
tumbuh baik yang tetap (fixed) maupun dapat berpindah (mobile) yang lebih tinggi
dari persyaratan batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan kode referensi
landas pacu (Aerodrome Reference Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway
Classification) dari suatu bandar udara
Peraturan perundang-undangan menyatakan pula bahwa Kawasan Kebisingan di
sekitar Bandar Udara adalah kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara yang
terpengaruh oleh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat menggangu
lingkungan Kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara diukur dengan peralatan
ukur dan metodologi yang ditetapkan oleh standar nasional serta ditentukan dengan
bertitik tolak pada Rencana Induk Bandar Udara dan Rencana Pengembangan
Bandar Udara prakiraan jenis pesawat udara prekwensi dan periode waktu operasi
62
Agar kedua kawasan tersebut dapat diatur dan dikendalikan sebagaimana mestinya
maka diperlukan suatu kebijakan publik yang memiliki hukum dasar yang
terintegrasi dalam sistem hukum nasional Hukum dasar adalah norma dasar bagi
pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi
pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UndangUndang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sementara sistem hukum nasional adalah
suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya serta
saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan
mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa bernegara dan
bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma
hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga
negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam
Peraturan Perundang-undangan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan
terdiri atas
a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c Undang-UndangPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
d Peraturan Pemerintah
e Peraturan Presiden
f Peraturan Daerah Provinsi dan
g Peraturan Daerah KabupatenKota
Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai pula dengan hierarkinya
dalam peraturan perundang-undangan Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis
Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan
Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi
A Dasar Hukum
63
Pengaturan dan pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar bandar udara dapat dilakukan dengan
salah satu jenis dan hierarki dalam sistem hukum nasional dalam hal ini adalah
dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Karena Peraturan Daerah Provinsi
sendiri adalah produk hukum daerah yang bersifat pengaturan yang harus tetap
berada dalam kesatuan sistem hukum nasional Dasar hukum dalam penyusunan
rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengaturan dan pengendalian
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di sekitar bandar udara adalah
- Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesias Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesias Tahun 1981 Nomor 76
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesias Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4956)
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
64
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22)
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan
Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomorn128 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintahan Provinsi dan KabupatenKota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 21)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang
Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang
Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran
Negaras Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T1124-U Tahun 1960 Tanggal 30
65
November 1960 Tentang Peraturan-peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
(CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2009
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 Tentang
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety
Regulation Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome)
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang Tatanan
Kebandarudaraan Nasional
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 Tentang
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2005 Tentang
Batasbatas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II
Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2008 Tentang Rencana
Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Provinsi Riau
- Internastional Civil Aviation Organization International Standards and
Recommended Practices Annex 14 Volume 1 Fourth Edition July 2004
- Internastional Civil Aviation Organization Airport Service Manual Part-6
Control of Obstacle
B Pengkajian dan Penyelarasan
Pengkajian dan Penyelarasan adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi
yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertical atau
horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan
Substansi dan materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) adalah
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
a Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
- Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa Penerbangan adalah satu kesatuan
sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara pesawat udara bandar
66
udara angkutan udara navigasi penerbangan keselamatan dan keamanan
lingkungan hidup serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya
- Pasal 1 Ayat 31 menyatakan bahwa Kebandarudaraan adalah segala
sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan
lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan keamanan kelancaran
dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara penumpang kargo danatau
pos tempat perpindahan intra danatau antarmoda serta meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah
- Pasal 1 Ayat 32 menyatakan bahwa Tatanan Kebandarudaraan Nasional
adalah sistem kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkan
perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang pertumbuhan
ekonomi keunggulan komparatif wilayah kondisi alam dan geografi
keterpaduan intra dan antarmoda transportasi kelestarian lingkungan
keselamatan dan keamanan penerbangan serta keterpaduan dengan sektor
pembangunan lainnya
- Pasal 1 Ayat 33 menyatakan bahwa Bandar Udara adalah kawasan di
daratan danatau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan
sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas naik turun
penumpang bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan
antarmoda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan
keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang
lainnya
- Pasal 1 Ayat 48 menyatakan bahwa Keselamatan Penerbangan adalah
suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan
wilayah udara pesawat udara bandar udara angkutan udara navigasi
penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya
- Pasal 1 Ayat 49 menyatakan bahwa Keamanan Penerbangan adalah suatu
keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari
tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya
manusia fasilitas dan prosedur
- Pasal 10 Ayat (1) menyatakan bahwa Penerbangan dikuasai oleh negara
dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah
67
- Pasal 10 Ayat (2) menyatakan bahwa Pembinaan Penerbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pengaturan
pengendalian dan pengawasan
- Pasal 10 Ayat (8) Menyatakan bahwa Pemerintah daerah melakukan
pembinaan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai
dengan kewenangannya
b Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Pasal 5 Ayat (3) menyatakan bahwa (3) Penataan ruang berdasarkan
wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional
penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruang wilayah
kabupatenkota
- Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa Negara menyelenggarakan penataan
ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
- Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) negara memberikan kewenangan
penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah
daerah
- Pasal 7 Ayat (3) menyatakan bahwa Penyelenggaraan penataan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati
hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
- Pasal 14 Ayat (1) menyatakan bahwa Perencanaan tata ruang dilakukan
untuk menghasilkan
a rencana umum tata ruang dan
b rencana rinci tata ruang
- Pasal 14 Ayat (3) menyatakan bahwa Rencana rinci tata ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas
a rencana tata ruang pulaukepulauan dan rencana tata ruang kawasan
strategis nasional
b rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan
c rencana detail tata ruang kabupatenkota dan rencana tata ruang kawasan
strategis kabupatenkota
68
- Pasal 14 Ayat (6) menyatakan bahwa Rencana detail tata ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dijadikan dasar bagi
penyusunan peraturan zonasi
- Pasal 33 Ayat (3) menyatakan bahwa Penatagunaan tanah pada ruang yang
direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan
umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah
daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas
tanah
- Pasal 35 menyatakan bahwa Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan
melalui penetapan peraturan zonasi perizinan pemberian insentif dan
disinsentif serta pengenaan sanksi
- Pasal 37 Ayat (4) menyatakan bahwa Izin pemanfaatan ruang yang
diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai
dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
- Pasal 37 Ayat (6) menyatakan bahwa Izin pemanfaatan ruang yang tidak
sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat
dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan
ganti kerugian yang layak
- Pasal 37 Ayat (7) menyatakan bahwa Setiap pejabat pemerintah yang
berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
- Pasal 39 menyatakan bahwa Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan
peraturan zonasi
- Pasal 61 menyatakan bahwa Dalam pemanfaatan ruang setiap orang
wajib
a menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan
b memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari
pejabat yang berwenang
c mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin
pemanfaatan ruang dan
69
d memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum
- Pasal 71 menyatakan bahwa Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan
yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp50000000000 (lima ratus juta rupiah)
- Pasal 72 menyatakan bahwa Setiap orang yang tidak memberikan akses
terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan
sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling
banyak Rp10000000000 (seratus juta rupiah)
c Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman
- Pasal 14 menyatakan bahwa Pemerintah provinsi dalam melaksanakan
pembinaan mempunyai tugas
a merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada tingkat
provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan
berpedoman pada kebijakan nasional
- Pasal 139 menyatakan bahwa Setiap orang dilarang membangun
perumahan danatau permukiman di luar kawasan yang khusus
diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman
- Pasal 140 menyatakan bahwa Setiap orang dilarang membangun
perumahan danatau permukiman di tempat yang berpotensi dapat
menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang
- Pasal 141 menyatakan bahwa Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin
pembangunan rumah perumahan danatau permukiman yang tidak sesuai
dengan fungsi dan pemanfaatan ruang
- Pasal 157 menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja
membangun perumahan danatau permukiman di tempat yang berpotensi
dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 140 dipidana dengan pidana kurungan paling lama
70
1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp5000000000 (lima puluh juta
rupiah)
- Pasal 158 menyatakan bahwa Setiap pejabat yang dengan sengaja
mengeluarkan izin pembangunan rumah perumahan danatau permukiman
yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 141 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun atau denda paling banyak Rp500000000000 (lima miliar
rupiah)
d Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah danatau Pemerintah
Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum
- Pasal 5 menyatakan bahwa Pihak yang Berhak wajib melepaskan
tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- Pasal 6 menyatakan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
diselenggarakan oleh Pemerintah
- Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum diselenggarakan sesuai dengan a Rencana Tata Ruang Wilayah
b Rencana Pembangunan NasionalDaerah
c Rencana Strategis dan
d Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah
- Pasal 10 menyatakan bahwa Tanah untuk Kepentingan Umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk
pembangunan (d) pelabuhan bandar udara dan terminal
e Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah
peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum
dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang
71
berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-
undangan
- Pasal 1 Ayat 7 menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah
Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur
- Pasal 14 menyetakan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan
Peraturan Daerah KabupatenKota berisi materi muatan dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung
kondisi khusus daerah danatau penjabaran lebih lanjut Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi
- Pasal 15 Ayat (1) menyatakan bahwa Materi muatan mengenai ketentuan
pidana hanya dapat dimuat dalam
a Undang-Undang
b Peraturan Daerah Provinsi atau
c Peraturan Daerah KabupatenKota
- Pasal 15 Ayat (2) menyatakan bahwa Ketentuan pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak
Rp5000000000 (lima puluh juta rupiah)
- Pasal 15 Ayat (3) menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi dan
Peraturan Daerah KabupatenKota dapat memuat ancaman pidana
kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya
Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di atas
terdapat kesesuaian maksud dan tujuan antara penerbangan sebagai kepentingan
nasional dan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta
perumahan dan kawasan permukiman Dalam konsiderans undang-undang tersebut
masing-masing menyatakan bahwa
a bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri
nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas
hak-hak dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang
72
b bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewujudkan
Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem
transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi pengembangan
wilayah mempererat hubungan antarbangsa dan memperkukuh kedaulatan
negara
c bahwa penerbangan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang
mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat menggunakan
teknologi tinggi padat modal manajemen yang andal serta memerlukan
jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal perlu dikembangkan potensi
dan peranannya yang efektif dan efisien serta membantu terciptanya pola
distribusi nasional yang mantap dan dinamis
d bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 pemerintah perlu melaksanakan pembangunan
e bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan
umum diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan
mengedepankan prinsip kemanusiaan demokratis dan adil
f bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan
kebutuhan dasar manusia dan yang mempunyai peran yang sangat strategis
dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya
membangun manusia Indonesia seutuhnya berjati diri mandiri dan produktif
g bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat
mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di
dalam perumahan yang sehat aman harmonis dan
berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia
h bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara hukum negara
berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan
secara terencana terpadu dan berkelanjutan dalam system hukum nasional
yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
73
i bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan
perundangundangan yang baik perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan
peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode
yang pasti baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang
membentuk peraturan perundang-undangan
Pada hierarki peraturan perundang-undangan di bawahnya dapat pula ditemukan
ketentuan-ketentuan
a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang
Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
- Pasal 2 menyatakan bahwa Masyarakat berperan dalam perencanaan tata
ruang pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai
dengan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan
perundangundangan
- Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah danatau pemerintah
daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan
masyarakat
- Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan
ruang yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang danatau yang
kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang
b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang
Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara
- Semua ketentuan dalam pasal-pasal berikut adalah merupakan perintah dari
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
- Pasal 8 Ayat (1) menyatakan bahwa Bandar Udara sebagai bangunan
gedung dengan fungsi khusus pembangunannya wajib memperhatikan
ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan mutu pelayanan jasa
Kebandarudaraan kelestarian lingkungan serta keterpaduan intermoda dan
multimoda
74
- Pasal 8 Ayat (2) menyatakan bahwa Fungsi khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan fungsi bangunan yang dalam pembangunan dan
penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat sekitarnya dan
mempunyai risiko bahaya tinggi
- Pasal 11 Ayat (1) menyatakan bahwa Izin mendirikan bangunan Bandar
Udara diberikan oleh Menteri sesuai dengan pedoman teknis bangunan
gedung yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi bangunan gedung
dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah
- Pasal 11 Ayat (2) menyatakan bahwa Koordinasi dengan Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pertimbangan
teknis dari Pemerintah Daerah terkait dengan kesesuaian rencana
pembangunan dan pengembangan Bandar Udara dengan rencana tata ruang
wilayah Provinsi dan KabupatenKota
- Pasal 25 Ayat (1) menyatakan bahwa Pengembangan Bandar Udara
dilaksanakan sesuai dengan rencana induk Bandar Udara yang telah
ditetapkan dalam penetapan lokasi Bandar Udara
- Pasal 25 Ayat (2) menyatakan bahwa Pengembangan Bandar Udara di luar
rencana induk Bandar Udara (termasuk perubahan fasilitas sisi udara atau
terminal baik perubahan besar maupun fungsinya) yang telah ditetapkan
dapat dilakukan dalam hal
a terdapat perubahan lingkungan strategis
b peningkatan permintaan kebutuhan angkutan udara dan
c peningkatan kapasitas untuk pelayanan
- Pasal 31 menyatakan bahwa Badan Usaha Bandar Udara atau Unit
Penyelenggara Bandar Udara wajib menjaga ambang batas kebisingan dan
pencemaran lingkungan di Bandar Udara dan sekitarnya sesuai dengan
ambang batas dan baku mutu yang ditetapkan Pemerintah
- Pasal 32 Ayat (1) menyatakan bahwa Ambang batas kebisingan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan dalam tingkat kebisingan
di Bandar Udara dan sekitarnya
- Pasal 32 Ayat (2) menyatakan bahwa Tingkat kebisingan di Bandar Udara
dan sekitarnya ditentukan dengan indeks kebisingan WECPNL atau nilai
75
ekuivalen tingkat kebisingan di suatu area yang dapat diterima terus
menerus selama suatu rentang waktu dengan pembobotan tertentu
- Pasal 37 menyatakan bahwa Kawasan kebisingan di Bandar Udara dan
sekitarnya sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam menetapkan
perencanaan pembangunan penetapan dan penataan penggunaan tanah di
sekitar Bandar Udara
- Pasal 43 menyatakan bahwa Untuk menjaga ambang batas kebisingan dan
pencemaran lingkungan Badan Usaha Bandar Udara atau Unit
Penyelenggara Bandar Udara wajib melaksanakan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan
c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang Tatanan
Kebandarudaraan Nasional
- Pasal 17 Ayat (1) menyatakan bahwa Kebutuhan fasilitas bandar udara
merupakan hasil perhitungan dan kajian kebutuhan fasilitas pokok dan
penunjang bandar udara berdasarkan prakiraan permintaan kebutuhan
pelayanan penumpang dan kargo
- Pasal 17 Ayat (2) menyatakan bahwa fasilitas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
1 Fasilitas Keselematan dan Keamanan antara lain
- pertolongan kecelakaan penerbangan ndash pemadam kebakaran
(PKPPK)
- salvage
- alat bantu pendaratan visual (Airfield Lighting System)
- catu daya kelistrikan dan - pagar
3 Fasilitas sisi udara (airside facility) antara lain
- landas pacu (runway)
- runway strip
- runway end safety area (RESA)
- stopway
- clearway
- landas hubung (taxiway)
- landas parkir (apron)
76
- marka dan rambu dan
- taman meteo (fasilitas dan peralatan pengamatan cuaca)
4 Fasilitas sisi darat (Landside Facility) antara lain
- bangunan terminal penumpang
- bangunan terminal kargo
- menara pengatur lalu lintas penerbangan (control tower)
- bangunan operasional penerbanganmiddot - jalan masuk (access
road)
- parkir kendaraan bermotor
- depo pengisian bahan bakar pesawat udara
- bangunan parkir
- bangunan administrasiperkantoran
- marka dan rambu
- fasilitas pengolahan limbah
5 Fasilitas Navigasi Penerbangan
6 Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual
7 Fasilitas Komunikasi Penerbangan
- Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa Batas daerah lingkungan kerja
daerah lingkungan kepentingan kawasan keselamatan operasi penerbang
an dan batas kawasan kebisingan ditetapkan dengan koordinat geografis
- Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa Batas daerah Iingkungan kerja
daerah Iingkungan kepentingan kawasan keselamatan
operasi penerbangan dan batas kawasan kebisingan dilengkapi
dengan Koordinat Bandar Udara ( Aerodrome Coordinate System ACS) -
Pasal 28 menyatakan bahwa Setiap orang dilarang
a berada di daerah tertentu di bandar udara
b membuat halangan (obstacle) danatau
c melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan
yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan
- Pasal 28 Ayat (2) menyatakan bahwa Pengecualian terhadap kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh ijin dari otoritas
bandar udara
77
- Pasal 28 Ayat (3) menyatakan bahwa Berada di daerah tertentu di bandar
udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut a merupakan daerah
terbatas untuk umum di bandar udara daerah pergerakan pesawat atau
daerah yang karena kepentingan operasional bandar udara tidak
dipergunakan untuk umum
- Pasal 28 Ayat (4) menyatakan bahwa Membuat halangan (obstacle)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut b merupakan bangunan atau
tanaman yang bersifat sementara maupun tetap yang didirikan dipasang
atau ditanam oleh orang antara lain seperti gedung-gedung menara
cerobong asap gundukan tanah jaringan transmisi pohoh tinggi
- Pasal 28 Ayat (5) menyatakan bahwa Melakukan kegiatan lain di kawasan
keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan
dan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
seperti kegiatan bermain layang-layang bermain balon udara
menggembala ternak menggunakan frekuensi radio yang mengganggu
komunikasi penerbangan melintasi landasan dan kegiatan lain yang
menimbulkan asap
- Pasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwa Untuk menjamin keselamatan dan
keamanan penerbangan serta pengembangan bandar udara pemerintah
daerah wajib mengendalikan daerah Iingkungan kepentingan bandar udara
dengan membuat peraturan daerah
- Pasal 29 Ayat (2) menyatakan bahwa Peraturan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengatur rencana tata ruang kawasan dengan
mengacu pada rencana induk bandar udara yang memuat kawasan
keselamatan operasi penerbangan batas-batas kawasan kebisingan daerah
Iingkungan Kerja daerah Iingkungan kepentingan
Pengkajian dan penyelarasan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada
memberi indikasi bahwa ada perintah dari peraturan perundang-undangan yang
berada pada hierarki yang lebih tinggi untuk menjamin pencapaian tujuan nasional
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan
nasional diperlukan sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan
ekonomi pengembangan wilayah mempererat hubungan antarbangsa dan
78
memperkukuh kedaulatan negara Pengkajian dan penyelarasan ini pada akhirnya
diperkuat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang
Tatanan Kebandarudaraan Nasional Pasal 29 Ayat (1) yang menyatakan bahwa
untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan
bandar udara pemerintah daerah wajib mengendalikan daerah Iingkungan
kepentingan bandar udara dengan membuat peraturan daerah
79
BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS SOSIOLOGIS DAN YURIDIS
Kota Pekanbaru termasuk salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi yang
cukup tinggi (750 triwulan II 2012 BPS Riau) Pertumbuhan ekonomi dengan
trend positif ini memicu peningkatan kebutuhan dan permintaan terhadap jasa
transportasi termasuk transportasi udara Pengembangan Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru mutlak harus dilakukan terutama untuk mengantisipasi
perkembangan teknologi kedirgantaraan serta untuk memenuhi lonjakan kebutuhan
dan permintaan jasa angkutan udara dari dan ke Pekanbaru Disamping itu Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah merupakan bandar udara
International-Regional yang diproyeksikan menjadi salah satu embarkasi haji di
Indonesia Untuk meningkatkan kualitas pelayanan bandar udara termasuk jaminan
terhadap keselamatan dan keamanan operasi penerbangan serta untuk menjaga
lingkungan hidup di sekitar bandar udara maka diperlukan perangkat hukum
daerah yang akan mengatur pengendalian kawasan-kawasan tertentu di sekitar
bandar udara Pengaturan kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kawasan
kebisingan di bandar udara harus memiliki landasan filosofis sosiologis dan yuridis
agar tujuan arahan jangkauan dan materi muatan pengaturan dapat memenuhi
unsur rasa keadilan bagi masyarakat tidak bertentangan dengan kepentingan
masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang
lebih tinggi
A LANDASAN FILOSOFIS
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri
nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas
hak-hak dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dalam upaya
mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk mewujudkan Wawasan
Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem
transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi pengembangan
80
wilayah mempererat hubungan antarbangsa dan memperkukuh kedaulatan
negara
Penerbangan adalah merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang
mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat menggunakan
teknologi tinggi padat modal manajemen yang andal serta memerlukan
jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal Potensi dan peranan
penerbangan perlu dikembangkan secara efektif dan efisien untuk membantu
terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis Disamping itu
perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut
penyelenggaraan penerbangan yang sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi peran serta swasta dan persaingan usaha
perlindungan konsumen ketentuan internasional yang disesuaikan dengan
kepentingan nasional akuntabilitas penyelenggaraan negara dan otonomi
daerah
Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan
wilayah udara pesawat udara Bandar Udara angkutan udara navigasi
penerbangan keselamatan dan keamanan lingkungan hidup serta fasilitas
penunjang dan fasilitas umum lainnya Salah satu prasarana penerbangan
adalah Bandar Udara yaitu kawasan di daratan danatau perairan dengan batas-
batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan
lepas landas naik turun penumpang bongkar muat barang dan tempat
perpindahan intra dan antarmoda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas
penunjang lainnya Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan
terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara
pesawat udara bandar udara angkutan udara navigasi penerbangan serta
fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya Sedangkan Keamanan
Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada
penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan
sumber daya manusia fasilitas dan prosedur
81
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru berdekatan dengan
permukiman dan tempat aktifitas masyarakat Padahal bandar udara adalah
bangunan gedung dengan fungsi khusus yang dalam pembangunan dan
penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat sekitarnya dan
mempunyai risiko tinggi Bahaya dan risiko tinggi adalah dampak dari
pengoperasian pesawat udara yang menimbulkan pencemaran getaran mesin
dan suara bising Untuk kepentingan operasional Bandar Udara memiliki
kawasan-kawasan tertentu yang terdiri dari daerah lingkungan kerja daerah
lingkungan kepentingan kawasan keselamatan operasi penerbangan dan
batas-batas kawasan kebisingan Kawasan-kawasan tersebut merupakan
kawasan yang sangat berkaitan dengan keselamatan dan keamanan
penerbangan sehingga perlu dikendalikan Agar proses pengendalian kawasan-
kawasan tersebut dapat melindungi kepentingan masyarakat dan dapat
menjamin keselamatan dan keamanan operasi penerbangan maka perlu disusun
dalam suatu peraturan perundang-undangan
Melindungi kepentingan masyarakat di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru adalah bahagian dari melindungi segenap bangsa
Indonesia sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menjaga keselamatan dan
keamanan penerbangan merupakan bahagian dari komitmen Pemerintah
Indonesia dalam memberikan jaminan keselamatan dan keamanan
penerbangan nasaional dan internasional Hal-hal itu pula yang menjadi
landasan filosofis bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di bandar Udara Sultan Syuarif Kasim II Pekanbaru
B LANDASAN SOSIOLOGIS
Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru pada dasarnya adalah upaya Pemerintah Daerah Provinsi Riau
bersama-sama dengan masyarakat untuk melindungi kepentingan masyarakat
itu sendiri yang bermukim dan beraktifitas di sekitar kawasan-kawasan yang
82
termasuk ke dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan Salah satu ciri
masyarakat perkotaan adalah memiliki aktifitas yang padat serta memiliki
mobilitas yang tinggi Masyarakat perkotaan cenderung memilih permukiman
yang berdekatan dengan tempat pekerjaan atau permukiman yang memiliki
akses langsung ke tempat beraktifitas Kawasan di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru merupakan salah satu kawasan yang banyak dipilih
sebagai tempat bermukim bagi masyarakat kota Pekanbaru Hal ini
menyebabkan semakin lama permukiman penduduk semakin dekat ke kawasan
Bandar Udara
Kultur dan budaya masyarakat yang merasa bangga tinggal di sekitar wilayah
dan kawasan-kawasan khusus seperti pusat perbelanjaan kantor-kantor
pemerintah terminal bus dan bandar udara menjadi kendala tersendiri dalam
penataan wilayah perkotaan Tinggal berdekatan dengan kawasan-kawasan
khusus bagi sebahagian masyarakat seolah menjadi cara menaikkan status
sosial meningkat harga jual tanah dan bangunan Tidak jarang kita jumpai
dalam suatu iklan pemasaran hotel atau pemasaran kawasan hunian yang
menyebutkan bahwa lokasinya hanya beberapa menit dari bandar udara
Maksud dari iklan tersebut adalah untuk menarik customer yang memiliki
mobilitas tinggi Padahal semakin dekat dengan bandar udara sesungguhnya
semakin dekat pula dengan bahaya karena kawasan-kawasan di sekitar
bandara telah ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasi penerbangan
(KKOP) dan kawasan kebisingan (BKK)
Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keamanan keselamatan
kenyamanan kebersihan dan kesehatan lingkungan serta menjaga kualitas
lingkungan hidup sesungguhnya adalah menjadi tanggung jawab pemerintah
daerah bersama-sama dengan masyarakat Masyarakat berhak untuk hidup
dalam lingkungan yang layak agar mendapat kesejahteraan hidup lahir dan
batin Pemerintah adalah abdi masyarakat yang berkewajiban untuk
memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Di satu sisi masyarakat
adalah customer (pelanggan) bagi pemerintah Salah satu prinsip yang harus
dianut dalam hubungan pemerintah dan masyarakat adalah kepuasan
83
pelanggan (customer satisfaction) Masyarakat yang merasa puas dengan
layanan pemerintah akan sangat mudah untuk diajak dalam menyelesaikan
persoalan-persoalan yang ada Sebaliknya masyarakat yang tidak puas dengan
pelayanan pemerintah maka cenderung menunjukkan sikap pembangkangan
kepada setiap kebijakan pemerintah
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara adalah kawasan yang
dapat memberi efek fisikologis kepada masyarakat yang bermukim dan
beraktifitas di sekitarnya Hal ini disebabkan oleh karena adanya rasa takut
akan bahaya kecelakaan gangguan kebisingan dan pencemaran lingkungan
hidup akibat pengoperasian bandar udara dan pergerakan pesawat udara
Berdasarkan survey yang dilakukan terhadap 150 rumah tangga (KK) yang
berada pada kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas
kawasan kebisingan diperoleh informasi antara lain a) Status kepemilikan
273 responden tinggal di rumah milik sendiri dan 673 menyewa b) 585
pemilik rumah memiliki IMB c) Jenis hunian 54 merupakan rumah tinggal
36 adalah ruko d) Alasan memilih tinggal di KKOPBKK 73 warisan
keluarga 3367 dekat ke tempat pekerjaan 173 tidak punya tempat
tinggal lain e) Tingkat kenyamanan hunian dan lingkungan 267 sangat
nyaman 3867 nyaman 2133 kurang nyaman f) Jenis gangguan yang
sering dialami 3733 suara bising 333 getaran 8 bau asap g) Apakah
ada keingininan untuk pindah 26 menyatakan ya 6533 tidak h) Apakah
pernah mendapat informasi tentang KKOPBKK 13 pernah 80 tidak
pernah
Perkembangan hunian masyarakat yang semakin mendekati kawasan
keselamatan operasi penerbangan dan kawasan kebisingan memerlukan
penanganan segera berupa pengawasan terhadap bangunan yang ada serta
pengendalian terhadap tata ruang dan tata guna lahan di kawasan tersebut
Masyarakat perlu diberikan penyuluhan tentang bahaya berdomisili dan
beraktifitas di sekitar bandar udara terutama disekitara kawasan keselamatan
operasi penerbangan dan kawasan kebisingan Disamping itu penyuluhan
84
diharapkan akan memicu kesadaran masyarakat untuk tidak membangun
bangunan dan memelihara tanaman binatang piaraan bermain layang-layang
dan balon yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan Seiring
dengan penyuluhan tersebut kemudian pemerintah harus membuat peraturan
perundang-undangan yang akan digunakan untuk mengendalikan kawasan
keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan di
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru secara berkeadilan dan
memperhatikan hak-hak hidup masyarakat
C LANDASAN YURIDIS
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam
Pembukaan (Preambule) mengamanahkan bahwa Pemerintah Negara
Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
Amanah tersebut menyiratkan bahwa kepentingan masyarakat yang berada
disekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru wajib pula
dilindungi Disamping itu pemerintah juga berkewajiban menjamin
keselamatan dan keamanan operasi penerbangan di Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
Perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan jaminan terhadap
keselamatan dan keamanan operasi penerbangan di masa kini dan di masa
mendatang secara berkelanjutan hanya bisa dicapai melalui upaya-upaya
pengendalian kawasan secara formal dengan aturan yang memiliki kekuatan
dan kepastian hukum Mengingat saat ini belum ada peraturan
perundangundangan yang mengatur tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru maka untuk mengisi
kekosongan hukum tersebut diperlukan Peraturan Daerah (Perda) dengan
ruang lingkup materi muatan adalah tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
85
Landasan yuridis yang berkaitan dengan substansi dan materi yang akan
mengatur tentang pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru adalah
- Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesias Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesias Tahun
1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209)
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesias Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4956)
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
86
5234)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22)
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan
Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomorn128
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintahan Provinsi dan KabupatenKota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010
Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012
Tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara
(Lembaran Negaras Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T1124-U Tahun 1960
87
Tanggal 30 November 1960 Tentang Peraturan-peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2009
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 Tentang
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation
Safety Regulation Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome)
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang
Tatanan Kebandarudaraan Nasional
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 Tentang
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2005 Tentang
Batas-batas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2008 Tentang
Rencana Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Provinsi
Riau
- Internastional Civil Aviation Organization International Standards and
Recommended Practices Annex 14 Volume 1 Fourth Edition July 2004
- Internastional Civil Aviation Organization Airport Service Manual Part6
Control of Obstacle
BAB V
JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
Peraturan Daerah Provinsi tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-Batas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru adalah produk hukum daerah yang disusun dalam bentuk
Peraturan Daerah Provinsi (selanjutnya disebut Peraturan Daerah) untuk memenuhi
kebutuhan hukum masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada baik
permasalahan yang ada di masa sekarang maupun di masa yang akan datang
termasuk antisipasi rencana-rencana pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif
88
Kasim II Pekanbaru Permasalahan yang hendak diakomodir dalam Rancangan
Peraturan Daerah ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan keselamatan dan
keamanan penerbangan pada suatu kawasan tertentu dan gangguan lingkungan
pada suatu kawasan tertentu pula akibat operasional Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
Sebagai sebuah produk hukum daerah Peraturan Daerah tentang Pengendalian
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-Batas Kawasan
Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terintegrasi
dalam sistem hukum nasional dan menempati salah satu urutan dalam hierarki
peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia Setelah melalui evaluasi dan
analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait pada tataran dan
kedudukan yang lebih tinggi maka dapat disimpulkan bahwa Rancangan Peraturan
Daerah yang bersifat pengaturan dan pengendalian pada Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-Batas Kawasan Kebisingan di Sekitar
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah merupakan perintah dari
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan
produk hukum lain dan tidak tumpang tindih dengan produk hukum lainnya
Sebagaimana telah diuraikan bada bahagian terdahulu bahwa pembentukan produk
hukum daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah
yang dimulai dari tahap perencanaan persiapan perumusan pembahasan
pengesahan pengundangan dan penyebarluasan Mengutip pendapat dari ahli
tentang kebijakan publik menyebutkan ada 4 faktor yang berperan dalam proses
kebijakan yaitu
a Lingkungan Kebijakan (policy environment) adalah keadaan yang melatar
belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya isu kebijakan (policy
issues) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan
oleh sesuatu kebijakan
b Pembuat dan Pelaksana Kebijakan (policy maker and implementer) adalah
orang atau sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai peranan
tertentu dalam proses kebijakan sebab mereka berada dalam posisi
menentukan ataupun mempengaruhi baik dalam pembuatan kebijakan ataupun
89
dalam tahap lainnya seperti pelaksanaan pengawasan dan penilaian atas hasil
atau kinerja yang dicapai dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan
c Kebijakan itu sendiri (policy content) yaitu keputusan atas sejumlah pilihan
yang kurang lebih berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk
mencapai sejumlah tujuan tertentu
d Kelompok Sasaran Kebijakan (target group) yaitu orang atau sekelompok
orang atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yang perilaku dan atau
keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan bersangkutan
Berkaitan dengan proses penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang
pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batasbatas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru akan dijelaskan mengenai jangkauan arah pengaturan dan runag
lingkup materi muatan Peraturan daerah dimaksud
A JANGKAUAN PENGATURAN
Rancangan Peraturan Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru bertitik tolak dari
adanya ketentuan yang mengelompokkan Bandar Udara sebagai bangunan
gedung dengan fungsi khusus yang dalam pembangunan dan
penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat sekitarnya dan
mempunyai risiko bahaya tinggi (PP Nomor 402012)
Sebagai bangunan gedung dengan fungsi khusus Bandar Udara memiliki
beberapa fasilitas pokok yaitu
1 Fasilitas Keselematan dan Keamanan antara lain
- pertolongan kecelakaan penerbangan ndash pemadam kebakaran
(PKPPK)
- peralatan penyelamatan (salvage)
- alat bantu pendaratan visual (Airfield Lighting System) - catu
daya kelistrikan dan pagar
2 Fasilitas sisi udara (airside facility) antara lain
- landas pacu (runway)
90
- runway strip
- runway end safety area (RESA)
- stopway
- clearway
- landas hubung (taxiway)
- landas parkir (apron)
- marka dan rambu dan
- taman meteo (fasilitas dan peralatan pengamatan cuaca)
3 Fasilitas sisi darat (Landside Facility) antara lain
- bangunan terminal penumpang
- bangunan terminal kargo
- menara pengatur lalu lintas penerbangan (control tower)
- bangunan operasional penerbanganmiddot - jalan masuk (access
road)
- parkir kendaraan bermotor
- depo pengisian bahan bakar pesawat udara
- bangunan parkir
- bangunan administrasiperkantoran
- marka dan rambu
- fasilitas pengolahan limbah
4 Fasilitas Navigasi Penerbangan
5 Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual
6 Fasilitas Komunikasi Penerbangan
Fasilitas pokok Bandar Udara sebagaimana dijelaskan di atas berada dalam
suatu kawasan yang disebut Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah
danatau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan
untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan
penerbangan KKOP mencakup wilayah yang sangat luas dimana pada wilayah
dimaksud tidak diizinkan adanya bangunan atau benda tumbuh baik yang tetap
(fixed) maupun dapat berpindah (mobile) yang lebih tinggi dari persyaratan
batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan kode referensi landas pacu
91
(Aerodrome Reference Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway
Classification) dari suatu bandar udara
Karena adanya ketentuan tentang pembatasan ketinggian bangunan atau benda
tumbuh yang tidak boleh melebihi batas ketinggian yang diperkanankan maka
perlu suatu pengaturan dan pengendalian pembangunan di kawasan tersebut
Tujuannya adalah untuk menjaga agar setiap bangunan dan benda tumbuh baik
yang sudah ada maupun yang akan dibangun dapat dikendalikan untuk
menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan secara berkelanjutan
Instrumen hukum yang dipergunakan untuk pengaturan dan pengendalian
kawasan tersebut adalah Peraturan Daerah
Salah satu dampak yang timbul akibat operasional bandar udara adalah adanya
pencemaran lingkungan hidup Bandar Udara Salah satu bentuk pencemaran
lingkungan hidup Bandar Udara adalah kebisingan yang muncul dari getaran
suara mesin pesawat terbang yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan
bagi masyarakat yang bermukim dan beraktifitas di sekitar bandar udara
Kawasan yang berpotensi mengalami gangguan kebisingan dan terpengaruh
oleh gelombang suara mesin pesawat udara disebut kawasan kebisingan yang
berada dalam Batas-batas Kawasan Kebisingan Bandar Udara Karena adanya
batas-batas tingkat kebisingan serta adanya pembatasan jenis bangunan dan
aktifitas yang diizinkan di sekitar Batas-batas Kawasan Kebisingan maka
diperlukan suatu pengaturan dan pengendalian pembangunan di kawasan
tersebut
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dijelaskan di atas
terdiri dari kawasan sebagai berikut
- Kawasan Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas
- Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar
- Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
- Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
92
- Kawasan di sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan
Batas-batas Kawasan Kebisingan sebagaimana dijelaskan di atas terdiri
- Kawasan kebisingan tingkat 1
- Kawasan kebisingan tingkat 2
- Kawasan kebisingan tingkat 3
Batas-batas ketinggian dan batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan yang menjadi jangkauan
dari pengaturan Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana telah diuraikan
secara detail pada Bab II dari Naskah Akademik ini
B ARAH PENGATURAN
Untuk memperjelas dan mempertegas jangkauan pengaturan dalam Peraturan
Daerah tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
maka dibuat arahan pengaturan yang akan mengatur dan mengendalikan
kondisi existing serta mengatur dan mengendalikan kondisi yang diinginkan
dimasa mendatang Arah pengaturan ditentukan sebagai berikut
Tabel 9 Arah dan Jangkauan Pengaturan
Jangkauan Pengaturan Arah Pengaturan
Mendirikan mengubah atau
melestarikan bangunan menanam dan memelihara benda tumbuh dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan lahan seperti mendirikan
mengubah atau melestarikan bangunan menanam dan
memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan Keselamatan
Ope-rasi Penerbangan harus mengacu dan memenuhi
batasbatas ketinggian yang telah ditetapkan
Mendirikan mengubah atau
melestarikan bangunan menanam dan
memelihara benda tumbuh dalam
Kawasan Kebisingan
Setiap aktifitas penggunaan lahan seperti mendirikan
mengubah atau melestarikan bangunan menanam dan
memelihara benda tumbuh di dalam kawasan kebisingan
harus mengacu dan memenuhi batas nilai tingkat kebisingan
Mendirikan bangunan baru di dalam Khusus untuk mendirikan bangunan baru di dalam Kawasan
Pendekatan (ancangan) Pen- Kawasan Pendekatan (ancangan) Pendaratan dan Lepas daratan dan Lepas
Landas Landas harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 16 arah ke atas
dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masingmasing ambang landas pacu
18 dan landas pacu 36 Existing dan Pengembangan
93
Kawasan Kemungkinan Bahaya
Kecelakaan sampai jarak mendatar
1100 meter dari ujung-ujung
Permukaan Utama
Pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sampai
jarak mendatar 1100 meter dari ujung-ujung Permukaan
Utama hanya digunakan untuk bangunan yang
diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan
benda tum-buh yang tidak membahayakan keselamatan
operasi penerbangan Batas ketinggian bangunan dan benda
tumbuh yang tidak memba-hayakan tersebut harus mengacu
dan sesuai dengan batas-batas ketinggian kawasan
sebagaimana telah diatur dalam ketentuan
perundangundangan yang berkaitan de-ngan
kebandarudaraan dan operasi penerbangan Penggunaan tanah perairan dan udara
pada setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan
Aktifitas penggunaan tanah perairan dan udara pada setiap
kawasan keselamatan operasi penerbang-an tidak boleh
menimbulkan gang-guan terhadap isyarat-isyarat navigasi
penerbangan atau komunuikasi radio antar Bandar Udara dan
pesawat udara
Penggunaan tanah perairan dan udara
pada setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan tanah perairan dan udara pada
setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh
menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu
udara dengan lampu-lampu lain
Penggunaan tanah perairan dan udara
pada setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan tanah perairan dan udara pada
setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh
menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang
mempergunakan Bandar Udara dan tidak melemahkan jarak
pandang sekitar bandar udara
Penggunaan tanah perairan dan udara Setiap aktifitas penggunaan tanah perairan dan udara pada pada
setiap kawasan keselamatan setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak operasi penerbangan
boleh menye-babkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau
mengganggu pendaratan lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan
Bandar Udara
Bangunan-bangunan yang sudah ada
baik yang didirikan oleh manusia atau
ada secara alami seperti gedunggedung
menara cerobong asap gundukan
tanah jaringan transmisi bukit atau
gunung yang sekarang
Untuk bangunan-bangunan yang sudah ada baik bangunan
berupa benda bergerak yang sifatnya sementara atau
bendabenda bersifat tetap baik yang didirikan oleh manusia
atau ada secara alami seperti gedung-gedung menara
cerobong asap gundukan tanah jaringan transmisi bukit
atau gunung yang sekarang menjadi penghalang (obstacle)
masih dapat
Bangunan sekolah dan rumah sakit yang
sudah ada pada Kawasan Kebisingan Tingkat 1
diperkenankan sejauh segala prosedur keselamatan operasi
penerbangan dapat terpenuhi
Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada pada
Kawasan Kebisingan Tingkat 1 harus dilengkapi dengan
pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang
standar sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam
bangunan sesuai batas-batas kebisingan yang diizinkan serta
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Bangunan sekolah rumah sakit dan Bangunan sekolah rumah sakit dan rumah tinggal yang rumah
tinggal yang sudah ada pada sudah ada pada Kawasan Kebisingan Tingkat 2 harus Kawasan Kebisingan Tingkat 2 dilengkapi dengan pemasa-ngan insulasi suara sesuai dengan prosedur
yang standar sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam
bangunan sesuai dengan batas-batas kebisingan yang
diizinkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
men jadi penghalang (obstacle)
94
Tanah dan ruang udara pada Kawasan Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat Kebisingan Tingkat 3 3 dapat pula dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana
pengendalian lingkungan dan pertanian
yang tidak mengundang burung
Bangunan atau suatu benda yang ada
secara alami yang berada di Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangasn dan
ketinggiannya masih dalam batas
ketinggian yang diperkenankan akan
tetapi diduga dapat membahayakan
keselamatan operasi penerbangan
Bangunan atau suatu benda yang ada secara alami yang
berada di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangasn dan
ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang
diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan
keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda
danatau dipasang lampu dengan spesifikasi yang diatur oleh
ketentuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Pemasangan tanda danatau lampu termasuk pengoperasian
dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas baiaya
pemilik atau yang menguasainya
C RUANG LINGKUP MATERI
Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
disusun dengan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan materi muatan sebagai berikut
Tabel 10 Materi Pokok dan Muatan Materi
No Materi Pokok Materi Muatan
1 Umum Menjelaskan pengetian dari istilah dan frasa yang
digunakan dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
2 Maksud dan Tujuan Memuat maksud dan tujuan dari pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batasbatas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
95
3 Ruang Lingkup Memuat ruang lingkup arah kebijakan sebagai dasar penatagunaan dan pengendalian penggunaan daerah dan kawasan di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II
Pekanbaru meliputi - daerah lingkungan kerja bandar udara - daerah lingkungan kepentingan bandar udara - kawasan keselamatan operasi penerbangan - batas-batas kawasan kebisingan
4 Kriteria dan Batasan Pemanfaatan KKOP
Memuat cakupan wilayah kriteria dan batasan pemanfaatan kawasan KKOP di sekitar Bandar Udara
Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru yang terdiri dari - kawasan pendekatan (ancangan) pendaratan dan lepas
landas - kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan - kawasan di bawah permukaan transisi - kawasan di bawah permukaan horizontal dalam - kawasan di bawah permukaan kerucut - kawasan di bawah permukaan horizontal luar - kawasan di sekitar alat bantu navigasi
5 Kriteria dan Batasan Pemanfaatan BKK
Memuat cakupan wilayah kriteria dan batasan pemanfaatan batas-batas kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru yang
terdiri dari - kawasan kebisingan tingkat 1 2 dan 3 - ambang batas kebisingan
6 Pengendalian
Pemanfaatan KKOP dan BKK
Memuat instrumen dan petunjuk serta pihak-pihak
penyelenggaraan pengendalian kawasan keselamatan
operasi penerbangan dan batas-batas
kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara
Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri dari - perizinan - pengawasan - penertiban
7 Hak dan Kewajiban Memuat hak dan kewajiban pihak-pihak berkaitan
dengan pengaturan dan pengendalian kawasan
keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara Syltan
Syarif Kasim II Pekanbaru meliputi - hak dan kewajiban masyarakat - hak dan kewajiban penyelenggara bandar udara - hak dan kewajiban pemerintah daerah
8 Sanksi Memuat jenis dan bentuk sanksi yang bersifat Administrasi administratif terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan
dalam pengendalian kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-
batas kawasan kebisingan di
sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru
96
9 Ketentuan
Penyidikan Memuat pihak yang berwenang serta kewenangan yang
diberikan dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana di
bidang kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang hukum acara pidana
10 Ketentuan Pidana Memuat pasal-pasal yang dilanggar (dalam Peraturan
Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru) yang dianggap sebagai tindak pidana serta
ancaman pidana kurungan maksimum dan denda
maksimum
11 Ketentuan Lain- lain
Memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan
penggunaan kawasan KKOP dan BKK upaya
pengendalian terhadap bangunan dan benda-benda yang
sudah ada yang dianggap sebagai penghalang (obstacle)
serta pencegahan terhadap gangguan lingkungan hidup
pada bangunan yang sudah ada
12 Ketentuan Peralihan Memuat pernyataan tentang diberlakukannya Pertaturan
Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru serta implikasinya yang bersifat mengikat
serta keterkaitan dengan ketentuan lain yang tidak saling
bertentangan
13 Ketentuan Penutup Memuat pernyataan tentang hal-hal yang belum diatur dalam
Pertaturan Daerah tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru yang akan diatur dengan
peraturan perundang-undangan (produk hukum daerah)
lainnya serta memuat waktu pengundangan
Materi Pokok dan Muatan Materi akan diuraikan secara lengkap dalam bentuk
sistematika penyusunan paraturan perundang-undangan (sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah) yang terdiri dari
Bab-bab pasal-pasal dan ayat-ayat dalam Rancangan Peraturan Daerah
(Ranperda) tentang pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan Dan Batas-Batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yang merupakan satu kesatuan substantif
dengan Naskah Akademik ini
95
BAB VI
PENUTUP
A KESIMPULAN
1 Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II berada dalam kota Pekanbaru Untuk
sebuah kota yang memiliki bandar udara atau berdekatan dengan bandar
udara sangat diperlukan kebijakan publik berupa produk hukum daerah untuk
mengendalikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara mutlak harus dilakukan untuk menghindari munculnya segala
bentuk penghalang (obstacle) yang dapat membahayakan keselamatan dan
keamanan penerbangan serta untuk menjaga agar pencemaran lingkungan
hidup dan tingkat kebisingan di sekitar bandar udara sebagai dampak dari
operasional bandar udara dapat dikendalikan
2 Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah salah satu bentuk produk
hukum daerah yang bersifat pengaturan guna mengendalikan kawasan
existing dan pengendalian kondisi di masa datang Pokok-pokok materi
yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
adalah a Umum
b Maksud dan Tujuan
c Ruang Lingkup
d Kriteria dan Batasan Pemanfaatan KKOP
e Kriteria dan Batasan Pemanfaatan BKK
f Pengendalian Pemanfaatan KKOP dan BKK
g Hak dan Kewajiban
h Sanksi Administrasi
96
i Ketentuan Penyidikan
j Ketentuan Pidana
k Ketentuan Lain-lain
l Ketentuan Peralihan
m Ketentuan Penutup
3 Peraturan Daerah (Perda) tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) adalah produk hukum daerah yang bersifat pengaturan
Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis yang dilakukan terhadap peraturan
perundang-undangan yang ada sebagaimana dibahas pada Bab III maka
Peraturan Daerah (Perda) tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) pada hakikatnya adalah perintah dari peraturan perundangundangan
dalam hierarki yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan
kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi
B SARAN
1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) harus mengikuti
mekanisme dan prosedur sebagaimana diamanahkan dalam
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Salah satu
kelengkapan dalam penyusunan Ranperda adalah naskah akademik
danatau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan
materi muatan yang diatur Meskipun Naskah Akademik bersifat tidak
mutlak namun untuk memberi muatan keilmiahan dalam Rancangan
Peraturan Daerah serta untuk mengurai substansi permasalahan yang akan
diatur agar harmonis dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum
danatau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebaiknya disertai dengan
naskah akademik
97
2 Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batasbatas
Kawasan Kebisingan merupakan kepentingan nasional karena menyangkut
upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewujudkan
Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional yang
memerlukan sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan
ekonomi pengembangan wilayah mempererat hubungan antarbangsa dan
memperkukuh kedaulatan negara Oleh sebab itu proses penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II melalui Prolegda harus mendapat prioritas
utama agar upaya pencapaian tujuan nasional tersebut dapat diwujudkan
3 Penyusunan Naskah Akademik harus merujuk kepada tatacara penelitian
ilmiah dengan menggunakan metodologi penelitian dan hipotesis yang
sesuai dengan karakteristik dan substansi isu dan persoalan yang akan
diselesaikan
DAFTAR PUSTAKA
Sugiyono 1997 Statistik untuk Penelitian Penerbit Alfabeta Jakarta
Yudoyono Bambang 2003 Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan
SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD Pustaka Sinar Harapan
Jakarta
Anonimus 2003 Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia
Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Lembaga Administrasi Negara
Perum Percetakan Negara Jakarta
Mustopadidjaja AR 2005 Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi
Implementasi dan Evaluasi Kinerja Duta Pertiwi Foundation Lembaga
Administrasi Negara Jakarta
Anonimus 2005 Kajian Kebijakan Publik Pusdiklat Spimnas Bidang
Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara Jakarta
Riyadi dan Deddy SB 2005 Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi
Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah PT Gramedia
Pustaka Utama Jakarta
98
Soekanto Soerjono 2007 Sosiologi Suatu Pengantar PT Raja Grafindo
Persada Jakarta
GUBERNUR RIAU
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI
PENERBANGAN DAN
BATAS-BATAS KAWASAN KEBISINGAN
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2013
100
99
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
DAN BATAS-BATAS KAWASAN KEBISINGAN
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR RIAU
Menimbang a bahwa untuk memberikan keleluasaan pesawat udara
dalam melakukan gerakannya baik di darat maupun di
udara dan menjamin keselamatan operasi penerbangan
diperlukan ruang bebas yang memadai agar dicapai
tingkat keselamatan penerbangan yang optimal dan dapat
dipertanggungjawabkan
b bahwa suara bising dan getaran yang ditimbulkan oleh
mesin pesawat terbang dapat mengganggu kenyamanan
penduduk yang bermukim di sekitar kawasan bandar
udara c bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan mengantisipasi dampak sebagaimana
dimaksud dalam huruf b diperlukan pengaturan
pengendalian dan pengawasan terhadap tumbuhan
bangunan dan berbagai kegiatan yang menggunakan
ruang udara di sekitar bandar udara agar menjamin
keselamatan penerbangan
d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a b dan c diperlukan Peraturan
Daerah tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-Batas Kawasan
Kebisingan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru
101
Mengingat 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun 1945
2 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tk I Sumatera Barat
Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1646) 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209)
4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844)
6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725)
7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956)
8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 50599)
9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 7)
10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
102
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234)
11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22)
12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitan Undang-undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3528) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitan Undang-undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5145)
13 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk Tata
Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3660)
14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3838)
15 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853)
16 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4075)
17 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang
Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 128 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146)
18 Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4532)
19 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah
Provinsi dan KabupatenKota (Lembaran Negara
103
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833)
21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 21)
22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68
Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran
Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118)
23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2012 Tentang Pembangunan dan Pelestarian
Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negaras
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71)
24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 694)
25 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun
2003 tentang Tata Hubungan Kerja antara Departemen
Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi cq Dinas
Perhubungan Provinsi
26 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun
2004 Tentang Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
27 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun
2005 Tentang Batas-batas Kawasan Kebisingan di
Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
28 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun
2005 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia (SNI) 03-7112-2005 Mengenai Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan Sebagai Standar
Wajib
29 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor
29PRTM2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis
Bangunan Gedung
30 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun
2008 Tentang Rencana Induk Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru Provinsi Riau
31 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun
2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
104
Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139)
Tentang Bandar Udara (Aerodrome)
32 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun
2010 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional
33 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Riau
(Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Tingkat I Riau Tahun 1986 Nomor 60)
34 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau (Lembaran
Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2004 Seri B
Nomor 7)
35 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau
(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2007 Nomor
2)
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
DAN BATAS-BATAS KAWASAN KEBISINGAN
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
1 Provinsi adalah Provinsi Riau
2 Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau
3 Gubernur adalah Gubernur Riau
4 Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru
5 Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kampar
6 Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Riau
105
7 Bandar Udara adalah Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
8 Penyelenggara Bandar Udara adalah PT Angkasa Pura II (Persero)
9 Landasan Pacu adalah suatu daerah persegi panjang yang ditentukan pada
bandar udara di darat yang dipergunakan untuk pendaratan dan lepas landas
pesawat udara
10 Landas Pacu Instrumen dengan Pendekatan Presisi Kategori I adalah landas
pacu instrumen yang dilengkapi dengan Instrument Landing System (ILS) dan
Alat Bantu Visual untuk pengoperasian pesawat udara dengan jarak pandang
vertikal tidak lebih rendah dari 60 meter dan jarak pandang horizontal tidak
kurang dari 800 meter atau jarak visual landas pacu (RVR) tidak kurang rai 550
meter
11 Permukaan Utama Landas Pacu Instrumen adalah permukaan yang garis
tengahnya berimpit dengan sumbu landas pacu yang membentang samapi 60
meter di luar setiap ujung landas pacu dan lebarnya 4825 meter dengan
ketinggian untuk setiap titik pada permukaan utama diperhitungkan sama
dengan ketinggian titik terdekat pada sumbu landas pacu
12 Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan selanjutnya disebut KKOP
adalah tanah danatau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang
dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin
keselamatan penerbangan
13 Pengendalian KKOP Bandar Udara adalah arahan kebijakan dan kriteria
pemanfaatan ruang KKOP Bandar Udara yang meliputi kawasan dengan radius
15000 meter dari titik tengah setiap ujung permukaan utama landas pacu dan
menarik garis singgung pada kedua lingkaran berdekatan
14 Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan
keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara pesawat udara bandar udara
angkutan udara navigasi penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas
umum lainnya
15 Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan
kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan
pemanfaatan sumberdaya manusia fasilitas dan prosedur
16 Bangunan adalah suatu benda bergerak maupun tidak bergerak yang bersifat
sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah
ada secara alami antara lain gedung-gedung menara mesin derek cerobong
asap gundukan tanah jaringan transmisi di atas tanahdan bukit atau gunung
17 Kegiatan yang Menggunakan Ruang Udara adalah kegiatan perserorangan
maupun kelompok yang menggunakan peralatan yang dapat diterbangkan
dengan tenaga sendiri atau angin atau mesin elektronis antara lain permainan
layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang bermotor layang
gantung layang gantung bermotor pesawat udara ringan aeromodeling
kembang api dan peralatan lainnya
18 Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara yang selanjutnya disebut DLKR
Bandar Udara adalah daerah yang dikuasi Penyelenggara Bandar Udara yang
digunakan untuk pelaksanaan pembangunan pengembangan dan
pengoperasian fasilitas bandar udara
19 Kawasan Kebisingan adalah kawasan tertentu disekitar bandar udara yang
terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat mengganggu
lingkungan
20 Batas-batas Kawasan Kebisingan Bandar Udara yang selanjutnya disebut
106
BKK Bandar Udara adalah Kawasan Kebisingan di sekitar bandar udara yang
dinyatakan dalam sistem koordinat bandar udara yang posisinya ditentukan
terhadap titik-titik referensi bandar udara
21 Decibel atau A ndash Weighted Sound Level atau tingkat kebisingan tertimbang A
yang selanjutnya disebut dB(A) adalah tingkat kebisingan maksimum yang
dibaca pada skala A
22 Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level atau tingkat kebisingan
yang dapat diterima terus menerus ekivalen tertimbang selanjutnya disingkat
WECPNL adalah satuan untuk menyusun frekuensi pesawat udara pada siang
malam hari dan dini hari pada saat kebisingan lebih terasa berdasarkan pada
jumlah kebisingan harian dan penyesuaian terhadap dampak psikologis
23 Koordinat Geografis adalah posisi suatu tempat atau titik permukaan bumi yang
dinyatakan dengan besaran lintang dan bujur dengan satuan derajat menit dan
detik yang mengacu terhadap bidang referensi World Geodetic System 1984
(WSGrsquo84)
24 Penyidikan dibidang kebandarudaraan adalah tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti-bukti dan membuat terang tentang tindak pidana di
bidang kebandarudaraan yang terjadi serta menemukan tersangka
25 Insulasi adalah membuat ruang kedap suara
26 Kawasan Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas adalah suatu
kawasan perpanjangan kedua ujung landas pacu di bawah lintasan pesawat
udara setelah lepas landas atau akan mendarat yang dibatasi oleh ukuran
panjang lebar dan tinggi tertentu
27 Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan adalah sebahagian dari kawasan
Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas yang berbatasan
langsung dengan ujung-ujung landasan dan mempunyai ukuran panjang lebar
dan tinggi tertentu
28 Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam adalah bidang datar di sekitar
bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu
untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah pada waktu akan
mendarat atau setelah lepas landas
29 Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar adalah bidang datar di sekitar
bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu
untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan antara lain
pada waktu pesawat udara melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan
setelah lepas landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam
pendaratan
30 Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut adalah bidang dari suatu kerucut yang
bahagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan Permukaan
Horizontal Dalam dan bahagian atasnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan
Permukaan Horizontal Luar masing-masing dengan radius dan ketinggian
tertentu dihitung dari titik referensi yang telah ditentukan
31 Kawasan di Bawah Permukaan Transisi adalah bidang dengan kemiringan
tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari sumbu landas pacu pada
bahagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang
ditarik tegak lurus pada sumbu landas pacu dan pada bahagian atas dibatasi oleh
garis perpotongan dengan Permukaan Horizontal Dalam
107
32 Kawasan di Sekitar Alat Bantu Navigasi adalah kawasan di sekitar penempatan
alat bantu navigasi penerbangan di dalam danatau di luar DLKR bandar udara
yang penggunaannya harus memenuhi persyaratan tertentu guna menjamin
kinerjaefisiensi alat bantu navigasi penerbangan dan keselamatan penerbangan
33 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disingkat SPBU
adalah tempat pengisian bakar yang melayani keperluan masyarakat umum
34 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji yang selanjutnya disingkat SPBE adalah
tempat pengisian bakar elpiji yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga
dan lainnya
35 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disingkat SPBG adalah
tempat pengisian bakar gas yang melayani keperluan masyarakat umum
36 Saluran Ultra Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah
jaringan instalasi listrik yang memiliki arus tegangan tinggi
37 Perizinan adalah pemberian izin pendirian bangunan dan penggunaan bangunan
berupa gedung-gedung menara jaringan transmisi cerobong asap dan
bangunan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah KabupatenKota
Bagian Kedua
Maksud
Pasal 2
Pengaturan pengendalian KKOP dan BKK dimaksudkan untuk menentukan arah
dan kebijakan dalam menetapkan jenis pemanfaatan ruang dan batas kebisingan
ketentuan teknis serta dasar pengendalian penggunaan ruang di sekitar bandar
udara
Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 3
Tujuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang KKOP dan BKK adalah
a Menjamin keselamatan dan keamanan pergerakan penerbanganpesawat udara
di sekitar Bandar Udara
b Mengatur dan mengendalikan kawasan di sekitar Bandar Udara agar tidak
mengganggu aktivitas operasi Bandar Udara
c Memberikan batasan dampak kebisingan yang ditimbulkan oleh pesawat udara
yang dapat mengganggu lingkungan
d Memberi rasa aman dan kenyamanan kepada masyarakat yang bertempat
tinggal di sekitar bandar udara
Bagian Keempat
Ruang Lingkup
108
Pasal 4
Ruang lingkup pengendalian KKOP dan BKK dalam Peraturan Daerah ini adalah
mencakup arah dan kebijakan pemanfaatan penggunaan ruang pada wilayah KKOP
dan BKK Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
BAB II
DLKR BANDAR UDARA
Pasal 5
(1) DLKR Bandar Udara meliputi wilayah daratan danatau perairan yang
dipergunakan secara langsung untuk kegiatan Bandar Udara
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi
fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Bandar Udara
Pasal 6
Fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) harus memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan yang ditetapkan Menteri
Perhubungan
BAB III
KRITERIA DAN PENGGUNAAN KKOP
Bagian Kesatu
Kriteria KKOP
Pasal 7
(1) KKOP meliputi daerah berbentuk lingkar lonjong di sekeliling Bandar Udara
yang terbentuk dari lingkaran dengan jari-jari 15000 meter dari titik tengah
setiap ujung Permukaan Utama dan menarik garis singgung pada kedua
lingkaran berdekatan
(2) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
a Kawasan Pendekatan (ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas
b Kawasan Kemungkingan Bahaya Kecelakaan
c Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam
d Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar
e Kawasan di bawah Permukaan Kerucut
f Kawasan di bawah Permukaan Transisi dan
g Kawasan di bawah Permukaan Alat Bantu Navigasi Penerbangan
Bagian Kedua
Penggunaan KKOP
109
Pasal 8
(1) Kawasan Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut
a tepi dalam dari kawasan ini berimpit dengan ujung-ujung Permukaan
Utama berjarak 60 meter dari ujung landas pacu dengan lebar 484 meter
b kawasan sebagimana dimaksud dalam huruf a meluas ke luar secara teratur
dengan garis tengah merupakan perpanjangan dari sumbu landas pacu
sampai lebar perpanjngan dari sumbu landas pacu sampai lebar 4984 meter
pada jarak mendatar 15000 meter dari ujung Permukaan
Utama
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada daerah sejauh
3000 (tiga ribu) meter sampai dengan 15000 (lima belas ribu) meter dari ujung
landas pacu adalah
a mengutamakan penggunaan ruang non hunian yang tidak menjadi habitat
burung
b penggunaan ruang hunian maupun fasilitas sosial dan fasilitas umum yang
sudah ada tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi
penerbangan terpenuhi
(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
a Pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak
berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan
seperti SPBU SPBE SPBG pabrik kimia jaringan listrik (SUTT) sampai
dengan jarak 3000 (tiga ribu) meter dari ujung landasan pacu
b Instalasi strategis seperti menara komunikasi saluran ultra tegangan tinggi
maupun saluran tegangan ekstra tinggi
c Peternakan danatau hunian habitat burung
d Industri yang menimbulkan asap yang dapat mengganggu keselamatan
penerbangan
e Kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti
permainan layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang
bermotor layang gantung layang gantung bermotor pesawat udara sangat
ringan aeromodeling kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan
lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kawasan pada daerah sejauh 3000
(tiga ribu) meter sampai dengan 15000 (lima belas ribu) meter dari ujung
landasan pacu untuk pembangunan instalasi berbahaya yang dapat
menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi
kecelakaan penerbangan seperti SPBU SPBE SPBG pabrik kimia jaringan
listrik (SUTT) diatur dengan Peraturan Gubernur
Pasal 9
110
(1) Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan sebagian Kawasan Pendekatan (Ancangan)
Pendaratan dan Lepas Landas yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung
Permukaan Utama ditentukan bahwa tepi dalam dari kawasan ini berimpit
dengan ujung Permukaan Utama dengan lebar 484 meter dari tepi dalam
kawasan tersebut kawasan ini meluas ke luar secara teratur dengan garis
tengahnya merupakan perpanjangan dari garis tengah landas pacu sampai lebar
1384 (satu ribu tiga ratus delapan puluh empat) meter dan jarak mendatar 3000
(tiga ribu) meter dari ujung Permukaan Utama
(2) Penggunaan Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sampai jarak
mendatar 1100 (satu ribu seratus) meter dari ujung-ujung Permukaan Utama
hanya digunakan untuk membangun bangunan atau fasilitas bandar udara dan
benda tumbuh yang tidak membahayakan operasi penerbangan
(3) Di luar jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaan kawasan adalah
a sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang
tidak mengundang burung
b Kegiatan non hunian dan non sosial
(4) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
a membangun bangun yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi
kecelakaan penerbangan seperti SPBU SPBE SPBG pabrik kimia
jaringan listrik (SUTT)
b peternakan dan atau habitat hunian burung
c pembangunan instalasi strategis seperti menara telekomunikasi
d industri yang menimbulkan asap dan dapat mengganggu keselamatan
penerbangan
e kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti
permainan layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang
bermotor layang gantung layang gantung bermotor pesawat udara sangat
ringan aeromodeling kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan
lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap
Pasal 10
(1) Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c adalah kawasan yang ditentukan oleh lingkaran
dengan radius 4000 (empat ribu) meter dari titik tengah setiap ujung permukaan
Utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan dan
kawasan ini tidak termasuk Kawasan Pendekatan (Ancangan)
Pendaratan dan Lepas Landas dan Kawasan Di Bawah Permukaan Transisi
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk hunian
dengan menyediakan jalur hijau
111
(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
a industri yang menimbulkan polusi udara asap yang dapat mengganggu
keselamatan penerbangan
b peternakan dan atau habitat burung
c kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti
permainan layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang
bermotor layang gantung layang gantung bermotor pesawat udara sangat
ringan aeromodeling kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan
lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap
Pasal 11
(1) Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf d adalah kawasan yang ditentukan oleh lingkaran dengan
radius 15000 (lima belas ribu) meter dari titik tengah setiap ujung Permukaan
Utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan dan
kawasan ini tidak termasuk Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas dan
Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
hunian fasilitas sosial fasilitas umum maupun untuk non hunian lainnya
(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
kegiatan yang dapat menganggu keselamatan operasi penerbangan seperti
permainan layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang
bermotor layang gantung layang gantung bermotor pesawat udara sangat
ringan aeromodeling kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan
lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap
Pasal 12
(1) Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
ayat (2) huruf e adalah kawasan yang ditentukan mulai dari tepi luar Kawasan
di Bawah Permukaan Horizontal Dalam meluas ke luar dengan jarak mendatar
2000 (dua ribu) meter berbatasan dengan Kawasan di Bawah Permukaan
Horizontal Luar
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
hunian fasilitas sosial fasilitas umum maupun untuk non hunian lainnya
(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
a industri yang menimbulkan polusi udaraasap yang dapat mengganggu
keselamatan penerbangan
b peternakan danatau habitat burung
c kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti
permainan layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang
112
bermotor layang gantung layang gantung bermotor pesawat udara sangat
ringan aeromodeling kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan
lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap
Pasal 13
(1) Kawasan Di Bawah Permukaan Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf f adalah kawasan tepi dalam dari kawasan yang berimpit dengan
sisi panjang Permukaan Utama sisi kawasan Pendekatan (Ancangan)
Pendaratan dan Lepas Landas kawasan ini meluas ke luar sampai jarak
mendatar 315 (tiga ratus lima belas) meter dari sisi panjang Permukaan Utama
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hanya untuk
fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Bandar udara
Pasal 14
(1) Kawasan di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g adalah kawasan bidang
miring di sekitar alat Bantu navigasi penerbangan diukur kemiringan dalam
derajat sesuai dengan jenis alat Bantu Navigasi tersebut
(2) Penggunaan kawasan sebagaimna dimaksud pada ayat (1) adalah untuk hunian
fasilitas umum fasilitas sosial ketinggian bangunan kemiringan dalam derajat
sesuai dengan jenis alat Bantu navigasi penerbangan
(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
a fasilitas telekomunikasi dan listrik tetangan tinggi
b bangunan yang tidak tembus atau memantulkan gelombang suara
Bagian Ketiga
Batas-batas Ketinggian pada KKOP
Pasal 15
(1) Ketinggian semua titik pada KKOP ditentukan terhadap ketinggian
ambang landas pacu 36 exixting dan pengembangan sebagai titik referensi
sistem ketinggian Bandar Udara yaitu titik 000 meter yang ketinggiannya
+19875 meter di atas permukaan air laut rata-rata
(2) Batas-batas ketinggian pada Kawasan Pendekatan (ancangan) Pendaratan
dan Lepas Landas pada landas pacu 18 eksisting dan pengembangan
ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu
landas pacu sebagai berikut
a Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2 (dua persen) arah ke atas
dan keluar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian ambang
113
landas pacu 18 eksisting dan pengembangan sampai jarak mendatar 1940
meter pada ketinggian +50 meter di atas ambang landas pacu 36 eksisting
dan pengembangan
b Bagian kedua dengan kemiringan 0 (nol persen) sampai jarak mendatar
tambahan 2060 meter pada ketinggian +50 meter di atas ambang landas
pacu 36 eksisting dan pengembangan
c Bagian ketiga dengan kemiringan 3 (tiga persen) arah ke atas dan ke luar
sampai jarak mendatar tambahan 1339 meter pada ketinggian +104 meter
di atas ambang landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
d Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2 (dua persen)
arah ke atas dan ke luar sampai jarak mendatar tambahan 1693 meter pada
bagian tepi dengan kemiringan pertama 5 (lima persen) sampai jarak
mendatar tambahan 469 meter kemiringan kedua 25 (dua koma lima
persen) sampai jarak mendatar tambahan 584 meter serta kemiringan
ketiga 0 (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 640 meter
e Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0 (nol persen) sampai jarak
mendatar tambahan 7968 meter pada ketinggian +155 meter di atas ambang
landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
(3) Batas-batas ketinggian pada Kawasan Pendekatan (ancangan) Pendaratan
dan Lepas Landas pada landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu
landas pacu sebagai berikut
a Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2 (dua persen) arah ke atas
dan keluar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian ambang
landas pacu 36 eksisting dan pengembangan sampai jarak mendatar 2500
meter pada ketinggian +50 meter di atas ambang landas pacu 36 eksisting
dan pengembangan
b Bagian kedua dengan kemiringan 0 (nol persen) sampai jarak mendatar
tambahan 1500 meter pada ketinggian +50 meter di atas ambang landas
pacu 36 eksisting dan pengembangan
c Bagian ketiga dengan kemiringan 3 (tiga persen) arah ke atas dan ke luar
sampai jarak mendatar tambahan 1000 meter pada ketinggian +100 meter
di atas ambang landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
d Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2 (dua persen)
arah ke atas dan ke luar sampai jarak mendatar tambahan 2500 meter pada
bagian tepi dengan kemiringan pertama 5 (lima persen) sampai jarak
mendatar tambahan 400 meter kemiringan kedua 25 (dua koma lima
persen) sampai jarak mendatar tambahan 1200 meter serta kemiringan
ketiga 0 (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 900 meter
e Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0 (nol persen) sampai jarak
mendatar tambahan 7500 meter pada ketinggian +150 meter di atas ambang
landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
(4) Batas-batas ketinggian pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
ditentukan oleh kemiringan 2 (dua persen) arah ke atas dan ke luar
dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing
ambang landas pacu sampai dengan ketinggian +50 meter di atas ambang
114
landas pacu 36 eksisting dan pengembangan sepanjang jarak mendatar
3000 meter melalui perpanjangan sumbu landas pacu
(5) Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal
Dalam ditentukan +50 meter di atas ketinggian ambang landas pacu 36
eksisting dan pengembangan
(6) Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal
Luar ditentukan +155 meter di atas ketinggian ambang landas pacu 36
eksisting dan pengembangan
(7) Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
ditentukan oleh kemiringan 5 (lima persen) arah ke atas dan ke luar
dimulai dari tepi luar Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam
pada ketinggian +50 meter sampai memotong Permukaan Horizontal Luar
pada ketinggian +150 meter di atas ambang landas pacu 36
eksisting dan pengembangan
(8) Batas ketinggian pada pertemuan garis batas luar Kawasan di Bawah
Permukaan Kerucut dengan garis batas dalam Kawasan di Bawah
Permukaan Horizontal Luar ditentukan +150 meter di atas ketinggian
ambang landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
(9) Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
ditentukan oleh kemiringan 143 (empat belas koma tiga persen) arah ke
atas dan ke luar dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama
seperti Permukaan Utama serta Permukaan Pendekatan (ancangan)
Pendaratan dan Lepas Landas menerus sampai memotong Permukaan
Horizontal Dalam pada ketinggian +50 meter di atas ketinggian ambang
landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
(10) Batas ketinggian pada Kawasan di sekitar Penempatan Alat Bantu
Navigasi Penerbangan ditentukan sebagai berikut
a Batas ketinggian di sekitar Non Directional Beacon (NDB) ditentukan
oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 3o (tiga derajat) ke atas
dan ke luar dari titik tengah dasar antena dan sampai radius 300 meter
dari antena dilarang ada bangunan dari metal seperti konstruksi rangka
besibaja tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian tersebut
b Batas ketinggian di sekitar alat Doppler Very High Frequency Omni
Directional Range (DVOR)Distance Measuring Equipment (DME)
ditentukan oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 2o (dua
derajat) ke atas dan ke luar dari titik antena pada ketinggian bidang
counterpoins dan pada jarak radial kurang 600 meter dilarang adanya
transmisi tegangan tinggi bangunan dari metal seperti konstruksi
rangka besi baja tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian
tersebut
c Batas ketinggian di sekitar alat Localizer dibatasi oleh bidang yang
dibentuk dengan sudut 1o (satu derajat) dari titik tengah dasar antane
Localizer terhadap bidang horizontal sejauh 600 meter ke arah landas
pacu
d Batas ketinggian di sekitar Glide Path (GP) dibatasi oleh bidang yang
dibentuk dengan sudut 2o (dua derajat) dari titik tengah dasar antena
Glide Path terhadap bidang horizontal sejauh 600 meter ke arah landas
pacu
115
e Batas ketinggian Middle Marker ditentukan oleh kemiringan bidang
kerucut dengan sudut 20o (dua puluh derajat) ke atas dan ke luar dari
titik dasar antena dan sampai pada radius 300 meter dari antena
dilarang adanya bangunan dari metal seperti konstruksi rangka
besibaja tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian tersebut
f Batas ketinggian di sekitar Alat Radar ditentukan oleh kemiringan
bidang kerucut dengan sudut 1o (satu derajat) ke atas dan ke luar dari
titik antena pada ketinggian dasar antena dan dalam radius 500 meter
tidak diperkanankan adanya bangunan dari metal tangki minyak
bangunan dan lain-lain melebihi ketinggian dasar antena
(11) Untuk mendirikan bangunan baru di dalam Kawasan Pendekatan
(ancangan) pendaratan dan Lepas Landas harus memenuhi batas
ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 16 (satu koma enam
persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada
ketinggian masing-masing ambang landas pacu 18 dan landas pacu 36
eksisting dan pengembangan
BAB IV
KRITERIA DAN PENGGUNAAN KAWASAN KEBISINGAN
Pasal 16
(1) Kawasan kebisingan merupakan kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara yang
terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat
mengganggu lingkungan
(2) Tingkat kebisingan kawasan sekitar Bandar Udara diukur dengan peralatan
ukur dan metodologi yang ditetapkan oleh standar nasional dan ditetapkan
berdasarkan satuan WECPNL
Pasal 17
(1) Kawasan kebisingan Tingkat 1 (satu) adalah kawasan yang mempunyai indeks
kebisingan lebih besar atau sama dengan 70 dan lebih kecil 75 rdquo WECPNL lt
75) merupakan kawasan dengan tingkat kebisingan terendah
(2) Kawasan ini merupakan daerah yang mengelilingi landasan dimana tepi luar
bagian utara kawasan ini berjarak maksimum 3516758 meter dari ujung
landasan 18 dan tepi luar bagian selatan berjarak maksimum 3923879 meter
dari ujung landasan 36 serta tepi dalamnya merupakan batas-batas kawasan
kebisingan tingkat 2
(3) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan
untuk berbagai jenis kegiatan danatau bangunan kecuali untuk jenis kegiatan
danatau bangunan sekolah dan rumah sakit
(4) Bangun sekolah dan rumah sakit yang sudah ada harus dilengkapi dengan
pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga
tingkat kebisingan yang terjadi di dalam bangunan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
116
Pasal 18
(1) Kawasan kebisingan Tingkat 2 (dua) adalah kawasan yang mempunyai indeks
kebisingan lebih besar atau sama dengan 75 dan lebih kecil 80 rdquo WECPNL lt
80) memiliki tingkat kebisingan yang lebih tinggi dari kawasan kebisingan
tingkat 1
(2) Kawasan ini merupakan daerah yang mengelilingi landasan dimana tepi luar
bagian utara kawasan ini berjarak maksimum 1671909 meter dari ujung
landasan 18 dan tepi luar bagian selatan berjarak maksimum 1957217 meter
dari ujung landasan 36 serta tepi dalamnya merupakan batas-batas kawasan
kebisingan tingkat 3
(3) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan
untuk berbagai jenis kegiatan danatau bangunan kecuali untuk jenis kegiatan
danatau bangunan sekolah dan rumah sakit dan tempat tinggal
(4) Bangun sekolah rumah sakit dan tempat tinggal yang sudah ada harus
dilengkapi dengan pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang
standar sehingga tingkat kebisingan yang terjadi di dalam bangunan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
Pasal 19
(1) Kawasan Kebisingan Tingkat 3 (tiga) adalah kawasan yang mempunyai indeks
kebisingan lebih besar atau sama dengan 80 (amp31 bull ) merupakan kawasan
dengan tingkat kebisingan tertinggi
(2) Kawasan ini merupakan daerah yang mengelilingi landasan dimana tepi luar
bagian utara kawasan ini berjarak maksimum 595272 meter dari ujung landasan
18 dan tepi luar bagian selatan berjarak maksimum 793351 meter dari ujung
landasan 36 serta garis tengahnya berimpit dengan garis tengah landasan
(3) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan
untuk membangun bangunan dan fasilitas bandar udara yang dilengkapi dengan
pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga
tingkat bising yang terjadi di dalam bangunan seusai dengan peraturan
perundang-undangan
(4) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanah dan ruang udara
pada Kawasan Kebisingan Tingkat 3 dapat dimanfaatkan sebagai jalur hijau
atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang
burung
BAB V
PENGENDALIAN PENGGUNAAN KKOP DAN BKK
Pasal 20
(1) Pengendalian penggunaan KKOP dan BKK diselenggarakan melalui
a Perizinan
117
b Pengawasan
c Penertiban
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Pemerintah Provinsi Pemerintah KabupatenKota setempat dan Penyelenggara
Bandar Udara berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan
(3) Pengendalian teknis penggunaan KKOP dan BKK harus dijabarkan dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan KabupatenKota
Pasal 21
(1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan oleh
BupatiWalikota setempat sesuai peraturan perundang-undangan dengan
memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Perhubungan
dan Penyelenggara Bandar Udara
(2) Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bila ketinggian
bangunan melampaui ambang batas 75 (tujuh puluh lima persen) dari
ketentuan KKOP dan penggunaannya bila dipandang dapat menambah fatalitas
apabila terjadi kecelakaan harus mendapat kajian teknis dari Dinas
Perhubungan dan Penyelenggara Bandar Udara
(3) Hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar
pertimbangan untuk pemberian rekomendasi dari Dinas Perhubungan
(4) Ketentuan mengenai tata cara dan jangka waktu pemberian kajian teknis dan
rekomendasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur
Pasal 22
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilaksanakan
secara terpadu antara Pemerintah Provinsi Pemerintah KabupatenKota setempat
Penyelenggara Bandar Udara Camat Lurah Kepala Desa Perangkat
DesaKelurahan dinas instansi terkait lainnya dan masyarakat di sekitar bandar
udara
Pasal 23
(1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dilakukan
berdasarkan laporan perkembangan pemanfaatan ruang hasil pengawasan
(2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah
KabupatenKota melalui aparat yang diberi wewenang dalam hal penertiban
pelanggaran penggunaan ruang
(3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian
sanksi yang terdiri dari sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
118
BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 24
Hak dan Kewajiban meliputi
a Hak dan kewajiban masyarakat
b Hak dan kewajiban Penyelenggara Bandar Udara
c Hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi
d Hak dan kewajiban Pemerintah KabupatenKota
Pasal 25
Hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a
terdiri dari
a Hak masyarakat meliputi
1 turut serta dalam proses perencanaan tata ruang pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan ruang
2 mengetahui secara terbuka isi ketentuan penggunaan ruang dan
pengendalian penggunaan KKOP dan BKK
3 menikmati manfaat ruang danatau pertambahan nilai ruang sebagai akibat
dari penggunaan ruang
4 hak masyarakat sebagaimana dimaksud angka 1 2 dan 3 tidak termasuk
untuk DLKR Bandar Udara
b Kewajiban masyarakat meliputi
1 berperan serta dalam memelihara keselamatan dan keamanan KKOP serta
BKK
2 berlaku tertib dalam proses perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang
3 mentaati dan melaksanakan ketentuan penggunaan KKOP dan BKK yang
telah ditetapkan
Pasal 26
Hak dan kewajiban Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 huruf b terdiri dari
a Hak Penyelenggara Bandar Udara meliputi
1 berperan serta dalam proses perencanaan pemanfaatan ruang dan
pengendalian penggunaan ruang pada KKOP dan KKB
2 mengetahui secara terbuka isi ketentuan penggunaan ruang KKOP dan
BKK
3 mengajukan keberatan terhadap penggunaan ruang dalam KKOP dan BKK
apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan KKOP dan
BKK
b Kewajiban Penyelenggara Bandar Udara meliputi
119
1 berperan serta dalam mewujudkan dan memelihara keselamatan dan
keamanan KKOP dan BKK
2 berperan serta dan berkontribusi pada proses pembangunan dan
pemeliharaan infrastruktur dasar yang ada di DLKR Bandar Udara
3 berperan serta dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada
KKOP dan BKK
4 ikut serta dalam proses penataan ruang berkaitan dengan KKOP dan BKK
5 turut serta melakukan kajian teknis pemanfaatan ruang KKOP dan BKK dari
Pemerintah KabupatenKota
6 mentaati ketentuan penggunaan KKOP dan BKK
Pasal 27
Hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
huruf c terdiri dari
a Hak Pemerintah Provinsi meliputi
1 berperan serta dalam proses penataan ruang pada KKOP dan BKK yang
dilaksanakan oleh Pemerintah KabupatenKota
2 mendapatkan manfaat atas keberadaan Bandar Udara berdasarkan peraturan
perundang-undangan
3 mengajukan keberatan terhadap pemanfatan ruang yang dilaksanakan oleh
pemerintah KabupatenKota apabila bertentangan dengan ketentuan KKOP
dan BKK
b Kewajiban Pemerintah Provinsi meliputi
1 berperanserta dalam mewujudkan dan memelihara kualitas KKOP dan
BKK
2 ikutserta dalam proses penataan ruang berkaitan dengan KKOP dan BKK
3 mentaati ketentuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang
KKOP dan BKK
4 melaksanakan pengawasan penggunaan ruang pada KKOP dan BKK sesuai
dengan mekanisme yang berlaku
5 memberikan kajian teknis dan rekomendasi pemanfaatan ruang KKOP dan
BKK dari Pemerintah KabupatenKota
Pasal 28
Hak dan kewajiban Pemerintah KabupatenKota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 huruf d terdiri dari
a Hak Pemerintah KabupatenKota meliputi
1 menetapkan jenis penggunaan lahan maupun pemanfaatan ruang pada
KKOP dan BKK
2 melaksanakan pengawasan evaluasi dan penertiban pemanfaatan ruang
pada KKOP dan BKK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
3 mendapatkan manfaat atas keberadaan Bandar Udara berdasarkan peraturan
perundang-undangan
120
4 memfasilitasi dan menyelesaikan setiap konflik pelaksanaan dan
pemanfaatan ruang KKOP dan BKK sesuai dengan kewenangan yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan
b Kewajiban Pemerintah KabupatenKota meliputi
1 menyusun rencana yang lebih rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (3)
2 berperan serta dalam mewujudkan dan memelihara kualitas KKOP dan
BKK
3 mentaati ketentuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang
KKOP dan BKK yang telah ditetapkan
4 melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang pada KKOP dan BKK
5 menyampaikan pemberitahuan pemberian izin yang berada pada KKOP dan
BKK kepada Pemerintah Provinsi dan mengajukan permohonan kajian
teknis terhadap usul pendirian bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21
Pasal 29
(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat Penyelenggara Bandar Udara Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah KabupatenKota dalam penataan ruang dilaksanakan
dengan mematuhi dan menerapkan kriteria kaidah baku mutu dan
aturanaturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundangundangan
(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara
turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor
keselamatan penerbangan keselamatan masyarakat daya dukung lingkungan
estetika lingkungan lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat
menjamin pemanfaatan ruang yang serasi selaras dan seimbang
BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
(1) Apabila terdapat pelanggaran dalam pendirian danatau penggunaan bangunan
sebagaimana dimaksud daslam Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 12 Pasal 14
Pasal 15 Pasal 17 Ayat (3) Pasal 18 Ayat (3) dan Pasal 19 Ayat (3) dan Ayat
(4) maka Gubernur dapat meminta Pemerintah KabupatenKota yang
mengeluarkan izin untuk memberikan sanksi administratif berupa pencabutan
izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan serta perizinan
lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha yang bersangkutan
(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didahului dengan
pemberitahuan pertama kedua dan ketiga dan apabila tidak diindahkan maka
dapat diberikan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
121
BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 31
(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana
penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi
(2) Selain Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud Ayat (1) Penyidik Pegawai
Negeri Sipil pada Satuan Pamong Praja Provinsi diberikan kewewenangan
untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
(3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat Penyidik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang sebagai berikut
a Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang kejadian tindak
pidana
b Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan
c Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka
d Melakukan penyitaan benda danatau surat
e Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
f Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi
g Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan
pemeriksaan perkara
h Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 32
(1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 8 ayat
(3) Pasal 9 ayat (4) Pasal 10 ayat (3) Pasal 12 ayat (3) Pasal 14 ayat (3) Pasal
15 Pasal 17 Ayat (3) Pasal 18 Ayat (3) dan Pasal 19 Ayat (3) dan Ayat (3)
diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling
banyak Rp 5000000000 (lima puluh juta rupiah)
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
122
(3) Tidak pidana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33
Ketentuan penggunaan ruang KKOP dan BKK ini digunakan sebagai pedoman
bagi
a perumusan kebijakan pokok penggunaan ruang di wilayah KabupatenKota
sekitar Bandar Udara secara adil dan merata
b mewujudkan keterpaduan keterkaitan penataan ruang pada KKOP dan BKK
c rekomendasi kepada pemerintah dalam menetapkan penggunaan lahan sekitar
KKOP dan BKK
d acuan penataan ruang wilayah KabupatenKota
e peta lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004
tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru termasuk juga apabila terjadi perubahan
menjadi pedoman dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini
Pasal 34
(1) Terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara
maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau badan usaha atau
yang telah ada secara alami dalam KKOP sebelum diterbitkannya Peraturan
Daerah ini tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi
penerbangan terpenuhi
(2) Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada dalam BKK tingkat 1 dan
tingkat 2 dilengkapi dengan pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur
yang standar sehingga tingkat kebisingan yang terjadi di dalam bangunan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
(3) Terhadap bangunan-bangunan yang penggunaannya dapat membahayakan atau
dapat menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3) Pasal 9 Ayat (4) Pasal 10 Ayat (3) Pasal 12
Ayat (3) Pasal 14 Ayat (3) dan Pasal 15 harus dilakukan pengalihan yang akan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35
(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua rencana tata
ruang wilayah daerah dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini
123
(2) Ketentuan-ketentuan teknis operasional yang berkaitan langsung dengan KKOP
dan BKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau
Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 2013
GUBERNUR RIAU
ttd
H M RUSLI ZAINAL SE MP
Diundangkan di Pekanbaru
Tanggal 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU
Drs WAN SYAMSIRYUS
LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR
124
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI
PENERBANGAN DAN BATAS-BATAS KAWASAN KEBISINGAN
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
1 PENJELASAN UMUM
Transportasi udara mempunyai peranan yang penting dalam mendukung
pembangunan sektor ekonomi dan pariwisata Penyelenggaraan transportasi udara
yang selamat aman lancar dan efisien perlu ditunjang oleh sub sistem airline
dengan berbagai aspeknya sub sistem bandar udara dengan berbagai sarana dan
prasarananya dan sub sistem keselamatan penerbangan dengan pengelolaan ruang
udara yang bebas dari segala gangguan dan ditunjang oleh sumber daya manusia
yang berkualitas sesuai dengan standar internasional
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sebagai salah satu sub sistem
transportasi udara harus dapat menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan
di sekitar bandar udara Oleh karena itu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru harus memenuhi persyaratan teknis yang telah menjadi standar
internasional Salah satu persyaratan teknis dimaksud adalah kawasan di sekitar
bandar udara harus bebas dari penghalang (obstacle) tetap maupun bergerak
Untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan dan keselamatan masyarakat
khususnya yang tinggal dan atau beraktivitas di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru telah ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM
60 Tahun 2004 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Pengoperasian bandar udara di sisi lain memberikan dampak kebisingan bagi
masyarakat yang berada di sekitar bandar udara Karena itu dalam rangka
keselamatan masyarakat terhadap bahaya suara mesin pesawat yang dapat
mengganggu pendengaran maka ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
KM 17 Tahun 2005 tentang Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sehingga masyarakat mengetahui
daerah-daerah mana yang mempunyai tingkat gangguan terkecil dan terbesar akibat
operasi pesawat udara pada siang dan malam hari dan diharapkan dapat
menghindarinya atau melakukan pengamanan terhadap bahaya tersebut
Untuk mencapai tujuan keselamatan dan keamanan penerbangan serta perlindungan
masyarakat di sekitar bandar udara tersebut di atas perlu pengaturan dalam rangka
pengendalian terhadap benda-benda tumbuh pendirian bangunan dan berbagai
aktivitas yang menggunakan ruang udara dengan suatu Peraturan Daerah (Perda)
2 PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
125
Pasal 1 Cukup
jelas
Pasal 2 Cukup
jelas
Pasal 3 Cukup
jelas
Pasal 4 Cukup
jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Fasilitas pokok bandar udara meliputi
a fasilitas sisi udara (airside facility) antara lain
1) landasan pacu
2) penghubung landasan pacu (taxiway)
3) tempat parkir pesawat udara (apron)
4) runway strip
5) fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam
kebakaran (PKP ndash PK) 6) marka dan rambu
b fasilitas sisi darat (landsite facility) antara lain
1) bangunan terminal penumpang
2) bangunan terminal kargo
3) bangunan operasi
4) menara pengawas lalu lintas udara (ATC tower)
5) bangunan VIP
6) bangunan meteorologi 7) bangunan SAR
8) jalan masuk (acces road)
9) depo pengisian bahan bakar pesawat udara 10) bangunan administrasiperkantoran 11) marka dan
rambu
c fasilitas navigasi penerbangan antara lain
1) Non Directional Beacon (NDB)
2) Doppler VHF Omni Range (DVOR)
3) Distance Measuring Equipment (DME)
4) Runway Visual Range (RVR)
5) Instrument Landing System (ILS)
6) Radio Detection and Ranging (RADAR)
7) Very High Frequency ndash Direction Finder (VHF-DF)
8) Differential Global Positioning System (DGPS)
9) Automatic Dependent Surveillance (ADS)
126
10) Satelite Navigation System
11) Aerodrome Surface Detection Equipment 12) Very High Frequency
Omnidirectional Range
d fasilitas alat bantu pendaratan visual antara lain
1) marka dan rambu
2) runway lighting
3) taxiway lighting
4) threshold lighting
5) runway end lighting
6) apron lighting
7) Precision Approach Path Indicator (PAPI)Visual Approach Slope
Indicator (VASI)
8) Rotating beacon
9) Apron area floodapron flood light
10) Approach Lighting System
11) Indicator and Signalling Device
12) Circling Guidance Light
13) Sequence Flashing Light
14) Runway Lead in Lighting System
15) Runway Guard Light 16) Road Holding Position Light 17) Aircraft
Docking Guidance System
e fasilitas komunikasi penerbangan antara lain
1) komunikasi antar stasiun penerbangan (Aeronautical Fixed
ServiceAFS)
a) Very High Frequency (VHF) Air Ground Communication
b) Automatic Message Switching Center (AMSC)
c) Aeronautical Fixed Telecommunication Network
(TELEXAFTN)
d) High Frequency ndash Single Side Band (HFndashSSB)
e) Direct Speech
f) Teleprinter
2) peralatan komunikasi lalu lintas penerbangan (Aeronautical Mobile
ServiceAMS )
a) High Frequency Air Ground Communication
b) Very High Frequency Air Ground Communication
c) Voice Switching Communication System
d) Controller Pilot Data Link Communication
e) Very High Frequency Digital Link
f) Integrated Remote Control and Monitoring System
g) Aerodrome Terminal Information System
3) tranmisi
a) radio link
b) VSAT
Fasilitas penunjang bandar udara yang meliputi antara lain a
penginapanhotel
127
b penyediaan toko dan restoran
c fasilitas penempatan kendaraan bermotor
d fasilitas perawatan pada umumnya (antara lain perawatan
gedungperkantoran peralatan operasional)
e fasilitas pergudangan
f fasilitas perbengkelan pesawat udara
g fasilitas hanggar
h fasilitas pengelolaan limbah
i fasilitas lainnya yang menunjang secara langsung atau tidak langsung
kegiatan bandar udara
Pasal 6 Cukup
jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Batas-batas KKOP ditentukan berdasarkan persyaratan permukaan batas
penghalang untuk landas pacu dengan Pendekatan Presisi Kategori I
Nomor kode 4 sesuai Annex 14 ICAO Konvensi Chicago Tahun 1944
dan dinyatakan dalam Sistem Koordinat Bandar Udara yang posisinya
ditentukan terhadap titik-titik referensi sebagai berikut
a Titik referensi bandar udara terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 27ͳ͵Ͳᦢ LU
101deg ʹᦡ 36ͷͷͲᦢ BT
b Titik referensi sistem koordinat bandar udara (perpotongan sumbu
X dan sumbu Y) terletak pada ujung landas pacu 18 Eksisting dan
Pengembangan dengan koordinat geografis
00deg ʹᦡ 05ͺʹᦢ LU
101deg ʹᦡ 39ͳᦢ BT atau koordinat bandar
udara X = + 20000 m
Y = + 20000 m
sumbu X berimpit dengan sumbu landas pacu dengan arah ž ފ މ
geografis sumbu Y melalui ujung landas pacu 18 eksisting dan
Pengembangan dan tegak lurus pada sumbu X
Ayat 2
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan Pendekatan (ancangan) Pendaratan dan Lepas
Landas sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1B
Ayat (2)
128
Cukup Jelas
Ayat (3) Huruf c
Yang dimaksud dengan peternakan adalah peternakan unggas seperti burung
walut burung dara dan sejenisnya yang dapat mengganggu penerbangan
Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1C
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf b
Yang dimaksud dengan peternakan danatau habitat hunian burung adalah
peternakan burung walet burung dara dan sejenisnya yang dapat mengganggu
penerbangan
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam
sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1D
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan peternakan adalah peternakan unggas seperti burung
walut burung dara dan sejenisnya yang dapat mengganggu penerbangan
Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar
sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1E
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut sebagaimana
terdapat dalam Lampiran 1F
129
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan peternakan adalah peternakan unggas seperti burung walut
burung dara dan sejenisnya yang dapat mengganggu penerbangan
Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan di Bawah Permukaan Transisi sebagaimana
terdapat dalam Lampiran 1G
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan di sekitar Alat Bantu Navigasi Penerbangan
adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1H
Alat Bantu Navigasi Penerbangan yang tersedia dalam penyelenggaraan
operasi penerbangan di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri
dari
a Non Directional Beacon (NDB)
b Doppler Very High Frequency Omni Range (DVOR)Distance Measuring
Equipment (DME)
c Instrument Landing System (ILS) yang terdiri dari Localizer Glide Path
Outer Marker dan Middle Marker
d Radar
e Approach Lighting System
Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan tersebut ditentukan sebagai
berikut
a Non Directional Beacon (NDB) terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 59͵ᦢ LU
101deg ʹᦡ 11ͶͲᦢ BT
b Doppler Very High Omni Range (VOR)Distance Measuring Equipment
(DME) terletak pada koordinat geografis
00deg ʹͷᦡ 32ͳʹᦢ LU
101deg ʹᦡ 29͵ͺᦢ BT
c Instrument Landing System (ILS)
1) Localizer terletak pada koordinat geografis
00deg ʹͺᦡ 20ͳͳᦢ LU
130
101deg ʹᦡ 41ʹ͵ᦢ BT dengan ukuran
nominal 600 m x 220 m
2) Glide Path terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 15ͳͶᦢ LU
101deg ʹᦡ 42ͻᦢ BT dengan ukuran
nominal 600 m x 200 m
3) Middle Marker terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 28Ͷᦢ LU
101deg ʹᦡ 38Ͷʹᦢ BT dengan ukuran
nominal 10 m x 10 m
(2) Radar terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 48ʹͳᦢ LU
101deg ʹᦡ 48͵ͺᦢ BT dengan ukuran
nominal 100 m x 100 m
(3) Approach Lighting System dengan ukuran nominal lokasi 1000 m x 60 m
dengan persyaratan lahan di sebelah kanan dan kiri Approach Light sebesar
120 m dari as landas pacu harus rata serta bebas benda tumbuh
Pasal 15 Cukup
jelas
Pasal 16 Cukup
jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kawasan kebisingan Tingkat 1 sebagaimana terdapat
dalam Lampiran IIA
Ayat (2) Cukup
jelas
Ayat (3) Cukup
jelas
Ayat (4) Cukup
jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kawasan kebisingan Tingkat 2 sebagaimana terdapat
dalam Lampiran IIB
131
Ayat (2) Cukup
jelas
Ayat (3) Cukup
jelas
Ayat (4) Cukup
jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kawasan kebisingan Tingkat 3 sebagaimana terdapat
dalam Lampiran IIC
Ayat (2) Cukup
jelas
Ayat (3) Cukup
jelas
Ayat (4) Cukup
jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Kajian teknis antara lain menyangkut batas-batas ketinggian bangunan
penggunaan bangunan dan benda tumbuh pada KKOP
Ayat (3) Cukup
jelas
Ayat (4) Cukup
jelas
Pasal 22
- Peran serta masyarakat antara lain melaporkan kepada aparat berwenang
apabila menjumpai pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini
- Yang dimaksud instansi teknis terkait lainnya adalah instansi yang terkait
dalam pengawasan dan pengendalian KKOP dan BKK baik di jajaran
132
Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan KabupatenKota termasuk juga
instansi vertikal
Pasal 23 Cukup
jelas
Pasal 24 Cukup
jelas
Pasal 25 Cukup
jelas
Pasal 26 Cukup
jelas
Pasal 27 Cukup
jelas
Pasal 28 Cukup
jelas
Pasal 29 Cukup
jelas
Pasal 30 Cukup
jelas
Pasal 31 Cukup
jelas
Pasal 32 Cukup
jelas
Pasal 33 Cukup
jelas
Pasal 34 Cukup
jelas
Pasal 35 Cukup
jelas
Pasal 36 Cukup
jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN NOMOR
LAMPIRAN IA PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
KOORDINAT BATAS KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP)
DI SEKITAR BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 A11 19940 20334 Ϭ϶ϮϴΖϭϳϰϳϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϮϬϰϬΗ
2 A12 19940 ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϴΖϭϳϵϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϲϯϵϲΗ
3 A13 4940 ϭϳϲϬϬ Ϭ϶ϯϲΖϯϳϵϲϱΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϯϳϴϱϳΗ
4 A14 4940 ϮϮϱϴϰ Ϭ϶ϯϲΖϮϯϮϮϲΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϭϴϴϵϱΗ
ϱ ϭϱ ϭϲϵϰϬ ϮϬϳϴϰ Ϭ϶ϮϵΖϱϰϲϮϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϵϰϬϭΗ
ϲ ϭϲ ϭϲϵϰϬ 19400 Ϭ϶ϮϵΖϱϱϵϴϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϰϲϲϱΗ
ϳ A21R 22210 20334 Ϭ϶ϮϳΖϬϯϲϯϳΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϵϴϴϮΗ
ϴ A22R ϯϳϮϭϬ ϮϮϱϴϰ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϲϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϮϲϱϱΗ
9 ϮϱZ ϮϱϮϭϬ ϮϬϳϴϰ Ϭ϶ϮϱΖϮϱϲϱϰΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϭϱϴϯΗ
10 Ϯϳ 22210 ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϳΖϬϯϴϯϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϵϯϰΗ
11 A21L ϮϮϱϲϬ ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϰϰϱΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϲϬϳΗ
12 A22L ϯϳϱϲϬ 22400 Ϭ϶ϭϴΖϰϮϰϬϱΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϮϮϬϬΗ
13 A23L ϯϳϱϲϬ ϭϳϲϬϬ Ϭ϶ϭϴΖϰϲϵϲϰΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϬϳϭϭϰΗ
14 A24L ϮϮϱϲϬ ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϳϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϯϵϭϬΗ
ϭϱ Ϯϱgt ϮϱϱϲϬ ϮϬϲϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϭϰϰϮϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϱϯϬϵΗ
ϭϲ Ϯϲgt ϮϱϱϲϬ 19400 Ϭ϶ϮϱΖϭϱϱϴϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϲϱϱϰΗ
ϭϳ Ϯϴgt ϮϱϮϭϬ ϮϬϱϰϴ Ϭ϶ϮϱΖϮϱϴϱϮΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϯϵϴϳΗ
ϭϴ A29L ϯϳϮϭϬ ϮϮϯϰϴ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϬϴϰϱΗ
19 B11 ϭϳϵϱϬ ϮϬϮϲϲ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϮϵϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϭϳϬϴΗ
20 B12R ϮϰϳϭϬ ϮϬϳϬϴ Ϭ϶ϮϱΖϰϭϵϵϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϵϲϭϳΗ
21 B21 ϭϳϵϱϬ ϭϵϱϱϮ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϵϱϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϴϲϮϵΗ
22 B22L ϮϱϬϲϬ ϭϵϰϳϱ Ϭ϶ϮϱΖϯϭϳϱϮΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϵϰϯϱΗ
23 C11 ϭϲϬϬϵ 20924 Ϭ϶ϯϬΖϮϰϳϵϮΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϴϭϬΗ
24 C12 19940 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϯϴϭϰΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϲϰϭϵΗ
Ϯϱ C13 22210 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϵϵϴϮΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϰϮϲϬΗ
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
Ϯϲ C14 24244 ϮϯϲϮϴ Ϭ϶ϮϱΖϱϰϯϱϳΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϯϰϯϵϮΗ
Ϯϳ ϭϱ Ϯϲϰϰϭ ϮϬϵϲϵ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϰϯϯΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϲϰϭϵΗ
Ϯϴ C21 ϭϲϬϬϵ ϭϵϮϲϬ Ϭ϶ϯϬΖϮϲϯϳϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϭϬϮϰΗ
29 C22 Ϯϲϰϵϭ ϭϵϲϮϬ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϬϴϴΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϮϳϴϯΗ
30 C23 ϮϮϱϲϬ ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϲϯϲϮΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϮϵϱϮϴΗ
134
31 C24 19940 ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϴΖϮϭϱϴϳΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϯϭϵϴϭΗ
32 D11 14030 21220 Ϭ϶ϯϭΖϮϴϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϮϲϮϰϱΗ
33 D12 19940 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϭϵϯϲΗ ϭϬϳ϶ϯϬΖϬϭϬϯϭΗ
34 D13 22210 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϴϭϬϲΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϱϴϵϬϰΗ
ϯϱ D14 Ϯϱϭϳϱ ϮϱϰϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϮϮϰϭϳΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϯϬϳϴϱΗ
ϯϲ ϭϱ ϮϴϰϮϱ ϮϭϮϲϲ Ϭ϶ϮϯΖϰϬϲϭϬΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϭϱϳΗ
ϯϳ D21 14030 ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϯϭΖϯϭϬϬϯΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϯϯϮϯΗ
ϯϴ D22 ϮϴϰϳϬ ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϮϯΖϰϭϯϭϱΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϮϵϳϭϳΗ
39 D23 ϮϮϱϲϬ 14000 Ϭ϶ϮϲΖϱϴϮϳϭΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϰϵϭϮΗ
40 D24 19940 14000 Ϭ϶ϮϴΖϮϯϰϵϳΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϳϯϲϰΗ
41 E11 ϱϭϮϵ ϮϮϱϱϲ Ϭ϶ϯϲΖϭϳϭϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϭϳϴϮϲΗ
42 E12 19940 ϯϱϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϬϯϯϳϬΗ ϭϬϳ϶ϯϰΖϱϭϳϵϭΗ
43 E13 22210 ϯϱϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϰϵϱϰϰΗ ϭϬϳ϶ϯϰΖϰϵϲϲϰΗ
44 E14 Ϯϵϯϲϰ ϯϯϯϲϴ Ϭ϶ϮϮΖϱϴϲϭϲΗ ϭϬϳ϶ϯϯΖϰϰϮϯϳΗ
ϰϱ ϭϱ ϯϳϯϳϭ ϮϮϯϳϮ Ϭ϶ϭϴΖϰϴϱϴϳΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϭϰϱϴΗ
ϰϲ E21 ϱϭϮϵ ϭϳϲϮϴ Ϭ϶ϯϲΖϮϭϴϬϮΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϯϴϱϵϴΗ
ϰϳ E22 ϯϳϯϳϭ ϭϳϲϮϴ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϬϴϭΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϬϴϭϴϮΗ
ϰϴ E23 19940 ϱϬϬϬ Ϭ϶ϮϴΖϯϮϬϮϱΗ ϭϬϳ϶ϭϴΖϯϲϱϲϯΗ
49 E24 ϮϮϱϲϬ ϱϬϬϬ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϬϰϵΗ ϭϬϳ϶ϭϴΖϯϰϬϳϵΗ
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
ϭϯϱ
LAMPIRAN IB
KAWASAN PENDEKATAN PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 A11 19940 20334 Ϭ϶ϮϴΖϭϳϰϳϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϮϬϰϬΗ
2 A12 19940 ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϴΖϭϳϵϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϲϯϵϲΗ
3 A13 4940 ϭϳϲϬϬ Ϭ϶ϯϲΖϯϳϵϲϱΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϯϳϴϱϳΗ
4 A14 4940 ϮϮϱϴϰ Ϭ϶ϯϲΖϮϯϮϮϲΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϭϴϴϵϱΗ
ϱ A21R 22210 20334 Ϭ϶ϮϳΖϬϯϲϯϳΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϵϴϴϮΗ
ϲ A22R ϯϳϮϭϬ ϮϮϱϴϰ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϲϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϮϲϱϱΗ
ϳ A29L ϯϳϮϭϬ ϮϮϯϰϴ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϬϴϰϱΗ
ϴ A22L ϯϳϱϲϬ 22400 Ϭ϶ϭϴΖϰϮϰϬϱΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϮϮϬϬΗ
9 A23L ϯϳϱϲϬ ϭϳϲϬϬ Ϭ϶ϭϴΖϰϲϵϲϰΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϬϳϭϭϰΗ
10 A24L ϮϮϱϲϬ ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϳϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϯϵϭϬΗ
11 A21L ϮϮϱϲϬ ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϰϰϱΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϲϬϳΗ
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
12 Ϯϳ 22210 ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϳΖϬϯϴϯϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϵϯϰΗ
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
ϭϯϲ
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
LAMPIRAN IC
KAWASAN KEMUNGKINAN BAHAYA KECELAKAAN
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 A11 19940 20334 Ϭ϶ϮϴΖϭϳϰϳϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϮϬϰϬΗ
2 A12 19940 ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϴΖϭϳϵϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϲϯϵϲΗ
3 ϭϲ ϭϲϵϰϬ 19400 Ϭ϶ϮϵΖϱϱϵϴϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϰϲϲϱΗ
4 ϭϱ ϭϲϵϰϬ ϮϬϳϴϰ Ϭ϶ϮϵΖϱϰϲϮϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϵϰϬϭΗ
ϱ A21R 22210 20334 Ϭ϶ϮϳΖϬϯϲϯϳΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϵϴϴϮΗ
ϲ ϮϱZ ϮϱϮϭϬ ϮϬϳϴϰ Ϭ϶ϮϱΖϮϱϲϱϰΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϭϱϴϯΗ
ϳ Ϯϴgt ϮϱϮϭϬ ϮϬϱϰϴ Ϭ϶ϮϱΖϮϱϴϱϮΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖ ϱϯϵϴϳΗ
ϴ Ϯϱgt ϮϱϱϲϬ ϮϬϲϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϭϰϰϮϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϱϯϬϵΗ
9 Ϯϲgt ϮϱϱϲϬ 19400 Ϭ϶ϮϱΖϭϱϱϴϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϲϱϱϰΗ
10 A24L ϮϮϱϲϬ ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϳϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϯϵϭϬΗ
11 A21L ϮϮϱϲϬ ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϰϰϱΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϲϬϳΗ
12 Ϯϳ 22210 ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϳΖϬϯϴϯϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϵϯϰΗ
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
ϭϯϳ
LAMPIRAN ID
KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN HORIZONTAL DALAM
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 B11 ϭϳϵϱϬ ϮϬϮϲϲ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϮϵϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϭϳϬϴΗ
2 C11 ϭϲϬϬϵ 20924 Ϭ϶ϯϬΖϮϰϳϵϮΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϴϭϬΗ
3 C12 19940 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϯϴϭϰΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϲϰϭϵΗ
4 C13 22210 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϵϵϴϮΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϰϮϲϬΗ
ϱ C14 24244 ϮϯϲϮϴ Ϭ϶ϮϱΖϱϰϯϱϳΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϯϰϯϵϮΗ
ϲ ϭϱ Ϯϲϰϰϭ ϮϬϵϲϵ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϰϯϯΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϲϰϭϵΗ
ϳ B12R ϮϰϳϭϬ ϮϬϳϬϴ Ϭ϶ϮϱΖϰϭϵϵϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϵϲϭϳΗ
ϴ B21 ϭϳϵϱϬ ϭϵϱϱϮ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϵϱϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϴϲϮϵΗ
9 B22L ϮϱϬϲϬ ϭϵϰϳϱ Ϭ϶ϮϱΖϯϭϳϱϮΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϵϰϯϱΗ
10 C22 Ϯϲϰϵϭ ϭϵϲϮϬ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϬϴϴΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϮϳϴϯΗ
11 C23 ϮϮϱϲϬ ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϲϯϲϮΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϮϵϱϮϴΗ
12 C24 19940 ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϴΖϮϭϱϴϳΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϯϭϵϴϭΗ
13 C21 ϭϲϬϬϵ ϭϵϮϲϬ Ϭ϶ϯϬΖϮϲϯϳϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϭϬϮϰΗ
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
139
ϭϯϴ
LAMPIRAN IE
KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN HORIZONTAL LUAR
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 D11 14030 21220 Ϭ϶ϯϭΖϮϴϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϮϲϮϰϱΗ
2 D12 19940 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϭϵϯϲΗ ϭϬϳ϶ϯϬΖϬϭϬϯϭΗ
3 D13 22210 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϴϭϬϲΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϱϴϵϬϰΗ
4 D14 Ϯϱϭϳϱ ϮϱϰϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϮϮϰϭϳΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϯϬϳϴϱΗ
ϱ ϭϱ ϮϴϰϮϱ ϮϭϮϲϲ Ϭ϶ϮϯΖϰϬϲϭϬΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϭϱϳΗ
ϲ A22R ϯϳϮϭϬ ϮϮϱϴϰ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϲϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϮϲϱϱΗ
ϳ A29L ϯϳϮϭϬ ϮϮϯϰϴ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϬϴϰϱΗ
ϴ ϭϱ ϯϳϯϳϭ ϮϮϯϳϮ Ϭ϶ϭϴΖϰϴϱϴϳΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϭϰϱϴΗ
9 E14 Ϯϵϯϲϰ ϯϯϯϲϴ Ϭ϶ϮϮΖϱϴϲϭϲΗ ϭϬϳ϶ϯϯΖϰϰϮϯϳΗ
10 E13 22210 ϯϱϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϰϵϱϰϰΗ ϭϬϳ϶ ϯϰΖϰϵϲϲϰΗ
11 E12 19940 ϯϱϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϬϯϯϳϬΗ ϭϬϳ϶ϯϰΖϱϭϳϵϭΗ
12 E11 ϱϭϮϵ ϮϮϱϱϲ Ϭ϶ϯϲΖϭϳϭϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϭϳϴϮϲΗ
13 D21 14030 ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϯϭΖϯϭϬϬϯΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϯϯϮϯΗ
14 D24 19940 14000 Ϭ϶ϮϴΖϮϯϰϵϳΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϳϯϲϰΗ
ϭϱ D23 ϮϮϱϲϬ 14000 Ϭ϶ϮϲΖϱϴϮϳϭΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϰϵϭϮΗ
ϭϲ D22 ϮϴϰϳϬ ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϮϯΖϰϭϯϭϱΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϮϵϳϭϳΗ
ϭϳ E22 ϯϳϯϳϭ ϭϳϲϮϴ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϬϴϭΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϬϴϭϴϮΗ
ϭϴ E23 19940 ϱϬϬϬ Ϭ϶ϮϴΖϯϮϬϮϱΗ ϭϬϳ϶ϭϴΖϯϲϱϲϯΗ
19 E24 ϮϮϱϲϬ ϱϬϬϬ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϬϰϵΗ ϭϬϳ϶ϭϴΖϯϰϬϳϵΗ
20 E21 ϱϭϮϵ ϭϳϲϮϴ Ϭ϶ϯϲΖϮϭϴϬϮΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϯϴϱϵϴΗ
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
141
LAMPIRAN IF
KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN KERUCUT
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 C11 ϭϲϬϬϵ 20924 Ϭ϶ϯϬΖϮϰϳϵϮΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϴϭϬΗ
2 D11 14030 21220 Ϭ϶ϯϭΖϮϴϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϮϲϮϰϱΗ
3 D12 19940 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϭϵϯϲΗ ϭϬϳ϶ϯϬΖϬϭϬϯϭΗ
4 D13 22210 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϴϭϬϲΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϱϴϵϬϰΗ
ϱ D14 Ϯϱϭϳϱ ϮϱϰϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϮϮϰϭϳΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϯϬϳϴϱΗ
ϲ ϭϱ ϮϴϰϮϱ ϮϭϮϲϲ Ϭ϶ϮϯΖϰϬϲϭϬΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϭϱϳΗ
ϳ ϭϱ Ϯϲϰϰϭ ϮϬϵϲϵ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϰϯϯΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϲϰϭϵΗ
ϴ C14 24244 ϮϯϲϮϴ Ϭ϶ϮϱΖϱϰϯϱϳΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϯϰϯϵϮΗ
9 C13 22210 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϵϵϴϮΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϰϮϲϬΗ
10 C12 19940 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϯϴϭϰΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϲϰϭϵΗ
11 C21 ϭϲϬϬϵ ϭϵϮϲϬ Ϭ϶ϯϬΖϮϲϯϳϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϭϬϮϰΗ
12 C24 19940 ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϴΖϮϭϱϴϳΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϯϭϵϴϭΗ
13 C23 ϮϮϱϲϬ ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϲϯϲϮΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϮϵϱϮϴΗ
14 C22 Ϯϲϰϵϭ ϭϵϲϮϬ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϬϴϴΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϮϳϴϯΗ
ϭϱ D22 ϮϴϰϳϬ ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϮϯΖϰϭϯϭϱΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϮϵϳϭϳΗ
ϭϲ D23 ϮϮϱϲϬ 14000 Ϭ϶ϮϲΖϱϴϮϳϭΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϰϵϭϮΗ
ϭϳ D24 19940 14000 Ϭ϶ϮϴΖϮϯϰϵϳΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϳϯϲϰΗ
ϭϴ D21 14030 ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϯϭΖϯϭϬϬϯΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϯϯϮϯΗ
GUBERNUR RIAU
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
BATAS-BATAS
142
HM RUSLI ZAINAL SE MP
LAMPIRAN IG
KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN TRANSISI
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 A11 19940 20334 Ϭ϶ϮϴΖϭϳϰϳϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϮϬϰϬΗ
2 B11 ϭϳϵϱϬ ϮϬϮϲϲ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϮϵϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϭϳϬϴΗ
3 B12R ϮϰϳϭϬ ϮϬϳϬϴ Ϭ϶ϮϱΖϰϭϵϵϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϵϲϭϳΗ
4 A21R 22210 20334 Ϭ϶ϮϳΖϬϯϲϯϳΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϵϴϴϮΗ
ϱ A12 19940 ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϴΖ ϭϳϵϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϲϯϵϲΗ
ϲ A24L ϮϮϱϲϬ ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϳϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϯϵϭϬΗ
ϳ B22L ϮϱϬϲϬ ϭϵϰϳϱ Ϭ϶ϮϱΖϯϭϳϱϮΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϵϰϯϱΗ
ϴ B21 ϭϳϵϱϬ ϭϵϱϱϮ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϵϱϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϴϲϮϵΗ
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
143
LAMPIRAN II-A
KAWASAN KEBISINGAN TINGKAT 1
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
No TITIK
KOORDINAT
BANDAR UDARA
KOORDINAT GEOGRAFIS WGS 84
LU BT
X Y ϶Ϳ ΗͿ ΖͿ ϶Ϳ ( Ϳ ΖͿ
1 A 1 16483 20000 0 30 10226 107 26 44485
2 A 2 17295 20137 0 29 43704 107 26 48160
3 A 3 18039 20234 0 29 19428 107 26 50576
4 A 4 18536 20434 0 29 3058 107 26 56582
5 A 5 19297 20645 0 28 38130 107 27 2682
6 A 6 19560 20759 0 28 29440 107 27 6138
7 A 7 20078 20078 0 28 12551 107 27 6584
8 A 8 21245 20542 0 27 34840 107 26 57521
9 A 9 22348 20799 0 26 58718 107 27 4781
10 A 10 23634 20594 0 26 17069 107 26 56945
11 A 11 24229 20411 0 25 57905 107 26 50474
12 A 12 26425 20000 0 24 46874 107 26 35131
13 A 13 24092 19560 0 26 3186 107 26 23098
14 A 14 23611 19395 0 26 18969 107 26 18222
15 A 15 22919 19246 0 26 41619 107 26 14060
16 A 16 22320 19212 0 27 1143 107 26 13517
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
BATAS-BATAS
144
17 A 17 21222 19457 0 27 36610 107 26 22482
18 A 18 20055 19200 0 28 14815 107 26 15287
19 A 19 19600 19235 0 28 29588 107 26 16844
20 A 20 19188 19395 0 28 42830 107 26 22376
21 A 21 18513 19554 0 29 4630 107 26 28170
22 A 22 18061 19754 0 29 19141 107 26 35060
23 A 23 17255 19863 0 29 45269 107 26 39336
24 A 1 16483 20000 0 30 10226 107 26 44485
25 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750
26 B 2 19105 20187 0 28 44773 107 26 48074
27 B 3 19359 20232 0 28 36475 107 26 49299
28 B 4 19712 20449 0 28 24790 107 26 55954
29 B 5 20083 20504 0 28 12652 107 26 57372
145
30 B 6 21125 20377 0 27 38910 107 26 52286
31 B 7 22393 20522 0 26 57517 107 26 55795
32 B 8 23154 20323 0 26 32984 107 26 48643
33 B 9 23597 20232 0 26 18635 107 26 45309
34 B 10 24458 20015 0 25 50848 107 26 37478
35 B 11 23615 19771 0 26 18477 107 26 30376
36 B 12 23090 19654 0 26 35660 107 26 27084
37 B 13 22411 19482 0 26 57919 107 26 22146
38 B 14 21143 19617 0 27 39048 107 26 27752
39 B 15 20074 19491 0 28 13933 107 26 24661
40 B 16 19830 19536 0 28 21840 107 26 26345
41 B 17 19377 19762 0 28 36350 107 26 34075
42 B 18 19105 19807 0 28 45135 107 26 35791
43 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
LAMPIRAN II-B
KAWASAN KEBISINGAN TINGKAT 2
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
No TITIK
KOORDINAT
BANDARA
KOORDINAT GEOGRAFIS WGS 84
LU BT
X Y ϶Ϳ ΗͿ ΖͿ ϶Ϳ ΗͿ ΖͿ
1 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
BATAS-BATAS
146
2 B 2 19105 20187 0 28 44773 107 26 48074
3 B 3 19359 20232 0 28 36475 107 26 49299
4 B 4 19712 20449 0 28 24790 107 26 55954
5 B 5 20083 20504 0 28 12652 107 26 57372
6 B 6 21125 20377 0 27 38910 107 26 52286
7 B 7 22393 20522 0 26 57517 107 26 55795
8 B 8 23154 20323 0 26 32984 107 26 48643
9 B 9 23597 20232 0 26 18635 107 26 45309
10 B 10 24458 20015 0 25 50848 107 26 37478
11 B 11 23615 19771 0 26 18477 107 26 30376
12 B 12 23090 19654 0 26 35660 107 26 27084
13 B 13 22411 19482 0 26 57919 107 26 22146
14 B 14 21143 19617 0 27 39048 107 26 27752
15 B 15 20074 19491 0 28 13933 107 26 24661
16 B 16 19830 19536 0 28 21840 107 26 26345
17 B 17 19377 19762 0 28 36350 107 26 34075
18 B 18 19105 19807 0 28 45135 107 26 35791
19 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750
20 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735
21 C 2 19701 20111 0 28 25478 107 26 45029
22 C 3 20101 20314 0 28 12264 107 26 51230
23 C 4 20849 20228 0 27 48023 107 26 47731
24 C 5 21249 20240 0 27 35007 107 26 47759
25 C 6 21601 20228 0 27 23455 107 26 47044
26 C 7 22100 20283 0 27 7282 107 26 48331
27 C 8 22401 20309 0 26 57454 107 26 48975
28 C 9 22751 20152 0 26 46230 107 26 43476
147
29 C 10 22953 20082 0 26 39723 107 26 41049
30 C 11 23290 20001 0 26 28855 107 26 38105
31 C 12 22948 19917 0 26 40050 107 26 35716
32 C 13 22751 19848 0 26 46526 107 26 33682
33 C 14 22399 19690 0 26 58112 107 26 28902
34 C 15 22102 19717 0 27 7744 107 26 30036
35 C 16 21553 19772 0 27 25575 107 26 32337
36 C 17 21249 19762 0 27 35467 107 26 32308
37 C 18 20849 19767 0 27 48451 107 26 32830
38 C 19 20108 19683 0 28 12629 107 26 30834
39 C 20 19708 19891 0 28 25448 107 26 37950
40 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
BATAS-BATAS
148
LAMPIRAN II-C
KAWASAN KEBISINGAN TINGKAT 3
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
No TITIK
KOORDINAT
BANDARA
KOORDINAT GEOGRAFIS WGS 84
LU BT
X Y ϶Ϳ ΗͿ ΖͿ ϶Ϳ ΗͿ ΖͿ
1 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735
2 C 2 19701 20111 0 28 25478 107 26 45029
3 C 3 20101 20314 0 28 12264 107 26 51230
4 C 4 20849 20228 0 27 48023 107 26 47731
5 C 5 21249 20240 0 27 35007 107 26 47759
6 C 6 21601 20228 0 27 23455 107 26 47044
7 C 7 22100 20283 0 27 7282 107 26 48331
8 C 8 22401 20309 0 26 57454 107 26 48975
9 C 9 22751 20152 0 26 46230 107 26 43476
10 C 10 22953 20082 0 26 39723 107 26 41049
11 C 11 23290 20001 0 26 28855 107 26 38105
12 C 12 22948 19917 0 26 40050 107 26 35716
13 C 13 22751 19848 0 26 46526 107 26 33682
14 C 14 22399 19690 0 26 58112 107 26 28902
15 C 15 22102 19717 0 27 7744 107 26 30036
16 C 16 21553 19772 0 27 25575 107 26 32337
17 C 17 21249 19762 0 27 35467 107 26 32308
149
18 C 18 20849 19767 0 27 48451 107 26 32830
19 C 19 20108 19683 0 28 12629 107 26 30834
20 C 20 19708 19891 0 28 25448 107 26 37950
21 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
iv
EXECUTIVE SUMMARY
Sebagai ibukota provinsi yang sangat berdekatan dengan bandar udara kota
Pekanbaru dihadapkan kepada dilema berkaitan dengan tata ruang wilayah
terutama penataan ruang di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Iklim
investasi yang relatif baik ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi
Riau yang menunjukkan trend positif (750 triwulan II 2012 BPS Riau) Salah
satu dampaknya adalah meningkatnya kebutuhan terhadap infrastruktur sehingga
muncul pembangunan perumahan gedung-gedung perkantoran perhotelan dan
pusat-pusat bisnis serta prasarana telekomunikasi yang cenderung bergerak
vertikal (menjulang tinggi) Munculnya infrastruktur perumahan dan permukiman
serta bangunan-bangunan berstruktur tinggi di kota Pekanbaru khususnya di
sekitara kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II tentu saja akan sangat
berpengaruh terhadap keselamatan dan keamanan operasi penerbangan
Untuk menjamin bahwa kawasan udara sekitar bandar udara bebas dari segala
hambatan dan rintangan yang berpotensi membahayakan keselamatan operasi
penerbangan maka pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah
menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 tentang
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM
17 Tahun 2005 tentang Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Akan tetapi peraturan perundang-
undangan tersebut belum terakomodasi dalam produk hukum daerah sehingga
terjadi kekosongan kepastian hukum bagi masyarakat terutama dalam hal
pengaturan pengendalian tata ruang dan pemanfaatan lahan di sekitar Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Kawasan Kebisingan di Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah danatau
perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan
operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan KKOP
mencakup wilayah yang sangat luas dimana pada wilayah dimaksud tidak diizinkan
adanya bangunan atau benda tumbuh baik yang tetap (fixed) maupun dapat
berpindah (mobile) yang lebih tinggi dari persyaratan batas ketinggian yang
diperkenankan sesuai dengan kode referensi landas pacu (Aerodrome Reference
Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway Classification) dari suatu bandar
udara Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri atas
- Kawasan Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas
- Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar
- Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
- Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
- Kawasan di sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan
v
Kawasan Kebisingan adalah kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II yang terpengaruh oleh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang
dapat menggangu lingkungan Kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara diukur
dengan peralatan ukur dan metodologi yang ditetapkan oleh standar nasional serta
ditentukan dengan bertitik tolak pada Rencana Induk Bandar Udara dan Rencana
Pengembangan Bandar Udara prakiraan jenis pesawat udara prekwenai dan
periode waktu operasi Nilai tingkat kebisingan maksimum dibaca dalam skala A
yaitu tingkat kebisingan tertimbang (A-Waeighted Sound Level) dinyatakan dalam
satuan decibel dan disingkat dengan dB(A) Tingkat kebisingan yang dapat diterima
secara terus menerus disusun dalam suatu satuan Tingkat Kebisingan yang Dapat
Diterima Terus-menerus Ekivalen Tertimbang (Weighted Equivalent Continuous
Perceived Noise Level WECPNL) WECPNL adalah satuan untuk menyusun
prekuensi pesawat udara pada siang malam dan dini hari yaitu pada saat
kebisingan lebih terasa serta penyesuaian terhadap dampak psikologis Batas-batas
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Batas-batas Kawasan Kebisingan
ambang batas ketinggian bangunan tingkat kebisingan yang diperkenankan serta
kriteria dan jenis pemanfaatan dan tata guna lahan di kawasan-kawasan tersebut
diuraikan secara lengkap dalam Naskah Akademik yang merupakan satu kesatuan
dengan Executive Summary ini
Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan-persyaratan teknis di Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan di Kawasan Kebisingan serta untuk
mengatur pengendalian tata ruang dan penggunaan lahan di sekitar kawasan
tersebut maka diperlukan suatu kebijakan publik berupa produk hukum daerah yang
disusun dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kebijakan pada
hakikatnya bertujuan untuk memperbaiki keadaan sekarang (existing) menuju
keadaan yang diinginkan di masa datang secara berkelanjutan Kondisi sekarang
(existing) mengandung unsur permasalahan yang terdiri dari faktorfaktor penyebab
terjadinya permasalahan (independent variable) dan faktor-faktor yang merupakan
akibat dari permasalahan (dependent variable) yang terdapat di sekitar Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Menurut Mustpadidjaja (2005)
ada 4 faktor dinamik yang menjadi unsur dari sistem kebijakan dan berperan dalam
proses kebijakan yaitu
- Lingkungan Kebijakan (policy environment) adalah keadaan yang melatar
belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya isu kebijakan (policy
issues) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan
oleh sesuatu kebijakan Isu kebijakan tersebut antara lain adalah semakin
mendekatnya permukiman penduduk ke kawasan Bandar Udara semakin
banyaknya berdiri gedung-gedung tinggi dan menara telekomunikasi di kota
Pekanbaru serta isu-isu lain yang terkait
- Pembuat dan Pelaksana Kebijakan (policy maker and implementer) adalah
orang atau sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai peranan
tertentu dalam proses kebijakan sebab mereka berada dalam posisi menentukan
ataupun mempengaruhi baik dalam pembuatan kebijakan ataupun dalam tahap
vi
lainnya seperti pelaksanaan pengawasan dan penilaian atas hasil atau kinerja
yang dicapai dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan
- Kebijakan itu sendiri (policy content) yaitu keputusan atas sejumlah pilihan
yang kurang lebih berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk
mencapai sejumlah tujuan tertentu Hingga saat ini belum ada kebijakan publik
dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Kelompok Sasaran Kebijakan (target group) yaitu orang atau sekelompok
orang atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yang perilaku dan atau
keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan bersangkutan yaitu masyarakat
yang bermukim dan beraktifitas di sekitar Bandar Udara
Sehubungan dengan penyusunan kebijakan publik sebagai Produk Hukum Daerah
maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang akan mengatur tentang
pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru memuat unsur-unsur sebagai berikut
- Landasan hukum dan kerangka pemikiran dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah (Ranperda) untuk pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Pokok-pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan (BKK) di sekitar kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru
- Kedudukan dan keterkaitan antara Peraturan Daerah yang akan disusun dengan
paraturan perundang-undangan lain yang terkait dengannya sehingga tidak
terjadi pertentangan dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan dalam
sistem hukum nasional
Penyusunan kebijakan publik yang akan digunakan untuk pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru didasarkan
kepada hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia Hierarki
adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan
pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kekuatan
hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya Hierarki
peraturan perundang-undangan tersebut adalah
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Undang-UndangPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden - Peraturan Daerah Provinsi dan - Peraturan Daerah
KabupatenKota
vii
Pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II menjadi bandar udara untuk
embarkasi haji akan membutuhkan penyesuaian-penyesuaian fisik dan spesifikasi
teknis agar bisa menampung jenis pesawat yang lebih besar Panjang landas pacu
(runway) diproyeksikan dari panjang existing 2240 meter menjadi 2600 meter
Dan pada pengembangan selanjutnya panjang landasan pacu akan diperpanjang
menjadi 3000 meter Perubahan panjang landas pacu akan merubah batas-batas
ketinggian pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Disamping itu
pesawat-pesawat berkapasitas besar akan mengeluarkan suara dengan tingkat
kebisingan yang lebih tinggi Hal ini akan berdampak langsung terhadap kualitas
lingkungan hidup di sekitar bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Berkenaan dengan peningkatan dan pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru diperlukan penertiban dan pengendalian terhadap
bangunanbangunan dan benda tumbuh yang ada pada Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (existing) serta
pengendalian terhadap rencana pembangunan permukiman dan pembangunan
infrastruktur lainnya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan kebandarudaraan dan operasi penerbangan nasional dan
internasional Kondisi yang diharapkan adalah bahwa pembangunan dan
pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dapat dilaksanakan
dengan tetap terpenuhinya ketentuan mengenai keselamatan operasi penerbangan
Kondisi ideal yang diharapkan akan terpenuhi apabila semua pihak yaitu
masyarakat Pemerintah Daerah Pemerintah KabupatenKota dan Otoritas Bandar
Udara dapat memenuhi segala hak dan kewajibannya untuk menjamin
terkendalinya Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-
batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru
Khusus untuk penyusunan kebijakan publik yang akan mengatur tentang
pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batasbatas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru merujuk kepada peraturan perundang-undangan nasional konvensi
internasional spesifikasi teknis bandar udara standarisasi nasional dan
internasional di bidang penerbangan ketentuan dan peraturan terkait dan asas serta
norma yang mengikat lainnya Setelah melakukan kajian dan penyelarasan terhadap
peraturan perundang-undangan yang ada maka dapat disimpulkan bahwa
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru adalah merupakan perintah dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat tidak
tumpang tindih dengan peraturan yang ada tidak bertentangan dengan kepentingan
umum serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru disusun dengan
sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
viii
Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
dengan materi muatan sebagai berikut
Materi Pokok Materi Muatan
Umum Menjelaskan pengetian dari istilah dan frasa yang
digunakan dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
Maksud dan Tujuan Memuat maksud dan tujuan dari pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
Ruang Lingkup Memuat ruang lingkup arah kebijakan sebagai dasar
penatagunaan dan pengendalian penggunaan daerah dan
kawasan di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II
Pekanbaru meliputi
- daerah lingkungan kerja bandar udara
- daerah lingkungan kepentingan bandar udara
- kawasan keselamatan operasi penerbangan
- batas-batas kawasan kebisingan
Kriteria dan Batasan
Pemanfaatan KKOP
Memuat cakupan wilayah kriteria dan batasan
pemanfaatan kawasan KKOP di sekitar Bandar Udara
Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru yang terdiri dari - kawasan pendekatan (ancangan) pendaratan dan lepas
landas
- kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan
- kawasan di bawah permukaan transisi
- kawasan di bawah permukaan horizontal dalam
- kawasan di bawah permukaan kerucut
- kawasan di bawah permukaan horizontal luar
- kawasan di sekitar alat bantu navigasi
Kriteria dan Batasan
Pemanfaatan BKK
Memuat cakupan wilayah kriteria dan batasan
pemanfaatan batas-batas kawasan kebisingan di sekitar
Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru yang
terdiri dari
- kawasan kebisingan tingkat 1 2 dan 3
- ambang batas kebisingan
ix
Pengendalian
Pemanfaatan KKOP
dan BKK
Memuat instrumen dan petunjuk serta pihak-pihak
penyelenggaraan pengendalian kawasan keselamatan
operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan
di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri dari
- perizinan
- pengawasan
- penertiban
Hak dan Kewajiban Memuat hak dan kewajiban pihak-pihak berkaitan dengan
pengaturan dan pengendalian kawasan keselamatan
operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan
di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru
meliputi - hak dan kewajiban masyarakat
- hak dan kewajiban penyelenggara bandar udara
- hak dan kewajiban pemerintah daerah
Sanksi Administrasi Memuat jenis dan bentuk sanksi yang bersifat
administratif terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan
dalam pengendalian kawasan keselamatan operasi
penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan di
sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru
Ketentuan
Penyidikan
Memuat pihak yang berwenang serta kewenangan yang
diberikan dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana di
bidang kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang hukum acara pidana
Ketentuan Pidana Memuat pasal-pasal yang dilanggar (dalam Peraturan
Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru) yang dianggap sebagai tindak pidana serta
ancaman pidana kurungan maksimum dan denda
maksimum
Ketentuan Lain-lain Memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan
penggunaan kawasan KKOP dan BKK upaya
pengendalian terhadap bangunan dan benda-benda yang
sudah ada yang dianggap sebagai penghalang (obstacle)
serta pencegahan terhadap gangguan lingkungan hidup
pada bangunan yang sudah ada
x
Ketentuan Peralihan Memuat pernyataan tentang diberlakukannya Pertaturan
Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru serta implikasinya yang bersifat mengikat
serta keterkaitan dengan ketentuan lain yang tidak saling
bertentangan
Ketentuan Penutup Memuat pernyataan tentang hal-hal yang belum diatur
dalam Pertaturan Daerah tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru yang akan diatur dengan
peraturan perundang-undangan (produk hukum daerah)
lainnya serta memuat waktu pengundangan
1
BAB I PENDAHULUAN
A LATAR BELAKANG
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II (SSK II) adalah bandar udara
internasional yang berada di kota Pekanbaru Selain melayani penerbangan
sipil bandar udara ini juga menjadi home base bagi Skuadron Udara 12 TNI
AU Bandar Udara ini telah ada sejak sebelum kemerdekaan dan telah
mengalami perkembangan yang sangat pesat mengikuti perkembangan
kedirgantaraan nasional Pada tahun 1950 landasan pacu yang terdiri dari
lapisan kerikil di perpanjang dari 800 meter menjadi 1500 meter Pada tahun
1960 pemerintah mengoperasikan bandar udara ini menjadi Bandar Udara
Perintis dan merubah namanya dari Landasan Udara menjadi Pelabuhan Udara
Simpang Tiga Nama Simpang Tiga diambil dari letaknya yang berada pada
salah satu sisi pertigaan jalan menuju Kota Pekanbaru - Kabupaten Kampar -
Kabupaten Indragiri Hulu
Pada tahun 1967 dilakukan penambahan landasan pacu sepanjang 500 meter
dan dimulai proses pengaspalan runway taxiway dan apron Nama Pelabuhan
Udara Simpang Tiga kemudian diganti menjadi Bandar Udara
Simpang Tiga terhitung sejak tanggal 1 September 1985 Melalui Keputusan
Presiden Nomor Kep473OM001988-AP II tanggal 4 April 1998 nama
Bandar Udara Simpang Tiga diganti menjadi Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru Perluasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II kembali
dilakukan mulai tahun 2009 melalui kerjasama pihak Angkasa Pura II sebagai
Badan Usaha Bandar Udara dengan Pemerintah Provinsi Riau Saat ini Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II telah hampir sempurna ber-evolusi dan berhak
menyandang prediket sebagai pelabuhan udara internasional regional
Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II terletak di tengah kota
Pekanbaru Mengingat lokasinya yang hanya berjarak lebih kurang 10
Kilometer dari pusat kota maka dapat dipahami mengapa kawasan di sekitar
bandar udara ini tumbuh dan berkembang menjadi kawasan permukiman dan
pusat-pusat aktifitas masyarakat Kota Pekanbaru menjadi salah satu kota di
2
Sumatera yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) Karena
posisi kota Pekanbaru yang sangat strategis baik dari perspektif nasional
maupun internasional maka Pekanbaru memiliki potensi untuk berkembang
menjadi kota pusat pertumbuhan ekonomi bisnis nasional dan internasional
Proses menuju kota metropolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan
bisnis itu akan menimbulkan berbagai problem tata ruang dan tata guna lahan
bagi Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru
Di satu sisi terjadi dinamika pembangunan yang begitu pesat di berbagai sektor
termasuk sektor permukiman prasarana wilayah dan infrastruktur perkotaan
lainnya Upaya-upaya pemerintah daerah dalam memacu tingkat pertumbuhan
ekonomi memerlukan kebijakan yang ramah investor serta kemampuan
pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur Di sisi lain tentu saja
akan terjadi lonjakan kebutuhan dan permintaan pada sektor transportasi
khususnya transportasi udara yang begitu pesat Selain peningkatan kuantitas
masalah kualitas layanan transportasi udara perlu mendapat perhatian terutama
masalah keselamatan dan keamanan penerbangan Pembangunan dan
pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II pada akhirnya memang
menjadi keniscayaan
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II memiliki lahan untuk operasional dan
pelayanan kebandarudaraan serta kegiatan penunjang yang terkait dengan
operasional penerbangan lainnya seluar 165882 Hektar Berdasarkan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru untuk keperluan
peningkatan pengoperasian pelayanan pengelolaan dan pengusahaan serta
pembangunan dan pengembangan bandar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II memerlukan lahan seluas 229407 Hektar Itu berarti bahwa jika lokasi
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dipertahankan pada lokasi saat ini maka
untuk keperluan-keperluan tersebut di atas masih dierlukan lahan seluar 63525
Hektar
Faktor utama yang harus diperhatikan dalam penetapan lokasi dan
pengoperasian Bandar Udara sebagaimana diatur dalam peraturan
3
perundangundangan adalah terpenuhinya persyaratan keselamatan dan
keamanan penerbangan Persyaratan keselamatan penerbangan berkaitan
dengan keselamatan dalam memanfaatkan wilayah udara pesawat udara
bandar udara angkutan udara navigasi penerbangan fasilitas penunjang dan
fasilitas umum lainnya Sedangkan persyaratan keamanan penerbangan
berkaitan dengan perlindungan terhadap penerbangan dari tindakan melawan
hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumberdaya manusia fasilitas dan
prosedur
Disamping faktor keselamatan dan keamanan penerbangan lokasi bandar
udara juga harus mempertimbangkan keserasian dan keseimbangan dengan
budaya lokal (Melayu) Faktor-faktor tersebut bertujuan untuk menciptakan
harmonisasi dan mereduksi polarisasi antara kultur yang dianut oleh
masyarakat di sekitar wilayah bandar udara dengan dampak sosial yang
berpotensi timbul selama pengoperasian bandar udara Misalnya dampak
terhadap kegiatan keagamaan tradisi masyarakat serta kegiatan-kegiatan lain
yang menjadi ciri dan identitas masyarakat di Provinsi Riau dan di Kota
Pekanbaru pada ksususnya
Sebagai ibukota provinsi yang sangat berdekatan dengan bandar udara kota
Pekanbaru dihadapkan kepada dilema berkaitan dengan tata ruang wilayah
Iklim investasi yang relatif baik ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi
Provinsi Riau yang mengalami trend positif (750 triwulan II 2012 BPS
Riau) Salah satu dampaknya adalah meningkatnya kebutuhan akan
infrastruktur sehingga muncul pembangunan perumahan gedunggedung
perkantoran perhotelan dan pusat-pusat bisnis serta prasarana telekomunikasi
yang cenderung bergerak vertikal (menjulang tinggi) Beberapa infrastruktur
gedung yang dapat diklasifikasikan sebagai bangunan tinggi di kota Pekanbaru
antara lain adalah Gedung Surya Dumai Menara Dang Merdu- Bank Riau
Kepri Tower (15 lantai 83 meter) Gedung Graha Pena (14 lantai under
construction) The Peak Hotel and Apartement (29 lantai under construction)
bangunan-bangunan perhotelan dan infrastruktur non-hunian lainnya seperti
menara telekomunikasi
4
Munculnya infrastruktur perumahan dan permukiman serta bangunanbangunan
berstruktur tinggi di kota Pekanbaru khususnya di sekitara kawasan Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap
keselamatan dan keamanan penerbangan Ketentuan perundangundangan yang
terkait dengan masalah penerbangan menyaratkan bahwa kawasan udara di
sekitar bandar udara harus bebas dari segala bentuk hambatan yang akan
mengganggu pergerakan pesawat udara Di lain pihak aktifitas pembangunan
operasional dan perawatan Bandar Udara dan pesawat udara memberi dampak
terhadap kualitas lingkungan hidup di sekitar bandar udara seperti pencemaran
udara energi air tanah dan limbah serta ambang batas kebisingan Oleh
sebab itu untuk menjamin bahwa kawasan udara sekitar bandar udara bebas
dari segala hambatan dan rintangan serta untuk menjamin keselamatan
masyarakat yang bermukim dan beraktifitas di sekitar bandar udara maka
pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor KM 17 Tahun 2005 tentang Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK)
di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah danatau
perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk
kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan
penerbangan KKOP mencakup wilayah yang sangat luas dimana pada wilayah
dimaksud tidak diizinkan adanya bangunan atau benda tumbuh baik yang tetap
(fixed) maupun dapat berpindah (mobile) yang lebih tinggi dari persyaratan
batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan kode referensi landas pacu
(Aerodrome Reference Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway
Classification) dari suatu bandar udara
Adanya ketentuan dan regulasi nasional dan internasional di sub-sektor
tranportasi udara yang begitu ketat akan menimbulkan benturan kepentingan
5
antara masyarakat Pemerintah Provinsi RiauPemerintah Kota Pekanbaru dan
Otoritas Bandar Udara Pemerintah berkewajiban untuk menjaga kelangsungan
pembangunan dan melindungi kepentingan masyarakat Otoritas Bandar Udara
berkewajiban pula untuk melindungi kepentingan keselamatan dan keamanan
penerbangan Untuk menjembatani berbagai kepentingan tersebut diperlukan
suatu kjebijakan publik dan regulasi berupa produk hukum daerah yang
berkeadilan dan mampu melindungi dan mengakomodasi hak dan kewajiban
semua pihak
Dalam rangka menyusun regulasi dan kebijakan publik yang berkaitan dengan
penertiban dan pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru maka dilakukan studi dalam bentuk kajian
akademik untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Riau dan
para pemangku kepentingan di bidang transportasi udara tentang perlunya
kebijakan publik dalam bentuk Peraturan Daerah Peraturan Daerah dimaksud
harus bersifat humanistis realistis implementatif dan responsif serta dapat
menjamin pengendalian berkelanjutan (sustainable control) Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batasbatas Kawasan
Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
secara konsisten dan berkelanjutan
B IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan kepada latar belakang sebagaimana diuraikan di atas dapat
diidentifikasi dan dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut 1
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II berada dalam kota Pekanbaru Untuk
sebuah kota yang memiliki bandar udara atau berdekatan dengan bandar udara
sangat diperlukan kebijakan publik berupa produk hukum daerah untuk
mengendalikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) sebagai mana diatur dalam peraturan
perundang-undangan pada hierarki yang lebih tinggi Apakah yang menjadi
landasan hukum dan kerangka pemikiran dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah (Ranperda) untuk pengendalian Kawasan Keselamatan
6
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
2 Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah salah satu bentuk produk
hukum yang bersifat pengaturan untuk mengendalikan kawasan existing
dan pengendalian kondisi di masa datang Pokok-pokok materi apa saja
yang harus diatur dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
3 Pengaturan dan pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dengan suatu produk hukum
daerah bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan
serta pengembangan bandar udara Pengaturan dan pengendalian tersebut
pada hakikatnya adalah perintah dari peraturan perundang-undangan dalam
hierarki yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat
Bagaimanakah kedudukan dan keterkaitan antara Peraturan Daerah yang
akan disusun dengan paraturan perundangundangan lain yang terkait
dengannya
C TUJUAN DAN KEGUNAAN
Sebagaimana uraian pada Latar Belakang dan Indentifikasi Masalah di atas
kajian akademik ini bertujuan untuk mengetahui
1 Landasan hukum dan kerangka pemikiran dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah (Ranperda) untuk pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
2 Pokok-pokok materi yang harus diatur dalam Peraturan Daerah tentang
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar kawasan Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
3 Kedudukan dan keterkaitan antara Peraturan Daerah yang akan disusun
dengan paraturan perundang-undangan lain yang terkait dengannya
7
sehingga tidak terjadi pertentangan dan tumpang tindih peraturan
perundang-undangan dalam sistem hukum nasional
Kajian akademik ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara ilmiah
dari persfektif akademik tentang kondisi existing kawasan Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru serta kondisi yang diinginkan di masa datang
Naskah Akademik sebagai produk dari kajian akademik diharapkan pula
berguna sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
D METODOLOGI
Naskah Akademik bersumber dari kajian akademik yaitu kajian yang bersifat
ilmiah sehingga memiliki ciri-ciri 1) Rasional yaitu menggunakan cara-cara
logik (masuk akal) dan memenuhi kaidah nalar manusia 2) Empiris yaitu
menggunakan cara-cara yang teramati dan dapat dilakukan oleh semua orang
secara berulang dan 3) Sistematis yaitu menggunakan langkah-langkah kajian
yang runtut dan logis Kajian akademik akan memberikan beberapa gambaran
dari perspektif akademik berupa aspek teknis aspek ekonomi dan finansial
aspek bisnis aspek hukum aspek pertahanan dan keamanan Untuk
memperoleh data-data dalam kajian akademik ini dilakukan penelitian yang
bersifat deskriptif Pemilihan jenis penelitian ini karena sifatnya berorientasi
kepada data-data tertentu yang bersifat khusus (tidak berlaku generalistik)
Penelitian deskriptif mengutamakan teknik menggambarkan atau
mendeskripsikan obyek yang diteliti melalui data-data yang diperoleh melalui
observasi wawancara kuisioner dan telaah dokumentasi sehingga lebih
sesuai untuk keperluan dalam merancang kebijakan publik yang berkaitan
dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru
8
Untuk mewujudkan sebuah kebijakan publik yang demokratis partisipatif
implementatif dan humanistis yang dapat melindungi hak dan kewajiban
semua pihak dalam mengendalikan Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan di Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru serta menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan
di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru maka dilakukan kajian dengan metodologi sebagai berikut
1 Studi Literatur
Penelitian ini diawali dengan melakukan kajian terhadap sejumlah literatur
yang dapat mendukung hipotesis dan analisis mencakup (1) kajian regulasi
dan peraturan perundang-undangan penerbangan nasional dan
internasional (2) kajian sistem karakterisitik dan standarisasi
penerbangan dan kebandarudaraan (3) kajian analisa batas kawasan
kebisingan dan kawasan keselamatan operasi penerbangan (4) kajian
rencana tata ruang wilayah Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru (5) kajian
peraturan-peraturan daerah yang terkait dan (6) kajian demografi
topografi klimatologi geologi dan statigrafi Sumber kajian adalah
referensi berupa buku-buku teks peraturan perundang-undangan dan
regulasi terkait dokumen teknis jurnal ilmiah yang dipublikasi secara
nasional dan internasional hasil riset yang dipublikasikan dan juga
informasi terkait yang diakses melalui internet
2 Lokasi Penelitian
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II terletak di wilayah administrasi
Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
Penelitian dilakukan di sekitar kawasan yang terdampak oleh operasional Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru meliputi kawasan terbangun dan
kawasan tidak terbangun Kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru berbatasan dengan
- Sebelah Utara Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Timur Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
9
- Sebelah Selatan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat Kabupaten Kampar
Lokasi penelitian (dalam batas dan lingkup seluas-luasnya) terbatas dalam
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II yang mencakup wilayah a Kabupaten Kampar
- Kecamatan Siak Hulu
- Kecamatan Kampar Kiri
b Kota Pekanbaru
- Kecamatan Bukit Raya
- Kecamatan Marpoyan Damai
- Kecamatan Senapelan
- Kecamatan Sukajadi
Perincian detail wilayah desa dan kelurahan yang akan dijadikan populasi
akan di tentukan dalam metodologi kajian akademik
3 Metode Pengumpulan Data
Data-data dalam kajian akademik ini terdiri dari data primer dan data
sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber data baik data yang di ambil
langsung melalui observasi maupun data dokumentasi instansional
koleksi perorangan serta dokumen yang sudah menjadi domain publik
Sebahagian dari data-data yang sudah menjadi domain publik diakses
melalui website
Data Primer diperoleh melalui survey primer yang menghasilkan data
otentik produk dari hasil pengukuran pengamatan permintaan keterangan
secara lisan dan tertulis langsung dari objek penelitian di sekitar kawasan
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Teknik pengambilan data
primer antara lain
a Observasi adalah teknik pengambilan data langsung melalui
pengamatan danatau pengukuran dengan atau tanpa alat seperti ukuran
luas volume ketinggian lebar kedalaman dimensi kecepatan warna
serta sifat fisik dan mekanik lainnya yang ada pada kawasan objek
10
penelitian Sebahagian dari data yang diperoleh melalui observasi akan
di amati silang (cross check) dengan data yang diperoleh dengan teknik
pengambilan data yang lain Observasi juga dilakukan ke bandar udara
lain yang diperkirakan memiliki kesamaan permasalahan kedaerahan
dan kesamaan karakterisitik dengan Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
b Wawancara adalah teknik pengambilan data secara verbal baik yang
bersifat monolog atau dialog dengan para nara sumber baik yang
bersifat kesaksian (testimony) pengalaman (experience) keahlian dan
kepakaran (expertise) Khusus untuk data dari expert difokuskan
kepada pejabat pemerintah pakar kebandarudaraan pelaku
pembangunan bandar udara penerbang serta pemangku kepentingan
lain yang berkaitan dengan transportasi udara Metode wawancara yang
dipilih adalah wawancara terstruktur yaitu dengan membuat dan
mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu Hal
ini bertujuan untuk mereduksi bias informasi dan untuk efektifitas
perolehan informasi serta mempertajam tingkat akurasi informasi
c Kuisioner adalah teknik pengumpulan data tertulis melalui lembar
kuisionerangket yang disebar di lokasi objek penelitian di sekitar
kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Terutama di
sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Tingkat keakuratan data dan
informasi semata-mata mengandalkan kejujuran responden sehingga
data yang diperoleh akan bersifat subjektif Untuk mereduksi
subjektifitas data maka kuisioner di-design dalam bentuk pertanyaan
yang bersifat terbuka dan berjenjang tanpa penyertaan lampiran bukti
fisik responden dan bukti fisik dokumen objek data Data yang
diharapkan dari teknik pengumpulan data ini adalah gambaran kondisi
sebenarnya yang sudah ada (exsisting) dan harapan dimasas yang akan
datang
Data primer yang diharapkan mendukung kajian akademik ini adalah
seperti pada tabel berikut
11
Tabel 1 Data dan Sumber Data Primer
No Teknik
Pengumpulan
Data Sumber Data Data Masukan
1 Observasi Lokasi Objek -
Penelitian - Kondisi existing kawasan bandara
Intensitas bangunan di kawasan
bandar udara - Jarak terdekat bangunan
nonfasilitas bandar udara terhadap bandar udara
- Aktifitas masyarakat di sekitar
bandar udara - Aksesabilitas existing darike
kawasan sekitar bandar udara - Data lain yang dianggap perlu
2 Wawancara - PejabatPegawai
- Pemerintah - PejabatPegawai
- Otoritas
Bandar Udara - - Penerbang - Expert Kebandar- -
udaraan -
Penyebab kecelakaan yang pernah
terjadi Jenis kecelakaan yang sering
terjadi Jenis hambatan (obstacle) yang
sering dikeluhkan Implementasi kebijakan yang ada
Koordinasi pemerintah provinsi
kota dengan otoritas bandar udara
SSK II - Koordinasi pemerintah provinsi
kota dengan DPRD 3 Kuisioner - Masyarakat - Asal pemilik tanahbangunan
- Status kepemilikan
- Dokumen kepemilikan
- Tahun berdiri bangunan
- Lama menempati
- Luas tanahbangunan
- Tinggi bangunan
- Jenis Bangunan
- Fungsi bangunan
- Pekerjaan penghuni atau pemilik
tanahbangunan - Pendapatan
- Alasan memilih domisili
- Jenis penyakit yang sering diderita
- Tingkat kenyamanan hunian dan
lingkungan serta jenis gangguan - Tingkat kebersihan udara air dan
tanah
12
- Pengetahuan tentang KKOP dan
BKK
Data Sekunder diperoleh secara tidak langsung pada objek kajian Data
sekunder merupakan data yang telah terkoleksi dan terdokumentasi (cetak
danatau digital) pada instansi tertentu yang bukan merupakan rahasia negara
baik yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan Data sekunder
dapat berupa file dokumen image audio dan video Teknik pengambilan data
sekunder antara lain adalah
a Survey Instansional adalah pengumpulan data pada instansi pemerintah
seperti Bappeda Provinsi Riau Bappeda Kota Pekanbaru dan Bappeda
Kabupaten Kampar Dinas Perhubungan Provinsi Riau Dinas
Perhubungan Kota Pekanbaru dan Dinas Perhubungan Kabupaten
Kampar Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau Dinas Pekerjaan Umum
Kota Pekanbaru dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar Dinas
Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Lanud Pekanbaru Badan
Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru Badan Pusat Statistik Pekanbaru
Kantor Kecamatan Kantor Kelurahan dan Badan Usaha Bandar Udara
(Perum Angkasa Pura II dan Kantor Bandar Udara)
b Survey Literasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari
leteratur dan referensi terkait misalnya data yang berkaitan dengan
spesifikasi umum dan khusus yang berlaku di Provinsi Riau dan Kota
Pekanbaru serta standarisasi nasional dan internasional
Data sekunder yang diharapkan mendukung kajian akademik ini adalah seperti
pada tabel berikut
Tabel 2 Data dan Sumber Data Sekunder
No Teknik
Pengumpulan
Data Sumber Data Data Masukan
1 Survey Literasi Buku dan Dokumen - Referensi
Undang-Undang RI Nomor 1 ahun
2009 tentang Penerbangan - International Standards and
Recommended Practices Annex 14 Aerodromes Vol1 Aerodrome Design snd Operations
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 40
tahun 2012 Tentang Pembangunan
dan Pelestarian Lingkungan Hidup
Bandar Udara
13
- Permenhub Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional
- Permenhub Nomor KM 24 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 Tentang Bandar Udara
- Permenhub Nomor KM 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Provinsi Riau
- Permenhub Nomor KM 17 Tahun 2005 Tentang Batas-Batas Kawasan Kebisingan Di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Permenhub Nomor KM 60 Tahun 2004 Tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Dokumen lain yang terkait
14
2 Survey - Instansional
-
-
-
-
-
-
Bappeda Provinsi - Kota pekanbaru Kabupaten - Kampar Dinas Tata Ruang dan
Bangunan -
Dinas - Perhubungan Provinsi Riau dan - Kota Pekanbaru
-
Dinas PU Provinsi - Riau dan Kota Pekanbaru - Badan Pertanahan - Nasional Pekanbaru -
-
Badan Pusat - Statistik
- Pekanbaru -
-
-
Kantor - Kecamatan
-
- - -
Kantor Kelurahan -
RTRW Provinsi Riau dan Kota
Pekanbaru Tahun 2010 ndash 2026
Kebijakan Pemprov dan Pemko
tentang Pengembangan Bandara SSK II Kebijakan Pemko Pekanbaru
tentang Izin Mendirikan Bangunan
Kebijakan tentang Moda dan Pengembangan Sektor Transportasi Data Pertumbuhan Transportasi
Udara di Bandara SSK II Data Kecelakaan Transportasi
Udara di Bandara SSK II Kebijakan tentang Pembangunan
Perumahan dan permukiman Kebijakan tentang Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Bandara Dokumen Hak GunaHak Kelola
Tanah Kawasan Bandara SSK II
Dokumen Hak GunaHak Milik
tanah di sekitar wilayah Bandara SSK II Peta Persil Tanah di sekitar
Bandara SSK II Riau Dalam Angka Pekanbaru Dalam Angka Pertumbuhan Penduduk Kota
Pekanbaru Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Pertumbuhan Sektor Parawisata Provinsi RiauKota Pekanbaru RDTRK Kecamatan Bukit Raya RDTRK Kecamatan Marpoyan
Damai RDTRK Kecamatan Senapelan RDTRK Kecamatan Sukajadi Peta Administratif Kecamatan Peta Administrasi Kelurahan
- Data Kependudukan Kelurahan
- Badan Usaha - Kebijakan Teknis Operasi
Bandar Udara Penerbangan (Perum Angkasa - Kebijakan Zona KKOP dan BKK
Pura II dan Kantor - Pertumbuhan Jumlah Penerbangan Bandar Udara dan Penumpang SSK II) Lanud - Jenis dan Type Pesawat Udara Pekanbaru yang Diizinkan Mendarat di
Bandara SSK II - Jadwal dan Rute Penerbangan darike Bandara
SSK II
15
4 Populasi dan Teknik Sampling
Menurut Sugiyono (1997) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri
atas obyeksubyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan
Selanjutnya Sugiono mengatakan bahwa populasi bukan hanya orang tetapi
juga benda-benda alam yang lain Populasi bukan hanya sekedar jumlah yang
ada pada obyeksubyek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik
sifat yang dimiliki oleh obyek atau subyek itu Dengan demikian yang
dimaksud dengan populasi dalam kajian ini adalah seluruh orang danatau
bangunan danatau objek lainnya yang terdapat di sekitar Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru
Jika populasi di sekitar kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru memiliki jumlah dan karakteristik yang besar maka secara teoretis
diizinkan untuk mengambil sebagian dari jumlah dan karakteristik dari
populasi yang ada sebagai sampel Teknik pengambilan sampel (teknik
sampling) Dalam kajian ini digunakan teknik probability sampling yaitu
pengambilan sampel dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap
unsur populasi untuk dipilh menjadi sampel Sesuai dengan karakteristik
wilayah sekitar bandar udara maka teknik sampling yang lebih khusus akan
digunakan adalah Disproporsionate Stratified Random Sampling Hal ini
dilakukan karena populasi gedung tinggi tidak proporsional terhadap populasi
gedung-gedung dan bangunan (hunian dan non-hunian) lainnya yang ada di
sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
16
17
Penentuan jumlah sampel menggunakan tabel Krejcie dan nomogram Harry
King Tingkat kesalahan dari perhitungan menggunakan tabel Krejcie adalah
5 sehingga tingkat kepercayaan terhadap populasi adalah 95 Sedangkan
nomogram Harry King dalam perhitungannya membuat variasi tingkat
kesalahan antara 5 sd 15
5 Desain Penelitian
Penelitian ini didesain untuk mengetahui secara ilmiah tentang aspek teknis
aspek yuridis aspek sosiologis dan aspek pilosofis pada kawasan terdampak
di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru Kajian akademik ini menggunakan pendekatan
ilmu keteknikan khususnya ilmu lapangan terbang ilmu teknik lingkungan
ilmu statistik ilmu hukum dan bidang ilmu terkait lainnya Desain penelitian
dirancang agar dapat menjelaskan secara formal bagaimana urutan dan tata cara
kajian akademis ini dilakukan Urutan kegitan penelitian disajikan dalam
bentuk bagan alir (flow chart) seperti pada Gambar 1
18
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS A KAJIAN TEORETIS
Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II terletak di tengah kota
Pekanbaru berjarak lebih kurang 10 kilometer dari pusat kota Berdasarkan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Bandar Udara ini
memiliki lahan untuk operasional dan pelayanan kebandarudaraan serta
kegiatan penunjang yang terkait dengan operasional penerbangan lainnya
seluas 165882 Hektar Untuk keperluan peningkatan pengoperasian
pelayanan pengelolaan dan pengusahaan serta pembangunan dan
pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II memerlukan lahan seluas
229407 Hektar Itu berarti bahwa jika lokasi Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II dipertahankan pada lokasi saat ini maka untuk keperluankeperluan
tersebut di atas masih diperlukan lahan seluar 63525 Hektar
Sebagai ibukota provinsi yang sangat berdekatan dengan bandar udara kota
Pekanbaru dihadapkan kepada dilema berkaitan dengan tata ruang wilayah
Iklim investasi yang relatif baik ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi
Provinsi Riau yang mengalami trend positif (750 triwulan II 2012 BPS
Riau) Salah satu dampaknya adalah meningkatnya kebutuhan infratsruktur
sehingga banyak muncul pembangunan perumahan gedunggedung
perkantoran perhotelan dan pusat-pusat bisnis serta prasarana telekomunikasi
yang cenderung bergerak vertikal (menjulang tinggi) Beberapa infrastruktur
gedung yang dapat diklasifikasikan sebagai bangunan tinggi di kota Pekanbaru
antara lain adalah Gedung Surya Dumai Menara Dang Merdu- Bank Riau
Kepri Tower (15 lantai 83 meter) Gedung Graha Pena (14 lantai under
construction) The Peak Hotel and Apartement (29 lantai under construction)
dan infrastruktur non-hunian lainnya seperti menara telekomunikasi
Munculnya infrastruktur perumahan dan permukiman serta bangunanbangunan
berstruktur tinggi di kota Pekanbaru khususnya di sekitara kawasan Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap
keselamatan dan keamanan penerbangan Ketentuan perundangundangan yang
19
terkait dengan masalah penerbangan menyaratkan bahwa kawasan udara di
sekitar bandar udara harus bebas dari segala bentuk hambatan yang akan
mengganggu pergerakan pesawat udara Di lain pihak aktifitas pembangunan
operasional dan perawatan Bandar Udara dan pesawat udara memberi dampak
buruk terhadap kualitas lingkungan hidup di sekitar bandar udara seperti
pencemaran udara energi air tanah dan limbah serta ambang batas
kebisingan Oleh sebab itu untuk menjamin bahwa kawasan udara sekitar
bandar udara bebas dari segala hambatan dan rintangan serta untuk menjamin
keselamatan masyarakat yang bermukim dan beraktifitas di sekitar bandar
udara maka pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menerbitkan
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun
2005 tentang Batas-batas Kawasan
Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
1 Koordinat Bandar Udara
Penetapan batas-batas kebutuhan lahan suatu Bandar Udara dinyatakan dalam
sistem koordinat bandar udara (Aedrome Coordinate System ACS) yaitu
posisi Bandar Udara (pada permukaan bumi) yang dinyatakan dengan besaran
WLQHPž WDMDUHGQDXWDVPDODGUXMXEQDGJQDWQLOމ
GDQ GHWLNފ
Penentuan koordinat geografis tersebut mengacu kepada bidang referensi
World Geodetic System 1984 (WGSrsquo84) Berdasarkan acuan bidang referensi
WGSrsquo84 telah ditetapkan titik referensi bandar udara (Aerodrome Reference
Point ARP) Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II yang dinyatakan dalam
sistem koordinat bandar udara dan dijadikan sebagai titk referensi bandar udara
(Aerodrome Reference Point ARP)
Titik referensi koordinat geografis dan koordinat kartesius (perpotongan sumbu
X dan sumbu Y) Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II terletak pada koordinat
geografis 00ordm 8ފމGDQordm 7ފމDWDXSDGD koordinat (kartesius) bandar
20
udara X = 20000 meter dan Y = 20000 meter dimana sumbu X berhimpit
dengan sumbu landasan pacu yang mempunyai
ž KWXPL]DފމJHRJUDILVGDQVXPEXltPHODOXLXMXQJODQGDVD
Q Existing dan Pengembangan dan tegak lurus sumbu X Berdasarkan
koordinat geografis dan koordinat kartesisus (titik referensi) tersebut telah
ditetapkan pula batas-batas kebutuhan lahan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II yaitu pada koordinat geografis 00ordm 28މ15849ފ LU dan 101ordm 26މ41179ފ BT
atau pada koordinat (kartesius) bandar udara X = 20000 meter dan Y = 20000
meter dimana sumbu X berhimpit dengan sumbu landasan yang mempunyai
azimuth 181ordm ފ
JHRJUDILVGDQVXPEXltPHODOXLXMXQJODQGDVDQ tegak lurusމ
sumbu X
Batas-batas kebutuhan lahan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
sebagaimana dinyatakan dalam sistem koordinat geografis dan koordinat
kartesisus di atas adalah batas-batas kawasan yang dijadikan landasan dalam
penentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan
BatasBatas Kawasan Kebisingan (BKK) di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah danatau
perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk
kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan
penerbangan KKOP mencakup wilayah yang sangat luas dimana pada wilayah
dimaksud tidak diizinkan adanya bangunan atau benda tumbuh baik yang tetap
(fixed) maupun dapat berpindah (mobile) yang lebih tinggi dari persyaratan
batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan kode referensi landas pacu
(Aerodrome Reference Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway
Classification) dari suatu bandar udara
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri atas
21
- Kawasan Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas
- Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar
- Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
- Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
- Kawasan di sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan
Kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II adalah
kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara yang terpengaruh oleh gelombang
suara mesin pesawat udara dan yang dapat menggangu lingkungan Kawasan
kebisingan di sekitar Bandar Udara diukur dengan peralatan ukur dan
metodologi yang ditetapkan oleh standar nasional serta ditentukan dengan
bertitik tolak pada Rencana Induk Bandar Udara dan Rencana Pengembangan
Bandar Udara prakiraan jenis pesawat udara prekwenai dan periode waktu
operasi
Nilai tingkat kebisingan maksimum dibaca dalam skala A yaitu tingkat
kebisingan tertimbang (A-Waeighted Sound Level) dinyatakan dalam satuan
decibel dan disingkat dengan dB(A) Tingkat kebisingan yang dapat diterima
secara terus menerus disusun dalam suatu satuan Tingkat Kebisingan yang
Dapat Diterima Terus-menerus Ekivalen Tertimbang (Weighted Equivalent
Continuous Perceived Noise Level WECPNL) WECPNL adalah satuan untuk
menyusun prekuensi pesawat udara pada siang malam dan dini hari yaitu
pada saat kebisingan lebih terasa serta penyesuaian terhadap dampak
psikologis
2 Batas-batas Kawasan dan Ketinggian
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru memiliki landas pacu (run
way) dengan spesifikasi Pendekatan Presisi Kategori 1 Nomor Kode 4
(Precision Approach Category 1 Code Number 4) Penetapan code number
didasarkan kepada perhitungan panjang landas pacu (runway) berdasarkan
referensi pesawat (aeroplane reference field lenght ARFL) Penetapan
22
batasbatas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) didasarkan
kepada spesifikasi yang ditetapkan melalui Konvensi Chicago tahun 1944
sebagaimana tercantum dalam Annex 14 Volume 1 tentang Persyaratan
Permukaan Batas Penghalang Landas Pacu
Ketinggian semua titik pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) ditentukan terhadap ketinggian ambang landas pacu 36 Exisiting dan
Pengembangan sebagai titik referensi sistem ketinggian bandar udara Titik
referensi sistem ketinggian Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
adalah titik 000 M yang berada pada ketinggian + 19875 meter di atas
permukaan air laut rata-rata (Mean Sea Level MSL) Beda tinggi antara
ambang landas pacu 36 dengan ambang landas pacu 18 adalah 1020 meter
(data sekunder)
Ketinggian Permukaan Horizontal Dalam untuk Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru ditentukan +50 meter di atas ambang landas pacu 36
Existing dan Pengembangan Dengan demikian Kawasan Permukaan
Horizontal Dalam memiliki batas ketinggian (+50 meter) + (+19875 meter) =
+69875 meter Sedangkan ketinggian Permukaan Horizontal Luar untuk
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru ditentukan +155 meter di atas
ambang landas pacu 36 Existing dan Pengembangan Dengan demikian
Kawasan Permukaan Horizontal Luar memiliki batas ketinggian (+155 meter)
+ (+19875 meter) = +174875 meter
Tabel 3 Dimensi dan Kemiringan Permukaan Batas Penghalang
Dimensi dan Permukaan
Klaisifikasi Run Way
(code number 4) Keterangan
Precision Approach Category 1
Kerucut (conical) - Kemiringan - Ketinggian
5
100 m
Horizontal Dalam (inner horizontal) - Ketinggian
45 m
- Jari-jari 4000 m
23
Pendekatan Dalam (inner
approach) - Lebar - Jarak dari ambang landas - Panjang - Kemiringan
120 m 60
m 900 m
2
Pendekatan (approach) - Panjang tepi dalam - Jarak dari ambang landasan - Pelebaran Bagian Pertama - Panjang - Kemiringan Bagian Kedua - Panjang - Kemiringan Bagian Horizontal - Panjang - Panjang Total
300 m 60 m 155
3000 m
2
3600 m 25
8400 m 15000 m
Transisi (transitional) -
Kemiringan
143
Transisi Dalam (inner transitional) - Kemiringan
333
Pemukaan Pendaratan (balked landing surface) - Panjang tepi dalam - Jarak dari ambang landasan - Pelebaran - Kemiringan
120 m
1800 m 10
333
Sumber ICAO Aerodrome Annex 14 2004)
Posisi permukaan batas penghalang dinyatakan dalam Sistem Koordinat
Bandar Udara yang posisinya ditentukan terhadap titik-titik referensi sebagai
berikut
- Titik referensi Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II terletak pada koordinat
geografis
00deg 27 ᇱ 27130
ܮ ᇱ 3655 ܤ
101deg 26
- Titik referensi Pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II terletak
pada koordinat geografis
24
00deg 27 ᇱ 0582
ܮ ᇱ 3916 ܤ
101deg 26
- Titk referensi sistem koordinat Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
(perpotongan sumbu X dan sumbu Y) terletak pada ujung landasan pacu
18 (eksisting) dan pengembangan atau koordinat bandar udara
+ = 00020 ܯ
+ = 00020 ܯ
Sumbu X berhimpit dengan sumbu landas pacu dengan arah 178ordm މ
JHRJUDILVVXPEXltPHODOui ujung landas pacu 18 (eksisting) danފ
Pengembangan serta tegak lurus pada sumbu X
Permukaan Utama adalah permukaan yang garis tengahnya berhimpit dengan
sumbu landas pacu (run way) yang membentang sampai 60 meter di luar setiap
ujung landas pacu dan lebarnya 4825 meter dengan ketinggian untuk setiap
titik pada permukaan utama diperhitungkan sama dengan ketinggian titik
terdekat pada sumbu landas pacu
a Batas Ketinggian Pada Kawasan Pendekatan (Ancang) Pendaratan
dan Lepas Landas
Kawasan Pendekatan (ancang) Pendaratan dan Lepas Landas adalah suatu
kawasan perpanjangan kedua ujung landasan di bawah lintasan pesawat
udara setelah lepas landas atau akan mendarat yang dibatasi oleh ukuran
panjang dan lebar tertentu sebagai berikut
Tepi dalam dari Kawasan Pendekatan (ancang) Pendaratan dan Lepas
Landas berhimpit dengan ujung-ujung Permukaan Utama berjarak 60
meter dari ijung landasan pacu dengan lebar 484 meter arah keluar secara
teratur dengan garis tengah merupakan perpanjangan dari landas pacu
sampai lebar 4984 meter pada jarak mendatar 15000 meter dari ujung
permukaan utama
25
Tabel 4 Batas Ketinggian Kawasan Pendekatan Pendaratan dan Lepas
Landas pada Landas Pacu 18
Kemiringan
() Jarak
(meter)
Ketinggian di Atas Ambang Landas Pacu
18 (meter)
Tinggi (meter)
AES MSL
Bagian I 2 1940 + 50 + 50 + 69875
Bagian II 0 2060 + 50 + 50 + 69875
Bagian III 5 1339 + 104 + 104 + 123835
Bagian IV - Tengah - Tepi I - Tepi II - Tepi III
2 5
25 0
1693
469 584 640
+ 155 + 140 + 155
+ 155
+ 155 + 140 + 155
+ 155
+ 174875 + 160875 + 174875
+ 174875 Bagian V 0 7968 + 155 + 155 + 174875
Tabel 5 Batas Ketinggian Kawasan Pendekatan Pendaratan dan Lepas
Landas pada Landas Pacu 36
Kemiringan
() Jarak
(meter)
Ketinggian di Atas Ambang Landas Pacu
36 (meter)
Tinggi (meter)
AES MSL
Bagian I 2 2500 + 50 + 50 + 69875
Bagian II 0 1500 + 50 + 50 + 69875
Bagian III 5 1000 + 100 + 100 + 119875
Bagian IV - Tengah - Tepi I - Tepi II - Tepi III
2 5
25 0
2500
400 1200 900
+ 150 + 120 + 150 + 150
+ 150 + 120 + 150 + 150
+ 169875 + 139875 + 169875 + 169875
Bagian V 0 7500 + 150 + 150 + 169875
b Batas Ketinggian Pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan adalah sebagian dari kawasan
Pendekatan (ancang) Pendaratan dan Lepas Landas yang berbatasan
langsung dengan ujung-ujung landasan yang dapat menimbulkan
kemungkinan terjadinya kecelakaan serta mempunyai ukuran tertentu
sebagai berikut
Tepi dalam dari Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan berhimpit
dengan ujung Permukaan Utama dengan lebar 484 meter Dari tepi dalam
tersebut Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan meluas keluar secara
teratur dengan garis tengahnya merupakan perpanjangan dari garis tengah
26
landas pacu sampai lebar 1384 meter dan jarak mendatar 3000 meter dari
ujung Permukaan Utama
Tabel 6 Batas Ketinggian Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
Landas pada Landas Pacu 36
Lebar (meter) Kemiringan
() Jarak
(meter)
Ketinggian di Atas Ambang
Landas Pacu 36
Tinggi (meter)
Lebar
Awal Lebar Akhir
AES MSL
(meter)
484 1384 2 3000 + 50 + 50 69875
c Batas Ketinggian Pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal
Dalam
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam adalah bidang datar di
atas dan di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian
dengan ukuran tertentu untuk kepentingan pesawat udara melakukan
terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam ditentukan oleh
lingkaran dengan radius 4000 meter dari titik tengah setiap ujung
Permukaan Utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang
berdekatan Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam tidak
termasuk Kawasan Pendekatan (ancang) pendaratan dan lepas landas serta
Kawasan Di Bawah Permukaan Transisi Batas ketinggian pada Kawasan
Di Bawah Permukaan Horizontal Dalam adalah (+ 50 meter) +
(+ 19875 meter) = + 69875 meter
d Batas Ketinggian Pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal
Luar
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar adalah bidang datar di
sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan
ukuran tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi
penerbangan antara lain pada waktu pesawat melakukan pendekatan untuk
mendarat dan gerakan setelah lepas landas atau gerakan dalam hal
mengalami kegagalan dalam penderatan Kawasan di Bawah Permukaan
27
Horizontal Luar ditentukan oleh lingkaran dengan radius 15000 meter dari
titik tengah setiap ujung Permukaan Utama dan menarik garis singgung
pada kedua lingkaran yang berdekatan dan Kawasan di Bawah Permukaan
Horizontal Luar tidak termasuk Kawasan Pendekatan
(ancang) Pendaratan dan Lepas Landas serta Kawasan Di Bawah
Permukaan Kerucut Batas ketinggian pada Kawasan Di Bawah
Permukaan Horizontal Dalam adalah (+ 155 meter) + (+ 19875 meter) =
+ 174875 meter
e Batas Ketinggian Pada Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut adalah bidang dari suatu kerucut
yang bahagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan kawasan
horizontal dalam dan bagian atasnya dibatasi oleh garis perpotongan
dengan permukaan horizontal luar masing-masing dengan radius dan
ketinggian tertentu dimulai dari tepi luar Kawasan Di Bawah Permukaan
Horizontal Dalam meluas ke luar dengan jarak mendatar 2000 meter Batas
ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut ditentukan oleh
kemiringan 5 arah ke atas dan keluar dimulai dari tepi luar Kawasan Di
Bawah Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian + 50 meter di atas
ketinggian ambang landas pacu 36 Existing dan Pengembangan atau sama
dengan + 69875 meter dari MSL sampai memotong Permukaan
Horizontal Luar pada ketinggian + 150 meter di atas ketinggian ambang
landas pacu 36 Existing dan Pengembangan atau sama dengan + 169875
meter dari MSL
f Batas Ketinggian Pada Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
Kawasan di Bawah Permukaan Transisi adalah bidang dengan kemiringan
tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari poros landasan pada
bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang
ditarik tegak lurus pada poros landasan dan pada bagian atas dibatasi oleh
garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam Tepi dalam dari
Kawasan di Bawah Permukaan Transisi berhimpit dengan sisi panjang
Permukaan Utama sisi Kawasan Lepas Landas meluas ke luar sampai
jarak mendatar 315 meter dari sisi panjang Permukaan Utama Batas
28
ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Transisi ditentukan oleh
kemiringan 143 arah ke atas dan ke luar dimulai dari sisi panjang dan
pada ketinggian yang sama seperti Permukaan Utama serta Permukaan
Pendekatan (ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas menerus sampai
memotong Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian + 50 meter di atas
ketinggian ambang landas pacu 36 existing dan pengembangan atau sama
dengan + 69875 meter dari MSL
g Batas Ketinggian pada Kawasan di Sekitar Penempatan Alat Bantu
Navigasi Penerbangan
Kawasan di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan adalah
kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan di dalam
danatau di luar Daerah Lingkungan Kerja yang penggunaannya harus
memenuhi persyaratan tertentu guna menjamin kinerjaefisiensi alat bantu
navigasi penerbangan dan keselamatan penerbangan Alat Bantu Navigasi
Penerbangan yang tersedia dalam peneylenggaraan operasi penerbangan di
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri dari
- Non Directional Beacon (NDB) memiliki ukuran nominal lokasi 100
meter x 100 meter terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 59͵ᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 11ͶͲᦢ ܤ
Batas ketinggian di sekitar Non Directional Beacon (NDB) ditentukan
oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 3deg ke atas dan ke luar dari
titik tengah dasar antena dan pada jarak sampai radius 300 meter dari
antena dilarang ada bangunan dari metal seperti konstruksi rangka
bajabesi tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian tersebut
- Doppler Very High Omni Range (DVOR) Distance Mesuring
Equipment (DME) memiliki ukuran nominal lokasi 200 meter x 200
meter terletak pada koordinat geografis
00deg ʹͷᦡ 3212 ᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 29͵ͺᦢ ܤ
29
Batas ketinggian di sekitar alat Doppler Very High Omni Range
(DVOR) Distance Mesuring Equipment (DME) ditentukan oleh
kemiringan bidang kerucut dengan sudut 2deg ke atas dan ke luar dari titik
antena pada ketinggian bidang counterpois dan pada jarak radial kurang
600 meter dilarang adanya transmisi tegangan tinggi bangunan dari
metal seperti konstruksi rangka bajabesi tiang listrik dan lain-lain
melebihi batas ketinggian sudut tersebut
-
30
Instrument Landing System (ILS) dengan ukuran nominal lokasi 10
meter x 10 meter terdiri dari
1 Localizer terletak pada koordinat geografis
00deg ʹͺᦡ 20ͳͳᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 41ʹ͵ᦢ ܤ
Batas ketinggian di sekitar alat Localizer dibatasi oleh bidang yang
dibentuk dengan sudut 1deg dari titik tengah dasar antena Localizer
terhadap bidang horizontal sejauh 600 meter ke arah landas pacu
2 Glide Path terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 15ͳͶᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 42ͻᦢ ܤ
Batar ketinggian di sekitar Glide Path (GP) dibatasi oleh bidang
yang dibentuk dengan sudut 2deg dari titik tengah dasar antena Glide
Path terhadap bidang horizontal sejauh 600 meter ke arah landas
pacu
3 Middle Marker terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 28Ͷᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 38Ͷʹᦢ ܤ
Batas ketinggian Middle Marker ditentukan oleh kemiringan bidang
kerucut dengan sudut 20deg ke atas dan ke luar dari titik dasar antena
dan sampai radius 300 meter dari antena dilarang adanya bangunan
dari metal seperti konstruksi rangka bajabesi tiang listrik dan lain-
lain melebihi batas ketinggian kerucut tersebut
- Radar dengan ukuran nominal lokasi 100 meter x 100 meter terletak
pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 48ʹͳᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 48͵ͺᦢ ܤ
-
31
Batas ketinggian di sekitar alat Radar ditentukan oleh kemiringan bidang
kerucut dengan sudut 1deg ke atas dan ke luar dari titik antena pada
ketinggian dasar antena dan dalam radius 500 meter tidak diperkenan
adanya bangunan metal tangki minyak bangunan dan lainlain melebihi
batas ketinggian kerucut tersebut
Approach Lighting System dengan ukuran nominal lokasi 1000 meter
x 60 meter dengan persyaratan lahan di sebelah kanan dan kiri
Approach Light sebesar 120 meter dan as (center line) landas pacu harus
rata serta bebas benda tumbuh
3 Tingkat Kebisingan dan Batas Kawasan Kebisingan
Kawasan kebisingan adalah kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara yang
terpengaruh oleh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat
menggangu lingkungan Gangguan kebisingan akan dirasakan dan dialami oleh
orang yang bermukim dan beraktifitas di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru terutama yang bermukim dan beraktifitas di dalam
kawasan yang termasuk kedalam kawasan kebisingan Kawasan kebisingan di
sekitar Bandar Udara diukur dengan peralatan ukur dan metodologi yang
ditetapkan oleh standar nasional serta ditentukan dengan bertitik tolak pada
Rencana Induk Bandar Udara dan Rencana Pengembangan Bandar Udara
prakiraan jenis pesawat udara prekwenai dan periode waktu operasi
Nilai tingkat kebisingan maksimum dibaca dalam skala A yaitu tingkat
kebisingan tertimbang (A-Waeighted Sound Level) dinyatakan dalam satuan
decibel dan disingkat dengan dB(A) Tingkat kebisingan yang dapat diterima
secara terus menerus disusun dalam suatu satuan Tingkat Kebisingan yang
Dapat Diterima Terus-menerus Ekivalen Tertimbang (Weighted Equivalent
Continuous Perceived Noise Level WECPNL) WECPNL adalah satuan untuk
menyusun prekuensi pesawat udara pada siang malam dan dini hari yaitu
pada saat kebisingan lebih terasa serta penyesuaian terhadap dampak
psikologis
-
32
Kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II ditentukan
berdasarkan tingkat kebisingan yang dinyatakan dalam sistem koordinat
bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
a Kawasan Kebisingan Tingkat 1
Kawasan Kebisingan Tingkat 1 adalah kawasan yang mempunyai nilai
tingkat kebisingan Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise
Level (amp31bull GDQrdquo WECPNL lt 75)
- Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 1 dapat
dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan atau bangunan kecuali
untuk jenis kegiatan danatau bangunan sekolah dan rumah sakit
- Titik referensi sistem koordinat bandar udara pada Kawasan
Kebisingan Tingkat 1 terletak pada ujung landasan 18 dengan
koordinat geografis
00deg 27acute 05ͺʹͲᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 39ͳᦢ ܤ
Atau koordinat titik ujung landasan pacu 18
ݐݎ
00020 = +
ݐݎ
00020 = +
Dan koordinat titik ujung landasan pacu 36
ݐݎ
50022 = +
ݐݎ
00020 = +
Dimana sumbu X berhimpit dengan garis tengah landasan dengan arah
ƒ ފމ- ފމ WHUKDGDSDUDXWDUDVHEHQDUQDVXPEX Y
melalui ujung landasan 18 dan tegak lurus pada sum X
- Kawasan Kebisingan Tingkat 1 merupakan daerah yang mengelilingi
landasan dimana tepi luar bagian Utara kawasan ini berjarak
maksimum 3516758 meter dari ujung landasan 18 dan tepi bagian
Selatan berjarak maksimum 3923879 meter dari ujung landasan 36
-
33
dimana tepi dalamnya merupakan batas-batas kawasan kebisingan
tingkat 2
b Kawasan Kebisingan Tingkat 2
- Kawasan Kebisingan Tingkat 2 adalah kawasan yang mempunyai nilai
tingkat kebisingan Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise
Level (amp31bull GDQrdquo WECPNL lt 80)
- Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 2 dapat
dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan atau bangunan
34
kecuali untuk jenis kegiatan danatau bangunan sekolah rumah sakit
dan rumah tinggal
- Titik referensi sistem koordinat bandar udara pada Kawasan Kebisingan
Tingkat 2 terletak pada ujung landasan 18 dengan koordinat geografis
00deg 27acute 05ͺʹͲᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 39ͳᦢ ܤ
Atau koordinat titik ujung landasan pacu 18
ݐݎ
00020 = +
ݐݎ
00020 = +
Dan koordinat titik ujung landasan pacu 36
ݐݎ
50022 = +
ݐݎ
00020 = +
Dimana sumbu X berhimpit dengan garis tengah landasan dengan arah
ƒ ފމ- ފމ WHUKDGDSDUDXWDUDVHEHQDUQDVXPEX Y
melalui ujung landasan 18 dan tegak lurus pada sum X
- Kawasan Kebisingan Tingkat 2 merupakan daerah yang mengelilingi
landasan dimana tepi luar bagian Utara kawasan ini berjarak maksimum
1671909 meter dari ujung landasan 18 dan tepi bagian Selatan
berjarak maksimum 1957217 meter dari ujung landasan 36 dimana
tepi dalamnya merupakan batas-batas kawasan kebisingan tingkat 3
c Kawasan Kebisingan Tingkat 3
- Kawasan Kebisingan Tingkat 3 adalah kawasan yang mempunyai nilai
tingkat kebisingan Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise
Level (amp31bull
- Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 3 dapat
dimanfaatkan untuk membangun bangunan atau fasilitas bandar udara
yang dilengkapi dengan pemasangan insulasi suara sesuai dengan
prosedur yang standar sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam
bangunan sesuai dengan batas-batas kebisingan yang diizinkan serta
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
35
- Titik referensi sistem koordinat bandar udara pada Kawasan Kebisingan
Tingkat 3 terletak pada ujung landasan 18 dengan koordinat geografis
00deg 27acute 05ͺʹͲᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 39ͳᦢ ܤ
Atau koordinat titik ujung landasan pacu 18
ݐݎ
00020 = +
ݐݎ
00020 = +
Dan koordinat titik ujung landasan pacu 36
ݐݎ
50022 = +
ݐݎ
00020 = +
Dimana sumbu X berhimpit dengan garis tengah landasan dengan arah
ƒ ފމ- ފމ WHUKDGDSDUDXWDUDVHEHQDUQDVXPEX Y
melalui ujung landasan 18 dan tegak lurus pada sum X
- Kawasan Kebisingan Tingkat 3 merupakan daerah yang mengelilingi
landasan dimana tepi luar bagian Utara kawasan ini berjarak maksimum
595272 meter dari ujung landasan 18 dan tepi bagian Selatan berjarak
maksimum 793351 meter dari ujung landasan 36 serta garis tengahnya
berhimpit dengan garis tengah landasan
Index Tingkat Kebisingan yang dapat diterima terus-menerus ekivalen
tertimbang (Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level
WECPNL) dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut
ܥܧ ܮ = ത തܤതത(തതܣതത) + 10
log െ 27 ത തܤതത(തതܣതത) =
10 log ൬1൰ 10ଵ൨
ଵ
=
ଶ + 3
ଷ + 10 (
ଵ +
ସ)
Dimana
36
WECPNL = Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level
adalah satu diantara indeks tingkat kebisingan pesawat
udara yang ditetapkan dan direkomendasikan oleh
International Civil Aviation Organization (ICAO)
ത തܤതത(തതܣതത) = Nilai decible bobot A rata-rata dari
setiap puncak kesibukan pesawat dalam satu hari
pengukuran
n = Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat udara
selama periode 24 jam
Li = Bacaan dB(A) tertinggi dari nomor penerbangan pesawat
ke-i dalam satu hari pengukuran
N = Jumlah kedatngan dan keberangkatan pesawat udara yang
dihitung berdasarkan pemberian bobot yang berbeda untuk
waktu pagi petang dan malam
N1 = Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat udara dari
jam 0000 ndash 0700
N2 = Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat udara dari
jam 0700 ndash 1900
N3 = Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat udara dari
jam 1900 ndash 2200
N4 = Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat udara dari
jam 2200 ndash 0000
4 Persyaratan Tataguna Lahan
Untuk menjamin terkendalinya Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru maka setiap
aktifitas penggunaan lahan seperti mendirikan mengubah atau
melestarikan bangunan menanam dan memelihara benda tumbuh di dalam
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan di dalam kawasan
kebisingan harus mengacu dan memenuhi batas-batas ketinggian serta
memenuhi batas nilai tingkat kebisingan sebagaimana diuraikan di atas
Khusus untuk mendirikan bangunan baru di dalam Kawasan Pendekatan
(ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas harus memenuhi batas ketinggian
dengan tidak melebihi kemiringan 16 arah ke atas dan ke luar dimulai
dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masingmasing ambang
landas pacu 18 dan landas pacu 36 Existing dan Pengembangan
37
Pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sampai jarak mendatar
1100 meter dari ujung-ujung Permukaan Utama hanya digunakan untuk
bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan
benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi
penerbangan Batas ketinggian bangunan dan benda tumbuh yang tidak
membahayakan tersebut harus mengacu dan sesuai dengan batas-batas
ketinggian kawasan sebagaimana diuraikan di atas
Aktifitas penggunaan tanah perairan dan udara pada setiap kawasan
sebagaimana telah diuraikan di atas harus pula memenuhi ketentuan dan
persyaratan sebagai berikut
a Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi
penerbangan atau komunuikasi radio antar Bandar Udara dan pesawat
udara
b Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara
dengan lampu-lampu lain
c Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang
mempergunakan Bandar Udara
d Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara
e Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain
dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan lepas landas atau
gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan Bandar Udara
Untuk bangunan-bangunan yang sudah ada baik bangunan berupa benda
bergerak yang sifatnya sementara atau benda-benda bersifat tetap baik
yang didirikan oleh manusia atau ada secara alami seperti gedunggedung
menara cerobong asap gundukan tanah jaringan transmisi bukit atau
gunung yang sekarang menjadi penghalang (obstacle) masih dapat
diperkenankan sejauh segala prosedur keselamatan operasi penerbangan
dapat terpenuhi Bangunan dan fasilitas yang tidak diizinkan tetapi sudah
ada di Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru harus memenuhi ketentuan sebagai berikut
38
- Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada pada Kawasan
Kebisingan Tingkat 1 harus dilengkapi dengan pemasangan insulasi
suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga tingkat bising yang
terjadi di dalam bangunan sesuai batas-batas kebisingan yang diizinkan
serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Bangunan sekolah rumah sakit dan rumah tinggal yang sudah ada pada
Kawasan Kebisingan Tingkat 2 harus dilengkapi dengan pemasangan
insulasi suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga tingkat
bising yang terjadi di dalam bangunan sesuai dengan batas-batas
kebisingan yang diizinkan serta sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
- Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 3 dapat pula
dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan
dan pertanian yang tidak mengundang burung
Bangunan atau suatu benda yang ada secara alami yang berada di Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangasn (KKOP) dan ketinggiannya masih
dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat
membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda
danatau dipasang lampu dengan spesifikasi yang diatur oleh ketentuan dari
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Pemasangan tanda danatau lampu
termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas
baiaya pemiliki atau yang menguasainya
B ASAS DAN SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah danatau
perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk
kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan
penerbangan KKOP mencakup wilayah yang sangat luas dimana pada wilayah
dimaksud tidak diizinkan adanya bangunan atau benda tumbuh baik yang tetap
(fixed) maupun dapat berpindah (mobile) yang lebih tinggi dari persyaratan
batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan kode referensi landas pacu
39
(Aerodrome Reference Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway
Classification) dari suatu bandar udara
Adanya ketentuan dan regulasi nasional dan internasional di sub-sektor
tranportasi udara yang begitu ketat akan menimbulkan benturan kepentingan
antara Pemerintah Provinsi RiauKota Pekanbaru otoritas Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II dan masyarakat di sekitar kawasan terdampak operasional
bandar udara Pemerintah berkewajiban untuk menjaga kelangsungan
pembangunan dan melindungi kepentingan masyarakat Otoritas Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II berkewajiban pula untuk melindungi kepentingan
keselamatan dan keamanan penerbangan Untuk menjembatani berbagai
kepentingan tersebut diperlukan suatu kjebijakan publik dan regulasi yang adil
dan mampu melindungi kepentingan semua pihak Kebijakan publik tersebut
didesign dalam bentuk Peraturan Daerah Peraturan Daerah dimaksud harus
bersifat humanistis realistis implementatif dan responsif serta dapat
menjamin pengendalian berkelanjutan (sustainable control) terhadap Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
secara konsisten dan berkelanjutan
Asas yang dianut dalam penyusunan rancangan kebijakan tentang
Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru adalah
a Asas Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam
rangka menciptakan ketenteraman masyarakat
b Asas Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan
penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap
warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional
40
c Asas Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa
Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsif
Negara Kesatuan Republik Indonesia
d Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai
mufakat dalam setiap pengambilan keputusan
e Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh
wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundangundangan yang
dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang
berdasarkan Pancasila
f Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus memperhatiakan keragaman penduduk agama
suku dan golongan kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang
menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan
bermasyarakat berbangsa dan bernegara
g Asas Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundangundangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional
bagi setiap warga negara tanpa kecuali
h Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintah adalah bahwa
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-
hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain
agama suku ras golongan gender atau status sosial
i Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum adalah bahwa setiap materi muatan
peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam
masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum
j Asas Keseimbangan Keserasian dan Keselarasan adalah bahwa setiap
materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
keseimbangan keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan
masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara
k Asas Partisipatif adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan harus dapat mendorong setiap warga negara untuk
41
mempergunakan hak dalam menyampaikan aspirasi dalam mengambil
keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung
maupun tidak langsung
l Asas Tranparansi adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan harus dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara
pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin
kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai
m Asas Akuntabilitas adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus dapat meningkatkan akuntabilitas para
pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan
masyarakat luas
n Asas Efisiensi dan Efektifitas adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus menjamin terselenggaranya pelayanan kepada
masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara
optimal dan bertanggung jawab
o Asas Profesional adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan harus dapat meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara
pemerintah daerah agar mampu memberi pelayanan yang mudah cepat
tepat dan biya yang terjangkau
Menurut Mustopadidjaja (2005) Kebijakan Publik pada dasarnya adalah suatu
keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu untuk
melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang
dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan
tugas pemerintahan negara dan pembangunan Dalam kehidupan administrasi
negara secara formal keputusan tersebut lazimnya dituangkan dalam berbagai
bentuk peraturan perundang-undangan Bentuk instrumen kebijakan dan
peraturan perundang-undangan yang dipilih tergantung pada substansi dan
lingkup permasalahan sifat kebijakan luas dampak kebijakan sistem ekonomi
politik yang dianut ada tidaknya keterkaitan dengan kebijakan dan perundang-
undangan yang lain serta pada instansi pengambil keputusan
42
Selanjutnya Mustpadidjaja (2005) menyebutkan ada 4 faktor dinamik yang
menjadi unsur dari sistem kebijakan dan berperan dalam proses kebijakan
yaitu
a Lingkungan Kebijakan (policy environment) adalah keadaan yang melatar
belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya isu kebijakan
(policy issues) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku
kebijakan dan oleh sesuatu kebijakan
b Pembuat dan Pelaksana Kebijakan (policy maker and implementer) adalah
orang atau sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai peranan
tertentu dalam proses kebijakan sebab mereka berada dalam posisi
menentukan ataupun mempengaruhi baik dalam pembuatan kebijakan
ataupun dalam tahap lainnya seperti pelaksanaan pengawasan dan
penilaian atas hasil atau kinerja yang dicapai dalam perkembangan
pelaksanaan kebijakan
c Kebijakan itu sendiri (policy content) yaitu keputusan atas sejumlah
pilihan yang kurang lebih berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan
untuk mencapai sejumlah tujuan tertentu
d Kelompok Sasaran Kebijakan (target group) yaitu orang atau sekelompok
orang atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yang perilaku dan atau
keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan bersangkutan
Sistem kebijakan publik sangat dipengaruhi pula oleh berbagai faktor seperti faktor
politik ekonomi administrasi dan organisatoris sosial budaya pertashanan dan
keamanan serta faktor ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk kemajuan
teknologi kedirgantaraan global yang menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian
baik di tingkat operasional dan di tingkat kebijakan Pemilihan model kebijakan
akan sangat menentukan dalam penyusunan sistem kebijakan yang realistis
Beberapa alternatif model kebijakan bisa disusun dengan berdiri sendiri atau
disusun secara bersama-sama tergantung kepada 4 faktor dinamik sebagaimana
disebutkan di atas Model kebijakan yang dapat dipilih antara lain model bersifat
sentralistik desentralistik otoriter demokratik non-partisipatif transparan
partisipatif rasional elitis dan lain-lain Para ahli sepakat untuk bisa menggabung
43
beberapa model untuk menghasilkan model proses kebijakan yang lebih sesuai
dengan permasalahan yang sedang dan akan dihadapi
Dalam proses kehidupan berbangsa yang sangat dinamis dan dalam situasi dan
kondisi-kondisi tertentu adakalanya model sentralistik otoriter dan nonpartisipatif
menjadi pilihan yang sangat tepat Model-model tersebut bukan hanya bersifat
efektif dan efisien akan tetapi sangat aplikatif Namun jika kita merujuk kepada
semangat dan amanat konstitusi yang menegaskan bahwa Negara Republik
Indonesia adalah negara hukum yang demokrtais maka model-model proses
kebijakan yang humanistis sepertti demokratis partisipatif transparan dan
desentralistik adalah pilihan yang sangat adil dan bijaksana Hal ini diperkuat oleh
konsep otonomi daerah yang memberikan peluang kepada daerah untuk mengurus
rumah tangga (pemerintahan dan pembangunan) sendiri Salah satu hal mendasar
yang secara eksplisit terkandung dalam cita-cita otonomi daerah adalah adanya
efisiensi efektifitas dan peningkatan kualitas dalam pelayanan publik Otonomi
daerah akan semakin mempersempit rentang kondali dalam proses pembuatan
kebijakan dan pelayanan publik Masyarakat menjadi semakin dekat dengan pusat-
pusat pelayanan sehingga pemerintah daerah memiliki peluang yang lebih fokus
dalam perumusan kebijakan publik di daerah
Kebijakan yang disusun berdasarkan model proses kebijakan demokratik
humanistik rasional partisipatif memang rentan terhadap stagnasi Terutama pada
lingkungan yang heterogen dan memiliki latar belakang serta perilaku yang
kompleks Dalam hal ini proses kebijakan perlu memperhatikan norma tata nilai
adat dan berbagai paham yang dianut oleh masyarakat agar dapat digiring dan
bermuara pada suatu kesepakatan untuk patuh kepada ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku Hal ini menjadi sangat penting di tengah
kehidupan politik demokratik yang cenderung mengedepankan kebebasan adanya
pertentangan kepentingan dan ego sektoral di suatu daerah antar daerah maupun
antara pusat dan daerah
44
1 Formulasi Kebijakan
Kegiatan memformulasikan sebuah kebijakan berawal dari identifikasi
permasalahan atau isu yang ingin diselesaikan Penyelesaian suatu
permasalahan akan memerlukan suatu kebijakan yang mempertemukan antara
perilaku yang terkait dengan substansi permasalahan dengan strategi merubah
perilaku dalam suatu format ketentuan perundang-undangan tertentu Untuk
lebih mendekatkan substansi permasalahan terhadap formulasi kebijakan maka
dikutif (diolah dari) beberapa pandangan dari Grover Starling (1988) antara
lain
- Agenda Setting adalah pencatatan dan pencantuman berbagai isu sentral
yang sedang berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat dan
berbangsa yang harus segera direspon diproses dan dicantumkan di dalam
agenda kebijakan
- Use and Abuse dari pengalaman berupa kegagalan dan keberhasilan yang
pernah dilakukan oleh pihak lain di dalam menangani permasalahan yang
memiliki kesamaan substansi dengan permasalahan atau isu yang akan
diselesaikan
- Cara Pandang Sistemik bahwa setiap permasalahan kebijakan publik tidak
bisa berdiri sendiri dan memiliki keterkaitan dengan masalahmasalah
lainnya Yang terpenting adalah bagaimana melihat permasalahan secara
objektif dan melihat posisi permasalahan tersebut dalam konteks
permasalahan masyarakat secara keseluruhan
- Psikologi Penentuan Pilihan bahwa keterbatasan pendekatan rasional dan
keterbatasan informasi atas kompleksitas permasalahan yang dihadapi
mengakibatkan ketidak pastian (uncertaint) dalam proses pengambilan
keputusan dengan mempertimbangkan berbagai diagnosa dan prognosa
- Abuiqitas Etika dimana kebijakan publik akan berpengaruh dalam
kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sebagai etika publik
Kebijakan publik tidak boleh mengabaikan etika publik
2 Kebijakan Dasar
Penyusunan kebijakan publik yang akan digunakan untuk pengendalian
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas
45
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru didasarkan kepada hierarki peraturan perundang-undangan yang
ada di Indonesia Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan
Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan
Perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi Kekuatan hukum Peraturan
Perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya Hierarki peraturan
perundang-undangan tersebut adalah
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Undang-UndangPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden - Peraturan Daerah Provinsi dan
- Peraturan Daerah KabupatenKota
Khusus untuk penyusunan kebijakan publik yang akan mengatur pengendalian
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru merujuk kepada ketentuan perundang-undangan nasional konvensi
spesifikasi teknis bandar udara standarisasi nasional dan internasional di
bidang penerbangan ketentuan dan peraturan terkait dan asas serta norma yang
mengikat lainnya Stratifikasi kebijakan-kebijakan tersebut meliputi
a Kebijakan Stratejik
- Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesias Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
46
Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234)
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Provinsi dan
KabupatenKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 8)
b Kebijakan Teknis
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesias Tahun 2009 Nomor 1
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956)
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan
Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001
Tentang
Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomorn128 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 48)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012
Tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar
Udara (Lembaran Negaras Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
71)
47
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T1124-U Tahun 1960
Tanggal 30 November 1960 Tentang Peraturan-peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun
2009
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 Tentang
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation
Safety Regulation Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome)
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang
Tatanan Kebandarudaraan Nasional
c Kebijakan Operasional
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 Tentang
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2005 Tentang
Batas-batas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2008 Tentang
Rencana Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Provinsi Riau
d Peraturan Internasional Konvensi dan Standarisasi
- Internastional Civil Aviation Organization International Standards and
Recommended Practices Annex 14 Volume 1 Fourth Edition
July 2004
- Internastional Civil Aviation Organization Airport Service Manual
Part-6 Control of Obstacle
3 Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Produk Hukum Daerah Peraturan
Daerah (Perda) adalah salah satu dari produk hukum daerah yang bersifat
48
ldquopengaturanrdquo Pembentukan produk hukum daerah adalah serangkaian proses
pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap
perencanaan persiapan perumusan pembahasan pengesahan pengundangan
dan penyebarluasan yang dilakukan berdasarkan Program Legislasi Daerah
C KAJIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
Kebiajakan adalah keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunakan
sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya Dalam kaitannya dengan Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru kebijakan bertujuan untuk mengendalikan
kawasan dalam kondisi existing dan kondisi yang diharapkan di masa datang
Kebijakan Publik yang akan disusun pada dasarnya berisi ketentuan-ketentuan
yang dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku kelompok sasaran (target)
yang bermukim dan beraktifitas di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Kebijakan yang memuat ketentuan-
ketentuan yang berorientasi kepada keamanan dan keselamatan penerbangan
dan memuat hak-hak dan kewajiban masyarakat dan para pemangku
kepentingan dapat dijadikan acuan pegangan pedoman dan petunjuk yang
memiliki kekuatan hukum dan mengandung kepastian hukum
Kebijakan pada hakikatnya bertjuan untuk memperbaiki keadaan sekarang
(existing) menuju keadaan yang diinginkan di masa datang Kondisi sekarang
(existing) mengandung unsur permasalahan yang terdiri dari faktor-faktor
penyebab terjadinya permasalahan (independent variable) dan faktor-faktor
yang merupakan akibat dari permasalahan (dependent variable) yang terdapat
di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru Dengan mengacu kepada Mustpadidjaja (2005) proses
implementasi kebijakan di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru melibatkan unsur sebagai berikut
49
1 Lingkungan Kebijakan (policy environment)
Adalah keadaan atau peristiwa-peristiwa di sekitar Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II yang melatar belakangi dan
menyebabkan timbulnya isu kebijakan (policy issues) Keadaan atau
peristiwa-peristiwa tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para
pelaku kebijakan dan oleh sesuatu kebijakan Sebagaimana telah diuraikan
pada pembahasan terdahulu bahwa sesuai dengan regulasi di bidang
penerbangan dan kebandarudaraan telah ditetapkan batasanbatasan
kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas kawasan kebisingan
yang menyebabkan adanya batas-batas krtinggian bangunan pembatasan
fungsi-fungsi bangunan batas ambang ketinggian serta pengaturan
lainnya baik terhadap bangunan yang sudah ada maupun terhadap rencana
pembangunan di sekitar kawasan dimaksud
Kondisi existing menunjukkan bahwa saat ini terdapat bangunan dan
fasilitas serta aktifitas masyarakat pada kawasan keselamatan operasi
penerbangan dan dalam batas kawasan kebisingan yang diduga dapat
menjadi penghalang (obstacle) operasi penerbangan Di lain pihak
operasional penerbangan dapat menurunkan kualitas lingkungan dan
dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat terutama dampak yang
berkaitan dengan pencemaran lingkungan dan kebisingan akibat suara
mesin pesawat terbang Akibat belum adanya Kebijakan Publik (Peraturan
Daerah) yang secara khusus mengatur dan mengendalikan kawasan
keselamatan operasi penerbangan dan batas kawasan kebisingan maka
dapat diduga sebagai penyebab mengapa munculnya pembangunan rumah
tinggal gedung-gedung bertingkat tinggi menara telekomunikasi dan
infrastruktur lainnya yang diduga pula akan dapat menjadi penghalang
(obstacle) bagi operasi penerbangan
2 Pembuat dan Pelaksana Kebijakan (policy maker and implementer)
Adalah lembaga atau institusi yang mempunyai peranan tertentu dalam
50
proses kebijakan disebabkan adanya kewenangan yang dimiliki dalam
pembuatan kebijakan ataupun dalam tahap lainnya seperti pelaksanaan
pengawasan dan penilaian atas hasil atau kinerja yang dicapai dalam
perkembangan pelaksanaan kebijakan Dalam hal pengaturan dan
pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batasbatas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru merupakan leading sector dari Dinas Perhubungan Provinsi
Riau sebagai representasi dari Pemerintah Provinsi Riau dan PT
Angkasa Pura II sebagai Badan Usaha Bandar Udara
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah maka Kebijakan Publik yang akan mengatur dan mengendalikan
Kawasan Keselamatan Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah berupa
Peraturan Daerah Provinsi atau dengan nama lain Peraturan Daerah
(Perda) yang dibentuk melalui instrumen Program Legislasi Daerah
(Prolegda) Penyusunan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen
dalam penyusunan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah
(Pemerintah Provinsi Riau) dan DPRD (DPRD Provinsi Riau) berdasarkan
atas
- Perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- Rencana Pembangunan Daerah
- Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan
- Aspirasi masyarakat daerah
3 Kebijakan (policy content)
Adalah isi kandungan dari kebijakan itu sendiri berupa rancangan
keputusan atas sejumlah pilihan yang kurang lebih mengandung
unsurunsur
- Latar belakang dan tujuan penyusunan kebijakan
- Sasaran yang akan diwujudkan
51
- Pokok-pokok pikiran ruang lingkup atau objek yang akan diatur
da
- Jangkauan dan arah pengaturan
Setiap unsur dalam konten rancangan kebijakan publik sebagaimana
disebutkan diatas memiliki hubungan dan keterkaitan tujuan antara satu
dengan yang lainnya Sistematika penyusunan rancangan kebijakan publik
(Perda) tentang pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah sebagai berikut
JUDUL
PEMBUKAAN
- Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang maha Esa
- Jabatan Pembentuk Kebijakan (Gubernur)
- Konsiderans
- Dasar Hukum
- Diktum
BATANG TUBUH
- Ketentuan Umum
- Materi Pokok yang Diatur
- Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
- Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
- Ketentuan Penutup
PENUTUP
PENJELASAN (jika diperlukan)
LAMPIRAN (jika diperlukan
Urain lengkap dari konten kebijakan publik tentang pengendalian
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru akan
dibahas pada bahagian berikutnya
4 Kelompok Sasaran Kebijakan (target group)
Adalah orang atau sekelompok orang atau organisasi-organisasi dalam
masyarakat yang berada di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yang perilaku dan atau keadaannya ingin
dipengaruhi oleh Kebijakan Publik (Peraturan Daerah) Tentang
Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan
52
Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru Kelompok sasaran kebijakan menyebar dalam
wilayah kecamatan dan kelurahan di Kota Pekanbaru dan kabupaten
Kampar
D EVALUASI DAN KLARIFIKASI
Kebijakan Publik yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda)
adalah produk hukum daerah yang bersifat ldquopengaturanrdquo Dalam konteks
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan adalah bertujuan
untuk mengatur Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru Pengaturan pada kawasan-kawasan dimaksud akan merubah
keadaan existing menjadi keadaan yang ideal sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih
tinggi atau kedudukannya yang setara Pengaturan dan pengendalian dengan
penerapan sistem baru akan memiliki implikasi terhadap aspek kehidupan
masyarakat dan terhadap aspek beban keuangan negara
Dalam rangka melihat implikasi sebagai dampak dari penerapan sistem baru
maka perlu dilakukan Evaluasi terhadap rancangan Kebijakan Publik dan
melakukan Klarifikasi terhadap Kebijakan Publik sebagai bahagian dari proses
penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan
Peraturan Daerah untuk mengetahui apakah bertentangan dengan kepentingan
umum danatau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Sedangkan
Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah untuk
mengetahui apakah bertentangan dengan kepentingan umum danatau
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
Hasil Evaluasi akan memberikan dua kemungkinan output yaitu
53
- Hasil evaluasi menyatakan bahwa rancangan kebijakan publik yang disusun
sudah sesuai dengan kepentingan umum danatau peraturan yang lebih
tinggi
- Hasil evaluasi menyatakan bahwa rancangan kebijakan publik yang disusun
bertentangan dengan kepentingan umum danatau peraturan yang lebih
tinggi
Hasil Klarifikasi akan memberikan dua kemungkinan output yaitu
- Hasil klarifikasi menyatakan bahwa kebijakan publik yang disusun sudah
sesuai dengan kepentingan umum danatau peraturan yang lebih tinggi
- Hasil klarifikasi menyatakan bahwa kebijakan publik yang disusun
bertentangan dengan kepentingan umum danatau peraturan yang lebih
tinggi
Sebagaimana telah diuraikan pada bahagian terdahulu bahwa kebijakan publik
pada hakikatnya bertjuan untuk memperbaiki keadaan sekarang (existing)
menuju keadaan yang diinginkan di masa datang Kondisi sekarang (existing)
mengandung unsur permasalahan yang terdiri dari faktor-faktor penyebab
terjadinya permasalahan (independent variable) dan faktor-faktor yang
merupakan akibat dari permasalahan (dependent variable) yang terdapat di
sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Berikut
ini diberikan gambaran kondisi-kondisi dimaksud sebagai berikut
1 Kondisi Exisiting
Kondisi existing adalah kondisi di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yang diduga dapat membahayakan
keselamatan dan keamanan operasi penerbangan serta diduga dapat
menyebabkan pencemaran lingkungan hidup dan gangguan kesehatan bagi
masyarakat yang berada disekitar kawasan tersebut
Berdasarkan data dari laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
54
(RKL dan RPL) Periode Semester 1 Januari-Juli 2012 (PT Angkasa Pura
II) dan olahan data menunjukkan keadaan sebagai berikut
- Belum adanya peraturan tentang Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sehingga
banyak terdapat obstacle dan kendala-kendala lain yang berhubungan
dengan keselamatan operasi penerbangan sesuai standar peraturan
keselamatan penerbangan sipil internasional (ICAO) Adanya
gangguan keselamatan operasi penerbangan akibat pesatnya
pertumbuhan kota yang mengarahmendekat ke kawasan Bandar Udara
dan banyak bangunan tumbuh di sekitar lingkungan bandar udara yang
ada di area permukaan horizontal dalam
- Sumber dampak yang ada adalah keberadaan orang main layanglayang
burung dan satwa liar
- Belum ada keluhan masyarakat di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru untuk kebisingan dan kualitas udara akibat
kegiatan operasional bandar udara
- Tingkat kebisingan di kawasan bandar udara masih memenuhi syarat
namun tingkat kebisingan di kawasan perumahan sekitar bandar udara
telah berada di atas ambang batas baku tingkat kebisingan kawasan
permukiman
a Tingkat Pertumbuhan Lalulintas Penerbangan
Berdasarkan data dari laporan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan (RKL dan RPL) Periode Semester 1 Januari-Juli 2012 (PT
Angkasa Pura II) menunjukkan tingkat pertumbuhan jumlah
penumpang pesawat udara di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru adalah sebagai berikut
Tabel 7 Tingkat Pertumbuhan Jumlah Penumpang Pesawat
Tahun Jumlah Penumpang (orang) Tingkat Pertumbuhan ()
Berangkat Datang Berangkat Datang
2007 855139 853107 863 854 2008 912622 900390 937 947 2009 913767 900953 998 999
55
2010 987023 976346 925 922 2012 1168484 1158396 840 843
Berdasarkan data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa tingkat
pertumbuhan penumpang di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru untuk keberangkatan rata-rata adalah 9126 pertahun dan
kedatangan rata-rata adalah 9130 pertahun Pertumbuhan jumlah
penumpang menunjukkan peningkatan dengan trand positif yang cukup
signifikan Peningkatan jumlah penumpang yang cukup tinggi ini akan
berpengaruh terhadap tingkat pergerakan pesawat udara dan
memerlukan penyesuaian terhadap fasilitas-fasilitas bandar udara
seperti penambahan panjang landas pacu
Penambahan panjang dan lebar landas pacu akan menyebabkan
bergesernya titik-titik koordinat geografis batas-batas Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan (BKK) Pergeseran titik-titik koordinat geografis batasbatas
kawasan akan berpengaruh pula terhadap luas kawasan dan batas-batas
ketinggian bangunan dan benda tumbuh untuk setiap kawasan yang ada
dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
b Data Teknis Bandar Udara
Luas lahan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menurut
Master Plan adalah 324252 Ha Tanah yang sudah dukuasai saat ini
seluas 18490 Ha terdiri dari 37128 Ha (bersertifikat) 9736
(verklarring) dan 50412 Ha (dibebaskan) Dengan demikian masih ada
tanah seluas 139352 Ha yang belum dibebaskan Fasilitas pokok
Bandar Udara adalah fasilitas yang berkaitan dengan operasi
penerbangan antara lain
1 Fasilitas Keselematan dan Keamanan antara lain
- pertolongan kecelakaan penerbangan ndash pemadam kebakaran
(PKP-PK)
- salvage
- alat bantu pendaratan visual (Airfield Lighting System)
56
- catu daya kelistrikan dan - pagar
2 Fasilitas sisi udara (airside facility) antara lain
- landas pacu (runway)
- runway strip
- runway end safety area (RESA)
- stopway
- clearway
- landas hubung (taxiway)
- landas parkir (apron)
- marka dan rambu dan
- taman meteo (fasilitas dan peralatan pengamatan cuaca)
3 Fasilitas sisi darat (Landside Facility) antara lain
- bangunan terminal penumpang
- bangunan terminal kargo
- menara pengatur lalu lintas penerbangan (control tower)
- bangunan operasional penerbanganmiddot - jalan masuk (access
road)
- parkir kendaraan bermotor
- depo pengisian bahan bakar pesawat udara
- bangunan parkir
- bangunan administrasiperkantoran
- marka dan rambu
- fasilitas pengolahan limbah
4 Fasilitas Navigasi Penerbangan
5 Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual
6 Fasilitas Komunikasi Penerbangan
Data teknis landas pacu (runway) existing
- Panjang 2240 meter
- Lebar 45 meter
- Luas 100800 square meter
- Elevasi + 19875 meter (MSL)
- Koordinat 8ފމ
57
ފމ7
- Arah Konfigurasi RW 18 dan RW 36
- Konstruksi Perkerasan Flexible Pavement
- Daya Dukung PCN 62 FBWT
- Pesawat Terbesar Boeing 737-900
c Batas Ketinggian Pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan (existing) seperti diuraikan pada
bagian A2 dan A3 di atas
2 Kondisi yang Diharapkan
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah bandar udara
internasional-regional yang dipersiapkan untuk embarkasi haji Oleh
karenanya dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian fisik dan spesifikasi teknis
agar bisa menampung jenis pesawat yang lebih besar Panjang landas pacu
(runway) diproyeksikan dari panjang existing 2240 meter menjadi 2600
meter Dan pada pengembangan selanjutnya panjang landasan pacu akan
diperpanjang menjadi 3000 meter
Perubahan panjang landas pacu akan merubah batas-batas ketinggian pada
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Disamping itu
pesawatpesawat berkapasitas besar akan mengeluarkan suara dengan
tingkat kebisingan yang lebih tinggi Hal ini akan berdampak langsung
terhadap keamanan dan ketentraman masyarakat yang bermukim dan
beraktifitas di sekitar bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Berkenaan dengan peningkatan dan pengembangan Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru diperlukan penertiban dan pengendalian
terhadap bangunan-bangunan dan benda tumbuh yang ada pada Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(existing) serta pembatasan terhadap rencana pembangunan permukiman
dan pembangunan infrastruktur lainnya agar sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan kebandarudaraan dan operasi
penerbangan nasional dan internasional
58
Kondisi ideal yang diharapkan adalah bahwa semua pihak dapat menjamin
terkendalinya Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru dengan ketentuan sebagai berikut
Tabel 8 Lingkungan Kebijakan
Lingkungan Kebijakan Kebijakan Dasar Pengaturan
Mendirikan mengubah atau meles-
tarikan bangunan menanam dan
memelihara benda tumbuh dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan lahan
seperti mendirikan mengubah atau
melestarikan bangunan menanam
dan memelihara benda tumbuh di
dalam Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan harus
mengacu dan memenuhi batas-batas
ketinggian yang telah ditetapkan
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
Mendirikan mengubah atau meles- tarikan bangunan menanam dan
memelihara benda tumbuh dalam Kawasan Kebisingan
Setiap aktifitas penggunaan lahan
seperti mendirikan mengubah atau
melestarikan bangunan menanam
dan memelihara benda tumbuh di
dalam kawasan kebisingan harus
mengacu dan memenuhi batas nilai
tingkat kebisingan
Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
Mendirikan bangunan baru di dalam
Kawasan Pendekatan (ancangan)
Pendaratan dan Lepas Landas
Khusus untuk mendirikan bangunan
baru di dalam Kawasan Pendekatan
(ancangan) Pendaratan dan Lepas
Landas harus memenuhi batas
ketinggian dengan tidak melebihi
kemiringan 16 arah ke atas dan
ke luar dimulai dari ujung
Permukaan Utama pada ketinggian
masing-masing ambang landas pacu
18 dan landas pacu 36 Existing dan
Pengembangan
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
Kawasan Kemungkinan Bahaya
Kecelakaan sampai jarak mendatar
1100 meter dari ujung-ujung Permukaan Utama
Pada Kawasan Kemungkinan
Bahaya Kecelakaan sampai jarak
mendatar 1100 meter dari
ujungujung Permukaan Utama
hanya digunakan untuk bangunan
yang diperuntukkan bagi
keselamatan operasi penerbangan
dan benda tumbuh yang tidak
membahayakan keselamatan
operasi penerbangan Batas
ketinggian bangunan dan benda
tumbuh yang tidak membahayakan
tersebut harus mengacu dan sesuai
dengan batas-batas ketinggian
kawasan sebagaimana telah diatur
dalam ketentuan perundang-
undangan yang berkaitan dengan
kebandarudaraan dan operasi
penerbangan
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
59
Penggunaan tanah perairan dan
udara pada setiap kawasan
keselamatan operasi penerbangan
Aktifitas penggunaan tanah
perairan dan udara pada setiap
kawasan keselamatan operasi
penerbangan tidak boleh
menimbulkan gangguan terhadap
isyarat-isyarat navigasi
penerbangan atau komunuikasi
radio antar Bandar Udara dan
pesawat udara
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
Penggunaan tanah perairan dan
udara pada setiap kawasan
keselamatan operasi penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan tanah
perairan dan udara pada setiap
kawasan keselamatan operasi
penerbangan tidak boleh
menyulitkan penerbang
membedakan lampulampu rambu
udara dengan lampulampu lain
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
Penggunaan tanah perairan dan
udara pada setiap kawasan
keselamatan operasi penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan tanah
perairan dan udara pada setiap
kawasan keselamatan operasi
penerbangan tidak boleh
menyebabkan kesilauan pada mata
penerbang yang mempergunakan
Bandar Udara dan tidak
melemahkan jarak pandang sekitar
bandar udara
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
Penggunaan tanah perairan dan
udara pada setiap kawasan
keselamatan operasi penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan tanah
perairan dan udara pada setiap
kawasan keselamatan operasi
penerbangan tidak boleh
menyebabkan timbulnya bahaya
burung atau dengan cara lain dapat
membahayakan atau mengganggu
pendaratan lepas landas atau
gerakan pesawat udara yang
bermaksud mempergunakan Bandar
Udara
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
Bangunan-bangunan yang sudah
ada baik yang didirikan oleh manusia atau ada secara alami
seperti gedung-gedung menara cerobong asap gundukan tanah
jaringan transmisi bukit atau gunung yang sekarang menjadi
penghalang (obstacle)
Untuk bangunan-bangunan yang
sudah ada baik bangunan berupa
benda bergerak yang sifatnya
sementara atau benda-benda
bersifat tetap baik yang didirikan
oleh manusia atau ada secara alami
seperti gedung-gedung menara
cerobong asap gundukan tanah
jaringan transmisi bukit atau
gunung yang sekarang menjadi
penghalang (obstacle) masih dapat
diperkenankan sejauh segala
prosedur keselamatan operasi
penerbangan dapat terpenuhi
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
60
Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada pada Kawasan Kebisingan Tingkat 1
Bangunan sekolah dan rumah sakit
yang sudah ada pada Kawasan
Kebisingan Tingkat 1 harus
dilengkapi dengan pemasangan
insulasi suara sesuai dengan
prosedur yang standar sehingga
tingkat bising yang terjadi di dalam
bangunan sesuai batas-batas
kebisingan yang diizinkan serta
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
Bangunan sekolah rumah sakit dan
rumah tinggal yang sudah ada pada Kawasan Kebisingan Tingkat 2
Bangunan sekolah rumah sakit dan
rumah tinggal yang sudah ada pada
Kawasan Kebisingan Tingkat 2
harus dilengkapi dengan
pemasangan insulasi suara sesuai
dengan prosedur yang standar
sehingga tingkat bising yang terjadi
di dalam bangunan sesuai dengan
batasbatas kebisingan yang
diizinkan serta sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku
Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 3
Tanah dan ruang udara pada
Kawasan Kebisingan Tingkat 3
dapat pula dimanfaatkan sebagai
jalur hijau atau sarana pengendali-
Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
an lingkungan dan pertanian yang
tidak mengundang burung
Bangunan atau suatu benda yang
ada secara alami yang berada di
Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangasn dan ketinggiannya
masih dalam batas ketinggian yang
diperkenankan akan tetapi diduga
dapat membahayakan keselamatan
operasi penerbangan
Bangunan atau suatu benda yang
ada secara alami yang berada di
Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangasn dan ketinggiannya
masih dalam batas ketinggian yang
diperkenankan akan tetapi diduga
dapat membahayakan keselamatan
operasi penerbangan harus diberi
tanda danatau dipasang lampu
dengan spesifikasi yang diatur oleh
ketentuan dari Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara Pemasangan
tanda danatau lampu termasuk
pengoperasian dan
pemeliharaannya dilaksanakan oleh
dan atas baiaya pemilik atau yang
menguasainya
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
61
BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT
Bandar Udara digolongkan kepada bangunan dengan fungsi khusus yang dalam
pembangunan dan penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat
sekitarnya dan mempunyai risiko bahaya tinggi seperti getaran serta suara yang
timbul sebagai dampak dari pengoperasian pesawat udara Berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan kebandarudaraan penerbangan dan
keselamatan penerbangan sipil ada dua kawasan di sekitar Bandar Udara yang
diatur secara khusus guna menjamin keamanan dan keselamatan operasi
penerbangan serta menjamin keamanan dan kenyaman masyarakat yang bermukim
dan beraktifitasa di sekitarnya Kedua kawasan dimaksud adalah Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar Bandar Udara
Peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan (KKOP) adalah tanah danatau perairan dan ruang udara di sekitar
bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka
menjamin keselamatan penerbangan KKOP mencakup wilayah yang sangat luas
dimana pada wilayah dimaksud tidak diizinkan adanya bangunan atau benda
tumbuh baik yang tetap (fixed) maupun dapat berpindah (mobile) yang lebih tinggi
dari persyaratan batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan kode referensi
landas pacu (Aerodrome Reference Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway
Classification) dari suatu bandar udara
Peraturan perundang-undangan menyatakan pula bahwa Kawasan Kebisingan di
sekitar Bandar Udara adalah kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara yang
terpengaruh oleh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat menggangu
lingkungan Kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara diukur dengan peralatan
ukur dan metodologi yang ditetapkan oleh standar nasional serta ditentukan dengan
bertitik tolak pada Rencana Induk Bandar Udara dan Rencana Pengembangan
Bandar Udara prakiraan jenis pesawat udara prekwensi dan periode waktu operasi
62
Agar kedua kawasan tersebut dapat diatur dan dikendalikan sebagaimana mestinya
maka diperlukan suatu kebijakan publik yang memiliki hukum dasar yang
terintegrasi dalam sistem hukum nasional Hukum dasar adalah norma dasar bagi
pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi
pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UndangUndang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sementara sistem hukum nasional adalah
suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya serta
saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan
mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa bernegara dan
bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma
hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga
negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam
Peraturan Perundang-undangan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan
terdiri atas
a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c Undang-UndangPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
d Peraturan Pemerintah
e Peraturan Presiden
f Peraturan Daerah Provinsi dan
g Peraturan Daerah KabupatenKota
Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai pula dengan hierarkinya
dalam peraturan perundang-undangan Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis
Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan
Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi
A Dasar Hukum
63
Pengaturan dan pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar bandar udara dapat dilakukan dengan
salah satu jenis dan hierarki dalam sistem hukum nasional dalam hal ini adalah
dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Karena Peraturan Daerah Provinsi
sendiri adalah produk hukum daerah yang bersifat pengaturan yang harus tetap
berada dalam kesatuan sistem hukum nasional Dasar hukum dalam penyusunan
rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengaturan dan pengendalian
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di sekitar bandar udara adalah
- Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesias Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesias Tahun 1981 Nomor 76
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesias Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4956)
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
64
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22)
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan
Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomorn128 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintahan Provinsi dan KabupatenKota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 21)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang
Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang
Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran
Negaras Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T1124-U Tahun 1960 Tanggal 30
65
November 1960 Tentang Peraturan-peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
(CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2009
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 Tentang
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety
Regulation Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome)
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang Tatanan
Kebandarudaraan Nasional
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 Tentang
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2005 Tentang
Batasbatas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II
Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2008 Tentang Rencana
Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Provinsi Riau
- Internastional Civil Aviation Organization International Standards and
Recommended Practices Annex 14 Volume 1 Fourth Edition July 2004
- Internastional Civil Aviation Organization Airport Service Manual Part-6
Control of Obstacle
B Pengkajian dan Penyelarasan
Pengkajian dan Penyelarasan adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi
yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertical atau
horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan
Substansi dan materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) adalah
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
a Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
- Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa Penerbangan adalah satu kesatuan
sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara pesawat udara bandar
66
udara angkutan udara navigasi penerbangan keselamatan dan keamanan
lingkungan hidup serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya
- Pasal 1 Ayat 31 menyatakan bahwa Kebandarudaraan adalah segala
sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan
lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan keamanan kelancaran
dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara penumpang kargo danatau
pos tempat perpindahan intra danatau antarmoda serta meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah
- Pasal 1 Ayat 32 menyatakan bahwa Tatanan Kebandarudaraan Nasional
adalah sistem kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkan
perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang pertumbuhan
ekonomi keunggulan komparatif wilayah kondisi alam dan geografi
keterpaduan intra dan antarmoda transportasi kelestarian lingkungan
keselamatan dan keamanan penerbangan serta keterpaduan dengan sektor
pembangunan lainnya
- Pasal 1 Ayat 33 menyatakan bahwa Bandar Udara adalah kawasan di
daratan danatau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan
sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas naik turun
penumpang bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan
antarmoda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan
keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang
lainnya
- Pasal 1 Ayat 48 menyatakan bahwa Keselamatan Penerbangan adalah
suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan
wilayah udara pesawat udara bandar udara angkutan udara navigasi
penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya
- Pasal 1 Ayat 49 menyatakan bahwa Keamanan Penerbangan adalah suatu
keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari
tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya
manusia fasilitas dan prosedur
- Pasal 10 Ayat (1) menyatakan bahwa Penerbangan dikuasai oleh negara
dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah
67
- Pasal 10 Ayat (2) menyatakan bahwa Pembinaan Penerbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pengaturan
pengendalian dan pengawasan
- Pasal 10 Ayat (8) Menyatakan bahwa Pemerintah daerah melakukan
pembinaan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai
dengan kewenangannya
b Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Pasal 5 Ayat (3) menyatakan bahwa (3) Penataan ruang berdasarkan
wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional
penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruang wilayah
kabupatenkota
- Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa Negara menyelenggarakan penataan
ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
- Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) negara memberikan kewenangan
penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah
daerah
- Pasal 7 Ayat (3) menyatakan bahwa Penyelenggaraan penataan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati
hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
- Pasal 14 Ayat (1) menyatakan bahwa Perencanaan tata ruang dilakukan
untuk menghasilkan
a rencana umum tata ruang dan
b rencana rinci tata ruang
- Pasal 14 Ayat (3) menyatakan bahwa Rencana rinci tata ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas
a rencana tata ruang pulaukepulauan dan rencana tata ruang kawasan
strategis nasional
b rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan
c rencana detail tata ruang kabupatenkota dan rencana tata ruang kawasan
strategis kabupatenkota
68
- Pasal 14 Ayat (6) menyatakan bahwa Rencana detail tata ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dijadikan dasar bagi
penyusunan peraturan zonasi
- Pasal 33 Ayat (3) menyatakan bahwa Penatagunaan tanah pada ruang yang
direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan
umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah
daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas
tanah
- Pasal 35 menyatakan bahwa Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan
melalui penetapan peraturan zonasi perizinan pemberian insentif dan
disinsentif serta pengenaan sanksi
- Pasal 37 Ayat (4) menyatakan bahwa Izin pemanfaatan ruang yang
diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai
dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
- Pasal 37 Ayat (6) menyatakan bahwa Izin pemanfaatan ruang yang tidak
sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat
dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan
ganti kerugian yang layak
- Pasal 37 Ayat (7) menyatakan bahwa Setiap pejabat pemerintah yang
berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
- Pasal 39 menyatakan bahwa Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan
peraturan zonasi
- Pasal 61 menyatakan bahwa Dalam pemanfaatan ruang setiap orang
wajib
a menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan
b memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari
pejabat yang berwenang
c mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin
pemanfaatan ruang dan
69
d memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum
- Pasal 71 menyatakan bahwa Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan
yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp50000000000 (lima ratus juta rupiah)
- Pasal 72 menyatakan bahwa Setiap orang yang tidak memberikan akses
terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan
sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling
banyak Rp10000000000 (seratus juta rupiah)
c Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman
- Pasal 14 menyatakan bahwa Pemerintah provinsi dalam melaksanakan
pembinaan mempunyai tugas
a merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada tingkat
provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan
berpedoman pada kebijakan nasional
- Pasal 139 menyatakan bahwa Setiap orang dilarang membangun
perumahan danatau permukiman di luar kawasan yang khusus
diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman
- Pasal 140 menyatakan bahwa Setiap orang dilarang membangun
perumahan danatau permukiman di tempat yang berpotensi dapat
menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang
- Pasal 141 menyatakan bahwa Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin
pembangunan rumah perumahan danatau permukiman yang tidak sesuai
dengan fungsi dan pemanfaatan ruang
- Pasal 157 menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja
membangun perumahan danatau permukiman di tempat yang berpotensi
dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 140 dipidana dengan pidana kurungan paling lama
70
1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp5000000000 (lima puluh juta
rupiah)
- Pasal 158 menyatakan bahwa Setiap pejabat yang dengan sengaja
mengeluarkan izin pembangunan rumah perumahan danatau permukiman
yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 141 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun atau denda paling banyak Rp500000000000 (lima miliar
rupiah)
d Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah danatau Pemerintah
Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum
- Pasal 5 menyatakan bahwa Pihak yang Berhak wajib melepaskan
tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- Pasal 6 menyatakan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
diselenggarakan oleh Pemerintah
- Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum diselenggarakan sesuai dengan a Rencana Tata Ruang Wilayah
b Rencana Pembangunan NasionalDaerah
c Rencana Strategis dan
d Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah
- Pasal 10 menyatakan bahwa Tanah untuk Kepentingan Umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk
pembangunan (d) pelabuhan bandar udara dan terminal
e Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah
peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum
dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang
71
berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-
undangan
- Pasal 1 Ayat 7 menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah
Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur
- Pasal 14 menyetakan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan
Peraturan Daerah KabupatenKota berisi materi muatan dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung
kondisi khusus daerah danatau penjabaran lebih lanjut Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi
- Pasal 15 Ayat (1) menyatakan bahwa Materi muatan mengenai ketentuan
pidana hanya dapat dimuat dalam
a Undang-Undang
b Peraturan Daerah Provinsi atau
c Peraturan Daerah KabupatenKota
- Pasal 15 Ayat (2) menyatakan bahwa Ketentuan pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak
Rp5000000000 (lima puluh juta rupiah)
- Pasal 15 Ayat (3) menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi dan
Peraturan Daerah KabupatenKota dapat memuat ancaman pidana
kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya
Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di atas
terdapat kesesuaian maksud dan tujuan antara penerbangan sebagai kepentingan
nasional dan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta
perumahan dan kawasan permukiman Dalam konsiderans undang-undang tersebut
masing-masing menyatakan bahwa
a bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri
nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas
hak-hak dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang
72
b bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewujudkan
Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem
transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi pengembangan
wilayah mempererat hubungan antarbangsa dan memperkukuh kedaulatan
negara
c bahwa penerbangan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang
mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat menggunakan
teknologi tinggi padat modal manajemen yang andal serta memerlukan
jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal perlu dikembangkan potensi
dan peranannya yang efektif dan efisien serta membantu terciptanya pola
distribusi nasional yang mantap dan dinamis
d bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 pemerintah perlu melaksanakan pembangunan
e bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan
umum diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan
mengedepankan prinsip kemanusiaan demokratis dan adil
f bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan
kebutuhan dasar manusia dan yang mempunyai peran yang sangat strategis
dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya
membangun manusia Indonesia seutuhnya berjati diri mandiri dan produktif
g bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat
mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di
dalam perumahan yang sehat aman harmonis dan
berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia
h bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara hukum negara
berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan
secara terencana terpadu dan berkelanjutan dalam system hukum nasional
yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
73
i bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan
perundangundangan yang baik perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan
peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode
yang pasti baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang
membentuk peraturan perundang-undangan
Pada hierarki peraturan perundang-undangan di bawahnya dapat pula ditemukan
ketentuan-ketentuan
a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang
Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
- Pasal 2 menyatakan bahwa Masyarakat berperan dalam perencanaan tata
ruang pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai
dengan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan
perundangundangan
- Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah danatau pemerintah
daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan
masyarakat
- Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan
ruang yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang danatau yang
kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang
b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang
Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara
- Semua ketentuan dalam pasal-pasal berikut adalah merupakan perintah dari
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
- Pasal 8 Ayat (1) menyatakan bahwa Bandar Udara sebagai bangunan
gedung dengan fungsi khusus pembangunannya wajib memperhatikan
ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan mutu pelayanan jasa
Kebandarudaraan kelestarian lingkungan serta keterpaduan intermoda dan
multimoda
74
- Pasal 8 Ayat (2) menyatakan bahwa Fungsi khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan fungsi bangunan yang dalam pembangunan dan
penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat sekitarnya dan
mempunyai risiko bahaya tinggi
- Pasal 11 Ayat (1) menyatakan bahwa Izin mendirikan bangunan Bandar
Udara diberikan oleh Menteri sesuai dengan pedoman teknis bangunan
gedung yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi bangunan gedung
dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah
- Pasal 11 Ayat (2) menyatakan bahwa Koordinasi dengan Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pertimbangan
teknis dari Pemerintah Daerah terkait dengan kesesuaian rencana
pembangunan dan pengembangan Bandar Udara dengan rencana tata ruang
wilayah Provinsi dan KabupatenKota
- Pasal 25 Ayat (1) menyatakan bahwa Pengembangan Bandar Udara
dilaksanakan sesuai dengan rencana induk Bandar Udara yang telah
ditetapkan dalam penetapan lokasi Bandar Udara
- Pasal 25 Ayat (2) menyatakan bahwa Pengembangan Bandar Udara di luar
rencana induk Bandar Udara (termasuk perubahan fasilitas sisi udara atau
terminal baik perubahan besar maupun fungsinya) yang telah ditetapkan
dapat dilakukan dalam hal
a terdapat perubahan lingkungan strategis
b peningkatan permintaan kebutuhan angkutan udara dan
c peningkatan kapasitas untuk pelayanan
- Pasal 31 menyatakan bahwa Badan Usaha Bandar Udara atau Unit
Penyelenggara Bandar Udara wajib menjaga ambang batas kebisingan dan
pencemaran lingkungan di Bandar Udara dan sekitarnya sesuai dengan
ambang batas dan baku mutu yang ditetapkan Pemerintah
- Pasal 32 Ayat (1) menyatakan bahwa Ambang batas kebisingan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan dalam tingkat kebisingan
di Bandar Udara dan sekitarnya
- Pasal 32 Ayat (2) menyatakan bahwa Tingkat kebisingan di Bandar Udara
dan sekitarnya ditentukan dengan indeks kebisingan WECPNL atau nilai
75
ekuivalen tingkat kebisingan di suatu area yang dapat diterima terus
menerus selama suatu rentang waktu dengan pembobotan tertentu
- Pasal 37 menyatakan bahwa Kawasan kebisingan di Bandar Udara dan
sekitarnya sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam menetapkan
perencanaan pembangunan penetapan dan penataan penggunaan tanah di
sekitar Bandar Udara
- Pasal 43 menyatakan bahwa Untuk menjaga ambang batas kebisingan dan
pencemaran lingkungan Badan Usaha Bandar Udara atau Unit
Penyelenggara Bandar Udara wajib melaksanakan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan
c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang Tatanan
Kebandarudaraan Nasional
- Pasal 17 Ayat (1) menyatakan bahwa Kebutuhan fasilitas bandar udara
merupakan hasil perhitungan dan kajian kebutuhan fasilitas pokok dan
penunjang bandar udara berdasarkan prakiraan permintaan kebutuhan
pelayanan penumpang dan kargo
- Pasal 17 Ayat (2) menyatakan bahwa fasilitas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
1 Fasilitas Keselematan dan Keamanan antara lain
- pertolongan kecelakaan penerbangan ndash pemadam kebakaran
(PKPPK)
- salvage
- alat bantu pendaratan visual (Airfield Lighting System)
- catu daya kelistrikan dan - pagar
3 Fasilitas sisi udara (airside facility) antara lain
- landas pacu (runway)
- runway strip
- runway end safety area (RESA)
- stopway
- clearway
- landas hubung (taxiway)
- landas parkir (apron)
76
- marka dan rambu dan
- taman meteo (fasilitas dan peralatan pengamatan cuaca)
4 Fasilitas sisi darat (Landside Facility) antara lain
- bangunan terminal penumpang
- bangunan terminal kargo
- menara pengatur lalu lintas penerbangan (control tower)
- bangunan operasional penerbanganmiddot - jalan masuk (access
road)
- parkir kendaraan bermotor
- depo pengisian bahan bakar pesawat udara
- bangunan parkir
- bangunan administrasiperkantoran
- marka dan rambu
- fasilitas pengolahan limbah
5 Fasilitas Navigasi Penerbangan
6 Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual
7 Fasilitas Komunikasi Penerbangan
- Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa Batas daerah lingkungan kerja
daerah lingkungan kepentingan kawasan keselamatan operasi penerbang
an dan batas kawasan kebisingan ditetapkan dengan koordinat geografis
- Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa Batas daerah Iingkungan kerja
daerah Iingkungan kepentingan kawasan keselamatan
operasi penerbangan dan batas kawasan kebisingan dilengkapi
dengan Koordinat Bandar Udara ( Aerodrome Coordinate System ACS) -
Pasal 28 menyatakan bahwa Setiap orang dilarang
a berada di daerah tertentu di bandar udara
b membuat halangan (obstacle) danatau
c melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan
yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan
- Pasal 28 Ayat (2) menyatakan bahwa Pengecualian terhadap kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh ijin dari otoritas
bandar udara
77
- Pasal 28 Ayat (3) menyatakan bahwa Berada di daerah tertentu di bandar
udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut a merupakan daerah
terbatas untuk umum di bandar udara daerah pergerakan pesawat atau
daerah yang karena kepentingan operasional bandar udara tidak
dipergunakan untuk umum
- Pasal 28 Ayat (4) menyatakan bahwa Membuat halangan (obstacle)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut b merupakan bangunan atau
tanaman yang bersifat sementara maupun tetap yang didirikan dipasang
atau ditanam oleh orang antara lain seperti gedung-gedung menara
cerobong asap gundukan tanah jaringan transmisi pohoh tinggi
- Pasal 28 Ayat (5) menyatakan bahwa Melakukan kegiatan lain di kawasan
keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan
dan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
seperti kegiatan bermain layang-layang bermain balon udara
menggembala ternak menggunakan frekuensi radio yang mengganggu
komunikasi penerbangan melintasi landasan dan kegiatan lain yang
menimbulkan asap
- Pasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwa Untuk menjamin keselamatan dan
keamanan penerbangan serta pengembangan bandar udara pemerintah
daerah wajib mengendalikan daerah Iingkungan kepentingan bandar udara
dengan membuat peraturan daerah
- Pasal 29 Ayat (2) menyatakan bahwa Peraturan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengatur rencana tata ruang kawasan dengan
mengacu pada rencana induk bandar udara yang memuat kawasan
keselamatan operasi penerbangan batas-batas kawasan kebisingan daerah
Iingkungan Kerja daerah Iingkungan kepentingan
Pengkajian dan penyelarasan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada
memberi indikasi bahwa ada perintah dari peraturan perundang-undangan yang
berada pada hierarki yang lebih tinggi untuk menjamin pencapaian tujuan nasional
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan
nasional diperlukan sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan
ekonomi pengembangan wilayah mempererat hubungan antarbangsa dan
78
memperkukuh kedaulatan negara Pengkajian dan penyelarasan ini pada akhirnya
diperkuat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang
Tatanan Kebandarudaraan Nasional Pasal 29 Ayat (1) yang menyatakan bahwa
untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan
bandar udara pemerintah daerah wajib mengendalikan daerah Iingkungan
kepentingan bandar udara dengan membuat peraturan daerah
79
BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS SOSIOLOGIS DAN YURIDIS
Kota Pekanbaru termasuk salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi yang
cukup tinggi (750 triwulan II 2012 BPS Riau) Pertumbuhan ekonomi dengan
trend positif ini memicu peningkatan kebutuhan dan permintaan terhadap jasa
transportasi termasuk transportasi udara Pengembangan Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru mutlak harus dilakukan terutama untuk mengantisipasi
perkembangan teknologi kedirgantaraan serta untuk memenuhi lonjakan kebutuhan
dan permintaan jasa angkutan udara dari dan ke Pekanbaru Disamping itu Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah merupakan bandar udara
International-Regional yang diproyeksikan menjadi salah satu embarkasi haji di
Indonesia Untuk meningkatkan kualitas pelayanan bandar udara termasuk jaminan
terhadap keselamatan dan keamanan operasi penerbangan serta untuk menjaga
lingkungan hidup di sekitar bandar udara maka diperlukan perangkat hukum
daerah yang akan mengatur pengendalian kawasan-kawasan tertentu di sekitar
bandar udara Pengaturan kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kawasan
kebisingan di bandar udara harus memiliki landasan filosofis sosiologis dan yuridis
agar tujuan arahan jangkauan dan materi muatan pengaturan dapat memenuhi
unsur rasa keadilan bagi masyarakat tidak bertentangan dengan kepentingan
masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang
lebih tinggi
A LANDASAN FILOSOFIS
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri
nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas
hak-hak dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dalam upaya
mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk mewujudkan Wawasan
Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem
transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi pengembangan
80
wilayah mempererat hubungan antarbangsa dan memperkukuh kedaulatan
negara
Penerbangan adalah merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang
mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat menggunakan
teknologi tinggi padat modal manajemen yang andal serta memerlukan
jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal Potensi dan peranan
penerbangan perlu dikembangkan secara efektif dan efisien untuk membantu
terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis Disamping itu
perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut
penyelenggaraan penerbangan yang sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi peran serta swasta dan persaingan usaha
perlindungan konsumen ketentuan internasional yang disesuaikan dengan
kepentingan nasional akuntabilitas penyelenggaraan negara dan otonomi
daerah
Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan
wilayah udara pesawat udara Bandar Udara angkutan udara navigasi
penerbangan keselamatan dan keamanan lingkungan hidup serta fasilitas
penunjang dan fasilitas umum lainnya Salah satu prasarana penerbangan
adalah Bandar Udara yaitu kawasan di daratan danatau perairan dengan batas-
batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan
lepas landas naik turun penumpang bongkar muat barang dan tempat
perpindahan intra dan antarmoda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas
penunjang lainnya Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan
terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara
pesawat udara bandar udara angkutan udara navigasi penerbangan serta
fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya Sedangkan Keamanan
Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada
penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan
sumber daya manusia fasilitas dan prosedur
81
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru berdekatan dengan
permukiman dan tempat aktifitas masyarakat Padahal bandar udara adalah
bangunan gedung dengan fungsi khusus yang dalam pembangunan dan
penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat sekitarnya dan
mempunyai risiko tinggi Bahaya dan risiko tinggi adalah dampak dari
pengoperasian pesawat udara yang menimbulkan pencemaran getaran mesin
dan suara bising Untuk kepentingan operasional Bandar Udara memiliki
kawasan-kawasan tertentu yang terdiri dari daerah lingkungan kerja daerah
lingkungan kepentingan kawasan keselamatan operasi penerbangan dan
batas-batas kawasan kebisingan Kawasan-kawasan tersebut merupakan
kawasan yang sangat berkaitan dengan keselamatan dan keamanan
penerbangan sehingga perlu dikendalikan Agar proses pengendalian kawasan-
kawasan tersebut dapat melindungi kepentingan masyarakat dan dapat
menjamin keselamatan dan keamanan operasi penerbangan maka perlu disusun
dalam suatu peraturan perundang-undangan
Melindungi kepentingan masyarakat di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru adalah bahagian dari melindungi segenap bangsa
Indonesia sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menjaga keselamatan dan
keamanan penerbangan merupakan bahagian dari komitmen Pemerintah
Indonesia dalam memberikan jaminan keselamatan dan keamanan
penerbangan nasaional dan internasional Hal-hal itu pula yang menjadi
landasan filosofis bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di bandar Udara Sultan Syuarif Kasim II Pekanbaru
B LANDASAN SOSIOLOGIS
Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru pada dasarnya adalah upaya Pemerintah Daerah Provinsi Riau
bersama-sama dengan masyarakat untuk melindungi kepentingan masyarakat
itu sendiri yang bermukim dan beraktifitas di sekitar kawasan-kawasan yang
82
termasuk ke dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan Salah satu ciri
masyarakat perkotaan adalah memiliki aktifitas yang padat serta memiliki
mobilitas yang tinggi Masyarakat perkotaan cenderung memilih permukiman
yang berdekatan dengan tempat pekerjaan atau permukiman yang memiliki
akses langsung ke tempat beraktifitas Kawasan di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru merupakan salah satu kawasan yang banyak dipilih
sebagai tempat bermukim bagi masyarakat kota Pekanbaru Hal ini
menyebabkan semakin lama permukiman penduduk semakin dekat ke kawasan
Bandar Udara
Kultur dan budaya masyarakat yang merasa bangga tinggal di sekitar wilayah
dan kawasan-kawasan khusus seperti pusat perbelanjaan kantor-kantor
pemerintah terminal bus dan bandar udara menjadi kendala tersendiri dalam
penataan wilayah perkotaan Tinggal berdekatan dengan kawasan-kawasan
khusus bagi sebahagian masyarakat seolah menjadi cara menaikkan status
sosial meningkat harga jual tanah dan bangunan Tidak jarang kita jumpai
dalam suatu iklan pemasaran hotel atau pemasaran kawasan hunian yang
menyebutkan bahwa lokasinya hanya beberapa menit dari bandar udara
Maksud dari iklan tersebut adalah untuk menarik customer yang memiliki
mobilitas tinggi Padahal semakin dekat dengan bandar udara sesungguhnya
semakin dekat pula dengan bahaya karena kawasan-kawasan di sekitar
bandara telah ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasi penerbangan
(KKOP) dan kawasan kebisingan (BKK)
Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keamanan keselamatan
kenyamanan kebersihan dan kesehatan lingkungan serta menjaga kualitas
lingkungan hidup sesungguhnya adalah menjadi tanggung jawab pemerintah
daerah bersama-sama dengan masyarakat Masyarakat berhak untuk hidup
dalam lingkungan yang layak agar mendapat kesejahteraan hidup lahir dan
batin Pemerintah adalah abdi masyarakat yang berkewajiban untuk
memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Di satu sisi masyarakat
adalah customer (pelanggan) bagi pemerintah Salah satu prinsip yang harus
dianut dalam hubungan pemerintah dan masyarakat adalah kepuasan
83
pelanggan (customer satisfaction) Masyarakat yang merasa puas dengan
layanan pemerintah akan sangat mudah untuk diajak dalam menyelesaikan
persoalan-persoalan yang ada Sebaliknya masyarakat yang tidak puas dengan
pelayanan pemerintah maka cenderung menunjukkan sikap pembangkangan
kepada setiap kebijakan pemerintah
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara adalah kawasan yang
dapat memberi efek fisikologis kepada masyarakat yang bermukim dan
beraktifitas di sekitarnya Hal ini disebabkan oleh karena adanya rasa takut
akan bahaya kecelakaan gangguan kebisingan dan pencemaran lingkungan
hidup akibat pengoperasian bandar udara dan pergerakan pesawat udara
Berdasarkan survey yang dilakukan terhadap 150 rumah tangga (KK) yang
berada pada kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas
kawasan kebisingan diperoleh informasi antara lain a) Status kepemilikan
273 responden tinggal di rumah milik sendiri dan 673 menyewa b) 585
pemilik rumah memiliki IMB c) Jenis hunian 54 merupakan rumah tinggal
36 adalah ruko d) Alasan memilih tinggal di KKOPBKK 73 warisan
keluarga 3367 dekat ke tempat pekerjaan 173 tidak punya tempat
tinggal lain e) Tingkat kenyamanan hunian dan lingkungan 267 sangat
nyaman 3867 nyaman 2133 kurang nyaman f) Jenis gangguan yang
sering dialami 3733 suara bising 333 getaran 8 bau asap g) Apakah
ada keingininan untuk pindah 26 menyatakan ya 6533 tidak h) Apakah
pernah mendapat informasi tentang KKOPBKK 13 pernah 80 tidak
pernah
Perkembangan hunian masyarakat yang semakin mendekati kawasan
keselamatan operasi penerbangan dan kawasan kebisingan memerlukan
penanganan segera berupa pengawasan terhadap bangunan yang ada serta
pengendalian terhadap tata ruang dan tata guna lahan di kawasan tersebut
Masyarakat perlu diberikan penyuluhan tentang bahaya berdomisili dan
beraktifitas di sekitar bandar udara terutama disekitara kawasan keselamatan
operasi penerbangan dan kawasan kebisingan Disamping itu penyuluhan
84
diharapkan akan memicu kesadaran masyarakat untuk tidak membangun
bangunan dan memelihara tanaman binatang piaraan bermain layang-layang
dan balon yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan Seiring
dengan penyuluhan tersebut kemudian pemerintah harus membuat peraturan
perundang-undangan yang akan digunakan untuk mengendalikan kawasan
keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan di
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru secara berkeadilan dan
memperhatikan hak-hak hidup masyarakat
C LANDASAN YURIDIS
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam
Pembukaan (Preambule) mengamanahkan bahwa Pemerintah Negara
Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
Amanah tersebut menyiratkan bahwa kepentingan masyarakat yang berada
disekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru wajib pula
dilindungi Disamping itu pemerintah juga berkewajiban menjamin
keselamatan dan keamanan operasi penerbangan di Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
Perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan jaminan terhadap
keselamatan dan keamanan operasi penerbangan di masa kini dan di masa
mendatang secara berkelanjutan hanya bisa dicapai melalui upaya-upaya
pengendalian kawasan secara formal dengan aturan yang memiliki kekuatan
dan kepastian hukum Mengingat saat ini belum ada peraturan
perundangundangan yang mengatur tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru maka untuk mengisi
kekosongan hukum tersebut diperlukan Peraturan Daerah (Perda) dengan
ruang lingkup materi muatan adalah tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
85
Landasan yuridis yang berkaitan dengan substansi dan materi yang akan
mengatur tentang pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru adalah
- Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesias Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesias Tahun
1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209)
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesias Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4956)
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
86
5234)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22)
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan
Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomorn128
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintahan Provinsi dan KabupatenKota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010
Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012
Tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara
(Lembaran Negaras Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T1124-U Tahun 1960
87
Tanggal 30 November 1960 Tentang Peraturan-peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2009
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 Tentang
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation
Safety Regulation Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome)
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang
Tatanan Kebandarudaraan Nasional
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 Tentang
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2005 Tentang
Batas-batas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2008 Tentang
Rencana Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Provinsi
Riau
- Internastional Civil Aviation Organization International Standards and
Recommended Practices Annex 14 Volume 1 Fourth Edition July 2004
- Internastional Civil Aviation Organization Airport Service Manual Part6
Control of Obstacle
BAB V
JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
Peraturan Daerah Provinsi tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-Batas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru adalah produk hukum daerah yang disusun dalam bentuk
Peraturan Daerah Provinsi (selanjutnya disebut Peraturan Daerah) untuk memenuhi
kebutuhan hukum masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada baik
permasalahan yang ada di masa sekarang maupun di masa yang akan datang
termasuk antisipasi rencana-rencana pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif
88
Kasim II Pekanbaru Permasalahan yang hendak diakomodir dalam Rancangan
Peraturan Daerah ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan keselamatan dan
keamanan penerbangan pada suatu kawasan tertentu dan gangguan lingkungan
pada suatu kawasan tertentu pula akibat operasional Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
Sebagai sebuah produk hukum daerah Peraturan Daerah tentang Pengendalian
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-Batas Kawasan
Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terintegrasi
dalam sistem hukum nasional dan menempati salah satu urutan dalam hierarki
peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia Setelah melalui evaluasi dan
analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait pada tataran dan
kedudukan yang lebih tinggi maka dapat disimpulkan bahwa Rancangan Peraturan
Daerah yang bersifat pengaturan dan pengendalian pada Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-Batas Kawasan Kebisingan di Sekitar
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah merupakan perintah dari
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan
produk hukum lain dan tidak tumpang tindih dengan produk hukum lainnya
Sebagaimana telah diuraikan bada bahagian terdahulu bahwa pembentukan produk
hukum daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah
yang dimulai dari tahap perencanaan persiapan perumusan pembahasan
pengesahan pengundangan dan penyebarluasan Mengutip pendapat dari ahli
tentang kebijakan publik menyebutkan ada 4 faktor yang berperan dalam proses
kebijakan yaitu
a Lingkungan Kebijakan (policy environment) adalah keadaan yang melatar
belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya isu kebijakan (policy
issues) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan
oleh sesuatu kebijakan
b Pembuat dan Pelaksana Kebijakan (policy maker and implementer) adalah
orang atau sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai peranan
tertentu dalam proses kebijakan sebab mereka berada dalam posisi
menentukan ataupun mempengaruhi baik dalam pembuatan kebijakan ataupun
89
dalam tahap lainnya seperti pelaksanaan pengawasan dan penilaian atas hasil
atau kinerja yang dicapai dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan
c Kebijakan itu sendiri (policy content) yaitu keputusan atas sejumlah pilihan
yang kurang lebih berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk
mencapai sejumlah tujuan tertentu
d Kelompok Sasaran Kebijakan (target group) yaitu orang atau sekelompok
orang atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yang perilaku dan atau
keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan bersangkutan
Berkaitan dengan proses penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang
pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batasbatas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru akan dijelaskan mengenai jangkauan arah pengaturan dan runag
lingkup materi muatan Peraturan daerah dimaksud
A JANGKAUAN PENGATURAN
Rancangan Peraturan Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru bertitik tolak dari
adanya ketentuan yang mengelompokkan Bandar Udara sebagai bangunan
gedung dengan fungsi khusus yang dalam pembangunan dan
penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat sekitarnya dan
mempunyai risiko bahaya tinggi (PP Nomor 402012)
Sebagai bangunan gedung dengan fungsi khusus Bandar Udara memiliki
beberapa fasilitas pokok yaitu
1 Fasilitas Keselematan dan Keamanan antara lain
- pertolongan kecelakaan penerbangan ndash pemadam kebakaran
(PKPPK)
- peralatan penyelamatan (salvage)
- alat bantu pendaratan visual (Airfield Lighting System) - catu
daya kelistrikan dan pagar
2 Fasilitas sisi udara (airside facility) antara lain
- landas pacu (runway)
90
- runway strip
- runway end safety area (RESA)
- stopway
- clearway
- landas hubung (taxiway)
- landas parkir (apron)
- marka dan rambu dan
- taman meteo (fasilitas dan peralatan pengamatan cuaca)
3 Fasilitas sisi darat (Landside Facility) antara lain
- bangunan terminal penumpang
- bangunan terminal kargo
- menara pengatur lalu lintas penerbangan (control tower)
- bangunan operasional penerbanganmiddot - jalan masuk (access
road)
- parkir kendaraan bermotor
- depo pengisian bahan bakar pesawat udara
- bangunan parkir
- bangunan administrasiperkantoran
- marka dan rambu
- fasilitas pengolahan limbah
4 Fasilitas Navigasi Penerbangan
5 Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual
6 Fasilitas Komunikasi Penerbangan
Fasilitas pokok Bandar Udara sebagaimana dijelaskan di atas berada dalam
suatu kawasan yang disebut Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah
danatau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan
untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan
penerbangan KKOP mencakup wilayah yang sangat luas dimana pada wilayah
dimaksud tidak diizinkan adanya bangunan atau benda tumbuh baik yang tetap
(fixed) maupun dapat berpindah (mobile) yang lebih tinggi dari persyaratan
batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan kode referensi landas pacu
91
(Aerodrome Reference Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway
Classification) dari suatu bandar udara
Karena adanya ketentuan tentang pembatasan ketinggian bangunan atau benda
tumbuh yang tidak boleh melebihi batas ketinggian yang diperkanankan maka
perlu suatu pengaturan dan pengendalian pembangunan di kawasan tersebut
Tujuannya adalah untuk menjaga agar setiap bangunan dan benda tumbuh baik
yang sudah ada maupun yang akan dibangun dapat dikendalikan untuk
menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan secara berkelanjutan
Instrumen hukum yang dipergunakan untuk pengaturan dan pengendalian
kawasan tersebut adalah Peraturan Daerah
Salah satu dampak yang timbul akibat operasional bandar udara adalah adanya
pencemaran lingkungan hidup Bandar Udara Salah satu bentuk pencemaran
lingkungan hidup Bandar Udara adalah kebisingan yang muncul dari getaran
suara mesin pesawat terbang yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan
bagi masyarakat yang bermukim dan beraktifitas di sekitar bandar udara
Kawasan yang berpotensi mengalami gangguan kebisingan dan terpengaruh
oleh gelombang suara mesin pesawat udara disebut kawasan kebisingan yang
berada dalam Batas-batas Kawasan Kebisingan Bandar Udara Karena adanya
batas-batas tingkat kebisingan serta adanya pembatasan jenis bangunan dan
aktifitas yang diizinkan di sekitar Batas-batas Kawasan Kebisingan maka
diperlukan suatu pengaturan dan pengendalian pembangunan di kawasan
tersebut
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dijelaskan di atas
terdiri dari kawasan sebagai berikut
- Kawasan Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas
- Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar
- Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
- Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
92
- Kawasan di sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan
Batas-batas Kawasan Kebisingan sebagaimana dijelaskan di atas terdiri
- Kawasan kebisingan tingkat 1
- Kawasan kebisingan tingkat 2
- Kawasan kebisingan tingkat 3
Batas-batas ketinggian dan batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan yang menjadi jangkauan
dari pengaturan Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana telah diuraikan
secara detail pada Bab II dari Naskah Akademik ini
B ARAH PENGATURAN
Untuk memperjelas dan mempertegas jangkauan pengaturan dalam Peraturan
Daerah tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
maka dibuat arahan pengaturan yang akan mengatur dan mengendalikan
kondisi existing serta mengatur dan mengendalikan kondisi yang diinginkan
dimasa mendatang Arah pengaturan ditentukan sebagai berikut
Tabel 9 Arah dan Jangkauan Pengaturan
Jangkauan Pengaturan Arah Pengaturan
Mendirikan mengubah atau
melestarikan bangunan menanam dan memelihara benda tumbuh dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan lahan seperti mendirikan
mengubah atau melestarikan bangunan menanam dan
memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan Keselamatan
Ope-rasi Penerbangan harus mengacu dan memenuhi
batasbatas ketinggian yang telah ditetapkan
Mendirikan mengubah atau
melestarikan bangunan menanam dan
memelihara benda tumbuh dalam
Kawasan Kebisingan
Setiap aktifitas penggunaan lahan seperti mendirikan
mengubah atau melestarikan bangunan menanam dan
memelihara benda tumbuh di dalam kawasan kebisingan
harus mengacu dan memenuhi batas nilai tingkat kebisingan
Mendirikan bangunan baru di dalam Khusus untuk mendirikan bangunan baru di dalam Kawasan
Pendekatan (ancangan) Pen- Kawasan Pendekatan (ancangan) Pendaratan dan Lepas daratan dan Lepas
Landas Landas harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 16 arah ke atas
dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masingmasing ambang landas pacu
18 dan landas pacu 36 Existing dan Pengembangan
93
Kawasan Kemungkinan Bahaya
Kecelakaan sampai jarak mendatar
1100 meter dari ujung-ujung
Permukaan Utama
Pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sampai
jarak mendatar 1100 meter dari ujung-ujung Permukaan
Utama hanya digunakan untuk bangunan yang
diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan
benda tum-buh yang tidak membahayakan keselamatan
operasi penerbangan Batas ketinggian bangunan dan benda
tumbuh yang tidak memba-hayakan tersebut harus mengacu
dan sesuai dengan batas-batas ketinggian kawasan
sebagaimana telah diatur dalam ketentuan
perundangundangan yang berkaitan de-ngan
kebandarudaraan dan operasi penerbangan Penggunaan tanah perairan dan udara
pada setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan
Aktifitas penggunaan tanah perairan dan udara pada setiap
kawasan keselamatan operasi penerbang-an tidak boleh
menimbulkan gang-guan terhadap isyarat-isyarat navigasi
penerbangan atau komunuikasi radio antar Bandar Udara dan
pesawat udara
Penggunaan tanah perairan dan udara
pada setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan tanah perairan dan udara pada
setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh
menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu
udara dengan lampu-lampu lain
Penggunaan tanah perairan dan udara
pada setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan tanah perairan dan udara pada
setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh
menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang
mempergunakan Bandar Udara dan tidak melemahkan jarak
pandang sekitar bandar udara
Penggunaan tanah perairan dan udara Setiap aktifitas penggunaan tanah perairan dan udara pada pada
setiap kawasan keselamatan setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak operasi penerbangan
boleh menye-babkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau
mengganggu pendaratan lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan
Bandar Udara
Bangunan-bangunan yang sudah ada
baik yang didirikan oleh manusia atau
ada secara alami seperti gedunggedung
menara cerobong asap gundukan
tanah jaringan transmisi bukit atau
gunung yang sekarang
Untuk bangunan-bangunan yang sudah ada baik bangunan
berupa benda bergerak yang sifatnya sementara atau
bendabenda bersifat tetap baik yang didirikan oleh manusia
atau ada secara alami seperti gedung-gedung menara
cerobong asap gundukan tanah jaringan transmisi bukit
atau gunung yang sekarang menjadi penghalang (obstacle)
masih dapat
Bangunan sekolah dan rumah sakit yang
sudah ada pada Kawasan Kebisingan Tingkat 1
diperkenankan sejauh segala prosedur keselamatan operasi
penerbangan dapat terpenuhi
Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada pada
Kawasan Kebisingan Tingkat 1 harus dilengkapi dengan
pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang
standar sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam
bangunan sesuai batas-batas kebisingan yang diizinkan serta
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Bangunan sekolah rumah sakit dan Bangunan sekolah rumah sakit dan rumah tinggal yang rumah
tinggal yang sudah ada pada sudah ada pada Kawasan Kebisingan Tingkat 2 harus Kawasan Kebisingan Tingkat 2 dilengkapi dengan pemasa-ngan insulasi suara sesuai dengan prosedur
yang standar sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam
bangunan sesuai dengan batas-batas kebisingan yang
diizinkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
men jadi penghalang (obstacle)
94
Tanah dan ruang udara pada Kawasan Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat Kebisingan Tingkat 3 3 dapat pula dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana
pengendalian lingkungan dan pertanian
yang tidak mengundang burung
Bangunan atau suatu benda yang ada
secara alami yang berada di Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangasn dan
ketinggiannya masih dalam batas
ketinggian yang diperkenankan akan
tetapi diduga dapat membahayakan
keselamatan operasi penerbangan
Bangunan atau suatu benda yang ada secara alami yang
berada di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangasn dan
ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang
diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan
keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda
danatau dipasang lampu dengan spesifikasi yang diatur oleh
ketentuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Pemasangan tanda danatau lampu termasuk pengoperasian
dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas baiaya
pemilik atau yang menguasainya
C RUANG LINGKUP MATERI
Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
disusun dengan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan materi muatan sebagai berikut
Tabel 10 Materi Pokok dan Muatan Materi
No Materi Pokok Materi Muatan
1 Umum Menjelaskan pengetian dari istilah dan frasa yang
digunakan dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
2 Maksud dan Tujuan Memuat maksud dan tujuan dari pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batasbatas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
95
3 Ruang Lingkup Memuat ruang lingkup arah kebijakan sebagai dasar penatagunaan dan pengendalian penggunaan daerah dan kawasan di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II
Pekanbaru meliputi - daerah lingkungan kerja bandar udara - daerah lingkungan kepentingan bandar udara - kawasan keselamatan operasi penerbangan - batas-batas kawasan kebisingan
4 Kriteria dan Batasan Pemanfaatan KKOP
Memuat cakupan wilayah kriteria dan batasan pemanfaatan kawasan KKOP di sekitar Bandar Udara
Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru yang terdiri dari - kawasan pendekatan (ancangan) pendaratan dan lepas
landas - kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan - kawasan di bawah permukaan transisi - kawasan di bawah permukaan horizontal dalam - kawasan di bawah permukaan kerucut - kawasan di bawah permukaan horizontal luar - kawasan di sekitar alat bantu navigasi
5 Kriteria dan Batasan Pemanfaatan BKK
Memuat cakupan wilayah kriteria dan batasan pemanfaatan batas-batas kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru yang
terdiri dari - kawasan kebisingan tingkat 1 2 dan 3 - ambang batas kebisingan
6 Pengendalian
Pemanfaatan KKOP dan BKK
Memuat instrumen dan petunjuk serta pihak-pihak
penyelenggaraan pengendalian kawasan keselamatan
operasi penerbangan dan batas-batas
kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara
Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri dari - perizinan - pengawasan - penertiban
7 Hak dan Kewajiban Memuat hak dan kewajiban pihak-pihak berkaitan
dengan pengaturan dan pengendalian kawasan
keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara Syltan
Syarif Kasim II Pekanbaru meliputi - hak dan kewajiban masyarakat - hak dan kewajiban penyelenggara bandar udara - hak dan kewajiban pemerintah daerah
8 Sanksi Memuat jenis dan bentuk sanksi yang bersifat Administrasi administratif terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan
dalam pengendalian kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-
batas kawasan kebisingan di
sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru
96
9 Ketentuan
Penyidikan Memuat pihak yang berwenang serta kewenangan yang
diberikan dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana di
bidang kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang hukum acara pidana
10 Ketentuan Pidana Memuat pasal-pasal yang dilanggar (dalam Peraturan
Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru) yang dianggap sebagai tindak pidana serta
ancaman pidana kurungan maksimum dan denda
maksimum
11 Ketentuan Lain- lain
Memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan
penggunaan kawasan KKOP dan BKK upaya
pengendalian terhadap bangunan dan benda-benda yang
sudah ada yang dianggap sebagai penghalang (obstacle)
serta pencegahan terhadap gangguan lingkungan hidup
pada bangunan yang sudah ada
12 Ketentuan Peralihan Memuat pernyataan tentang diberlakukannya Pertaturan
Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru serta implikasinya yang bersifat mengikat
serta keterkaitan dengan ketentuan lain yang tidak saling
bertentangan
13 Ketentuan Penutup Memuat pernyataan tentang hal-hal yang belum diatur dalam
Pertaturan Daerah tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru yang akan diatur dengan
peraturan perundang-undangan (produk hukum daerah)
lainnya serta memuat waktu pengundangan
Materi Pokok dan Muatan Materi akan diuraikan secara lengkap dalam bentuk
sistematika penyusunan paraturan perundang-undangan (sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah) yang terdiri dari
Bab-bab pasal-pasal dan ayat-ayat dalam Rancangan Peraturan Daerah
(Ranperda) tentang pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan Dan Batas-Batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yang merupakan satu kesatuan substantif
dengan Naskah Akademik ini
95
BAB VI
PENUTUP
A KESIMPULAN
1 Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II berada dalam kota Pekanbaru Untuk
sebuah kota yang memiliki bandar udara atau berdekatan dengan bandar
udara sangat diperlukan kebijakan publik berupa produk hukum daerah untuk
mengendalikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara mutlak harus dilakukan untuk menghindari munculnya segala
bentuk penghalang (obstacle) yang dapat membahayakan keselamatan dan
keamanan penerbangan serta untuk menjaga agar pencemaran lingkungan
hidup dan tingkat kebisingan di sekitar bandar udara sebagai dampak dari
operasional bandar udara dapat dikendalikan
2 Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah salah satu bentuk produk
hukum daerah yang bersifat pengaturan guna mengendalikan kawasan
existing dan pengendalian kondisi di masa datang Pokok-pokok materi
yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
adalah a Umum
b Maksud dan Tujuan
c Ruang Lingkup
d Kriteria dan Batasan Pemanfaatan KKOP
e Kriteria dan Batasan Pemanfaatan BKK
f Pengendalian Pemanfaatan KKOP dan BKK
g Hak dan Kewajiban
h Sanksi Administrasi
96
i Ketentuan Penyidikan
j Ketentuan Pidana
k Ketentuan Lain-lain
l Ketentuan Peralihan
m Ketentuan Penutup
3 Peraturan Daerah (Perda) tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) adalah produk hukum daerah yang bersifat pengaturan
Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis yang dilakukan terhadap peraturan
perundang-undangan yang ada sebagaimana dibahas pada Bab III maka
Peraturan Daerah (Perda) tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) pada hakikatnya adalah perintah dari peraturan perundangundangan
dalam hierarki yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan
kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi
B SARAN
1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) harus mengikuti
mekanisme dan prosedur sebagaimana diamanahkan dalam
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Salah satu
kelengkapan dalam penyusunan Ranperda adalah naskah akademik
danatau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan
materi muatan yang diatur Meskipun Naskah Akademik bersifat tidak
mutlak namun untuk memberi muatan keilmiahan dalam Rancangan
Peraturan Daerah serta untuk mengurai substansi permasalahan yang akan
diatur agar harmonis dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum
danatau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebaiknya disertai dengan
naskah akademik
97
2 Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batasbatas
Kawasan Kebisingan merupakan kepentingan nasional karena menyangkut
upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewujudkan
Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional yang
memerlukan sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan
ekonomi pengembangan wilayah mempererat hubungan antarbangsa dan
memperkukuh kedaulatan negara Oleh sebab itu proses penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II melalui Prolegda harus mendapat prioritas
utama agar upaya pencapaian tujuan nasional tersebut dapat diwujudkan
3 Penyusunan Naskah Akademik harus merujuk kepada tatacara penelitian
ilmiah dengan menggunakan metodologi penelitian dan hipotesis yang
sesuai dengan karakteristik dan substansi isu dan persoalan yang akan
diselesaikan
DAFTAR PUSTAKA
Sugiyono 1997 Statistik untuk Penelitian Penerbit Alfabeta Jakarta
Yudoyono Bambang 2003 Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan
SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD Pustaka Sinar Harapan
Jakarta
Anonimus 2003 Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia
Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Lembaga Administrasi Negara
Perum Percetakan Negara Jakarta
Mustopadidjaja AR 2005 Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi
Implementasi dan Evaluasi Kinerja Duta Pertiwi Foundation Lembaga
Administrasi Negara Jakarta
Anonimus 2005 Kajian Kebijakan Publik Pusdiklat Spimnas Bidang
Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara Jakarta
Riyadi dan Deddy SB 2005 Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi
Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah PT Gramedia
Pustaka Utama Jakarta
98
Soekanto Soerjono 2007 Sosiologi Suatu Pengantar PT Raja Grafindo
Persada Jakarta
GUBERNUR RIAU
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI
PENERBANGAN DAN
BATAS-BATAS KAWASAN KEBISINGAN
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2013
100
99
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
DAN BATAS-BATAS KAWASAN KEBISINGAN
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR RIAU
Menimbang a bahwa untuk memberikan keleluasaan pesawat udara
dalam melakukan gerakannya baik di darat maupun di
udara dan menjamin keselamatan operasi penerbangan
diperlukan ruang bebas yang memadai agar dicapai
tingkat keselamatan penerbangan yang optimal dan dapat
dipertanggungjawabkan
b bahwa suara bising dan getaran yang ditimbulkan oleh
mesin pesawat terbang dapat mengganggu kenyamanan
penduduk yang bermukim di sekitar kawasan bandar
udara c bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan mengantisipasi dampak sebagaimana
dimaksud dalam huruf b diperlukan pengaturan
pengendalian dan pengawasan terhadap tumbuhan
bangunan dan berbagai kegiatan yang menggunakan
ruang udara di sekitar bandar udara agar menjamin
keselamatan penerbangan
d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a b dan c diperlukan Peraturan
Daerah tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-Batas Kawasan
Kebisingan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru
101
Mengingat 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun 1945
2 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tk I Sumatera Barat
Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1646) 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209)
4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844)
6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725)
7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956)
8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 50599)
9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 7)
10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
102
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234)
11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22)
12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitan Undang-undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3528) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitan Undang-undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5145)
13 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk Tata
Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3660)
14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3838)
15 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853)
16 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4075)
17 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang
Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 128 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146)
18 Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4532)
19 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah
Provinsi dan KabupatenKota (Lembaran Negara
103
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833)
21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 21)
22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68
Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran
Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118)
23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2012 Tentang Pembangunan dan Pelestarian
Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negaras
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71)
24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 694)
25 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun
2003 tentang Tata Hubungan Kerja antara Departemen
Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi cq Dinas
Perhubungan Provinsi
26 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun
2004 Tentang Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
27 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun
2005 Tentang Batas-batas Kawasan Kebisingan di
Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
28 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun
2005 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia (SNI) 03-7112-2005 Mengenai Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan Sebagai Standar
Wajib
29 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor
29PRTM2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis
Bangunan Gedung
30 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun
2008 Tentang Rencana Induk Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru Provinsi Riau
31 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun
2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
104
Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139)
Tentang Bandar Udara (Aerodrome)
32 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun
2010 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional
33 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Riau
(Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Tingkat I Riau Tahun 1986 Nomor 60)
34 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau (Lembaran
Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2004 Seri B
Nomor 7)
35 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau
(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2007 Nomor
2)
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
DAN BATAS-BATAS KAWASAN KEBISINGAN
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
1 Provinsi adalah Provinsi Riau
2 Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau
3 Gubernur adalah Gubernur Riau
4 Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru
5 Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kampar
6 Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Riau
105
7 Bandar Udara adalah Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
8 Penyelenggara Bandar Udara adalah PT Angkasa Pura II (Persero)
9 Landasan Pacu adalah suatu daerah persegi panjang yang ditentukan pada
bandar udara di darat yang dipergunakan untuk pendaratan dan lepas landas
pesawat udara
10 Landas Pacu Instrumen dengan Pendekatan Presisi Kategori I adalah landas
pacu instrumen yang dilengkapi dengan Instrument Landing System (ILS) dan
Alat Bantu Visual untuk pengoperasian pesawat udara dengan jarak pandang
vertikal tidak lebih rendah dari 60 meter dan jarak pandang horizontal tidak
kurang dari 800 meter atau jarak visual landas pacu (RVR) tidak kurang rai 550
meter
11 Permukaan Utama Landas Pacu Instrumen adalah permukaan yang garis
tengahnya berimpit dengan sumbu landas pacu yang membentang samapi 60
meter di luar setiap ujung landas pacu dan lebarnya 4825 meter dengan
ketinggian untuk setiap titik pada permukaan utama diperhitungkan sama
dengan ketinggian titik terdekat pada sumbu landas pacu
12 Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan selanjutnya disebut KKOP
adalah tanah danatau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang
dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin
keselamatan penerbangan
13 Pengendalian KKOP Bandar Udara adalah arahan kebijakan dan kriteria
pemanfaatan ruang KKOP Bandar Udara yang meliputi kawasan dengan radius
15000 meter dari titik tengah setiap ujung permukaan utama landas pacu dan
menarik garis singgung pada kedua lingkaran berdekatan
14 Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan
keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara pesawat udara bandar udara
angkutan udara navigasi penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas
umum lainnya
15 Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan
kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan
pemanfaatan sumberdaya manusia fasilitas dan prosedur
16 Bangunan adalah suatu benda bergerak maupun tidak bergerak yang bersifat
sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah
ada secara alami antara lain gedung-gedung menara mesin derek cerobong
asap gundukan tanah jaringan transmisi di atas tanahdan bukit atau gunung
17 Kegiatan yang Menggunakan Ruang Udara adalah kegiatan perserorangan
maupun kelompok yang menggunakan peralatan yang dapat diterbangkan
dengan tenaga sendiri atau angin atau mesin elektronis antara lain permainan
layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang bermotor layang
gantung layang gantung bermotor pesawat udara ringan aeromodeling
kembang api dan peralatan lainnya
18 Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara yang selanjutnya disebut DLKR
Bandar Udara adalah daerah yang dikuasi Penyelenggara Bandar Udara yang
digunakan untuk pelaksanaan pembangunan pengembangan dan
pengoperasian fasilitas bandar udara
19 Kawasan Kebisingan adalah kawasan tertentu disekitar bandar udara yang
terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat mengganggu
lingkungan
20 Batas-batas Kawasan Kebisingan Bandar Udara yang selanjutnya disebut
106
BKK Bandar Udara adalah Kawasan Kebisingan di sekitar bandar udara yang
dinyatakan dalam sistem koordinat bandar udara yang posisinya ditentukan
terhadap titik-titik referensi bandar udara
21 Decibel atau A ndash Weighted Sound Level atau tingkat kebisingan tertimbang A
yang selanjutnya disebut dB(A) adalah tingkat kebisingan maksimum yang
dibaca pada skala A
22 Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level atau tingkat kebisingan
yang dapat diterima terus menerus ekivalen tertimbang selanjutnya disingkat
WECPNL adalah satuan untuk menyusun frekuensi pesawat udara pada siang
malam hari dan dini hari pada saat kebisingan lebih terasa berdasarkan pada
jumlah kebisingan harian dan penyesuaian terhadap dampak psikologis
23 Koordinat Geografis adalah posisi suatu tempat atau titik permukaan bumi yang
dinyatakan dengan besaran lintang dan bujur dengan satuan derajat menit dan
detik yang mengacu terhadap bidang referensi World Geodetic System 1984
(WSGrsquo84)
24 Penyidikan dibidang kebandarudaraan adalah tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti-bukti dan membuat terang tentang tindak pidana di
bidang kebandarudaraan yang terjadi serta menemukan tersangka
25 Insulasi adalah membuat ruang kedap suara
26 Kawasan Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas adalah suatu
kawasan perpanjangan kedua ujung landas pacu di bawah lintasan pesawat
udara setelah lepas landas atau akan mendarat yang dibatasi oleh ukuran
panjang lebar dan tinggi tertentu
27 Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan adalah sebahagian dari kawasan
Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas yang berbatasan
langsung dengan ujung-ujung landasan dan mempunyai ukuran panjang lebar
dan tinggi tertentu
28 Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam adalah bidang datar di sekitar
bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu
untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah pada waktu akan
mendarat atau setelah lepas landas
29 Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar adalah bidang datar di sekitar
bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu
untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan antara lain
pada waktu pesawat udara melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan
setelah lepas landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam
pendaratan
30 Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut adalah bidang dari suatu kerucut yang
bahagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan Permukaan
Horizontal Dalam dan bahagian atasnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan
Permukaan Horizontal Luar masing-masing dengan radius dan ketinggian
tertentu dihitung dari titik referensi yang telah ditentukan
31 Kawasan di Bawah Permukaan Transisi adalah bidang dengan kemiringan
tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari sumbu landas pacu pada
bahagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang
ditarik tegak lurus pada sumbu landas pacu dan pada bahagian atas dibatasi oleh
garis perpotongan dengan Permukaan Horizontal Dalam
107
32 Kawasan di Sekitar Alat Bantu Navigasi adalah kawasan di sekitar penempatan
alat bantu navigasi penerbangan di dalam danatau di luar DLKR bandar udara
yang penggunaannya harus memenuhi persyaratan tertentu guna menjamin
kinerjaefisiensi alat bantu navigasi penerbangan dan keselamatan penerbangan
33 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disingkat SPBU
adalah tempat pengisian bakar yang melayani keperluan masyarakat umum
34 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji yang selanjutnya disingkat SPBE adalah
tempat pengisian bakar elpiji yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga
dan lainnya
35 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disingkat SPBG adalah
tempat pengisian bakar gas yang melayani keperluan masyarakat umum
36 Saluran Ultra Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah
jaringan instalasi listrik yang memiliki arus tegangan tinggi
37 Perizinan adalah pemberian izin pendirian bangunan dan penggunaan bangunan
berupa gedung-gedung menara jaringan transmisi cerobong asap dan
bangunan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah KabupatenKota
Bagian Kedua
Maksud
Pasal 2
Pengaturan pengendalian KKOP dan BKK dimaksudkan untuk menentukan arah
dan kebijakan dalam menetapkan jenis pemanfaatan ruang dan batas kebisingan
ketentuan teknis serta dasar pengendalian penggunaan ruang di sekitar bandar
udara
Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 3
Tujuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang KKOP dan BKK adalah
a Menjamin keselamatan dan keamanan pergerakan penerbanganpesawat udara
di sekitar Bandar Udara
b Mengatur dan mengendalikan kawasan di sekitar Bandar Udara agar tidak
mengganggu aktivitas operasi Bandar Udara
c Memberikan batasan dampak kebisingan yang ditimbulkan oleh pesawat udara
yang dapat mengganggu lingkungan
d Memberi rasa aman dan kenyamanan kepada masyarakat yang bertempat
tinggal di sekitar bandar udara
Bagian Keempat
Ruang Lingkup
108
Pasal 4
Ruang lingkup pengendalian KKOP dan BKK dalam Peraturan Daerah ini adalah
mencakup arah dan kebijakan pemanfaatan penggunaan ruang pada wilayah KKOP
dan BKK Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
BAB II
DLKR BANDAR UDARA
Pasal 5
(1) DLKR Bandar Udara meliputi wilayah daratan danatau perairan yang
dipergunakan secara langsung untuk kegiatan Bandar Udara
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi
fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Bandar Udara
Pasal 6
Fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) harus memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan yang ditetapkan Menteri
Perhubungan
BAB III
KRITERIA DAN PENGGUNAAN KKOP
Bagian Kesatu
Kriteria KKOP
Pasal 7
(1) KKOP meliputi daerah berbentuk lingkar lonjong di sekeliling Bandar Udara
yang terbentuk dari lingkaran dengan jari-jari 15000 meter dari titik tengah
setiap ujung Permukaan Utama dan menarik garis singgung pada kedua
lingkaran berdekatan
(2) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
a Kawasan Pendekatan (ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas
b Kawasan Kemungkingan Bahaya Kecelakaan
c Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam
d Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar
e Kawasan di bawah Permukaan Kerucut
f Kawasan di bawah Permukaan Transisi dan
g Kawasan di bawah Permukaan Alat Bantu Navigasi Penerbangan
Bagian Kedua
Penggunaan KKOP
109
Pasal 8
(1) Kawasan Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut
a tepi dalam dari kawasan ini berimpit dengan ujung-ujung Permukaan
Utama berjarak 60 meter dari ujung landas pacu dengan lebar 484 meter
b kawasan sebagimana dimaksud dalam huruf a meluas ke luar secara teratur
dengan garis tengah merupakan perpanjangan dari sumbu landas pacu
sampai lebar perpanjngan dari sumbu landas pacu sampai lebar 4984 meter
pada jarak mendatar 15000 meter dari ujung Permukaan
Utama
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada daerah sejauh
3000 (tiga ribu) meter sampai dengan 15000 (lima belas ribu) meter dari ujung
landas pacu adalah
a mengutamakan penggunaan ruang non hunian yang tidak menjadi habitat
burung
b penggunaan ruang hunian maupun fasilitas sosial dan fasilitas umum yang
sudah ada tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi
penerbangan terpenuhi
(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
a Pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak
berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan
seperti SPBU SPBE SPBG pabrik kimia jaringan listrik (SUTT) sampai
dengan jarak 3000 (tiga ribu) meter dari ujung landasan pacu
b Instalasi strategis seperti menara komunikasi saluran ultra tegangan tinggi
maupun saluran tegangan ekstra tinggi
c Peternakan danatau hunian habitat burung
d Industri yang menimbulkan asap yang dapat mengganggu keselamatan
penerbangan
e Kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti
permainan layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang
bermotor layang gantung layang gantung bermotor pesawat udara sangat
ringan aeromodeling kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan
lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kawasan pada daerah sejauh 3000
(tiga ribu) meter sampai dengan 15000 (lima belas ribu) meter dari ujung
landasan pacu untuk pembangunan instalasi berbahaya yang dapat
menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi
kecelakaan penerbangan seperti SPBU SPBE SPBG pabrik kimia jaringan
listrik (SUTT) diatur dengan Peraturan Gubernur
Pasal 9
110
(1) Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan sebagian Kawasan Pendekatan (Ancangan)
Pendaratan dan Lepas Landas yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung
Permukaan Utama ditentukan bahwa tepi dalam dari kawasan ini berimpit
dengan ujung Permukaan Utama dengan lebar 484 meter dari tepi dalam
kawasan tersebut kawasan ini meluas ke luar secara teratur dengan garis
tengahnya merupakan perpanjangan dari garis tengah landas pacu sampai lebar
1384 (satu ribu tiga ratus delapan puluh empat) meter dan jarak mendatar 3000
(tiga ribu) meter dari ujung Permukaan Utama
(2) Penggunaan Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sampai jarak
mendatar 1100 (satu ribu seratus) meter dari ujung-ujung Permukaan Utama
hanya digunakan untuk membangun bangunan atau fasilitas bandar udara dan
benda tumbuh yang tidak membahayakan operasi penerbangan
(3) Di luar jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaan kawasan adalah
a sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang
tidak mengundang burung
b Kegiatan non hunian dan non sosial
(4) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
a membangun bangun yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi
kecelakaan penerbangan seperti SPBU SPBE SPBG pabrik kimia
jaringan listrik (SUTT)
b peternakan dan atau habitat hunian burung
c pembangunan instalasi strategis seperti menara telekomunikasi
d industri yang menimbulkan asap dan dapat mengganggu keselamatan
penerbangan
e kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti
permainan layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang
bermotor layang gantung layang gantung bermotor pesawat udara sangat
ringan aeromodeling kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan
lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap
Pasal 10
(1) Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c adalah kawasan yang ditentukan oleh lingkaran
dengan radius 4000 (empat ribu) meter dari titik tengah setiap ujung permukaan
Utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan dan
kawasan ini tidak termasuk Kawasan Pendekatan (Ancangan)
Pendaratan dan Lepas Landas dan Kawasan Di Bawah Permukaan Transisi
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk hunian
dengan menyediakan jalur hijau
111
(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
a industri yang menimbulkan polusi udara asap yang dapat mengganggu
keselamatan penerbangan
b peternakan dan atau habitat burung
c kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti
permainan layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang
bermotor layang gantung layang gantung bermotor pesawat udara sangat
ringan aeromodeling kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan
lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap
Pasal 11
(1) Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf d adalah kawasan yang ditentukan oleh lingkaran dengan
radius 15000 (lima belas ribu) meter dari titik tengah setiap ujung Permukaan
Utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan dan
kawasan ini tidak termasuk Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas dan
Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
hunian fasilitas sosial fasilitas umum maupun untuk non hunian lainnya
(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
kegiatan yang dapat menganggu keselamatan operasi penerbangan seperti
permainan layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang
bermotor layang gantung layang gantung bermotor pesawat udara sangat
ringan aeromodeling kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan
lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap
Pasal 12
(1) Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
ayat (2) huruf e adalah kawasan yang ditentukan mulai dari tepi luar Kawasan
di Bawah Permukaan Horizontal Dalam meluas ke luar dengan jarak mendatar
2000 (dua ribu) meter berbatasan dengan Kawasan di Bawah Permukaan
Horizontal Luar
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
hunian fasilitas sosial fasilitas umum maupun untuk non hunian lainnya
(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
a industri yang menimbulkan polusi udaraasap yang dapat mengganggu
keselamatan penerbangan
b peternakan danatau habitat burung
c kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti
permainan layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang
112
bermotor layang gantung layang gantung bermotor pesawat udara sangat
ringan aeromodeling kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan
lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap
Pasal 13
(1) Kawasan Di Bawah Permukaan Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf f adalah kawasan tepi dalam dari kawasan yang berimpit dengan
sisi panjang Permukaan Utama sisi kawasan Pendekatan (Ancangan)
Pendaratan dan Lepas Landas kawasan ini meluas ke luar sampai jarak
mendatar 315 (tiga ratus lima belas) meter dari sisi panjang Permukaan Utama
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hanya untuk
fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Bandar udara
Pasal 14
(1) Kawasan di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g adalah kawasan bidang
miring di sekitar alat Bantu navigasi penerbangan diukur kemiringan dalam
derajat sesuai dengan jenis alat Bantu Navigasi tersebut
(2) Penggunaan kawasan sebagaimna dimaksud pada ayat (1) adalah untuk hunian
fasilitas umum fasilitas sosial ketinggian bangunan kemiringan dalam derajat
sesuai dengan jenis alat Bantu navigasi penerbangan
(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
a fasilitas telekomunikasi dan listrik tetangan tinggi
b bangunan yang tidak tembus atau memantulkan gelombang suara
Bagian Ketiga
Batas-batas Ketinggian pada KKOP
Pasal 15
(1) Ketinggian semua titik pada KKOP ditentukan terhadap ketinggian
ambang landas pacu 36 exixting dan pengembangan sebagai titik referensi
sistem ketinggian Bandar Udara yaitu titik 000 meter yang ketinggiannya
+19875 meter di atas permukaan air laut rata-rata
(2) Batas-batas ketinggian pada Kawasan Pendekatan (ancangan) Pendaratan
dan Lepas Landas pada landas pacu 18 eksisting dan pengembangan
ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu
landas pacu sebagai berikut
a Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2 (dua persen) arah ke atas
dan keluar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian ambang
113
landas pacu 18 eksisting dan pengembangan sampai jarak mendatar 1940
meter pada ketinggian +50 meter di atas ambang landas pacu 36 eksisting
dan pengembangan
b Bagian kedua dengan kemiringan 0 (nol persen) sampai jarak mendatar
tambahan 2060 meter pada ketinggian +50 meter di atas ambang landas
pacu 36 eksisting dan pengembangan
c Bagian ketiga dengan kemiringan 3 (tiga persen) arah ke atas dan ke luar
sampai jarak mendatar tambahan 1339 meter pada ketinggian +104 meter
di atas ambang landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
d Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2 (dua persen)
arah ke atas dan ke luar sampai jarak mendatar tambahan 1693 meter pada
bagian tepi dengan kemiringan pertama 5 (lima persen) sampai jarak
mendatar tambahan 469 meter kemiringan kedua 25 (dua koma lima
persen) sampai jarak mendatar tambahan 584 meter serta kemiringan
ketiga 0 (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 640 meter
e Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0 (nol persen) sampai jarak
mendatar tambahan 7968 meter pada ketinggian +155 meter di atas ambang
landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
(3) Batas-batas ketinggian pada Kawasan Pendekatan (ancangan) Pendaratan
dan Lepas Landas pada landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu
landas pacu sebagai berikut
a Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2 (dua persen) arah ke atas
dan keluar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian ambang
landas pacu 36 eksisting dan pengembangan sampai jarak mendatar 2500
meter pada ketinggian +50 meter di atas ambang landas pacu 36 eksisting
dan pengembangan
b Bagian kedua dengan kemiringan 0 (nol persen) sampai jarak mendatar
tambahan 1500 meter pada ketinggian +50 meter di atas ambang landas
pacu 36 eksisting dan pengembangan
c Bagian ketiga dengan kemiringan 3 (tiga persen) arah ke atas dan ke luar
sampai jarak mendatar tambahan 1000 meter pada ketinggian +100 meter
di atas ambang landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
d Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2 (dua persen)
arah ke atas dan ke luar sampai jarak mendatar tambahan 2500 meter pada
bagian tepi dengan kemiringan pertama 5 (lima persen) sampai jarak
mendatar tambahan 400 meter kemiringan kedua 25 (dua koma lima
persen) sampai jarak mendatar tambahan 1200 meter serta kemiringan
ketiga 0 (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 900 meter
e Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0 (nol persen) sampai jarak
mendatar tambahan 7500 meter pada ketinggian +150 meter di atas ambang
landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
(4) Batas-batas ketinggian pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
ditentukan oleh kemiringan 2 (dua persen) arah ke atas dan ke luar
dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing
ambang landas pacu sampai dengan ketinggian +50 meter di atas ambang
114
landas pacu 36 eksisting dan pengembangan sepanjang jarak mendatar
3000 meter melalui perpanjangan sumbu landas pacu
(5) Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal
Dalam ditentukan +50 meter di atas ketinggian ambang landas pacu 36
eksisting dan pengembangan
(6) Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal
Luar ditentukan +155 meter di atas ketinggian ambang landas pacu 36
eksisting dan pengembangan
(7) Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
ditentukan oleh kemiringan 5 (lima persen) arah ke atas dan ke luar
dimulai dari tepi luar Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam
pada ketinggian +50 meter sampai memotong Permukaan Horizontal Luar
pada ketinggian +150 meter di atas ambang landas pacu 36
eksisting dan pengembangan
(8) Batas ketinggian pada pertemuan garis batas luar Kawasan di Bawah
Permukaan Kerucut dengan garis batas dalam Kawasan di Bawah
Permukaan Horizontal Luar ditentukan +150 meter di atas ketinggian
ambang landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
(9) Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
ditentukan oleh kemiringan 143 (empat belas koma tiga persen) arah ke
atas dan ke luar dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama
seperti Permukaan Utama serta Permukaan Pendekatan (ancangan)
Pendaratan dan Lepas Landas menerus sampai memotong Permukaan
Horizontal Dalam pada ketinggian +50 meter di atas ketinggian ambang
landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
(10) Batas ketinggian pada Kawasan di sekitar Penempatan Alat Bantu
Navigasi Penerbangan ditentukan sebagai berikut
a Batas ketinggian di sekitar Non Directional Beacon (NDB) ditentukan
oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 3o (tiga derajat) ke atas
dan ke luar dari titik tengah dasar antena dan sampai radius 300 meter
dari antena dilarang ada bangunan dari metal seperti konstruksi rangka
besibaja tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian tersebut
b Batas ketinggian di sekitar alat Doppler Very High Frequency Omni
Directional Range (DVOR)Distance Measuring Equipment (DME)
ditentukan oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 2o (dua
derajat) ke atas dan ke luar dari titik antena pada ketinggian bidang
counterpoins dan pada jarak radial kurang 600 meter dilarang adanya
transmisi tegangan tinggi bangunan dari metal seperti konstruksi
rangka besi baja tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian
tersebut
c Batas ketinggian di sekitar alat Localizer dibatasi oleh bidang yang
dibentuk dengan sudut 1o (satu derajat) dari titik tengah dasar antane
Localizer terhadap bidang horizontal sejauh 600 meter ke arah landas
pacu
d Batas ketinggian di sekitar Glide Path (GP) dibatasi oleh bidang yang
dibentuk dengan sudut 2o (dua derajat) dari titik tengah dasar antena
Glide Path terhadap bidang horizontal sejauh 600 meter ke arah landas
pacu
115
e Batas ketinggian Middle Marker ditentukan oleh kemiringan bidang
kerucut dengan sudut 20o (dua puluh derajat) ke atas dan ke luar dari
titik dasar antena dan sampai pada radius 300 meter dari antena
dilarang adanya bangunan dari metal seperti konstruksi rangka
besibaja tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian tersebut
f Batas ketinggian di sekitar Alat Radar ditentukan oleh kemiringan
bidang kerucut dengan sudut 1o (satu derajat) ke atas dan ke luar dari
titik antena pada ketinggian dasar antena dan dalam radius 500 meter
tidak diperkanankan adanya bangunan dari metal tangki minyak
bangunan dan lain-lain melebihi ketinggian dasar antena
(11) Untuk mendirikan bangunan baru di dalam Kawasan Pendekatan
(ancangan) pendaratan dan Lepas Landas harus memenuhi batas
ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 16 (satu koma enam
persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada
ketinggian masing-masing ambang landas pacu 18 dan landas pacu 36
eksisting dan pengembangan
BAB IV
KRITERIA DAN PENGGUNAAN KAWASAN KEBISINGAN
Pasal 16
(1) Kawasan kebisingan merupakan kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara yang
terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat
mengganggu lingkungan
(2) Tingkat kebisingan kawasan sekitar Bandar Udara diukur dengan peralatan
ukur dan metodologi yang ditetapkan oleh standar nasional dan ditetapkan
berdasarkan satuan WECPNL
Pasal 17
(1) Kawasan kebisingan Tingkat 1 (satu) adalah kawasan yang mempunyai indeks
kebisingan lebih besar atau sama dengan 70 dan lebih kecil 75 rdquo WECPNL lt
75) merupakan kawasan dengan tingkat kebisingan terendah
(2) Kawasan ini merupakan daerah yang mengelilingi landasan dimana tepi luar
bagian utara kawasan ini berjarak maksimum 3516758 meter dari ujung
landasan 18 dan tepi luar bagian selatan berjarak maksimum 3923879 meter
dari ujung landasan 36 serta tepi dalamnya merupakan batas-batas kawasan
kebisingan tingkat 2
(3) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan
untuk berbagai jenis kegiatan danatau bangunan kecuali untuk jenis kegiatan
danatau bangunan sekolah dan rumah sakit
(4) Bangun sekolah dan rumah sakit yang sudah ada harus dilengkapi dengan
pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga
tingkat kebisingan yang terjadi di dalam bangunan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
116
Pasal 18
(1) Kawasan kebisingan Tingkat 2 (dua) adalah kawasan yang mempunyai indeks
kebisingan lebih besar atau sama dengan 75 dan lebih kecil 80 rdquo WECPNL lt
80) memiliki tingkat kebisingan yang lebih tinggi dari kawasan kebisingan
tingkat 1
(2) Kawasan ini merupakan daerah yang mengelilingi landasan dimana tepi luar
bagian utara kawasan ini berjarak maksimum 1671909 meter dari ujung
landasan 18 dan tepi luar bagian selatan berjarak maksimum 1957217 meter
dari ujung landasan 36 serta tepi dalamnya merupakan batas-batas kawasan
kebisingan tingkat 3
(3) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan
untuk berbagai jenis kegiatan danatau bangunan kecuali untuk jenis kegiatan
danatau bangunan sekolah dan rumah sakit dan tempat tinggal
(4) Bangun sekolah rumah sakit dan tempat tinggal yang sudah ada harus
dilengkapi dengan pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang
standar sehingga tingkat kebisingan yang terjadi di dalam bangunan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
Pasal 19
(1) Kawasan Kebisingan Tingkat 3 (tiga) adalah kawasan yang mempunyai indeks
kebisingan lebih besar atau sama dengan 80 (amp31 bull ) merupakan kawasan
dengan tingkat kebisingan tertinggi
(2) Kawasan ini merupakan daerah yang mengelilingi landasan dimana tepi luar
bagian utara kawasan ini berjarak maksimum 595272 meter dari ujung landasan
18 dan tepi luar bagian selatan berjarak maksimum 793351 meter dari ujung
landasan 36 serta garis tengahnya berimpit dengan garis tengah landasan
(3) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan
untuk membangun bangunan dan fasilitas bandar udara yang dilengkapi dengan
pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga
tingkat bising yang terjadi di dalam bangunan seusai dengan peraturan
perundang-undangan
(4) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanah dan ruang udara
pada Kawasan Kebisingan Tingkat 3 dapat dimanfaatkan sebagai jalur hijau
atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang
burung
BAB V
PENGENDALIAN PENGGUNAAN KKOP DAN BKK
Pasal 20
(1) Pengendalian penggunaan KKOP dan BKK diselenggarakan melalui
a Perizinan
117
b Pengawasan
c Penertiban
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Pemerintah Provinsi Pemerintah KabupatenKota setempat dan Penyelenggara
Bandar Udara berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan
(3) Pengendalian teknis penggunaan KKOP dan BKK harus dijabarkan dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan KabupatenKota
Pasal 21
(1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan oleh
BupatiWalikota setempat sesuai peraturan perundang-undangan dengan
memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Perhubungan
dan Penyelenggara Bandar Udara
(2) Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bila ketinggian
bangunan melampaui ambang batas 75 (tujuh puluh lima persen) dari
ketentuan KKOP dan penggunaannya bila dipandang dapat menambah fatalitas
apabila terjadi kecelakaan harus mendapat kajian teknis dari Dinas
Perhubungan dan Penyelenggara Bandar Udara
(3) Hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar
pertimbangan untuk pemberian rekomendasi dari Dinas Perhubungan
(4) Ketentuan mengenai tata cara dan jangka waktu pemberian kajian teknis dan
rekomendasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur
Pasal 22
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilaksanakan
secara terpadu antara Pemerintah Provinsi Pemerintah KabupatenKota setempat
Penyelenggara Bandar Udara Camat Lurah Kepala Desa Perangkat
DesaKelurahan dinas instansi terkait lainnya dan masyarakat di sekitar bandar
udara
Pasal 23
(1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dilakukan
berdasarkan laporan perkembangan pemanfaatan ruang hasil pengawasan
(2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah
KabupatenKota melalui aparat yang diberi wewenang dalam hal penertiban
pelanggaran penggunaan ruang
(3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian
sanksi yang terdiri dari sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
118
BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 24
Hak dan Kewajiban meliputi
a Hak dan kewajiban masyarakat
b Hak dan kewajiban Penyelenggara Bandar Udara
c Hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi
d Hak dan kewajiban Pemerintah KabupatenKota
Pasal 25
Hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a
terdiri dari
a Hak masyarakat meliputi
1 turut serta dalam proses perencanaan tata ruang pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan ruang
2 mengetahui secara terbuka isi ketentuan penggunaan ruang dan
pengendalian penggunaan KKOP dan BKK
3 menikmati manfaat ruang danatau pertambahan nilai ruang sebagai akibat
dari penggunaan ruang
4 hak masyarakat sebagaimana dimaksud angka 1 2 dan 3 tidak termasuk
untuk DLKR Bandar Udara
b Kewajiban masyarakat meliputi
1 berperan serta dalam memelihara keselamatan dan keamanan KKOP serta
BKK
2 berlaku tertib dalam proses perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang
3 mentaati dan melaksanakan ketentuan penggunaan KKOP dan BKK yang
telah ditetapkan
Pasal 26
Hak dan kewajiban Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 huruf b terdiri dari
a Hak Penyelenggara Bandar Udara meliputi
1 berperan serta dalam proses perencanaan pemanfaatan ruang dan
pengendalian penggunaan ruang pada KKOP dan KKB
2 mengetahui secara terbuka isi ketentuan penggunaan ruang KKOP dan
BKK
3 mengajukan keberatan terhadap penggunaan ruang dalam KKOP dan BKK
apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan KKOP dan
BKK
b Kewajiban Penyelenggara Bandar Udara meliputi
119
1 berperan serta dalam mewujudkan dan memelihara keselamatan dan
keamanan KKOP dan BKK
2 berperan serta dan berkontribusi pada proses pembangunan dan
pemeliharaan infrastruktur dasar yang ada di DLKR Bandar Udara
3 berperan serta dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada
KKOP dan BKK
4 ikut serta dalam proses penataan ruang berkaitan dengan KKOP dan BKK
5 turut serta melakukan kajian teknis pemanfaatan ruang KKOP dan BKK dari
Pemerintah KabupatenKota
6 mentaati ketentuan penggunaan KKOP dan BKK
Pasal 27
Hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
huruf c terdiri dari
a Hak Pemerintah Provinsi meliputi
1 berperan serta dalam proses penataan ruang pada KKOP dan BKK yang
dilaksanakan oleh Pemerintah KabupatenKota
2 mendapatkan manfaat atas keberadaan Bandar Udara berdasarkan peraturan
perundang-undangan
3 mengajukan keberatan terhadap pemanfatan ruang yang dilaksanakan oleh
pemerintah KabupatenKota apabila bertentangan dengan ketentuan KKOP
dan BKK
b Kewajiban Pemerintah Provinsi meliputi
1 berperanserta dalam mewujudkan dan memelihara kualitas KKOP dan
BKK
2 ikutserta dalam proses penataan ruang berkaitan dengan KKOP dan BKK
3 mentaati ketentuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang
KKOP dan BKK
4 melaksanakan pengawasan penggunaan ruang pada KKOP dan BKK sesuai
dengan mekanisme yang berlaku
5 memberikan kajian teknis dan rekomendasi pemanfaatan ruang KKOP dan
BKK dari Pemerintah KabupatenKota
Pasal 28
Hak dan kewajiban Pemerintah KabupatenKota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 huruf d terdiri dari
a Hak Pemerintah KabupatenKota meliputi
1 menetapkan jenis penggunaan lahan maupun pemanfaatan ruang pada
KKOP dan BKK
2 melaksanakan pengawasan evaluasi dan penertiban pemanfaatan ruang
pada KKOP dan BKK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
3 mendapatkan manfaat atas keberadaan Bandar Udara berdasarkan peraturan
perundang-undangan
120
4 memfasilitasi dan menyelesaikan setiap konflik pelaksanaan dan
pemanfaatan ruang KKOP dan BKK sesuai dengan kewenangan yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan
b Kewajiban Pemerintah KabupatenKota meliputi
1 menyusun rencana yang lebih rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (3)
2 berperan serta dalam mewujudkan dan memelihara kualitas KKOP dan
BKK
3 mentaati ketentuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang
KKOP dan BKK yang telah ditetapkan
4 melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang pada KKOP dan BKK
5 menyampaikan pemberitahuan pemberian izin yang berada pada KKOP dan
BKK kepada Pemerintah Provinsi dan mengajukan permohonan kajian
teknis terhadap usul pendirian bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21
Pasal 29
(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat Penyelenggara Bandar Udara Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah KabupatenKota dalam penataan ruang dilaksanakan
dengan mematuhi dan menerapkan kriteria kaidah baku mutu dan
aturanaturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundangundangan
(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara
turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor
keselamatan penerbangan keselamatan masyarakat daya dukung lingkungan
estetika lingkungan lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat
menjamin pemanfaatan ruang yang serasi selaras dan seimbang
BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
(1) Apabila terdapat pelanggaran dalam pendirian danatau penggunaan bangunan
sebagaimana dimaksud daslam Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 12 Pasal 14
Pasal 15 Pasal 17 Ayat (3) Pasal 18 Ayat (3) dan Pasal 19 Ayat (3) dan Ayat
(4) maka Gubernur dapat meminta Pemerintah KabupatenKota yang
mengeluarkan izin untuk memberikan sanksi administratif berupa pencabutan
izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan serta perizinan
lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha yang bersangkutan
(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didahului dengan
pemberitahuan pertama kedua dan ketiga dan apabila tidak diindahkan maka
dapat diberikan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
121
BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 31
(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana
penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi
(2) Selain Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud Ayat (1) Penyidik Pegawai
Negeri Sipil pada Satuan Pamong Praja Provinsi diberikan kewewenangan
untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
(3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat Penyidik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang sebagai berikut
a Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang kejadian tindak
pidana
b Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan
c Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka
d Melakukan penyitaan benda danatau surat
e Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
f Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi
g Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan
pemeriksaan perkara
h Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 32
(1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 8 ayat
(3) Pasal 9 ayat (4) Pasal 10 ayat (3) Pasal 12 ayat (3) Pasal 14 ayat (3) Pasal
15 Pasal 17 Ayat (3) Pasal 18 Ayat (3) dan Pasal 19 Ayat (3) dan Ayat (3)
diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling
banyak Rp 5000000000 (lima puluh juta rupiah)
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
122
(3) Tidak pidana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33
Ketentuan penggunaan ruang KKOP dan BKK ini digunakan sebagai pedoman
bagi
a perumusan kebijakan pokok penggunaan ruang di wilayah KabupatenKota
sekitar Bandar Udara secara adil dan merata
b mewujudkan keterpaduan keterkaitan penataan ruang pada KKOP dan BKK
c rekomendasi kepada pemerintah dalam menetapkan penggunaan lahan sekitar
KKOP dan BKK
d acuan penataan ruang wilayah KabupatenKota
e peta lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004
tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru termasuk juga apabila terjadi perubahan
menjadi pedoman dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini
Pasal 34
(1) Terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara
maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau badan usaha atau
yang telah ada secara alami dalam KKOP sebelum diterbitkannya Peraturan
Daerah ini tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi
penerbangan terpenuhi
(2) Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada dalam BKK tingkat 1 dan
tingkat 2 dilengkapi dengan pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur
yang standar sehingga tingkat kebisingan yang terjadi di dalam bangunan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
(3) Terhadap bangunan-bangunan yang penggunaannya dapat membahayakan atau
dapat menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3) Pasal 9 Ayat (4) Pasal 10 Ayat (3) Pasal 12
Ayat (3) Pasal 14 Ayat (3) dan Pasal 15 harus dilakukan pengalihan yang akan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35
(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua rencana tata
ruang wilayah daerah dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini
123
(2) Ketentuan-ketentuan teknis operasional yang berkaitan langsung dengan KKOP
dan BKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau
Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 2013
GUBERNUR RIAU
ttd
H M RUSLI ZAINAL SE MP
Diundangkan di Pekanbaru
Tanggal 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU
Drs WAN SYAMSIRYUS
LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR
124
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI
PENERBANGAN DAN BATAS-BATAS KAWASAN KEBISINGAN
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
1 PENJELASAN UMUM
Transportasi udara mempunyai peranan yang penting dalam mendukung
pembangunan sektor ekonomi dan pariwisata Penyelenggaraan transportasi udara
yang selamat aman lancar dan efisien perlu ditunjang oleh sub sistem airline
dengan berbagai aspeknya sub sistem bandar udara dengan berbagai sarana dan
prasarananya dan sub sistem keselamatan penerbangan dengan pengelolaan ruang
udara yang bebas dari segala gangguan dan ditunjang oleh sumber daya manusia
yang berkualitas sesuai dengan standar internasional
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sebagai salah satu sub sistem
transportasi udara harus dapat menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan
di sekitar bandar udara Oleh karena itu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru harus memenuhi persyaratan teknis yang telah menjadi standar
internasional Salah satu persyaratan teknis dimaksud adalah kawasan di sekitar
bandar udara harus bebas dari penghalang (obstacle) tetap maupun bergerak
Untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan dan keselamatan masyarakat
khususnya yang tinggal dan atau beraktivitas di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru telah ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM
60 Tahun 2004 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Pengoperasian bandar udara di sisi lain memberikan dampak kebisingan bagi
masyarakat yang berada di sekitar bandar udara Karena itu dalam rangka
keselamatan masyarakat terhadap bahaya suara mesin pesawat yang dapat
mengganggu pendengaran maka ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
KM 17 Tahun 2005 tentang Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sehingga masyarakat mengetahui
daerah-daerah mana yang mempunyai tingkat gangguan terkecil dan terbesar akibat
operasi pesawat udara pada siang dan malam hari dan diharapkan dapat
menghindarinya atau melakukan pengamanan terhadap bahaya tersebut
Untuk mencapai tujuan keselamatan dan keamanan penerbangan serta perlindungan
masyarakat di sekitar bandar udara tersebut di atas perlu pengaturan dalam rangka
pengendalian terhadap benda-benda tumbuh pendirian bangunan dan berbagai
aktivitas yang menggunakan ruang udara dengan suatu Peraturan Daerah (Perda)
2 PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
125
Pasal 1 Cukup
jelas
Pasal 2 Cukup
jelas
Pasal 3 Cukup
jelas
Pasal 4 Cukup
jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Fasilitas pokok bandar udara meliputi
a fasilitas sisi udara (airside facility) antara lain
1) landasan pacu
2) penghubung landasan pacu (taxiway)
3) tempat parkir pesawat udara (apron)
4) runway strip
5) fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam
kebakaran (PKP ndash PK) 6) marka dan rambu
b fasilitas sisi darat (landsite facility) antara lain
1) bangunan terminal penumpang
2) bangunan terminal kargo
3) bangunan operasi
4) menara pengawas lalu lintas udara (ATC tower)
5) bangunan VIP
6) bangunan meteorologi 7) bangunan SAR
8) jalan masuk (acces road)
9) depo pengisian bahan bakar pesawat udara 10) bangunan administrasiperkantoran 11) marka dan
rambu
c fasilitas navigasi penerbangan antara lain
1) Non Directional Beacon (NDB)
2) Doppler VHF Omni Range (DVOR)
3) Distance Measuring Equipment (DME)
4) Runway Visual Range (RVR)
5) Instrument Landing System (ILS)
6) Radio Detection and Ranging (RADAR)
7) Very High Frequency ndash Direction Finder (VHF-DF)
8) Differential Global Positioning System (DGPS)
9) Automatic Dependent Surveillance (ADS)
126
10) Satelite Navigation System
11) Aerodrome Surface Detection Equipment 12) Very High Frequency
Omnidirectional Range
d fasilitas alat bantu pendaratan visual antara lain
1) marka dan rambu
2) runway lighting
3) taxiway lighting
4) threshold lighting
5) runway end lighting
6) apron lighting
7) Precision Approach Path Indicator (PAPI)Visual Approach Slope
Indicator (VASI)
8) Rotating beacon
9) Apron area floodapron flood light
10) Approach Lighting System
11) Indicator and Signalling Device
12) Circling Guidance Light
13) Sequence Flashing Light
14) Runway Lead in Lighting System
15) Runway Guard Light 16) Road Holding Position Light 17) Aircraft
Docking Guidance System
e fasilitas komunikasi penerbangan antara lain
1) komunikasi antar stasiun penerbangan (Aeronautical Fixed
ServiceAFS)
a) Very High Frequency (VHF) Air Ground Communication
b) Automatic Message Switching Center (AMSC)
c) Aeronautical Fixed Telecommunication Network
(TELEXAFTN)
d) High Frequency ndash Single Side Band (HFndashSSB)
e) Direct Speech
f) Teleprinter
2) peralatan komunikasi lalu lintas penerbangan (Aeronautical Mobile
ServiceAMS )
a) High Frequency Air Ground Communication
b) Very High Frequency Air Ground Communication
c) Voice Switching Communication System
d) Controller Pilot Data Link Communication
e) Very High Frequency Digital Link
f) Integrated Remote Control and Monitoring System
g) Aerodrome Terminal Information System
3) tranmisi
a) radio link
b) VSAT
Fasilitas penunjang bandar udara yang meliputi antara lain a
penginapanhotel
127
b penyediaan toko dan restoran
c fasilitas penempatan kendaraan bermotor
d fasilitas perawatan pada umumnya (antara lain perawatan
gedungperkantoran peralatan operasional)
e fasilitas pergudangan
f fasilitas perbengkelan pesawat udara
g fasilitas hanggar
h fasilitas pengelolaan limbah
i fasilitas lainnya yang menunjang secara langsung atau tidak langsung
kegiatan bandar udara
Pasal 6 Cukup
jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Batas-batas KKOP ditentukan berdasarkan persyaratan permukaan batas
penghalang untuk landas pacu dengan Pendekatan Presisi Kategori I
Nomor kode 4 sesuai Annex 14 ICAO Konvensi Chicago Tahun 1944
dan dinyatakan dalam Sistem Koordinat Bandar Udara yang posisinya
ditentukan terhadap titik-titik referensi sebagai berikut
a Titik referensi bandar udara terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 27ͳ͵Ͳᦢ LU
101deg ʹᦡ 36ͷͷͲᦢ BT
b Titik referensi sistem koordinat bandar udara (perpotongan sumbu
X dan sumbu Y) terletak pada ujung landas pacu 18 Eksisting dan
Pengembangan dengan koordinat geografis
00deg ʹᦡ 05ͺʹᦢ LU
101deg ʹᦡ 39ͳᦢ BT atau koordinat bandar
udara X = + 20000 m
Y = + 20000 m
sumbu X berimpit dengan sumbu landas pacu dengan arah ž ފ މ
geografis sumbu Y melalui ujung landas pacu 18 eksisting dan
Pengembangan dan tegak lurus pada sumbu X
Ayat 2
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan Pendekatan (ancangan) Pendaratan dan Lepas
Landas sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1B
Ayat (2)
128
Cukup Jelas
Ayat (3) Huruf c
Yang dimaksud dengan peternakan adalah peternakan unggas seperti burung
walut burung dara dan sejenisnya yang dapat mengganggu penerbangan
Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1C
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf b
Yang dimaksud dengan peternakan danatau habitat hunian burung adalah
peternakan burung walet burung dara dan sejenisnya yang dapat mengganggu
penerbangan
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam
sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1D
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan peternakan adalah peternakan unggas seperti burung
walut burung dara dan sejenisnya yang dapat mengganggu penerbangan
Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar
sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1E
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut sebagaimana
terdapat dalam Lampiran 1F
129
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan peternakan adalah peternakan unggas seperti burung walut
burung dara dan sejenisnya yang dapat mengganggu penerbangan
Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan di Bawah Permukaan Transisi sebagaimana
terdapat dalam Lampiran 1G
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan di sekitar Alat Bantu Navigasi Penerbangan
adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1H
Alat Bantu Navigasi Penerbangan yang tersedia dalam penyelenggaraan
operasi penerbangan di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri
dari
a Non Directional Beacon (NDB)
b Doppler Very High Frequency Omni Range (DVOR)Distance Measuring
Equipment (DME)
c Instrument Landing System (ILS) yang terdiri dari Localizer Glide Path
Outer Marker dan Middle Marker
d Radar
e Approach Lighting System
Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan tersebut ditentukan sebagai
berikut
a Non Directional Beacon (NDB) terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 59͵ᦢ LU
101deg ʹᦡ 11ͶͲᦢ BT
b Doppler Very High Omni Range (VOR)Distance Measuring Equipment
(DME) terletak pada koordinat geografis
00deg ʹͷᦡ 32ͳʹᦢ LU
101deg ʹᦡ 29͵ͺᦢ BT
c Instrument Landing System (ILS)
1) Localizer terletak pada koordinat geografis
00deg ʹͺᦡ 20ͳͳᦢ LU
130
101deg ʹᦡ 41ʹ͵ᦢ BT dengan ukuran
nominal 600 m x 220 m
2) Glide Path terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 15ͳͶᦢ LU
101deg ʹᦡ 42ͻᦢ BT dengan ukuran
nominal 600 m x 200 m
3) Middle Marker terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 28Ͷᦢ LU
101deg ʹᦡ 38Ͷʹᦢ BT dengan ukuran
nominal 10 m x 10 m
(2) Radar terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 48ʹͳᦢ LU
101deg ʹᦡ 48͵ͺᦢ BT dengan ukuran
nominal 100 m x 100 m
(3) Approach Lighting System dengan ukuran nominal lokasi 1000 m x 60 m
dengan persyaratan lahan di sebelah kanan dan kiri Approach Light sebesar
120 m dari as landas pacu harus rata serta bebas benda tumbuh
Pasal 15 Cukup
jelas
Pasal 16 Cukup
jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kawasan kebisingan Tingkat 1 sebagaimana terdapat
dalam Lampiran IIA
Ayat (2) Cukup
jelas
Ayat (3) Cukup
jelas
Ayat (4) Cukup
jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kawasan kebisingan Tingkat 2 sebagaimana terdapat
dalam Lampiran IIB
131
Ayat (2) Cukup
jelas
Ayat (3) Cukup
jelas
Ayat (4) Cukup
jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kawasan kebisingan Tingkat 3 sebagaimana terdapat
dalam Lampiran IIC
Ayat (2) Cukup
jelas
Ayat (3) Cukup
jelas
Ayat (4) Cukup
jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Kajian teknis antara lain menyangkut batas-batas ketinggian bangunan
penggunaan bangunan dan benda tumbuh pada KKOP
Ayat (3) Cukup
jelas
Ayat (4) Cukup
jelas
Pasal 22
- Peran serta masyarakat antara lain melaporkan kepada aparat berwenang
apabila menjumpai pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini
- Yang dimaksud instansi teknis terkait lainnya adalah instansi yang terkait
dalam pengawasan dan pengendalian KKOP dan BKK baik di jajaran
132
Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan KabupatenKota termasuk juga
instansi vertikal
Pasal 23 Cukup
jelas
Pasal 24 Cukup
jelas
Pasal 25 Cukup
jelas
Pasal 26 Cukup
jelas
Pasal 27 Cukup
jelas
Pasal 28 Cukup
jelas
Pasal 29 Cukup
jelas
Pasal 30 Cukup
jelas
Pasal 31 Cukup
jelas
Pasal 32 Cukup
jelas
Pasal 33 Cukup
jelas
Pasal 34 Cukup
jelas
Pasal 35 Cukup
jelas
Pasal 36 Cukup
jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN NOMOR
LAMPIRAN IA PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
KOORDINAT BATAS KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP)
DI SEKITAR BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 A11 19940 20334 Ϭ϶ϮϴΖϭϳϰϳϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϮϬϰϬΗ
2 A12 19940 ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϴΖϭϳϵϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϲϯϵϲΗ
3 A13 4940 ϭϳϲϬϬ Ϭ϶ϯϲΖϯϳϵϲϱΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϯϳϴϱϳΗ
4 A14 4940 ϮϮϱϴϰ Ϭ϶ϯϲΖϮϯϮϮϲΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϭϴϴϵϱΗ
ϱ ϭϱ ϭϲϵϰϬ ϮϬϳϴϰ Ϭ϶ϮϵΖϱϰϲϮϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϵϰϬϭΗ
ϲ ϭϲ ϭϲϵϰϬ 19400 Ϭ϶ϮϵΖϱϱϵϴϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϰϲϲϱΗ
ϳ A21R 22210 20334 Ϭ϶ϮϳΖϬϯϲϯϳΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϵϴϴϮΗ
ϴ A22R ϯϳϮϭϬ ϮϮϱϴϰ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϲϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϮϲϱϱΗ
9 ϮϱZ ϮϱϮϭϬ ϮϬϳϴϰ Ϭ϶ϮϱΖϮϱϲϱϰΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϭϱϴϯΗ
10 Ϯϳ 22210 ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϳΖϬϯϴϯϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϵϯϰΗ
11 A21L ϮϮϱϲϬ ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϰϰϱΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϲϬϳΗ
12 A22L ϯϳϱϲϬ 22400 Ϭ϶ϭϴΖϰϮϰϬϱΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϮϮϬϬΗ
13 A23L ϯϳϱϲϬ ϭϳϲϬϬ Ϭ϶ϭϴΖϰϲϵϲϰΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϬϳϭϭϰΗ
14 A24L ϮϮϱϲϬ ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϳϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϯϵϭϬΗ
ϭϱ Ϯϱgt ϮϱϱϲϬ ϮϬϲϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϭϰϰϮϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϱϯϬϵΗ
ϭϲ Ϯϲgt ϮϱϱϲϬ 19400 Ϭ϶ϮϱΖϭϱϱϴϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϲϱϱϰΗ
ϭϳ Ϯϴgt ϮϱϮϭϬ ϮϬϱϰϴ Ϭ϶ϮϱΖϮϱϴϱϮΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϯϵϴϳΗ
ϭϴ A29L ϯϳϮϭϬ ϮϮϯϰϴ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϬϴϰϱΗ
19 B11 ϭϳϵϱϬ ϮϬϮϲϲ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϮϵϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϭϳϬϴΗ
20 B12R ϮϰϳϭϬ ϮϬϳϬϴ Ϭ϶ϮϱΖϰϭϵϵϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϵϲϭϳΗ
21 B21 ϭϳϵϱϬ ϭϵϱϱϮ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϵϱϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϴϲϮϵΗ
22 B22L ϮϱϬϲϬ ϭϵϰϳϱ Ϭ϶ϮϱΖϯϭϳϱϮΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϵϰϯϱΗ
23 C11 ϭϲϬϬϵ 20924 Ϭ϶ϯϬΖϮϰϳϵϮΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϴϭϬΗ
24 C12 19940 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϯϴϭϰΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϲϰϭϵΗ
Ϯϱ C13 22210 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϵϵϴϮΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϰϮϲϬΗ
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
Ϯϲ C14 24244 ϮϯϲϮϴ Ϭ϶ϮϱΖϱϰϯϱϳΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϯϰϯϵϮΗ
Ϯϳ ϭϱ Ϯϲϰϰϭ ϮϬϵϲϵ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϰϯϯΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϲϰϭϵΗ
Ϯϴ C21 ϭϲϬϬϵ ϭϵϮϲϬ Ϭ϶ϯϬΖϮϲϯϳϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϭϬϮϰΗ
29 C22 Ϯϲϰϵϭ ϭϵϲϮϬ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϬϴϴΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϮϳϴϯΗ
30 C23 ϮϮϱϲϬ ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϲϯϲϮΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϮϵϱϮϴΗ
134
31 C24 19940 ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϴΖϮϭϱϴϳΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϯϭϵϴϭΗ
32 D11 14030 21220 Ϭ϶ϯϭΖϮϴϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϮϲϮϰϱΗ
33 D12 19940 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϭϵϯϲΗ ϭϬϳ϶ϯϬΖϬϭϬϯϭΗ
34 D13 22210 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϴϭϬϲΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϱϴϵϬϰΗ
ϯϱ D14 Ϯϱϭϳϱ ϮϱϰϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϮϮϰϭϳΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϯϬϳϴϱΗ
ϯϲ ϭϱ ϮϴϰϮϱ ϮϭϮϲϲ Ϭ϶ϮϯΖϰϬϲϭϬΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϭϱϳΗ
ϯϳ D21 14030 ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϯϭΖϯϭϬϬϯΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϯϯϮϯΗ
ϯϴ D22 ϮϴϰϳϬ ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϮϯΖϰϭϯϭϱΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϮϵϳϭϳΗ
39 D23 ϮϮϱϲϬ 14000 Ϭ϶ϮϲΖϱϴϮϳϭΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϰϵϭϮΗ
40 D24 19940 14000 Ϭ϶ϮϴΖϮϯϰϵϳΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϳϯϲϰΗ
41 E11 ϱϭϮϵ ϮϮϱϱϲ Ϭ϶ϯϲΖϭϳϭϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϭϳϴϮϲΗ
42 E12 19940 ϯϱϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϬϯϯϳϬΗ ϭϬϳ϶ϯϰΖϱϭϳϵϭΗ
43 E13 22210 ϯϱϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϰϵϱϰϰΗ ϭϬϳ϶ϯϰΖϰϵϲϲϰΗ
44 E14 Ϯϵϯϲϰ ϯϯϯϲϴ Ϭ϶ϮϮΖϱϴϲϭϲΗ ϭϬϳ϶ϯϯΖϰϰϮϯϳΗ
ϰϱ ϭϱ ϯϳϯϳϭ ϮϮϯϳϮ Ϭ϶ϭϴΖϰϴϱϴϳΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϭϰϱϴΗ
ϰϲ E21 ϱϭϮϵ ϭϳϲϮϴ Ϭ϶ϯϲΖϮϭϴϬϮΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϯϴϱϵϴΗ
ϰϳ E22 ϯϳϯϳϭ ϭϳϲϮϴ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϬϴϭΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϬϴϭϴϮΗ
ϰϴ E23 19940 ϱϬϬϬ Ϭ϶ϮϴΖϯϮϬϮϱΗ ϭϬϳ϶ϭϴΖϯϲϱϲϯΗ
49 E24 ϮϮϱϲϬ ϱϬϬϬ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϬϰϵΗ ϭϬϳ϶ϭϴΖϯϰϬϳϵΗ
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
ϭϯϱ
LAMPIRAN IB
KAWASAN PENDEKATAN PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 A11 19940 20334 Ϭ϶ϮϴΖϭϳϰϳϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϮϬϰϬΗ
2 A12 19940 ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϴΖϭϳϵϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϲϯϵϲΗ
3 A13 4940 ϭϳϲϬϬ Ϭ϶ϯϲΖϯϳϵϲϱΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϯϳϴϱϳΗ
4 A14 4940 ϮϮϱϴϰ Ϭ϶ϯϲΖϮϯϮϮϲΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϭϴϴϵϱΗ
ϱ A21R 22210 20334 Ϭ϶ϮϳΖϬϯϲϯϳΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϵϴϴϮΗ
ϲ A22R ϯϳϮϭϬ ϮϮϱϴϰ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϲϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϮϲϱϱΗ
ϳ A29L ϯϳϮϭϬ ϮϮϯϰϴ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϬϴϰϱΗ
ϴ A22L ϯϳϱϲϬ 22400 Ϭ϶ϭϴΖϰϮϰϬϱΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϮϮϬϬΗ
9 A23L ϯϳϱϲϬ ϭϳϲϬϬ Ϭ϶ϭϴΖϰϲϵϲϰΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϬϳϭϭϰΗ
10 A24L ϮϮϱϲϬ ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϳϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϯϵϭϬΗ
11 A21L ϮϮϱϲϬ ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϰϰϱΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϲϬϳΗ
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
12 Ϯϳ 22210 ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϳΖϬϯϴϯϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϵϯϰΗ
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
ϭϯϲ
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
LAMPIRAN IC
KAWASAN KEMUNGKINAN BAHAYA KECELAKAAN
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 A11 19940 20334 Ϭ϶ϮϴΖϭϳϰϳϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϮϬϰϬΗ
2 A12 19940 ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϴΖϭϳϵϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϲϯϵϲΗ
3 ϭϲ ϭϲϵϰϬ 19400 Ϭ϶ϮϵΖϱϱϵϴϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϰϲϲϱΗ
4 ϭϱ ϭϲϵϰϬ ϮϬϳϴϰ Ϭ϶ϮϵΖϱϰϲϮϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϵϰϬϭΗ
ϱ A21R 22210 20334 Ϭ϶ϮϳΖϬϯϲϯϳΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϵϴϴϮΗ
ϲ ϮϱZ ϮϱϮϭϬ ϮϬϳϴϰ Ϭ϶ϮϱΖϮϱϲϱϰΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϭϱϴϯΗ
ϳ Ϯϴgt ϮϱϮϭϬ ϮϬϱϰϴ Ϭ϶ϮϱΖϮϱϴϱϮΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖ ϱϯϵϴϳΗ
ϴ Ϯϱgt ϮϱϱϲϬ ϮϬϲϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϭϰϰϮϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϱϯϬϵΗ
9 Ϯϲgt ϮϱϱϲϬ 19400 Ϭ϶ϮϱΖϭϱϱϴϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϲϱϱϰΗ
10 A24L ϮϮϱϲϬ ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϳϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϯϵϭϬΗ
11 A21L ϮϮϱϲϬ ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϰϰϱΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϲϬϳΗ
12 Ϯϳ 22210 ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϳΖϬϯϴϯϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϵϯϰΗ
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
ϭϯϳ
LAMPIRAN ID
KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN HORIZONTAL DALAM
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 B11 ϭϳϵϱϬ ϮϬϮϲϲ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϮϵϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϭϳϬϴΗ
2 C11 ϭϲϬϬϵ 20924 Ϭ϶ϯϬΖϮϰϳϵϮΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϴϭϬΗ
3 C12 19940 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϯϴϭϰΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϲϰϭϵΗ
4 C13 22210 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϵϵϴϮΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϰϮϲϬΗ
ϱ C14 24244 ϮϯϲϮϴ Ϭ϶ϮϱΖϱϰϯϱϳΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϯϰϯϵϮΗ
ϲ ϭϱ Ϯϲϰϰϭ ϮϬϵϲϵ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϰϯϯΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϲϰϭϵΗ
ϳ B12R ϮϰϳϭϬ ϮϬϳϬϴ Ϭ϶ϮϱΖϰϭϵϵϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϵϲϭϳΗ
ϴ B21 ϭϳϵϱϬ ϭϵϱϱϮ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϵϱϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϴϲϮϵΗ
9 B22L ϮϱϬϲϬ ϭϵϰϳϱ Ϭ϶ϮϱΖϯϭϳϱϮΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϵϰϯϱΗ
10 C22 Ϯϲϰϵϭ ϭϵϲϮϬ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϬϴϴΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϮϳϴϯΗ
11 C23 ϮϮϱϲϬ ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϲϯϲϮΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϮϵϱϮϴΗ
12 C24 19940 ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϴΖϮϭϱϴϳΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϯϭϵϴϭΗ
13 C21 ϭϲϬϬϵ ϭϵϮϲϬ Ϭ϶ϯϬΖϮϲϯϳϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϭϬϮϰΗ
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
139
ϭϯϴ
LAMPIRAN IE
KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN HORIZONTAL LUAR
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 D11 14030 21220 Ϭ϶ϯϭΖϮϴϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϮϲϮϰϱΗ
2 D12 19940 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϭϵϯϲΗ ϭϬϳ϶ϯϬΖϬϭϬϯϭΗ
3 D13 22210 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϴϭϬϲΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϱϴϵϬϰΗ
4 D14 Ϯϱϭϳϱ ϮϱϰϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϮϮϰϭϳΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϯϬϳϴϱΗ
ϱ ϭϱ ϮϴϰϮϱ ϮϭϮϲϲ Ϭ϶ϮϯΖϰϬϲϭϬΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϭϱϳΗ
ϲ A22R ϯϳϮϭϬ ϮϮϱϴϰ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϲϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϮϲϱϱΗ
ϳ A29L ϯϳϮϭϬ ϮϮϯϰϴ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϬϴϰϱΗ
ϴ ϭϱ ϯϳϯϳϭ ϮϮϯϳϮ Ϭ϶ϭϴΖϰϴϱϴϳΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϭϰϱϴΗ
9 E14 Ϯϵϯϲϰ ϯϯϯϲϴ Ϭ϶ϮϮΖϱϴϲϭϲΗ ϭϬϳ϶ϯϯΖϰϰϮϯϳΗ
10 E13 22210 ϯϱϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϰϵϱϰϰΗ ϭϬϳ϶ ϯϰΖϰϵϲϲϰΗ
11 E12 19940 ϯϱϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϬϯϯϳϬΗ ϭϬϳ϶ϯϰΖϱϭϳϵϭΗ
12 E11 ϱϭϮϵ ϮϮϱϱϲ Ϭ϶ϯϲΖϭϳϭϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϭϳϴϮϲΗ
13 D21 14030 ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϯϭΖϯϭϬϬϯΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϯϯϮϯΗ
14 D24 19940 14000 Ϭ϶ϮϴΖϮϯϰϵϳΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϳϯϲϰΗ
ϭϱ D23 ϮϮϱϲϬ 14000 Ϭ϶ϮϲΖϱϴϮϳϭΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϰϵϭϮΗ
ϭϲ D22 ϮϴϰϳϬ ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϮϯΖϰϭϯϭϱΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϮϵϳϭϳΗ
ϭϳ E22 ϯϳϯϳϭ ϭϳϲϮϴ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϬϴϭΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϬϴϭϴϮΗ
ϭϴ E23 19940 ϱϬϬϬ Ϭ϶ϮϴΖϯϮϬϮϱΗ ϭϬϳ϶ϭϴΖϯϲϱϲϯΗ
19 E24 ϮϮϱϲϬ ϱϬϬϬ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϬϰϵΗ ϭϬϳ϶ϭϴΖϯϰϬϳϵΗ
20 E21 ϱϭϮϵ ϭϳϲϮϴ Ϭ϶ϯϲΖϮϭϴϬϮΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϯϴϱϵϴΗ
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
141
LAMPIRAN IF
KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN KERUCUT
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 C11 ϭϲϬϬϵ 20924 Ϭ϶ϯϬΖϮϰϳϵϮΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϴϭϬΗ
2 D11 14030 21220 Ϭ϶ϯϭΖϮϴϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϮϲϮϰϱΗ
3 D12 19940 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϭϵϯϲΗ ϭϬϳ϶ϯϬΖϬϭϬϯϭΗ
4 D13 22210 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϴϭϬϲΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϱϴϵϬϰΗ
ϱ D14 Ϯϱϭϳϱ ϮϱϰϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϮϮϰϭϳΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϯϬϳϴϱΗ
ϲ ϭϱ ϮϴϰϮϱ ϮϭϮϲϲ Ϭ϶ϮϯΖϰϬϲϭϬΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϭϱϳΗ
ϳ ϭϱ Ϯϲϰϰϭ ϮϬϵϲϵ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϰϯϯΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϲϰϭϵΗ
ϴ C14 24244 ϮϯϲϮϴ Ϭ϶ϮϱΖϱϰϯϱϳΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϯϰϯϵϮΗ
9 C13 22210 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϵϵϴϮΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϰϮϲϬΗ
10 C12 19940 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϯϴϭϰΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϲϰϭϵΗ
11 C21 ϭϲϬϬϵ ϭϵϮϲϬ Ϭ϶ϯϬΖϮϲϯϳϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϭϬϮϰΗ
12 C24 19940 ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϴΖϮϭϱϴϳΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϯϭϵϴϭΗ
13 C23 ϮϮϱϲϬ ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϲϯϲϮΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϮϵϱϮϴΗ
14 C22 Ϯϲϰϵϭ ϭϵϲϮϬ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϬϴϴΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϮϳϴϯΗ
ϭϱ D22 ϮϴϰϳϬ ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϮϯΖϰϭϯϭϱΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϮϵϳϭϳΗ
ϭϲ D23 ϮϮϱϲϬ 14000 Ϭ϶ϮϲΖϱϴϮϳϭΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϰϵϭϮΗ
ϭϳ D24 19940 14000 Ϭ϶ϮϴΖϮϯϰϵϳΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϳϯϲϰΗ
ϭϴ D21 14030 ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϯϭΖϯϭϬϬϯΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϯϯϮϯΗ
GUBERNUR RIAU
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
BATAS-BATAS
142
HM RUSLI ZAINAL SE MP
LAMPIRAN IG
KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN TRANSISI
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 A11 19940 20334 Ϭ϶ϮϴΖϭϳϰϳϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϮϬϰϬΗ
2 B11 ϭϳϵϱϬ ϮϬϮϲϲ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϮϵϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϭϳϬϴΗ
3 B12R ϮϰϳϭϬ ϮϬϳϬϴ Ϭ϶ϮϱΖϰϭϵϵϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϵϲϭϳΗ
4 A21R 22210 20334 Ϭ϶ϮϳΖϬϯϲϯϳΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϵϴϴϮΗ
ϱ A12 19940 ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϴΖ ϭϳϵϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϲϯϵϲΗ
ϲ A24L ϮϮϱϲϬ ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϳϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϯϵϭϬΗ
ϳ B22L ϮϱϬϲϬ ϭϵϰϳϱ Ϭ϶ϮϱΖϯϭϳϱϮΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϵϰϯϱΗ
ϴ B21 ϭϳϵϱϬ ϭϵϱϱϮ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϵϱϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϴϲϮϵΗ
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
143
LAMPIRAN II-A
KAWASAN KEBISINGAN TINGKAT 1
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
No TITIK
KOORDINAT
BANDAR UDARA
KOORDINAT GEOGRAFIS WGS 84
LU BT
X Y ϶Ϳ ΗͿ ΖͿ ϶Ϳ ( Ϳ ΖͿ
1 A 1 16483 20000 0 30 10226 107 26 44485
2 A 2 17295 20137 0 29 43704 107 26 48160
3 A 3 18039 20234 0 29 19428 107 26 50576
4 A 4 18536 20434 0 29 3058 107 26 56582
5 A 5 19297 20645 0 28 38130 107 27 2682
6 A 6 19560 20759 0 28 29440 107 27 6138
7 A 7 20078 20078 0 28 12551 107 27 6584
8 A 8 21245 20542 0 27 34840 107 26 57521
9 A 9 22348 20799 0 26 58718 107 27 4781
10 A 10 23634 20594 0 26 17069 107 26 56945
11 A 11 24229 20411 0 25 57905 107 26 50474
12 A 12 26425 20000 0 24 46874 107 26 35131
13 A 13 24092 19560 0 26 3186 107 26 23098
14 A 14 23611 19395 0 26 18969 107 26 18222
15 A 15 22919 19246 0 26 41619 107 26 14060
16 A 16 22320 19212 0 27 1143 107 26 13517
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
BATAS-BATAS
144
17 A 17 21222 19457 0 27 36610 107 26 22482
18 A 18 20055 19200 0 28 14815 107 26 15287
19 A 19 19600 19235 0 28 29588 107 26 16844
20 A 20 19188 19395 0 28 42830 107 26 22376
21 A 21 18513 19554 0 29 4630 107 26 28170
22 A 22 18061 19754 0 29 19141 107 26 35060
23 A 23 17255 19863 0 29 45269 107 26 39336
24 A 1 16483 20000 0 30 10226 107 26 44485
25 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750
26 B 2 19105 20187 0 28 44773 107 26 48074
27 B 3 19359 20232 0 28 36475 107 26 49299
28 B 4 19712 20449 0 28 24790 107 26 55954
29 B 5 20083 20504 0 28 12652 107 26 57372
145
30 B 6 21125 20377 0 27 38910 107 26 52286
31 B 7 22393 20522 0 26 57517 107 26 55795
32 B 8 23154 20323 0 26 32984 107 26 48643
33 B 9 23597 20232 0 26 18635 107 26 45309
34 B 10 24458 20015 0 25 50848 107 26 37478
35 B 11 23615 19771 0 26 18477 107 26 30376
36 B 12 23090 19654 0 26 35660 107 26 27084
37 B 13 22411 19482 0 26 57919 107 26 22146
38 B 14 21143 19617 0 27 39048 107 26 27752
39 B 15 20074 19491 0 28 13933 107 26 24661
40 B 16 19830 19536 0 28 21840 107 26 26345
41 B 17 19377 19762 0 28 36350 107 26 34075
42 B 18 19105 19807 0 28 45135 107 26 35791
43 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
LAMPIRAN II-B
KAWASAN KEBISINGAN TINGKAT 2
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
No TITIK
KOORDINAT
BANDARA
KOORDINAT GEOGRAFIS WGS 84
LU BT
X Y ϶Ϳ ΗͿ ΖͿ ϶Ϳ ΗͿ ΖͿ
1 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
BATAS-BATAS
146
2 B 2 19105 20187 0 28 44773 107 26 48074
3 B 3 19359 20232 0 28 36475 107 26 49299
4 B 4 19712 20449 0 28 24790 107 26 55954
5 B 5 20083 20504 0 28 12652 107 26 57372
6 B 6 21125 20377 0 27 38910 107 26 52286
7 B 7 22393 20522 0 26 57517 107 26 55795
8 B 8 23154 20323 0 26 32984 107 26 48643
9 B 9 23597 20232 0 26 18635 107 26 45309
10 B 10 24458 20015 0 25 50848 107 26 37478
11 B 11 23615 19771 0 26 18477 107 26 30376
12 B 12 23090 19654 0 26 35660 107 26 27084
13 B 13 22411 19482 0 26 57919 107 26 22146
14 B 14 21143 19617 0 27 39048 107 26 27752
15 B 15 20074 19491 0 28 13933 107 26 24661
16 B 16 19830 19536 0 28 21840 107 26 26345
17 B 17 19377 19762 0 28 36350 107 26 34075
18 B 18 19105 19807 0 28 45135 107 26 35791
19 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750
20 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735
21 C 2 19701 20111 0 28 25478 107 26 45029
22 C 3 20101 20314 0 28 12264 107 26 51230
23 C 4 20849 20228 0 27 48023 107 26 47731
24 C 5 21249 20240 0 27 35007 107 26 47759
25 C 6 21601 20228 0 27 23455 107 26 47044
26 C 7 22100 20283 0 27 7282 107 26 48331
27 C 8 22401 20309 0 26 57454 107 26 48975
28 C 9 22751 20152 0 26 46230 107 26 43476
147
29 C 10 22953 20082 0 26 39723 107 26 41049
30 C 11 23290 20001 0 26 28855 107 26 38105
31 C 12 22948 19917 0 26 40050 107 26 35716
32 C 13 22751 19848 0 26 46526 107 26 33682
33 C 14 22399 19690 0 26 58112 107 26 28902
34 C 15 22102 19717 0 27 7744 107 26 30036
35 C 16 21553 19772 0 27 25575 107 26 32337
36 C 17 21249 19762 0 27 35467 107 26 32308
37 C 18 20849 19767 0 27 48451 107 26 32830
38 C 19 20108 19683 0 28 12629 107 26 30834
39 C 20 19708 19891 0 28 25448 107 26 37950
40 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
BATAS-BATAS
148
LAMPIRAN II-C
KAWASAN KEBISINGAN TINGKAT 3
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
No TITIK
KOORDINAT
BANDARA
KOORDINAT GEOGRAFIS WGS 84
LU BT
X Y ϶Ϳ ΗͿ ΖͿ ϶Ϳ ΗͿ ΖͿ
1 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735
2 C 2 19701 20111 0 28 25478 107 26 45029
3 C 3 20101 20314 0 28 12264 107 26 51230
4 C 4 20849 20228 0 27 48023 107 26 47731
5 C 5 21249 20240 0 27 35007 107 26 47759
6 C 6 21601 20228 0 27 23455 107 26 47044
7 C 7 22100 20283 0 27 7282 107 26 48331
8 C 8 22401 20309 0 26 57454 107 26 48975
9 C 9 22751 20152 0 26 46230 107 26 43476
10 C 10 22953 20082 0 26 39723 107 26 41049
11 C 11 23290 20001 0 26 28855 107 26 38105
12 C 12 22948 19917 0 26 40050 107 26 35716
13 C 13 22751 19848 0 26 46526 107 26 33682
14 C 14 22399 19690 0 26 58112 107 26 28902
15 C 15 22102 19717 0 27 7744 107 26 30036
16 C 16 21553 19772 0 27 25575 107 26 32337
17 C 17 21249 19762 0 27 35467 107 26 32308
149
18 C 18 20849 19767 0 27 48451 107 26 32830
19 C 19 20108 19683 0 28 12629 107 26 30834
20 C 20 19708 19891 0 28 25448 107 26 37950
21 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
v
Kawasan Kebisingan adalah kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II yang terpengaruh oleh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang
dapat menggangu lingkungan Kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara diukur
dengan peralatan ukur dan metodologi yang ditetapkan oleh standar nasional serta
ditentukan dengan bertitik tolak pada Rencana Induk Bandar Udara dan Rencana
Pengembangan Bandar Udara prakiraan jenis pesawat udara prekwenai dan
periode waktu operasi Nilai tingkat kebisingan maksimum dibaca dalam skala A
yaitu tingkat kebisingan tertimbang (A-Waeighted Sound Level) dinyatakan dalam
satuan decibel dan disingkat dengan dB(A) Tingkat kebisingan yang dapat diterima
secara terus menerus disusun dalam suatu satuan Tingkat Kebisingan yang Dapat
Diterima Terus-menerus Ekivalen Tertimbang (Weighted Equivalent Continuous
Perceived Noise Level WECPNL) WECPNL adalah satuan untuk menyusun
prekuensi pesawat udara pada siang malam dan dini hari yaitu pada saat
kebisingan lebih terasa serta penyesuaian terhadap dampak psikologis Batas-batas
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Batas-batas Kawasan Kebisingan
ambang batas ketinggian bangunan tingkat kebisingan yang diperkenankan serta
kriteria dan jenis pemanfaatan dan tata guna lahan di kawasan-kawasan tersebut
diuraikan secara lengkap dalam Naskah Akademik yang merupakan satu kesatuan
dengan Executive Summary ini
Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan-persyaratan teknis di Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan di Kawasan Kebisingan serta untuk
mengatur pengendalian tata ruang dan penggunaan lahan di sekitar kawasan
tersebut maka diperlukan suatu kebijakan publik berupa produk hukum daerah yang
disusun dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kebijakan pada
hakikatnya bertujuan untuk memperbaiki keadaan sekarang (existing) menuju
keadaan yang diinginkan di masa datang secara berkelanjutan Kondisi sekarang
(existing) mengandung unsur permasalahan yang terdiri dari faktorfaktor penyebab
terjadinya permasalahan (independent variable) dan faktor-faktor yang merupakan
akibat dari permasalahan (dependent variable) yang terdapat di sekitar Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Menurut Mustpadidjaja (2005)
ada 4 faktor dinamik yang menjadi unsur dari sistem kebijakan dan berperan dalam
proses kebijakan yaitu
- Lingkungan Kebijakan (policy environment) adalah keadaan yang melatar
belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya isu kebijakan (policy
issues) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan
oleh sesuatu kebijakan Isu kebijakan tersebut antara lain adalah semakin
mendekatnya permukiman penduduk ke kawasan Bandar Udara semakin
banyaknya berdiri gedung-gedung tinggi dan menara telekomunikasi di kota
Pekanbaru serta isu-isu lain yang terkait
- Pembuat dan Pelaksana Kebijakan (policy maker and implementer) adalah
orang atau sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai peranan
tertentu dalam proses kebijakan sebab mereka berada dalam posisi menentukan
ataupun mempengaruhi baik dalam pembuatan kebijakan ataupun dalam tahap
vi
lainnya seperti pelaksanaan pengawasan dan penilaian atas hasil atau kinerja
yang dicapai dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan
- Kebijakan itu sendiri (policy content) yaitu keputusan atas sejumlah pilihan
yang kurang lebih berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk
mencapai sejumlah tujuan tertentu Hingga saat ini belum ada kebijakan publik
dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Kelompok Sasaran Kebijakan (target group) yaitu orang atau sekelompok
orang atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yang perilaku dan atau
keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan bersangkutan yaitu masyarakat
yang bermukim dan beraktifitas di sekitar Bandar Udara
Sehubungan dengan penyusunan kebijakan publik sebagai Produk Hukum Daerah
maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang akan mengatur tentang
pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru memuat unsur-unsur sebagai berikut
- Landasan hukum dan kerangka pemikiran dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah (Ranperda) untuk pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Pokok-pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan (BKK) di sekitar kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru
- Kedudukan dan keterkaitan antara Peraturan Daerah yang akan disusun dengan
paraturan perundang-undangan lain yang terkait dengannya sehingga tidak
terjadi pertentangan dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan dalam
sistem hukum nasional
Penyusunan kebijakan publik yang akan digunakan untuk pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru didasarkan
kepada hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia Hierarki
adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan
pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kekuatan
hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya Hierarki
peraturan perundang-undangan tersebut adalah
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Undang-UndangPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden - Peraturan Daerah Provinsi dan - Peraturan Daerah
KabupatenKota
vii
Pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II menjadi bandar udara untuk
embarkasi haji akan membutuhkan penyesuaian-penyesuaian fisik dan spesifikasi
teknis agar bisa menampung jenis pesawat yang lebih besar Panjang landas pacu
(runway) diproyeksikan dari panjang existing 2240 meter menjadi 2600 meter
Dan pada pengembangan selanjutnya panjang landasan pacu akan diperpanjang
menjadi 3000 meter Perubahan panjang landas pacu akan merubah batas-batas
ketinggian pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Disamping itu
pesawat-pesawat berkapasitas besar akan mengeluarkan suara dengan tingkat
kebisingan yang lebih tinggi Hal ini akan berdampak langsung terhadap kualitas
lingkungan hidup di sekitar bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Berkenaan dengan peningkatan dan pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru diperlukan penertiban dan pengendalian terhadap
bangunanbangunan dan benda tumbuh yang ada pada Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (existing) serta
pengendalian terhadap rencana pembangunan permukiman dan pembangunan
infrastruktur lainnya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan kebandarudaraan dan operasi penerbangan nasional dan
internasional Kondisi yang diharapkan adalah bahwa pembangunan dan
pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dapat dilaksanakan
dengan tetap terpenuhinya ketentuan mengenai keselamatan operasi penerbangan
Kondisi ideal yang diharapkan akan terpenuhi apabila semua pihak yaitu
masyarakat Pemerintah Daerah Pemerintah KabupatenKota dan Otoritas Bandar
Udara dapat memenuhi segala hak dan kewajibannya untuk menjamin
terkendalinya Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-
batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru
Khusus untuk penyusunan kebijakan publik yang akan mengatur tentang
pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batasbatas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru merujuk kepada peraturan perundang-undangan nasional konvensi
internasional spesifikasi teknis bandar udara standarisasi nasional dan
internasional di bidang penerbangan ketentuan dan peraturan terkait dan asas serta
norma yang mengikat lainnya Setelah melakukan kajian dan penyelarasan terhadap
peraturan perundang-undangan yang ada maka dapat disimpulkan bahwa
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru adalah merupakan perintah dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat tidak
tumpang tindih dengan peraturan yang ada tidak bertentangan dengan kepentingan
umum serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru disusun dengan
sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
viii
Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
dengan materi muatan sebagai berikut
Materi Pokok Materi Muatan
Umum Menjelaskan pengetian dari istilah dan frasa yang
digunakan dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
Maksud dan Tujuan Memuat maksud dan tujuan dari pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
Ruang Lingkup Memuat ruang lingkup arah kebijakan sebagai dasar
penatagunaan dan pengendalian penggunaan daerah dan
kawasan di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II
Pekanbaru meliputi
- daerah lingkungan kerja bandar udara
- daerah lingkungan kepentingan bandar udara
- kawasan keselamatan operasi penerbangan
- batas-batas kawasan kebisingan
Kriteria dan Batasan
Pemanfaatan KKOP
Memuat cakupan wilayah kriteria dan batasan
pemanfaatan kawasan KKOP di sekitar Bandar Udara
Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru yang terdiri dari - kawasan pendekatan (ancangan) pendaratan dan lepas
landas
- kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan
- kawasan di bawah permukaan transisi
- kawasan di bawah permukaan horizontal dalam
- kawasan di bawah permukaan kerucut
- kawasan di bawah permukaan horizontal luar
- kawasan di sekitar alat bantu navigasi
Kriteria dan Batasan
Pemanfaatan BKK
Memuat cakupan wilayah kriteria dan batasan
pemanfaatan batas-batas kawasan kebisingan di sekitar
Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru yang
terdiri dari
- kawasan kebisingan tingkat 1 2 dan 3
- ambang batas kebisingan
ix
Pengendalian
Pemanfaatan KKOP
dan BKK
Memuat instrumen dan petunjuk serta pihak-pihak
penyelenggaraan pengendalian kawasan keselamatan
operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan
di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri dari
- perizinan
- pengawasan
- penertiban
Hak dan Kewajiban Memuat hak dan kewajiban pihak-pihak berkaitan dengan
pengaturan dan pengendalian kawasan keselamatan
operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan
di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru
meliputi - hak dan kewajiban masyarakat
- hak dan kewajiban penyelenggara bandar udara
- hak dan kewajiban pemerintah daerah
Sanksi Administrasi Memuat jenis dan bentuk sanksi yang bersifat
administratif terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan
dalam pengendalian kawasan keselamatan operasi
penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan di
sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru
Ketentuan
Penyidikan
Memuat pihak yang berwenang serta kewenangan yang
diberikan dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana di
bidang kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang hukum acara pidana
Ketentuan Pidana Memuat pasal-pasal yang dilanggar (dalam Peraturan
Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru) yang dianggap sebagai tindak pidana serta
ancaman pidana kurungan maksimum dan denda
maksimum
Ketentuan Lain-lain Memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan
penggunaan kawasan KKOP dan BKK upaya
pengendalian terhadap bangunan dan benda-benda yang
sudah ada yang dianggap sebagai penghalang (obstacle)
serta pencegahan terhadap gangguan lingkungan hidup
pada bangunan yang sudah ada
x
Ketentuan Peralihan Memuat pernyataan tentang diberlakukannya Pertaturan
Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru serta implikasinya yang bersifat mengikat
serta keterkaitan dengan ketentuan lain yang tidak saling
bertentangan
Ketentuan Penutup Memuat pernyataan tentang hal-hal yang belum diatur
dalam Pertaturan Daerah tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru yang akan diatur dengan
peraturan perundang-undangan (produk hukum daerah)
lainnya serta memuat waktu pengundangan
1
BAB I PENDAHULUAN
A LATAR BELAKANG
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II (SSK II) adalah bandar udara
internasional yang berada di kota Pekanbaru Selain melayani penerbangan
sipil bandar udara ini juga menjadi home base bagi Skuadron Udara 12 TNI
AU Bandar Udara ini telah ada sejak sebelum kemerdekaan dan telah
mengalami perkembangan yang sangat pesat mengikuti perkembangan
kedirgantaraan nasional Pada tahun 1950 landasan pacu yang terdiri dari
lapisan kerikil di perpanjang dari 800 meter menjadi 1500 meter Pada tahun
1960 pemerintah mengoperasikan bandar udara ini menjadi Bandar Udara
Perintis dan merubah namanya dari Landasan Udara menjadi Pelabuhan Udara
Simpang Tiga Nama Simpang Tiga diambil dari letaknya yang berada pada
salah satu sisi pertigaan jalan menuju Kota Pekanbaru - Kabupaten Kampar -
Kabupaten Indragiri Hulu
Pada tahun 1967 dilakukan penambahan landasan pacu sepanjang 500 meter
dan dimulai proses pengaspalan runway taxiway dan apron Nama Pelabuhan
Udara Simpang Tiga kemudian diganti menjadi Bandar Udara
Simpang Tiga terhitung sejak tanggal 1 September 1985 Melalui Keputusan
Presiden Nomor Kep473OM001988-AP II tanggal 4 April 1998 nama
Bandar Udara Simpang Tiga diganti menjadi Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru Perluasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II kembali
dilakukan mulai tahun 2009 melalui kerjasama pihak Angkasa Pura II sebagai
Badan Usaha Bandar Udara dengan Pemerintah Provinsi Riau Saat ini Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II telah hampir sempurna ber-evolusi dan berhak
menyandang prediket sebagai pelabuhan udara internasional regional
Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II terletak di tengah kota
Pekanbaru Mengingat lokasinya yang hanya berjarak lebih kurang 10
Kilometer dari pusat kota maka dapat dipahami mengapa kawasan di sekitar
bandar udara ini tumbuh dan berkembang menjadi kawasan permukiman dan
pusat-pusat aktifitas masyarakat Kota Pekanbaru menjadi salah satu kota di
2
Sumatera yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) Karena
posisi kota Pekanbaru yang sangat strategis baik dari perspektif nasional
maupun internasional maka Pekanbaru memiliki potensi untuk berkembang
menjadi kota pusat pertumbuhan ekonomi bisnis nasional dan internasional
Proses menuju kota metropolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan
bisnis itu akan menimbulkan berbagai problem tata ruang dan tata guna lahan
bagi Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru
Di satu sisi terjadi dinamika pembangunan yang begitu pesat di berbagai sektor
termasuk sektor permukiman prasarana wilayah dan infrastruktur perkotaan
lainnya Upaya-upaya pemerintah daerah dalam memacu tingkat pertumbuhan
ekonomi memerlukan kebijakan yang ramah investor serta kemampuan
pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur Di sisi lain tentu saja
akan terjadi lonjakan kebutuhan dan permintaan pada sektor transportasi
khususnya transportasi udara yang begitu pesat Selain peningkatan kuantitas
masalah kualitas layanan transportasi udara perlu mendapat perhatian terutama
masalah keselamatan dan keamanan penerbangan Pembangunan dan
pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II pada akhirnya memang
menjadi keniscayaan
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II memiliki lahan untuk operasional dan
pelayanan kebandarudaraan serta kegiatan penunjang yang terkait dengan
operasional penerbangan lainnya seluar 165882 Hektar Berdasarkan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru untuk keperluan
peningkatan pengoperasian pelayanan pengelolaan dan pengusahaan serta
pembangunan dan pengembangan bandar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II memerlukan lahan seluas 229407 Hektar Itu berarti bahwa jika lokasi
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dipertahankan pada lokasi saat ini maka
untuk keperluan-keperluan tersebut di atas masih dierlukan lahan seluar 63525
Hektar
Faktor utama yang harus diperhatikan dalam penetapan lokasi dan
pengoperasian Bandar Udara sebagaimana diatur dalam peraturan
3
perundangundangan adalah terpenuhinya persyaratan keselamatan dan
keamanan penerbangan Persyaratan keselamatan penerbangan berkaitan
dengan keselamatan dalam memanfaatkan wilayah udara pesawat udara
bandar udara angkutan udara navigasi penerbangan fasilitas penunjang dan
fasilitas umum lainnya Sedangkan persyaratan keamanan penerbangan
berkaitan dengan perlindungan terhadap penerbangan dari tindakan melawan
hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumberdaya manusia fasilitas dan
prosedur
Disamping faktor keselamatan dan keamanan penerbangan lokasi bandar
udara juga harus mempertimbangkan keserasian dan keseimbangan dengan
budaya lokal (Melayu) Faktor-faktor tersebut bertujuan untuk menciptakan
harmonisasi dan mereduksi polarisasi antara kultur yang dianut oleh
masyarakat di sekitar wilayah bandar udara dengan dampak sosial yang
berpotensi timbul selama pengoperasian bandar udara Misalnya dampak
terhadap kegiatan keagamaan tradisi masyarakat serta kegiatan-kegiatan lain
yang menjadi ciri dan identitas masyarakat di Provinsi Riau dan di Kota
Pekanbaru pada ksususnya
Sebagai ibukota provinsi yang sangat berdekatan dengan bandar udara kota
Pekanbaru dihadapkan kepada dilema berkaitan dengan tata ruang wilayah
Iklim investasi yang relatif baik ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi
Provinsi Riau yang mengalami trend positif (750 triwulan II 2012 BPS
Riau) Salah satu dampaknya adalah meningkatnya kebutuhan akan
infrastruktur sehingga muncul pembangunan perumahan gedunggedung
perkantoran perhotelan dan pusat-pusat bisnis serta prasarana telekomunikasi
yang cenderung bergerak vertikal (menjulang tinggi) Beberapa infrastruktur
gedung yang dapat diklasifikasikan sebagai bangunan tinggi di kota Pekanbaru
antara lain adalah Gedung Surya Dumai Menara Dang Merdu- Bank Riau
Kepri Tower (15 lantai 83 meter) Gedung Graha Pena (14 lantai under
construction) The Peak Hotel and Apartement (29 lantai under construction)
bangunan-bangunan perhotelan dan infrastruktur non-hunian lainnya seperti
menara telekomunikasi
4
Munculnya infrastruktur perumahan dan permukiman serta bangunanbangunan
berstruktur tinggi di kota Pekanbaru khususnya di sekitara kawasan Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap
keselamatan dan keamanan penerbangan Ketentuan perundangundangan yang
terkait dengan masalah penerbangan menyaratkan bahwa kawasan udara di
sekitar bandar udara harus bebas dari segala bentuk hambatan yang akan
mengganggu pergerakan pesawat udara Di lain pihak aktifitas pembangunan
operasional dan perawatan Bandar Udara dan pesawat udara memberi dampak
terhadap kualitas lingkungan hidup di sekitar bandar udara seperti pencemaran
udara energi air tanah dan limbah serta ambang batas kebisingan Oleh
sebab itu untuk menjamin bahwa kawasan udara sekitar bandar udara bebas
dari segala hambatan dan rintangan serta untuk menjamin keselamatan
masyarakat yang bermukim dan beraktifitas di sekitar bandar udara maka
pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor KM 17 Tahun 2005 tentang Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK)
di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah danatau
perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk
kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan
penerbangan KKOP mencakup wilayah yang sangat luas dimana pada wilayah
dimaksud tidak diizinkan adanya bangunan atau benda tumbuh baik yang tetap
(fixed) maupun dapat berpindah (mobile) yang lebih tinggi dari persyaratan
batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan kode referensi landas pacu
(Aerodrome Reference Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway
Classification) dari suatu bandar udara
Adanya ketentuan dan regulasi nasional dan internasional di sub-sektor
tranportasi udara yang begitu ketat akan menimbulkan benturan kepentingan
5
antara masyarakat Pemerintah Provinsi RiauPemerintah Kota Pekanbaru dan
Otoritas Bandar Udara Pemerintah berkewajiban untuk menjaga kelangsungan
pembangunan dan melindungi kepentingan masyarakat Otoritas Bandar Udara
berkewajiban pula untuk melindungi kepentingan keselamatan dan keamanan
penerbangan Untuk menjembatani berbagai kepentingan tersebut diperlukan
suatu kjebijakan publik dan regulasi berupa produk hukum daerah yang
berkeadilan dan mampu melindungi dan mengakomodasi hak dan kewajiban
semua pihak
Dalam rangka menyusun regulasi dan kebijakan publik yang berkaitan dengan
penertiban dan pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru maka dilakukan studi dalam bentuk kajian
akademik untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Riau dan
para pemangku kepentingan di bidang transportasi udara tentang perlunya
kebijakan publik dalam bentuk Peraturan Daerah Peraturan Daerah dimaksud
harus bersifat humanistis realistis implementatif dan responsif serta dapat
menjamin pengendalian berkelanjutan (sustainable control) Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batasbatas Kawasan
Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
secara konsisten dan berkelanjutan
B IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan kepada latar belakang sebagaimana diuraikan di atas dapat
diidentifikasi dan dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut 1
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II berada dalam kota Pekanbaru Untuk
sebuah kota yang memiliki bandar udara atau berdekatan dengan bandar udara
sangat diperlukan kebijakan publik berupa produk hukum daerah untuk
mengendalikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) sebagai mana diatur dalam peraturan
perundang-undangan pada hierarki yang lebih tinggi Apakah yang menjadi
landasan hukum dan kerangka pemikiran dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah (Ranperda) untuk pengendalian Kawasan Keselamatan
6
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
2 Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah salah satu bentuk produk
hukum yang bersifat pengaturan untuk mengendalikan kawasan existing
dan pengendalian kondisi di masa datang Pokok-pokok materi apa saja
yang harus diatur dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
3 Pengaturan dan pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dengan suatu produk hukum
daerah bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan
serta pengembangan bandar udara Pengaturan dan pengendalian tersebut
pada hakikatnya adalah perintah dari peraturan perundang-undangan dalam
hierarki yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat
Bagaimanakah kedudukan dan keterkaitan antara Peraturan Daerah yang
akan disusun dengan paraturan perundangundangan lain yang terkait
dengannya
C TUJUAN DAN KEGUNAAN
Sebagaimana uraian pada Latar Belakang dan Indentifikasi Masalah di atas
kajian akademik ini bertujuan untuk mengetahui
1 Landasan hukum dan kerangka pemikiran dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah (Ranperda) untuk pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
2 Pokok-pokok materi yang harus diatur dalam Peraturan Daerah tentang
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar kawasan Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
3 Kedudukan dan keterkaitan antara Peraturan Daerah yang akan disusun
dengan paraturan perundang-undangan lain yang terkait dengannya
7
sehingga tidak terjadi pertentangan dan tumpang tindih peraturan
perundang-undangan dalam sistem hukum nasional
Kajian akademik ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara ilmiah
dari persfektif akademik tentang kondisi existing kawasan Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru serta kondisi yang diinginkan di masa datang
Naskah Akademik sebagai produk dari kajian akademik diharapkan pula
berguna sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
D METODOLOGI
Naskah Akademik bersumber dari kajian akademik yaitu kajian yang bersifat
ilmiah sehingga memiliki ciri-ciri 1) Rasional yaitu menggunakan cara-cara
logik (masuk akal) dan memenuhi kaidah nalar manusia 2) Empiris yaitu
menggunakan cara-cara yang teramati dan dapat dilakukan oleh semua orang
secara berulang dan 3) Sistematis yaitu menggunakan langkah-langkah kajian
yang runtut dan logis Kajian akademik akan memberikan beberapa gambaran
dari perspektif akademik berupa aspek teknis aspek ekonomi dan finansial
aspek bisnis aspek hukum aspek pertahanan dan keamanan Untuk
memperoleh data-data dalam kajian akademik ini dilakukan penelitian yang
bersifat deskriptif Pemilihan jenis penelitian ini karena sifatnya berorientasi
kepada data-data tertentu yang bersifat khusus (tidak berlaku generalistik)
Penelitian deskriptif mengutamakan teknik menggambarkan atau
mendeskripsikan obyek yang diteliti melalui data-data yang diperoleh melalui
observasi wawancara kuisioner dan telaah dokumentasi sehingga lebih
sesuai untuk keperluan dalam merancang kebijakan publik yang berkaitan
dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru
8
Untuk mewujudkan sebuah kebijakan publik yang demokratis partisipatif
implementatif dan humanistis yang dapat melindungi hak dan kewajiban
semua pihak dalam mengendalikan Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan di Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru serta menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan
di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru maka dilakukan kajian dengan metodologi sebagai berikut
1 Studi Literatur
Penelitian ini diawali dengan melakukan kajian terhadap sejumlah literatur
yang dapat mendukung hipotesis dan analisis mencakup (1) kajian regulasi
dan peraturan perundang-undangan penerbangan nasional dan
internasional (2) kajian sistem karakterisitik dan standarisasi
penerbangan dan kebandarudaraan (3) kajian analisa batas kawasan
kebisingan dan kawasan keselamatan operasi penerbangan (4) kajian
rencana tata ruang wilayah Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru (5) kajian
peraturan-peraturan daerah yang terkait dan (6) kajian demografi
topografi klimatologi geologi dan statigrafi Sumber kajian adalah
referensi berupa buku-buku teks peraturan perundang-undangan dan
regulasi terkait dokumen teknis jurnal ilmiah yang dipublikasi secara
nasional dan internasional hasil riset yang dipublikasikan dan juga
informasi terkait yang diakses melalui internet
2 Lokasi Penelitian
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II terletak di wilayah administrasi
Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
Penelitian dilakukan di sekitar kawasan yang terdampak oleh operasional Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru meliputi kawasan terbangun dan
kawasan tidak terbangun Kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru berbatasan dengan
- Sebelah Utara Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Timur Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
9
- Sebelah Selatan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat Kabupaten Kampar
Lokasi penelitian (dalam batas dan lingkup seluas-luasnya) terbatas dalam
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II yang mencakup wilayah a Kabupaten Kampar
- Kecamatan Siak Hulu
- Kecamatan Kampar Kiri
b Kota Pekanbaru
- Kecamatan Bukit Raya
- Kecamatan Marpoyan Damai
- Kecamatan Senapelan
- Kecamatan Sukajadi
Perincian detail wilayah desa dan kelurahan yang akan dijadikan populasi
akan di tentukan dalam metodologi kajian akademik
3 Metode Pengumpulan Data
Data-data dalam kajian akademik ini terdiri dari data primer dan data
sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber data baik data yang di ambil
langsung melalui observasi maupun data dokumentasi instansional
koleksi perorangan serta dokumen yang sudah menjadi domain publik
Sebahagian dari data-data yang sudah menjadi domain publik diakses
melalui website
Data Primer diperoleh melalui survey primer yang menghasilkan data
otentik produk dari hasil pengukuran pengamatan permintaan keterangan
secara lisan dan tertulis langsung dari objek penelitian di sekitar kawasan
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Teknik pengambilan data
primer antara lain
a Observasi adalah teknik pengambilan data langsung melalui
pengamatan danatau pengukuran dengan atau tanpa alat seperti ukuran
luas volume ketinggian lebar kedalaman dimensi kecepatan warna
serta sifat fisik dan mekanik lainnya yang ada pada kawasan objek
10
penelitian Sebahagian dari data yang diperoleh melalui observasi akan
di amati silang (cross check) dengan data yang diperoleh dengan teknik
pengambilan data yang lain Observasi juga dilakukan ke bandar udara
lain yang diperkirakan memiliki kesamaan permasalahan kedaerahan
dan kesamaan karakterisitik dengan Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
b Wawancara adalah teknik pengambilan data secara verbal baik yang
bersifat monolog atau dialog dengan para nara sumber baik yang
bersifat kesaksian (testimony) pengalaman (experience) keahlian dan
kepakaran (expertise) Khusus untuk data dari expert difokuskan
kepada pejabat pemerintah pakar kebandarudaraan pelaku
pembangunan bandar udara penerbang serta pemangku kepentingan
lain yang berkaitan dengan transportasi udara Metode wawancara yang
dipilih adalah wawancara terstruktur yaitu dengan membuat dan
mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu Hal
ini bertujuan untuk mereduksi bias informasi dan untuk efektifitas
perolehan informasi serta mempertajam tingkat akurasi informasi
c Kuisioner adalah teknik pengumpulan data tertulis melalui lembar
kuisionerangket yang disebar di lokasi objek penelitian di sekitar
kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Terutama di
sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Tingkat keakuratan data dan
informasi semata-mata mengandalkan kejujuran responden sehingga
data yang diperoleh akan bersifat subjektif Untuk mereduksi
subjektifitas data maka kuisioner di-design dalam bentuk pertanyaan
yang bersifat terbuka dan berjenjang tanpa penyertaan lampiran bukti
fisik responden dan bukti fisik dokumen objek data Data yang
diharapkan dari teknik pengumpulan data ini adalah gambaran kondisi
sebenarnya yang sudah ada (exsisting) dan harapan dimasas yang akan
datang
Data primer yang diharapkan mendukung kajian akademik ini adalah
seperti pada tabel berikut
11
Tabel 1 Data dan Sumber Data Primer
No Teknik
Pengumpulan
Data Sumber Data Data Masukan
1 Observasi Lokasi Objek -
Penelitian - Kondisi existing kawasan bandara
Intensitas bangunan di kawasan
bandar udara - Jarak terdekat bangunan
nonfasilitas bandar udara terhadap bandar udara
- Aktifitas masyarakat di sekitar
bandar udara - Aksesabilitas existing darike
kawasan sekitar bandar udara - Data lain yang dianggap perlu
2 Wawancara - PejabatPegawai
- Pemerintah - PejabatPegawai
- Otoritas
Bandar Udara - - Penerbang - Expert Kebandar- -
udaraan -
Penyebab kecelakaan yang pernah
terjadi Jenis kecelakaan yang sering
terjadi Jenis hambatan (obstacle) yang
sering dikeluhkan Implementasi kebijakan yang ada
Koordinasi pemerintah provinsi
kota dengan otoritas bandar udara
SSK II - Koordinasi pemerintah provinsi
kota dengan DPRD 3 Kuisioner - Masyarakat - Asal pemilik tanahbangunan
- Status kepemilikan
- Dokumen kepemilikan
- Tahun berdiri bangunan
- Lama menempati
- Luas tanahbangunan
- Tinggi bangunan
- Jenis Bangunan
- Fungsi bangunan
- Pekerjaan penghuni atau pemilik
tanahbangunan - Pendapatan
- Alasan memilih domisili
- Jenis penyakit yang sering diderita
- Tingkat kenyamanan hunian dan
lingkungan serta jenis gangguan - Tingkat kebersihan udara air dan
tanah
12
- Pengetahuan tentang KKOP dan
BKK
Data Sekunder diperoleh secara tidak langsung pada objek kajian Data
sekunder merupakan data yang telah terkoleksi dan terdokumentasi (cetak
danatau digital) pada instansi tertentu yang bukan merupakan rahasia negara
baik yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan Data sekunder
dapat berupa file dokumen image audio dan video Teknik pengambilan data
sekunder antara lain adalah
a Survey Instansional adalah pengumpulan data pada instansi pemerintah
seperti Bappeda Provinsi Riau Bappeda Kota Pekanbaru dan Bappeda
Kabupaten Kampar Dinas Perhubungan Provinsi Riau Dinas
Perhubungan Kota Pekanbaru dan Dinas Perhubungan Kabupaten
Kampar Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau Dinas Pekerjaan Umum
Kota Pekanbaru dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar Dinas
Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Lanud Pekanbaru Badan
Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru Badan Pusat Statistik Pekanbaru
Kantor Kecamatan Kantor Kelurahan dan Badan Usaha Bandar Udara
(Perum Angkasa Pura II dan Kantor Bandar Udara)
b Survey Literasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari
leteratur dan referensi terkait misalnya data yang berkaitan dengan
spesifikasi umum dan khusus yang berlaku di Provinsi Riau dan Kota
Pekanbaru serta standarisasi nasional dan internasional
Data sekunder yang diharapkan mendukung kajian akademik ini adalah seperti
pada tabel berikut
Tabel 2 Data dan Sumber Data Sekunder
No Teknik
Pengumpulan
Data Sumber Data Data Masukan
1 Survey Literasi Buku dan Dokumen - Referensi
Undang-Undang RI Nomor 1 ahun
2009 tentang Penerbangan - International Standards and
Recommended Practices Annex 14 Aerodromes Vol1 Aerodrome Design snd Operations
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 40
tahun 2012 Tentang Pembangunan
dan Pelestarian Lingkungan Hidup
Bandar Udara
13
- Permenhub Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional
- Permenhub Nomor KM 24 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 Tentang Bandar Udara
- Permenhub Nomor KM 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Provinsi Riau
- Permenhub Nomor KM 17 Tahun 2005 Tentang Batas-Batas Kawasan Kebisingan Di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Permenhub Nomor KM 60 Tahun 2004 Tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Dokumen lain yang terkait
14
2 Survey - Instansional
-
-
-
-
-
-
Bappeda Provinsi - Kota pekanbaru Kabupaten - Kampar Dinas Tata Ruang dan
Bangunan -
Dinas - Perhubungan Provinsi Riau dan - Kota Pekanbaru
-
Dinas PU Provinsi - Riau dan Kota Pekanbaru - Badan Pertanahan - Nasional Pekanbaru -
-
Badan Pusat - Statistik
- Pekanbaru -
-
-
Kantor - Kecamatan
-
- - -
Kantor Kelurahan -
RTRW Provinsi Riau dan Kota
Pekanbaru Tahun 2010 ndash 2026
Kebijakan Pemprov dan Pemko
tentang Pengembangan Bandara SSK II Kebijakan Pemko Pekanbaru
tentang Izin Mendirikan Bangunan
Kebijakan tentang Moda dan Pengembangan Sektor Transportasi Data Pertumbuhan Transportasi
Udara di Bandara SSK II Data Kecelakaan Transportasi
Udara di Bandara SSK II Kebijakan tentang Pembangunan
Perumahan dan permukiman Kebijakan tentang Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Bandara Dokumen Hak GunaHak Kelola
Tanah Kawasan Bandara SSK II
Dokumen Hak GunaHak Milik
tanah di sekitar wilayah Bandara SSK II Peta Persil Tanah di sekitar
Bandara SSK II Riau Dalam Angka Pekanbaru Dalam Angka Pertumbuhan Penduduk Kota
Pekanbaru Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Pertumbuhan Sektor Parawisata Provinsi RiauKota Pekanbaru RDTRK Kecamatan Bukit Raya RDTRK Kecamatan Marpoyan
Damai RDTRK Kecamatan Senapelan RDTRK Kecamatan Sukajadi Peta Administratif Kecamatan Peta Administrasi Kelurahan
- Data Kependudukan Kelurahan
- Badan Usaha - Kebijakan Teknis Operasi
Bandar Udara Penerbangan (Perum Angkasa - Kebijakan Zona KKOP dan BKK
Pura II dan Kantor - Pertumbuhan Jumlah Penerbangan Bandar Udara dan Penumpang SSK II) Lanud - Jenis dan Type Pesawat Udara Pekanbaru yang Diizinkan Mendarat di
Bandara SSK II - Jadwal dan Rute Penerbangan darike Bandara
SSK II
15
4 Populasi dan Teknik Sampling
Menurut Sugiyono (1997) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri
atas obyeksubyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan
Selanjutnya Sugiono mengatakan bahwa populasi bukan hanya orang tetapi
juga benda-benda alam yang lain Populasi bukan hanya sekedar jumlah yang
ada pada obyeksubyek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik
sifat yang dimiliki oleh obyek atau subyek itu Dengan demikian yang
dimaksud dengan populasi dalam kajian ini adalah seluruh orang danatau
bangunan danatau objek lainnya yang terdapat di sekitar Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru
Jika populasi di sekitar kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru memiliki jumlah dan karakteristik yang besar maka secara teoretis
diizinkan untuk mengambil sebagian dari jumlah dan karakteristik dari
populasi yang ada sebagai sampel Teknik pengambilan sampel (teknik
sampling) Dalam kajian ini digunakan teknik probability sampling yaitu
pengambilan sampel dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap
unsur populasi untuk dipilh menjadi sampel Sesuai dengan karakteristik
wilayah sekitar bandar udara maka teknik sampling yang lebih khusus akan
digunakan adalah Disproporsionate Stratified Random Sampling Hal ini
dilakukan karena populasi gedung tinggi tidak proporsional terhadap populasi
gedung-gedung dan bangunan (hunian dan non-hunian) lainnya yang ada di
sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
16
17
Penentuan jumlah sampel menggunakan tabel Krejcie dan nomogram Harry
King Tingkat kesalahan dari perhitungan menggunakan tabel Krejcie adalah
5 sehingga tingkat kepercayaan terhadap populasi adalah 95 Sedangkan
nomogram Harry King dalam perhitungannya membuat variasi tingkat
kesalahan antara 5 sd 15
5 Desain Penelitian
Penelitian ini didesain untuk mengetahui secara ilmiah tentang aspek teknis
aspek yuridis aspek sosiologis dan aspek pilosofis pada kawasan terdampak
di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru Kajian akademik ini menggunakan pendekatan
ilmu keteknikan khususnya ilmu lapangan terbang ilmu teknik lingkungan
ilmu statistik ilmu hukum dan bidang ilmu terkait lainnya Desain penelitian
dirancang agar dapat menjelaskan secara formal bagaimana urutan dan tata cara
kajian akademis ini dilakukan Urutan kegitan penelitian disajikan dalam
bentuk bagan alir (flow chart) seperti pada Gambar 1
18
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS A KAJIAN TEORETIS
Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II terletak di tengah kota
Pekanbaru berjarak lebih kurang 10 kilometer dari pusat kota Berdasarkan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Bandar Udara ini
memiliki lahan untuk operasional dan pelayanan kebandarudaraan serta
kegiatan penunjang yang terkait dengan operasional penerbangan lainnya
seluas 165882 Hektar Untuk keperluan peningkatan pengoperasian
pelayanan pengelolaan dan pengusahaan serta pembangunan dan
pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II memerlukan lahan seluas
229407 Hektar Itu berarti bahwa jika lokasi Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II dipertahankan pada lokasi saat ini maka untuk keperluankeperluan
tersebut di atas masih diperlukan lahan seluar 63525 Hektar
Sebagai ibukota provinsi yang sangat berdekatan dengan bandar udara kota
Pekanbaru dihadapkan kepada dilema berkaitan dengan tata ruang wilayah
Iklim investasi yang relatif baik ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi
Provinsi Riau yang mengalami trend positif (750 triwulan II 2012 BPS
Riau) Salah satu dampaknya adalah meningkatnya kebutuhan infratsruktur
sehingga banyak muncul pembangunan perumahan gedunggedung
perkantoran perhotelan dan pusat-pusat bisnis serta prasarana telekomunikasi
yang cenderung bergerak vertikal (menjulang tinggi) Beberapa infrastruktur
gedung yang dapat diklasifikasikan sebagai bangunan tinggi di kota Pekanbaru
antara lain adalah Gedung Surya Dumai Menara Dang Merdu- Bank Riau
Kepri Tower (15 lantai 83 meter) Gedung Graha Pena (14 lantai under
construction) The Peak Hotel and Apartement (29 lantai under construction)
dan infrastruktur non-hunian lainnya seperti menara telekomunikasi
Munculnya infrastruktur perumahan dan permukiman serta bangunanbangunan
berstruktur tinggi di kota Pekanbaru khususnya di sekitara kawasan Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap
keselamatan dan keamanan penerbangan Ketentuan perundangundangan yang
19
terkait dengan masalah penerbangan menyaratkan bahwa kawasan udara di
sekitar bandar udara harus bebas dari segala bentuk hambatan yang akan
mengganggu pergerakan pesawat udara Di lain pihak aktifitas pembangunan
operasional dan perawatan Bandar Udara dan pesawat udara memberi dampak
buruk terhadap kualitas lingkungan hidup di sekitar bandar udara seperti
pencemaran udara energi air tanah dan limbah serta ambang batas
kebisingan Oleh sebab itu untuk menjamin bahwa kawasan udara sekitar
bandar udara bebas dari segala hambatan dan rintangan serta untuk menjamin
keselamatan masyarakat yang bermukim dan beraktifitas di sekitar bandar
udara maka pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menerbitkan
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun
2005 tentang Batas-batas Kawasan
Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
1 Koordinat Bandar Udara
Penetapan batas-batas kebutuhan lahan suatu Bandar Udara dinyatakan dalam
sistem koordinat bandar udara (Aedrome Coordinate System ACS) yaitu
posisi Bandar Udara (pada permukaan bumi) yang dinyatakan dengan besaran
WLQHPž WDMDUHGQDXWDVPDODGUXMXEQDGJQDWQLOމ
GDQ GHWLNފ
Penentuan koordinat geografis tersebut mengacu kepada bidang referensi
World Geodetic System 1984 (WGSrsquo84) Berdasarkan acuan bidang referensi
WGSrsquo84 telah ditetapkan titik referensi bandar udara (Aerodrome Reference
Point ARP) Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II yang dinyatakan dalam
sistem koordinat bandar udara dan dijadikan sebagai titk referensi bandar udara
(Aerodrome Reference Point ARP)
Titik referensi koordinat geografis dan koordinat kartesius (perpotongan sumbu
X dan sumbu Y) Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II terletak pada koordinat
geografis 00ordm 8ފމGDQordm 7ފމDWDXSDGD koordinat (kartesius) bandar
20
udara X = 20000 meter dan Y = 20000 meter dimana sumbu X berhimpit
dengan sumbu landasan pacu yang mempunyai
ž KWXPL]DފމJHRJUDILVGDQVXPEXltPHODOXLXMXQJODQGDVD
Q Existing dan Pengembangan dan tegak lurus sumbu X Berdasarkan
koordinat geografis dan koordinat kartesisus (titik referensi) tersebut telah
ditetapkan pula batas-batas kebutuhan lahan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II yaitu pada koordinat geografis 00ordm 28މ15849ފ LU dan 101ordm 26މ41179ފ BT
atau pada koordinat (kartesius) bandar udara X = 20000 meter dan Y = 20000
meter dimana sumbu X berhimpit dengan sumbu landasan yang mempunyai
azimuth 181ordm ފ
JHRJUDILVGDQVXPEXltPHODOXLXMXQJODQGDVDQ tegak lurusމ
sumbu X
Batas-batas kebutuhan lahan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
sebagaimana dinyatakan dalam sistem koordinat geografis dan koordinat
kartesisus di atas adalah batas-batas kawasan yang dijadikan landasan dalam
penentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan
BatasBatas Kawasan Kebisingan (BKK) di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah danatau
perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk
kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan
penerbangan KKOP mencakup wilayah yang sangat luas dimana pada wilayah
dimaksud tidak diizinkan adanya bangunan atau benda tumbuh baik yang tetap
(fixed) maupun dapat berpindah (mobile) yang lebih tinggi dari persyaratan
batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan kode referensi landas pacu
(Aerodrome Reference Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway
Classification) dari suatu bandar udara
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri atas
21
- Kawasan Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas
- Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar
- Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
- Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
- Kawasan di sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan
Kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II adalah
kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara yang terpengaruh oleh gelombang
suara mesin pesawat udara dan yang dapat menggangu lingkungan Kawasan
kebisingan di sekitar Bandar Udara diukur dengan peralatan ukur dan
metodologi yang ditetapkan oleh standar nasional serta ditentukan dengan
bertitik tolak pada Rencana Induk Bandar Udara dan Rencana Pengembangan
Bandar Udara prakiraan jenis pesawat udara prekwenai dan periode waktu
operasi
Nilai tingkat kebisingan maksimum dibaca dalam skala A yaitu tingkat
kebisingan tertimbang (A-Waeighted Sound Level) dinyatakan dalam satuan
decibel dan disingkat dengan dB(A) Tingkat kebisingan yang dapat diterima
secara terus menerus disusun dalam suatu satuan Tingkat Kebisingan yang
Dapat Diterima Terus-menerus Ekivalen Tertimbang (Weighted Equivalent
Continuous Perceived Noise Level WECPNL) WECPNL adalah satuan untuk
menyusun prekuensi pesawat udara pada siang malam dan dini hari yaitu
pada saat kebisingan lebih terasa serta penyesuaian terhadap dampak
psikologis
2 Batas-batas Kawasan dan Ketinggian
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru memiliki landas pacu (run
way) dengan spesifikasi Pendekatan Presisi Kategori 1 Nomor Kode 4
(Precision Approach Category 1 Code Number 4) Penetapan code number
didasarkan kepada perhitungan panjang landas pacu (runway) berdasarkan
referensi pesawat (aeroplane reference field lenght ARFL) Penetapan
22
batasbatas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) didasarkan
kepada spesifikasi yang ditetapkan melalui Konvensi Chicago tahun 1944
sebagaimana tercantum dalam Annex 14 Volume 1 tentang Persyaratan
Permukaan Batas Penghalang Landas Pacu
Ketinggian semua titik pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) ditentukan terhadap ketinggian ambang landas pacu 36 Exisiting dan
Pengembangan sebagai titik referensi sistem ketinggian bandar udara Titik
referensi sistem ketinggian Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
adalah titik 000 M yang berada pada ketinggian + 19875 meter di atas
permukaan air laut rata-rata (Mean Sea Level MSL) Beda tinggi antara
ambang landas pacu 36 dengan ambang landas pacu 18 adalah 1020 meter
(data sekunder)
Ketinggian Permukaan Horizontal Dalam untuk Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru ditentukan +50 meter di atas ambang landas pacu 36
Existing dan Pengembangan Dengan demikian Kawasan Permukaan
Horizontal Dalam memiliki batas ketinggian (+50 meter) + (+19875 meter) =
+69875 meter Sedangkan ketinggian Permukaan Horizontal Luar untuk
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru ditentukan +155 meter di atas
ambang landas pacu 36 Existing dan Pengembangan Dengan demikian
Kawasan Permukaan Horizontal Luar memiliki batas ketinggian (+155 meter)
+ (+19875 meter) = +174875 meter
Tabel 3 Dimensi dan Kemiringan Permukaan Batas Penghalang
Dimensi dan Permukaan
Klaisifikasi Run Way
(code number 4) Keterangan
Precision Approach Category 1
Kerucut (conical) - Kemiringan - Ketinggian
5
100 m
Horizontal Dalam (inner horizontal) - Ketinggian
45 m
- Jari-jari 4000 m
23
Pendekatan Dalam (inner
approach) - Lebar - Jarak dari ambang landas - Panjang - Kemiringan
120 m 60
m 900 m
2
Pendekatan (approach) - Panjang tepi dalam - Jarak dari ambang landasan - Pelebaran Bagian Pertama - Panjang - Kemiringan Bagian Kedua - Panjang - Kemiringan Bagian Horizontal - Panjang - Panjang Total
300 m 60 m 155
3000 m
2
3600 m 25
8400 m 15000 m
Transisi (transitional) -
Kemiringan
143
Transisi Dalam (inner transitional) - Kemiringan
333
Pemukaan Pendaratan (balked landing surface) - Panjang tepi dalam - Jarak dari ambang landasan - Pelebaran - Kemiringan
120 m
1800 m 10
333
Sumber ICAO Aerodrome Annex 14 2004)
Posisi permukaan batas penghalang dinyatakan dalam Sistem Koordinat
Bandar Udara yang posisinya ditentukan terhadap titik-titik referensi sebagai
berikut
- Titik referensi Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II terletak pada koordinat
geografis
00deg 27 ᇱ 27130
ܮ ᇱ 3655 ܤ
101deg 26
- Titik referensi Pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II terletak
pada koordinat geografis
24
00deg 27 ᇱ 0582
ܮ ᇱ 3916 ܤ
101deg 26
- Titk referensi sistem koordinat Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
(perpotongan sumbu X dan sumbu Y) terletak pada ujung landasan pacu
18 (eksisting) dan pengembangan atau koordinat bandar udara
+ = 00020 ܯ
+ = 00020 ܯ
Sumbu X berhimpit dengan sumbu landas pacu dengan arah 178ordm މ
JHRJUDILVVXPEXltPHODOui ujung landas pacu 18 (eksisting) danފ
Pengembangan serta tegak lurus pada sumbu X
Permukaan Utama adalah permukaan yang garis tengahnya berhimpit dengan
sumbu landas pacu (run way) yang membentang sampai 60 meter di luar setiap
ujung landas pacu dan lebarnya 4825 meter dengan ketinggian untuk setiap
titik pada permukaan utama diperhitungkan sama dengan ketinggian titik
terdekat pada sumbu landas pacu
a Batas Ketinggian Pada Kawasan Pendekatan (Ancang) Pendaratan
dan Lepas Landas
Kawasan Pendekatan (ancang) Pendaratan dan Lepas Landas adalah suatu
kawasan perpanjangan kedua ujung landasan di bawah lintasan pesawat
udara setelah lepas landas atau akan mendarat yang dibatasi oleh ukuran
panjang dan lebar tertentu sebagai berikut
Tepi dalam dari Kawasan Pendekatan (ancang) Pendaratan dan Lepas
Landas berhimpit dengan ujung-ujung Permukaan Utama berjarak 60
meter dari ijung landasan pacu dengan lebar 484 meter arah keluar secara
teratur dengan garis tengah merupakan perpanjangan dari landas pacu
sampai lebar 4984 meter pada jarak mendatar 15000 meter dari ujung
permukaan utama
25
Tabel 4 Batas Ketinggian Kawasan Pendekatan Pendaratan dan Lepas
Landas pada Landas Pacu 18
Kemiringan
() Jarak
(meter)
Ketinggian di Atas Ambang Landas Pacu
18 (meter)
Tinggi (meter)
AES MSL
Bagian I 2 1940 + 50 + 50 + 69875
Bagian II 0 2060 + 50 + 50 + 69875
Bagian III 5 1339 + 104 + 104 + 123835
Bagian IV - Tengah - Tepi I - Tepi II - Tepi III
2 5
25 0
1693
469 584 640
+ 155 + 140 + 155
+ 155
+ 155 + 140 + 155
+ 155
+ 174875 + 160875 + 174875
+ 174875 Bagian V 0 7968 + 155 + 155 + 174875
Tabel 5 Batas Ketinggian Kawasan Pendekatan Pendaratan dan Lepas
Landas pada Landas Pacu 36
Kemiringan
() Jarak
(meter)
Ketinggian di Atas Ambang Landas Pacu
36 (meter)
Tinggi (meter)
AES MSL
Bagian I 2 2500 + 50 + 50 + 69875
Bagian II 0 1500 + 50 + 50 + 69875
Bagian III 5 1000 + 100 + 100 + 119875
Bagian IV - Tengah - Tepi I - Tepi II - Tepi III
2 5
25 0
2500
400 1200 900
+ 150 + 120 + 150 + 150
+ 150 + 120 + 150 + 150
+ 169875 + 139875 + 169875 + 169875
Bagian V 0 7500 + 150 + 150 + 169875
b Batas Ketinggian Pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan adalah sebagian dari kawasan
Pendekatan (ancang) Pendaratan dan Lepas Landas yang berbatasan
langsung dengan ujung-ujung landasan yang dapat menimbulkan
kemungkinan terjadinya kecelakaan serta mempunyai ukuran tertentu
sebagai berikut
Tepi dalam dari Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan berhimpit
dengan ujung Permukaan Utama dengan lebar 484 meter Dari tepi dalam
tersebut Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan meluas keluar secara
teratur dengan garis tengahnya merupakan perpanjangan dari garis tengah
26
landas pacu sampai lebar 1384 meter dan jarak mendatar 3000 meter dari
ujung Permukaan Utama
Tabel 6 Batas Ketinggian Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
Landas pada Landas Pacu 36
Lebar (meter) Kemiringan
() Jarak
(meter)
Ketinggian di Atas Ambang
Landas Pacu 36
Tinggi (meter)
Lebar
Awal Lebar Akhir
AES MSL
(meter)
484 1384 2 3000 + 50 + 50 69875
c Batas Ketinggian Pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal
Dalam
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam adalah bidang datar di
atas dan di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian
dengan ukuran tertentu untuk kepentingan pesawat udara melakukan
terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam ditentukan oleh
lingkaran dengan radius 4000 meter dari titik tengah setiap ujung
Permukaan Utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang
berdekatan Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam tidak
termasuk Kawasan Pendekatan (ancang) pendaratan dan lepas landas serta
Kawasan Di Bawah Permukaan Transisi Batas ketinggian pada Kawasan
Di Bawah Permukaan Horizontal Dalam adalah (+ 50 meter) +
(+ 19875 meter) = + 69875 meter
d Batas Ketinggian Pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal
Luar
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar adalah bidang datar di
sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan
ukuran tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi
penerbangan antara lain pada waktu pesawat melakukan pendekatan untuk
mendarat dan gerakan setelah lepas landas atau gerakan dalam hal
mengalami kegagalan dalam penderatan Kawasan di Bawah Permukaan
27
Horizontal Luar ditentukan oleh lingkaran dengan radius 15000 meter dari
titik tengah setiap ujung Permukaan Utama dan menarik garis singgung
pada kedua lingkaran yang berdekatan dan Kawasan di Bawah Permukaan
Horizontal Luar tidak termasuk Kawasan Pendekatan
(ancang) Pendaratan dan Lepas Landas serta Kawasan Di Bawah
Permukaan Kerucut Batas ketinggian pada Kawasan Di Bawah
Permukaan Horizontal Dalam adalah (+ 155 meter) + (+ 19875 meter) =
+ 174875 meter
e Batas Ketinggian Pada Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut adalah bidang dari suatu kerucut
yang bahagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan kawasan
horizontal dalam dan bagian atasnya dibatasi oleh garis perpotongan
dengan permukaan horizontal luar masing-masing dengan radius dan
ketinggian tertentu dimulai dari tepi luar Kawasan Di Bawah Permukaan
Horizontal Dalam meluas ke luar dengan jarak mendatar 2000 meter Batas
ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut ditentukan oleh
kemiringan 5 arah ke atas dan keluar dimulai dari tepi luar Kawasan Di
Bawah Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian + 50 meter di atas
ketinggian ambang landas pacu 36 Existing dan Pengembangan atau sama
dengan + 69875 meter dari MSL sampai memotong Permukaan
Horizontal Luar pada ketinggian + 150 meter di atas ketinggian ambang
landas pacu 36 Existing dan Pengembangan atau sama dengan + 169875
meter dari MSL
f Batas Ketinggian Pada Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
Kawasan di Bawah Permukaan Transisi adalah bidang dengan kemiringan
tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari poros landasan pada
bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang
ditarik tegak lurus pada poros landasan dan pada bagian atas dibatasi oleh
garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam Tepi dalam dari
Kawasan di Bawah Permukaan Transisi berhimpit dengan sisi panjang
Permukaan Utama sisi Kawasan Lepas Landas meluas ke luar sampai
jarak mendatar 315 meter dari sisi panjang Permukaan Utama Batas
28
ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Transisi ditentukan oleh
kemiringan 143 arah ke atas dan ke luar dimulai dari sisi panjang dan
pada ketinggian yang sama seperti Permukaan Utama serta Permukaan
Pendekatan (ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas menerus sampai
memotong Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian + 50 meter di atas
ketinggian ambang landas pacu 36 existing dan pengembangan atau sama
dengan + 69875 meter dari MSL
g Batas Ketinggian pada Kawasan di Sekitar Penempatan Alat Bantu
Navigasi Penerbangan
Kawasan di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan adalah
kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan di dalam
danatau di luar Daerah Lingkungan Kerja yang penggunaannya harus
memenuhi persyaratan tertentu guna menjamin kinerjaefisiensi alat bantu
navigasi penerbangan dan keselamatan penerbangan Alat Bantu Navigasi
Penerbangan yang tersedia dalam peneylenggaraan operasi penerbangan di
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri dari
- Non Directional Beacon (NDB) memiliki ukuran nominal lokasi 100
meter x 100 meter terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 59͵ᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 11ͶͲᦢ ܤ
Batas ketinggian di sekitar Non Directional Beacon (NDB) ditentukan
oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 3deg ke atas dan ke luar dari
titik tengah dasar antena dan pada jarak sampai radius 300 meter dari
antena dilarang ada bangunan dari metal seperti konstruksi rangka
bajabesi tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian tersebut
- Doppler Very High Omni Range (DVOR) Distance Mesuring
Equipment (DME) memiliki ukuran nominal lokasi 200 meter x 200
meter terletak pada koordinat geografis
00deg ʹͷᦡ 3212 ᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 29͵ͺᦢ ܤ
29
Batas ketinggian di sekitar alat Doppler Very High Omni Range
(DVOR) Distance Mesuring Equipment (DME) ditentukan oleh
kemiringan bidang kerucut dengan sudut 2deg ke atas dan ke luar dari titik
antena pada ketinggian bidang counterpois dan pada jarak radial kurang
600 meter dilarang adanya transmisi tegangan tinggi bangunan dari
metal seperti konstruksi rangka bajabesi tiang listrik dan lain-lain
melebihi batas ketinggian sudut tersebut
-
30
Instrument Landing System (ILS) dengan ukuran nominal lokasi 10
meter x 10 meter terdiri dari
1 Localizer terletak pada koordinat geografis
00deg ʹͺᦡ 20ͳͳᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 41ʹ͵ᦢ ܤ
Batas ketinggian di sekitar alat Localizer dibatasi oleh bidang yang
dibentuk dengan sudut 1deg dari titik tengah dasar antena Localizer
terhadap bidang horizontal sejauh 600 meter ke arah landas pacu
2 Glide Path terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 15ͳͶᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 42ͻᦢ ܤ
Batar ketinggian di sekitar Glide Path (GP) dibatasi oleh bidang
yang dibentuk dengan sudut 2deg dari titik tengah dasar antena Glide
Path terhadap bidang horizontal sejauh 600 meter ke arah landas
pacu
3 Middle Marker terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 28Ͷᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 38Ͷʹᦢ ܤ
Batas ketinggian Middle Marker ditentukan oleh kemiringan bidang
kerucut dengan sudut 20deg ke atas dan ke luar dari titik dasar antena
dan sampai radius 300 meter dari antena dilarang adanya bangunan
dari metal seperti konstruksi rangka bajabesi tiang listrik dan lain-
lain melebihi batas ketinggian kerucut tersebut
- Radar dengan ukuran nominal lokasi 100 meter x 100 meter terletak
pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 48ʹͳᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 48͵ͺᦢ ܤ
-
31
Batas ketinggian di sekitar alat Radar ditentukan oleh kemiringan bidang
kerucut dengan sudut 1deg ke atas dan ke luar dari titik antena pada
ketinggian dasar antena dan dalam radius 500 meter tidak diperkenan
adanya bangunan metal tangki minyak bangunan dan lainlain melebihi
batas ketinggian kerucut tersebut
Approach Lighting System dengan ukuran nominal lokasi 1000 meter
x 60 meter dengan persyaratan lahan di sebelah kanan dan kiri
Approach Light sebesar 120 meter dan as (center line) landas pacu harus
rata serta bebas benda tumbuh
3 Tingkat Kebisingan dan Batas Kawasan Kebisingan
Kawasan kebisingan adalah kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara yang
terpengaruh oleh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat
menggangu lingkungan Gangguan kebisingan akan dirasakan dan dialami oleh
orang yang bermukim dan beraktifitas di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru terutama yang bermukim dan beraktifitas di dalam
kawasan yang termasuk kedalam kawasan kebisingan Kawasan kebisingan di
sekitar Bandar Udara diukur dengan peralatan ukur dan metodologi yang
ditetapkan oleh standar nasional serta ditentukan dengan bertitik tolak pada
Rencana Induk Bandar Udara dan Rencana Pengembangan Bandar Udara
prakiraan jenis pesawat udara prekwenai dan periode waktu operasi
Nilai tingkat kebisingan maksimum dibaca dalam skala A yaitu tingkat
kebisingan tertimbang (A-Waeighted Sound Level) dinyatakan dalam satuan
decibel dan disingkat dengan dB(A) Tingkat kebisingan yang dapat diterima
secara terus menerus disusun dalam suatu satuan Tingkat Kebisingan yang
Dapat Diterima Terus-menerus Ekivalen Tertimbang (Weighted Equivalent
Continuous Perceived Noise Level WECPNL) WECPNL adalah satuan untuk
menyusun prekuensi pesawat udara pada siang malam dan dini hari yaitu
pada saat kebisingan lebih terasa serta penyesuaian terhadap dampak
psikologis
-
32
Kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II ditentukan
berdasarkan tingkat kebisingan yang dinyatakan dalam sistem koordinat
bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
a Kawasan Kebisingan Tingkat 1
Kawasan Kebisingan Tingkat 1 adalah kawasan yang mempunyai nilai
tingkat kebisingan Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise
Level (amp31bull GDQrdquo WECPNL lt 75)
- Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 1 dapat
dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan atau bangunan kecuali
untuk jenis kegiatan danatau bangunan sekolah dan rumah sakit
- Titik referensi sistem koordinat bandar udara pada Kawasan
Kebisingan Tingkat 1 terletak pada ujung landasan 18 dengan
koordinat geografis
00deg 27acute 05ͺʹͲᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 39ͳᦢ ܤ
Atau koordinat titik ujung landasan pacu 18
ݐݎ
00020 = +
ݐݎ
00020 = +
Dan koordinat titik ujung landasan pacu 36
ݐݎ
50022 = +
ݐݎ
00020 = +
Dimana sumbu X berhimpit dengan garis tengah landasan dengan arah
ƒ ފމ- ފމ WHUKDGDSDUDXWDUDVHEHQDUQDVXPEX Y
melalui ujung landasan 18 dan tegak lurus pada sum X
- Kawasan Kebisingan Tingkat 1 merupakan daerah yang mengelilingi
landasan dimana tepi luar bagian Utara kawasan ini berjarak
maksimum 3516758 meter dari ujung landasan 18 dan tepi bagian
Selatan berjarak maksimum 3923879 meter dari ujung landasan 36
-
33
dimana tepi dalamnya merupakan batas-batas kawasan kebisingan
tingkat 2
b Kawasan Kebisingan Tingkat 2
- Kawasan Kebisingan Tingkat 2 adalah kawasan yang mempunyai nilai
tingkat kebisingan Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise
Level (amp31bull GDQrdquo WECPNL lt 80)
- Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 2 dapat
dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan atau bangunan
34
kecuali untuk jenis kegiatan danatau bangunan sekolah rumah sakit
dan rumah tinggal
- Titik referensi sistem koordinat bandar udara pada Kawasan Kebisingan
Tingkat 2 terletak pada ujung landasan 18 dengan koordinat geografis
00deg 27acute 05ͺʹͲᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 39ͳᦢ ܤ
Atau koordinat titik ujung landasan pacu 18
ݐݎ
00020 = +
ݐݎ
00020 = +
Dan koordinat titik ujung landasan pacu 36
ݐݎ
50022 = +
ݐݎ
00020 = +
Dimana sumbu X berhimpit dengan garis tengah landasan dengan arah
ƒ ފމ- ފމ WHUKDGDSDUDXWDUDVHEHQDUQDVXPEX Y
melalui ujung landasan 18 dan tegak lurus pada sum X
- Kawasan Kebisingan Tingkat 2 merupakan daerah yang mengelilingi
landasan dimana tepi luar bagian Utara kawasan ini berjarak maksimum
1671909 meter dari ujung landasan 18 dan tepi bagian Selatan
berjarak maksimum 1957217 meter dari ujung landasan 36 dimana
tepi dalamnya merupakan batas-batas kawasan kebisingan tingkat 3
c Kawasan Kebisingan Tingkat 3
- Kawasan Kebisingan Tingkat 3 adalah kawasan yang mempunyai nilai
tingkat kebisingan Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise
Level (amp31bull
- Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 3 dapat
dimanfaatkan untuk membangun bangunan atau fasilitas bandar udara
yang dilengkapi dengan pemasangan insulasi suara sesuai dengan
prosedur yang standar sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam
bangunan sesuai dengan batas-batas kebisingan yang diizinkan serta
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
35
- Titik referensi sistem koordinat bandar udara pada Kawasan Kebisingan
Tingkat 3 terletak pada ujung landasan 18 dengan koordinat geografis
00deg 27acute 05ͺʹͲᦢ ܮ
101deg ʹᦡ 39ͳᦢ ܤ
Atau koordinat titik ujung landasan pacu 18
ݐݎ
00020 = +
ݐݎ
00020 = +
Dan koordinat titik ujung landasan pacu 36
ݐݎ
50022 = +
ݐݎ
00020 = +
Dimana sumbu X berhimpit dengan garis tengah landasan dengan arah
ƒ ފމ- ފމ WHUKDGDSDUDXWDUDVHEHQDUQDVXPEX Y
melalui ujung landasan 18 dan tegak lurus pada sum X
- Kawasan Kebisingan Tingkat 3 merupakan daerah yang mengelilingi
landasan dimana tepi luar bagian Utara kawasan ini berjarak maksimum
595272 meter dari ujung landasan 18 dan tepi bagian Selatan berjarak
maksimum 793351 meter dari ujung landasan 36 serta garis tengahnya
berhimpit dengan garis tengah landasan
Index Tingkat Kebisingan yang dapat diterima terus-menerus ekivalen
tertimbang (Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level
WECPNL) dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut
ܥܧ ܮ = ത തܤതത(തതܣതത) + 10
log െ 27 ത തܤതത(തതܣതത) =
10 log ൬1൰ 10ଵ൨
ଵ
=
ଶ + 3
ଷ + 10 (
ଵ +
ସ)
Dimana
36
WECPNL = Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level
adalah satu diantara indeks tingkat kebisingan pesawat
udara yang ditetapkan dan direkomendasikan oleh
International Civil Aviation Organization (ICAO)
ത തܤതത(തതܣതത) = Nilai decible bobot A rata-rata dari
setiap puncak kesibukan pesawat dalam satu hari
pengukuran
n = Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat udara
selama periode 24 jam
Li = Bacaan dB(A) tertinggi dari nomor penerbangan pesawat
ke-i dalam satu hari pengukuran
N = Jumlah kedatngan dan keberangkatan pesawat udara yang
dihitung berdasarkan pemberian bobot yang berbeda untuk
waktu pagi petang dan malam
N1 = Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat udara dari
jam 0000 ndash 0700
N2 = Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat udara dari
jam 0700 ndash 1900
N3 = Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat udara dari
jam 1900 ndash 2200
N4 = Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat udara dari
jam 2200 ndash 0000
4 Persyaratan Tataguna Lahan
Untuk menjamin terkendalinya Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru maka setiap
aktifitas penggunaan lahan seperti mendirikan mengubah atau
melestarikan bangunan menanam dan memelihara benda tumbuh di dalam
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan di dalam kawasan
kebisingan harus mengacu dan memenuhi batas-batas ketinggian serta
memenuhi batas nilai tingkat kebisingan sebagaimana diuraikan di atas
Khusus untuk mendirikan bangunan baru di dalam Kawasan Pendekatan
(ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas harus memenuhi batas ketinggian
dengan tidak melebihi kemiringan 16 arah ke atas dan ke luar dimulai
dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masingmasing ambang
landas pacu 18 dan landas pacu 36 Existing dan Pengembangan
37
Pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sampai jarak mendatar
1100 meter dari ujung-ujung Permukaan Utama hanya digunakan untuk
bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan
benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi
penerbangan Batas ketinggian bangunan dan benda tumbuh yang tidak
membahayakan tersebut harus mengacu dan sesuai dengan batas-batas
ketinggian kawasan sebagaimana diuraikan di atas
Aktifitas penggunaan tanah perairan dan udara pada setiap kawasan
sebagaimana telah diuraikan di atas harus pula memenuhi ketentuan dan
persyaratan sebagai berikut
a Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi
penerbangan atau komunuikasi radio antar Bandar Udara dan pesawat
udara
b Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara
dengan lampu-lampu lain
c Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang
mempergunakan Bandar Udara
d Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara
e Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain
dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan lepas landas atau
gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan Bandar Udara
Untuk bangunan-bangunan yang sudah ada baik bangunan berupa benda
bergerak yang sifatnya sementara atau benda-benda bersifat tetap baik
yang didirikan oleh manusia atau ada secara alami seperti gedunggedung
menara cerobong asap gundukan tanah jaringan transmisi bukit atau
gunung yang sekarang menjadi penghalang (obstacle) masih dapat
diperkenankan sejauh segala prosedur keselamatan operasi penerbangan
dapat terpenuhi Bangunan dan fasilitas yang tidak diizinkan tetapi sudah
ada di Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru harus memenuhi ketentuan sebagai berikut
38
- Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada pada Kawasan
Kebisingan Tingkat 1 harus dilengkapi dengan pemasangan insulasi
suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga tingkat bising yang
terjadi di dalam bangunan sesuai batas-batas kebisingan yang diizinkan
serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Bangunan sekolah rumah sakit dan rumah tinggal yang sudah ada pada
Kawasan Kebisingan Tingkat 2 harus dilengkapi dengan pemasangan
insulasi suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga tingkat
bising yang terjadi di dalam bangunan sesuai dengan batas-batas
kebisingan yang diizinkan serta sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
- Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 3 dapat pula
dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan
dan pertanian yang tidak mengundang burung
Bangunan atau suatu benda yang ada secara alami yang berada di Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangasn (KKOP) dan ketinggiannya masih
dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat
membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda
danatau dipasang lampu dengan spesifikasi yang diatur oleh ketentuan dari
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Pemasangan tanda danatau lampu
termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas
baiaya pemiliki atau yang menguasainya
B ASAS DAN SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah danatau
perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk
kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan
penerbangan KKOP mencakup wilayah yang sangat luas dimana pada wilayah
dimaksud tidak diizinkan adanya bangunan atau benda tumbuh baik yang tetap
(fixed) maupun dapat berpindah (mobile) yang lebih tinggi dari persyaratan
batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan kode referensi landas pacu
39
(Aerodrome Reference Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway
Classification) dari suatu bandar udara
Adanya ketentuan dan regulasi nasional dan internasional di sub-sektor
tranportasi udara yang begitu ketat akan menimbulkan benturan kepentingan
antara Pemerintah Provinsi RiauKota Pekanbaru otoritas Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II dan masyarakat di sekitar kawasan terdampak operasional
bandar udara Pemerintah berkewajiban untuk menjaga kelangsungan
pembangunan dan melindungi kepentingan masyarakat Otoritas Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II berkewajiban pula untuk melindungi kepentingan
keselamatan dan keamanan penerbangan Untuk menjembatani berbagai
kepentingan tersebut diperlukan suatu kjebijakan publik dan regulasi yang adil
dan mampu melindungi kepentingan semua pihak Kebijakan publik tersebut
didesign dalam bentuk Peraturan Daerah Peraturan Daerah dimaksud harus
bersifat humanistis realistis implementatif dan responsif serta dapat
menjamin pengendalian berkelanjutan (sustainable control) terhadap Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
secara konsisten dan berkelanjutan
Asas yang dianut dalam penyusunan rancangan kebijakan tentang
Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru adalah
a Asas Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam
rangka menciptakan ketenteraman masyarakat
b Asas Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan
penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap
warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional
40
c Asas Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa
Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsif
Negara Kesatuan Republik Indonesia
d Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai
mufakat dalam setiap pengambilan keputusan
e Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh
wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundangundangan yang
dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang
berdasarkan Pancasila
f Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus memperhatiakan keragaman penduduk agama
suku dan golongan kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang
menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan
bermasyarakat berbangsa dan bernegara
g Asas Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundangundangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional
bagi setiap warga negara tanpa kecuali
h Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintah adalah bahwa
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-
hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain
agama suku ras golongan gender atau status sosial
i Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum adalah bahwa setiap materi muatan
peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam
masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum
j Asas Keseimbangan Keserasian dan Keselarasan adalah bahwa setiap
materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
keseimbangan keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan
masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara
k Asas Partisipatif adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan harus dapat mendorong setiap warga negara untuk
41
mempergunakan hak dalam menyampaikan aspirasi dalam mengambil
keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung
maupun tidak langsung
l Asas Tranparansi adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan harus dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara
pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin
kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai
m Asas Akuntabilitas adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus dapat meningkatkan akuntabilitas para
pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan
masyarakat luas
n Asas Efisiensi dan Efektifitas adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus menjamin terselenggaranya pelayanan kepada
masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara
optimal dan bertanggung jawab
o Asas Profesional adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan harus dapat meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara
pemerintah daerah agar mampu memberi pelayanan yang mudah cepat
tepat dan biya yang terjangkau
Menurut Mustopadidjaja (2005) Kebijakan Publik pada dasarnya adalah suatu
keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu untuk
melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang
dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan
tugas pemerintahan negara dan pembangunan Dalam kehidupan administrasi
negara secara formal keputusan tersebut lazimnya dituangkan dalam berbagai
bentuk peraturan perundang-undangan Bentuk instrumen kebijakan dan
peraturan perundang-undangan yang dipilih tergantung pada substansi dan
lingkup permasalahan sifat kebijakan luas dampak kebijakan sistem ekonomi
politik yang dianut ada tidaknya keterkaitan dengan kebijakan dan perundang-
undangan yang lain serta pada instansi pengambil keputusan
42
Selanjutnya Mustpadidjaja (2005) menyebutkan ada 4 faktor dinamik yang
menjadi unsur dari sistem kebijakan dan berperan dalam proses kebijakan
yaitu
a Lingkungan Kebijakan (policy environment) adalah keadaan yang melatar
belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya isu kebijakan
(policy issues) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku
kebijakan dan oleh sesuatu kebijakan
b Pembuat dan Pelaksana Kebijakan (policy maker and implementer) adalah
orang atau sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai peranan
tertentu dalam proses kebijakan sebab mereka berada dalam posisi
menentukan ataupun mempengaruhi baik dalam pembuatan kebijakan
ataupun dalam tahap lainnya seperti pelaksanaan pengawasan dan
penilaian atas hasil atau kinerja yang dicapai dalam perkembangan
pelaksanaan kebijakan
c Kebijakan itu sendiri (policy content) yaitu keputusan atas sejumlah
pilihan yang kurang lebih berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan
untuk mencapai sejumlah tujuan tertentu
d Kelompok Sasaran Kebijakan (target group) yaitu orang atau sekelompok
orang atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yang perilaku dan atau
keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan bersangkutan
Sistem kebijakan publik sangat dipengaruhi pula oleh berbagai faktor seperti faktor
politik ekonomi administrasi dan organisatoris sosial budaya pertashanan dan
keamanan serta faktor ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk kemajuan
teknologi kedirgantaraan global yang menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian
baik di tingkat operasional dan di tingkat kebijakan Pemilihan model kebijakan
akan sangat menentukan dalam penyusunan sistem kebijakan yang realistis
Beberapa alternatif model kebijakan bisa disusun dengan berdiri sendiri atau
disusun secara bersama-sama tergantung kepada 4 faktor dinamik sebagaimana
disebutkan di atas Model kebijakan yang dapat dipilih antara lain model bersifat
sentralistik desentralistik otoriter demokratik non-partisipatif transparan
partisipatif rasional elitis dan lain-lain Para ahli sepakat untuk bisa menggabung
43
beberapa model untuk menghasilkan model proses kebijakan yang lebih sesuai
dengan permasalahan yang sedang dan akan dihadapi
Dalam proses kehidupan berbangsa yang sangat dinamis dan dalam situasi dan
kondisi-kondisi tertentu adakalanya model sentralistik otoriter dan nonpartisipatif
menjadi pilihan yang sangat tepat Model-model tersebut bukan hanya bersifat
efektif dan efisien akan tetapi sangat aplikatif Namun jika kita merujuk kepada
semangat dan amanat konstitusi yang menegaskan bahwa Negara Republik
Indonesia adalah negara hukum yang demokrtais maka model-model proses
kebijakan yang humanistis sepertti demokratis partisipatif transparan dan
desentralistik adalah pilihan yang sangat adil dan bijaksana Hal ini diperkuat oleh
konsep otonomi daerah yang memberikan peluang kepada daerah untuk mengurus
rumah tangga (pemerintahan dan pembangunan) sendiri Salah satu hal mendasar
yang secara eksplisit terkandung dalam cita-cita otonomi daerah adalah adanya
efisiensi efektifitas dan peningkatan kualitas dalam pelayanan publik Otonomi
daerah akan semakin mempersempit rentang kondali dalam proses pembuatan
kebijakan dan pelayanan publik Masyarakat menjadi semakin dekat dengan pusat-
pusat pelayanan sehingga pemerintah daerah memiliki peluang yang lebih fokus
dalam perumusan kebijakan publik di daerah
Kebijakan yang disusun berdasarkan model proses kebijakan demokratik
humanistik rasional partisipatif memang rentan terhadap stagnasi Terutama pada
lingkungan yang heterogen dan memiliki latar belakang serta perilaku yang
kompleks Dalam hal ini proses kebijakan perlu memperhatikan norma tata nilai
adat dan berbagai paham yang dianut oleh masyarakat agar dapat digiring dan
bermuara pada suatu kesepakatan untuk patuh kepada ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku Hal ini menjadi sangat penting di tengah
kehidupan politik demokratik yang cenderung mengedepankan kebebasan adanya
pertentangan kepentingan dan ego sektoral di suatu daerah antar daerah maupun
antara pusat dan daerah
44
1 Formulasi Kebijakan
Kegiatan memformulasikan sebuah kebijakan berawal dari identifikasi
permasalahan atau isu yang ingin diselesaikan Penyelesaian suatu
permasalahan akan memerlukan suatu kebijakan yang mempertemukan antara
perilaku yang terkait dengan substansi permasalahan dengan strategi merubah
perilaku dalam suatu format ketentuan perundang-undangan tertentu Untuk
lebih mendekatkan substansi permasalahan terhadap formulasi kebijakan maka
dikutif (diolah dari) beberapa pandangan dari Grover Starling (1988) antara
lain
- Agenda Setting adalah pencatatan dan pencantuman berbagai isu sentral
yang sedang berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat dan
berbangsa yang harus segera direspon diproses dan dicantumkan di dalam
agenda kebijakan
- Use and Abuse dari pengalaman berupa kegagalan dan keberhasilan yang
pernah dilakukan oleh pihak lain di dalam menangani permasalahan yang
memiliki kesamaan substansi dengan permasalahan atau isu yang akan
diselesaikan
- Cara Pandang Sistemik bahwa setiap permasalahan kebijakan publik tidak
bisa berdiri sendiri dan memiliki keterkaitan dengan masalahmasalah
lainnya Yang terpenting adalah bagaimana melihat permasalahan secara
objektif dan melihat posisi permasalahan tersebut dalam konteks
permasalahan masyarakat secara keseluruhan
- Psikologi Penentuan Pilihan bahwa keterbatasan pendekatan rasional dan
keterbatasan informasi atas kompleksitas permasalahan yang dihadapi
mengakibatkan ketidak pastian (uncertaint) dalam proses pengambilan
keputusan dengan mempertimbangkan berbagai diagnosa dan prognosa
- Abuiqitas Etika dimana kebijakan publik akan berpengaruh dalam
kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sebagai etika publik
Kebijakan publik tidak boleh mengabaikan etika publik
2 Kebijakan Dasar
Penyusunan kebijakan publik yang akan digunakan untuk pengendalian
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas
45
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru didasarkan kepada hierarki peraturan perundang-undangan yang
ada di Indonesia Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan
Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan
Perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi Kekuatan hukum Peraturan
Perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya Hierarki peraturan
perundang-undangan tersebut adalah
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Undang-UndangPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden - Peraturan Daerah Provinsi dan
- Peraturan Daerah KabupatenKota
Khusus untuk penyusunan kebijakan publik yang akan mengatur pengendalian
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru merujuk kepada ketentuan perundang-undangan nasional konvensi
spesifikasi teknis bandar udara standarisasi nasional dan internasional di
bidang penerbangan ketentuan dan peraturan terkait dan asas serta norma yang
mengikat lainnya Stratifikasi kebijakan-kebijakan tersebut meliputi
a Kebijakan Stratejik
- Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesias Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
46
Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234)
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Provinsi dan
KabupatenKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 8)
b Kebijakan Teknis
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesias Tahun 2009 Nomor 1
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956)
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan
Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001
Tentang
Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomorn128 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 48)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012
Tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar
Udara (Lembaran Negaras Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
71)
47
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T1124-U Tahun 1960
Tanggal 30 November 1960 Tentang Peraturan-peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun
2009
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 Tentang
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation
Safety Regulation Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome)
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang
Tatanan Kebandarudaraan Nasional
c Kebijakan Operasional
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 Tentang
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2005 Tentang
Batas-batas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2008 Tentang
Rencana Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Provinsi Riau
d Peraturan Internasional Konvensi dan Standarisasi
- Internastional Civil Aviation Organization International Standards and
Recommended Practices Annex 14 Volume 1 Fourth Edition
July 2004
- Internastional Civil Aviation Organization Airport Service Manual
Part-6 Control of Obstacle
3 Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Produk Hukum Daerah Peraturan
Daerah (Perda) adalah salah satu dari produk hukum daerah yang bersifat
48
ldquopengaturanrdquo Pembentukan produk hukum daerah adalah serangkaian proses
pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap
perencanaan persiapan perumusan pembahasan pengesahan pengundangan
dan penyebarluasan yang dilakukan berdasarkan Program Legislasi Daerah
C KAJIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
Kebiajakan adalah keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunakan
sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya Dalam kaitannya dengan Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru kebijakan bertujuan untuk mengendalikan
kawasan dalam kondisi existing dan kondisi yang diharapkan di masa datang
Kebijakan Publik yang akan disusun pada dasarnya berisi ketentuan-ketentuan
yang dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku kelompok sasaran (target)
yang bermukim dan beraktifitas di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Kebijakan yang memuat ketentuan-
ketentuan yang berorientasi kepada keamanan dan keselamatan penerbangan
dan memuat hak-hak dan kewajiban masyarakat dan para pemangku
kepentingan dapat dijadikan acuan pegangan pedoman dan petunjuk yang
memiliki kekuatan hukum dan mengandung kepastian hukum
Kebijakan pada hakikatnya bertjuan untuk memperbaiki keadaan sekarang
(existing) menuju keadaan yang diinginkan di masa datang Kondisi sekarang
(existing) mengandung unsur permasalahan yang terdiri dari faktor-faktor
penyebab terjadinya permasalahan (independent variable) dan faktor-faktor
yang merupakan akibat dari permasalahan (dependent variable) yang terdapat
di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru Dengan mengacu kepada Mustpadidjaja (2005) proses
implementasi kebijakan di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru melibatkan unsur sebagai berikut
49
1 Lingkungan Kebijakan (policy environment)
Adalah keadaan atau peristiwa-peristiwa di sekitar Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II yang melatar belakangi dan
menyebabkan timbulnya isu kebijakan (policy issues) Keadaan atau
peristiwa-peristiwa tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para
pelaku kebijakan dan oleh sesuatu kebijakan Sebagaimana telah diuraikan
pada pembahasan terdahulu bahwa sesuai dengan regulasi di bidang
penerbangan dan kebandarudaraan telah ditetapkan batasanbatasan
kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas kawasan kebisingan
yang menyebabkan adanya batas-batas krtinggian bangunan pembatasan
fungsi-fungsi bangunan batas ambang ketinggian serta pengaturan
lainnya baik terhadap bangunan yang sudah ada maupun terhadap rencana
pembangunan di sekitar kawasan dimaksud
Kondisi existing menunjukkan bahwa saat ini terdapat bangunan dan
fasilitas serta aktifitas masyarakat pada kawasan keselamatan operasi
penerbangan dan dalam batas kawasan kebisingan yang diduga dapat
menjadi penghalang (obstacle) operasi penerbangan Di lain pihak
operasional penerbangan dapat menurunkan kualitas lingkungan dan
dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat terutama dampak yang
berkaitan dengan pencemaran lingkungan dan kebisingan akibat suara
mesin pesawat terbang Akibat belum adanya Kebijakan Publik (Peraturan
Daerah) yang secara khusus mengatur dan mengendalikan kawasan
keselamatan operasi penerbangan dan batas kawasan kebisingan maka
dapat diduga sebagai penyebab mengapa munculnya pembangunan rumah
tinggal gedung-gedung bertingkat tinggi menara telekomunikasi dan
infrastruktur lainnya yang diduga pula akan dapat menjadi penghalang
(obstacle) bagi operasi penerbangan
2 Pembuat dan Pelaksana Kebijakan (policy maker and implementer)
Adalah lembaga atau institusi yang mempunyai peranan tertentu dalam
50
proses kebijakan disebabkan adanya kewenangan yang dimiliki dalam
pembuatan kebijakan ataupun dalam tahap lainnya seperti pelaksanaan
pengawasan dan penilaian atas hasil atau kinerja yang dicapai dalam
perkembangan pelaksanaan kebijakan Dalam hal pengaturan dan
pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batasbatas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru merupakan leading sector dari Dinas Perhubungan Provinsi
Riau sebagai representasi dari Pemerintah Provinsi Riau dan PT
Angkasa Pura II sebagai Badan Usaha Bandar Udara
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah maka Kebijakan Publik yang akan mengatur dan mengendalikan
Kawasan Keselamatan Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah berupa
Peraturan Daerah Provinsi atau dengan nama lain Peraturan Daerah
(Perda) yang dibentuk melalui instrumen Program Legislasi Daerah
(Prolegda) Penyusunan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen
dalam penyusunan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah
(Pemerintah Provinsi Riau) dan DPRD (DPRD Provinsi Riau) berdasarkan
atas
- Perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- Rencana Pembangunan Daerah
- Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan
- Aspirasi masyarakat daerah
3 Kebijakan (policy content)
Adalah isi kandungan dari kebijakan itu sendiri berupa rancangan
keputusan atas sejumlah pilihan yang kurang lebih mengandung
unsurunsur
- Latar belakang dan tujuan penyusunan kebijakan
- Sasaran yang akan diwujudkan
51
- Pokok-pokok pikiran ruang lingkup atau objek yang akan diatur
da
- Jangkauan dan arah pengaturan
Setiap unsur dalam konten rancangan kebijakan publik sebagaimana
disebutkan diatas memiliki hubungan dan keterkaitan tujuan antara satu
dengan yang lainnya Sistematika penyusunan rancangan kebijakan publik
(Perda) tentang pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah sebagai berikut
JUDUL
PEMBUKAAN
- Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang maha Esa
- Jabatan Pembentuk Kebijakan (Gubernur)
- Konsiderans
- Dasar Hukum
- Diktum
BATANG TUBUH
- Ketentuan Umum
- Materi Pokok yang Diatur
- Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
- Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
- Ketentuan Penutup
PENUTUP
PENJELASAN (jika diperlukan)
LAMPIRAN (jika diperlukan
Urain lengkap dari konten kebijakan publik tentang pengendalian
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru akan
dibahas pada bahagian berikutnya
4 Kelompok Sasaran Kebijakan (target group)
Adalah orang atau sekelompok orang atau organisasi-organisasi dalam
masyarakat yang berada di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yang perilaku dan atau keadaannya ingin
dipengaruhi oleh Kebijakan Publik (Peraturan Daerah) Tentang
Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan
52
Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru Kelompok sasaran kebijakan menyebar dalam
wilayah kecamatan dan kelurahan di Kota Pekanbaru dan kabupaten
Kampar
D EVALUASI DAN KLARIFIKASI
Kebijakan Publik yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda)
adalah produk hukum daerah yang bersifat ldquopengaturanrdquo Dalam konteks
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan adalah bertujuan
untuk mengatur Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru Pengaturan pada kawasan-kawasan dimaksud akan merubah
keadaan existing menjadi keadaan yang ideal sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih
tinggi atau kedudukannya yang setara Pengaturan dan pengendalian dengan
penerapan sistem baru akan memiliki implikasi terhadap aspek kehidupan
masyarakat dan terhadap aspek beban keuangan negara
Dalam rangka melihat implikasi sebagai dampak dari penerapan sistem baru
maka perlu dilakukan Evaluasi terhadap rancangan Kebijakan Publik dan
melakukan Klarifikasi terhadap Kebijakan Publik sebagai bahagian dari proses
penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan
Peraturan Daerah untuk mengetahui apakah bertentangan dengan kepentingan
umum danatau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Sedangkan
Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah untuk
mengetahui apakah bertentangan dengan kepentingan umum danatau
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
Hasil Evaluasi akan memberikan dua kemungkinan output yaitu
53
- Hasil evaluasi menyatakan bahwa rancangan kebijakan publik yang disusun
sudah sesuai dengan kepentingan umum danatau peraturan yang lebih
tinggi
- Hasil evaluasi menyatakan bahwa rancangan kebijakan publik yang disusun
bertentangan dengan kepentingan umum danatau peraturan yang lebih
tinggi
Hasil Klarifikasi akan memberikan dua kemungkinan output yaitu
- Hasil klarifikasi menyatakan bahwa kebijakan publik yang disusun sudah
sesuai dengan kepentingan umum danatau peraturan yang lebih tinggi
- Hasil klarifikasi menyatakan bahwa kebijakan publik yang disusun
bertentangan dengan kepentingan umum danatau peraturan yang lebih
tinggi
Sebagaimana telah diuraikan pada bahagian terdahulu bahwa kebijakan publik
pada hakikatnya bertjuan untuk memperbaiki keadaan sekarang (existing)
menuju keadaan yang diinginkan di masa datang Kondisi sekarang (existing)
mengandung unsur permasalahan yang terdiri dari faktor-faktor penyebab
terjadinya permasalahan (independent variable) dan faktor-faktor yang
merupakan akibat dari permasalahan (dependent variable) yang terdapat di
sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Berikut
ini diberikan gambaran kondisi-kondisi dimaksud sebagai berikut
1 Kondisi Exisiting
Kondisi existing adalah kondisi di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yang diduga dapat membahayakan
keselamatan dan keamanan operasi penerbangan serta diduga dapat
menyebabkan pencemaran lingkungan hidup dan gangguan kesehatan bagi
masyarakat yang berada disekitar kawasan tersebut
Berdasarkan data dari laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
54
(RKL dan RPL) Periode Semester 1 Januari-Juli 2012 (PT Angkasa Pura
II) dan olahan data menunjukkan keadaan sebagai berikut
- Belum adanya peraturan tentang Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sehingga
banyak terdapat obstacle dan kendala-kendala lain yang berhubungan
dengan keselamatan operasi penerbangan sesuai standar peraturan
keselamatan penerbangan sipil internasional (ICAO) Adanya
gangguan keselamatan operasi penerbangan akibat pesatnya
pertumbuhan kota yang mengarahmendekat ke kawasan Bandar Udara
dan banyak bangunan tumbuh di sekitar lingkungan bandar udara yang
ada di area permukaan horizontal dalam
- Sumber dampak yang ada adalah keberadaan orang main layanglayang
burung dan satwa liar
- Belum ada keluhan masyarakat di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru untuk kebisingan dan kualitas udara akibat
kegiatan operasional bandar udara
- Tingkat kebisingan di kawasan bandar udara masih memenuhi syarat
namun tingkat kebisingan di kawasan perumahan sekitar bandar udara
telah berada di atas ambang batas baku tingkat kebisingan kawasan
permukiman
a Tingkat Pertumbuhan Lalulintas Penerbangan
Berdasarkan data dari laporan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan (RKL dan RPL) Periode Semester 1 Januari-Juli 2012 (PT
Angkasa Pura II) menunjukkan tingkat pertumbuhan jumlah
penumpang pesawat udara di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru adalah sebagai berikut
Tabel 7 Tingkat Pertumbuhan Jumlah Penumpang Pesawat
Tahun Jumlah Penumpang (orang) Tingkat Pertumbuhan ()
Berangkat Datang Berangkat Datang
2007 855139 853107 863 854 2008 912622 900390 937 947 2009 913767 900953 998 999
55
2010 987023 976346 925 922 2012 1168484 1158396 840 843
Berdasarkan data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa tingkat
pertumbuhan penumpang di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru untuk keberangkatan rata-rata adalah 9126 pertahun dan
kedatangan rata-rata adalah 9130 pertahun Pertumbuhan jumlah
penumpang menunjukkan peningkatan dengan trand positif yang cukup
signifikan Peningkatan jumlah penumpang yang cukup tinggi ini akan
berpengaruh terhadap tingkat pergerakan pesawat udara dan
memerlukan penyesuaian terhadap fasilitas-fasilitas bandar udara
seperti penambahan panjang landas pacu
Penambahan panjang dan lebar landas pacu akan menyebabkan
bergesernya titik-titik koordinat geografis batas-batas Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan (BKK) Pergeseran titik-titik koordinat geografis batasbatas
kawasan akan berpengaruh pula terhadap luas kawasan dan batas-batas
ketinggian bangunan dan benda tumbuh untuk setiap kawasan yang ada
dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
b Data Teknis Bandar Udara
Luas lahan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menurut
Master Plan adalah 324252 Ha Tanah yang sudah dukuasai saat ini
seluas 18490 Ha terdiri dari 37128 Ha (bersertifikat) 9736
(verklarring) dan 50412 Ha (dibebaskan) Dengan demikian masih ada
tanah seluas 139352 Ha yang belum dibebaskan Fasilitas pokok
Bandar Udara adalah fasilitas yang berkaitan dengan operasi
penerbangan antara lain
1 Fasilitas Keselematan dan Keamanan antara lain
- pertolongan kecelakaan penerbangan ndash pemadam kebakaran
(PKP-PK)
- salvage
- alat bantu pendaratan visual (Airfield Lighting System)
56
- catu daya kelistrikan dan - pagar
2 Fasilitas sisi udara (airside facility) antara lain
- landas pacu (runway)
- runway strip
- runway end safety area (RESA)
- stopway
- clearway
- landas hubung (taxiway)
- landas parkir (apron)
- marka dan rambu dan
- taman meteo (fasilitas dan peralatan pengamatan cuaca)
3 Fasilitas sisi darat (Landside Facility) antara lain
- bangunan terminal penumpang
- bangunan terminal kargo
- menara pengatur lalu lintas penerbangan (control tower)
- bangunan operasional penerbanganmiddot - jalan masuk (access
road)
- parkir kendaraan bermotor
- depo pengisian bahan bakar pesawat udara
- bangunan parkir
- bangunan administrasiperkantoran
- marka dan rambu
- fasilitas pengolahan limbah
4 Fasilitas Navigasi Penerbangan
5 Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual
6 Fasilitas Komunikasi Penerbangan
Data teknis landas pacu (runway) existing
- Panjang 2240 meter
- Lebar 45 meter
- Luas 100800 square meter
- Elevasi + 19875 meter (MSL)
- Koordinat 8ފމ
57
ފމ7
- Arah Konfigurasi RW 18 dan RW 36
- Konstruksi Perkerasan Flexible Pavement
- Daya Dukung PCN 62 FBWT
- Pesawat Terbesar Boeing 737-900
c Batas Ketinggian Pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan (existing) seperti diuraikan pada
bagian A2 dan A3 di atas
2 Kondisi yang Diharapkan
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah bandar udara
internasional-regional yang dipersiapkan untuk embarkasi haji Oleh
karenanya dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian fisik dan spesifikasi teknis
agar bisa menampung jenis pesawat yang lebih besar Panjang landas pacu
(runway) diproyeksikan dari panjang existing 2240 meter menjadi 2600
meter Dan pada pengembangan selanjutnya panjang landasan pacu akan
diperpanjang menjadi 3000 meter
Perubahan panjang landas pacu akan merubah batas-batas ketinggian pada
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Disamping itu
pesawatpesawat berkapasitas besar akan mengeluarkan suara dengan
tingkat kebisingan yang lebih tinggi Hal ini akan berdampak langsung
terhadap keamanan dan ketentraman masyarakat yang bermukim dan
beraktifitas di sekitar bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Berkenaan dengan peningkatan dan pengembangan Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru diperlukan penertiban dan pengendalian
terhadap bangunan-bangunan dan benda tumbuh yang ada pada Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(existing) serta pembatasan terhadap rencana pembangunan permukiman
dan pembangunan infrastruktur lainnya agar sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan kebandarudaraan dan operasi
penerbangan nasional dan internasional
58
Kondisi ideal yang diharapkan adalah bahwa semua pihak dapat menjamin
terkendalinya Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru dengan ketentuan sebagai berikut
Tabel 8 Lingkungan Kebijakan
Lingkungan Kebijakan Kebijakan Dasar Pengaturan
Mendirikan mengubah atau meles-
tarikan bangunan menanam dan
memelihara benda tumbuh dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan lahan
seperti mendirikan mengubah atau
melestarikan bangunan menanam
dan memelihara benda tumbuh di
dalam Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan harus
mengacu dan memenuhi batas-batas
ketinggian yang telah ditetapkan
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
Mendirikan mengubah atau meles- tarikan bangunan menanam dan
memelihara benda tumbuh dalam Kawasan Kebisingan
Setiap aktifitas penggunaan lahan
seperti mendirikan mengubah atau
melestarikan bangunan menanam
dan memelihara benda tumbuh di
dalam kawasan kebisingan harus
mengacu dan memenuhi batas nilai
tingkat kebisingan
Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
Mendirikan bangunan baru di dalam
Kawasan Pendekatan (ancangan)
Pendaratan dan Lepas Landas
Khusus untuk mendirikan bangunan
baru di dalam Kawasan Pendekatan
(ancangan) Pendaratan dan Lepas
Landas harus memenuhi batas
ketinggian dengan tidak melebihi
kemiringan 16 arah ke atas dan
ke luar dimulai dari ujung
Permukaan Utama pada ketinggian
masing-masing ambang landas pacu
18 dan landas pacu 36 Existing dan
Pengembangan
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
Kawasan Kemungkinan Bahaya
Kecelakaan sampai jarak mendatar
1100 meter dari ujung-ujung Permukaan Utama
Pada Kawasan Kemungkinan
Bahaya Kecelakaan sampai jarak
mendatar 1100 meter dari
ujungujung Permukaan Utama
hanya digunakan untuk bangunan
yang diperuntukkan bagi
keselamatan operasi penerbangan
dan benda tumbuh yang tidak
membahayakan keselamatan
operasi penerbangan Batas
ketinggian bangunan dan benda
tumbuh yang tidak membahayakan
tersebut harus mengacu dan sesuai
dengan batas-batas ketinggian
kawasan sebagaimana telah diatur
dalam ketentuan perundang-
undangan yang berkaitan dengan
kebandarudaraan dan operasi
penerbangan
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
59
Penggunaan tanah perairan dan
udara pada setiap kawasan
keselamatan operasi penerbangan
Aktifitas penggunaan tanah
perairan dan udara pada setiap
kawasan keselamatan operasi
penerbangan tidak boleh
menimbulkan gangguan terhadap
isyarat-isyarat navigasi
penerbangan atau komunuikasi
radio antar Bandar Udara dan
pesawat udara
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
Penggunaan tanah perairan dan
udara pada setiap kawasan
keselamatan operasi penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan tanah
perairan dan udara pada setiap
kawasan keselamatan operasi
penerbangan tidak boleh
menyulitkan penerbang
membedakan lampulampu rambu
udara dengan lampulampu lain
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
Penggunaan tanah perairan dan
udara pada setiap kawasan
keselamatan operasi penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan tanah
perairan dan udara pada setiap
kawasan keselamatan operasi
penerbangan tidak boleh
menyebabkan kesilauan pada mata
penerbang yang mempergunakan
Bandar Udara dan tidak
melemahkan jarak pandang sekitar
bandar udara
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
Penggunaan tanah perairan dan
udara pada setiap kawasan
keselamatan operasi penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan tanah
perairan dan udara pada setiap
kawasan keselamatan operasi
penerbangan tidak boleh
menyebabkan timbulnya bahaya
burung atau dengan cara lain dapat
membahayakan atau mengganggu
pendaratan lepas landas atau
gerakan pesawat udara yang
bermaksud mempergunakan Bandar
Udara
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
Bangunan-bangunan yang sudah
ada baik yang didirikan oleh manusia atau ada secara alami
seperti gedung-gedung menara cerobong asap gundukan tanah
jaringan transmisi bukit atau gunung yang sekarang menjadi
penghalang (obstacle)
Untuk bangunan-bangunan yang
sudah ada baik bangunan berupa
benda bergerak yang sifatnya
sementara atau benda-benda
bersifat tetap baik yang didirikan
oleh manusia atau ada secara alami
seperti gedung-gedung menara
cerobong asap gundukan tanah
jaringan transmisi bukit atau
gunung yang sekarang menjadi
penghalang (obstacle) masih dapat
diperkenankan sejauh segala
prosedur keselamatan operasi
penerbangan dapat terpenuhi
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
60
Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada pada Kawasan Kebisingan Tingkat 1
Bangunan sekolah dan rumah sakit
yang sudah ada pada Kawasan
Kebisingan Tingkat 1 harus
dilengkapi dengan pemasangan
insulasi suara sesuai dengan
prosedur yang standar sehingga
tingkat bising yang terjadi di dalam
bangunan sesuai batas-batas
kebisingan yang diizinkan serta
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
Bangunan sekolah rumah sakit dan
rumah tinggal yang sudah ada pada Kawasan Kebisingan Tingkat 2
Bangunan sekolah rumah sakit dan
rumah tinggal yang sudah ada pada
Kawasan Kebisingan Tingkat 2
harus dilengkapi dengan
pemasangan insulasi suara sesuai
dengan prosedur yang standar
sehingga tingkat bising yang terjadi
di dalam bangunan sesuai dengan
batasbatas kebisingan yang
diizinkan serta sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku
Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 3
Tanah dan ruang udara pada
Kawasan Kebisingan Tingkat 3
dapat pula dimanfaatkan sebagai
jalur hijau atau sarana pengendali-
Permenhub No KM 172005 Permenhub No KM 32008
an lingkungan dan pertanian yang
tidak mengundang burung
Bangunan atau suatu benda yang
ada secara alami yang berada di
Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangasn dan ketinggiannya
masih dalam batas ketinggian yang
diperkenankan akan tetapi diduga
dapat membahayakan keselamatan
operasi penerbangan
Bangunan atau suatu benda yang
ada secara alami yang berada di
Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangasn dan ketinggiannya
masih dalam batas ketinggian yang
diperkenankan akan tetapi diduga
dapat membahayakan keselamatan
operasi penerbangan harus diberi
tanda danatau dipasang lampu
dengan spesifikasi yang diatur oleh
ketentuan dari Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara Pemasangan
tanda danatau lampu termasuk
pengoperasian dan
pemeliharaannya dilaksanakan oleh
dan atas baiaya pemilik atau yang
menguasainya
Kepmenhub No KM 602004 Permenhub No KM 32008
61
BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT
Bandar Udara digolongkan kepada bangunan dengan fungsi khusus yang dalam
pembangunan dan penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat
sekitarnya dan mempunyai risiko bahaya tinggi seperti getaran serta suara yang
timbul sebagai dampak dari pengoperasian pesawat udara Berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan kebandarudaraan penerbangan dan
keselamatan penerbangan sipil ada dua kawasan di sekitar Bandar Udara yang
diatur secara khusus guna menjamin keamanan dan keselamatan operasi
penerbangan serta menjamin keamanan dan kenyaman masyarakat yang bermukim
dan beraktifitasa di sekitarnya Kedua kawasan dimaksud adalah Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar Bandar Udara
Peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan (KKOP) adalah tanah danatau perairan dan ruang udara di sekitar
bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka
menjamin keselamatan penerbangan KKOP mencakup wilayah yang sangat luas
dimana pada wilayah dimaksud tidak diizinkan adanya bangunan atau benda
tumbuh baik yang tetap (fixed) maupun dapat berpindah (mobile) yang lebih tinggi
dari persyaratan batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan kode referensi
landas pacu (Aerodrome Reference Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway
Classification) dari suatu bandar udara
Peraturan perundang-undangan menyatakan pula bahwa Kawasan Kebisingan di
sekitar Bandar Udara adalah kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara yang
terpengaruh oleh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat menggangu
lingkungan Kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara diukur dengan peralatan
ukur dan metodologi yang ditetapkan oleh standar nasional serta ditentukan dengan
bertitik tolak pada Rencana Induk Bandar Udara dan Rencana Pengembangan
Bandar Udara prakiraan jenis pesawat udara prekwensi dan periode waktu operasi
62
Agar kedua kawasan tersebut dapat diatur dan dikendalikan sebagaimana mestinya
maka diperlukan suatu kebijakan publik yang memiliki hukum dasar yang
terintegrasi dalam sistem hukum nasional Hukum dasar adalah norma dasar bagi
pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi
pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UndangUndang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sementara sistem hukum nasional adalah
suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya serta
saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan
mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa bernegara dan
bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma
hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga
negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam
Peraturan Perundang-undangan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan
terdiri atas
a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c Undang-UndangPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
d Peraturan Pemerintah
e Peraturan Presiden
f Peraturan Daerah Provinsi dan
g Peraturan Daerah KabupatenKota
Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai pula dengan hierarkinya
dalam peraturan perundang-undangan Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis
Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan
Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi
A Dasar Hukum
63
Pengaturan dan pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan di sekitar bandar udara dapat dilakukan dengan
salah satu jenis dan hierarki dalam sistem hukum nasional dalam hal ini adalah
dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Karena Peraturan Daerah Provinsi
sendiri adalah produk hukum daerah yang bersifat pengaturan yang harus tetap
berada dalam kesatuan sistem hukum nasional Dasar hukum dalam penyusunan
rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengaturan dan pengendalian
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di sekitar bandar udara adalah
- Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesias Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesias Tahun 1981 Nomor 76
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesias Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4956)
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
64
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22)
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan
Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomorn128 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintahan Provinsi dan KabupatenKota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 21)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang
Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang
Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran
Negaras Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T1124-U Tahun 1960 Tanggal 30
65
November 1960 Tentang Peraturan-peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
(CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2009
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 Tentang
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety
Regulation Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome)
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang Tatanan
Kebandarudaraan Nasional
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 Tentang
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2005 Tentang
Batasbatas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II
Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2008 Tentang Rencana
Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Provinsi Riau
- Internastional Civil Aviation Organization International Standards and
Recommended Practices Annex 14 Volume 1 Fourth Edition July 2004
- Internastional Civil Aviation Organization Airport Service Manual Part-6
Control of Obstacle
B Pengkajian dan Penyelarasan
Pengkajian dan Penyelarasan adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi
yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertical atau
horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan
Substansi dan materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) adalah
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
a Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
- Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa Penerbangan adalah satu kesatuan
sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara pesawat udara bandar
66
udara angkutan udara navigasi penerbangan keselamatan dan keamanan
lingkungan hidup serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya
- Pasal 1 Ayat 31 menyatakan bahwa Kebandarudaraan adalah segala
sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan
lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan keamanan kelancaran
dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara penumpang kargo danatau
pos tempat perpindahan intra danatau antarmoda serta meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah
- Pasal 1 Ayat 32 menyatakan bahwa Tatanan Kebandarudaraan Nasional
adalah sistem kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkan
perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang pertumbuhan
ekonomi keunggulan komparatif wilayah kondisi alam dan geografi
keterpaduan intra dan antarmoda transportasi kelestarian lingkungan
keselamatan dan keamanan penerbangan serta keterpaduan dengan sektor
pembangunan lainnya
- Pasal 1 Ayat 33 menyatakan bahwa Bandar Udara adalah kawasan di
daratan danatau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan
sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas naik turun
penumpang bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan
antarmoda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan
keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang
lainnya
- Pasal 1 Ayat 48 menyatakan bahwa Keselamatan Penerbangan adalah
suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan
wilayah udara pesawat udara bandar udara angkutan udara navigasi
penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya
- Pasal 1 Ayat 49 menyatakan bahwa Keamanan Penerbangan adalah suatu
keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari
tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya
manusia fasilitas dan prosedur
- Pasal 10 Ayat (1) menyatakan bahwa Penerbangan dikuasai oleh negara
dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah
67
- Pasal 10 Ayat (2) menyatakan bahwa Pembinaan Penerbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pengaturan
pengendalian dan pengawasan
- Pasal 10 Ayat (8) Menyatakan bahwa Pemerintah daerah melakukan
pembinaan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai
dengan kewenangannya
b Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Pasal 5 Ayat (3) menyatakan bahwa (3) Penataan ruang berdasarkan
wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional
penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruang wilayah
kabupatenkota
- Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa Negara menyelenggarakan penataan
ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
- Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) negara memberikan kewenangan
penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah
daerah
- Pasal 7 Ayat (3) menyatakan bahwa Penyelenggaraan penataan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati
hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
- Pasal 14 Ayat (1) menyatakan bahwa Perencanaan tata ruang dilakukan
untuk menghasilkan
a rencana umum tata ruang dan
b rencana rinci tata ruang
- Pasal 14 Ayat (3) menyatakan bahwa Rencana rinci tata ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas
a rencana tata ruang pulaukepulauan dan rencana tata ruang kawasan
strategis nasional
b rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan
c rencana detail tata ruang kabupatenkota dan rencana tata ruang kawasan
strategis kabupatenkota
68
- Pasal 14 Ayat (6) menyatakan bahwa Rencana detail tata ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dijadikan dasar bagi
penyusunan peraturan zonasi
- Pasal 33 Ayat (3) menyatakan bahwa Penatagunaan tanah pada ruang yang
direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan
umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah
daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas
tanah
- Pasal 35 menyatakan bahwa Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan
melalui penetapan peraturan zonasi perizinan pemberian insentif dan
disinsentif serta pengenaan sanksi
- Pasal 37 Ayat (4) menyatakan bahwa Izin pemanfaatan ruang yang
diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai
dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
- Pasal 37 Ayat (6) menyatakan bahwa Izin pemanfaatan ruang yang tidak
sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat
dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan
ganti kerugian yang layak
- Pasal 37 Ayat (7) menyatakan bahwa Setiap pejabat pemerintah yang
berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
- Pasal 39 menyatakan bahwa Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan
peraturan zonasi
- Pasal 61 menyatakan bahwa Dalam pemanfaatan ruang setiap orang
wajib
a menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan
b memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari
pejabat yang berwenang
c mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin
pemanfaatan ruang dan
69
d memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum
- Pasal 71 menyatakan bahwa Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan
yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp50000000000 (lima ratus juta rupiah)
- Pasal 72 menyatakan bahwa Setiap orang yang tidak memberikan akses
terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan
sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling
banyak Rp10000000000 (seratus juta rupiah)
c Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman
- Pasal 14 menyatakan bahwa Pemerintah provinsi dalam melaksanakan
pembinaan mempunyai tugas
a merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada tingkat
provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan
berpedoman pada kebijakan nasional
- Pasal 139 menyatakan bahwa Setiap orang dilarang membangun
perumahan danatau permukiman di luar kawasan yang khusus
diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman
- Pasal 140 menyatakan bahwa Setiap orang dilarang membangun
perumahan danatau permukiman di tempat yang berpotensi dapat
menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang
- Pasal 141 menyatakan bahwa Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin
pembangunan rumah perumahan danatau permukiman yang tidak sesuai
dengan fungsi dan pemanfaatan ruang
- Pasal 157 menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja
membangun perumahan danatau permukiman di tempat yang berpotensi
dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 140 dipidana dengan pidana kurungan paling lama
70
1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp5000000000 (lima puluh juta
rupiah)
- Pasal 158 menyatakan bahwa Setiap pejabat yang dengan sengaja
mengeluarkan izin pembangunan rumah perumahan danatau permukiman
yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 141 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun atau denda paling banyak Rp500000000000 (lima miliar
rupiah)
d Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah danatau Pemerintah
Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum
- Pasal 5 menyatakan bahwa Pihak yang Berhak wajib melepaskan
tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- Pasal 6 menyatakan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
diselenggarakan oleh Pemerintah
- Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum diselenggarakan sesuai dengan a Rencana Tata Ruang Wilayah
b Rencana Pembangunan NasionalDaerah
c Rencana Strategis dan
d Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah
- Pasal 10 menyatakan bahwa Tanah untuk Kepentingan Umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk
pembangunan (d) pelabuhan bandar udara dan terminal
e Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah
peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum
dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang
71
berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-
undangan
- Pasal 1 Ayat 7 menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah
Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur
- Pasal 14 menyetakan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan
Peraturan Daerah KabupatenKota berisi materi muatan dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung
kondisi khusus daerah danatau penjabaran lebih lanjut Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi
- Pasal 15 Ayat (1) menyatakan bahwa Materi muatan mengenai ketentuan
pidana hanya dapat dimuat dalam
a Undang-Undang
b Peraturan Daerah Provinsi atau
c Peraturan Daerah KabupatenKota
- Pasal 15 Ayat (2) menyatakan bahwa Ketentuan pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak
Rp5000000000 (lima puluh juta rupiah)
- Pasal 15 Ayat (3) menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi dan
Peraturan Daerah KabupatenKota dapat memuat ancaman pidana
kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya
Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di atas
terdapat kesesuaian maksud dan tujuan antara penerbangan sebagai kepentingan
nasional dan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta
perumahan dan kawasan permukiman Dalam konsiderans undang-undang tersebut
masing-masing menyatakan bahwa
a bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri
nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas
hak-hak dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang
72
b bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewujudkan
Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem
transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi pengembangan
wilayah mempererat hubungan antarbangsa dan memperkukuh kedaulatan
negara
c bahwa penerbangan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang
mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat menggunakan
teknologi tinggi padat modal manajemen yang andal serta memerlukan
jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal perlu dikembangkan potensi
dan peranannya yang efektif dan efisien serta membantu terciptanya pola
distribusi nasional yang mantap dan dinamis
d bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 pemerintah perlu melaksanakan pembangunan
e bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan
umum diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan
mengedepankan prinsip kemanusiaan demokratis dan adil
f bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan
kebutuhan dasar manusia dan yang mempunyai peran yang sangat strategis
dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya
membangun manusia Indonesia seutuhnya berjati diri mandiri dan produktif
g bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat
mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di
dalam perumahan yang sehat aman harmonis dan
berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia
h bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara hukum negara
berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan
secara terencana terpadu dan berkelanjutan dalam system hukum nasional
yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
73
i bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan
perundangundangan yang baik perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan
peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode
yang pasti baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang
membentuk peraturan perundang-undangan
Pada hierarki peraturan perundang-undangan di bawahnya dapat pula ditemukan
ketentuan-ketentuan
a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang
Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
- Pasal 2 menyatakan bahwa Masyarakat berperan dalam perencanaan tata
ruang pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai
dengan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan
perundangundangan
- Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah danatau pemerintah
daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan
masyarakat
- Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan
ruang yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang danatau yang
kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang
b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang
Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara
- Semua ketentuan dalam pasal-pasal berikut adalah merupakan perintah dari
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
- Pasal 8 Ayat (1) menyatakan bahwa Bandar Udara sebagai bangunan
gedung dengan fungsi khusus pembangunannya wajib memperhatikan
ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan mutu pelayanan jasa
Kebandarudaraan kelestarian lingkungan serta keterpaduan intermoda dan
multimoda
74
- Pasal 8 Ayat (2) menyatakan bahwa Fungsi khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan fungsi bangunan yang dalam pembangunan dan
penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat sekitarnya dan
mempunyai risiko bahaya tinggi
- Pasal 11 Ayat (1) menyatakan bahwa Izin mendirikan bangunan Bandar
Udara diberikan oleh Menteri sesuai dengan pedoman teknis bangunan
gedung yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi bangunan gedung
dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah
- Pasal 11 Ayat (2) menyatakan bahwa Koordinasi dengan Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pertimbangan
teknis dari Pemerintah Daerah terkait dengan kesesuaian rencana
pembangunan dan pengembangan Bandar Udara dengan rencana tata ruang
wilayah Provinsi dan KabupatenKota
- Pasal 25 Ayat (1) menyatakan bahwa Pengembangan Bandar Udara
dilaksanakan sesuai dengan rencana induk Bandar Udara yang telah
ditetapkan dalam penetapan lokasi Bandar Udara
- Pasal 25 Ayat (2) menyatakan bahwa Pengembangan Bandar Udara di luar
rencana induk Bandar Udara (termasuk perubahan fasilitas sisi udara atau
terminal baik perubahan besar maupun fungsinya) yang telah ditetapkan
dapat dilakukan dalam hal
a terdapat perubahan lingkungan strategis
b peningkatan permintaan kebutuhan angkutan udara dan
c peningkatan kapasitas untuk pelayanan
- Pasal 31 menyatakan bahwa Badan Usaha Bandar Udara atau Unit
Penyelenggara Bandar Udara wajib menjaga ambang batas kebisingan dan
pencemaran lingkungan di Bandar Udara dan sekitarnya sesuai dengan
ambang batas dan baku mutu yang ditetapkan Pemerintah
- Pasal 32 Ayat (1) menyatakan bahwa Ambang batas kebisingan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan dalam tingkat kebisingan
di Bandar Udara dan sekitarnya
- Pasal 32 Ayat (2) menyatakan bahwa Tingkat kebisingan di Bandar Udara
dan sekitarnya ditentukan dengan indeks kebisingan WECPNL atau nilai
75
ekuivalen tingkat kebisingan di suatu area yang dapat diterima terus
menerus selama suatu rentang waktu dengan pembobotan tertentu
- Pasal 37 menyatakan bahwa Kawasan kebisingan di Bandar Udara dan
sekitarnya sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam menetapkan
perencanaan pembangunan penetapan dan penataan penggunaan tanah di
sekitar Bandar Udara
- Pasal 43 menyatakan bahwa Untuk menjaga ambang batas kebisingan dan
pencemaran lingkungan Badan Usaha Bandar Udara atau Unit
Penyelenggara Bandar Udara wajib melaksanakan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan
c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang Tatanan
Kebandarudaraan Nasional
- Pasal 17 Ayat (1) menyatakan bahwa Kebutuhan fasilitas bandar udara
merupakan hasil perhitungan dan kajian kebutuhan fasilitas pokok dan
penunjang bandar udara berdasarkan prakiraan permintaan kebutuhan
pelayanan penumpang dan kargo
- Pasal 17 Ayat (2) menyatakan bahwa fasilitas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
1 Fasilitas Keselematan dan Keamanan antara lain
- pertolongan kecelakaan penerbangan ndash pemadam kebakaran
(PKPPK)
- salvage
- alat bantu pendaratan visual (Airfield Lighting System)
- catu daya kelistrikan dan - pagar
3 Fasilitas sisi udara (airside facility) antara lain
- landas pacu (runway)
- runway strip
- runway end safety area (RESA)
- stopway
- clearway
- landas hubung (taxiway)
- landas parkir (apron)
76
- marka dan rambu dan
- taman meteo (fasilitas dan peralatan pengamatan cuaca)
4 Fasilitas sisi darat (Landside Facility) antara lain
- bangunan terminal penumpang
- bangunan terminal kargo
- menara pengatur lalu lintas penerbangan (control tower)
- bangunan operasional penerbanganmiddot - jalan masuk (access
road)
- parkir kendaraan bermotor
- depo pengisian bahan bakar pesawat udara
- bangunan parkir
- bangunan administrasiperkantoran
- marka dan rambu
- fasilitas pengolahan limbah
5 Fasilitas Navigasi Penerbangan
6 Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual
7 Fasilitas Komunikasi Penerbangan
- Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa Batas daerah lingkungan kerja
daerah lingkungan kepentingan kawasan keselamatan operasi penerbang
an dan batas kawasan kebisingan ditetapkan dengan koordinat geografis
- Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa Batas daerah Iingkungan kerja
daerah Iingkungan kepentingan kawasan keselamatan
operasi penerbangan dan batas kawasan kebisingan dilengkapi
dengan Koordinat Bandar Udara ( Aerodrome Coordinate System ACS) -
Pasal 28 menyatakan bahwa Setiap orang dilarang
a berada di daerah tertentu di bandar udara
b membuat halangan (obstacle) danatau
c melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan
yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan
- Pasal 28 Ayat (2) menyatakan bahwa Pengecualian terhadap kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh ijin dari otoritas
bandar udara
77
- Pasal 28 Ayat (3) menyatakan bahwa Berada di daerah tertentu di bandar
udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut a merupakan daerah
terbatas untuk umum di bandar udara daerah pergerakan pesawat atau
daerah yang karena kepentingan operasional bandar udara tidak
dipergunakan untuk umum
- Pasal 28 Ayat (4) menyatakan bahwa Membuat halangan (obstacle)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut b merupakan bangunan atau
tanaman yang bersifat sementara maupun tetap yang didirikan dipasang
atau ditanam oleh orang antara lain seperti gedung-gedung menara
cerobong asap gundukan tanah jaringan transmisi pohoh tinggi
- Pasal 28 Ayat (5) menyatakan bahwa Melakukan kegiatan lain di kawasan
keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan
dan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
seperti kegiatan bermain layang-layang bermain balon udara
menggembala ternak menggunakan frekuensi radio yang mengganggu
komunikasi penerbangan melintasi landasan dan kegiatan lain yang
menimbulkan asap
- Pasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwa Untuk menjamin keselamatan dan
keamanan penerbangan serta pengembangan bandar udara pemerintah
daerah wajib mengendalikan daerah Iingkungan kepentingan bandar udara
dengan membuat peraturan daerah
- Pasal 29 Ayat (2) menyatakan bahwa Peraturan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengatur rencana tata ruang kawasan dengan
mengacu pada rencana induk bandar udara yang memuat kawasan
keselamatan operasi penerbangan batas-batas kawasan kebisingan daerah
Iingkungan Kerja daerah Iingkungan kepentingan
Pengkajian dan penyelarasan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada
memberi indikasi bahwa ada perintah dari peraturan perundang-undangan yang
berada pada hierarki yang lebih tinggi untuk menjamin pencapaian tujuan nasional
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan
nasional diperlukan sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan
ekonomi pengembangan wilayah mempererat hubungan antarbangsa dan
78
memperkukuh kedaulatan negara Pengkajian dan penyelarasan ini pada akhirnya
diperkuat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang
Tatanan Kebandarudaraan Nasional Pasal 29 Ayat (1) yang menyatakan bahwa
untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan
bandar udara pemerintah daerah wajib mengendalikan daerah Iingkungan
kepentingan bandar udara dengan membuat peraturan daerah
79
BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS SOSIOLOGIS DAN YURIDIS
Kota Pekanbaru termasuk salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi yang
cukup tinggi (750 triwulan II 2012 BPS Riau) Pertumbuhan ekonomi dengan
trend positif ini memicu peningkatan kebutuhan dan permintaan terhadap jasa
transportasi termasuk transportasi udara Pengembangan Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru mutlak harus dilakukan terutama untuk mengantisipasi
perkembangan teknologi kedirgantaraan serta untuk memenuhi lonjakan kebutuhan
dan permintaan jasa angkutan udara dari dan ke Pekanbaru Disamping itu Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah merupakan bandar udara
International-Regional yang diproyeksikan menjadi salah satu embarkasi haji di
Indonesia Untuk meningkatkan kualitas pelayanan bandar udara termasuk jaminan
terhadap keselamatan dan keamanan operasi penerbangan serta untuk menjaga
lingkungan hidup di sekitar bandar udara maka diperlukan perangkat hukum
daerah yang akan mengatur pengendalian kawasan-kawasan tertentu di sekitar
bandar udara Pengaturan kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kawasan
kebisingan di bandar udara harus memiliki landasan filosofis sosiologis dan yuridis
agar tujuan arahan jangkauan dan materi muatan pengaturan dapat memenuhi
unsur rasa keadilan bagi masyarakat tidak bertentangan dengan kepentingan
masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang
lebih tinggi
A LANDASAN FILOSOFIS
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri
nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas
hak-hak dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dalam upaya
mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk mewujudkan Wawasan
Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem
transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi pengembangan
80
wilayah mempererat hubungan antarbangsa dan memperkukuh kedaulatan
negara
Penerbangan adalah merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang
mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat menggunakan
teknologi tinggi padat modal manajemen yang andal serta memerlukan
jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal Potensi dan peranan
penerbangan perlu dikembangkan secara efektif dan efisien untuk membantu
terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis Disamping itu
perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut
penyelenggaraan penerbangan yang sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi peran serta swasta dan persaingan usaha
perlindungan konsumen ketentuan internasional yang disesuaikan dengan
kepentingan nasional akuntabilitas penyelenggaraan negara dan otonomi
daerah
Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan
wilayah udara pesawat udara Bandar Udara angkutan udara navigasi
penerbangan keselamatan dan keamanan lingkungan hidup serta fasilitas
penunjang dan fasilitas umum lainnya Salah satu prasarana penerbangan
adalah Bandar Udara yaitu kawasan di daratan danatau perairan dengan batas-
batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan
lepas landas naik turun penumpang bongkar muat barang dan tempat
perpindahan intra dan antarmoda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas
penunjang lainnya Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan
terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara
pesawat udara bandar udara angkutan udara navigasi penerbangan serta
fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya Sedangkan Keamanan
Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada
penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan
sumber daya manusia fasilitas dan prosedur
81
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru berdekatan dengan
permukiman dan tempat aktifitas masyarakat Padahal bandar udara adalah
bangunan gedung dengan fungsi khusus yang dalam pembangunan dan
penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat sekitarnya dan
mempunyai risiko tinggi Bahaya dan risiko tinggi adalah dampak dari
pengoperasian pesawat udara yang menimbulkan pencemaran getaran mesin
dan suara bising Untuk kepentingan operasional Bandar Udara memiliki
kawasan-kawasan tertentu yang terdiri dari daerah lingkungan kerja daerah
lingkungan kepentingan kawasan keselamatan operasi penerbangan dan
batas-batas kawasan kebisingan Kawasan-kawasan tersebut merupakan
kawasan yang sangat berkaitan dengan keselamatan dan keamanan
penerbangan sehingga perlu dikendalikan Agar proses pengendalian kawasan-
kawasan tersebut dapat melindungi kepentingan masyarakat dan dapat
menjamin keselamatan dan keamanan operasi penerbangan maka perlu disusun
dalam suatu peraturan perundang-undangan
Melindungi kepentingan masyarakat di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru adalah bahagian dari melindungi segenap bangsa
Indonesia sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menjaga keselamatan dan
keamanan penerbangan merupakan bahagian dari komitmen Pemerintah
Indonesia dalam memberikan jaminan keselamatan dan keamanan
penerbangan nasaional dan internasional Hal-hal itu pula yang menjadi
landasan filosofis bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di bandar Udara Sultan Syuarif Kasim II Pekanbaru
B LANDASAN SOSIOLOGIS
Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru pada dasarnya adalah upaya Pemerintah Daerah Provinsi Riau
bersama-sama dengan masyarakat untuk melindungi kepentingan masyarakat
itu sendiri yang bermukim dan beraktifitas di sekitar kawasan-kawasan yang
82
termasuk ke dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan Salah satu ciri
masyarakat perkotaan adalah memiliki aktifitas yang padat serta memiliki
mobilitas yang tinggi Masyarakat perkotaan cenderung memilih permukiman
yang berdekatan dengan tempat pekerjaan atau permukiman yang memiliki
akses langsung ke tempat beraktifitas Kawasan di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru merupakan salah satu kawasan yang banyak dipilih
sebagai tempat bermukim bagi masyarakat kota Pekanbaru Hal ini
menyebabkan semakin lama permukiman penduduk semakin dekat ke kawasan
Bandar Udara
Kultur dan budaya masyarakat yang merasa bangga tinggal di sekitar wilayah
dan kawasan-kawasan khusus seperti pusat perbelanjaan kantor-kantor
pemerintah terminal bus dan bandar udara menjadi kendala tersendiri dalam
penataan wilayah perkotaan Tinggal berdekatan dengan kawasan-kawasan
khusus bagi sebahagian masyarakat seolah menjadi cara menaikkan status
sosial meningkat harga jual tanah dan bangunan Tidak jarang kita jumpai
dalam suatu iklan pemasaran hotel atau pemasaran kawasan hunian yang
menyebutkan bahwa lokasinya hanya beberapa menit dari bandar udara
Maksud dari iklan tersebut adalah untuk menarik customer yang memiliki
mobilitas tinggi Padahal semakin dekat dengan bandar udara sesungguhnya
semakin dekat pula dengan bahaya karena kawasan-kawasan di sekitar
bandara telah ditetapkan sebagai kawasan keselamatan operasi penerbangan
(KKOP) dan kawasan kebisingan (BKK)
Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keamanan keselamatan
kenyamanan kebersihan dan kesehatan lingkungan serta menjaga kualitas
lingkungan hidup sesungguhnya adalah menjadi tanggung jawab pemerintah
daerah bersama-sama dengan masyarakat Masyarakat berhak untuk hidup
dalam lingkungan yang layak agar mendapat kesejahteraan hidup lahir dan
batin Pemerintah adalah abdi masyarakat yang berkewajiban untuk
memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Di satu sisi masyarakat
adalah customer (pelanggan) bagi pemerintah Salah satu prinsip yang harus
dianut dalam hubungan pemerintah dan masyarakat adalah kepuasan
83
pelanggan (customer satisfaction) Masyarakat yang merasa puas dengan
layanan pemerintah akan sangat mudah untuk diajak dalam menyelesaikan
persoalan-persoalan yang ada Sebaliknya masyarakat yang tidak puas dengan
pelayanan pemerintah maka cenderung menunjukkan sikap pembangkangan
kepada setiap kebijakan pemerintah
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara adalah kawasan yang
dapat memberi efek fisikologis kepada masyarakat yang bermukim dan
beraktifitas di sekitarnya Hal ini disebabkan oleh karena adanya rasa takut
akan bahaya kecelakaan gangguan kebisingan dan pencemaran lingkungan
hidup akibat pengoperasian bandar udara dan pergerakan pesawat udara
Berdasarkan survey yang dilakukan terhadap 150 rumah tangga (KK) yang
berada pada kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas
kawasan kebisingan diperoleh informasi antara lain a) Status kepemilikan
273 responden tinggal di rumah milik sendiri dan 673 menyewa b) 585
pemilik rumah memiliki IMB c) Jenis hunian 54 merupakan rumah tinggal
36 adalah ruko d) Alasan memilih tinggal di KKOPBKK 73 warisan
keluarga 3367 dekat ke tempat pekerjaan 173 tidak punya tempat
tinggal lain e) Tingkat kenyamanan hunian dan lingkungan 267 sangat
nyaman 3867 nyaman 2133 kurang nyaman f) Jenis gangguan yang
sering dialami 3733 suara bising 333 getaran 8 bau asap g) Apakah
ada keingininan untuk pindah 26 menyatakan ya 6533 tidak h) Apakah
pernah mendapat informasi tentang KKOPBKK 13 pernah 80 tidak
pernah
Perkembangan hunian masyarakat yang semakin mendekati kawasan
keselamatan operasi penerbangan dan kawasan kebisingan memerlukan
penanganan segera berupa pengawasan terhadap bangunan yang ada serta
pengendalian terhadap tata ruang dan tata guna lahan di kawasan tersebut
Masyarakat perlu diberikan penyuluhan tentang bahaya berdomisili dan
beraktifitas di sekitar bandar udara terutama disekitara kawasan keselamatan
operasi penerbangan dan kawasan kebisingan Disamping itu penyuluhan
84
diharapkan akan memicu kesadaran masyarakat untuk tidak membangun
bangunan dan memelihara tanaman binatang piaraan bermain layang-layang
dan balon yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan Seiring
dengan penyuluhan tersebut kemudian pemerintah harus membuat peraturan
perundang-undangan yang akan digunakan untuk mengendalikan kawasan
keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan di
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru secara berkeadilan dan
memperhatikan hak-hak hidup masyarakat
C LANDASAN YURIDIS
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam
Pembukaan (Preambule) mengamanahkan bahwa Pemerintah Negara
Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
Amanah tersebut menyiratkan bahwa kepentingan masyarakat yang berada
disekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru wajib pula
dilindungi Disamping itu pemerintah juga berkewajiban menjamin
keselamatan dan keamanan operasi penerbangan di Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
Perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan jaminan terhadap
keselamatan dan keamanan operasi penerbangan di masa kini dan di masa
mendatang secara berkelanjutan hanya bisa dicapai melalui upaya-upaya
pengendalian kawasan secara formal dengan aturan yang memiliki kekuatan
dan kepastian hukum Mengingat saat ini belum ada peraturan
perundangundangan yang mengatur tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru maka untuk mengisi
kekosongan hukum tersebut diperlukan Peraturan Daerah (Perda) dengan
ruang lingkup materi muatan adalah tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
85
Landasan yuridis yang berkaitan dengan substansi dan materi yang akan
mengatur tentang pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru adalah
- Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesias Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesias Tahun
1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209)
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesias Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4956)
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
86
5234)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22)
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan
Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomorn128
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146)
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintahan Provinsi dan KabupatenKota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010
Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012
Tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara
(Lembaran Negaras Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T1124-U Tahun 1960
87
Tanggal 30 November 1960 Tentang Peraturan-peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2009
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 Tentang
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation
Safety Regulation Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome)
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang
Tatanan Kebandarudaraan Nasional
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004 Tentang
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2005 Tentang
Batas-batas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2008 Tentang
Rencana Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Provinsi
Riau
- Internastional Civil Aviation Organization International Standards and
Recommended Practices Annex 14 Volume 1 Fourth Edition July 2004
- Internastional Civil Aviation Organization Airport Service Manual Part6
Control of Obstacle
BAB V
JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
Peraturan Daerah Provinsi tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-Batas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru adalah produk hukum daerah yang disusun dalam bentuk
Peraturan Daerah Provinsi (selanjutnya disebut Peraturan Daerah) untuk memenuhi
kebutuhan hukum masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada baik
permasalahan yang ada di masa sekarang maupun di masa yang akan datang
termasuk antisipasi rencana-rencana pengembangan Bandar Udara Sultan Syarif
88
Kasim II Pekanbaru Permasalahan yang hendak diakomodir dalam Rancangan
Peraturan Daerah ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan keselamatan dan
keamanan penerbangan pada suatu kawasan tertentu dan gangguan lingkungan
pada suatu kawasan tertentu pula akibat operasional Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
Sebagai sebuah produk hukum daerah Peraturan Daerah tentang Pengendalian
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-Batas Kawasan
Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terintegrasi
dalam sistem hukum nasional dan menempati salah satu urutan dalam hierarki
peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia Setelah melalui evaluasi dan
analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait pada tataran dan
kedudukan yang lebih tinggi maka dapat disimpulkan bahwa Rancangan Peraturan
Daerah yang bersifat pengaturan dan pengendalian pada Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-Batas Kawasan Kebisingan di Sekitar
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah merupakan perintah dari
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan
produk hukum lain dan tidak tumpang tindih dengan produk hukum lainnya
Sebagaimana telah diuraikan bada bahagian terdahulu bahwa pembentukan produk
hukum daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah
yang dimulai dari tahap perencanaan persiapan perumusan pembahasan
pengesahan pengundangan dan penyebarluasan Mengutip pendapat dari ahli
tentang kebijakan publik menyebutkan ada 4 faktor yang berperan dalam proses
kebijakan yaitu
a Lingkungan Kebijakan (policy environment) adalah keadaan yang melatar
belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya isu kebijakan (policy
issues) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan
oleh sesuatu kebijakan
b Pembuat dan Pelaksana Kebijakan (policy maker and implementer) adalah
orang atau sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai peranan
tertentu dalam proses kebijakan sebab mereka berada dalam posisi
menentukan ataupun mempengaruhi baik dalam pembuatan kebijakan ataupun
89
dalam tahap lainnya seperti pelaksanaan pengawasan dan penilaian atas hasil
atau kinerja yang dicapai dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan
c Kebijakan itu sendiri (policy content) yaitu keputusan atas sejumlah pilihan
yang kurang lebih berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk
mencapai sejumlah tujuan tertentu
d Kelompok Sasaran Kebijakan (target group) yaitu orang atau sekelompok
orang atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yang perilaku dan atau
keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan bersangkutan
Berkaitan dengan proses penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang
pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batasbatas
Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru akan dijelaskan mengenai jangkauan arah pengaturan dan runag
lingkup materi muatan Peraturan daerah dimaksud
A JANGKAUAN PENGATURAN
Rancangan Peraturan Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru bertitik tolak dari
adanya ketentuan yang mengelompokkan Bandar Udara sebagai bangunan
gedung dengan fungsi khusus yang dalam pembangunan dan
penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat sekitarnya dan
mempunyai risiko bahaya tinggi (PP Nomor 402012)
Sebagai bangunan gedung dengan fungsi khusus Bandar Udara memiliki
beberapa fasilitas pokok yaitu
1 Fasilitas Keselematan dan Keamanan antara lain
- pertolongan kecelakaan penerbangan ndash pemadam kebakaran
(PKPPK)
- peralatan penyelamatan (salvage)
- alat bantu pendaratan visual (Airfield Lighting System) - catu
daya kelistrikan dan pagar
2 Fasilitas sisi udara (airside facility) antara lain
- landas pacu (runway)
90
- runway strip
- runway end safety area (RESA)
- stopway
- clearway
- landas hubung (taxiway)
- landas parkir (apron)
- marka dan rambu dan
- taman meteo (fasilitas dan peralatan pengamatan cuaca)
3 Fasilitas sisi darat (Landside Facility) antara lain
- bangunan terminal penumpang
- bangunan terminal kargo
- menara pengatur lalu lintas penerbangan (control tower)
- bangunan operasional penerbanganmiddot - jalan masuk (access
road)
- parkir kendaraan bermotor
- depo pengisian bahan bakar pesawat udara
- bangunan parkir
- bangunan administrasiperkantoran
- marka dan rambu
- fasilitas pengolahan limbah
4 Fasilitas Navigasi Penerbangan
5 Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual
6 Fasilitas Komunikasi Penerbangan
Fasilitas pokok Bandar Udara sebagaimana dijelaskan di atas berada dalam
suatu kawasan yang disebut Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah tanah
danatau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan
untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan
penerbangan KKOP mencakup wilayah yang sangat luas dimana pada wilayah
dimaksud tidak diizinkan adanya bangunan atau benda tumbuh baik yang tetap
(fixed) maupun dapat berpindah (mobile) yang lebih tinggi dari persyaratan
batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan kode referensi landas pacu
91
(Aerodrome Reference Code) dan Klasifikasi Landas Pacu (Runway
Classification) dari suatu bandar udara
Karena adanya ketentuan tentang pembatasan ketinggian bangunan atau benda
tumbuh yang tidak boleh melebihi batas ketinggian yang diperkanankan maka
perlu suatu pengaturan dan pengendalian pembangunan di kawasan tersebut
Tujuannya adalah untuk menjaga agar setiap bangunan dan benda tumbuh baik
yang sudah ada maupun yang akan dibangun dapat dikendalikan untuk
menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan secara berkelanjutan
Instrumen hukum yang dipergunakan untuk pengaturan dan pengendalian
kawasan tersebut adalah Peraturan Daerah
Salah satu dampak yang timbul akibat operasional bandar udara adalah adanya
pencemaran lingkungan hidup Bandar Udara Salah satu bentuk pencemaran
lingkungan hidup Bandar Udara adalah kebisingan yang muncul dari getaran
suara mesin pesawat terbang yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan
bagi masyarakat yang bermukim dan beraktifitas di sekitar bandar udara
Kawasan yang berpotensi mengalami gangguan kebisingan dan terpengaruh
oleh gelombang suara mesin pesawat udara disebut kawasan kebisingan yang
berada dalam Batas-batas Kawasan Kebisingan Bandar Udara Karena adanya
batas-batas tingkat kebisingan serta adanya pembatasan jenis bangunan dan
aktifitas yang diizinkan di sekitar Batas-batas Kawasan Kebisingan maka
diperlukan suatu pengaturan dan pengendalian pembangunan di kawasan
tersebut
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dijelaskan di atas
terdiri dari kawasan sebagai berikut
- Kawasan Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas
- Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam
- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar
- Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
- Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
92
- Kawasan di sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan
Batas-batas Kawasan Kebisingan sebagaimana dijelaskan di atas terdiri
- Kawasan kebisingan tingkat 1
- Kawasan kebisingan tingkat 2
- Kawasan kebisingan tingkat 3
Batas-batas ketinggian dan batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan yang menjadi jangkauan
dari pengaturan Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana telah diuraikan
secara detail pada Bab II dari Naskah Akademik ini
B ARAH PENGATURAN
Untuk memperjelas dan mempertegas jangkauan pengaturan dalam Peraturan
Daerah tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
maka dibuat arahan pengaturan yang akan mengatur dan mengendalikan
kondisi existing serta mengatur dan mengendalikan kondisi yang diinginkan
dimasa mendatang Arah pengaturan ditentukan sebagai berikut
Tabel 9 Arah dan Jangkauan Pengaturan
Jangkauan Pengaturan Arah Pengaturan
Mendirikan mengubah atau
melestarikan bangunan menanam dan memelihara benda tumbuh dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan lahan seperti mendirikan
mengubah atau melestarikan bangunan menanam dan
memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan Keselamatan
Ope-rasi Penerbangan harus mengacu dan memenuhi
batasbatas ketinggian yang telah ditetapkan
Mendirikan mengubah atau
melestarikan bangunan menanam dan
memelihara benda tumbuh dalam
Kawasan Kebisingan
Setiap aktifitas penggunaan lahan seperti mendirikan
mengubah atau melestarikan bangunan menanam dan
memelihara benda tumbuh di dalam kawasan kebisingan
harus mengacu dan memenuhi batas nilai tingkat kebisingan
Mendirikan bangunan baru di dalam Khusus untuk mendirikan bangunan baru di dalam Kawasan
Pendekatan (ancangan) Pen- Kawasan Pendekatan (ancangan) Pendaratan dan Lepas daratan dan Lepas
Landas Landas harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 16 arah ke atas
dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masingmasing ambang landas pacu
18 dan landas pacu 36 Existing dan Pengembangan
93
Kawasan Kemungkinan Bahaya
Kecelakaan sampai jarak mendatar
1100 meter dari ujung-ujung
Permukaan Utama
Pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sampai
jarak mendatar 1100 meter dari ujung-ujung Permukaan
Utama hanya digunakan untuk bangunan yang
diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan
benda tum-buh yang tidak membahayakan keselamatan
operasi penerbangan Batas ketinggian bangunan dan benda
tumbuh yang tidak memba-hayakan tersebut harus mengacu
dan sesuai dengan batas-batas ketinggian kawasan
sebagaimana telah diatur dalam ketentuan
perundangundangan yang berkaitan de-ngan
kebandarudaraan dan operasi penerbangan Penggunaan tanah perairan dan udara
pada setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan
Aktifitas penggunaan tanah perairan dan udara pada setiap
kawasan keselamatan operasi penerbang-an tidak boleh
menimbulkan gang-guan terhadap isyarat-isyarat navigasi
penerbangan atau komunuikasi radio antar Bandar Udara dan
pesawat udara
Penggunaan tanah perairan dan udara
pada setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan tanah perairan dan udara pada
setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh
menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu
udara dengan lampu-lampu lain
Penggunaan tanah perairan dan udara
pada setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan
Setiap aktifitas penggunaan tanah perairan dan udara pada
setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh
menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang
mempergunakan Bandar Udara dan tidak melemahkan jarak
pandang sekitar bandar udara
Penggunaan tanah perairan dan udara Setiap aktifitas penggunaan tanah perairan dan udara pada pada
setiap kawasan keselamatan setiap kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak operasi penerbangan
boleh menye-babkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau
mengganggu pendaratan lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan
Bandar Udara
Bangunan-bangunan yang sudah ada
baik yang didirikan oleh manusia atau
ada secara alami seperti gedunggedung
menara cerobong asap gundukan
tanah jaringan transmisi bukit atau
gunung yang sekarang
Untuk bangunan-bangunan yang sudah ada baik bangunan
berupa benda bergerak yang sifatnya sementara atau
bendabenda bersifat tetap baik yang didirikan oleh manusia
atau ada secara alami seperti gedung-gedung menara
cerobong asap gundukan tanah jaringan transmisi bukit
atau gunung yang sekarang menjadi penghalang (obstacle)
masih dapat
Bangunan sekolah dan rumah sakit yang
sudah ada pada Kawasan Kebisingan Tingkat 1
diperkenankan sejauh segala prosedur keselamatan operasi
penerbangan dapat terpenuhi
Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada pada
Kawasan Kebisingan Tingkat 1 harus dilengkapi dengan
pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang
standar sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam
bangunan sesuai batas-batas kebisingan yang diizinkan serta
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Bangunan sekolah rumah sakit dan Bangunan sekolah rumah sakit dan rumah tinggal yang rumah
tinggal yang sudah ada pada sudah ada pada Kawasan Kebisingan Tingkat 2 harus Kawasan Kebisingan Tingkat 2 dilengkapi dengan pemasa-ngan insulasi suara sesuai dengan prosedur
yang standar sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam
bangunan sesuai dengan batas-batas kebisingan yang
diizinkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
men jadi penghalang (obstacle)
94
Tanah dan ruang udara pada Kawasan Tanah dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat Kebisingan Tingkat 3 3 dapat pula dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana
pengendalian lingkungan dan pertanian
yang tidak mengundang burung
Bangunan atau suatu benda yang ada
secara alami yang berada di Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangasn dan
ketinggiannya masih dalam batas
ketinggian yang diperkenankan akan
tetapi diduga dapat membahayakan
keselamatan operasi penerbangan
Bangunan atau suatu benda yang ada secara alami yang
berada di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangasn dan
ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang
diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan
keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda
danatau dipasang lampu dengan spesifikasi yang diatur oleh
ketentuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Pemasangan tanda danatau lampu termasuk pengoperasian
dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas baiaya
pemilik atau yang menguasainya
C RUANG LINGKUP MATERI
Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
disusun dengan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan materi muatan sebagai berikut
Tabel 10 Materi Pokok dan Muatan Materi
No Materi Pokok Materi Muatan
1 Umum Menjelaskan pengetian dari istilah dan frasa yang
digunakan dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
2 Maksud dan Tujuan Memuat maksud dan tujuan dari pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batasbatas
Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru
95
3 Ruang Lingkup Memuat ruang lingkup arah kebijakan sebagai dasar penatagunaan dan pengendalian penggunaan daerah dan kawasan di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II
Pekanbaru meliputi - daerah lingkungan kerja bandar udara - daerah lingkungan kepentingan bandar udara - kawasan keselamatan operasi penerbangan - batas-batas kawasan kebisingan
4 Kriteria dan Batasan Pemanfaatan KKOP
Memuat cakupan wilayah kriteria dan batasan pemanfaatan kawasan KKOP di sekitar Bandar Udara
Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru yang terdiri dari - kawasan pendekatan (ancangan) pendaratan dan lepas
landas - kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan - kawasan di bawah permukaan transisi - kawasan di bawah permukaan horizontal dalam - kawasan di bawah permukaan kerucut - kawasan di bawah permukaan horizontal luar - kawasan di sekitar alat bantu navigasi
5 Kriteria dan Batasan Pemanfaatan BKK
Memuat cakupan wilayah kriteria dan batasan pemanfaatan batas-batas kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru yang
terdiri dari - kawasan kebisingan tingkat 1 2 dan 3 - ambang batas kebisingan
6 Pengendalian
Pemanfaatan KKOP dan BKK
Memuat instrumen dan petunjuk serta pihak-pihak
penyelenggaraan pengendalian kawasan keselamatan
operasi penerbangan dan batas-batas
kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara
Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri dari - perizinan - pengawasan - penertiban
7 Hak dan Kewajiban Memuat hak dan kewajiban pihak-pihak berkaitan
dengan pengaturan dan pengendalian kawasan
keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan di sekitar Bandar Udara Syltan
Syarif Kasim II Pekanbaru meliputi - hak dan kewajiban masyarakat - hak dan kewajiban penyelenggara bandar udara - hak dan kewajiban pemerintah daerah
8 Sanksi Memuat jenis dan bentuk sanksi yang bersifat Administrasi administratif terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan
dalam pengendalian kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-
batas kawasan kebisingan di
sekitar Bandar Udara Syltan Syarif Kasim II Pekanbaru
96
9 Ketentuan
Penyidikan Memuat pihak yang berwenang serta kewenangan yang
diberikan dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana di
bidang kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang hukum acara pidana
10 Ketentuan Pidana Memuat pasal-pasal yang dilanggar (dalam Peraturan
Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru) yang dianggap sebagai tindak pidana serta
ancaman pidana kurungan maksimum dan denda
maksimum
11 Ketentuan Lain- lain
Memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan
penggunaan kawasan KKOP dan BKK upaya
pengendalian terhadap bangunan dan benda-benda yang
sudah ada yang dianggap sebagai penghalang (obstacle)
serta pencegahan terhadap gangguan lingkungan hidup
pada bangunan yang sudah ada
12 Ketentuan Peralihan Memuat pernyataan tentang diberlakukannya Pertaturan
Daerah tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan
Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim
II Pekanbaru serta implikasinya yang bersifat mengikat
serta keterkaitan dengan ketentuan lain yang tidak saling
bertentangan
13 Ketentuan Penutup Memuat pernyataan tentang hal-hal yang belum diatur dalam
Pertaturan Daerah tentang pengendalian Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas
Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru yang akan diatur dengan
peraturan perundang-undangan (produk hukum daerah)
lainnya serta memuat waktu pengundangan
Materi Pokok dan Muatan Materi akan diuraikan secara lengkap dalam bentuk
sistematika penyusunan paraturan perundang-undangan (sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah) yang terdiri dari
Bab-bab pasal-pasal dan ayat-ayat dalam Rancangan Peraturan Daerah
(Ranperda) tentang pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan Dan Batas-Batas Kawasan Kebisingan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yang merupakan satu kesatuan substantif
dengan Naskah Akademik ini
95
BAB VI
PENUTUP
A KESIMPULAN
1 Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II berada dalam kota Pekanbaru Untuk
sebuah kota yang memiliki bandar udara atau berdekatan dengan bandar
udara sangat diperlukan kebijakan publik berupa produk hukum daerah untuk
mengendalikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan
Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara mutlak harus dilakukan untuk menghindari munculnya segala
bentuk penghalang (obstacle) yang dapat membahayakan keselamatan dan
keamanan penerbangan serta untuk menjaga agar pencemaran lingkungan
hidup dan tingkat kebisingan di sekitar bandar udara sebagai dampak dari
operasional bandar udara dapat dikendalikan
2 Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah salah satu bentuk produk
hukum daerah yang bersifat pengaturan guna mengendalikan kawasan
existing dan pengendalian kondisi di masa datang Pokok-pokok materi
yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) di sekitar kawasan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
adalah a Umum
b Maksud dan Tujuan
c Ruang Lingkup
d Kriteria dan Batasan Pemanfaatan KKOP
e Kriteria dan Batasan Pemanfaatan BKK
f Pengendalian Pemanfaatan KKOP dan BKK
g Hak dan Kewajiban
h Sanksi Administrasi
96
i Ketentuan Penyidikan
j Ketentuan Pidana
k Ketentuan Lain-lain
l Ketentuan Peralihan
m Ketentuan Penutup
3 Peraturan Daerah (Perda) tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) adalah produk hukum daerah yang bersifat pengaturan
Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis yang dilakukan terhadap peraturan
perundang-undangan yang ada sebagaimana dibahas pada Bab III maka
Peraturan Daerah (Perda) tentang pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan
(BKK) pada hakikatnya adalah perintah dari peraturan perundangundangan
dalam hierarki yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan
kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi
B SARAN
1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) harus mengikuti
mekanisme dan prosedur sebagaimana diamanahkan dalam
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Salah satu
kelengkapan dalam penyusunan Ranperda adalah naskah akademik
danatau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan
materi muatan yang diatur Meskipun Naskah Akademik bersifat tidak
mutlak namun untuk memberi muatan keilmiahan dalam Rancangan
Peraturan Daerah serta untuk mengurai substansi permasalahan yang akan
diatur agar harmonis dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum
danatau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebaiknya disertai dengan
naskah akademik
97
2 Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batasbatas
Kawasan Kebisingan merupakan kepentingan nasional karena menyangkut
upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewujudkan
Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional yang
memerlukan sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan
ekonomi pengembangan wilayah mempererat hubungan antarbangsa dan
memperkukuh kedaulatan negara Oleh sebab itu proses penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan di Bandar
Udara Sultan Syarif Kasim II melalui Prolegda harus mendapat prioritas
utama agar upaya pencapaian tujuan nasional tersebut dapat diwujudkan
3 Penyusunan Naskah Akademik harus merujuk kepada tatacara penelitian
ilmiah dengan menggunakan metodologi penelitian dan hipotesis yang
sesuai dengan karakteristik dan substansi isu dan persoalan yang akan
diselesaikan
DAFTAR PUSTAKA
Sugiyono 1997 Statistik untuk Penelitian Penerbit Alfabeta Jakarta
Yudoyono Bambang 2003 Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan
SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD Pustaka Sinar Harapan
Jakarta
Anonimus 2003 Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia
Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Lembaga Administrasi Negara
Perum Percetakan Negara Jakarta
Mustopadidjaja AR 2005 Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi
Implementasi dan Evaluasi Kinerja Duta Pertiwi Foundation Lembaga
Administrasi Negara Jakarta
Anonimus 2005 Kajian Kebijakan Publik Pusdiklat Spimnas Bidang
Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara Jakarta
Riyadi dan Deddy SB 2005 Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi
Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah PT Gramedia
Pustaka Utama Jakarta
98
Soekanto Soerjono 2007 Sosiologi Suatu Pengantar PT Raja Grafindo
Persada Jakarta
GUBERNUR RIAU
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI
PENERBANGAN DAN
BATAS-BATAS KAWASAN KEBISINGAN
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2013
100
99
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
DAN BATAS-BATAS KAWASAN KEBISINGAN
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR RIAU
Menimbang a bahwa untuk memberikan keleluasaan pesawat udara
dalam melakukan gerakannya baik di darat maupun di
udara dan menjamin keselamatan operasi penerbangan
diperlukan ruang bebas yang memadai agar dicapai
tingkat keselamatan penerbangan yang optimal dan dapat
dipertanggungjawabkan
b bahwa suara bising dan getaran yang ditimbulkan oleh
mesin pesawat terbang dapat mengganggu kenyamanan
penduduk yang bermukim di sekitar kawasan bandar
udara c bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan mengantisipasi dampak sebagaimana
dimaksud dalam huruf b diperlukan pengaturan
pengendalian dan pengawasan terhadap tumbuhan
bangunan dan berbagai kegiatan yang menggunakan
ruang udara di sekitar bandar udara agar menjamin
keselamatan penerbangan
d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a b dan c diperlukan Peraturan
Daerah tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas-Batas Kawasan
Kebisingan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru
101
Mengingat 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun 1945
2 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tk I Sumatera Barat
Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1646) 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209)
4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844)
6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725)
7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956)
8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 50599)
9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 7)
10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
102
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234)
11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22)
12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitan Undang-undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3528) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitan Undang-undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5145)
13 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk Tata
Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3660)
14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3838)
15 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853)
16 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4075)
17 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang
Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 128 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146)
18 Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4532)
19 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah
Provinsi dan KabupatenKota (Lembaran Negara
103
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833)
21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 21)
22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68
Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran
Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118)
23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2012 Tentang Pembangunan dan Pelestarian
Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negaras
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71)
24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 694)
25 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun
2003 tentang Tata Hubungan Kerja antara Departemen
Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi cq Dinas
Perhubungan Provinsi
26 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun
2004 Tentang Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru
27 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun
2005 Tentang Batas-batas Kawasan Kebisingan di
Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
28 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun
2005 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia (SNI) 03-7112-2005 Mengenai Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan Sebagai Standar
Wajib
29 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor
29PRTM2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis
Bangunan Gedung
30 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun
2008 Tentang Rencana Induk Bandar Udara Sultan
Syarif Kasim II Pekanbaru Provinsi Riau
31 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun
2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
104
Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139)
Tentang Bandar Udara (Aerodrome)
32 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun
2010 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional
33 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Riau
(Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Tingkat I Riau Tahun 1986 Nomor 60)
34 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau (Lembaran
Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2004 Seri B
Nomor 7)
35 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau
(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2007 Nomor
2)
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
DAN BATAS-BATAS KAWASAN KEBISINGAN
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
1 Provinsi adalah Provinsi Riau
2 Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau
3 Gubernur adalah Gubernur Riau
4 Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru
5 Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kampar
6 Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Riau
105
7 Bandar Udara adalah Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
8 Penyelenggara Bandar Udara adalah PT Angkasa Pura II (Persero)
9 Landasan Pacu adalah suatu daerah persegi panjang yang ditentukan pada
bandar udara di darat yang dipergunakan untuk pendaratan dan lepas landas
pesawat udara
10 Landas Pacu Instrumen dengan Pendekatan Presisi Kategori I adalah landas
pacu instrumen yang dilengkapi dengan Instrument Landing System (ILS) dan
Alat Bantu Visual untuk pengoperasian pesawat udara dengan jarak pandang
vertikal tidak lebih rendah dari 60 meter dan jarak pandang horizontal tidak
kurang dari 800 meter atau jarak visual landas pacu (RVR) tidak kurang rai 550
meter
11 Permukaan Utama Landas Pacu Instrumen adalah permukaan yang garis
tengahnya berimpit dengan sumbu landas pacu yang membentang samapi 60
meter di luar setiap ujung landas pacu dan lebarnya 4825 meter dengan
ketinggian untuk setiap titik pada permukaan utama diperhitungkan sama
dengan ketinggian titik terdekat pada sumbu landas pacu
12 Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan selanjutnya disebut KKOP
adalah tanah danatau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang
dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin
keselamatan penerbangan
13 Pengendalian KKOP Bandar Udara adalah arahan kebijakan dan kriteria
pemanfaatan ruang KKOP Bandar Udara yang meliputi kawasan dengan radius
15000 meter dari titik tengah setiap ujung permukaan utama landas pacu dan
menarik garis singgung pada kedua lingkaran berdekatan
14 Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan
keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara pesawat udara bandar udara
angkutan udara navigasi penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas
umum lainnya
15 Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan
kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan
pemanfaatan sumberdaya manusia fasilitas dan prosedur
16 Bangunan adalah suatu benda bergerak maupun tidak bergerak yang bersifat
sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah
ada secara alami antara lain gedung-gedung menara mesin derek cerobong
asap gundukan tanah jaringan transmisi di atas tanahdan bukit atau gunung
17 Kegiatan yang Menggunakan Ruang Udara adalah kegiatan perserorangan
maupun kelompok yang menggunakan peralatan yang dapat diterbangkan
dengan tenaga sendiri atau angin atau mesin elektronis antara lain permainan
layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang bermotor layang
gantung layang gantung bermotor pesawat udara ringan aeromodeling
kembang api dan peralatan lainnya
18 Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara yang selanjutnya disebut DLKR
Bandar Udara adalah daerah yang dikuasi Penyelenggara Bandar Udara yang
digunakan untuk pelaksanaan pembangunan pengembangan dan
pengoperasian fasilitas bandar udara
19 Kawasan Kebisingan adalah kawasan tertentu disekitar bandar udara yang
terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat mengganggu
lingkungan
20 Batas-batas Kawasan Kebisingan Bandar Udara yang selanjutnya disebut
106
BKK Bandar Udara adalah Kawasan Kebisingan di sekitar bandar udara yang
dinyatakan dalam sistem koordinat bandar udara yang posisinya ditentukan
terhadap titik-titik referensi bandar udara
21 Decibel atau A ndash Weighted Sound Level atau tingkat kebisingan tertimbang A
yang selanjutnya disebut dB(A) adalah tingkat kebisingan maksimum yang
dibaca pada skala A
22 Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level atau tingkat kebisingan
yang dapat diterima terus menerus ekivalen tertimbang selanjutnya disingkat
WECPNL adalah satuan untuk menyusun frekuensi pesawat udara pada siang
malam hari dan dini hari pada saat kebisingan lebih terasa berdasarkan pada
jumlah kebisingan harian dan penyesuaian terhadap dampak psikologis
23 Koordinat Geografis adalah posisi suatu tempat atau titik permukaan bumi yang
dinyatakan dengan besaran lintang dan bujur dengan satuan derajat menit dan
detik yang mengacu terhadap bidang referensi World Geodetic System 1984
(WSGrsquo84)
24 Penyidikan dibidang kebandarudaraan adalah tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti-bukti dan membuat terang tentang tindak pidana di
bidang kebandarudaraan yang terjadi serta menemukan tersangka
25 Insulasi adalah membuat ruang kedap suara
26 Kawasan Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas adalah suatu
kawasan perpanjangan kedua ujung landas pacu di bawah lintasan pesawat
udara setelah lepas landas atau akan mendarat yang dibatasi oleh ukuran
panjang lebar dan tinggi tertentu
27 Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan adalah sebahagian dari kawasan
Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas yang berbatasan
langsung dengan ujung-ujung landasan dan mempunyai ukuran panjang lebar
dan tinggi tertentu
28 Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam adalah bidang datar di sekitar
bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu
untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah pada waktu akan
mendarat atau setelah lepas landas
29 Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar adalah bidang datar di sekitar
bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu
untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan antara lain
pada waktu pesawat udara melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan
setelah lepas landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam
pendaratan
30 Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut adalah bidang dari suatu kerucut yang
bahagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan Permukaan
Horizontal Dalam dan bahagian atasnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan
Permukaan Horizontal Luar masing-masing dengan radius dan ketinggian
tertentu dihitung dari titik referensi yang telah ditentukan
31 Kawasan di Bawah Permukaan Transisi adalah bidang dengan kemiringan
tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari sumbu landas pacu pada
bahagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang
ditarik tegak lurus pada sumbu landas pacu dan pada bahagian atas dibatasi oleh
garis perpotongan dengan Permukaan Horizontal Dalam
107
32 Kawasan di Sekitar Alat Bantu Navigasi adalah kawasan di sekitar penempatan
alat bantu navigasi penerbangan di dalam danatau di luar DLKR bandar udara
yang penggunaannya harus memenuhi persyaratan tertentu guna menjamin
kinerjaefisiensi alat bantu navigasi penerbangan dan keselamatan penerbangan
33 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disingkat SPBU
adalah tempat pengisian bakar yang melayani keperluan masyarakat umum
34 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji yang selanjutnya disingkat SPBE adalah
tempat pengisian bakar elpiji yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga
dan lainnya
35 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disingkat SPBG adalah
tempat pengisian bakar gas yang melayani keperluan masyarakat umum
36 Saluran Ultra Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah
jaringan instalasi listrik yang memiliki arus tegangan tinggi
37 Perizinan adalah pemberian izin pendirian bangunan dan penggunaan bangunan
berupa gedung-gedung menara jaringan transmisi cerobong asap dan
bangunan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah KabupatenKota
Bagian Kedua
Maksud
Pasal 2
Pengaturan pengendalian KKOP dan BKK dimaksudkan untuk menentukan arah
dan kebijakan dalam menetapkan jenis pemanfaatan ruang dan batas kebisingan
ketentuan teknis serta dasar pengendalian penggunaan ruang di sekitar bandar
udara
Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 3
Tujuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang KKOP dan BKK adalah
a Menjamin keselamatan dan keamanan pergerakan penerbanganpesawat udara
di sekitar Bandar Udara
b Mengatur dan mengendalikan kawasan di sekitar Bandar Udara agar tidak
mengganggu aktivitas operasi Bandar Udara
c Memberikan batasan dampak kebisingan yang ditimbulkan oleh pesawat udara
yang dapat mengganggu lingkungan
d Memberi rasa aman dan kenyamanan kepada masyarakat yang bertempat
tinggal di sekitar bandar udara
Bagian Keempat
Ruang Lingkup
108
Pasal 4
Ruang lingkup pengendalian KKOP dan BKK dalam Peraturan Daerah ini adalah
mencakup arah dan kebijakan pemanfaatan penggunaan ruang pada wilayah KKOP
dan BKK Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
BAB II
DLKR BANDAR UDARA
Pasal 5
(1) DLKR Bandar Udara meliputi wilayah daratan danatau perairan yang
dipergunakan secara langsung untuk kegiatan Bandar Udara
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi
fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Bandar Udara
Pasal 6
Fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) harus memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan yang ditetapkan Menteri
Perhubungan
BAB III
KRITERIA DAN PENGGUNAAN KKOP
Bagian Kesatu
Kriteria KKOP
Pasal 7
(1) KKOP meliputi daerah berbentuk lingkar lonjong di sekeliling Bandar Udara
yang terbentuk dari lingkaran dengan jari-jari 15000 meter dari titik tengah
setiap ujung Permukaan Utama dan menarik garis singgung pada kedua
lingkaran berdekatan
(2) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
a Kawasan Pendekatan (ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas
b Kawasan Kemungkingan Bahaya Kecelakaan
c Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam
d Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar
e Kawasan di bawah Permukaan Kerucut
f Kawasan di bawah Permukaan Transisi dan
g Kawasan di bawah Permukaan Alat Bantu Navigasi Penerbangan
Bagian Kedua
Penggunaan KKOP
109
Pasal 8
(1) Kawasan Pendekatan (Ancangan) Pendaratan dan Lepas Landas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut
a tepi dalam dari kawasan ini berimpit dengan ujung-ujung Permukaan
Utama berjarak 60 meter dari ujung landas pacu dengan lebar 484 meter
b kawasan sebagimana dimaksud dalam huruf a meluas ke luar secara teratur
dengan garis tengah merupakan perpanjangan dari sumbu landas pacu
sampai lebar perpanjngan dari sumbu landas pacu sampai lebar 4984 meter
pada jarak mendatar 15000 meter dari ujung Permukaan
Utama
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada daerah sejauh
3000 (tiga ribu) meter sampai dengan 15000 (lima belas ribu) meter dari ujung
landas pacu adalah
a mengutamakan penggunaan ruang non hunian yang tidak menjadi habitat
burung
b penggunaan ruang hunian maupun fasilitas sosial dan fasilitas umum yang
sudah ada tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi
penerbangan terpenuhi
(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
a Pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak
berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan
seperti SPBU SPBE SPBG pabrik kimia jaringan listrik (SUTT) sampai
dengan jarak 3000 (tiga ribu) meter dari ujung landasan pacu
b Instalasi strategis seperti menara komunikasi saluran ultra tegangan tinggi
maupun saluran tegangan ekstra tinggi
c Peternakan danatau hunian habitat burung
d Industri yang menimbulkan asap yang dapat mengganggu keselamatan
penerbangan
e Kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti
permainan layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang
bermotor layang gantung layang gantung bermotor pesawat udara sangat
ringan aeromodeling kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan
lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kawasan pada daerah sejauh 3000
(tiga ribu) meter sampai dengan 15000 (lima belas ribu) meter dari ujung
landasan pacu untuk pembangunan instalasi berbahaya yang dapat
menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi
kecelakaan penerbangan seperti SPBU SPBE SPBG pabrik kimia jaringan
listrik (SUTT) diatur dengan Peraturan Gubernur
Pasal 9
110
(1) Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan sebagian Kawasan Pendekatan (Ancangan)
Pendaratan dan Lepas Landas yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung
Permukaan Utama ditentukan bahwa tepi dalam dari kawasan ini berimpit
dengan ujung Permukaan Utama dengan lebar 484 meter dari tepi dalam
kawasan tersebut kawasan ini meluas ke luar secara teratur dengan garis
tengahnya merupakan perpanjangan dari garis tengah landas pacu sampai lebar
1384 (satu ribu tiga ratus delapan puluh empat) meter dan jarak mendatar 3000
(tiga ribu) meter dari ujung Permukaan Utama
(2) Penggunaan Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sampai jarak
mendatar 1100 (satu ribu seratus) meter dari ujung-ujung Permukaan Utama
hanya digunakan untuk membangun bangunan atau fasilitas bandar udara dan
benda tumbuh yang tidak membahayakan operasi penerbangan
(3) Di luar jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaan kawasan adalah
a sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang
tidak mengundang burung
b Kegiatan non hunian dan non sosial
(4) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
a membangun bangun yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi
kecelakaan penerbangan seperti SPBU SPBE SPBG pabrik kimia
jaringan listrik (SUTT)
b peternakan dan atau habitat hunian burung
c pembangunan instalasi strategis seperti menara telekomunikasi
d industri yang menimbulkan asap dan dapat mengganggu keselamatan
penerbangan
e kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti
permainan layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang
bermotor layang gantung layang gantung bermotor pesawat udara sangat
ringan aeromodeling kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan
lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap
Pasal 10
(1) Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c adalah kawasan yang ditentukan oleh lingkaran
dengan radius 4000 (empat ribu) meter dari titik tengah setiap ujung permukaan
Utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan dan
kawasan ini tidak termasuk Kawasan Pendekatan (Ancangan)
Pendaratan dan Lepas Landas dan Kawasan Di Bawah Permukaan Transisi
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk hunian
dengan menyediakan jalur hijau
111
(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
a industri yang menimbulkan polusi udara asap yang dapat mengganggu
keselamatan penerbangan
b peternakan dan atau habitat burung
c kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti
permainan layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang
bermotor layang gantung layang gantung bermotor pesawat udara sangat
ringan aeromodeling kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan
lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap
Pasal 11
(1) Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf d adalah kawasan yang ditentukan oleh lingkaran dengan
radius 15000 (lima belas ribu) meter dari titik tengah setiap ujung Permukaan
Utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan dan
kawasan ini tidak termasuk Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas dan
Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
hunian fasilitas sosial fasilitas umum maupun untuk non hunian lainnya
(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
kegiatan yang dapat menganggu keselamatan operasi penerbangan seperti
permainan layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang
bermotor layang gantung layang gantung bermotor pesawat udara sangat
ringan aeromodeling kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan
lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap
Pasal 12
(1) Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
ayat (2) huruf e adalah kawasan yang ditentukan mulai dari tepi luar Kawasan
di Bawah Permukaan Horizontal Dalam meluas ke luar dengan jarak mendatar
2000 (dua ribu) meter berbatasan dengan Kawasan di Bawah Permukaan
Horizontal Luar
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
hunian fasilitas sosial fasilitas umum maupun untuk non hunian lainnya
(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
a industri yang menimbulkan polusi udaraasap yang dapat mengganggu
keselamatan penerbangan
b peternakan danatau habitat burung
c kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti
permainan layang-layang balon udara parasut paralayang paralayang
112
bermotor layang gantung layang gantung bermotor pesawat udara sangat
ringan aeromodeling kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan
lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap
Pasal 13
(1) Kawasan Di Bawah Permukaan Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf f adalah kawasan tepi dalam dari kawasan yang berimpit dengan
sisi panjang Permukaan Utama sisi kawasan Pendekatan (Ancangan)
Pendaratan dan Lepas Landas kawasan ini meluas ke luar sampai jarak
mendatar 315 (tiga ratus lima belas) meter dari sisi panjang Permukaan Utama
(2) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hanya untuk
fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Bandar udara
Pasal 14
(1) Kawasan di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g adalah kawasan bidang
miring di sekitar alat Bantu navigasi penerbangan diukur kemiringan dalam
derajat sesuai dengan jenis alat Bantu Navigasi tersebut
(2) Penggunaan kawasan sebagaimna dimaksud pada ayat (1) adalah untuk hunian
fasilitas umum fasilitas sosial ketinggian bangunan kemiringan dalam derajat
sesuai dengan jenis alat Bantu navigasi penerbangan
(3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk
a fasilitas telekomunikasi dan listrik tetangan tinggi
b bangunan yang tidak tembus atau memantulkan gelombang suara
Bagian Ketiga
Batas-batas Ketinggian pada KKOP
Pasal 15
(1) Ketinggian semua titik pada KKOP ditentukan terhadap ketinggian
ambang landas pacu 36 exixting dan pengembangan sebagai titik referensi
sistem ketinggian Bandar Udara yaitu titik 000 meter yang ketinggiannya
+19875 meter di atas permukaan air laut rata-rata
(2) Batas-batas ketinggian pada Kawasan Pendekatan (ancangan) Pendaratan
dan Lepas Landas pada landas pacu 18 eksisting dan pengembangan
ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu
landas pacu sebagai berikut
a Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2 (dua persen) arah ke atas
dan keluar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian ambang
113
landas pacu 18 eksisting dan pengembangan sampai jarak mendatar 1940
meter pada ketinggian +50 meter di atas ambang landas pacu 36 eksisting
dan pengembangan
b Bagian kedua dengan kemiringan 0 (nol persen) sampai jarak mendatar
tambahan 2060 meter pada ketinggian +50 meter di atas ambang landas
pacu 36 eksisting dan pengembangan
c Bagian ketiga dengan kemiringan 3 (tiga persen) arah ke atas dan ke luar
sampai jarak mendatar tambahan 1339 meter pada ketinggian +104 meter
di atas ambang landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
d Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2 (dua persen)
arah ke atas dan ke luar sampai jarak mendatar tambahan 1693 meter pada
bagian tepi dengan kemiringan pertama 5 (lima persen) sampai jarak
mendatar tambahan 469 meter kemiringan kedua 25 (dua koma lima
persen) sampai jarak mendatar tambahan 584 meter serta kemiringan
ketiga 0 (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 640 meter
e Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0 (nol persen) sampai jarak
mendatar tambahan 7968 meter pada ketinggian +155 meter di atas ambang
landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
(3) Batas-batas ketinggian pada Kawasan Pendekatan (ancangan) Pendaratan
dan Lepas Landas pada landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu
landas pacu sebagai berikut
a Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2 (dua persen) arah ke atas
dan keluar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian ambang
landas pacu 36 eksisting dan pengembangan sampai jarak mendatar 2500
meter pada ketinggian +50 meter di atas ambang landas pacu 36 eksisting
dan pengembangan
b Bagian kedua dengan kemiringan 0 (nol persen) sampai jarak mendatar
tambahan 1500 meter pada ketinggian +50 meter di atas ambang landas
pacu 36 eksisting dan pengembangan
c Bagian ketiga dengan kemiringan 3 (tiga persen) arah ke atas dan ke luar
sampai jarak mendatar tambahan 1000 meter pada ketinggian +100 meter
di atas ambang landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
d Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2 (dua persen)
arah ke atas dan ke luar sampai jarak mendatar tambahan 2500 meter pada
bagian tepi dengan kemiringan pertama 5 (lima persen) sampai jarak
mendatar tambahan 400 meter kemiringan kedua 25 (dua koma lima
persen) sampai jarak mendatar tambahan 1200 meter serta kemiringan
ketiga 0 (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 900 meter
e Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0 (nol persen) sampai jarak
mendatar tambahan 7500 meter pada ketinggian +150 meter di atas ambang
landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
(4) Batas-batas ketinggian pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
ditentukan oleh kemiringan 2 (dua persen) arah ke atas dan ke luar
dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing
ambang landas pacu sampai dengan ketinggian +50 meter di atas ambang
114
landas pacu 36 eksisting dan pengembangan sepanjang jarak mendatar
3000 meter melalui perpanjangan sumbu landas pacu
(5) Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal
Dalam ditentukan +50 meter di atas ketinggian ambang landas pacu 36
eksisting dan pengembangan
(6) Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal
Luar ditentukan +155 meter di atas ketinggian ambang landas pacu 36
eksisting dan pengembangan
(7) Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
ditentukan oleh kemiringan 5 (lima persen) arah ke atas dan ke luar
dimulai dari tepi luar Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam
pada ketinggian +50 meter sampai memotong Permukaan Horizontal Luar
pada ketinggian +150 meter di atas ambang landas pacu 36
eksisting dan pengembangan
(8) Batas ketinggian pada pertemuan garis batas luar Kawasan di Bawah
Permukaan Kerucut dengan garis batas dalam Kawasan di Bawah
Permukaan Horizontal Luar ditentukan +150 meter di atas ketinggian
ambang landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
(9) Batas-batas ketinggian pada Kawasan di Bawah Permukaan Transisi
ditentukan oleh kemiringan 143 (empat belas koma tiga persen) arah ke
atas dan ke luar dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama
seperti Permukaan Utama serta Permukaan Pendekatan (ancangan)
Pendaratan dan Lepas Landas menerus sampai memotong Permukaan
Horizontal Dalam pada ketinggian +50 meter di atas ketinggian ambang
landas pacu 36 eksisting dan pengembangan
(10) Batas ketinggian pada Kawasan di sekitar Penempatan Alat Bantu
Navigasi Penerbangan ditentukan sebagai berikut
a Batas ketinggian di sekitar Non Directional Beacon (NDB) ditentukan
oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 3o (tiga derajat) ke atas
dan ke luar dari titik tengah dasar antena dan sampai radius 300 meter
dari antena dilarang ada bangunan dari metal seperti konstruksi rangka
besibaja tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian tersebut
b Batas ketinggian di sekitar alat Doppler Very High Frequency Omni
Directional Range (DVOR)Distance Measuring Equipment (DME)
ditentukan oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 2o (dua
derajat) ke atas dan ke luar dari titik antena pada ketinggian bidang
counterpoins dan pada jarak radial kurang 600 meter dilarang adanya
transmisi tegangan tinggi bangunan dari metal seperti konstruksi
rangka besi baja tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian
tersebut
c Batas ketinggian di sekitar alat Localizer dibatasi oleh bidang yang
dibentuk dengan sudut 1o (satu derajat) dari titik tengah dasar antane
Localizer terhadap bidang horizontal sejauh 600 meter ke arah landas
pacu
d Batas ketinggian di sekitar Glide Path (GP) dibatasi oleh bidang yang
dibentuk dengan sudut 2o (dua derajat) dari titik tengah dasar antena
Glide Path terhadap bidang horizontal sejauh 600 meter ke arah landas
pacu
115
e Batas ketinggian Middle Marker ditentukan oleh kemiringan bidang
kerucut dengan sudut 20o (dua puluh derajat) ke atas dan ke luar dari
titik dasar antena dan sampai pada radius 300 meter dari antena
dilarang adanya bangunan dari metal seperti konstruksi rangka
besibaja tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian tersebut
f Batas ketinggian di sekitar Alat Radar ditentukan oleh kemiringan
bidang kerucut dengan sudut 1o (satu derajat) ke atas dan ke luar dari
titik antena pada ketinggian dasar antena dan dalam radius 500 meter
tidak diperkanankan adanya bangunan dari metal tangki minyak
bangunan dan lain-lain melebihi ketinggian dasar antena
(11) Untuk mendirikan bangunan baru di dalam Kawasan Pendekatan
(ancangan) pendaratan dan Lepas Landas harus memenuhi batas
ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 16 (satu koma enam
persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada
ketinggian masing-masing ambang landas pacu 18 dan landas pacu 36
eksisting dan pengembangan
BAB IV
KRITERIA DAN PENGGUNAAN KAWASAN KEBISINGAN
Pasal 16
(1) Kawasan kebisingan merupakan kawasan tertentu di sekitar Bandar Udara yang
terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat
mengganggu lingkungan
(2) Tingkat kebisingan kawasan sekitar Bandar Udara diukur dengan peralatan
ukur dan metodologi yang ditetapkan oleh standar nasional dan ditetapkan
berdasarkan satuan WECPNL
Pasal 17
(1) Kawasan kebisingan Tingkat 1 (satu) adalah kawasan yang mempunyai indeks
kebisingan lebih besar atau sama dengan 70 dan lebih kecil 75 rdquo WECPNL lt
75) merupakan kawasan dengan tingkat kebisingan terendah
(2) Kawasan ini merupakan daerah yang mengelilingi landasan dimana tepi luar
bagian utara kawasan ini berjarak maksimum 3516758 meter dari ujung
landasan 18 dan tepi luar bagian selatan berjarak maksimum 3923879 meter
dari ujung landasan 36 serta tepi dalamnya merupakan batas-batas kawasan
kebisingan tingkat 2
(3) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan
untuk berbagai jenis kegiatan danatau bangunan kecuali untuk jenis kegiatan
danatau bangunan sekolah dan rumah sakit
(4) Bangun sekolah dan rumah sakit yang sudah ada harus dilengkapi dengan
pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga
tingkat kebisingan yang terjadi di dalam bangunan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
116
Pasal 18
(1) Kawasan kebisingan Tingkat 2 (dua) adalah kawasan yang mempunyai indeks
kebisingan lebih besar atau sama dengan 75 dan lebih kecil 80 rdquo WECPNL lt
80) memiliki tingkat kebisingan yang lebih tinggi dari kawasan kebisingan
tingkat 1
(2) Kawasan ini merupakan daerah yang mengelilingi landasan dimana tepi luar
bagian utara kawasan ini berjarak maksimum 1671909 meter dari ujung
landasan 18 dan tepi luar bagian selatan berjarak maksimum 1957217 meter
dari ujung landasan 36 serta tepi dalamnya merupakan batas-batas kawasan
kebisingan tingkat 3
(3) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan
untuk berbagai jenis kegiatan danatau bangunan kecuali untuk jenis kegiatan
danatau bangunan sekolah dan rumah sakit dan tempat tinggal
(4) Bangun sekolah rumah sakit dan tempat tinggal yang sudah ada harus
dilengkapi dengan pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang
standar sehingga tingkat kebisingan yang terjadi di dalam bangunan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
Pasal 19
(1) Kawasan Kebisingan Tingkat 3 (tiga) adalah kawasan yang mempunyai indeks
kebisingan lebih besar atau sama dengan 80 (amp31 bull ) merupakan kawasan
dengan tingkat kebisingan tertinggi
(2) Kawasan ini merupakan daerah yang mengelilingi landasan dimana tepi luar
bagian utara kawasan ini berjarak maksimum 595272 meter dari ujung landasan
18 dan tepi luar bagian selatan berjarak maksimum 793351 meter dari ujung
landasan 36 serta garis tengahnya berimpit dengan garis tengah landasan
(3) Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan
untuk membangun bangunan dan fasilitas bandar udara yang dilengkapi dengan
pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur yang standar sehingga
tingkat bising yang terjadi di dalam bangunan seusai dengan peraturan
perundang-undangan
(4) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanah dan ruang udara
pada Kawasan Kebisingan Tingkat 3 dapat dimanfaatkan sebagai jalur hijau
atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang
burung
BAB V
PENGENDALIAN PENGGUNAAN KKOP DAN BKK
Pasal 20
(1) Pengendalian penggunaan KKOP dan BKK diselenggarakan melalui
a Perizinan
117
b Pengawasan
c Penertiban
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Pemerintah Provinsi Pemerintah KabupatenKota setempat dan Penyelenggara
Bandar Udara berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan
(3) Pengendalian teknis penggunaan KKOP dan BKK harus dijabarkan dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan KabupatenKota
Pasal 21
(1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan oleh
BupatiWalikota setempat sesuai peraturan perundang-undangan dengan
memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Perhubungan
dan Penyelenggara Bandar Udara
(2) Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bila ketinggian
bangunan melampaui ambang batas 75 (tujuh puluh lima persen) dari
ketentuan KKOP dan penggunaannya bila dipandang dapat menambah fatalitas
apabila terjadi kecelakaan harus mendapat kajian teknis dari Dinas
Perhubungan dan Penyelenggara Bandar Udara
(3) Hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar
pertimbangan untuk pemberian rekomendasi dari Dinas Perhubungan
(4) Ketentuan mengenai tata cara dan jangka waktu pemberian kajian teknis dan
rekomendasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur
Pasal 22
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilaksanakan
secara terpadu antara Pemerintah Provinsi Pemerintah KabupatenKota setempat
Penyelenggara Bandar Udara Camat Lurah Kepala Desa Perangkat
DesaKelurahan dinas instansi terkait lainnya dan masyarakat di sekitar bandar
udara
Pasal 23
(1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dilakukan
berdasarkan laporan perkembangan pemanfaatan ruang hasil pengawasan
(2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah
KabupatenKota melalui aparat yang diberi wewenang dalam hal penertiban
pelanggaran penggunaan ruang
(3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian
sanksi yang terdiri dari sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
118
BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 24
Hak dan Kewajiban meliputi
a Hak dan kewajiban masyarakat
b Hak dan kewajiban Penyelenggara Bandar Udara
c Hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi
d Hak dan kewajiban Pemerintah KabupatenKota
Pasal 25
Hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a
terdiri dari
a Hak masyarakat meliputi
1 turut serta dalam proses perencanaan tata ruang pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan ruang
2 mengetahui secara terbuka isi ketentuan penggunaan ruang dan
pengendalian penggunaan KKOP dan BKK
3 menikmati manfaat ruang danatau pertambahan nilai ruang sebagai akibat
dari penggunaan ruang
4 hak masyarakat sebagaimana dimaksud angka 1 2 dan 3 tidak termasuk
untuk DLKR Bandar Udara
b Kewajiban masyarakat meliputi
1 berperan serta dalam memelihara keselamatan dan keamanan KKOP serta
BKK
2 berlaku tertib dalam proses perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang
3 mentaati dan melaksanakan ketentuan penggunaan KKOP dan BKK yang
telah ditetapkan
Pasal 26
Hak dan kewajiban Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 huruf b terdiri dari
a Hak Penyelenggara Bandar Udara meliputi
1 berperan serta dalam proses perencanaan pemanfaatan ruang dan
pengendalian penggunaan ruang pada KKOP dan KKB
2 mengetahui secara terbuka isi ketentuan penggunaan ruang KKOP dan
BKK
3 mengajukan keberatan terhadap penggunaan ruang dalam KKOP dan BKK
apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan KKOP dan
BKK
b Kewajiban Penyelenggara Bandar Udara meliputi
119
1 berperan serta dalam mewujudkan dan memelihara keselamatan dan
keamanan KKOP dan BKK
2 berperan serta dan berkontribusi pada proses pembangunan dan
pemeliharaan infrastruktur dasar yang ada di DLKR Bandar Udara
3 berperan serta dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada
KKOP dan BKK
4 ikut serta dalam proses penataan ruang berkaitan dengan KKOP dan BKK
5 turut serta melakukan kajian teknis pemanfaatan ruang KKOP dan BKK dari
Pemerintah KabupatenKota
6 mentaati ketentuan penggunaan KKOP dan BKK
Pasal 27
Hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
huruf c terdiri dari
a Hak Pemerintah Provinsi meliputi
1 berperan serta dalam proses penataan ruang pada KKOP dan BKK yang
dilaksanakan oleh Pemerintah KabupatenKota
2 mendapatkan manfaat atas keberadaan Bandar Udara berdasarkan peraturan
perundang-undangan
3 mengajukan keberatan terhadap pemanfatan ruang yang dilaksanakan oleh
pemerintah KabupatenKota apabila bertentangan dengan ketentuan KKOP
dan BKK
b Kewajiban Pemerintah Provinsi meliputi
1 berperanserta dalam mewujudkan dan memelihara kualitas KKOP dan
BKK
2 ikutserta dalam proses penataan ruang berkaitan dengan KKOP dan BKK
3 mentaati ketentuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang
KKOP dan BKK
4 melaksanakan pengawasan penggunaan ruang pada KKOP dan BKK sesuai
dengan mekanisme yang berlaku
5 memberikan kajian teknis dan rekomendasi pemanfaatan ruang KKOP dan
BKK dari Pemerintah KabupatenKota
Pasal 28
Hak dan kewajiban Pemerintah KabupatenKota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 huruf d terdiri dari
a Hak Pemerintah KabupatenKota meliputi
1 menetapkan jenis penggunaan lahan maupun pemanfaatan ruang pada
KKOP dan BKK
2 melaksanakan pengawasan evaluasi dan penertiban pemanfaatan ruang
pada KKOP dan BKK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
3 mendapatkan manfaat atas keberadaan Bandar Udara berdasarkan peraturan
perundang-undangan
120
4 memfasilitasi dan menyelesaikan setiap konflik pelaksanaan dan
pemanfaatan ruang KKOP dan BKK sesuai dengan kewenangan yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan
b Kewajiban Pemerintah KabupatenKota meliputi
1 menyusun rencana yang lebih rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (3)
2 berperan serta dalam mewujudkan dan memelihara kualitas KKOP dan
BKK
3 mentaati ketentuan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang
KKOP dan BKK yang telah ditetapkan
4 melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang pada KKOP dan BKK
5 menyampaikan pemberitahuan pemberian izin yang berada pada KKOP dan
BKK kepada Pemerintah Provinsi dan mengajukan permohonan kajian
teknis terhadap usul pendirian bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21
Pasal 29
(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat Penyelenggara Bandar Udara Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah KabupatenKota dalam penataan ruang dilaksanakan
dengan mematuhi dan menerapkan kriteria kaidah baku mutu dan
aturanaturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundangundangan
(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara
turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor
keselamatan penerbangan keselamatan masyarakat daya dukung lingkungan
estetika lingkungan lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat
menjamin pemanfaatan ruang yang serasi selaras dan seimbang
BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 30
(1) Apabila terdapat pelanggaran dalam pendirian danatau penggunaan bangunan
sebagaimana dimaksud daslam Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 12 Pasal 14
Pasal 15 Pasal 17 Ayat (3) Pasal 18 Ayat (3) dan Pasal 19 Ayat (3) dan Ayat
(4) maka Gubernur dapat meminta Pemerintah KabupatenKota yang
mengeluarkan izin untuk memberikan sanksi administratif berupa pencabutan
izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan serta perizinan
lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha yang bersangkutan
(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didahului dengan
pemberitahuan pertama kedua dan ketiga dan apabila tidak diindahkan maka
dapat diberikan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
121
BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 31
(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana
penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi
(2) Selain Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud Ayat (1) Penyidik Pegawai
Negeri Sipil pada Satuan Pamong Praja Provinsi diberikan kewewenangan
untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
(3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat Penyidik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang sebagai berikut
a Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang kejadian tindak
pidana
b Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan
c Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka
d Melakukan penyitaan benda danatau surat
e Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
f Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi
g Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan
pemeriksaan perkara
h Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 32
(1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 8 ayat
(3) Pasal 9 ayat (4) Pasal 10 ayat (3) Pasal 12 ayat (3) Pasal 14 ayat (3) Pasal
15 Pasal 17 Ayat (3) Pasal 18 Ayat (3) dan Pasal 19 Ayat (3) dan Ayat (3)
diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling
banyak Rp 5000000000 (lima puluh juta rupiah)
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
122
(3) Tidak pidana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33
Ketentuan penggunaan ruang KKOP dan BKK ini digunakan sebagai pedoman
bagi
a perumusan kebijakan pokok penggunaan ruang di wilayah KabupatenKota
sekitar Bandar Udara secara adil dan merata
b mewujudkan keterpaduan keterkaitan penataan ruang pada KKOP dan BKK
c rekomendasi kepada pemerintah dalam menetapkan penggunaan lahan sekitar
KKOP dan BKK
d acuan penataan ruang wilayah KabupatenKota
e peta lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2004
tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di sekitar Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru termasuk juga apabila terjadi perubahan
menjadi pedoman dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini
Pasal 34
(1) Terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara
maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau badan usaha atau
yang telah ada secara alami dalam KKOP sebelum diterbitkannya Peraturan
Daerah ini tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi
penerbangan terpenuhi
(2) Bangunan sekolah dan rumah sakit yang sudah ada dalam BKK tingkat 1 dan
tingkat 2 dilengkapi dengan pemasangan insulasi suara sesuai dengan prosedur
yang standar sehingga tingkat kebisingan yang terjadi di dalam bangunan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
(3) Terhadap bangunan-bangunan yang penggunaannya dapat membahayakan atau
dapat menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3) Pasal 9 Ayat (4) Pasal 10 Ayat (3) Pasal 12
Ayat (3) Pasal 14 Ayat (3) dan Pasal 15 harus dilakukan pengalihan yang akan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35
(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua rencana tata
ruang wilayah daerah dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini
123
(2) Ketentuan-ketentuan teknis operasional yang berkaitan langsung dengan KKOP
dan BKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau
Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 2013
GUBERNUR RIAU
ttd
H M RUSLI ZAINAL SE MP
Diundangkan di Pekanbaru
Tanggal 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU
Drs WAN SYAMSIRYUS
LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR
124
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI
PENERBANGAN DAN BATAS-BATAS KAWASAN KEBISINGAN
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
1 PENJELASAN UMUM
Transportasi udara mempunyai peranan yang penting dalam mendukung
pembangunan sektor ekonomi dan pariwisata Penyelenggaraan transportasi udara
yang selamat aman lancar dan efisien perlu ditunjang oleh sub sistem airline
dengan berbagai aspeknya sub sistem bandar udara dengan berbagai sarana dan
prasarananya dan sub sistem keselamatan penerbangan dengan pengelolaan ruang
udara yang bebas dari segala gangguan dan ditunjang oleh sumber daya manusia
yang berkualitas sesuai dengan standar internasional
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sebagai salah satu sub sistem
transportasi udara harus dapat menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan
di sekitar bandar udara Oleh karena itu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru harus memenuhi persyaratan teknis yang telah menjadi standar
internasional Salah satu persyaratan teknis dimaksud adalah kawasan di sekitar
bandar udara harus bebas dari penghalang (obstacle) tetap maupun bergerak
Untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan dan keselamatan masyarakat
khususnya yang tinggal dan atau beraktivitas di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Kasim II Pekanbaru telah ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM
60 Tahun 2004 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di
sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
Pengoperasian bandar udara di sisi lain memberikan dampak kebisingan bagi
masyarakat yang berada di sekitar bandar udara Karena itu dalam rangka
keselamatan masyarakat terhadap bahaya suara mesin pesawat yang dapat
mengganggu pendengaran maka ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
KM 17 Tahun 2005 tentang Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) di sekitar
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sehingga masyarakat mengetahui
daerah-daerah mana yang mempunyai tingkat gangguan terkecil dan terbesar akibat
operasi pesawat udara pada siang dan malam hari dan diharapkan dapat
menghindarinya atau melakukan pengamanan terhadap bahaya tersebut
Untuk mencapai tujuan keselamatan dan keamanan penerbangan serta perlindungan
masyarakat di sekitar bandar udara tersebut di atas perlu pengaturan dalam rangka
pengendalian terhadap benda-benda tumbuh pendirian bangunan dan berbagai
aktivitas yang menggunakan ruang udara dengan suatu Peraturan Daerah (Perda)
2 PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
125
Pasal 1 Cukup
jelas
Pasal 2 Cukup
jelas
Pasal 3 Cukup
jelas
Pasal 4 Cukup
jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Fasilitas pokok bandar udara meliputi
a fasilitas sisi udara (airside facility) antara lain
1) landasan pacu
2) penghubung landasan pacu (taxiway)
3) tempat parkir pesawat udara (apron)
4) runway strip
5) fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam
kebakaran (PKP ndash PK) 6) marka dan rambu
b fasilitas sisi darat (landsite facility) antara lain
1) bangunan terminal penumpang
2) bangunan terminal kargo
3) bangunan operasi
4) menara pengawas lalu lintas udara (ATC tower)
5) bangunan VIP
6) bangunan meteorologi 7) bangunan SAR
8) jalan masuk (acces road)
9) depo pengisian bahan bakar pesawat udara 10) bangunan administrasiperkantoran 11) marka dan
rambu
c fasilitas navigasi penerbangan antara lain
1) Non Directional Beacon (NDB)
2) Doppler VHF Omni Range (DVOR)
3) Distance Measuring Equipment (DME)
4) Runway Visual Range (RVR)
5) Instrument Landing System (ILS)
6) Radio Detection and Ranging (RADAR)
7) Very High Frequency ndash Direction Finder (VHF-DF)
8) Differential Global Positioning System (DGPS)
9) Automatic Dependent Surveillance (ADS)
126
10) Satelite Navigation System
11) Aerodrome Surface Detection Equipment 12) Very High Frequency
Omnidirectional Range
d fasilitas alat bantu pendaratan visual antara lain
1) marka dan rambu
2) runway lighting
3) taxiway lighting
4) threshold lighting
5) runway end lighting
6) apron lighting
7) Precision Approach Path Indicator (PAPI)Visual Approach Slope
Indicator (VASI)
8) Rotating beacon
9) Apron area floodapron flood light
10) Approach Lighting System
11) Indicator and Signalling Device
12) Circling Guidance Light
13) Sequence Flashing Light
14) Runway Lead in Lighting System
15) Runway Guard Light 16) Road Holding Position Light 17) Aircraft
Docking Guidance System
e fasilitas komunikasi penerbangan antara lain
1) komunikasi antar stasiun penerbangan (Aeronautical Fixed
ServiceAFS)
a) Very High Frequency (VHF) Air Ground Communication
b) Automatic Message Switching Center (AMSC)
c) Aeronautical Fixed Telecommunication Network
(TELEXAFTN)
d) High Frequency ndash Single Side Band (HFndashSSB)
e) Direct Speech
f) Teleprinter
2) peralatan komunikasi lalu lintas penerbangan (Aeronautical Mobile
ServiceAMS )
a) High Frequency Air Ground Communication
b) Very High Frequency Air Ground Communication
c) Voice Switching Communication System
d) Controller Pilot Data Link Communication
e) Very High Frequency Digital Link
f) Integrated Remote Control and Monitoring System
g) Aerodrome Terminal Information System
3) tranmisi
a) radio link
b) VSAT
Fasilitas penunjang bandar udara yang meliputi antara lain a
penginapanhotel
127
b penyediaan toko dan restoran
c fasilitas penempatan kendaraan bermotor
d fasilitas perawatan pada umumnya (antara lain perawatan
gedungperkantoran peralatan operasional)
e fasilitas pergudangan
f fasilitas perbengkelan pesawat udara
g fasilitas hanggar
h fasilitas pengelolaan limbah
i fasilitas lainnya yang menunjang secara langsung atau tidak langsung
kegiatan bandar udara
Pasal 6 Cukup
jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Batas-batas KKOP ditentukan berdasarkan persyaratan permukaan batas
penghalang untuk landas pacu dengan Pendekatan Presisi Kategori I
Nomor kode 4 sesuai Annex 14 ICAO Konvensi Chicago Tahun 1944
dan dinyatakan dalam Sistem Koordinat Bandar Udara yang posisinya
ditentukan terhadap titik-titik referensi sebagai berikut
a Titik referensi bandar udara terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 27ͳ͵Ͳᦢ LU
101deg ʹᦡ 36ͷͷͲᦢ BT
b Titik referensi sistem koordinat bandar udara (perpotongan sumbu
X dan sumbu Y) terletak pada ujung landas pacu 18 Eksisting dan
Pengembangan dengan koordinat geografis
00deg ʹᦡ 05ͺʹᦢ LU
101deg ʹᦡ 39ͳᦢ BT atau koordinat bandar
udara X = + 20000 m
Y = + 20000 m
sumbu X berimpit dengan sumbu landas pacu dengan arah ž ފ މ
geografis sumbu Y melalui ujung landas pacu 18 eksisting dan
Pengembangan dan tegak lurus pada sumbu X
Ayat 2
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan Pendekatan (ancangan) Pendaratan dan Lepas
Landas sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1B
Ayat (2)
128
Cukup Jelas
Ayat (3) Huruf c
Yang dimaksud dengan peternakan adalah peternakan unggas seperti burung
walut burung dara dan sejenisnya yang dapat mengganggu penerbangan
Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan
sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1C
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf b
Yang dimaksud dengan peternakan danatau habitat hunian burung adalah
peternakan burung walet burung dara dan sejenisnya yang dapat mengganggu
penerbangan
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam
sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1D
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan peternakan adalah peternakan unggas seperti burung
walut burung dara dan sejenisnya yang dapat mengganggu penerbangan
Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar
sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1E
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut sebagaimana
terdapat dalam Lampiran 1F
129
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan peternakan adalah peternakan unggas seperti burung walut
burung dara dan sejenisnya yang dapat mengganggu penerbangan
Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan di Bawah Permukaan Transisi sebagaimana
terdapat dalam Lampiran 1G
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kawasan di sekitar Alat Bantu Navigasi Penerbangan
adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1H
Alat Bantu Navigasi Penerbangan yang tersedia dalam penyelenggaraan
operasi penerbangan di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru terdiri
dari
a Non Directional Beacon (NDB)
b Doppler Very High Frequency Omni Range (DVOR)Distance Measuring
Equipment (DME)
c Instrument Landing System (ILS) yang terdiri dari Localizer Glide Path
Outer Marker dan Middle Marker
d Radar
e Approach Lighting System
Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan tersebut ditentukan sebagai
berikut
a Non Directional Beacon (NDB) terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 59͵ᦢ LU
101deg ʹᦡ 11ͶͲᦢ BT
b Doppler Very High Omni Range (VOR)Distance Measuring Equipment
(DME) terletak pada koordinat geografis
00deg ʹͷᦡ 32ͳʹᦢ LU
101deg ʹᦡ 29͵ͺᦢ BT
c Instrument Landing System (ILS)
1) Localizer terletak pada koordinat geografis
00deg ʹͺᦡ 20ͳͳᦢ LU
130
101deg ʹᦡ 41ʹ͵ᦢ BT dengan ukuran
nominal 600 m x 220 m
2) Glide Path terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 15ͳͶᦢ LU
101deg ʹᦡ 42ͻᦢ BT dengan ukuran
nominal 600 m x 200 m
3) Middle Marker terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 28Ͷᦢ LU
101deg ʹᦡ 38Ͷʹᦢ BT dengan ukuran
nominal 10 m x 10 m
(2) Radar terletak pada koordinat geografis
00deg ʹᦡ 48ʹͳᦢ LU
101deg ʹᦡ 48͵ͺᦢ BT dengan ukuran
nominal 100 m x 100 m
(3) Approach Lighting System dengan ukuran nominal lokasi 1000 m x 60 m
dengan persyaratan lahan di sebelah kanan dan kiri Approach Light sebesar
120 m dari as landas pacu harus rata serta bebas benda tumbuh
Pasal 15 Cukup
jelas
Pasal 16 Cukup
jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kawasan kebisingan Tingkat 1 sebagaimana terdapat
dalam Lampiran IIA
Ayat (2) Cukup
jelas
Ayat (3) Cukup
jelas
Ayat (4) Cukup
jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kawasan kebisingan Tingkat 2 sebagaimana terdapat
dalam Lampiran IIB
131
Ayat (2) Cukup
jelas
Ayat (3) Cukup
jelas
Ayat (4) Cukup
jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kawasan kebisingan Tingkat 3 sebagaimana terdapat
dalam Lampiran IIC
Ayat (2) Cukup
jelas
Ayat (3) Cukup
jelas
Ayat (4) Cukup
jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Kajian teknis antara lain menyangkut batas-batas ketinggian bangunan
penggunaan bangunan dan benda tumbuh pada KKOP
Ayat (3) Cukup
jelas
Ayat (4) Cukup
jelas
Pasal 22
- Peran serta masyarakat antara lain melaporkan kepada aparat berwenang
apabila menjumpai pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini
- Yang dimaksud instansi teknis terkait lainnya adalah instansi yang terkait
dalam pengawasan dan pengendalian KKOP dan BKK baik di jajaran
132
Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan KabupatenKota termasuk juga
instansi vertikal
Pasal 23 Cukup
jelas
Pasal 24 Cukup
jelas
Pasal 25 Cukup
jelas
Pasal 26 Cukup
jelas
Pasal 27 Cukup
jelas
Pasal 28 Cukup
jelas
Pasal 29 Cukup
jelas
Pasal 30 Cukup
jelas
Pasal 31 Cukup
jelas
Pasal 32 Cukup
jelas
Pasal 33 Cukup
jelas
Pasal 34 Cukup
jelas
Pasal 35 Cukup
jelas
Pasal 36 Cukup
jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN NOMOR
LAMPIRAN IA PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
KOORDINAT BATAS KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP)
DI SEKITAR BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 A11 19940 20334 Ϭ϶ϮϴΖϭϳϰϳϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϮϬϰϬΗ
2 A12 19940 ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϴΖϭϳϵϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϲϯϵϲΗ
3 A13 4940 ϭϳϲϬϬ Ϭ϶ϯϲΖϯϳϵϲϱΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϯϳϴϱϳΗ
4 A14 4940 ϮϮϱϴϰ Ϭ϶ϯϲΖϮϯϮϮϲΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϭϴϴϵϱΗ
ϱ ϭϱ ϭϲϵϰϬ ϮϬϳϴϰ Ϭ϶ϮϵΖϱϰϲϮϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϵϰϬϭΗ
ϲ ϭϲ ϭϲϵϰϬ 19400 Ϭ϶ϮϵΖϱϱϵϴϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϰϲϲϱΗ
ϳ A21R 22210 20334 Ϭ϶ϮϳΖϬϯϲϯϳΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϵϴϴϮΗ
ϴ A22R ϯϳϮϭϬ ϮϮϱϴϰ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϲϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϮϲϱϱΗ
9 ϮϱZ ϮϱϮϭϬ ϮϬϳϴϰ Ϭ϶ϮϱΖϮϱϲϱϰΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϭϱϴϯΗ
10 Ϯϳ 22210 ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϳΖϬϯϴϯϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϵϯϰΗ
11 A21L ϮϮϱϲϬ ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϰϰϱΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϲϬϳΗ
12 A22L ϯϳϱϲϬ 22400 Ϭ϶ϭϴΖϰϮϰϬϱΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϮϮϬϬΗ
13 A23L ϯϳϱϲϬ ϭϳϲϬϬ Ϭ϶ϭϴΖϰϲϵϲϰΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϬϳϭϭϰΗ
14 A24L ϮϮϱϲϬ ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϳϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϯϵϭϬΗ
ϭϱ Ϯϱgt ϮϱϱϲϬ ϮϬϲϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϭϰϰϮϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϱϯϬϵΗ
ϭϲ Ϯϲgt ϮϱϱϲϬ 19400 Ϭ϶ϮϱΖϭϱϱϴϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϲϱϱϰΗ
ϭϳ Ϯϴgt ϮϱϮϭϬ ϮϬϱϰϴ Ϭ϶ϮϱΖϮϱϴϱϮΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϯϵϴϳΗ
ϭϴ A29L ϯϳϮϭϬ ϮϮϯϰϴ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϬϴϰϱΗ
19 B11 ϭϳϵϱϬ ϮϬϮϲϲ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϮϵϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϭϳϬϴΗ
20 B12R ϮϰϳϭϬ ϮϬϳϬϴ Ϭ϶ϮϱΖϰϭϵϵϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϵϲϭϳΗ
21 B21 ϭϳϵϱϬ ϭϵϱϱϮ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϵϱϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϴϲϮϵΗ
22 B22L ϮϱϬϲϬ ϭϵϰϳϱ Ϭ϶ϮϱΖϯϭϳϱϮΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϵϰϯϱΗ
23 C11 ϭϲϬϬϵ 20924 Ϭ϶ϯϬΖϮϰϳϵϮΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϴϭϬΗ
24 C12 19940 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϯϴϭϰΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϲϰϭϵΗ
Ϯϱ C13 22210 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϵϵϴϮΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϰϮϲϬΗ
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
Ϯϲ C14 24244 ϮϯϲϮϴ Ϭ϶ϮϱΖϱϰϯϱϳΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϯϰϯϵϮΗ
Ϯϳ ϭϱ Ϯϲϰϰϭ ϮϬϵϲϵ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϰϯϯΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϲϰϭϵΗ
Ϯϴ C21 ϭϲϬϬϵ ϭϵϮϲϬ Ϭ϶ϯϬΖϮϲϯϳϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϭϬϮϰΗ
29 C22 Ϯϲϰϵϭ ϭϵϲϮϬ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϬϴϴΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϮϳϴϯΗ
30 C23 ϮϮϱϲϬ ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϲϯϲϮΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϮϵϱϮϴΗ
134
31 C24 19940 ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϴΖϮϭϱϴϳΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϯϭϵϴϭΗ
32 D11 14030 21220 Ϭ϶ϯϭΖϮϴϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϮϲϮϰϱΗ
33 D12 19940 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϭϵϯϲΗ ϭϬϳ϶ϯϬΖϬϭϬϯϭΗ
34 D13 22210 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϴϭϬϲΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϱϴϵϬϰΗ
ϯϱ D14 Ϯϱϭϳϱ ϮϱϰϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϮϮϰϭϳΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϯϬϳϴϱΗ
ϯϲ ϭϱ ϮϴϰϮϱ ϮϭϮϲϲ Ϭ϶ϮϯΖϰϬϲϭϬΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϭϱϳΗ
ϯϳ D21 14030 ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϯϭΖϯϭϬϬϯΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϯϯϮϯΗ
ϯϴ D22 ϮϴϰϳϬ ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϮϯΖϰϭϯϭϱΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϮϵϳϭϳΗ
39 D23 ϮϮϱϲϬ 14000 Ϭ϶ϮϲΖϱϴϮϳϭΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϰϵϭϮΗ
40 D24 19940 14000 Ϭ϶ϮϴΖϮϯϰϵϳΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϳϯϲϰΗ
41 E11 ϱϭϮϵ ϮϮϱϱϲ Ϭ϶ϯϲΖϭϳϭϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϭϳϴϮϲΗ
42 E12 19940 ϯϱϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϬϯϯϳϬΗ ϭϬϳ϶ϯϰΖϱϭϳϵϭΗ
43 E13 22210 ϯϱϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϰϵϱϰϰΗ ϭϬϳ϶ϯϰΖϰϵϲϲϰΗ
44 E14 Ϯϵϯϲϰ ϯϯϯϲϴ Ϭ϶ϮϮΖϱϴϲϭϲΗ ϭϬϳ϶ϯϯΖϰϰϮϯϳΗ
ϰϱ ϭϱ ϯϳϯϳϭ ϮϮϯϳϮ Ϭ϶ϭϴΖϰϴϱϴϳΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϭϰϱϴΗ
ϰϲ E21 ϱϭϮϵ ϭϳϲϮϴ Ϭ϶ϯϲΖϮϭϴϬϮΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϯϴϱϵϴΗ
ϰϳ E22 ϯϳϯϳϭ ϭϳϲϮϴ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϬϴϭΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϬϴϭϴϮΗ
ϰϴ E23 19940 ϱϬϬϬ Ϭ϶ϮϴΖϯϮϬϮϱΗ ϭϬϳ϶ϭϴΖϯϲϱϲϯΗ
49 E24 ϮϮϱϲϬ ϱϬϬϬ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϬϰϵΗ ϭϬϳ϶ϭϴΖϯϰϬϳϵΗ
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
ϭϯϱ
LAMPIRAN IB
KAWASAN PENDEKATAN PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 A11 19940 20334 Ϭ϶ϮϴΖϭϳϰϳϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϮϬϰϬΗ
2 A12 19940 ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϴΖϭϳϵϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϲϯϵϲΗ
3 A13 4940 ϭϳϲϬϬ Ϭ϶ϯϲΖϯϳϵϲϱΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϯϳϴϱϳΗ
4 A14 4940 ϮϮϱϴϰ Ϭ϶ϯϲΖϮϯϮϮϲΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϭϴϴϵϱΗ
ϱ A21R 22210 20334 Ϭ϶ϮϳΖϬϯϲϯϳΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϵϴϴϮΗ
ϲ A22R ϯϳϮϭϬ ϮϮϱϴϰ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϲϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϮϲϱϱΗ
ϳ A29L ϯϳϮϭϬ ϮϮϯϰϴ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϬϴϰϱΗ
ϴ A22L ϯϳϱϲϬ 22400 Ϭ϶ϭϴΖϰϮϰϬϱΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϮϮϬϬΗ
9 A23L ϯϳϱϲϬ ϭϳϲϬϬ Ϭ϶ϭϴΖϰϲϵϲϰΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϬϳϭϭϰΗ
10 A24L ϮϮϱϲϬ ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϳϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϯϵϭϬΗ
11 A21L ϮϮϱϲϬ ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϰϰϱΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϲϬϳΗ
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
12 Ϯϳ 22210 ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϳΖϬϯϴϯϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϵϯϰΗ
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
ϭϯϲ
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
LAMPIRAN IC
KAWASAN KEMUNGKINAN BAHAYA KECELAKAAN
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 A11 19940 20334 Ϭ϶ϮϴΖϭϳϰϳϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϮϬϰϬΗ
2 A12 19940 ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϴΖϭϳϵϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϲϯϵϲΗ
3 ϭϲ ϭϲϵϰϬ 19400 Ϭ϶ϮϵΖϱϱϵϴϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϰϲϲϱΗ
4 ϭϱ ϭϲϵϰϬ ϮϬϳϴϰ Ϭ϶ϮϵΖϱϰϲϮϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϵϰϬϭΗ
ϱ A21R 22210 20334 Ϭ϶ϮϳΖϬϯϲϯϳΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϵϴϴϮΗ
ϲ ϮϱZ ϮϱϮϭϬ ϮϬϳϴϰ Ϭ϶ϮϱΖϮϱϲϱϰΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϭϱϴϯΗ
ϳ Ϯϴgt ϮϱϮϭϬ ϮϬϱϰϴ Ϭ϶ϮϱΖϮϱϴϱϮΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖ ϱϯϵϴϳΗ
ϴ Ϯϱgt ϮϱϱϲϬ ϮϬϲϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϭϰϰϮϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϱϯϬϵΗ
9 Ϯϲgt ϮϱϱϲϬ 19400 Ϭ϶ϮϱΖϭϱϱϴϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϲϱϱϰΗ
10 A24L ϮϮϱϲϬ ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϳϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϯϵϭϬΗ
11 A21L ϮϮϱϲϬ ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϰϰϱΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϲϬϳΗ
12 Ϯϳ 22210 ϮϬϭϱϬ Ϭ϶ϮϳΖϬϯϴϯϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϯϵϯϰΗ
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
ϭϯϳ
LAMPIRAN ID
KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN HORIZONTAL DALAM
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 B11 ϭϳϵϱϬ ϮϬϮϲϲ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϮϵϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϭϳϬϴΗ
2 C11 ϭϲϬϬϵ 20924 Ϭ϶ϯϬΖϮϰϳϵϮΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϴϭϬΗ
3 C12 19940 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϯϴϭϰΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϲϰϭϵΗ
4 C13 22210 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϵϵϴϮΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϰϮϲϬΗ
ϱ C14 24244 ϮϯϲϮϴ Ϭ϶ϮϱΖϱϰϯϱϳΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϯϰϯϵϮΗ
ϲ ϭϱ Ϯϲϰϰϭ ϮϬϵϲϵ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϰϯϯΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϲϰϭϵΗ
ϳ B12R ϮϰϳϭϬ ϮϬϳϬϴ Ϭ϶ϮϱΖϰϭϵϵϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϵϲϭϳΗ
ϴ B21 ϭϳϵϱϬ ϭϵϱϱϮ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϵϱϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϴϲϮϵΗ
9 B22L ϮϱϬϲϬ ϭϵϰϳϱ Ϭ϶ϮϱΖϯϭϳϱϮΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϵϰϯϱΗ
10 C22 Ϯϲϰϵϭ ϭϵϲϮϬ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϬϴϴΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϮϳϴϯΗ
11 C23 ϮϮϱϲϬ ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϲϯϲϮΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϮϵϱϮϴΗ
12 C24 19940 ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϴΖϮϭϱϴϳΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϯϭϵϴϭΗ
13 C21 ϭϲϬϬϵ ϭϵϮϲϬ Ϭ϶ϯϬΖϮϲϯϳϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϭϬϮϰΗ
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
139
ϭϯϴ
LAMPIRAN IE
KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN HORIZONTAL LUAR
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 D11 14030 21220 Ϭ϶ϯϭΖϮϴϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϮϲϮϰϱΗ
2 D12 19940 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϭϵϯϲΗ ϭϬϳ϶ϯϬΖϬϭϬϯϭΗ
3 D13 22210 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϴϭϬϲΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϱϴϵϬϰΗ
4 D14 Ϯϱϭϳϱ ϮϱϰϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϮϮϰϭϳΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϯϬϳϴϱΗ
ϱ ϭϱ ϮϴϰϮϱ ϮϭϮϲϲ Ϭ϶ϮϯΖϰϬϲϭϬΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϭϱϳΗ
ϲ A22R ϯϳϮϭϬ ϮϮϱϴϰ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϲϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϮϲϱϱΗ
ϳ A29L ϯϳϮϭϬ ϮϮϯϰϴ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϬϴϰϱΗ
ϴ ϭϱ ϯϳϯϳϭ ϮϮϯϳϮ Ϭ϶ϭϴΖϰϴϱϴϳΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϰϭϰϱϴΗ
9 E14 Ϯϵϯϲϰ ϯϯϯϲϴ Ϭ϶ϮϮΖϱϴϲϭϲΗ ϭϬϳ϶ϯϯΖϰϰϮϯϳΗ
10 E13 22210 ϯϱϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϰϵϱϰϰΗ ϭϬϳ϶ ϯϰΖϰϵϲϲϰΗ
11 E12 19940 ϯϱϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϬϯϯϳϬΗ ϭϬϳ϶ϯϰΖϱϭϳϵϭΗ
12 E11 ϱϭϮϵ ϮϮϱϱϲ Ϭ϶ϯϲΖϭϳϭϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϭϳϴϮϲΗ
13 D21 14030 ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϯϭΖϯϭϬϬϯΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϯϯϮϯΗ
14 D24 19940 14000 Ϭ϶ϮϴΖϮϯϰϵϳΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϳϯϲϰΗ
ϭϱ D23 ϮϮϱϲϬ 14000 Ϭ϶ϮϲΖϱϴϮϳϭΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϰϵϭϮΗ
ϭϲ D22 ϮϴϰϳϬ ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϮϯΖϰϭϯϭϱΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϮϵϳϭϳΗ
ϭϳ E22 ϯϳϯϳϭ ϭϳϲϮϴ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϬϴϭΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϬϴϭϴϮΗ
ϭϴ E23 19940 ϱϬϬϬ Ϭ϶ϮϴΖϯϮϬϮϱΗ ϭϬϳ϶ϭϴΖϯϲϱϲϯΗ
19 E24 ϮϮϱϲϬ ϱϬϬϬ Ϭ϶ϭϴΖϱϯϬϰϵΗ ϭϬϳ϶ϭϴΖϯϰϬϳϵΗ
20 E21 ϱϭϮϵ ϭϳϲϮϴ Ϭ϶ϯϲΖϮϭϴϬϮΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϯϴϱϵϴΗ
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
141
LAMPIRAN IF
KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN KERUCUT
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 C11 ϭϲϬϬϵ 20924 Ϭ϶ϯϬΖϮϰϳϵϮΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϴϭϬΗ
2 D11 14030 21220 Ϭ϶ϯϭΖϮϴϴϱϵΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϮϲϮϰϱΗ
3 D12 19940 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϭϵϯϲΗ ϭϬϳ϶ϯϬΖϬϭϬϯϭΗ
4 D13 22210 Ϯϲϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϴϭϬϲΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϱϴϵϬϰΗ
ϱ D14 Ϯϱϭϳϱ ϮϱϰϬϬ Ϭ϶ϮϱΖϮϮϰϭϳΗ ϭϬϳ϶ϮϵΖϯϬϳϴϱΗ
ϲ ϭϱ ϮϴϰϮϱ ϮϭϮϲϲ Ϭ϶ϮϯΖϰϬϲϭϬΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϭϰϭϱϳΗ
ϳ ϭϱ Ϯϲϰϰϭ ϮϬϵϲϵ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϰϯϯΗ ϭϬϳ϶ϮϳΖϬϲϰϭϵΗ
ϴ C14 24244 ϮϯϲϮϴ Ϭ϶ϮϱΖϱϰϯϱϳΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϯϰϯϵϮΗ
9 C13 22210 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϲΖϱϵϵϴϮΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϰϮϲϬΗ
10 C12 19940 Ϯϰϭϴϰ Ϭ϶ϮϴΖϭϯϴϭϰΗ ϭϬϳ϶ϮϴΖϱϲϰϭϵΗ
11 C21 ϭϲϬϬϵ ϭϵϮϲϬ Ϭ϶ϯϬΖϮϲϯϳϰΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϭϬϮϰΗ
12 C24 19940 ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϴΖϮϭϱϴϳΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϯϭϵϴϭΗ
13 C23 ϮϮϱϲϬ ϭϲϬϬϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϲϯϲϮΗ ϭϬϳ϶ϮϰΖϮϵϱϮϴΗ
14 C22 Ϯϲϰϵϭ ϭϵϲϮϬ Ϭ϶ϮϰΖϰϱϬϴϴΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϮϳϴϯΗ
ϭϱ D22 ϮϴϰϳϬ ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϮϯΖϰϭϯϭϱΗ ϭϬϳ϶ϮϱΖϮϵϳϭϳΗ
ϭϲ D23 ϮϮϱϲϬ 14000 Ϭ϶ϮϲΖϱϴϮϳϭΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϰϵϭϮΗ
ϭϳ D24 19940 14000 Ϭ϶ϮϴΖϮϯϰϵϳΗ ϭϬϳ϶ϮϯΖϮϳϯϲϰΗ
ϭϴ D21 14030 ϭϴϵϲϰ Ϭ϶ϯϭΖϯϭϬϬϯΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϯϯϮϯΗ
GUBERNUR RIAU
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
BATAS-BATAS
142
HM RUSLI ZAINAL SE MP
LAMPIRAN IG
KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN TRANSISI
No TITIK KOORDINAT BANDAR UDARA KOORDINAT GEOGRAFIS
X ( meter ) Y ( meter ) LU BT
1 A11 19940 20334 Ϭ϶ϮϴΖϭϳϰϳϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϮϬϰϬΗ
2 B11 ϭϳϵϱϬ ϮϬϮϲϲ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϮϵϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϭϳϬϴΗ
3 B12R ϮϰϳϭϬ ϮϬϳϬϴ Ϭ϶ϮϱΖϰϭϵϵϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϱϵϲϭϳΗ
4 A21R 22210 20334 Ϭ϶ϮϳΖϬϯϲϯϳΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϰϵϴϴϮΗ
ϱ A12 19940 ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϴΖ ϭϳϵϯϭΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϲϯϵϲΗ
ϲ A24L ϮϮϱϲϬ ϭϵϴϱϬ Ϭ϶ϮϲΖϱϮϳϬϵΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϯϯϵϭϬΗ
ϳ B22L ϮϱϬϲϬ ϭϵϰϳϱ Ϭ϶ϮϱΖϯϭϳϱϮΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϭϵϰϯϱΗ
ϴ B21 ϭϳϵϱϬ ϭϵϱϱϮ Ϭ϶ϮϵΖϮϮϵϱϬΗ ϭϬϳ϶ϮϲΖϮϴϲϮϵΗ
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
143
LAMPIRAN II-A
KAWASAN KEBISINGAN TINGKAT 1
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
No TITIK
KOORDINAT
BANDAR UDARA
KOORDINAT GEOGRAFIS WGS 84
LU BT
X Y ϶Ϳ ΗͿ ΖͿ ϶Ϳ ( Ϳ ΖͿ
1 A 1 16483 20000 0 30 10226 107 26 44485
2 A 2 17295 20137 0 29 43704 107 26 48160
3 A 3 18039 20234 0 29 19428 107 26 50576
4 A 4 18536 20434 0 29 3058 107 26 56582
5 A 5 19297 20645 0 28 38130 107 27 2682
6 A 6 19560 20759 0 28 29440 107 27 6138
7 A 7 20078 20078 0 28 12551 107 27 6584
8 A 8 21245 20542 0 27 34840 107 26 57521
9 A 9 22348 20799 0 26 58718 107 27 4781
10 A 10 23634 20594 0 26 17069 107 26 56945
11 A 11 24229 20411 0 25 57905 107 26 50474
12 A 12 26425 20000 0 24 46874 107 26 35131
13 A 13 24092 19560 0 26 3186 107 26 23098
14 A 14 23611 19395 0 26 18969 107 26 18222
15 A 15 22919 19246 0 26 41619 107 26 14060
16 A 16 22320 19212 0 27 1143 107 26 13517
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
BATAS-BATAS
144
17 A 17 21222 19457 0 27 36610 107 26 22482
18 A 18 20055 19200 0 28 14815 107 26 15287
19 A 19 19600 19235 0 28 29588 107 26 16844
20 A 20 19188 19395 0 28 42830 107 26 22376
21 A 21 18513 19554 0 29 4630 107 26 28170
22 A 22 18061 19754 0 29 19141 107 26 35060
23 A 23 17255 19863 0 29 45269 107 26 39336
24 A 1 16483 20000 0 30 10226 107 26 44485
25 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750
26 B 2 19105 20187 0 28 44773 107 26 48074
27 B 3 19359 20232 0 28 36475 107 26 49299
28 B 4 19712 20449 0 28 24790 107 26 55954
29 B 5 20083 20504 0 28 12652 107 26 57372
145
30 B 6 21125 20377 0 27 38910 107 26 52286
31 B 7 22393 20522 0 26 57517 107 26 55795
32 B 8 23154 20323 0 26 32984 107 26 48643
33 B 9 23597 20232 0 26 18635 107 26 45309
34 B 10 24458 20015 0 25 50848 107 26 37478
35 B 11 23615 19771 0 26 18477 107 26 30376
36 B 12 23090 19654 0 26 35660 107 26 27084
37 B 13 22411 19482 0 26 57919 107 26 22146
38 B 14 21143 19617 0 27 39048 107 26 27752
39 B 15 20074 19491 0 28 13933 107 26 24661
40 B 16 19830 19536 0 28 21840 107 26 26345
41 B 17 19377 19762 0 28 36350 107 26 34075
42 B 18 19105 19807 0 28 45135 107 26 35791
43 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
LAMPIRAN II-B
KAWASAN KEBISINGAN TINGKAT 2
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
No TITIK
KOORDINAT
BANDARA
KOORDINAT GEOGRAFIS WGS 84
LU BT
X Y ϶Ϳ ΗͿ ΖͿ ϶Ϳ ΗͿ ΖͿ
1 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
BATAS-BATAS
146
2 B 2 19105 20187 0 28 44773 107 26 48074
3 B 3 19359 20232 0 28 36475 107 26 49299
4 B 4 19712 20449 0 28 24790 107 26 55954
5 B 5 20083 20504 0 28 12652 107 26 57372
6 B 6 21125 20377 0 27 38910 107 26 52286
7 B 7 22393 20522 0 26 57517 107 26 55795
8 B 8 23154 20323 0 26 32984 107 26 48643
9 B 9 23597 20232 0 26 18635 107 26 45309
10 B 10 24458 20015 0 25 50848 107 26 37478
11 B 11 23615 19771 0 26 18477 107 26 30376
12 B 12 23090 19654 0 26 35660 107 26 27084
13 B 13 22411 19482 0 26 57919 107 26 22146
14 B 14 21143 19617 0 27 39048 107 26 27752
15 B 15 20074 19491 0 28 13933 107 26 24661
16 B 16 19830 19536 0 28 21840 107 26 26345
17 B 17 19377 19762 0 28 36350 107 26 34075
18 B 18 19105 19807 0 28 45135 107 26 35791
19 B 1 18325 20000 0 29 10352 107 26 42750
20 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735
21 C 2 19701 20111 0 28 25478 107 26 45029
22 C 3 20101 20314 0 28 12264 107 26 51230
23 C 4 20849 20228 0 27 48023 107 26 47731
24 C 5 21249 20240 0 27 35007 107 26 47759
25 C 6 21601 20228 0 27 23455 107 26 47044
26 C 7 22100 20283 0 27 7282 107 26 48331
27 C 8 22401 20309 0 26 57454 107 26 48975
28 C 9 22751 20152 0 26 46230 107 26 43476
147
29 C 10 22953 20082 0 26 39723 107 26 41049
30 C 11 23290 20001 0 26 28855 107 26 38105
31 C 12 22948 19917 0 26 40050 107 26 35716
32 C 13 22751 19848 0 26 46526 107 26 33682
33 C 14 22399 19690 0 26 58112 107 26 28902
34 C 15 22102 19717 0 27 7744 107 26 30036
35 C 16 21553 19772 0 27 25575 107 26 32337
36 C 17 21249 19762 0 27 35467 107 26 32308
37 C 18 20849 19767 0 27 48451 107 26 32830
38 C 19 20108 19683 0 28 12629 107 26 30834
39 C 20 19708 19891 0 28 25448 107 26 37950
40 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR
TABGGAL
BATAS-BATAS
148
LAMPIRAN II-C
KAWASAN KEBISINGAN TINGKAT 3
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU
No TITIK
KOORDINAT
BANDARA
KOORDINAT GEOGRAFIS WGS 84
LU BT
X Y ϶Ϳ ΗͿ ΖͿ ϶Ϳ ΗͿ ΖͿ
1 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735
2 C 2 19701 20111 0 28 25478 107 26 45029
3 C 3 20101 20314 0 28 12264 107 26 51230
4 C 4 20849 20228 0 27 48023 107 26 47731
5 C 5 21249 20240 0 27 35007 107 26 47759
6 C 6 21601 20228 0 27 23455 107 26 47044
7 C 7 22100 20283 0 27 7282 107 26 48331
8 C 8 22401 20309 0 26 57454 107 26 48975
9 C 9 22751 20152 0 26 46230 107 26 43476
10 C 10 22953 20082 0 26 39723 107 26 41049
11 C 11 23290 20001 0 26 28855 107 26 38105
12 C 12 22948 19917 0 26 40050 107 26 35716
13 C 13 22751 19848 0 26 46526 107 26 33682
14 C 14 22399 19690 0 26 58112 107 26 28902
15 C 15 22102 19717 0 27 7744 107 26 30036
16 C 16 21553 19772 0 27 25575 107 26 32337
17 C 17 21249 19762 0 27 35467 107 26 32308
149
18 C 18 20849 19767 0 27 48451 107 26 32830
19 C 19 20108 19683 0 28 12629 107 26 30834
20 C 20 19708 19891 0 28 25448 107 26 37950
21 C 1 19404 20000 0 28 35241 107 26 41735
GUBERNUR RIAU
HM RUSLI ZAINAL SE MP