NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan...

198
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN DPR RI TAHUN 2017

Transcript of NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan...

Page 1: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

i

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG PERUBAHAN ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004

TENTANG

JALAN

PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

BADAN KEAHLIAN DPR RI

TAHUN

2017

Page 2: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

i

SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN

NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004

TENTANG JALAN

Pengarah : K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.

Kepala Badan Keahilan DPR RI

Penanggung Jawab : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang

BK DPR RI

Ketua : Khopiatuziadah, S.Ag., LL. M

(Perancang PUU Madya BK DPR RI)

Wakil Ketua : Laksmi Harundani S.H., M.Kn.

(Perancang PUU Pertama BK DPR RI)

Sekretaris : M. Nurfaik, S.H.I.

(Calon Perancang PUU BK DPR RI)

Anggota : 1. Arif Usman, S.H., M.H.

(Perancang PUU Madya BK DPR RI)

2. Denico Doly, S.H., M.Kn.

(Peneliti Muda BK DPR RI)

3. Achmad Wirabrata, S.T., M.M.

(Peneliti Muda BK DPR RI)

4. K. Zulfan Andriansyah, S.H.

(Calon Perancang PUU BK DPR RI)

5. Febri Liany, S.H., M.H.

(Calon Perancang PUU BK DPR RI)

6. Sutriyanti, S.H.,M.H.

(Calon Perancang PUU BK DPR RI)

7. Olsen Peranto, S.H.

(Calon Perancang PUU BK DPR RI)

8. Jeffry San, S.S., M.Si

(Tenaga Ahli Komisi V DPR RI)

9. Dimas Dipoyono, S.T., MM.Tr.

(Tenaga Ahli Komisi V DPR RI)

10. Sherly Wattimena, S.E., M.M.

(Tenaga Ahli Komisi V DPR RI)

Page 3: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat

karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Badan Keahlian DPR RI sebagai badan baru yang mempunyai

tugas dan fungsi dukungan keahlian kepada DPR RI sebagaimana

diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR,

DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42

Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 Tentang

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR, Peraturan DPR RI Nomor

1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015, dan Peraturan Pimpinan DPR RI

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Tugas Dukungan Keahlian

Badan Keahlian DPR.

Dalam hal legislasi, Badan Keahlian DPR RI memberikan

dukungan keahlian kepada Alat Kelengkapan dan Anggota DPR RI di

antaranya adalah membantu penyiapan Program Legislasi Nasional

Prioritas Tahunan, penyiapan dan penyusunan Naskah Akademik dan

Draf Rancangan Undang-Undang sesuai dengan standar penyusunan

Rancangan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan serta dukungan keahlian dalam proses pembahasan Rancangan

Undang-Undang.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini

merupakan usul inisiatif Komisi V DPR RI dalam daftar Program

Legislasi Nasional 2014-2019, yang selanjutnya ditugaskan kepada

Badan Keahlian DPR RI untuk disusun naskah akademik dan draf

Rancangan Undang-Undangnya. Penyusunan Naskah Akademik ini

dilakukan dalam rangka untuk memberikan penyesuaian dan

penyempurnaan atas dinamika penyelenggaraan jalan serta kebutuhan

hukum yang berkembang di masyarakat. Selain dari permasalahan

Page 4: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

iii

tersebut terdapat juga disharmonisasi antara Undang-Undang Nomor

38 Tahun 2004 tentang Jalan dengan undang-undang lainnya sehingga

perlu dilakukan perubahan.

Dalam proses penyusunan Naskah Akademik ini, Tim Penyusun

telah mendapatkan pandangan dan masukan dari pemangku

kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan jalan, di antaranya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian

Dalam Negeri, Badan Pengelola Jalan Tol, Pusat Jalan dan Jembatan,

Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia, akademisi, dan organisasi

kemasyarakatan pemerhati jalan. Selain itu, Tim Penyusun

juga melakukan pengumpulan data dan uji konsep ke beberapa

provinsi untuk mendapatkan masukan langsung dari pemangku

kepentingan serta masyarakat, yaitu di Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, dan Provinsi Jawa Timur.

Kami menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan

Naskah Akademik ini. Oleh karenanya, kami sangat mengharapkan

kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar pada

penyusunan Naskah Akademik berikutnya dapat lebih baik. Akhir kata,

kami harapkan isi dari Naskah Akademik dan Draf Rancangan

Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38

Tahun 2004 tentang Jalan dapat menjadi acuan yang kuat dalam

proses pembahasan antara DPR dengan Pemerintah dalam

melahirkan dasar hukum bagi penyelenggaran jalan di Indonesia.

Jakarta, September 2017

Kepala Badan Keahlian DPR RI,

TTD.

K. JOHNSON RAJAGUKGUK, S.H., M.HUM.

NIP: 195811081983031006

Page 5: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

iv

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat

karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik

dan Draf Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang ini

disusun berdasarkan standar operasional yang telah diberlakukan oleh

Badan Keahlian DPR RI, yang dilakukan oleh Tim yang terdiri dari

Perancang Undang-Undang, Peneliti, Tenaga Ahli, dan Kepala Pusat

Perancangan Undang-Undang sebagai penanggung jawab. Penyusunan

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini merupakan usul

inisiatif Komisi V DPR RI dalam daftar Program Legislasi Nasional 2014-

2019, yang selanjutnya ditugaskan kepada Badan Keahlian DPR RI

untuk disusun naskah akademik dan draf Rancangan Undang-

Undangnya.

Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-

Undang ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan penyesuaian

dan penyempurnaan atas dinamika penyelenggaraan jalan serta

kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat. Selain dari

permasalahan tersebut terdapat juga disharmonisasi antara Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dengan undang-undang

lainnya sehingga perlu dilakukan perubahan.

Dalam proses penyusunan Naskah Akademik ini, Tim Penyusun

telah mendapatkan pandangan dan masukan dari pemangku

kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan jalan di antaranya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian

Dalam Negeri, Badan Pengelola Jalan Tol, Pusat Jalan dan Jembatan,

Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia, akademisi, dan organisasi

kemasyarakatan pemerhati jalan. Selain itu, Tim Penyusun juga

melakukan pengumpulan data dan uji konsep ke beberapa provinsi

untuk mendapatkan masukan langsung dari pemangku kepentingan

Page 6: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

v

serta masyarakat, yaitu di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi

Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, dan Provinsi Jawa Timur.

Kami menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan

Naskah Akademik dan draf Rancangan Undang-Undang ini. Oleh

karenanya, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang

membangun dari semua pihak agar pada penyusunan Naskah

Akademik berikutnya dapat lebih baik. Akhir kata, kami harapkan isi

dari Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

dapat menjadi dasar hukum bagi penyelenggaran jalan di Indonesia.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Tim yang telah bekerja

keras menyusun Naskah Akademik ini. Kami juga menyampaikan terima

kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam proses

penyusunan Naskah Akademik ini.

Jakarta, September 2017

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang

ttd

DR. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.HUM.

NIP 196507101990031007

Page 7: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

vi

DAFTAR ISI

SUSUNAN TIM KERJA .................................................................. i

KATA PENGANTAR ...................................................................... ii

DAFTAR ISI .................................................................................. vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .............................................................. 1

B. Identifikasi Masalah ...................................................... 7

C. Tujuan dan Kegunaan ................................................... 8

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik ......................... 8

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis ............................................................... 10

1. Penyelenggaraan Jalan ............................................. 10

a. Perencanaan ........................................................ 14

b. Pembangunan ..................................................... 17

c. Peningkatan Kapasitas Jalan ............................... 19

d. Peningkatan Kualitas Jalan .................................. 19

e. Pemanfaatan Jalan .............................................. 20

f. Pemeliharaan Jalan .............................................. 22

2. Penyelenggaraan Jalan Tol ........................................ 25

a. Prinsip Pengusahaan dan Pembiayaan Jalan Tol . 25

b. Kelembagaan Jalan Tol ........................................ 28

c. Pengelolaan Jalan Tol .......................................... 28

d. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol ......... 29

3. Pembiayaan Jalan .................................................... 30

a. Peran Pemerintah ................................................ 30

b. Peran Swasta .................................................. .... 34

c. Dana Preservasi Jalan (Road Fund) ...................... 38

4. Konsep Pembangunan Jalan Berkelanjutan .............. 41

a. Lingkungan Hidup ............................................... 43

b. Oportunitas Ekonomi ........................................... 44

c. Partisipasi Masyarakat ......................................... 44

5. SPM .......................................................................... 45

Page 8: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

vii

a. SPM Jaringan Jalan ............................................. 48

b. SPM Ruas Jalan ................................................... 50

6. Kinerja Jalan ............................................................ 51

7. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan ......... 54

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait dengan

Penyusunan Norma ....................................................... 56

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Jalan, Kondisi

yang Ada, dan Permasalahan yang dihadapi Masyarakat,

dan Perbandingan dengan Negara Lain .......................... 58

1. Praktik Penyelenggaraan Jalan Umum ..................... 58

2. Praktik Penyelenggaraan Jalan Tol ............................ 72

3. Praktik Pembiayaan Jalan ....................................... 77

4. Pelaksanaan Konsep Pembangunan Jalan

Berkelanjutan ........................................................... 82

5. Pemenuhan SPM ....................................................... 86

6. Permasalahan Kinerja Jalan ..................................... 88

7. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan ......... 89

8. Sanksi ...................................................................... 93

9. Perbandingan dengan Negara Lain ............................ 94

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang

akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek

Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek

Beban Keuangan Negara ................................................ 96

1. Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur

Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan

Masyarakat ............................................................... 96

2. Kajian Ekonomi dan Dampak Pelaksanaan Perubahan

Undang-Undang tentang Jalan Terhadap Aspek Beban

Keuangan Negara ...................................................... 101

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 .............................................................................. 103

Page 9: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

viii

B. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan . 104

C. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa

Konstruksi .................................................................... 106

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah .................................................... 107

E. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ..... 110

F. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum .. 111

G. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan

dan Kawasan Permukiman ............................................ 112

H. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ........ 113

I. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah ........................................ 114

J. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang

Pelayanan Publik ........................................................... 115

K. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan ............................................ 117

L. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan

Ruang ........................................................................... 124

M. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang

Penanaman Modal ......................................................... 125

N. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang

Perkeretaapian .............................................................. 126

O. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun

2005 – 2025 .................................................................. 128

P. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

Dan Pemerintah Daerah ............................................... 129

Q. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan .................................................................... 130

R. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Page 10: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

ix

Perlindungan Konsumen ............................................... 131

S. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria ........................................... 134

T. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang

Jalan ............................................................................. 135

U. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang

Angkutan Jalan ............................................................. 135

V. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 jo Peraturan

Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah

Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol ...................... 139

W. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas ............................... 143

X. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ............ 145

Y. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional .......................... 145

Z. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan

Rakyat Republik Indonesia Nomor 43 PRT/M/2015

tentang Badan Pengatur Jalan Tol ................................. 146

AA. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

16/PRT/M/2014 tentang SPM Jalan Tol ....................... 151

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis ........................................................ 153

B. Landasan Sosiologis ..................................................... 154

C. Landasan Yuridis ......................................................... 158

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan ................................. 161

B. Ruang Lingkup Materi Muatan ..................................... 162

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan ..................................................................... 178

B. Saran ........................................................................... 179

Page 11: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

x

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Page 12: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur

penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara,

pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi

masyarakat untuk mencapai tujuan nasional. Jalan sebagai bagian sistem

transportasi nasional sangat vital dalam mendukung konektivitas dan

mobilitas di bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dijamin oleh

negara dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar

tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah,

membentuk dan memperkokoh kesatuan nasional untuk memantapkan

pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang

dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Selain itu, peran infrastruktur jalan sangat penting dalam

mendukung pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, dan

papan. Pembangunan jalan menciptakan multiplier effect bagi kehidupan

manusia. Dalam jangka panjang pembangunan infrastruktur juga

ditujukan untuk menciptakan landasan yang kuat untuk tumbuh dan

berkembang atas kekuatan sendiri, menuju suatu masyarakat Indonesia

yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dengan demikian, jalan semakin diperlukan untuk menjembatani

kesenjangan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan antarwilayah,

antarperkotaan, maupun antarperdesaan guna meningkatkan pelayanan

jasa transportasi secara efesien, handal, berkualitas, aman, dengan harga

yang terjangkau serta mewujudkan sistem transportasi nasional yang

terpadu antarmultimoda dan dengan pembangunan wilayah dalam satu

kesatuan sistem jaringan yang menghubungkan dan mengikat seluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Harus diakui bahwa upaya yang ditempuh pemerintah dalam

pengelolaan jalan belum mampu mencapai keberhasilan yang diharapkan

seluruh pihak. Kebijakan investasi pembangunan infrastruktur jalan masih

Page 13: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

2

menghadapi hambatan besar keterbatasan dana, baik pada level pusat

maupun daerah. Selain itu ada beberapa permasalahan lain seperti

pelanggaran beban muatan, tidak berfungsinya sistem drainase, rendahnya

kompetensi SDM bidang teknik jalan, serta koordinasi antarpihak terkait

yang tidak berjalan cukup efektif dalam pengentasan akar masalah

kerusakan jalan semakin menambah beban bagi upaya pemerintah untuk

keluar dari masalah kerusakan infrastruktur jalan.

Berdasarkan Kajian Evaluasi Pembangunan Bidang Transportasi yang

dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2012,

Permasalahan yang dihadapi sub sektor jalan antara lain adalah minimnya

pemeliharaan jalan sehingga menurunnya kualitas dan keberlanjutan

pelayanan infrastruktur darat seperti kemacetan lalu lintas, tingginya

tingkat kecelakaan, lingkungan dan energi. Selain itu kerusakan

infrastruktur dan lambatnya pertumbuhan kapasitas jalan strategis

khususnya arteri dan jalan tol sekitar 70% sistem jaringan jalan nasional,

provinsi dan lokal yang terbatas dan berfungsi optimal dan tidak adanya

penambahan ruas/jalan baru. Semua masalah tersebut harus segera

diatasi guna menciptakan kondisi sub sektor jalan yang lebih baik.1

Selain masalah tersebut, sub sektor jalan juga memiliki tantangan

dalam penyelenggaraan jalan diantaranya adalah: 2

1. menjamin kesinambungan pemeliharaan asset sesuai Standar Pelayanan

Minimum (SPM) minimal dan penyediaan prasarana baru untuk

mendukung pertumbuhan dan perkembangan/perekonomian wilayah;

2. dominannya peranan jalan pada transportasi darat sehingga

pertumbuhan ekonomi diikuti oleh pertumbuhan pemilikan kendaraan

bermotor dan peningkatan volume lalu lintas;

3. perubahan kondisi alam dan lingkungan telah menyebabkan

meningkatnya kejadian bencana banjir dan longsor yang mengakibatkan

kerusakan aset jalan;

1Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan, Direktorat Evaluasi Kinerja

Pembangunan Sektoral, Laporan Akhir Evaluasi Pembangunan Bidang Transportasi di

Indonesia, (Kementerian PPN/Bappenas, 2012), halaman 34-35. 2 Ibid.

Page 14: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

3

4. permasalahan ketertiban penggunaan dan pemanfaatan jalan yang

mengakibatkan bertambahnya kemacetan lalu lintas dan meningkatnya

angkutan barang beban lebih;

5. bagian-bagian jalan yang belum terpelihara dengan baik seperti: sistem

drainase dan bahu jalan;

6. pelaksanaan pembebasan tanah yang tidak mudah/terhambat SPM

merupakan ukuran kinerja penyelenggaraan jalan yang harus dicapai

dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia;

7. kelaikan fungsi jalan harus terpenuhi sebagai syarat utama sehingga

jalan dapat melayani masyarakat pengguna jalan dengan aman dan

nyaman;

8. aspek keselamatan merupakan faktor yang perlu mendapat perhatian

lebih sehingga kuantitas kejadian kecelakaan dan fatalitas dapat

diminimalkan;

9. aspek keserasian dengan lingkungan sekitar jalan dan upaya

penghijauan.

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh sub sektor jalan

adalah masih terbatasnya SDM baik kuantitas maupun kualitas dalam

penyelenggaraan jalan hampir di seluruh jajaran pemangku kepentingan.

Selain itu tuntutan akan transparansi dan kebutuhan serta tuntutan

peningkatan peran masyarakat maupun dunia usaha sebagai mitra sejajar

dalam proses pembangunan menjadikan permasalahan semakin mendesak

untuk diselesaikan ditambah pula dengan belum efektifnya pelaksanaan

desentralisasi penanganan jalan sebagai akibat dari masih terdapatnya

perbedaan persepsi pelaksanaan otonomi daerah.3

Di sisi lain, arah kebijakan dalam tahapan pembangunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah

memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan

menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan

keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta

3 Ibid.

Page 15: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

4

kemampuan IPTEK yang terus meningkat.4 Sejalan dengan kepentingan

pembangunan jalan, Sembilan agenda prioritas (nawacita) dan Trisakti

pemerintahan Jokowi-JK, pada angka tiga (3) menyebutkan, membangun

Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka negara kesatuan.

Pemerintah Kabinet Kerja telah menyusun prioritas pembangunan

lima tahun ke depan. Terkait pembangunan jalan, Pemerintah

memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan baru guna

meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional,

diantaranya:5

1. peningkatan kapasitas jalan melalui pelebaran jalan dalam kota, dari

pusat kota menuju kota satelit, antar kota dan jalan tol;

2. peningkatan kapasitas jalan melalui penambahan jalan baru dalam kota,

dari pusat kota menuju kota satelit, antar kota (suburbs), dan jalan tol;

dan

3. peningkatan ketebalan jalan guna menahan beban bobot barang yang

lebih besar.

Selanjutnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional telah

membuat prioritas pembangunan infrastruktur tahun 2016 melalui

dukungan infrastruktur pekerjaan umum dalam dimensi pembangunan

dengan:6

1. meningkatkan kondisi mantap jalan nasional mencapai 98%, jalan

provinsi 75% dan jalan kabupaten 65%;

2. mengembangkan jalan nasional sepanjang 45.592 km;

3. membangun jalan baru sepanjang 2.650 km; dan

4 Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. 5 Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan, Op.Cit, hal. 35 6 Adapun target outcome infrastruktur dalam RPJMN 2015-2019 terkait

infrastruktur jalan, yaitu adanya peningkatan kemantapan jalan nasional dari kondisi

2014 yaitu 94% menjadi 98% pada akhir 2019, serta adanya peningkatan waktu tempuh rata-rata (koridor utama) dari sebelumnya 2,6 jam/100/km pada tahun 2014 menjadi 2,2

jam/100 km pada akhir 2019. Lihat, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana-Bappenas.

Prioritas Pembangunan Infrastruktur 2016,

http://www.pu.go.id/konreg2015/BAHAN%20KONREG%202015/Paparan%20Deputi%20S

arpras%20Bappenas%20-%20Konreg%20PU%202015.pdf. Diakses tanggal 29 Januari 2016 pukul 15.30 WIB.

Page 16: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

5

4. mengembangkan jalan tol sepanjang 1.000 km.

Beberapa tahun terakhir ini, pembangunan infrastruktur jalan di

Indonesia dalam mendukung konektivitas dan daya saing berada pada tren

yang cukup positif.7 Pada periode tahun 2010-2014 telah dilakukan

pembangunan jalan nasional sepanjang 1.268 km, jalan bebas hambatan

sepanjang 45,59 km, dan jembatan sepanjang 41.640 m. Dengan demikian

total panjang Jalan Nasional yang telah dibangun sampai tahun 2014

adalah sepanjang 39.838 km. Untuk capaian hasil pembangunan

jembatan/fly over/underpass/terowongan sampai tahun 2014 sepanjang

62.599 m. Total hasil pembangunan jalan bebas hambatan sampai akhir

tahun 2014 mencapai 1.030,56 km.8

Pembangunan infrastruktur jalan yang begitu besar dengan didukung

oleh anggaran yang besar pula diperlukan adanya terobosan dalam

pelaksanaan penyelenggaraan jalan untuk menjaga tren positif kualitas

infrastruktur jalan di Indonesia, sehingga mampu mencapai nilai yang lebih

baik di tahun-tahun berikutnya. Meskipun kondisi jalan nasional sudah

mencapai tingkat kemantapan yang relatif tinggi, kondisi jalan daerah

belum mampu mendukung fungsi jalan nasional. Tingkat kemantapan jalan

daerah masih pada kisaran 70%.9 Padahal, sebagai sebuah sistem jaringan,

7 Berdasarkan penilaian dari Global Competitiveness Index, kualitas infrastruktur

jalan menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2016-2017,

infrastruktur jalan mengalami peningkatan dari nilai 3,7 pada tahun 2015-2016 menjadi

nilai 3,9 dari skala 7 dan berada pada urutan ke-75 dari 148 negara. Kementerian

Pekerjaan Umum. Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019. hal. 20 http://pu.go.id/uploads/info-

anggaran/renstra/Renstra-2015-2019.pdf. Diakses tanggal 29 Januari 2016 pukul 16.00

WIB. 8 http://pu.go.id/uploads/info-anggaran/renstra/Renstra-2015-2019.pdf 9 Berdasarkan hasil capaian kondisi jalan pada periode tahun 2010-2014 di

Kementerian PU&PERA, panjang jalan daerah sampai tahun 2014 mencapai panjang

463.399 Km (data RPJMN 2015-2019) dengan tingkat kemantapan mencapai 70% dan

untuk Jalan Kabupaten/Kota mencapai 59%. Lihat Kementerian Pekerjaan Umum.

Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-

2019. hal. 20 http://pu.go.id/uploads/info-anggaran/renstra/Renstra-2015-2019.pdf.

Diakses tanggal 5 Februari 2016. Lihat pula Prioritas Pembangunan Infrastruktur 2016 terkait Dukungan Infrastruktur Ke-PU-an Dalam Dimensi Pembangunan dalam hal

konektivitas. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana-Bappenas. Prioritas Pembangunan

Infrastruktur 2016,

http://www.pu.go.id/konreg2015/BAHAN%20KONREG%202015/Paparan%20Deputi%20S

arpras%20Bappenas%20-%20Konreg%20PU%202015.pdf.

Page 17: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

6

jalan daerah memegang peran yang tidak kalah penting dari jalan nasional.

Kondisi ini menjadi salah satu penyebab kurang baiknya kinerja jaringan

jalan di Indonesia, yang mengakibatkan permasalahan seperti waktu

tempuh yang cukup lama serta tingginya biaya logistik.

Di kawasan perkotaan juga terjadi kemacetan yang diakibatkan oleh

pertumbuhan kapasitas jalan yang tidak mampu mengikuti pertumbuhan

kendaraan bermotor. Mengingat pada periode 2015-2020 Indonesia akan

mendapatkan bonus demografi, diperkirakan kegiatan ekonomi akan

meningkat dan akan mendorong pertumbuhan pergerakan kendaraan

bermotor. Tanpa adanya tindakan, hal ini dapat memperburuk kondisi

kemacetan di kawasan perkotaan. Pembangunan jalan tol masih terhambat

masalah pengusahaan, pengadaan lahan, dan kelembagaan. Disamping itu,

mutu dan kemantapan jalan belum seragam dan kerusakan jalan akibat

beban berlebih juga masih terjadi, sementara keselamatan jalan dan

kelaikan fungsi jalan dituntut untuk lebih ditingkatkan.10

Sejalan dengan agenda pembangunan infrastruktur terutama jalan

yang direncanakan DPR dan Pemerintah melihat adanya kebutuhan hukum

guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan jalan yang

sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. DPR terutama Komisi V

mengagendakan adanya penguatan pengaturan di tingkat undang-undang

guna memayungi kegiatan pembangunan dan pengelolaan jalan dengan

dilakukannya evaluasi terhadap undang-undang dan peraturan terkait.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU tentang Jalan)

yang telah berusia lebih dari 13 tahun berpotensi menimbulkan

permasalahan hukum mengingat adanya perkembangan dan dinamika

pembangunan yang terjadi selama lebih dari satu dekade.

Dalam penerapan UU tentang Jalan masih diperlukan perhatian

terhadap berbagai isu antara lain perlunya percepatan pembangunan jalan,

pemeliharaan dan perbaikan jaringan jalan, kinerja jalan, pembiayaan jalan

daerah dan pembangunan jalan di wilayah perbatasan negara termasuk

kerjasama pembangunan jalan lintas negara. Di samping itu yang menjadi

perhatian adalah dinamika pengembangan jalan tol dan pemenuhan

10 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Op. Cit. Hal. 22.

Page 18: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

7

standar pelayanan minimum dan perkembangan lingkungan strategis

dalam persaingan global serta tuntutan angkutan multimoda.

Berdasarkan latar belakang tersebut muncul kebutuhan untuk

melakukan perbaikan terhadap UU tentang Jalan. Rencana perubahan atas

undang-undang tersebut telah masuk dalam daftar Program Legislasi

Nasional tahun 2010-2015 dan masuk dalam daftar prioritas tahun 2010.

Dalam perjalanannya RUU perubahan terhadap UU tentang Jalan telah

memasuki pembahasan tingkat I pada periode keanggotaan 2010-2015

namun tidak terjadi titik temu antara DPR dan Pemerintah terkait

penyelesaian RUU tersebut.

Mengingat adanya kebutuhan sebagimana digambarkan pada bagian

sebelumnya dibutuhkan solusi terhadap berbagai persoalan

penyelenggaraan jalan dan rencana perubahan terhadap UU tentang Jalan

kembali masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional tahun 2015-2019

nomor urut 76. Komisi V DPR RI akan melakukan kembali pengkajian dan

penyempurnaan terhadap Draf RUU tentang Perubahan atas UU tentang

Jalan dengan melakukan penyusunan suatu Naskah Akademik sebagai

acuan dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang dimaksud.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat permasalahan yang

dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini,

yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana teori-teori dan pemikiran yang berkembang saat ini terkait

dengan penyelenggaraan jalan dan bagaimana praktik empirik yang

menggambarkan permasalahan yang dihadapi dan terjadi dalam

penyelenggaraan jalan yang selama ini dilaksanakan berdasarkan UU

tentang Jalan?

2. Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang penyelenggaraan jalan yang ada saat ini, baik dalam UU tentang

Jalan itu sendiri maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang

terkait?

Page 19: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

8

3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan filosofis, sosiologis, dan

yuridis pembentukan RUU tentang Perubahan atas UU tentang Jalan?

4. Apakah sasaran yang ingin diwujudkan, ruang lingkup pengaturan,

jangkauan, dan arah pengaturan dalam RUU tentang Perubahan atas

UU tentang Jalan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas,

tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan gambaran mengenai teori-teori dan pemikiran yang

berkembang saat ini terkait dengan penyelenggaraan jalan dan praktik

empiris yang menggambarkan permasalahan yang dihadapi dan terjadi

dalam penyelenggaran jalan yang selama ini dilaksanakan berdasarkan

UU tentang Jalan

2. Mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

penyelenggaraan Jalan yang ada saat ini, baik dalam UU tentang Jalan

itu sendiri maupun peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis,

dan yuridis pembentukan RUU tentang Perubahan atas UU tentang

Jalan.

4. Merumuskan sasaran yang ingin diwujudkan, rung lingkup pengaturan,

jangkauan, dan arah pengaturan dalam RUU tentang Perubahan atas

UU tentang Jalan.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang perubahan atas UU

tentang Jalan dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan

menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan

terkait baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaan dan

berbagai dokumen hukum terkait. Guna melengkapi studi kepustakaan dan

literatur dilakukan pula diskusi (focus group discussion) dan wawancara

serta kegiatan uji konsep dengan berbagai pihak berkepentingan atau

stakeholders terkait penyelenggaraan jalan dan para pakar atau akademisi.

Page 20: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

9

Para pakar dan akademisi yang menjadi narasumber dalam kegiatan

diskusi antara lain dari Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia,

Universitas Parahyangan, Universitas Tarumanegara, dan Universitas

Trisakti. Sedangkan Univeristas di Daerah antara lain Universitas Nusa

Cendana Kupang, Politeknik Negeri Kupang, Universitas Katolik Widya

Mandira, Universitas Sriwijaya baik dari fakultas teknik maupun fakultas

hukum, Universitas Airlangga, Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya, Universitas Kristen Petra, Universitas Lampung, dan Institut

Teknologi Sumatera.

Selain pakar dan akademisi tim juga berdiskusi dengan beberapa

institusi dan stakeholders yang membidangi tentang jalan baik jalan umum

maupun jalan tol, baik yang berada di Jakarta maupun di beberapa daerah

seperti Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Himpunan

Pengembangan Jalan Indonesia NTT, Balai Besar PJN V Sumatera Selatan,

Lampung, dan Bangka Belitung, Balai Pelakasanaan Jalan Nasional X

(BPJN X), Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan, dan

Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Perhubungan,

Informasi, dan Komunikasi, Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang

Kabupaten Manggarai Barat, dan Dinas PU Bina Marga Provinsi Lampung.

Page 21: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

10

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Penyelenggaraan Jalan

Konsep penyelenggaraan jalan pertama sekali harus dilihat dari satu

kesatuan sistem jaringan jalan. Pelayanan dari sistem jaringan jalan tidak

dapat dipisahkan, hanya dapat diturunkan sesuai dengan hirarki fungsi

jalan. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pelayanan dari

suatu sistem jaringan jalan adalah seberapa besar sistem jaringan jalan

tersebut dapat melayani mobilitas orang dan barang.

Jaringan jalan merupakan suatu sarana yang dapat menghubungkan

atau mempersatukan suatu daerah dan daerah lainnya. Akses dari suatu

daerah ke daerah lain dapat terganggu akibat adanya suatu segmen jalan

yang memiliki pelayanan yang kurang baik. Pelayanan yang kurang baik

pada suatu segmen jalan juga dapat mempengaruhi pelayanan dalam satu

sistem jaringan jalan. Jalan sebagai aset negara yang melahirkan

tanggungjawab negara terhadap pembangunan dan pemeliharaan jalan

untuk menghubungkan jaringan jalan sebagai alat pemersatu antar daerah,

termasuk kewajiban intervensi pusat untuk pekerjaan jalan daerah yang

terkoneksi dengan jaringan arteri primer nasional.11

Konsep penyelenggaraan yang diusung dalam perencanaan

penyelenggaraan jalan sangat mempengaruhi permasalahan yang diangkat

terkait dengan penyelenggaraan jalan dan tujuan yang akan dicapai.

Penyusunan kerangka konsep penyelenggaraan infrastruktur jalan harus

memandang berbagai aspek yang terkait, yaitu mulai dari kondisi sosial

masyarakat, penyediaan infrastruktur hingga dampak yang ditimbulkan

dari penyelenggaraan infrastruktur tersebut. Secara konsep berbagai aspek

yang terkait dengan penyelenggaraan infrastruktur jalan dapat

dikelompokkan sebagai berikut:

1) Struktur dan sistem politik dan sosial masyarakat;

2) Penyediaan infrastruktur;

11

FX. Trisbiantara. Pakar Transportasi dari Universitas Trisakti, disampaikan dalam

Focus Group Discusion (FGD) dalam rangka Penyusunan NA dan RUU Perubahan atas UU

No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Jakarta 2 Februari 2017

Page 22: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

11

3) Struktur pemerintahan (pengaturan kelembagaan);

4) Sistem transportasi;

5) dampak sosial, ekonomi dan lingkungan.

Hubungan antar berbagai aspek tersebut dapat dijelaskan melalui sebagai

berikut:

Gambar 1. Kerangka Konsep Penyelenggaraan Infrastruktur12

Infrastructure

innovation ad

utilization

- Efficiency

- Effectivness

- Equity

· Functioning and more inclusive

basic service

· Increasing more equatable access

to markets and businee services

· Using services that respond to

basic need and bring a bette

quality of life

· Creating services that conserve

energy and natural resources and

are safe for users

Nature of social and political structures and system

Governance

(institutional

arragements)

· Rules

· Insentives

· Resource

· Risk

Supply-side

aspect

Delivery

system

Social and economics impacts

Kondisi struktur dan sistem sosial dan politik yang ada akan

mempengaruhi penyediaan infrastruktur jalan dan sistem transportasi yang

diterapkan. Faktor tersebut mempengaruhi dari sisi kebijakan yang

mungkin diterapkan serta tuntutan dari kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam kondisi struktur sosial yang berbeda, maka kebijakan penyediaan

prasarana jalannya pun akan berbeda, begitu pula sistem transportasi yang

diterapkan. Penyediaan infrastruktur jalan yang berbeda akan berdampak

pada penerapan sistem transportasi yang lain.

Dalam penyediaan infrastruktur jalan, terdapat inovasi dalam

penyelenggaraan infrastruktur dan pemanfaatan segala sumberdaya yang

diperlukan dalam rangka penyediaan infrastruktur. Inovasi yang dilakukan

dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat dan kebijakan dari pemerintah.

Begitu pula dalam hal pemanfaatan sumberdaya, sangat dipengaruhi oleh

12Usman, S. (2009). “Studi Infrastruktur dan Pembangunan Masyarakat: Image of

The Subject Matter”, Magister Pengelolaan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat

(PIPM), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Page 23: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

12

struktur dan sistem sosial yang ada yang berimbas pada kebijakan

penggunaan sumberdaya oleh pemerintah.

Inovasi dan pemanfaatan sumberdaya dalam penyediaan

infrastruktur jalan akan mempengaruhi sistem transportasi yang dapat

diterapkan. Penyediaan infrastruktur tidak akan berpengaruh langsung

terhadap sistem transportasi, namun dipengaruhi oleh faktor lain yaitu dari

sisi pemerintah. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah akan

berdampak pada pemanfaatan infrastruktur jalan yang tersedia guna

membentuk suatu sistem transportasi. Kebijakan pemerintah yang

dilakukan meliputi regulasi, pemberian subsidi, sumberdaya dan

penjaminan resiko.

Secara umum penyelenggaraan jalan tidak dapat dipisahkan dari

sejumlah kebijakan yang melatarbelakangi konsep penyelenggaraannya.

Alur pelaksanaan penyelenggaraan jalan dimulai dari ditetapkannya

sejumlah undang-undang dan peraturan pemerintah tingkat pusat maupun

daerah yang menjadi dasar kebijakan umum dan kebijakan teknis bagi

penyelenggaraan jalan di Indonesia yang merupakan penentu bagi proses

perencanaan baik jaringan maupun teknis, studi kelayakan, program dan

anggaran, proses konstruksi, operasi dan pemeliharaan yang semuanya

sangat berkaitan dengan hasil output, outcome serta dampak dari

penyelenggaraan jalan tersebut.13

Pemerintah selama ini dalam mengukur kinerja pembangunan jalan

mengunakan pendekatan pembangunan jalan baru dan pemeliharaan jalan

nasional (termasuk terowongan dan jembatan), peningkatan kapasitas dan

struktur jalan. Pendekatan ini memiliki kelemahan karena pengukurannya

terpisah antara satu kegiatan dengan kegiatan lain. Selanjutnya dalam

naskah akademis ini digunakan pendekatan konsep penyelenggaraan jalan

meliputi perencanaan, pembangunan jalan baru, peningkatan kapasitas

jalan, peningkatan kualitas jalan, pemanfaatan, dan pemeliharaan jalan.

Rangkaian tersebut merupakan suatu siklus (lihat gambar.2). Pendekatan

ini akan semakin memperjelas kinerja pengelolaan pembangunan jalan

13http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37436/3/Chapter%20II.pdf,

diakses pada 17 Februari 2016.

Page 24: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

13

karena tujuan akhir dari suatu jalan akan terukur berdasarkan panjang

dan luas jalan dari permulaan pembangunan suatu jalan. Arahan

pembangunan jalan dapat mengacu pada berbagai dokumen perencanaan

yang ada di pemerintah pusat maupun daerah.14

Gambar 2. Siklus Penyelenggaraan Jalan

PeningkatanKualitas Jalan

Pembangunan Jalan Baru

PemanfaatanJalan

Jalan Lama

PeningkatanKapastitas

Pemeliharaan

Penyediaan jalan setiap kawasan dapat saja berbeda, tergantung arah

kewilayahan dan fokus atau perioritas yang akan dicapai.15 Misalnya dilihat

dari pendekatan kebutuhan (demand approach) termaasuk kebutuhan

untuk memlihara jalan yang sudah dibangun dan penyedaan jalan yang

mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi di suatu wilayah (supply

approach). Dengan penyediaan infrastruktur jalan di daerah tertentu

diharapkan membawa multiplier effect terhadap pertumbuhan disekitarnya.

Agar terdapat jaminan konektivitas antar wilayah maka penyelenggaraan

jalan hendaknya dilaksanakan secara terintegrasi yang mencakup

penyelenggaraan seluruh status jalan baik nasional, provinsi, kabupaten,

kota, maupun desa.16 Pemerintah daerah dapat menyerahkan sebagian

kewenangannya kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah

setingkat di atasnya jika belum mampu melaksanakannya.

Mekanisme yang ideal dalam pemberian bantuan dari Pemerintah

Pusat kepada Pemerintah Daerah terkait dengan anggaran pembangunan

jalan daerah dapat menggunakan mekanisme dana alokasi khusus (DAK).

14

FX. Trisbiantara. Pakar Transportasi dari Universitas Trisakti, Loc. Cit. 15

FX. Trisbiantara. Pakar Transportasi dari Universitas Trisakti, Loc. Cit. 16

Prof. Leksmono S.P.. Guru Besar Transportasi Universitas Taruma Negara,

disampaikan dalam Focus Group Discusion (FGD) dalam rangka Penyusunan NA dan RUU

Perubahan atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Jakarta 1 Februari 2017

Page 25: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

14

Dana Alokasi Khusus (DAK) bersumber dari APBN dialokasikan pada

Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Alokasi DAK

dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak adanya

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dengan Pemerintah Daerah.17

Kebijakan yang ditetapkan pembagian Alokasi dana per tahun

anggaran yang bersifat sektoral pada kegiatan tertentu selalu di sesuaikan

dengan kebutuhan dan prioritas pada tahun anggaran berjalan. Tahun

2015, terdapat 14 bidang sektoral kegiatan yang di biayai oleh DAK. Bidang

Transportasi, dengan Subbidang Jalan dan Jembatan merupakan salah

satu bagian yang menerima alokasi dana tersebut. Disamping DAK Reguler

yang ditetapkan, subbidang Jalan dan Jembatan juga menerima DAK

Afirmatif yang ditujukan untuk daerah tertinggal. Dalam beberapa kasus

yang terjadi di daerah, dana yang disediakan untuk kegiatan penanganan

jalan dan jembatan masih sangat tergantung dari Dana Alokasi Khusus.

Tugas kementerian teknis dalam penentuan alokasi DAK adalah

menentukan indikator kriteria teknis pembagian alokasi untuk 34 Provinsi

dan 505 kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Kriteria teknis ini

berpengaruh pada proses penetapan kelayakan daerah sebagai penerima

dana dan dalam proses perhitungan penetapan alokasi. Oleh karena itu,

penentuan bobot kriteria perlu di lakukan dengan sebaik-baiknya.

a. Perencanaan

Pada dasarnya pembangunan jalan adalah proses pembukaan

ruangan lalu lintas yang mengatasi berbagai rintangan geografi. Proses ini

melibatkan pengalihan muka bumi, pembangunan jembatan dan terowong,

bahkan juga pengalihan tumbuh-tumbuhan. Karena itu dalam

pembangunan jalan diperlukan perencanaan untuk mengatasi masalah

17

Ibid.

Page 26: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

15

dampak lingkungan yang menjadi perhatian agar tidak menggangu

keseimbangan ekosistem.

Perencanaan jalan memerlukan suatu acuan, ketetapan, dan standar

agar jalan yang direncanakan menjadi jalan yang aman, nyaman, dan

ekonomis.18 Pemerintah pusat harus menetapkan SPM yang tepat untuk

jalan nasional, jalan provinsi, serta jalan kabupaten/kota yang sesuai

dengan kebutuhan mobilitas orang dan barang yang direncanakan

melintasinya.19 Perencanaan umum yaitu menyangkut analisis jaringan

jalan secara keseluruhan yang ditujukan untuk memperkirakan kebutuhan

biaya jangka menengah sampai jangka panjang, sesuai dengan target yang

ditetapkan.

Setiap pembangunan membutuhkan perencanaan yang tepat dan

terkendali agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan mencapai

hasil yang sesuai. Jalan dikatakan baik jika direncanakan sedemikian rupa

sehingga unsur keselamatan dan kenyamanan pemakai jalan dapat

terjamin dengan baik.

Perencanaan dan pembangunan jalan raya termasuk jenis

pembangunan infrastruktur dimana berfungsi sebagai pemenuhan salah

satu kebutuhan masyarakat yang meliputi proses pembukaan ruangan lalu

lintas untuk menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain.

Proses ini melibatkan pengalihan muka bumi, pembangunan jembatan dan

terowongan, bahkan juga pengalihan tumbuh-tumbuhan (Ini mungkin

melibatkan penebasan hutan).

Setiap daerah memiliki kondisi wilayah dan karakteristik masing-

masing yang dapat membedakan kebutuhan pembangunan jalan antara

daerah yang satu dengan daerah yang lain. Oleh sebab itu setiap akan

melakukan pembangunan jalan perlu terlebih dahulu dilakukan studi yang

berkaitan dengan rencana pembangunan jalan serta memperhatikan dasar-

dasar pertimbangan yang mempengaruhi perencanaan jalan agar dapat

mengantisipasi dampak yang timbul akibat adanya pembangunan jalan.

18http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37436/3/Chapter%20II.pdf,

diakses pada 18 Februari 2016. 19

Prof. Leksmono S.P.. Guru Besar Transportasi Universitas Taruma Negara, Loc. Cit.

Page 27: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

16

Adapun beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan perencanaan

jalan, yaitu:20

1. Klasifikasi jalan

2. Karateristik lalulintas

3. Karakteristik jalan

4. Dampak lingkungan

5. Ekonomi

6. Keselamatan lalulintas

Dalam tahap perencanaan pembangunan jalan harus dilakukan

secara matang dan terencana. Ada berbagai macam jenis perencanaan

pembangunan jalan.

1) Perencanaan Berbasis Ruang

Pembangunan jalan yang berbasis penataan ruang dalam

operasionalisasinya merupakan pembangunan sektor jalan yang

mengacu kepada indikasi program strategis penataan ruang.

2) Perencanaan Berbasis Sistem Transportasi

Penyelenggaraan sistem transportasi perlu memperhatikan 3

aspek, yaitu efisiensi, efektifitas dan keadilan. Penyelenggaraan

transportasi yang merupakan perpaduan antara infrastruktur dan

sistem harus dapat memberikan nilai tambah terhadap mobilitas orang

dan barang serta dapat memberikan penghematan biaya perjalanan

dibandingkan dengan kondisi infrastruktur dan sistem tersebut tidak

ada. Infrastruktur jalan yang ada harus dimanfaatkan seefektif

mungkin, yaitu dengan mengutamakan kepentingan umum di atas

kepentingan pribadi. Kemudahan akses menuju layanan dasar

masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup

masyarakat. Karena itu di dalam penyelenggaraan infrastruktur harus

mampu memberikan keadilan untuk mengakses pasar dan layanan

bisnis yang ada.

20http://www.academia.edu/5740385/DASAR_PERENCANAAN_JALAN_SURVAI_an

d_DATA_PENDUKUNG, diakses pada 18 Februari 2016.

Page 28: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

17

3) Perencanaan Teknis

Teknologi pembangunan jalan terus berkembang, baik dari sisi

teknologi pelaksanaan maupun material. Termasuk di Indonesia dengan

kondisi geografis teknologi pelaksanaan memerlukan penerapan

diversifikasi bahan dan teknologi. Misalnya di lahan gambut dapat

diterpkan teknologi tradisional maupun modern. Karena itu beberapa

hal teknis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan

jalan adalah penggunan teknologi konstruksi jalan dan analisis dampak

lingkungan.

Dalam pelaksanaannya terdapat pengawas, pengawasan dilakukan

oleh lembaga yang independen dan profesional. Pengawasan jalan tidak

hanya memperhatikan teknis dan pembiayaan, namun juga harus

memastikan ketiga macam jenis perencanaan berjalan. Termasuk untuk

menentukan bahwa pekerjaan jalan sudah memenuhi standar kualitas

jalan sehingga laik dioperasikan.21

b. Pembangunan

Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan

penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta

pengoperasian dan pemeliharaan jalan.22 Pembangunan jalan hakikatnya

terdiri dari pembangunan ruas jalan baru dan pengembangan ruas jalan

yang sudah ada melalui peningkatan kualitas dan kapasitas jalan.

Program pembangunan jalan baru merupakan pembangunan ruas-

ruas jalan yang ada dalam bentuk alternatif, atau penyediaan prasarana

jalan baru guna pembukaan daerah baru dalam rangka pengembangan

wilayah dan dalam usaha menunjang lokasi sektor-sektor strategis.

Program-program mencakup pembangunan jalan baru baik yang akan

dioperasikan sebagai jalan tol, maupun bukan jalan tol. Pada pembangunan

jalan baru bukan jalan tol, produk pembangunan pada umumnya

dilakukan dengan cara pentahapan untuk mencapai produk standar teknis

terbaik ataupun produk fungsional.

21

FX. Trisbiantara. Pakar Transportasi dari Universitas Trisakti, Loc. Cit. 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Page 29: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

18

Pembangunan jalan yang biasa di lakukan di Indonesia menurut

Sulaksono (2001) mempunyai tahapan dimulai dari tahap perencanaan

(planning), selanjutnya dilakukan studi kelayakan (feasibility study) dan

perancangan detail (detail design), kemudian tahap konstruksi (construction)

dan diakhiri tahap pemeliharaan (maintenance).23 Jalan sendiri memiliki

manfaat karena dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di suatu tempat.

Dengan demikian pembangunan jalan yang sebagian besar merupakan

parasarana publik memiliki nilai ekonomi, nilai sosial dan nilai strategis.

Pembangunan jalan merupakan kebutuhan yang sangat vital sebagai

pendukung utama dinamika dan aktivitas ekonomi baik dipusat maupun di

daerah, pengembangan wilayah serta prasarana penunjang yang utama

bagi perekonomian nasional. Pada perkembangannya, pembangunan jalan

semakin diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan mendorong

pemerataan hasil-hasil pembangunan antarwilayah, antarperkotaan dan

antarperdesaan serta untuk mempercepat pengembangan wilayah dan

mempererat hubungan antarwilayah. Selain itu, jalan juga memiliki

manfaat strategis antara lain menciptakan pekerjaan berskala besar,

penggunaan sumber daya dalam negeri serta meningkatkan sektor riil

dengan menciptakan multiflier efek perekonomian.

Sementara itu tujuan pembangunan jalan adalah meningkatkan

pelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman,

harga terjangkau dan mewujudkan sistem transportasi nasional secara

intermoda dan terpadu dengan pembangunan wilayah dan menjadi bagian

dari suatu sistem distribusi yang mampu memberikan pelayanan dan

manfaat bagi masyarakat luas, termasuk meningkatkan jaringan desa-kota

yang memadai. Berdasarkan hal di atas maka konsep penyelenggaraan

jalan merupakan satu kesatuan sistem pembangunan.

23http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37301/3/Chapter%20II.pdf,

diakses 18 Februari 2016.

Page 30: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

19

c. Peningkatan Kapasitas Jalan

Peningkatan kapasitas merupakan kegiatan penanganan jalan dengan

pelebaran perkerasan, baik menambah maupun tidak menambah jumlah

lajur.24 Peningkatan kapasitas sangat penting untuk memperlancar

mobilitas barang dan jasa. Peningkatan kapasitas25 biasanya dilakukan

dengan kegiatan menambah lajur jalan dan pelebaran bahu jalan. Kualitas

teknis jalan pada peningkatan kapasitas jalan harus setara atau lebih dari

kualitas teknis jalan yang telah ada.

d. Peningkatan Kualitas Jalan

Peningkatan kualitas jalan adalah kegiatan meningkatkan mutu dan

kelas jalan. Kegiatan ini penting karena memberikan dampak ekonomi.

Studi dari Abdul Wahab memperlihatkan bahwa analisis tentang beberapa

variabel yang dianggap berpengaruh dalam peningkatan kualitas jalan

terhadap pengembangan kawasan pertanian, maka dapat disimpulkan

bahwa, tingkat aksesibilitas dan mobilitas penduduk meningkat dan sangat

berpengaruh setelah investasi infrastruktur jalan ditingkatkan

kualitasnya.26 Di samping meningkatnya akses yang lebih cepat untuk

berinteraksi dengan wilayah lainnya, maka tingkat pemanfaatan lahan dan

nilai lahan dalam kawasan jalan lingkar jadi meningkat, lahan yang tadinya

kurang produktif berubah menjadi lahan yang berpotensi untuk

menghasilkan komoditi yang lebih berkualitas.

Program peningkatan merupakan usaha-usaha meningkatkan

kemampuan pelayanan ruas-ruas jalan (termasuk jembatannya) untuk

memenuhi tingkat pelayanan yang sesuai dengan pertumbuhan lalu lintas

serta berada tetap dalam kemampuan pelayanan mantap sesuai umum

rencana yang ditetapkan (umumnya 5 tahun sampai dengan 10 tahun).

24 Peraturan Menteri PU Nomor 15/PRT/M/2010. 25Menurut King County Public Rules and Regulations, kapasitas diartikan:

"Capacity" means a quantified estimate of the maximum number of vehicles that can be accommodated by a roadway section or intersection in the Committed Network during a peak travel period and under specified operating conditions.

26 Wahab, A. (2009). “Dampak Peningkatan Kualitas Jalan Lingkar Barat Enrekang

Terhadap Pengembangan Kawasan Pertanian.”, Magister Teknik Pengembangan Wilayah dan Kota. Universitas Diponegoro, Semarang.

Page 31: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

20

Program penggantian jembatan, dimaksud sebagai program untuk

mempercepat berfungsinya jalan, karena adanya sejumlah besar jembatan

yang ada dalam keadaan perlu diganti dan sebagian besar merupakan

penyebab kurangnya ruas jalan.

e. Pemanfaatan Jalan

Pemanfaatan jalan harus didahului dengan persyaratan laik fungsi

jalan baik secara teknis dan administratif. Hal telah diatur dalam Pasal 22

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

(1) Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi

Jalan secara teknis dan administratif.

(2) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan uji kelaikan fungsi Jalan

sebelum pengoperasian Jalan.

(3) Penyelenggara Jalan wajib melakukan uji kelaikan fungsi Jalan pada

Jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

(4) Uji kelaikan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3) dilakukan oleh tim uji laik fungsi Jalan yang dibentuk oleh

penyelenggara Jalan.

(5) Tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri

atas unsur penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung jawab di

bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(6) Hasil uji kelaikan fungsi Jalan wajib dipublikasikan dan

ditindaklanjuti oleh penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung

jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(7) Uji kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan jalan juga akan terkait dengan pemanfaatan bagian

jalan. Bagian-bagian jalan menurut PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Page 32: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

21

meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan

dan lajur khusus. Bagian-bagian jalan dapat dijelaskan dalam Gambar 4.

Gambar 3. Bagian-Bagian Jalan

1. Ruang Manfaat Jalan. Ruang manfaat jalan adalah suatu ruang yang

dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan,

saluran tepi jalan, ruang utilitas jalan, serta ambang pengamannya.

Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah

dan bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki. Ambang pengaman jalan

terletak di bagian paling luar, dari ruang manfaat jalan, dan

dimaksudkan untuk mengamankan bangunan jalan

2. Ruang Milik Jalan. Ruang milik jalan (right of way) adalah sejalur tanah

tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari

ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang

dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan perluasan keamanan

penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat

jalan pada masa yang akan datang. Ruang manfaat jalan meliputi badan

jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. Pemerintah perlu

mengupayakan pengendalian dan pembatasan pemanfaatan ruang di

sepanjang jalan, terutama jalan arteri primer, agar tidak mempengaruhi

kelancaran arus lalu lintas.

= Ruang manfaat jalan (Rumaja)

x

b

1,5 m

5 m

d c

a b

c d

= Ruang milik jalan (Rumija) = Bangunan

= Ruang pengawasan jalan (Ruwasja)

a = jalur lalu lintas d = ambang pengaman

b = bahu jalan x = b+a+b = badan jalan

c = saluran tepi

Page 33: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

22

3. Ruang Pengawasan Jalan. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang

tertentu yang terletak di luar ruang milik jalan yang penggunaannya

diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan

pengemudi, konstruksi bangunan jalan apabila ruang milik jalan tidak

cukup luas, dan tidak mengganggu fungsi jalan. Terganggunya fungsi

jalan disebabkan oleh pemanfaatan ruang pengawasan jalan yang tidak

sesuai dengan peruntukannya.

Pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian–bagian jalan

dimaksudkan untuk menjamin bahwa pemanfaatan ruang manfaat jalan

dan ruang milik jalan selain peruntukannya, penggunaan ruang manfaat

jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan

jembatan, serta penggunaan ruang pengawasan jalan dapat dilaksanakan

secara tertib.27

Pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian–bagian jalan

bertujuan untuk pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan

keselamatan pengguna jalan, dan keamanan konstruksi. Jalan

pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain

peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media

informasi, bangun–bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik

jalan, penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan

khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa muatan dan

kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban total

melebihi standar dan Penggunaan ruang pengawasan jalan yang tidak

mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi

jalan.28

f. Pemeliharaan Jalan

Dengan selesainya pembangunan suatu jaringan jalan, maka kegiatan

penyelenggaraan jalan sekarang telah berubah penekanannya, yaitu dari

27http://binamarga.dpu.ntbprov.go.id/rekomendasi-pemanfaatan-ruang-milik-

jalan-untuk-pemasangan-utilitas-pada-ruas-jalan-provinsi/, diakses pada 18 Februari

2016. 28 Ibid.

Page 34: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

23

pekerjaan pembangunan jalan baru menuju ke pekerjaan pemeliharaan

jalan. Jalan yang selesai dibangun dan dioperasikan akan mengalami

penurunan kondisi sesuai dengan bertambahnya umur sehingga pada

suatu saat jalan tersebut tidak berfungsi lagi sehingga mengganggu

kelancaran perjalanan.

Pemeliharaan adalah segala hal yang dilakukan untuk menjaga jalan

yang telah dibangun agar tetap berada dalam kondisi yang baik. Ada

beberapa jenis pemeliharaan. Yang paling penting adalah pemeliharaan

rutin. Pemeliharaan rutin adalah pekerjaan yang dilakukan 2 atau 3 kali

dalam setahun untuk memastikan jalan berada pada kondisi yang baik,

dan masalah-masalah kecil tidak diacuhkan namun diatasi sebelum

menjadi masalah yang besar. Kemudian, pemeliharaan berkala adalah

pekerjaan yang dilakukan dengan frekuensi yang lebih sedikit (contoh:

sekali dalam 4 atau 5 tahun). Pelaksanaan pemeliharaan berkala

melibatkan lebih banyak pekerjaan dan biaya yang lebih tinggi, dan

termasuk diantaranya adalah pelapisan ulang, perbaikan besar pada

jembatan dan gorong-gorong, atau memperbaiki bagian-bagian yang rusak

di sepanjang jalan tersebut.29

Pada pelaksanaannya pemeliharaan identik dengan pembinaan jalan

disusun mencangkup usaha-usaha memelihara/merawat serta

memperbaiki kerusakan-kerusakan terhadap seluruh ruas jalan yang ada

agar tetap dalam kondisi mantap. Pengertian ini mencakup penanganan

permukaan aspal dan drainase, maka pemeliharaan perlu ditingkatkan

dengan ketajaman yang memadai, pemeliharaan jalan menyangkut

pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala (routine and periodic

maintenances). Pemeliharaan jalan yang memadai dapat memperpanjang

umum pelayanan jalan yang mantap.

Kerusakan jalan sendiri dapat disebabkan karena kelebihan kapasitas

muatan kendaraan antara lain diperlihatkan dengan adanya permukaan

jalan yang bergelombang (deformasi), sehingga dengan cepat terjadi

permukaan jalan yang retak-retak dan berlubang. Kerusakan yang

29http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-

jakarta/documents/publication/wcms_141562.pdf, diakses pada 18 Februari 2016.

Page 35: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

24

ditimbulkan oleh kurangnya perawatan jalan antara lain bahu jalan yang

ditumbuhi rumput dan semak serta saluran samping yang tidak berfungsi

sehingga mengakibatkan genangan air yang mempercepat penurunan

kualitas konstruksi jalan. Kondisi permukaan jalan yang retak dan

berlubang tidak segera dilakukan penanganan akan semakin bertambah

kerusakan jalan dalam waktu relatif cepat. Informasi Standar Survey dan

penilaian dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi perkerasan jalan

supaya dapat menentukan waktu pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan

jalan.

Dengan memperhatikan cepat tingkat perubahan kondisi jalan, hal

yang penting dilakukan adalah untuk perbaikan penganggaran

pemeliharaan jalan. Pemeliharaan jalan tidak hanya dilakukan dalam

jangka pendek atau begitu selesai dibangun pemeliharaan jalan terhenti.

Hal yang seharusnya dilakukan adalah dengan menerapkan Multi-years

Performance Based Contracting (MPBC), dan menetapkannya sebagai

standar pembiayaan pemeliharaan jalan. Untuk dapat memberikan hasil

yang terbaik, penerapan MPBC ini memerlukan koordinasi yang efektif

antara Direktorat Jenderal Anggaran (Departemen Keuangan) dan

Departemen Pekerjaan Umum dalam proses penyusunan anggaran bagi

pemeliharaan jalan.

Dalam pembangunan jalan perlu menerapkan perpanjangan kontrak

penyelenggaraan jalan dengan masa pemeliharaan atau Extended Warranty

Period. Apabila dalam masa pemeliharaan sebelumnya, hanya dilakukan

maksimal satu tahun atau kurang, maka kontrak masa pemeliharaan

diperpanjang menjadi dua tahun. Setelah masa pelaksanaan fisik sesuai

kontrak selesai, kontraktor berkewajiban memelihara hasil pekerjaannya

selama dua tahun.

Pembangunan jalan juga yang didasarkan pada Performed Based

Contract (PBC), sehingga pihak swasta dapat diberi tanggung jawab untuk

melakukan pemeliharaan jalan dengan kriteria tingkat pelayanan yang

ditentukan dan pemerintah akan mengganti seluruh biaya yang telah

dikeluarkan.

Page 36: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

25

Untuk menjamin berjalannya konsep penyelenggaraan jalan

terlaksana dengan baik, perlu pemisahan yang tegas antara pembangunan

jalan baru, peningkatan kapasitas, peningkatan kualitas, dan pemeliharaan

jalan. Sehingga tujuan penambahan panjang jalan dapat tercapai dengan

pengawasan dan penganggaran yang jelas untuk masing-masing kegiatan.30

2. Penyelenggaraan Jalan Tol

a. Prinsip Pengusahaan dan Pembiayan Jalan Tol

Pengusahaan jalan tol bersifat jangka panjang, dengan payback

period lebih besar dari 20 tahun. Pengembalian utang memiliki masa 15

sampai 20 tahun, dengan konsesi yang diberikan antara 35 hingga 40

tahun. Beban investasi terbesar (tanah, konstruksi dan peralatan) terjadi di

awal masa konsesi, sementara pendapatan baru mulai tumbuh di awal

operasi jalan tol. Beberapa parameter pokok investasi berada di luar

kendali investor, diantaranya waktu dan biaya pembebasan lahan,

penetapan tarif dan Perwujudan Rencana Induk Jaringan Jalan (terkait

dengan prediksi volume lalu lintas). Evaluasi dan penyesuaian tarif

dilakukan berdasarkan kelayakan dan keuntungan minimal sebagaimana

disepakati dalam perjanjian pengusahaan jalan tol, setelah dilakukan audit

oleh akuntan publik.31 Karakteristik pengusahaan tersebut menyebabkan

risiko investasi sangat besar. Sisi pengeluaran dalam pengusahaan

mencakup:

1) Jangka panjang dan investasi besar.

2) Investasi umumnya berupa gabungan ekuiti dan pinjaman.

3) Defisit pada beberapa tahun awal operasi.

4) Biaya pada masa operasi.

Berbagai faktor kunci sukses pengembangan jalan tol menurut

Walker & Smith (1995) adalah sebagai berikut:32

30

FX. Trisbiantara. Pakar Transportasi dari Universitas Trisakti, Loc. Cit. 31

Ibid. 32

Walker, C.. Mulcahy, J.. Smith, A.. Lam, P.T.. and Cochrane, R. (1995). Privatized nfrastructure: the build operate transfer approach. Thomas Telford. London.

Page 37: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

26

1) Proyek yang sukses membutuhkan pemahaman oleh pemerintah

mengenai risiko yang dihadapi investor dan kemauan pemerintah

untuk memberikan jaminan dan mekanisme regulasi yang tepat.

2) Proyek yang paling sukses adalah yang menggabungkan risiko dari

pendapatan masyarakat yang rendah (low income risk) dan

terpenuhinya persyaratan minimal dari sisi perencanaan dan

penggunaan biaya yang wajar.

3) Skema BOT masih dapat digunakan apabila pendapatan tol atau fare

box revenue tidak dapat menutupi biaya modal (capital cost).

4) Jika pemerintah yakin terhadap keuntungan dari efisiensi manajemen

oleh sektor swasta, maka franchising operasional atau manajemen

jalan tol setelah terminasi kontrak perlu dipertimbangkan untuk

dilanjutkan.

Beberapa best practices yang mendukung investasi di jalan tol adalah:

1) Pemerintah harus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi

partisipasi sektor swasta (private sector participation/PSP).

2) Pemerintah harus mengidentifikasi proyek-proyek PSP yang prioritas.

3) Prospek proyek BOT terbaik adalah di negara yang pendapatan

masyarakatnya menengah (middle-income countries).

4) Bentuk kerjasama selain BOT perlu juga diimplementasikan seperti

konsesi, lease, kontrak manajemen, rehabilitasi, pemeliharaan, dan

operasional, kontrak turnkey, manajemen koridor, dan sebagainya.

5) Transparansi dan kompetisi sangat diperlukan dalam proses

pengadaan proyek.

6) Bantuan pemerintah (government support) perlu didefinisikan di awal

sebagai nilai maksimum, sehingga investor dapat menyiapkan

penawaran yang realistis.

Dari sisi pemerintah, strategi regulasi dan kerangka legal mengenai

reformasi pengembangan infrastruktur di Indonesia telah tertuang dalam

dokumen white papers. Sedangkan dari sisi investor, beberapa faktor kunci

Page 38: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

27

sukses untuk memperoleh keuntungan yang kompetitif dalam

pembangunan dan pengelolaan jalan tol adalah:

1) Memberikan keseimbangan kepentingan bagi semua stakeholder yaitu

kepuasan pemilik, pelanggan, dan karyawan perusahaan, terutama

didasarkan kepada kemampuan membayar (ability to pay) masyarakat

pengguna jalan tol.

2) Pengelolaan perusahaan yang baik didasarkan pada konsep good

corporate governance (terbuka, transparan, kompetitif, dan

akuntabilitas).

3) Kemampuan SDM dalam pengembangan usaha dan manajemen

pembangunan/pengelolaan jalan yang andal dan terpercaya serta

kemampuan SDM operasional yang terampil. Hal yang juga perlu

mendapat perhatian adalah penyiapan kontrak (perjanjian kerjasama)

yang dapat mengalokasikan risiko usaha secara tepat.

4) Terciptanya proyek yang layak secara ekonomi, sosial, finansial, dan

lingkungan serta layak secara kredit terutama melalui skema

pembiayaan project financing. Dalam hal ini keterlibatan kreditur yang

dapat memberikan pinjaman jangka panjang sangat diutamakan,

seperti dana pensiun, obligasi, pasar modal, pinjaman lunak

internasional seperti Bank Dunia melalui International Finance

Corporation (IFC), ADB, dan sebagainya.

Pembiayaan jalan tol dibagi menjadi pembiayaan pra konstruksi,

pembiayaan kontruksi, dan pembiayaan pasca konstruksi. Pembiayaan pra

konstruksi meliputi perijinan, studi, disain, pembebasan lahan terutama

dalam hal ganti rugi. Pembiayaan konstruksi terdiri dari pembangunan

yang dititikberatkan pada beberapa hal yaitu kontinuitas sumber dana,

bunga pada masa konstruksi, obligasi/bond sebagai alternatif pembiayaan

investasi, pengembalian pinjaman, dan pengadaan peralatan. Pembiayaan

pasca konstruksi meliputi operasi dan pemeliharaan yang terdiri dari sistem

penyelenggaraan operasi, cacat kondisi konstruksi bangunan, inflasi biaya

operasi dan pemeliharaan serta vandalisme.

Page 39: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

28

b. Kelembagaan Jalan Tol

Badan yang telah didirikan dalam penyelenggaraan jalan tol saat ini

adalah Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang berwenang untuk

melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan tol meliputi pengaturan,

pengusahaan, dan pengawasan Badan Usaha Jalan Tol. Badan Usaha

Jalan tol adalah badan khusus berbentuk perseroan terbatas yang didirikan

khusus untuk membuat, menandatangani, serta melaksanakan perjanjian

pengusahaan jalan tol.

BPJT dalam kewenangan yang berkaitan dengan pengusahaan jalan

tol, berusaha untuk mendorong keterlibatan Badan Usaha dan Pemerintah

Daerah dalam percepatan pembangunan jalan tol. BPJT hanya mempunyai

kewenangan melaksanakan sebagian dari penyelenggaraan jalan tol, oleh

karena itu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 295/Prt/M/2005

Tentang Badan Pengatur Jalan Tol menempatkan BPJT sebagai badan non

struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Penempatan BPJT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Menteri harus dikaji ulang, dengan wewenang yang sebagian tersebut

apakah cukup di berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri,

namun bagaimana apabila kewenangan BPJT ditambah, maka perlu

dipertimbangkan bahwa BPJT ditempatkan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Presiden, untuk itu terhadap hal ini memerlukan kajian yang

lebih mendalam.

c. Pengelolaan Jalan Tol

Pengelolaan mempunyai fungsi sebagai usaha untuk mencapai tujuan

yang telah ditentukan yang dilakukan melalui perencanaan (planning),

pengorganisasian (organizing), pemberian perintah (commanding),

pengkoordinasian (coordinating), dan pengawasan (controlling).

Penyelenggaraan jalan tol merupakan bagian dari pengelolaan jalan tol.

Penyelenggaraan jalan tol dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan

pembangunan dan hasil-hasilnya serta keseimbangan dalam

pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan, yang dapat

Page 40: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

29

dicapai dengan membina jaringan jalan yang dananya berasal dari

pengguna jalan.

Penyelenggaraan jalan tol bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan

jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi

terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya.

Kewenangan penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah yang

meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan. Sebagian

wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang berkaitan

dengan pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan badan usaha

dilaksanakan oleh BPJT.

d. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol

Ruas jalan tol merupakan ruas jalan alternatif dari ruas jalan umum

yang sudah ada. Ruas jalan tol harus memiliki spesifikasi dan layanan

yang lebih baik dari ruas jalan umum non tol. Penyelenggaraan jalan tol

bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna

menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah yang

sudah tinggi tingkat perkembangannya.

Jalan tol yang digunakan untuk lalu lintas antarkota didesain

berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 80 km per jam, dan untuk

jalan tol di wilayah perkotaan didesain dengan kecepatan rencana paling

rendah 60 km per jam. Jalan tol harus mempunyai spesifikasi teknis:

1) tidak ada persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan

prasarana transportasi lainnya;

2) jumlah jalan masuk dan jalan keluar ke dan dari jalan tol dibatasi secara

efisien dan semua jalan masuk dan jalan keluar harus terkendali secara

penuh;

3) jarak antarsimpang susun, paling rendah 5 kilometer untuk jalan tol luar

perkotaan dan paling rendah 2 kilometer untuk jalan tol dalam

perkotaan;

4) jumlah lajur sekurang-kurangnya dua lajur per arah;

5) menggunakan pemisah tengah atau median; dan

Page 41: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

30

6) lebar bahu jalan sebelah luar harus dapat dipergunakan sebagai jalur

lalu-lintas sementara dalam keadaan darurat.

Penyelenggaraan ruas jalan tol harus memenuhi kelayakan operasi

yang ditentukan berdasarkan pada SPM (SPM) jalan tol. Selain terkait

dengan SPM, pelayanan dari ruas jalan tol harus berada pada level of

service B sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 tahun

2006. Pemenuhan SPM jalan tol merupakan hal yang wajib dilaksanakan

oleh badan usaha penyelenggara jalan tol. Menurut PP Nomor 15 tahun

2005 tentang Jalan Tol, Pasal 8 dinyatakan bahwa:

(1) SPM jalan tol mencakup kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata,

aksesi bilitas, mobilitas, dan keselamatan.

(2) SPM jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran

yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol.

(3) Besaran ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi

secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri PU No.16/2014 tentang SPM Jalan Tol, Pasal 5

menyatakan bahwa “SPM Jalan Tol ini wajib dipenuhi oleh Badan Usaha

Jalan Tol dalam rangka pelayanan kepada pengguna jalan tol.”

3. Pembiayaan Jalan

a. Peran Pemerintah

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menegaskan

bahwa pembiayaan jalan umum merupakan tanggungjawab pemerintah

pusat dan/atau pemerintah daerah. Selanjutnya, apabila pemerintah

daerah belum mampu membiayai jalan yang menjadi tanggungjawabnya,

maka pemerintah pusat dapat membantu pemerintah daerah, sesuai

dengan ketentuan yang ada. Menurut pasal 85 ayat 3 PP No.34 tahun

2006 tentang Jalan, tatacara dan persyaratan pemberian bantuan

pembiayaan kepada pemerintah daerah diatur dalam peraturan menteri.

Page 42: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

31

Hal ini menimbulkan ketidakjelasan siapa sebenarnya penanggung

jawab utama pembiayaan jalan. Tidak jelasnya penanggung jawab utama

pembiayaan jalan diperburuk dengan sistem pembiayaan yang berlaku

saat ini, yang masih mengikuti mekanisme pajak umum dengan dana

pembangunan dan pemeliharaan jalan berasal dari penerimaan pajak

yang dikumpulkan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah

daerah, yang kemudian dialokasikan ke sektor-sektor prioritas, termasuk

sektor jalan.

Penyelenggaraan jalan saat ini lebih fokus/prioritas tertinggi pada

pemeliharaan rutin dan berkala yang penting untuk membantu menjaga

kondisi aset yang ada. Sebagian besar pengelola di kabupaten mengalami

keterbatasan anggaran, dan estimasi kebutuhan anggaran untuk

pemeliharaan adalah sekitar 75 persen dari total anggaran untuk sektor

jalan. Sebagai akibatnya, harus dicari dana tambahan untuk membiayai

pembangunan jaringan baru.

Pada saat ini terdapat tiga macam sistem pembiayaan jalan yang

dipergunakan di banyak negara di dunia. Pertama adalah tipe anggaran

tradisional (melalui anggaran pemerintah). Sistem ini merupakan sistem

yang paling lama diterapkan, tetapi telah terbukti di banyak negara

bahwa sistem ini makin sulit untuk dapat memenuhi kebutuhan dana

pemeliharaan jalan. Kedua adalah sistem yang melibatkan pihak swasta

melalui konsensi baik tol maupun shadow toll. Walaupun sistem ini tidak

dapat diberlakukan pada seluruh jaringan jalan, tetapi sistem ini

merupakan suatu tahapan ke arah swastanisasi jalan. Sistem yang ketiga

adalah sistem pembiayaan jalan, yang mengarah kepada ”komersialisasi”

jalan, yaitu menghadapkan permasalahan jalan pada kebutuhan pasar,

dengan mengumpulkan dana untuk pemeliharaan jalan (road fund) atas

jasa pelayanan yang diberikannya (fee for service) dan mengelolanya

sebagaimana layaknya aset ekonomi.

Untuk penyelenggaraan jalan pemerintah mengalokasikan

anggarannya melalui dua instrumen. Pertama, instrumen melalui

anggaran sektoral (Kementerian yang menangani jalan, dalam hal ini

Ditjen Bina Marga). Untuk penyelenggaraan jalan pemerintah

Page 43: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

32

mengalokasikan anggarannya melalui dua instrumen. Pertama,

instrumen melalui anggaran sektoral (Kementerian yang menangani

jalan, dalam hal ini Ditjen Bina Marga). Dalam Rapat Kerja/ Rapat

Dengar Pendapat (RDP) mengenai penetapan alokasi anggaran dan

program Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam

RAPBN-P Tahun Anggaran 2015, Kamis (12/2) dihasilkan beberapa

putusan. Kementerian PUPR mendapat tambahan APBN-P Rp 31,9

triliun menjadi Rp 116,8 Triliun dari DIPA APBN awal Rp 84,9

Triliun.Anggaran Ditjen Bina Marga dari DIPA APBN awal Rp 41,3 triliun

menjadi Rp 56,9 triliun pada APBN-P 2015 dengan perubahan sebesar

Rp 15,6 triliun. Dimanfaatkan untuk Pembangunan jalan di kawasan

perbatasan yaitu pembangunan jalan di wilayah perbatasan

Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Papua. Selain itu juga untuk

pengurangan kesenjangan antar wilayah dan konektivitas yaitu

pembangunan infrastruktur jalan untuk mengurangi kesenjangan antar

wilayah yang menyebar di seluruh Indonesia, pembangunan jalan bebas

hambatan (kewajiban pemerintah), pengadaan tanah jalan bebas

hambatan (kewajiban pemerintah) dan pembangunan jalan akses

pelabuhan (Sorong, Kuala Tanjung, dan Maloy).33

Sektor jalan harus bersaing dengan sektor-sektor prioritas lainnya

untuk mendapatkan alokasi anggaran yang memadai. Keluarnya UU No.22

Tahun 2009 tentang LLAJ yang didalamnya mengatur tentang dana

preservasi jalan telah memberikan payung hukum yang dapat digunakan

sebagai dasar untuk menghimpun dana pembangunan dan

pemeliharaan jalan yang memadai, stabil, dan dapat diprediksi. Tindak

lanjut yang diperlukan adalah bagaimana mendorong timbulnya pemikiran

untuk menciptakan alternatif pengelolaan jalan yang dapat mengatasi

kompleksitas masalah institusi, menciptakan sumber pembiayaan yang

memadai dan dapat diprediksi, serta sekaligus tidak melanggar ketentuan

perundangan yang berlaku.

33http://www.pu.go.id/berita/9975/APBN--P-TA-2015-Kementerian-PUPR-Rp-

116,8-Triliun, diakses tanggal 18 Februari 2016

Page 44: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

33

Menindaklanjuti permasalahan tersebut maka dalam perubahan

UU tentang Jalan perlu mengatur mengenai skema pembiayaan jalan.

Pendapatan yang diperoleh dari sektor jalan, sedapat mungkin kembali ke

sektor jalan, guna menjamin konsistensi kinerja jalan. Salah satu caranya

adalah dengan skema earmarking. Penetapan besaran pajak kendaraan

bermotor sesungguhnya tidak dapat hanya dihitung dari nilai kendaraan

tersebut. Semestinya nilai pajak yang dibayarkan dikaitkan dengan

kebutuhan pembiayaan jalan, sehingga ada jaminan dana yang akan

digunakan untuk membiayai infrastruktur jalan mencukupi.

Berlakunya UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan

UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

menjadikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan

memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah. Pelimpahan

wewenang pengelolaan keuangan daerah seperti yang diatur dalam UU

No.33 tahun 2004 memberikan peluang kepada daerah untuk

mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Selain itu dengan pelaksanaan

undang-undang tersebut diharapkan memunculkan implikasi-implikasi

positif yang akan mengarah kepada kemajuan daerah serta negara pada

umumnya. Implikasi positif itu antara lain:

a) meningkatkan keleluasaan daerah dalam memanfaatkan dana alokasi

umum;

b) beralihnya prioritas pembangunan dari sektoral menjadi regional;

c) daerah mendapat prioritas alokasi dana sesuai dengan kebutuhannya;

d) terjadi pengalokasian dana sesuai sekala prioritas daerah dan

akuntabilitas yang lebih besar karena pengaasan lebih kuat ditingkat

lokal (mekanisme ceckand balance);

e) memberikan diskresi kepada daerah untuk lebih rasional dalam

pemanfaatan sumber penerimaan daerah. Daerah akan lebih

bertanggung jawab atas pemanfaatan dana dan mengurangi

ketergantungan terhadap arahan dan petunjuk pusat. Hal ini

merupakan proses untuk meningkatkan kemandirian pemerintah daerah

dalam pembiayaan otonominya;

Page 45: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

34

f) perlunya kontrol dan peran yang lebih kuat dari DPRD terhadap

pemanfaatan dana untuk kepentingan daerah yang selama ini lebih

ditentukan oleh pihakeksekutif atas dasar arahan dan petunjuk dari

pusat;

Dengan dimulainya RENSTRA 2015-2019, kemampuan dan kapasitas

BUMN sangat perlu dikembangkan khususnya dalam konstruksi dan

pengoperasian jalan ketika selain diminta untuk membantu dalam tugas

pembiayaan juga diminta untuk membantu percepatan pelaksanaan.

Keterbatasan pembiayaan swasta mungkin menjadi faktor penting

untuk pelaksanaan model pembiayaan ini mengingat: (i) bank swasta akan

membutuhkan tingkat keamanan yang tinggi untuk meminjamkan dana

bagi suntikan ekuitas negara; dan (ii) pinjaman pribadi dapat dibatasi oleh

batasan pinjaman karena adanya tekanan permintaan dari sektor

infrastruktur lainnya. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pinjaman

berbasis negara mungkin diperlukan tapi akan perlu disertai tata kelola dan

kontrol komersial yang baik untuk memastikan disiplin pasar.

b. Peran Swasta

Terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan

maju, peran pemerintah sebenarnya dapat lebih difokuskan pada

perumusan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana, sementara

peran swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana akan makin

ditingkatkan terutama untuk proyek-proyek yang bersifat komersial. Kerja

sama dengan swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana diarahkan

untuk menyediakan sarana dan prasarana transportasi untuk pelayanan

distribusi komoditi perdagangan dan industri serta pergerakan penumpang

dan barang, baik dalam lingkup nasional maupun internasional;

Dalam penyediaan public services oleh pemerintah, tidak tertutup

kemungkinan terjadinya government failure. Dalam hal ini intervensi sektor

swasta dapat dimungkinkan. Beberapa alasan keterlibatan sektor swasta

dalam pelayanan publik adalah:

Page 46: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

35

a) Meningkatnya penduduk di perkotaan sementara sumber keuangan

pemerintah terbatas;

b) Pelayanan yang diberikan sektor privat/swasta dianggap lebih efisien;

c) Banyak bidang pelayanan (antara lain penyehatan lingkungan dan

persampahan) tidak ditangani pemerintah sehingga sektor privat/swasta

dapat memenuhi kebutuhan yang belum tertangani tanpa mengambil

alih tanggung jawab pemerintah;

d) Terjadi persaingan dan mendorong pendekatan yangbersifat

kewiraswastaan dalam pembangunan nasional.34

Pengertian kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat adalah

kewenangan kepemilikan asset yang masih dimiliki oleh pemerintah,

sedangkan untuk kerjasama swastanisasi asset menjadi milik swasta. Ada

beberapa bentuk kerja sama yang melibatkan pemerintah, swasta, dan

masyarakat yang akan dijelaskan sebagai berikut.

a) Private Sector Partisipation (PSP) atau kemitraan sektor swasta. PSP

merupakan jenis kemitraan yang pada umumnya tidak padat modal,

sektor swasta melakukan pengadaan dan operasionalisasi prasarana,

sedangkan pemerintah sebagai penyedia prasarana yang sesuai dengan

kebijakannya. Pemerintah tetap sebagai pemilik asset dan pengendali

pelaksana kerjasama.

b) Public Private Partnership (PPP) atau kerjasama sektor publik dan sektor

swasta. Kemitraan ini melibatkan investasi yang besar/padat modal di

mana sektor swasta membiayai, membangun, dan mengelola sarana dan

prasarana, sedangkan sekktor publik menangani peraturan pelayanan,

sebagai pemilik asset, dan pengendali pelaksana kerjasama. Pengertian

PublicPrivate Partnership (PPP) menurut William J. Parente dari USAID

adalah an agreement or contract, between a public entity and a private

party, under which:a) private party undertakes government function for

specified period of time, b) the private party receives compensation for

performing the function, directly or idirectly, c) private party is liable for the

risks arising from performing the function and, d) the public facilities, land

or other resources may be transferred or made available to the private

34Ibid

Page 47: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

36

party.35 Dari definisi tersebut, diperoleh bahwa PPP merupakan bentuk

perjanjian atau kontrak antara sektor publik dan sektor swasta yang

terdiri atas beberapa ketentuan, antara lain: sektor sektor swasta

menjalankan fungsi pemerintah untuk periode tertentu; sektor sektor

swasta menerima kompensasi atas penyelenggaraan fungsi, baik secara

langsung maupun tidak langsung; sektor sektor swasta bertanggung

jawab atas resiko yang timbul dari penyelenggaraan fungsi tersebut; dan

fasilitas publik, tanah, dan sumber daya lainnya dapat ditransfer atau

disediakan untuk sektor sektor swasta. Menurut Sava (1986), PPP

merupakan bentuk privatisasi, dan dalam arti luas privatisasi berarti

melambangkan suatu cara baru dalam memperhatikan kebutuhan

masyarakat dan pemikiran kembali mengenai peranan pemerintah

dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Privatisasi memberikan

kewenangan yang lebih besar pada institusi masyarakat dan mengurangi

kewenangan pemerintah dalam merumuskan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, privatisasi merupakan tindakan mengurangi peran

pemerintah atau meningkatkan peran sektor swasta dalam aktivitas atau

kepemilikan aset public.36

c) Public Private Community Partnership (PPCP). Kemitraan ini melibatkan

sektor swasta dan masyarakat untuk membantu pelaksanaan

pembangunan yang dirancang oleh sektor publik. Sektor swasta dan

masyarakat terlibat dalam hal pembiayaan dan pengelolaan.

d) Build Operate Transfer (BOT). BOT adalah pola atau struktur yang

menggunakan investasi swasta untuk mengerjakan pembangunan

infrastruktur atau sektor publik. BOT terkadang diartikan menjadi

buildowntransfer atau membangun-memilik-mengalihkan (UNINDO,

1996). Dalam pola BOT, perusahaan proyek diberi kepercayaan oleh

pemerintah setempat untuk mengembangkan, membiayai, membangun,

dan mengoperasikan suatu fasilitas untuk suatu jangka waktu konsesi

35Praptono Djunedi. “Implementasi Public-Private Partnerships dan Dampaknya Ke

APBN”. (www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/kajian%5Cartikel_PPP_prap.pdf, diakses 10 Juni 2011).

36 E. E. Savas (1987)l Privatization: The Key to Better Government, Chatham House

Publishers, Inc, New York.

Page 48: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

37

tertentu. Pendapatan yang dikumpulkan oleh perusahaan proyek

ditentukan dengan cara tolling, take or pay, atau perjanjian pembelian

sebagaimana standar teknis hasil pelaksanaan yang harus dipenuhi oleh

perusahaan proyek. Biasanya, fasilitas yang dibangun dengan pola BOT

merupakan fasilitas untuk umum dan infrastruktur, antara lain jalan

tol, pembangkit atau tenaga listrik, penyedia air minum, telekomunikasi,

terowongan, bendungan, pelabuhan dan bandara.

e) Saat ini juga dikembangkan skema BOT dengan dukungan VGF (Viability

Gap Funding), VGF akan mendukung penyediaan jalan bebas hambatan

yang dinilai memiliki kelayakan finansial yang marginal. Hal ini

diperlukan untuk memastikan penyediaan tepat waktu jalan baru

mengingat beberapa bagian akan bersifat supply-driven dan perlu

direalisasikan lebih awal.

f) Performance Based Allocation System (PBAS). Untuk menggambarkan

perlunya kapasitas dan pengalaman pada sektor publik dan swasta,

pelaksanaan PBAS/AP akan dimulai pada tahun 2015-19 dengan proyek

percontohan dan pelaksanaan secara progresif. Proyek PBAS/AP lainnya

berdasarkan kesepakatan dari daftar proyek yang ada.

g) Turnkey D & C. Berdasarkan model penyediaan ini, BPJT dan Bina

Marga (khususnya dalam jangka pendek mengingat kepentingan

pelaksanaan yang segera) akan bertanggung jawab untuk mengelola

pelaksanaan jalan melalui kontrak tradisiomnal dalam desain dan

pelaksanaan. Namun demikian, dalam jangka menengah hingga jangka

panjang, penggunaan model pelaksanaan ini dapat dikurangi mengingat

kebijakan untuk lebih melibatkan dan mengakses pembiayaan badan

usaha dalam penyediaan jalan bebas hambatan baru.

Ada beberapa tujuan sektor swasta di bidang infrastruktur. Tujuan-

tujuan tersebut adalah :

a) Mencari modal swasta untuk menjebatani modal pembiayaan yang besar

dibutuhkan investasi infrastruktur pelayanan umum;

b) Memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan sarana pelayanan;

c) Mengimpor alih teknologi;

d) Memperluas dan mengembangkan layanan bagi pelanggan; dan

Page 49: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

38

e) Meningkatkan efisiensi operasi.

c. Dana Preservasi Jalan (Road Fund)

Skema Road Fund menjadi sesuatu yang tidak terelakkan, ketika

Anggaran Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang disediakan

kurang mencukupi untuk mendanai penyelenggaraan jalan, sedangkan

partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan jalan masih

terbatas. Pembiayaan sektor jalan melalui mekanisme anggaran sudah

tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan riil jalan. Padahal, pemeliharan aset

yang ada seharusnya menjadi prioritas utama yang perlu dilakukan oleh

Pemerintah. Bahkan, tingginya economic return dari pemeliharaan jalan,

seharusnya menjadi pertimbangan Pemerintah untuk memprioritaskan

pemeliharan jalan dibandingkan program lain di sektor jalan.

Tetapi, pengalaman menunjukkan bahwa prioritas pemeliharaan

jalan menempati urutan akhir. Akibatnya, backlog pemeliharaan jalan

semakin lama semakin membesar, sehingga menyebabkan semakin

membu ruknya kondisi jalan. Kondisi jalan yang buruk mempengaruhi

keselamatan pengguna jalan yang menyebabkan tingginya tingkat

kecelakaan, sehingga tingkat keselamatan semakin rendah.

Pemecahan terhadap kesulitan pendanaan jalan, tidak hanya

terbatas pada permasalahan pendanaan saja. Permasalahan pendanaan

menjadi bagian dari masalah manajemen pemeliharaan jalan, sedangkan

manajemen pemeliharan jalan menjadi bagian dari manajemen jalan secara

keseluruhan. Oleh karena itu, pemecahan mengenai permasalahan

pendanaan jalan membutuhkan pendekatan integral untuk meminimalkan

permasalahan yang ditimbulkan dari manajemen jalan secara keseluruhan.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah menggunakan konsep

road fund.37

Investasi di bidang prasarana jalan cenderung kurang memadai,

yang ditandai dengan penurunan tingkat pelayanan jalan dan peningkatan

biaya transportasi akibat kemacetan. Investasi yang kurang memadai

37Draft Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang tentang Jalan, Lembaga

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Gajah Mada, 2010, hal 18.

Page 50: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

39

tersebut disebabkan karena berkurangnya dana publik untuk sektor jalan

dan sektor swasta kurang berminat untuk investasi di sektor ini. Kondisi ini

menurunkan efisiensi sistem dan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan

pemeliharaan prasarana yang ada. Konsekuensinya adalah timbulnya

kebutuhan yang mendesak untuk menetapkan arah kebijakan yang

tepat yang dapat menjamin tersedianya sumber pendanaan pemeliharaan

jalan secara kontinu.

Sesuai dengan kebijakan otonomi daerah yang telah

diimplementasikan di Indonesia, pemerintahan provinsi atau

kabupaten/kota diamanatkan untuk mengembangkan suatu sistem yang

dapat menjamin bahwa investasi tersalurkan kepada proyek-proyek yang

dapat memaksimalkan pengembalian kepada masyarakat dan menetapkan

suatu hubungan yang jelas antara biaya penggunaan jalan (charge),

pendapatan yang diperoleh dari pengguna jalan, dan besar investasi jalan.

Untuk itu perlu dipertimbangkan konsep pendanaan jalan yang

menyediakan perangkat institusional dengan aliran pendapatan tertentu

dapat disalurkan pada unit sektor publik yang dapat dimanfaatkan atau

dialihkan tanpa melalui prosedur dan kajian anggaran yang umum. Dengan

demikian pendanaan untuk sektor jalan dapat mencukupi kebutuhan

penanganannya. Road Fund, atau dapat diterjemahkan sebagai Pendanaan

Jalan, merupakan suatu alternatif yang perlu dipertimbangkan untuk

mencapai maksud tersebut.

Konsep Road Fund menganut filosofi bahwa pemeliharaan jalan

seharusnya dikelola menurut mekanisme pasar, dengan pengguna jalan

membayar biaya untuk penggunaan jalan. Hasil penerimaan dari

pengguna jalan tersebut dikelola secara transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan secara operasional dan keuangan oleh institusi

independen untuk membiayai target-target pengeluaran yang terukur dan

tepat sasaran, dengan memperhatikan kaidah-kaidah bisnis untuk

memperbaiki kualitas jalan. Konsep ini memerlukan reformasi paralel

paling tidak dalam empat area penting.

a) Adanya pembagian tanggungjawab yang jelas dalam manajemen

pengelolaan jalan. Reformasi pada komponen ini diperlukan untuk

Page 51: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

40

menarik garis yang jelas akan tanggungjawab masing-masing pemangku

kepentingan jalan, termasuk kemungkinan dibentuknya insitusi

independen yang mengelola penerimaan dana pengguna jalan.

b) Adanya adanya rasa memiliki terhadap jalan dari masing-masing

pemangku kepentingan jalan. Tanpa adanya rasa memiliki dari

seluruh pemangku kepentinganjalan, proses reformasi pengelolaan

jalan tidak akan berhasil karena kurangnya dukungan.

c) Adanya sumber pendanaan jalan yang memadai, stabil, dan dapat

diprediksi. Keterbatasan dan ketidakstabilan dana bagi jalan

merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari mengingat jalan

harus bersaing dengan sektor prioritas lain dalam mendapatkan

alokasi dana. Adanya sumber pendanaan tambahan yang diperoleh

dari pengguna jalan merupakan keharusan bagi implementasi konsep

ideal Road Fund.

d) Adanya good governance dan penerapan prinsip bisnis dalam

pengelolaan jalan. Untuk itu diperlukan pendelegasian kegiatan

operasional sehari-hari pengelolaan jalan kepada suatu institusi

independen yang dapat dipertanggungjawabkan secara operasional

dan keuangan melalui proses audit secara berkala.38

Dengan demikian konsep ideal Road Fund merupakan suatu

konsep yang sangat besar. Penerapan konsep ideal ini menuntut adanya

reformasi institusi dan regulasi dalam berbagai tingkat pemangku

kepentingan jalan, proses sosialisasi yang terencana dan efektif, serta

manajemen pengelolaan yang transparan, berorientasi bisnis, dan dapat

dipertanggungjawabkan, baik secara keuangan maupun secara operasional.

Sejalan dengan uraian tentang konsep ideal Road Fund, jalan

merupakan monopoli politik, yang berarti bahwa kepemilikan (ownership)

jalan masih akan tetap pada Pemerintah. Karena itu, komersialisasi

jalan harus diikuti dengan perubahan-perubahan pada empat hal yang

saling terkait, yang harus dilaksanakan secara bersamaan. Jika tidak

38Ibid

Page 52: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

41

demikian, maka tujuan yang ingin dicapai tidak akan berhasil. Keempat

hal terkait tersebut itu adalah:

a) Menciptakan kepemilikan yang melibatkan pengguna jalan dalam

manajemen jalan untuk mendapatkan dukungan pembiayaan dari

mereka, mengontrol kewenangan monopoli pemerintah, dan

memanfaatkan dana yang dapat dikumpulkan secara efektif dan efisien

untuk melayani pengguna jalan.

b) Menstabilkan pengadaan dan penyaluran dana pemeliharaan jalan yang

mencukupi.

c) Memperjelas tanggungjawab masing-masing pihak dalam pengelolaan

jalan.

d) Memperkuat manajemen jalan dengan sistem yang lebih efektif dan

memperkuat atau melaksanakan pertanggungjawaban manajemen.39

4. Konsep Pembangunan Jalan Berkelanjutan

Dalam tataran global, paradigma pembangunan senantiasa

berkembang dan dilekatkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya

seperti lingkungan, ekonomi, dan sosial. Salah satu paradigma yang cukup

populer adalah paradigma pembangunan berkelanjutan. Makin

meningkatnya kesadaran negara-negara akan pentingnya kesinambungan

antara pembangunan dengan faktor-faktor yang terkait seperti sosial,

ekonomi, dan lingkungan telah tercermin dalam beberapa kesepakatan

internasional seperti Deklarasi Stockholm 1972 dan KTT Rio 1992 yang

meletakkan dasar pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dalam

rangka menjaga ketersediaan sumber daya yang cukup yang mempengaruhi

berjalannya proses pembangunan. Perlindungan sumber daya alam dan

lingkungan hidup tentu menjadi salah satu dimensi persoalan fundamental

yang mendasari pembangunan berkelanjutan.

Menurut Brundtland Report40, pembangunan berkelanjutan adalah

proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang

39Ibid 40Brundtland Report adalah laporan yang dibuat oleh Harlem Brundlant sebagai

Ketua Komisi Dunia Untuk Lingkungan dan Pembangunan (WCED), laporan ini dibuat tahun 1987 yang berisi tentang lingkungan, masyarakat, dan pembangunan.

Page 53: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

42

tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Artinya

bahwa pembangunan tersebut mempertemukan antara kepentingan

pembangunan saat ini sambil memastikan bahwa pembangunan tersebut

berlanjut dan bahkan tetap bermanfaat untuk masa mendatang. Sepintas

dapat kita simpulkan bahwa pembangunan tidak hanya berarti fisik semata

tetapi harus menaruh perhatian khusus pada pelestarian ekosistem dan

lingkungan hidup. Dari hal tersebut maka faktor dorongan ekonomi yang

melekat dalam proses pembangunan dan faktor masyarakat sebagai aktor

pembangunan yang merasakan manfaat dari pembangunan itu tentu

menjadi kaitan-kaitan yang erat selain isu lingkungan. Dalam KTT Rio

1992, beberapa prinsip penting dalam pembangunan berkelanjutan yang

layak untuk dijadikan acuan diantaranya adalah :

1. Perlindungan lingkungan menjadi bagian yang integral dari proses

pembangunan

2. Kerjasama semua negara dan masyarakat dalam memerangi kemiskinan

yang merupakan hambatan mencapai pembangunan berkelanjutan.

3. Partisipasi seluruh masyarakat terhadap lingkungan dari berbagai

tingkatan. Di tingkat nasional, masing-masing individu harus

mempunyai akses terhadap informasi tentang lingkungan, termasuk

informasi tentang material dan kegiatan berbahaya dalam lingkungan

masyarakat, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses

pengambilan keputusan. Negara memfasilitasi dan mendorong

masyarakat untuk tanggap dan partisipasi melalui pembuatan informasi

yang dapat diketahui secara luas.

4. Dalam rangka mempertahankan lingkungan, pendekatan pencegahan

harus diterapkan secara menyeluruh oleh negara sesuai dengan

kemampuannya.

5. Penilaian dampak lingkungan sebagai instrumen nasional harus

dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang diusulkan, yang mungkin

mempunyai dampak langsung terhadap lingkungan yang memerlukan

keputusan di tingkat nasional.

6. Peran penting penduduk asli/setempat dalam pengelolaan dan

pembangunan lingkungan karena pemahaman dan pengetahuan

Page 54: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

43

tradisional mereka. Negara mendorong sepenuhnya identitas, budaya dan

keinginan mereka serta menguatkan partisipasi mereka secara efektif

dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

Prinsip di atas tentu berlaku pula dalam hal pembangunan jalan

mengingat peran vital jalan sebagai salah satu infrastruktur penting yang

dibutuhkan dalam pembangunan nasional. Apabila disimpulkan maka ada

3 kaitan penting yang patut dicermati diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Lingkungan Hidup

Isu lingkungan hidup adalah isu yang cukup penting mengingat

potensi dampak negatif yang ditimbulkan oleh proses pembangunan seperti

polusi udara dan efek limbah pabrik, dan perubahan sumber daya alam,

seperti air dan perikanan, serta perubahan lingkungan. Hal ini disadari dan

menjadi perhatian bahwa pergerakan, ekologi, dan komunitas adalah aspek

penting dalam perancangan jalan yang berkelanjutan. Pergerakan yang

dimaksud adalah pergerakan pengguna jalan dan barang menggunakan

semua moda dan seluruh tujuan maupun tipe perjalanan. Penurunan

polusi yang berasal dari kendaraan merupakan harapan perancangan jalan

yang berkelanjutan yang tentunya dapat dilakukan dengan suatu

perencanaan jalan yang berkualitas. Ekologi yang dimaksud adalah alam di

area ruang manfaat jalan beserta ekologi yang ada di dalamnya, termasuk

pengaliran air, udara yang dipengaruhi emisi kendaraan, dan nilai lansekap

jalan. Rincian prinsip pembangunan jalan berkelanjutan dalam aspek

lingkungan meliputi Perlindungan lingkungan dan ekosistem, Perlindungan

udara, Pengaturan cahaya, Pengaturan keairan, Pengaturan energi,

Pengurangan material, Penghijauan, Pengaturan permukaan kedap air, dan

kriteria bebas lainnya/inovasi.41

41Grace Maria Lawalata, Prinsip-Prinsip Pembangunan Jalan Berkelanjutan, Jurnal

Transportasi Vol.13 No.2 Agustus 2013,

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=166004&val=6055&title=PRINSIP-

PRINSIP%20PEMBANGUNAN%20JALAN%20BERKELANJUTAN, diakses tanggal 12 Februari 2016.

Page 55: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

44

b. Oportunitas Ekonomi

Dari sisi ekonomi setidaknya ada dua alasan utama mengapa

pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Pertama bahwa generasi kini

menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan

lingkungan sehingga harus memperhatikan ketersediaan sumber daya alam

tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup

tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan,

yang dapat menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk

menikmati layanan yang sama. Kedua, bahwa pembangunan jalan

semestinya merangsang pertumbuhan ekonomi termasuk di dalamnya

investasi dan perluasan lapangan kerja. Tetapi hal ini tidak boleh

meniadakan pertimbangan ekologis dalam membangun jalan. Rincian

prinsip-prinsip pembangunan jalan berkelanjutan dalam segi ekonomi

adalah desain jalan (geometrik), penggunaan teknologi perkerasan, menjaga

kualitas pekerjaan, penghematan transportasi material & pegawai, air pada

saat pelaksanaan, penghematan energi (hemat bahan bakar fosil,

menggunakan solar/energi lainnya), penghematan material (reuse, recycle,

material lokal), analisis biaya banjir, penyedia jasa memiliki sertifikat ISO

manajemen mutu dan manajemen lingkungan, analisis biaya perkerasan

jalan, dan Kriteria bebas lainnya/inovasi.42

c. Partisipasi Masyarakat

Dalam konteks pembangunan masyarakat, tinjauan terhadap

partisipasi publik dibahas dari 3 macam pendekatan yakni pendekatan

konvensional, pendekatan informasi teknologi, dan pendekatan

internasional. Pendekatan Konvensional memberi penekanan pada proses

pemberian informasi, konsultasi, dan kolaborasi dengan kekuatan-

kekauatan publik seperti instansi pemerintahan, lembaga adat, lembaga

swadaya masyarakat, institusi politik, dan bahkan representasi lembaga

internasional yang bekerja untuk kegiatan pembangunan pada masyarakat

tertentu. Pendekatan informasi teknologi (IT) memiliki ciri berupa

pemanfaatan perangkat IT dalam melakukan intervensi terhadap proses

42Ibid.

Page 56: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

45

perencanaan dan implementasi pembangunan termasuk pendayagunaan

infrastruktur untuk pembangunan masyarakat, dengan asumsi bahwa IT

mampu mendorong komunikasi antar pihak yang berkepentingan menjadi

lebih cepat dan lebih dekat. Pendekatan internasional menekankan pada

keterlibatan lembaga internasional untuk berpatisipasi dalam kegiatan

pembangunan agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Tiga macam

pendekatan tersebut bermuara pada satu titik yang menempatkan publik

pada posisi tertentu yang memiliki kesempatan untuk terlibat aktif dalam

kegiatan provisi dan pendayagunaan infrastruktur. Jadi, publik bukan

hanya sekedar pihak yang menerima atau menyetujui saja segala bentuk

ide, perencanaan, provisi atau pendayagunaan infrastruktur pembangunan.

Evaluasi terhadap kebijakan penyelenggaran jalan dan akses masyarakat

terhadap penyelenggaraan tersebut dalam berbagai bentuknya juga menjadi

kunci penting menuju suatu penyelenggaraan pembangunan jalan yang

benar-benar mengundang peran serta masyarakat. Kebijakan dalam

pembangunan jalan tentu harus diarahkan pada suatu keterbukaan yang

lebih luas sehingga penyelenggaraan jalan sungguh-sungguh bisa dinikmati

dan dirasakan oleh publik atau masyarakat yang ditunjang dengan

penyelenggaraan yang mampu dipertanggungjawabkan secara transparan

kepada publik. Rincian prinsip-prinsip pembangunan jalan berkelanjutan

dalam hal sosial yang menyangkut masyarakat antara lain adalah

kesetaraan akses pengguna jalan, kriteria bebas lainnya/inovasi,

perubahan perilaku dan peningkatan kemampuan, melindungi dan

mengembangkan budaya dan sejarah, partisipasi masyarakat, perlindungan

kesehatan (keselamatan, kebisingan) dan Audit keselamatan jalan.43

Pembangunan Jalan Berkelanjutan juga perlu menyediakan rute

transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat, termasuk untuk

berjalan kaki dan bersepeda.

5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM atau minimum service standard merupakan suatu istilah dalam

pelayanan publik (public policy) yang menyangkut kualitas dan kuantitas

43Ibid.

Page 57: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

46

pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu

indikator kesejahteraan masyarakat. SPM menyangkut dua konsep utama,

yaitu:

a. Tolok ukur penyediaan layanan bagi penyedia layanan.

b. Acuan mengenai kualitas dan kuantitas layanan bagi pengguna layanan.

Adapun yang dimaksud dengan konsep tolok ukur penyediaan

layanan adalah kondisi optimal yang dapat dicapai oleh penyedia layanan

(pemerintah) yang ditentukan oleh sumber daya yang dimilikinya (sumber

daya manusia, perlengkapan dan pembiayaan serta sumber daya

pendukung lainnya). Sedangkan konsep acuan kualitas dan kuantitas bagi

penggunan layanan (masyarakat) adalah kondisi minimal yang dapat

diperoleh dari penyedia layanan (pemerintah) terkait pelayanan publik yang

diberikan.

Dengan demikian “minimal” dalam pengertian “SPM” merupakan

kondisi “minimal” dari sudut pandang masyarakat tetapi mengandung arti

“optimal” bagi aparat pemerintah. Atau dengan lain perkataan bahwa SPM

merupakan peristilahan dari sudut padang masyarakat sebagai pengguna

layanan terhadap kualitas dan kuantitas yang dapat diterima dari

pemerintah sebagai penyedia layanan publik.

Konsep penerapan SPM ini sangat berkaitan erat dengan konsep

manajemen kinerja dimana hal tersebut terkait dengan sebuah sistem yang

terintegrasi dan mendukung dalam pengambilan keputusan, peningkatan

kualitas pelayanan dan pelaporan. Sejalan dengan hal itu, manajemen

kinerja merupakan sebuah kesatuan perencanaan dan prosedur yang

menyediakan hubungan antara masing-masing individu dan strategi dalam

organisasi tersebut untuk mencpai tujuan yang diinginkan. Terkait dengan

konsep manajemen kinerja tersebut, maka dalam pencapaian SPM untuk

jangka waktu tertentu ditentukan berdasarkan batas awal pelayanan

(baseline) dan target pelayanan yang akan dicapai.

Sehubungan dengan jalan, SPM didefinisikan sebagai ukuran teknis

fisik jalan yang sesuai dengan teknis yang ditetapkan, yang harus dicapai

oleh setiap jaringan jalan dan ruas-ruas jalan yang ada di dalamnya, dalam

kurun waktu yang ditentukan melalui penyediaan prasarana jalan. Tata

Page 58: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

47

pemerintahan yang baik dan transparan dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan khususnya di bidang jalan, yaitu dengan menetapkan

ukuran-ukuran teknis jalan sesuai SPM jalalan yang ditetapkan, yang

harus dipenuhi oleh jaringan jalan serta setiap ruas jalan yang ada di

dalamnya. Pencapaiannya menjadi kewajiban penyelenggara jalan, yang

kemudian harus diinformasikan secara terbuka kepada publik dengan

mengumumkannya melalui media massa.

Penetapan SPM adalah untuk menentukan indikator atau tolak ukur

pelayanan infrastruktur jalan yang paling minim untuk dapat dinikmati

oleh masyarakat pengguna jalan. Sehingga dalam penyelenggaraan jalan,

pelayanannya tidak boleh lebih rendah dari ketentuan SPM. Untuk

merumuskan bentuk pelayanan jalan, pemerintah sebagai penyelenggara

jalan, harus merumuskan dengan jelas kepada siapa pelayanan itu

diberikan, sehingga dapat didefinisikan bentuk pelayanan dan ukurannya.

Pelayanan jalan dapat ditujukan kepada dua unsur yang berbeda, yaitu:

a. Penyelenggara Jalan (pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota atau

swasta).

b. Publik atau pengguna jalan.

Pelayanan jalan oleh penyelenggara jalan dapat berupa prosedur dan

fasilitas dan fasilitas yang harus dimiliki oleh penyelenggara jalan di semua

tingkat manajemen pembinaan jalan, dapat berupa program, pendanaan,

petunjuk atau prosedur teknis yang semuanya termasuk dalam norma,

standar, prosedur, dan manual, serta fasilitas operasional. Pelayanan jalan

kepada publik atau pengguna jalan dapat berupa pelayanan dalam bentuk

dan ukuran di bidang jalan yang dapat diterima serta dirasakan langsung

oleh pengguna jalan, seperti terhubungkannya semua simpul-simpul

kegiatan masyarakat seperti kantor, sekolah, pasar, pertokoan, rumah

sakit, dan lai-lain, oleh jalan jalan sehingga masyarakat dapat mendatangi

simpul-simpul tersebutdengan mudah dan selamat, serta cepat. Jalan tidak

banjir pada waktu musim hujan sehingga dapat dilalui sepanjang tahun.

Jalan tidak berlubang sehingga perjalanan dapat dilakukan dengan

kecepatan yang diharapkan dan nyaman, dan lain-lain. Tetapi pihak

penyelenggara jalan dalam memenuhi tuntutan publik tersebut juga harus

Page 59: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

48

mengikuti norma dan kaidah investasi di bidang jalan yang meliputi

efisisensi, efektivitas, ekonomis, dan manfaat yang berkesinambungan.

Kriteria SPM Jalan44 terdiri atas:

a. Kriteria SPM untuk jaringan jalan

b. Kriteria untuk ruas jalan.

a. SPM Jaringan Jalan

1) Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah suatu ukuran kemudahan bagi pengguna jalan

untuk mencapai suatu Pusat Kegiatan (PK) atau simpul-simpul kegiatan di

dalam wilayah yang dilayani jalan. Dievaluasi dari keterhubungan antar PK

oleh jalan dalam wilayah yang dilayani jalan dan diperhitungkan nilainya

terhadap luas wilayah yang dilayani.

2) Mobilitas

Mobilitas adalah ukuran kualitas pelayanan jalan yang diukur oleh

kemudahan per individu masyarakat melakukan perjalanan melalui jalan

untuk mencapai tujuannya. Jalan yang digunakan oleh sejumlah orang,

akan dirasakan berbeda atau berkurang kemudahannya jika digunakan

oleh jumlah orang yang lebih banyak. Ukuran mobilitas adalah panjang

jalan dibagi oleh jumlah orang yang dilayaninya. Dalam konteks jaringan

jalan, mobilitas jaringan jalan dievaluasi dari keterhubungan antar PK

dalam wilayah yang dilayani oleh jaringan jalan sesuai statusnya dan

banyaknya penduduk yang harus dilayani oleh jaringan jalan tersebut. Nilai

mobilitas adalah rasio antara jumlah total panjang jalan yang

menghubungkan semua pusat kegiatan terhadap jumlah total penduduk

yang ada dalam wilayah yang harus dilayani jaringan jalan sesuai dengan

statusnya, dinyatakan dengan satuan Km/10.000 jiwa.

3) Keselamatan

44

Hikmat Iskandar, “Kajian Standar Pelayanan Minimal Jalan Untuk Jalan Umum Non-Tol (Minimum

Service Standard Analysis For Non Toll Roads”),

http://www.pu.go.id/uploads/services/service20130717142059.pdf, diakses tanggal 25 Februari 2016.

Page 60: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

49

Keselamatan dalam konteks pelayanan adalah keselamatan pengguna

jalan melakukan perjalanan melalui jalan dengan segala unsur

pembentuknya, yaitu pengguna jalan, kendaraan (sarana), dan jalan

dengan kelengkapannya (bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan),

serta lingkungan jalan. Keselamatan dalam konteks pelayanan jalan

meliputi segala bentuk fisik jalan yang berpadu memberikan pelayanan

kepada pengguna jalan sehingga pengguna jalan dapat melakukan

perjalanan dengan selamat. Memperhatikan kaidah-kaidah yang digunakan

dalam proses perencanaan teknis jalan yang hasilnya didokumentasikan

dalam dokumen rencana teknis jalan, azas yang dianut adalah

keselamatan, efisiensi (optimasi dari perwujudan jalan dengan kecepatan

rencana yang tinggi dengan biaya yang rendah), dan kenyamanan. Azas

keselamatan selalu diutamakan, sebagai contoh, lebar lajur lalu lintas

3,50m ditetapkan agar kendaraan-kendaraan yang berjalan dapat

beriringan dengan teratur dalam kecepatan tertentu dengan selamat (safe),

jalan yang lebih lebar (lebih mahal) cenderung mempengaruhi ketidak

keteraturan keberiringan kendaraan dalam satu alur jalan, sementara jalan

sempit (lebih murah) cenderung menyebabkan kendaraan melambat atau

keluar lajur yang bisa membahayakan kendaraan tersebut. Keberadaan

bahu sebagai fasilitas berhenti sementara, mengamankan kendaraan yang

berhenti tersebut dari kendaraan yang berjalan dibelangkangnya. Dengan

demikian parameter-parameter perencanaan, azas dasarnya adalah

memberikan keselamatan bagi pengguna jalan dan ini dipakai sebagai

parameter kinerja keselamatan jalan. Suatu ruas jalan akan disebut

memenuhi SPM keselamatan jika jalan tersebut dibangun sesuai dengan

rencana teknisnya sehingga layak untuk dioperasikan kepada umum.

Keselamatan untuk jaringan jalan merupakan pemenuhan kondisi

fisik ruas jalan yang menghubungkan pusat kegiatan dalam wilayah yang

dilayani oleh jaringan jalan terhadap dua hal:

1. Parameter perencanaan teknis jalan sebagaimana termuat di dalam

dokumen rencana teknis dari ruas-ruas jalan yang bersangkutan.

2. Persyaratan teknis dan administrasi Laik Fungsi Jalan.

Page 61: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

50

Persyaratan pemenuhan Laik Fungsi Jalan meliputi aspek teknis dan

aspek administratif. Aspek teknis meliputi 6 syarat: 1) teknis geometrik

jalan; 2) teknis struktur perkerasan jalan; 3) teknis struktur bangunan

pelengkap jalan; 4) teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan 5) teknis

penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu-lintas meliputi pemenuhan

terhadap kebutuhan alat-alat manajemen dan rekayasa lalu-lintas yang

berwujud petunjuk, perintah, dan larangan dalam berlalu-lintas; dan 6)

teknis perlengkapan jalan meliputi pemenuhan terhadap spesifikasi teknis

konstruksi alat-alat manajemen dan rekayasa lalu-lintas. Keenam syarat

teknis tersebut, seluruhnya mengacu kepada ketentuan persyaratan teknis

jalan (PTJ) yang berlaku. PTJ ini merupakan ukuran-ukuran baku tentang

teknis jalan yang menjadi ketentuan dasar bagi pembangunan jalan.

Aspek administratif melingkupi 6 syarat kelengkapan dokumen

teknis: 1) penetapan petunjuk, perintah, dan larangan dalam pengaturan

lalu-lintas bagi semua perlengkapan jalan, 2) penetapan status jalan, 3)

penetapan kelas jalan, 4) penetapan kepemilikan tanah jalan, 5) dokumen

leger jalan, dan 6) dokumen AMDAL.

Secara ringkas, jaringan jalan yang memenuhi SPM keselamatan

adalah jaringan jalan yang ruas-ruasnya dibangun sesuai dengan

rencanannya dan laik dioperasikan kepada umum serta memiliki dokumen

teknis lengkap yang menjamin kejelasan hukum bagi pengoperasian jalan

tersebut.

b. SPM Ruas Jalan

1) Kondisi Jalan

Kondisi jalan merupakan resultante dari seluruh konstruksi jalan

mulai dari subgrade, pondasi jalan, lapis perkerasan jalan, sampai ke lapis

permukaan jalan. Jalan yang lapis bawahnya tidak mantap, cenderung

tidak rata. Jalan yang rata diindikasikan memiliki konstruksi yang baik.

SPM Kondisi jalan diukur dari kondisi kerataan permukaan perkerasan

jalan yang harus dicapai sesuai dengan Persyaratan Teknis yang

ditentukan. Kondisi kerataan permukaan jalan dinyatakan dengan nilai IRI

yang dapat diukur menggunakan alat ukur Roughometer NAASRA. Di

Page 62: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

51

samping itu, kondisi jalan dapat dievaluasi secara visual dengan hasil nilai

Road Condition Index (RCI). Pencapaian nilai SPM kondisi jalan untuk suatu

ruas jalan hanya ada 2 pilihan:

1. Memenuhi SPM kondisi jalan dan disebut pencapaian SPM kondisi jalan

100%;

2. Tidak memenuhi SPM kondisi jalan atau disebut pencapaian SPM kondisi

jalan 0%.

2) Kecepatan

Kecepatan sebagai indikator SPM adalah kondisi fisik dan geometrik

jalan yang terbangun sedemikian sehing-ga jalan dapat dilalui kendaraan

dengan selamat dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan rencana

ruas jalan tersebut. Kecepatan rencana ruas jalan tersebut sesuai dengan

kecepatan rencana ruas jalan yang ada dalam dokumen teknis jalan yang

bersangkutan. Kecepatan rencana ruas jalan, jika tidak ditetapkan dalam

dokumen rencana teknis atau tidak ada informasi yang tersedia tentang

kecepatan rencana suatu ruas jalan, maka penetapan kecepatan rencana

bagi ruas jalan yang ada dapat mengacu kepada kecepatan rencana ruas

jalan sesuai PTJ yang berlaku. Suatu ruas jalan dikatagorikan memenuhi

SPM kecepatan, jika ruas jalan terbangun dapat dilalui kendaraan dengan

kecepatan sesuai dengan kecepatan rencana ruas jalan tersebut.

Pencapaian SPM kecepatan untuk suatu ruas jalan hanya ada 2 pilihan:

1. Memenuhi SPM kecepatan yang berarti pencapaian SPM kecepatan 100.

2. Tidak memenuhi SPM kecepatan yang berarti pencapaian SPM kecepatan

0%.

6. Kinerja Jalan

Karakteristik lalu lintas merupakan interaksi antara pengemudi,

kendaraan, dan jalan. Tidak ada arus lalu lintas yang sama bahkan pada

kendaraan yang serupa, sehingga arus pada suatu ruas jalan tertentu

selalu bervariasi. Walaupun demikian diperlukan parameter yang dapat

menunjukkan kinerja ruas jalan atau yang akan dipakai untuk desain.

Parameter tersebut antara lain V/C Ratio, waktu tempuh rata-rata

Page 63: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

52

kendaraan, kecepatan rata-rata kendaraan, dan angka kepadatan lalu-

lintas. Hal ini sangat penting untuk dapat merancang dan mengoperasikan

sistem transportasi dengan tingkat efisiensi dan keselamatan yang paling

baik. Dalam mengoptimalkan kinerja jalan juga perlu adanya penilaian

kondisi fisik jalan, diantaranya kerusakan struktur jalan dan kapasitas

jalan untuk menerima beban rencana yang berkaitan dengan keamanan

pengguna jalan, termasuk juga ketersediaan saluran pembuangan jalan dan

rambu-rambu lalu lintas.

1) Volume Lalu Lintas

Volume lalu-lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu

titik per satuan waktu pada lokasi tertentu. Untuk mengukur jumlah arus

lalu-lintas, biasanya dinyatakan dalam kendaraan per hari, satuan mobil

penumpang (smp) per jam, dan kendaraan per menit.

2) Kecepatan

Kecepatan adalah laju perjalanan yang biasanya dinyatakan dalam

km/jam. Kecepatan dan waktu tempuh adalah pengukuran fundamental

kinerja lalu-lintas dari sistem jalan eksisting, dan kecepatan adalah variabel

kunci dalam perancangan ulang atau perancangan baru. Hampir semua

model analisis dan simulasi lalu-lintas memperkirakan kecepatan dan

waktu tempuh sebagai kinerja pengukuran, perancangan, permintaan dan

pengontrol sistem jalan.

Kecepatan dan waktu tempuh bervariasi terhadap waktu, ruang dan

antar moda. Variasi terhadap waktu disebabkan karena perubahan arus

lalu-lintas, bercampurnya jenis kendaraan dan kelompok pengemudi,

penerangan, cuaca dan kejadian lalu-lintas. Variasi menurut ruang

disebabkan perbedaan dalam arus lalu-lintas, perancangan geometrik dan

pengatur lalu-lintas. Variasi menurut jenis kendaraan (antar moda)

disebabkan perbedaan keinginan pengemudi, kemampuan kinerja

kendaraan, dan kinerja ruas jalan.

Kinerja ruas jalan dapat didefinisikan, sejauh mana kemampuan

jalan menjalankan fungsinya. Menurut Muatan Kapasitas Jalan

Page 64: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

53

Indonesia (MKJI) yang digunakan sebagai parameter adalah:

a. Derajat Kejenuhan (DS), yakni rasio arus lalu lintas (smp/jam)

terhadap kapasitas (smp/jam) pada bagian jalan tertentu; dan

b. Kecepatan Tempuh (V), yakni kecepatan rata-rata (km/jam) arus lalu

lintas dihitung dari panjang jalan dibagi waktu tempuh rata-rata

yang melalui segmen.

Kapasitas suatu ruas jalan didefinisikan sebagai jumlah maksimum

kendaraan yang dapat melintasi suatu ruas jalan yang uniform per jam,

dalam satu arah untuk jalan dua jalur dua arah dengan median atau total

dua arah untuk jalan dua jalur tanpa median, selama satuan waktu

tertentu pada kondisi jalan dan lalu lintas yang tertentu. Kondisi jalan

adalah kondisi fisik jalan, sedangkan kondisi lalu lintas adalah sifat lalu

lintas (nature of traffic). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kapasitas

jalan antara lain :

1) Faktor jalan, seperti lebar jalur, kebebasan lateral, bahu jalan, ada

median atau tidak, kondisi permukaan jalan, alinyemen, kelandaian

jalan ,trotoar dan lain-lain.

2) Faktor lalu lintas, seperti komposisi lalu lintas, volume, distribusi lajur,

dan gangguan lalu lintas, adanya kendaraan tidak bermotor, hambatan

samping dan lain-lain.

3) Faktor lingkungan, seperti misalnya pejalan kaki, pengendara sepeda,

binatang yang menyeberang, dan lain-lain.

Hambatan samping adalah dampak dari kinerja lalulintas dari

aktivitas samping segmen jalan. Faktor hambatan samping yang paling

berpengaruh pada kapasitas dan kinerja jalan perkotaan adalah:

1) Jumlah pejalan kaki berjalan atau menyebrang sepanjang segmen jalan.

2) Jumlah kendaraan berhenti dan parkir.

3) Jumlah kendaraan bermotor yang masuk dan keluar dari lahan sisi

jalan.

4) Jumlah kendaraan yang bergerak lambat yaitu sepeda, becak, dan

lainnya.

Page 65: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

54

Setelah frekuensi hambatan samping diketahui, selanjutnya untuk

mengetahui kelas hambatan samping dilakukan penentuan frekuensi

berbobot kejadian hambatan samping, yaitu dengan mengalikan total

frekuensi hambatan samping dengan bobot relatif dari tipe kejadiannya.

Total frekuensi berbobot kejadian hambatan samping tersebut yang akan

menentukan kelas hambatan samping di ruas jalan tersebut.

Parkir didefinisikan sebagai tempat khusus bagi kendaraan untuk

berhenti sementara demi menjaga keselamatan kendaraan dan

penumpangnya ketika keluar- masuk kendaraan. Jumlah tempat parkir,

termasuk di dalamnya parkir di badan jalan (on street parking) dan luar

jalan atau area parkir (off street parking).

Kriteria terpenting dalam merencanakan fasilitas penyeberangan

adalah tingkat kecelakaan. Dari sudut pandang keselamatan

penyeberangan jalan sebidang sebaiknya dihindari pada jalan arteri primer

berkecepatan tinggi, yaitu apabila kecepatan kendaraan pada daerah

penyeberangan lebih dari 60 km/jam.

Keperluan fasilitas penyeberangan disediakan secara berhirarki

sebagai berikut.

a. Pulau Pelindung (refuge island);

b. Zebra Cross;

c. Penyeberangan dengan lampu pengatur (pelican crossing);

Dan jika hal di atas tidak memadai, dapat dipertimbangkan jembatan dan

penyeberangan bawah tanah.

7. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan

Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan jalan dan jalan

tol telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU

PTUP). Pasal 4 ayat (1) UU PTUP menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau

Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan

Umum. Selanjutnya, Pasal 10 huruf b UU PTUP menyatakan bahwa tanah

untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan jalan umum,

Page 66: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

55

jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas

operasi kereta api.

UU PTUP sebagai payung hukum dapat menjamin percepatan

pengadaan tanah yang selama ini menjadi masalah terbesar dalam

pengadaan infrastruktur jalan. Pengaturan penyelenggaraan pengadaan

tanah ini kemudian diatur lebih lanjut sebagai berikut:

Gambar 6. Peraturan perundang-undangan terkait Pengadaan Tanah45

Dalam pelaksanaan UU PTUP dilakukan melalui 4 (empat) tahapan

yaitu:

Gambar 7. Tahapan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum46

45Bahan Makalah Reformasi Peraturan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum, disampaikan dalam peningkatan kemampuan SDM Bidang

Pengadaan Tanah, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta,10 September

2014. 46Bahan Makalah “Pengadaan Tanah Infrastruktur PU”, disampaikan dalam

peningkatan kemampuan SDM Bidang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur, Denpasar 3 Oktober 2012.

Page 67: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

56

Berdasarkan 4 (empat) tahapan tersebut dapat memberikan kejelasan pihak

yang bertanggungjawab dalam setiap tahapan, kegiatan-kegiatan dalam

setiap tahapan outputnya terukur, waktu pelaksanaannya jelas, dengan

demikian kegiatan pengadaan tanah akan lebih terarah, terukur dan

memberikan kepastian yang lebih jelas dalam pelaksanaan pengadaan

tanah.

Prinsip dasar pelaksanaan pengadaan tanah berdasarkan UU PTUP

adalah musyawarah. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan

dijamin keberadaannya dan untuk mendapatkan akses informasi rencana

pembangunan yang dilakukan Pemerintah. Konsep pengadaan lahan adalah

menguntungkan dan memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang

terlibat secara berkeadilan.47 Selain itu, adanya kesetaraan hukum bagi

masyarakat pemilik tanah dengan Pemerintah yang memerlukan tanah

untuk pembangunan.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait dengan Penyusunan

Norma

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dalam

penyelenggaraan jalan harus berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas kemanfaatan yaitu berkenaan dengan semua kegiatan

penyelenggaraan jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang

sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan

kesejahteraan masyarakat.

47

Prof. Leksmono S.P.. Guru Besar Transportasi Universitas Taruma Negara, Loc. Cit.

Page 68: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

57

2. Asas keselamatan yaitu penyelenggaraan jalan untuk menjamin

keselamatan pengguna jalan dalam berlalu lintas.

Asas ini penting dalam pembangunan jalan karena jalan yang usianya

tidak sesuai dengan desain bisa di akibatkan karena mutu dari

konstruksinya yang kurang, overloading yang melintas di jalan tersebut,

termasuk faktor cuaca akan mengakibatkan daya dukung jalan

mengalami penurunan sehingga akan membahayakan penguna jalan.

Karena itu pembangunan jalan harus memperhatikan faktor

keselamatan.

3. Asas keamanan, yaitu memberikan landasan agar penyelenggaraan

jalan memperhatikan masalah keamanan jalan sesuai dengan

persyaratan teknis yang berkaitan dengan kondisi permukaan dan

kondisi geometrik jalan.

4. Asas persatuan dan kesatuan yaitu jalan merupakan prasarana yang

mempersatukan dan menghubungkan seluruh wilayah Indonesia.

Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5.193.250 km2, yang terdiri

atas daratan seluas 2.027.087 km2 dan perairan 127.166.163 km2.

luas wilayah daratan Indonesia jika dibandingkan dengan Negara-

negara Asia Tenggara merupakan yang terluas. Pembangunan

infrastruktur jalan di menjadi penting sebagai konektivitas dengan

wilayah perbatasan sehingga memudahkan untuk menjaga keamanan

dan pertahanan.

5. Asas efisiensi berkeadilan yaitu penyelenggaraan jalan dilakukan

dengan memperhatikan cara yang tepat, hemat energi, hemat waktu,

hemat tenaga, dan rasio dari manfaat dan biaya setinggi-tingginya, serta

penyelenggaraan jalan dapat dinikmati bagi seluruh rakyat dengan

memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap orang secara

proporsional.

6. Asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, yaitu memberikan

landasan agar penyelenggaraan jalan dilakukan dengan mewujudkan

keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keterpaduan antar

sektor, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah,

serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.

Page 69: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

58

7. Asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan yaitu berkenaan dengan

penyelenggaraan jalan yang harus dilaksanakan berlandaskan

pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal untuk pencapaian

hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

8. Asas keterpaduan, yaitu dalam menyelenggarakan jalan pada suatu

wilayah yang dimulai dari gagasan pembangunan tahap program,

perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan harus

dilakukan secara terpadu.

9. Asas kebersamaan dan kemitraan, yaitu memberikan landasan agar

penyelenggaraan jalan yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah

daerah dengan melibatkan peran serta pemangku kepentingan dengan

prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan

menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak

langsung.

10. Asas berkelanjutan yaitu penyelenggaraan jalan dilaksanakan secara

konsisten dan berkesinambungan dengan cara-cara pemanfaatan

sumber daya yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat

untuk masa kini dan masa depan.

11. Asas transparansi dan akuntabilitas yaitu penyelenggaraan jalan yang

setiap proses dan tahapannya bisa diketahui masyarakat dan

pelaksanaannya bisa dipertanggungjawabkan.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Jalan, Kondisi yang Ada,

dan Permasalahan yang dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan

dengan Negara Lain.

1. Praktik Penyelenggaraan Jalan Umum

Kualitas infrastruktur jalan raya menjadi isu penting dalam

menghubungkan antarkota di Indonesia. Sebagian besar transportasi

logistik di Indonesia, terutama di Sumatera dan Jawa, masih mengandalkan

inland trucking, sehingga kualitas infrastruktur jalan raya menjadi faktor

penting. Rencana yang ada saat ini hampir sepenuhnya fokus pada

perawatan dan peningkatan jalan yang ada. Sementara itu, kebutuhan

Page 70: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

59

transportasi jalan terus meningkat cepat. Agar Indonesia dapat

meningkatkan daya saingnya dan mempertahankan pertumbuhan

ekonominya, Indonesia harus meningkatkan transportasi antar-daerah dan

kota-kota besar. Hal ini memerlukan pembangunan infrastruktur jalan

berkapasitas tinggi.

Begitu juga di era otonomi daerah saat ini di mana telah terjadi

pemisahan kewenangan antara pusat dan daerah, sementara banyak

daerah yang tidak memiliki PAD yang cukup untuk membiayai

pembangunan di daerahnya. Hal ini berdampak pada pelaksanaan

penyelenggaraan pembangunan di bidang jalan. Saat ini banyak pemerintah

daerah yang mengalami kesulitan dana untuk membiayai pembangunan

jalan, khususnya mengenai pendanaan untuk pemeliharaan jalan, sehingga

banyak jalan di daerah yang dalam kondisi rusak dan tidak dapat

dilakukan perbaikan. Karena itu jika kondisi ini dibiarkan maka

ketimpangan pembangunan akan semakin tinggi, dan implikasi dari

ketimpangan pembangunan berarti terjadinya ketimpangan kesejahteraan

masyarakat antara daerah yang kaya dan miskin.

Di dalam UU No.38 Tahun 2004, jalan antara lain dikelompokkan

menurut statusnya, yaitu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten,

jalan kota, dan jalan desa. Dalam pelaksanaannya, pembagian status jalan

ini banyak menimbulkan masalah, diantaranya adalah tumpang tindih

kewenangan, ketidakjelasan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah

daerah, ketidaksinkronan tata ruang antara pusat dan daerah khususnya

yang terkait dengan pemanfaatan jalan, banyaknya pemerintah daerah yang

belum mampu membiayai pembangunan di bidang jalan sementara karena

sistem keuangan tidak memungkinkan Pemerintah Pusat untuk

mengintervensi pembangunan jalan provinsi, kabupaten kota, dan desa,

dan masih banyak permasalahan lain yang terkait dengan otonomi daerah

di bidang jalan. Pembagian kewenangan di sektor jalan yang terdapat dalam

UU No.38 Tahun 2004 saat ini pada dasarnya sudah sejalan dengan UU No.

23 Tahun 2014, akan tetapi dalam pelaksanaannya, politik hukum

pembangunan saat ini mengarah pada sentralistik, sehingga kewenangan

Page 71: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

60

daerah semakin mengecil.48 Hal ini yang kemudian menjadikan

pembangunan di daerah semakin tertinggal dengan pusat.

Berdasarkan nomenklatur jalan dan konsideran menimbang huruf b,

alur berfikir yang digunakan dalam UU No.38 Tahun 2004 adalah

pendekatan wilayah. Namun perlu disadari bahwa struktur wilayah antara

pulau Jawa dengan struktur wilayah diluar Jawa adalah berbeda, oleh

karena itu pendekatan yang digunakan bukan hanya pendekatan wilayah

tetapi pendekatan luas wilayah. Hal ini diungkapkan oleh berbagai instansi

di Sumatera Selatan dan NTT yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan

perlakuan antara provinsi yang berada di Pulau Jawa, dengan provinsi yang

berada di luar Pulau Jawa. Dalam skala luas wilayah, provinsi yang berada

di luar Pulau Jawa memiliki luas yang lebih besar dari Pulau Jawa, akan

tetapi pembangunan jalan masih berorientasi kepada Pulau Jawa saja. Hal

ini yang melatarbelakangi adanya ketimpangan pembangunan di seluruh

daerah yang berada di luar Pulau Jawa. Hal ini menjadi penting karena titik

berat kebijakan pembangunan di bidang prasarana transportasi darat

adalah peningkatan efektifitas dan efisiensi pada perencanaan dan

pengelolaan jaringan jalan, baik antar kota, antar kabupaten maupun jalan

dalam kota. Kondisi jalan yang ada pada tiap lokasi memiliki karakteristik

yang berbeda. Mulai dari lebar jalan, panjang jalan, lebar bahu jalan, serta

keberadaan trotoar jalan itu sendiri.

Ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2014, apabila pemerintah daerah

belum mampu melaksanakan sebagian kewenangannya maka dapat

mengembalikan ke pemerintah pusat di atasnya. Ketentuan ini perlu ada

batasan yang jelas karena menimbulkan kesan bahwa Pemerintah Pusat di

atasnya mempunyai kemampuan yang tidak terbatas. Pada kenyataannya,

pemerintah daerah masih sangat tergantung dari transfer dana dari

pemerintah pusat untuk pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu

aturan yang jelas terkait dengan mekanisme penyerahan kembali

kewenangan penyelenggaraan jalan kepada pemerintah dalam hal

48 Dr. Febrian SH. Dekan FH Univ. Sriwijaya, disampaikan dalam Focus Group

Discusion (FGD) dalam rangka Pengumpulan Data penyusunan NA dan RUU Perubahan

atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Provinsi Sumatera Selatan 6-10 Februari 2017.

Page 72: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

61

pemerintah provinsi/kabupaten dan kota belum dapat melaksanakan

sebagian wewenangnya dalam menyelenggarakan jalan.

Adapun menurut Akademisi di Provinsi NTT mengatakan bahwa

penyelenggara jalan hendaknya tetap dipegang oleh Pemerintah, karena

menyangkut kepentingan masyarakat luas. Kewenangan ini mencakup

aspek pembinaan, pengaturan, pembangunan dan pengawasan. Pemerintah

pusat mempunyai kewenangan dalam bidang regulasi dan pendanaan

pembangunan jaringan jalan, sementara pemerintah daerah fokus pada

pendanaan untuk kepentingan pemeliharaan jalan, khusus untuk jalan

satus provinsi dan kabupaten/kota. Adanya DAK merupakan salah satu

solusi, meskipun akan membebani APBN. Pemerintah daerah harus diberi

ruang untuk mendapatkan/mengusahakan secara mandiri dana untuk

pembangunan jalan.49 Sehingga perlu diatur/ditetapkan kewenangan

pemerintah daerah kabupaten/kota serta pemerintah berdasarkan

klasifikasi dan tingkat penanganan jalan yang diharapkan.50

Peningkatan jalan merupakan penanganan jalan guna memperbaiki

pelayanan jalan yang berupa peningkatan struktural dan atau

geometriknya agar mencapai tingkat pelayanan yang direncanakan atau

dengan kata lain, peningkatan jalan dilakukan untuk memperbaiki kondisi

jalan dengan kemampuan tidak mantap atau kritis menjadi jalan dengan

kondisi mantap. Penataan ruang berkaitan erat dengan pemanfaatan jalan.

Pemanfaatan area jalan dan jembatan milik provinsi atau pusat, selama ini

terkesan kurang koordinasi. Proyek pelebaran jalan yang menggunakan alat

berat itu sering membuat banyak pipa fiber optik dan air bersih tertanam

terangkat lagi, dan sering mengganggu arus lalulintas serta mengganggu

keselamatan pengguna jalan.

Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sering kali

dilanggar misalnya pengendara yang mengendarai kendaraannya melewati

trotoar, pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan untuk

berjualan, dan lain sebagainya. Dalam praktiknya pemelihara jalan

49Melchior Bria, Diskusi dengan Politeknik Negeri Kupang, Loc. Cit. 50Dolly W Karels, Diskusi dengan Universitas Nusa Cendana dalam rangka

Pengumpulan Data Penyusunan dan Penyempurnaan NA dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Kupang, 8-10 Februari 2017.

Page 73: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

62

dilakukan melalui program rehabilitasi jalan, mencakup penanganan

khusus pada jalan terhadap setiap kerusakan spesifik dan bersifat

setempat, pada ruas jalan dengan kemampuan pelayanan yang mantap. Di

samping itu ada juga program penunjangan jalan, merupakan penanganan

jangka pendek terhadap ruas-ruas jalan dan jembatan yang berada dalam

keadaan kondisi pelayanan tidak mantap, sebelum program peningkatan

dapat dilakukan, untuk menjaga agar ruas jalan dan jembatan dimaksud

tetap dapat berfungsi melayani lalu lintas meskipun dengan kemampuan

pelayanan yang tidak mantap.

Sebagai catatan, selama ini, porsi anggaran pembangunan

infrastruktur jalan terserap banyak untuk kegiatan pemeliharaan. Tahun

2009, lebih dari 50% dari total alokasi anggaran Direktorat Jenderal Bina

Marga yaitu sebesar Rp 17 triliun, digunakan untuk pemeliharaan jalan

atau setara biaya pembangunan empat ruas Tol Cikampek-Bandung

(Cipularang). Apabila besarnya investasi tersebut dapat dihemat berkat

kualitas infrastruktur jalan yang mampu dipertahankan dalam kondisi

baik, maka peluang Pemerintah dalam penyediaan akses kepada

masyarakat secara lebih luas dan merata, bukanlah tidak mungkin.

Tetapi, pengalaman menunjukkan bahwa prioritas pemeliharaan

jalan menempati urutan akhir. Akibatnya, backlog pemeliharaan jalan

semakin lama semakin membesar, sehingga menyebabkan semakin

memburuknya kondisi jalan. Kondisi jalan yang buruk mempengaruhi

keselamatan pengguna jalan yang menyebabkan tingginya tingkat

kecelakaan, sehingga tingkat keselamatan semakin rendah.

Permasalahan pendanaan menjadi bagian dari masalah manajemen

pemeliharaan jalan, sedangkan manajemen pemeliharan jalan menjadi

bagian dari manajemen jalan secara keseluruhan. Oleh karena itu,

pemecahan mengenai permasalahan pendanaan jalan membutuhkan

pendekatan integral untuk meminimalkan permasalahan yang ditimbulkan

dari manajemen jalan secara keseluruhan.

Menurut laporan yang ditulis Toole dan Batubara (2011) yang

dipublikasikan pada Jurnal Infrastruktur Indonesia Prakarsa edisi 5

Januari 2011, pemeliharaan jalan yang dilakukan saat ini nampaknya

Page 74: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

63

hanya berlangsung dalam jangka waktu lebih pendek dan lebih berat dari

yang diharapkan jika dibandingkan dengan jumlah jalan yang harus

dipelihara setiap tahun deengan kondisi jaringan jalan yang relatif tidak

berubah. Sehingga jaringan jalan provinsi dan kabupaten yang ada di

berbagai pelosok Indonesia berada dalam kondisi buruk. Oleh karena itu,

suatu jaringan jalan yang efisien dan handal dapat memberi dampak positif

yang signifikan pada kesejahteraan sosial dan ekonomi. Kerusakan jalan

yang terjadi di Indonesia tidak hanya berupa kerusakan yang disebabkan

oleh kelebihan muatan dan fenomena alam, tetapi dapat juga terjadi karena

kesalahan kontruksi jalan dan faktor air. Hal ini senada dengan yang

dilakukan Taufik (2008) yang dimuat pada majalah Info Hubdat yang

diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Republik Indonesia

edisi Maret 2008 menyatakan bahwa penyebab dari kerusakan jalan 44

persen diakibatkan konstruksi jalan yang tidak memenuhi standar, baik

menyangkut kepadatan tanah, beton, dan aspal. Kerusakan lain cukup

besar adalah sistem pengendalian air (drainase) sebesar 44 persen yang

seringkali menyebabkan banjir. Sedangkan kerusakan jalan yang

diakibatkan kelebihan muatan hanya 12 persen.

Sangat sering dijumpai kerusakan jalan pada suatu ruas jalan,

kerusakan ini bermacam macam, umumnya ada kerusakan jalan berupa

retak-retak (cracking), berupa gelombang (corrugation), juga kerusakan

berupa alur/cekungan arah memanjang jalan sekitar jejak roda kendaraan

(rutting) ada juga berupa genangan aspal dipermukaan jalan (bleeding), dan

ada juga berupa lobang-lobang (pothole). Kerusakan tersebut bisa terjadi

pada muka jalan yang menggunakan beton aspal sebagai lapis

permukaannya.

Penyebab kerusakan jalan adalah akibat beban roda kendaraan berat

yang lalulalang (berulang-ulang), kondisi muka air tanah yang tinggi, akibat

dari salah pada waktu pelaksanaan, dan juga bisa akibat kesalahan

perencanaan.51 Pembangunan jalan yang dimulai dengan tahap

perencanaan. Prosedur Perencanaan ini dimaksudkan untuk diterapkan

51http://bachnas.staff.uii.ac.id/2009/02/14/penyebab-kerusakan-jalan/ diunduh

18 Februari 2016.

Page 75: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

64

pada seluruh jaringan jalan secara sistematis. Namun sering kali

perencanaan dilakukan tidak matang dan tidak secara sistematik sehingga

mengakibatkan cepatnya terjadi kerusakan pada jalan.

Banyaknya jalan dalam kondisi rusak serta jaringan jalan yang belum

terkoneksi mengakibatkan mobilitas barang dan jasa tidak lancar dan biaya

transportasi yang mahal sehingga harga barang dan jasa tersebut menjadi

tinggi. Belum ada master plan transportasi nasional yang efektif, efisien,

berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, sehingga saat ini jaringan

jalan belum terkoneksi secara baik (misalnya antara jalan primer ke jalan

sekunder).

Dalam perencanaan, pembangunan jalan dilakukan tidak hanya

menghubungkan suatu daerah dengan daerah yang lain tetapi juga untuk

menghubungkan moda transportasi yang satu dengan yang lain

(intermoda), sehingga seluruh moda transportasi dapat terkoneksi dengan

moda transportasi jalan dengan tetap memperhatikan tata ruang dan

sektor-sektor yang lain yang bertujuan untuk memelihara,

mengembangkan kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat dengan cara

merealisasikan kebutuhan perpindahan orang/barang seeffisien baik secara

teknis, ekonomis, dan sosial, serta seharmonis mungkin (ramah Iingkungan

dan hemat energi). Karena itu dalam UU tentang Jalan perlu diatur

mengenai penyelenggaran jalan yang dikaitkan dengan master plan

transportasi nasional yang efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan

Iingkungan.

Di dalam Pasal 1 angka 12 UU No. 38 Tahun 2004 pengertian

pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran,

perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan

pemeliharaan jalan. Hal ini mengandung tidak adanya ketegasan antara

membuat jalan baru dan pemeliharaan jalan yang sudah ada. Padahal

pelaksanaan antara kedua kegiatan tersebut sangat berbeda dalam hal

mekanisme pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis,

pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasiannya. Dalam pelaksanaannya,

penyelenggaraan pembangunan jalan belum menunjukan penambahan

panjang jalan yang signifikan dan lebih banyak dilakukan untuk

Page 76: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

65

pemeliharaan jalan yang sudah ada, sehingga masih banyak terdapat

daerah-daerah yang belum memiliki akses jalan. Untuk itu diperlukan

pengaturan yang tegas bahwa pembangunan jalan terdiri dari membuat

jalan baru dan pemeliharaan jalan yang sudah ada.

Pembangunan jalan kurang memperhatikan aspek keselamatan dan

keamanan pengguna jalan, misalnya belum adanya standar pengaturan alat

pemisah jalur (concrete barrier), masih sering terlihat adanya perbedaan

spesifikasi, penyediaan pedestrian, jalur sepeda, jalur kendaraan roda dua,

lintasan maupun jembatan penyeberangan orang, dan lain-lain. Sehingga

perlu diatur mengenai standar, spesifikasi, dan audit keselamatan jalan

yang memenuhi aspek keselamatan.

Pembangunan jalan pada umumnya akan diikuti dengan

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik (misalnya rumah sakit,

mall, dan perumahan) disekitar jalan. Hal ini membebani kapasitas dan

daya dukung jalan, seperti banyaknya akses ke jalan arteri yang berakibat

terjadi penyumbatan (reduksi kapasitas) jalan arteri. Sehingga perlu

sinkronisasi tata ruang dan analisis dampak lalu lintas dengan pemberian

izin yang kewenangannya ada di pemerintah daerah, termasuk pemberian

izin pendirian bangunan yang bersinggungan dengan jalan nasional harus

mendapat rekomendasi dari pemerintah sebagai penyelenggara jalan

nasional.

Perencanaan pembangunan jalan belum memperhatikan aspek teknis

kendaraan, misalnya jembatan layang (simpang susun) Tomang

menimbulkan kemacetan karena dilalui truk sebagai alat transportasi

distribusi barang dari Tangerang ke Tanjung priok (kawasan industri). Saat

ini sering terjadi perubahan pemanfaatan jalan tanpa ada mekanisme dan

koordinasi dengan pihak yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan

jalan yang bersangkutan, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi

jalan tersebut, seperti ruas jalan nasional dijadikan jalur khusus (busway),

pada jalan provinsi dibuat jalur sepeda. Sehingga perlu diatur mekanisme

dan koordinasi perubahan pemanfaatan jalan, agar perubahan tersebut

mendapat izin dari pihak penanggungjawab penyelenggara jalan yang

bersangkutan.

Page 77: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

66

Pelaksanaan pemasangan utilitas di jalan (pemasangan kabel telepon,

pipa gas/PAM, galian), tidak ada penanggung jawab lapangan yang

melakukan koordinasi dan pengawasan. Sehingga perlu diatur ketentuan

mengenai pemasangan utilitas di jalan harus terlebih dahulu mendapat

rekomendasi dan dikoordinasikan dengan penanggungjawab penyelenggara

jalan, disamping itu dalam membuat perencanaan pembangunan jalan

disediakan fasilitas khusus untuk pemasangan utilitas. Saat ini kondisi

jalan banyak yang rusak dan tidak mencapai umur yang direncanakan, hal

ini tidak saja dikarenakan kelebihan muatan (overloading), tetapi juga

rendahnya mutu dan kualitas jalan. Sehingga perlu diperhatikan bahwa

mutu dan kualitas jalan sesuai dengan pengelompokkan jalan yang telah

direncanakan dan pengaturan dalam kontrak dengan menerapkan sistem

kontrak yang inovatif. Karena itu dalam RUU ini akan diatur tentang Multi-

years Performance Based Contracting (MPBC), dan menetapkannya sebagai

standar pembiayaan pemeliharaan jalan.

Terkait dengan klasifikasi jalan, klasifikasi jalan yang dikaitkan

dengan fungsi lebih tegas dikaitkan dengan pembinaan, bukan berdasarkan

kewenangan administrasi pemerintahan, yaitu klasifikasi menurut fungsi

jalan terbagi atas Jalan Arteri, Jalan Kolektor, dan Jalan Lokal. Jalan

Arteri, yaitu jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri

perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk

dibatasi secara efisien. Jalan kolektor yaitu jalan yang melayani angkutan

pengumpul/pembagi dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan

rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi, Sedangkan jalan lokal:

Jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak

dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Pembangunan jalan dengan strategi desain jalan yang harus

memperhatikan keselamatan lalu lintas dengan tujuan untuk menurunkan

korban kecelakaan lalu-lintas di jalan. Jumlah korban kecelakaan lalu

lintas jauh lebih tinggi dari kecelakaan transportasi laut, kereta api dan

udara. Sebagai gambaran, kecelakaan lalu lintas di Indonesia52 data

52http://www.instran.org/index.php/en/news-room/home/25-front-page/1627-

kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-renggut-31-ribu-jiwa diunduh 18 Februari 2016.

Page 78: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

67

Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa sepanjang tahun lalu

jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia

mencapai 31.234 jiwa. Kerugian ekonomi yang diderita akibat kecelakaan

yang menelan korban jiwa mencapai Rp35,8 triliun.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan identik dengan unsur-

unsur pembentuk lalu lintas yaitu pemakai jalan, kendaraan, jalan, dan

lingkungan. Kecelakaan dapat timbul jika salah satu dari unsur tersebut

tidak berperan sebagaimana mestinya.

Kondisi jalan dapat menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya

kecelakaan. Faktor jalan merupakan satu komponen dari sistem

transportasi darat yang merupakan tempat kegiatan transportasi

berlangsung. Tahap pembangunan jalan yang kurang baik menyebabkan

cepatnya kerusakan kerusakan permukaan jalan yang tentu akan

berpengaruh kepada tingkat kecelakaan lalu lintas.

Ke depan, angka kecelakaan ini akan memainkan peranan penting

dalam strategi peningkatan kualitas keselamatan jalan melalui pendekatan

accident reduction. Oleh karena itu penataan sistem data-base kecelakaan

lalu lintas (Sidlantas) Indonesia diharapkan menjadi salah satu prioritas. Di

samping untuk penanganan lokasi-lokasi rawan kecelakaan, angka

kecelakaan ini dibutuhkan terutama untuk menghitung tingkat kecelakaan

(accident rate) atau tingkat fatalitas (fatality rate) pada ruas-ruas jalan.

Selain itu, dengan merencanakan kegiatan-kegiatan diantaranya termasuk

meningkatkan pendanaannya untuk prasarana nasional dan meningkatkan

geometric design yang baik, lebih meningkatkan kualitas pelengkap jalan

seperti marka jalan, memasang rambu jalan yang lebih terlihat dan

meningkatkan keselamatan.

Meningkatnya kemacetan pada jalan perkotaan maupun jalan luar

kota yang diakibatkan bertambahnya kepemilikan kendaraan,

meningkatnya kegiatan ekonomi, terbatasnya sumberdaya untuk

pembangunan jalan raya, dan belum optimalnya pengoperasian fasilitas

lalu lintas yang ada, merupakan persoalan utama di Indonesia seperti

halnya banyak negara lainnya di dunia. Langkah yang didorong salah

satunya adalah dengan penambahan kapasitas, dimana akan diperlukan

Page 79: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

68

metode efektif yang sesuai dengan karakteristik lalu lintas di Indonesia

untuk perancangan dan perencanaan agar didapat nilai terbaik bagi suatu

pembiayaan dengan mempertimbangkan biaya langsung maupun

keselamatan dan dampak lingkungan.53

Permasalahan pembangunan jalan dan perbaikan jalan terjadi di

Provinsi Sumatera Selatan (Provinsi Sumsel) dan Provinsi Nusa Tenggara

Timur (Provinsi NTT) berasal dari saling lempar tanggung jawab antar

instansi terhadap pembangunan dan perbaikan jalan. Hal ini akibat dari

adanya pengelompokan tugas dan tidak diperkenankannya saling ambil alih

kewenangan antara satu sama lain. Dalam melaksanakan kewenangan,

persoalan yang sering muncul adalah kurangnya koordinasi dan

konsistensi dalam mekanisme dan sistem perencanaan. Masing-masing

strata pemerintahan lebih memfokuskan diri untuk menangani ruas jalan

atau jaringan jalan yang menjadi kewenangannya untuk mencapai target

kinerja yang ditentukan pada masing-masing strata pemerintahan dan

ditambah lagi dengan adanya kepentingan politik serta bisnis yang

terkadang mengabaikan prosedur dalam program pembangunan jalan. Oleh

karena itu, diperlukan keseimbangan dalam melaksanakan kewenangan

pada suatu wilayah sehingga mewujudkan suatu sistem jaringan jalan yang

berkinerja sama sesuai dengan fungsi ruas jalan tersebut. untuk mencapai

keseimbangan tersebut, maka diperlukan pemisahan kewenangan yang

jelas antara penyelenggara jalan dan pengawas jalan dan harus berada

dibawah satu koordinasi.54 Setelah terlaksananya keseimbangan

kewenangan antar instansi, maka hal lain yang diperlukan yaitu ketegasan

dalam melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan. Penegakan

hukum terhadap pelanggaran penggunaan jalan, baik kedisiplinan di jalan

dan overload atau over capacity perlu dilakukan dengan menindak tegas

siapapun yang melanggar aturan tersebut. Bahkan piranti hukum

pelanggaran aturan perlu diperkuat.

53 https://id.wikibooks.org/wiki/Rekayasa_Lalu_Lintas/Kapasitas_jalan diunduh

pada 18 Februari 2016 Pukul 01.22 WIB. 54 Prof. Anis Sagaff MSCE. Rektor Univ. Sriwijaya disampaikan dalam Focus Group

Discusion (FGD) dalam rangka Pengumpulan Data penyusunan NA dan RUU Perubahan

atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Provinsi Sumatera Selatan 6-10 Februari 2017.

Page 80: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

69

Pendapat berbeda diungkapkan oleh HPJI Kupang55 yang

menerangkan bahwa kewenangan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan jalan tidak perlu dipisahkan dalam tingkat lembaga yang

berbeda, akan tetapi cukup pemisahan pada unit kerja yang ada pada

lembaga tersebut. Dibutuhkan perangkat regulasi setingkat peraturan

menteri berupa norma standar dan prosedur dalam mengendalikan dan

mengawasi pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Pengawasan dapat terjadi

pada semua tahapan berupa pengawasan internal maupun eksternal dan

pengawasan masyarakat. Pengawasan yang bersifat teknis sebaiknya tidak

dipisahkan, menyatu dalam satu lembaga yang melaksanakan fungsi-fungsi

tersebut. Pengawasan terhadap tugas pengaturan dan pembinaan dapat

dilaksanakan oleh instansi yang berbeda karena pengawasan ini bersifat

pengawasan terhadap kebijakan, kinerja, manfaat, dan dampak.

DPR/DPRD dapat berperan untuk mengawasi kebijakan dan pencapaian

sasaran program.56 Hal ini juga diungkapkan oleh akademisi Politeknik

Negeri Kupang yang mengatakan bahwa penyelenggara jalan dapat

sekaligus sebagai pengawas jalan, namun demikian dalam pelaksanaannya

khusus pengawasan perlu melibatkan stakeholder (perguruan tinggi,

kelompok masyarakat, dunia usaha, dan LSM), dimana mekanismenya

diatur dengan peraturan pemerintah atau keputusan menteri.57

Selain berbagai permasalahan tersebut, terdapat permasalahan lain

yang dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan, seperti:58

a. angkutan barang masih menggunakan jalan umum sehingga kondisi

jalan relatif lebih cepat menurun akibat beban lalu lintas angkutan berat;

b. tingkat pertumbuhan jumlah kendaraan lebih besar dari peningkatan

kapasitas jalan;

55

Diskusi dengan Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Kupang dalam

rangka Pengumpulan Data Penyusunan dan Penyempurnaan NA dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Kupang, 8-10

Februari 2017. 56Ibid. 57Melchior Bria, Diskusi dengan Politeknik Negeri Kupang dalam rangka

Pengumpulan Data Penyusunan dan Penyempurnaan NA dan RUU tentang Perubahan atas

UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Kupang, 8-10 Februari 2017. 58

Ibid.

Page 81: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

70

c. keterbatasan anggaran di Kabupaten/Kota untuk membangun dan

memelihara jalan;

d. jenis tanah di Provinsi Sumatera Selatan sebagian besar berupa tanah

gambut yang memiliki daya dukung yang rendah, sifat permeabilitas dan

konsolidasi yang tinggi, sehingga memerlukan teknik khusus untuk

menanganinya serta biaya pemeliharaan yang relatif lebih tinggi;

e. di beberapa lokasi tebing dan pinggiran sungai, masih banyak terdapat

jalan yang mengalami amblas, longsor atau tergerus aliran air;

f. ketersediaan SDM yang professional di bidangnya masing-masing, seperti

Konsultan Ahli, Tenaga Surveyor, Pendukung dan lain-lainnya;

g. perlu adanya komitmen bersama antara Pemerintah Pusat dengan

pemerintah daerah tentang pembebasan lahan.

Permasalahan kinerja jalan juga disebabkan pengawasan yang

kurang dalam pelaksanaan konstruksi jalan dan aturan beban kendaraan

yang diizinkan untuk melintas sehingga menyebabkan kerusakan struktur

jalan sebelum mencapai umur rencana.

Terkait dengan status jalan, konsep pengelompokkan jalan

berdasarkan status jalan masih relevan. Status jalan berkaitan dengan

fungsi jalan yang sesuai dengan kepentingan setiap tingkatan

pemerintahan. Persoalan ketimpangan kondisi jalan khususnya berkaitan

dengan kwalitas pelayanan jalan yang akan sangat terkait dengan:59

1) Kemampuan pembiayaan.

Solusi: peningkatan pembiayaan ke pemerintah daerah dengan lebih

berorientasi kepada fungsi jalan dan prioritas.

2) Kemampuan menyelenggarakan kegiatan pembangunan jalan pada

setiap tahapan SIDCOM yang berkaitan erat dengan kwalitas penyedia-

penyedia jasa dan pengguna jasa.

Solusi: Peningkatan SDM penyelenggara jalan.

3) Kebijakan pembangunan yang dimulai dari tahap ide, program,

perencanaan, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan.

59Diskusi dengan Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Kupang, Loc.

Cit.

Page 82: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

71

Solusi: tertib penyelenggaraan dengan pelaksanaan pengendalian dan

pengawasan yang lebih baik meliputi pengawasan politik, kebijakan,

teknis, dan pengawasan dari masyarakat.

4) Standar pelayanan yang ditetapkan.

Solusi: penetapan SPM dengan sistem pembangunan bertahap baik

secara horizontal maupun vertikal.

5) Kondisi alam/lingkungan, potensi bencana alam.

6) Sistem politik.

7) Tertib pemanfaatan jalan.

Solusi: penegakan hukum atas berbagai pelanggaran yang mengganggu

pelayanan jalan.

Adanya ketimpangan kondisi ruas jalan nasional dengan provinsi dan

kabupaten/kota disebabkan ketimpangan anggaran. Oleh karena itu,

pengelompokan jalan menurut status jalan masih relevan, namun perlu

dipisah dari aspek pembiayaan, misalnya pembangunan jaringan jalan baru

ditangani pemerintah pusat baik untuk satus jalan nasional, provinsi

maupun kabupaten, sedangkan pemeliharaanya diserahkan ke pemerintah

daerah atau sebaliknya. Jika jalan provinsi/kabupen/kota pembangunan

baru maupun pemeliharaan ditangani semua oleh daerah memang sangat

menyulitkan dan akan terjadi ketimpangan.60

Masalah sebenarnya dalam pengelompokan jalan adalah pada tingkat

jalan kabupaten karena di kabupaten masalah klasifikasi jalan ini

tercampur dengan persoalan sosial politik serta masalah ekonomi

(ketersediaan anggaran) serta belum adanya sinkronisasi antar lembaga

yang berkaitan. Solusi terbaik adalah perlunya penetapan beberapa jenis

dan tipe konstruksi berkelanjutan yang dapat diterapkan berdasarkan

kondisi wilayah serta klasifikasi jalan pada masing-masing wilayah, dengan

dukungan dana pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Berbeda dengan pendapat dari HPJI dan Akademisi, Pemerintah

Kabupaten Manggarai berpendapat bahwa sebaiknya Jalan provinsi

sebaiknya ditiadakan, sehingga dalam pengelompokan hanya ada jalan

60 Melchior Bria, Diskusi dengan Politeknik Negeri Kupang, Loc Cit

Page 83: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

72

nasional dan jalan daerah (jalan kabupaten). Namun demikian pada intinya

yang dimaksudkan adalah sebaiknya dilakukan evaluasi secara berkala

terkait penetapan status jalan. Pendapat ini muncul mengingat kondisi

jalan provinsi di Kabupaten Manggarai terhitung buruk dan jumlah panjang

jalan provinsi yang dibangun di kabupaten hanya 1 km per tahun.

Penetapan status jalan harus berdasarkan penilaian faktor kriteria/risiko

(tingkat kesulitan pembangunan jalan), sehingga fleksibel dalam

membangun jalan-jalan di daerah.61

Permasalahan penyelenggaraan jalan umum meliputi kualitas

infrastruktur jalan dan pemisahan kewenangan antara pusat dan daerah,

dalam penyelenggaraan di bidang jalan yang terkait dengan status jalan dan

pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan jalan. Dalam kenyataannya

masih terdapat perbedaan yang cukup signifikan terkait dengan kualitas

infrastruktur jalan yang dibangun oleh Pemerintah Pusat dengan yang

dibangun oleh Pemerintah Daerah. Kondisi ini selain disebabkan oleh fakor

pembiayaan juga dipengaruhi oleh struktur wilayah, konstruksi jalan yang

tidak memenuhi standar, dan tingkat kerusakan jalan pada suatu ruas

jalan. Porsi anggaran pembangunan infrastruktur jalan saat ini masih

banyak terserap untuk kegiatan pemeliharaan. Selain itu, kelengkapan

bagian jalan belum memenuhi standar dan kurang memperhatikan aspek

keselamatan dan keamanan pengguna jalan.

2. Praktik Penyelenggaraan Jalan Tol

Berdasarkan data BPJT, kondisi pelayanan jalan tol dalam kota

ditinjau dari aspek kondisi lalu lintas rata-rata berada pada level of service

E. Padahal menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 tahun 2006

dinyatakan bahwa level of service dari ruas jalan tol minimal pada level B.

Apabila merujuk pada peraturan lain terkait dengan SPM yaitu Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 392/PRT/M/2005, menyatakan bahwa

untuk kecepatan perjalanan minimal rata-rata ruas tol dalam kota adalah

1,6 kali dari ruas jalan umum.

61 Diskusi dengan Pemrintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Loc. Cit.

Page 84: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

73

Untuk ruas jalan tol antar kota, kondisi pelayanan rata-rata pada

level of service A, meskipun pada beberapa segmen yang berada di sekitar

DKI Jakarta berada di bawah level B. Apabila ditinjau dari standar SPM

yang menyatakan bahwa kecepatan perjalanan minimal rata-rata ruas tol

antar kota adalah 1,8 kali dari ruas jalan umum, rata-rata dapat memenuhi

persyaratan tersebut.

Pada sisi lain, masyarakat sebagai pengguna (konsumen) memiliki

hak pelayanan sesuai yang disepakati atau dijanjikan oleh pihak Operator,

termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan pelayanan tersebut.

SPM semestinya harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum tarif jalan tol

dinaikkan, jika tidak maka masyarakat memiliki hak untuk melakukan

class action sesuai mekanisme yang berlaku.

Penetapan SPM jalan adalah untuk menentukan indikator atau tolok

ukur pelayanan infrastruktur jalan yang paling minim untuk dapat

dinikmati oleh masyarakat pengguna jalan, sehingga dalam

penyelenggaraan suatu infrastruktur jalan maka pelayanannya tidak boleh

lebih rendah dari ketentuan SPM.

Dalam penyelenggaraan jalan, hanya ruas jalan tol yang ditetapkan

SPM, dengan kriteria SPM mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Nomor 16/PRT/M/2014. Untuk ruas jalan non tol, kriteria

pelayanan ditentukan dengan merujuk pada Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor 14 tahun 2006 tentang Manajemen Dan Rekayasa

Lalu Lintas di Jalan. Kriteria SPM jalan tol mencakup kondisi jalan tol,

kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, unit

pertolongan, lingkungan dan tempat peristirahatan. Dari berbagai aspek

tersebut, indikator yang paling mudah dirasakan oleh masyarakat adalah

kecepatan tempuh rata-rata. Dalam U telah dinyatakan bahwa jalan tol

memiliki pelayanan yang lebih baik dari ruas jalan umum biasa, hal ini

tentu dapat menjadi suatu tolok ukur yang mudah ketika mengukur

kriteria kecepatan tempuh rata-rata.

Permasalahan yang timbul adalah ketika pengguna jalan tol telah

membayar tarif tol yang telah ditetapkan namun tidak mendapatkan

pelayanan sesuai dengan kriteria SPM. Penetapan tarif pada dasarnya

Page 85: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

74

mengacu pada beberapa aspek kriteria, yaitu kemampuan bayar pengguna

jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi.

Pendapatan yang diperoleh dari pemungutan tarif tol tersebut dipergunakan

untuk pengembalian investasi, pemeliharaaan, dan pengembangan jalan tol.

Selama ini pemenuhan terhadap SPM yang merupakan indikator

tingkat pelayanan jalan tol kurang menjadi fokus utama badan usaha

penyelenggaraan jalan tol. Di sisi lain, sesuai denganPasal 48 ayat 3 UU

tentang Jalan tarif jalan tol mengalami kenaikan setiap 2 tahun sesuai

dengan tingkat inflasi. Hal ini tentu merugikan konsumen jalan tol.

Kenaikan tarif jalan tol tidak dapat dikendalikan dengan memperhatikan

pencapaian SPM penyelenggaraan jalan tol karena regulasi yang mengatur

kedua aspek tersebut berbeda tingkatan, kenaikan tarif diatur pada UU

sedangkan ketentuan pemenuhan SPM diatur dalam PP. Sehingga

pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam UU didahulukan dari pada yang di

atur dalam PP.

SPM yang umumnya dipermasalahkan tidak dapat dipenuhi oleh

operator jalan tol adalah kecepatan tempuh perjalanan yang tidak sesuai

dengan persyaratan. Salah satu aspek yang mempengaruhi kecepatan

perjalanan di dalam ruas jalan tol adalah volume lalu lintas yang melalui

ruas jalan tol. Ketika terlalu banyak kendaraan yang berada di dalam ruas

jalan tol, maka kecepatan kendaraan di dalam ruas jalan tol akan

menurun.

Terjadinya kemacetan di jalan tol yang terjadi saat ini sulit untuk

dikontrol oleh operator jalan tol, karena operator jalan tol tidak dapat

mengendalikan jumlah kendaraan yang ada. Semakin banyak jumlah

kendaraan maka akan berdampak pula terhadap pembebanan lalu lintas di

ruas jalan tol. Salah satu opsi yang dapat dilakukan untuk menjaga

layanan jalan tol sesuai dengan standar ditinjau dari kecepatan tempuh

perjalanan adalah dengan mengontrol arus kendaraan yang berada di ruas

jalan tol. Namun regulasi yang ada selama ini belum memungkinkan untuk

adanya hak dan kewajiban bagi operator jalan tol untuk mengontrol akses

terhadap jalan tol untuk menjaga standar layanan yang diberikan. Maka

dalam hal terjadinya kemacetan di jalan tol yang berimplikasi terhadap

Page 86: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

75

penurunan layanan merupakan dilema yang dialami oleh operator jalan tol,

karena operator jalan tol dituntut untuk memenuhi SPM dan di sisi lain

operator tidak dapat membatasi arus kendaraan yang masuk ke jalan tol.

Pada prinsipnya penerapan tarif dan pemenuhan SPM jalan tol

merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dan terkait erat

sehingga sudah sewajarnya apabila regulasi yang mengatur pada level yang

sama sehingga dapat dilaksanakan dengan berimbang. Sesuai dengan

konsep dasarnya bahwa komponen tarif jalan tol terdiri atas besar

keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi. Besar

keuntungan biaya operasai kendaraan merupakan keuntungan yang

diperoleh oleh pengguna yang merupakan selisih antara biaya perjalanan

melalui jalan tol dengan biaya perjalanan melalui jalan non tol. Kelayakan

investasi dapat ditinjau dari margin keuntungan yang diperoleh investor

atau operator dari pengoperasian jalan tol selama waktu konsesi.

Untuk memenuhi kriteria bahwa biaya perjalanan melalui jalan tol

lebih menguntungkan daripada melalui ruas jalan non tol, maka

penyelenggaraan jalan tol harus memenuhi SPM yang telah ditetapkan.

Salah satu komponen biaya perjalanan yang cukup mudah diukur oleh

pengguna adalah waktu tempuh perjalanan. Perjalanan melalui ruas jalan

tol harus lebih cepat daripada melalui ruas jalan non tol yang berada pada

rute yang sama. Ketika lama perjalanan melalui ruas jalan tol tidak ada

perbedaan dengan lama perjalanan melalui ruas jalan non tol maka tidak

ada keuntungan yang diperoleh oleh konsumen.

Kenaikan tarif jalan tol diperlukan dalam rangka pengembalian

investasi dari investor. Kenaikan tarif jalan tol disesuaikan dengan tingkat

inflasi agar dana pengembalian investasi yang diperoleh oleh investor sesuai

dengan nilai dana yang diinvestasikan pada masa mendatang. Namun hal

tersebut merupakan indikator penyesuaian tarif ditinjau dari sisi investor.

Dari sisi konsumen, besaran tarif yang dibayarkan untuk melewati ruas

jaan tol harus sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya daripada

melalui ruas jalan non tol. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan

dalam penetapan tarif dan pemenuhan SPM.

Page 87: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

76

Selain terkait dengan SPM dan penyesuaian/kenaikan tarif tol,

pengaturan tentang jalan tol harus mengutamakan pengembangan wilayah

dan peningkatan perekonomian daerah.62 Oleh karena itu, perencanaan

terhadap pembangunan jalan tol harus dipersiapkan secara matang dan

terstruktur. Pembangunan jalan tol tidak boleh mematikan atau

mengurangi perekonomian masyarakat sekitar pembangunan jalan tol

tersebut.

Pembiayaan pembangunan dan pemeiliharaan jalan tol juga

memerlukan aturan yang tidak saling tumpang tindih peraturan atau

kewenangan. Pembangunan jalan tol di Provinsi Sumatera Selatan

pembebasan tanahnya menggunakan anggaran daerah (APBD), akan tetapi

setelah masa konsesi selesai, jalan tol tersebut menjadi jalan nasional.63

Hal ini tentu saja akan merugikan daerah yang telah membebaskan lahan

dengan menggunakan anggaran daerah.

Pengaturan Konsesi sangat erat kaitannya dengan karakteristik dari

suatu jalan tol, yaitu nilai investasi, potensi pendapatan dan keuntungan,

kemampuan bayar pengguna, dan tarif tol yang direncanakan. Oleh karena

itu perlu dilakukan analisis investasi yang diikuti dengan analisa

sensitifitas untuk mancari titik optimum di mana investasi untung dan

masa konsesi yang tidak terlalu lama. Apalagi dengan adanya kebijakan

kenaikan tarif tol dapat memberi keuntungan dari sisi masa konsesi.

Tentunya harus mempertimbangkan kondisi perekonomian. Dengan

membayar, konsumen harus dilayani secara baik, antara lain aman,

nyaman dan ketepatan waktu menempuh perjalanan.64

Dalam pengusahaan jalan tol, dilakukan dengan kontrak BOT,

melalui pendekatan skema investasi, pemerintah membangun badan usaha

mengelola atau sharing pembiayaan antara pemerintah dan badan usaha

serta 100 persen pembiayaan dari pihak swasta/badan usaha. Pemilihan

62 Anis Saggaff, Jawaban Atas Daftar Pertanyaan dan Jawaban Draft RUU Jalan,

disampaikan dalam Focus Group Discusion (FGD) Pengumpulan Data Perubahan Atas UU Jalan, Palembang: Universitas Sriwijaya, 7 Februari 2017.

63 Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan, disampaikan dalam rangka Pengumpulan Data Perubahan Atas UU Jalan, Palembang: DPRD Provinsi Sumatera

Selatan, 6 Februari 2017. 64Melchior Bria, Diskusi dengan Politeknik Negeri Kupang, Loc. Cit.

Page 88: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

77

ketiga jenis skema investasi diatas harus melalui suatu studi terhadap

peluang untung. Untuk itu, perlu diatur secara tegas bahwa setelah selesai

masa konsesi jalan harus dikembalikan ke Negara atau dapat diperpanjang

dengan waktu investasi pendek dan tarif tol yang terjangkau.65

Sebagaimana tujuannya, maka kepuasan pengguna jalan tol harus

menjadi fokus utama pengoperasian jalan tol, sehingga berdampak pada

pengelolaan dan terkait pengembalian investasi. Belum jelas apakah

konsumen dilindungi dalam kebijakan penyesuaian tarif tol. Akan tetapi

secara mendasar, penyesuaian tarif tol harus memperhatikan kemampuan

beli masyarakat disamping faktor-faktor lainnya.66

Berdasarkan fakta empiris terkait penyelenggaraan Jalan Tol,

permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam Rancangan undang-

undang adalah terkait pengelolaan dan pengembalian investasi jalan tol dan

pengaturan terkait pengembalian konsesi, kepuasan pengguna jalan tol dan

terpenuhinya SPM yang harus menjadi fokus utama pengoperasian jalan

tol, serta kebijakan penyesuaian tarif tol.

3. Praktik Pembiayaan Jalan

Saat ini pembiayaan untuk pembangunan jalan umum (baik

membuat jalan baru atau memelihara jalan yang sudah ada) maupun jalan

tol mengalami kendala, di antaranya adalah mengenai sumber pembiayaan

apakah berasal dan APBN atau APBD, tidak adanya kewajiban

mengalokasikan sebagian dana dari APBN atau APBD untuk keperluan

membuat jalan baru dan/atau pemeliharaan jalan, perlunya sumber

melalui mekanisme keikutsertaan pembiayaan dari pihak swasta (investor

atau luar negeri) untuk pembangunan jalan yang masuk dalam APBN atau

APBD.

Pembiayaan penyelenggaran jalan diatur melalui tingkat

kewenangannya, pemerintah pusat melalui dana APBN yang mengatur

penyelenggaraan jalan nasional, sedangkan pemerintah

(provinsi/kabupaten/kota) melalui dana APBD mengatur penyelenggaraan

65Ibid. 66Ibid.

Page 89: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

78

jalan daerah. Namun dengan kondisi dana APBD yang terbatas, pemerintah

pusat mengalokasikan dana penyelenggaraan jalan melalui mekanisme

Dana Alokasi Khusus (DAK).67 Pemberian bantuan dari pemerintah pusat

ke pemerintah daerah terkait dana pembangunan jalan dapat melalui

program strategis nasional (APBN), DAU, DAK, maupun transfer daerah.

Namun dalam program penganggaran alokasi antar daerah harus melihat

besaran Pendapatan Asli Daerah, skala prioritas nasional, kebutuhan

penanganan bencana alam, serta kemampuan daerah untuk menyerap

anggaran yang telah dialokasikan.68

Penetapan standar pembiayaan yang sama antara jalan nasional

dengan jalan propinsi, kabupaten/kota, misalnya harga satuan,

penggunaan koefisien dan sebagainya bisa sebagai solusi. Dalam kerangka

politik anggaran maka perlu ada perhatian khusus pemerintah pusat

terhadap jalan dengan status propinsi atau kabupaten/kota. Dalam hal ini

alokasi dana melalui DAK masih sangatlah penting dan sharing dana ini

mestinya perlu ditingkatkan agar kondisi infrastruktur jalan dapat

dipertahankan.69

Perbaikan mekanisme penyaluran DAK menjadi penting dalam proses

penganggaran di tiap daerah secara tepat, yaitu suatu metode tentang

alokasi anggaran yang adil, transparan dan dapat diprediksi agar daerah

penerima dapat secara pasti memasukan DAK dalam proses penganggaran

mereka.70 Usulan pembangunan jalan dari daerah, kemudian dilakukan

cross check ke daerah untuk realisasi anggaran. Untuk pengawasan baik

dari proses pelaksanaan hingga pemeliharaan dilakukan kordinasi bersama

antara pusat dan daerah. Pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan

dapat dilakukan sepenuhnya oleh daerah dengan ditunjang oleh

pembiayaan dari pusat.71

67 Diskusi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional V Palembang dalam rangka

Pengumpulan Data penyusunan NA dan RUU Perubahan atas UU No. 38 Tahun 2004

tentang Jalan, Provinsi Sumatera Selatan 6-10 Februari 2017. 68 Ibid. 69Melchior Bria, Diskusi dengan Politeknik Negeri Kupang, Loc Cit. 70Ibid. 71Margareth Evelyn Bolla, Diskusi dengan Universitas Nusa Cendana, Loc. Cit.

Page 90: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

79

Parameter yang dipakai adalah tingkat kerusakan dan besarnya

biaya/anggaran yang dibutuhkan. Dibutuhkan adanya database yang

sistematis dan bisa diakses online, memuat karakteristik jalan, umur

rencana, beban sumbu, volume lalulintas, dan data-data lain yang

dibutuhkan.72 Selain itu, perlu ditetapkan dukungan biaya untuk

pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota dalam meningkatkan mutu dari

konstruksi jalan.73 Politik anggaran harus sama agar mutu yang dihasilkan

sesuai standar mutu nasional. Perlu subsidi terhadap daerah yang APBD

rendah, sehingga pelaksanaan, dan pemeliharaan jalan/jembatan dapat

diterapkan.74 Pemberian bantuan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah

Daerah terkait dengan anggaran pembangunan jalan daerah dilakukan

melalui instansi teknik, namun pengawasan dilakukan berjenjang dengan

melibatkan masyarakat terutama akademisi yang kompeten.75

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berpendapat bahwa

parameter yang digunakan dalam menetapkan alokasi anggaran

disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan akan transportasi jalan. Perlu

adanya parameter tersebut terkait pemberian bantuan anggaran dari pusat

untuk pemerintahdaerah untuk anggaran pembangunan jalan, seperti

pertimbangan tingkat kemajuan wilayah, topografi, luas wilayah, kondisi

tanah, aksesbilitas, dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Alokasi anggara

untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan tidak cukup mengingat

jumlah panjang jalan di kabupaten sangat panjang.76

Adanya proses mempengaruhi kebijakan alokasi anggaran oleh

berbagai pihak yang berwenang untuk dapat mengalokasikan dana APBN

yang cukup bukan saja untuk Jalan Nasional tetapi Jalan Daerah di biayai

oleh APBN. sehingga pada akhirnya dapat menjamin kualitas jalan yang

baik. Keterbatasan Pembiayaan Jalan di Daerah telah di intervensi oleh

72Ibid. 73Dolly W Karels, Diskusi dengan Universitas Nusa Cendana, Loc. Cit. 74Egidius Kalogo, Diskusi dengan Universitas Katolik Widia Mandira Kupang,

Loc.Cit. 75Ibid. 76Diskusi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Loc. Cit.

Page 91: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

80

Pemerintah Pusat melalui Alokasi Dana DAK yang bersumber dari APBN

dengan mekanisme atau parameter yang di pakai sebagai berikut:77

a. luas wilayah;

b. jumlah penduduk;

c. kondisi jalan;

d. panjang jalan; dan

e. akses jalan yang mendukung pariwisata dan pertanian.

Dalam politik anggaran pembangunan jalan antara pusat dan

daerah, diperlukan komunikasi yang baik dan koordinasi dalam setiap

pelaksanaan pembangunan jalan nasional dan daerah. Selain itu dana

alokasi khusus dan transfer daerah untuk infratrukur jalan agar

ditingkatkan dan berimbang dengan sasaran untuk infrastruktur jalan

nasional.78 Terkait kemampuan keuangan pemerintah daerah yang masih

terbatas, maka pemerintah pusat wajib membantu pemerintah daerah

untuk pendanaan kerusakan jalan provinsi maupun kabupaten. Dana

tersebut dimasukkan ke dalam APBD dengan cara pemerintah daerah baik

provinsi maupun kabupaten/kota menganggarkan di dalam APBD dana

subsidi jalan tersebut. Namun dana tersebut merupakan dana subsidi jalan

yang sumber keuangannya diberikan oleh Pemerintah Pusat.79

Dana subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat di atas, terbatas

hanya digunakan untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan. Untuk itu,

penarikan/penggunaan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan. Artinya

dana tersebut hanya dapat dicairkan melalui proposal permintaan dana

sesuai dengan kebutuhan akibat adanya kerusakan jalan.80 Hal ini penting,

karena pada umumnya kerusakan jalan yang parah akibat lamban dalam

penanganannya. Apabila terjadi kerusakan kecil pada jalan dan segera

77Diskusi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X Kupang, Loc. Cit. 78 Wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas

Perhubungan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

dalam rangka Pengumpulan Data penyusunan NA dan RUU Perubahan atas UU No. 38

Tahun 2004 tentang Jalan, Provinsi Sumatera Selatan 6-10 Februari 2017. 79 Diskusi dengan Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera

Selatan dalam rangka Pengumpulan Data penyusunan NA dan RUU Perubahan atas UU

No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Provinsi Sumatera Selatan 6-10 Februari 2017. 80 Ibid.

Page 92: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

81

ditangani maka tidak akan terjadi kerusakan parah pada jalan yang

membutuhkan dana besar. Penggunaan dana tersebut diawasi oleh

Pemerintah Pusat.81

Dana subsidi tersebut walaupun terdapat pada APBD Pemerintah

Daerah namun tidak secara otomatis bisa langsung digunakan oleh

pemerintah daerah tersebut. Artinya dana tersebut tidak menjadi milik

pemerintah daerah sehingga bila dana tersebut tidak terserap maka akan

digulirkan tahun berikutnya dan tidak diperhitungkan sebagai Silpa

pemerintah daerah tersebut.82 Parameter pemberian bantuan sangat

penting untuk menentukan besaran bantuan yang akan diberikan kepada

pemerintah daerah. Parameter utama adalah panjang jalan, kelas jalan, dan

kondisi topografi daerah. Besarannya bisa ditentukan misalnya antara 15%

sampai dengan 20% dari dana pemeliharaan jalan yang ada di dalam APBN

untuk jalan nasional atau APBD untuk jalan provinsi dan jalan

kabupaten.83

Dana Preservasi Jalan muncul dikarenakan keterbatasan anggaran

pemerintah yang dialokasikan kepada danapemeliharaan jalan sangat

terbatas sehingga betapa pentingnya pengaturan dana preservasi jalan pada

revisi UU tentang Jalan. Dalam kaitan perubahan UU tentang Jalan,

pengaturan mengenai dana preservasi jalan hendaknya memperhatikan

harmonisasi pengaturan dengan peraturan perundang-undangan lain.

Beberapa peraturan perundang-undangan lain telah mengatur mengenai

dana preservasi jalan, yaitu UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan serta UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah. Dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah

memberikan terobosan penting mengenai ketentuan earmarking yang

mengalokasikan pajak daerah yang diperoleh dari pajak kendaraan

bermotor bagi pemeliharaan jalan. Sementara itu, pengaturan dana

preservasi jalan dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menekankan

kepada pentingnya keberadaan dana preservasi bagi pemeliharaan jalan

dalam mendukung upaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

81 Ibid. 82 Ibid. 83 Diskusi dengan Biro Hukum dan HAM, Loc.Cit.

Page 93: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

82

Saat ini juga sudah terdapat wacana untuk menerapkan road pricing

sebagai salah satu instrumen untuk mengatasi kemacetan khususnya jalan

protokol yang ada di kota-kota besar, tetapi di sisi lain wacana ini belum

memiliki dasar hukum untuk diterapkan. Road pricing di samping dapat

dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk mengatasi kemacetan juga

dapat menjadi sumber pembiayaan untuk pemeliharaan jalan yang masuk

dalam APBD. Sehingga di dalam RUU ini perlu diatur mengenai penerapan

road pricing sebagai salah satu alternatif pembiayaan pemeliharaan jalan

dan salah satu solusi untuk mengurai kemacetan di kota-kota besar.

4. Pelaksanaan Konsep Pembangunan Jalan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) adalah

pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan di masa kini tanpa

meniadakan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi

kebutuhannya (The Brutland Report (1987)). Ruang lingkup dari sustainable

development mencakup tiga pilar utama yaitu: lingkungan (ecological),

ekonomi (economic), dan sosial (community). Terdapat pula pengaruh,

seperti polusi udara dan efek menahun limbah pabrik, dan perubahan

sumber daya alam, seperti air dan perikanan, serta permasalahan

perubahan lingkungan. Greenberg (2008), menyatakan bahwa pergerakan,

ekologi, dan komunitas adalah aspek penting dalam perancangan jalan

yang berkelanjutan. Hal ini dinyatakan dalam beberapa contoh

perancangan sampai dengan pelaksanaan jalan. Pergerakan yang dimaksud

adalah pergerakan pengguna jalan dan barang menggunakan semua moda

dan seluruh tujuan maupun tipe perjalanan. Penurunan polusi yang

berasal dari kendaraan merupakan harapan perancangan jalan yang

berkelanjutan. Hal ini didapat dengan perancangan moda dan penurunan

panjang perjalanan. Ekologi yang dimaksud adalah alam di area ruang

manfaat jalan beserta ekologi yang ada di dalamnya, termasuk pengaliran

air, udara yang dipengaruhi emisi kendaraan, dan nilai lansekap jalan.

Jalan yang berkelanjutan melindungi dan menambah sumber daya alam

beserta proses yang ada di dalamnya. Komunitas yang dimaksud adalah

sosial, ekonomi, kesehatan masyarakat, budaya, dan estetika. Prinsip yang

Page 94: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

83

digunakan pada aspek komunitas adalah solusi sensitif (context-

sensitivesolutions). Dengan demikian jalan berkelanjutan menunjukkan

adanya keterlibatan masyarakat dan pola pengembangan suatu wilayah

atau kota.84

Pembangunan jalan yang berkelanjutan harus memperhatikan

efisiensi khususnya pembangunan material dan sumber daya alam yang

tidak terbarukan, keselamatan, dan keamanan pengguna jalan, mobilitas,

pembatasan emisi, dan ekosistem. Konsep Pembangunan berkelanjutan

(sustainable development) menurut Emil Salim diartikan sebagai suatu

proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya

alam dan sumber daya manusia dengan menyerasikan sumber alam dan

manusia dalam pembangunan. Oleh karenanya sebuah proyek

pembangunan jalan harus memenuhi persyaratan siklus fungsional seperti

pembangunan sosial dan pertumbuhan ekonomi dan dengan

memperhatikan lingkungan dan mengurangi konsumsi sumber daya alam.

Karakteristik keberlanjutan dari jalan harus dinilai dan dipertimbangkan

untuk dlaksanakan menyeluruh baik dari dari konseps, perencanaan serta

konstruksi dan pemeliharaan.85

Dalam mengembangkan pembangunan jalan berkelanjutan perlu

diatur/ditetapkan jenis dan konstruksi material untuk konstruksi

berkelanjutan yang dipakai berdasarkan tingkat dan klasifikasi jalan.86

Kesenjangan kualitas jalan, antara jalan nasional, propinsi dan

kabupaten/kota, salah satu penyebabnya adalah pembiayaannya dimana

jalan nasional lebih besar dibanding status jalan lainnya. Di sisi lain, aspek

perencanaan jalan-aspek konstruksi-pemeliharaan tidak berjalan baik

untuk status jalan selain jalan nasional. Solusinya adalah penetapan

standar pembiayaan yang sama baik jalan nasional maupun status jalan

lainnya (propinsi, kabupaten/kota) yang diperkuat dengan ketepatan

perencanaan, konstruksi dan program pemeliharaan yang tepat pula

84Ibid. 85Margareth Evelyn Bolla, Diskusi dengan Universitas Nusa Cendana dalam rangka

Pengumpulan Data Penyusunan dan Penyempurnaan NA dan RUU tentang Perubahan atas

UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Kupang, 8-10 Februari 2017. 86 Dolly W Karels, Diskusi dengan Universitas Nusa Cendana, Loc. Cit.

Page 95: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

84

dengan memperhatikan prinsip pembangunan jalan berkelanjutan. Jadi

jelas untuk mencapai standar jalan yang aman dan nyaman maka jalan

perlu direncanakan, dikerjakan dan dipelihara secara baik. Faktor

kekurangan biaya dapat diatasi dengan penerapan teknologi tepat guna

seperti penggunaan material lama, pemanfaatan bahan tambah non aspal

dan lainnya yang dapat mengurangi biaya pembuatan jalan. Di sisi lain,

aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia juga harus menjadi

perhatian. Penerapan standar / kualifikasi secara ketat pada setiap orang

yang terlibat dalam pembangunan jalan memegang peranan penting dalam

mewujudkan jalan yang aman dan nyaman.87

Dalam praktik beberapa pembangunan jalan di beberapa kota besar

di Indonesia nampaknya menggambarkan betapa pentingnya aspek

kelestarian lingkungan sekitar yang terkena dampak kegiatan

pembangunan tersebut. Misalnya, dalam pembangunan tol Jakarta-

Bandung yakni Cipularang yang mana setidaknya telah menimbulkan

banjir yang disebabkan berkurannya daerah resapan air dan sistem

drainase yang tidak memadai.88 Kemudian, Pembangunan Fly over Pulo

Brayan dan Amplas setidaknya telah menyebabkan kebisingan dan getaran

bagi penduduk sekitar serta meningkatnya polusi udara. 89Selanjutnya,

pembangunan jalan tol Semarang-Solo juga telah mengakibatkan

berkurangnya lahan pertanian dan beberapa rumah terendam lumpur

akibat kesalahan Land Clearing pada Bukit Sewulah.90 Kajian tersebut

tentu mengarah pada suatu kesimpulan bahwa peran dan posisi

lingkungan sekitar pembangunan jalan menjadi isu krusial untuk terus

diperhatikan dan ditingkatkan pengawasannya agar tetap lestari dan sehat.

Selain terhadap lingkungan, pembangunan prasarana jalan juga

berdampak dalam menciptakan peluang usaha dan menampung angkatan

kerja serta berpotensi untuk memberikan multiplier effect terhadap

87 Melchior Bria, Diskusi dengan Politeknik Negeri Kupang, Loc. Cit. 88 Laporan Ringkas Kajian Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU Dalam Rangka

Meningkatkan Kualitas Lingkungan, Pusat Kajian Strategis (Pustra) Kementerian PU, 2010,

hlm.2. 89 Pusat Kajian Strategis Kementerian PU, hlm.6 90 Pusat Kajian Strategis Kementerian PU, hlm.8

Page 96: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

85

perekonomian lokal maupun kawasan.91 Contohnya adalah, pembangunan

Jalan Tol Cipularang sepanjang 58 km yang menelan biaya sekitar 1,6

triliun rupiah dan 100% dikerjakan oleh tenaga lokal.92 Proyek tersebut

melibatkan 50 ribu tenaga kerja dan meningkatkan nilai konsumsi dengan

menggunakan 500 ribu ton semen, 25 ribu ton besi beton, 1,5 juta m3

agregat, dan 500 ribu m3 pasir. Peran prasarana jalan dalam

menggerakkan roda per ekonomian sangat penting karena ketersediaan

prasarana jalan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi

terutama berkaitan dengan Produk Domestik Bruto (PDB).93 Setiap 1%

pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan pertumbuhan lalulintas

sebesar 1,5%, sehingga dari sini harus diantisipasi kebutuhan tersebut baik

dengan menyediakan penambahan kapasitas fisik maupun melalui bentuk

pengaturan dan pengendalian kebutuhan transportasi atau Transport

Demand Management (TDM). Berdasarkan hasil pengamatan empirik di

lapangan, pembangunan prasarana jalan memiliki hubungan yang positif

dan efek “saling ketergantungan” dengan harga tanah.94 Dengan adanya

prasarana jalan,harga tanah di sepanjang koridor yang ada umumnya

dapat meningkat pada tahun-tahun pertama. Untuk itu, di samping

manfaat jangka panjang, pembangunan prasarana jalan juga secara

langsung berpotensi untuk menggairahkan dan menggerakkan roda

perekonomian pada jangka pendek.95

Konsep pembangunan jalan yang berkelanjutan menjadi salah satu

titik tekan dalam Rancangan Undang-Undang terkait dengan pembangunan

jalan. Pembangunan jalan harus memperhatikan efisiensi yang

mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya

manusia dengan menyerasikan sumber alam dan manusia dalam

pembangunan. Dalam mengembangkan pembangunan jalan berkelanjutan

perlu diatur/ditetapkan jenis dan konstruksi material untuk konstruksi

berkelanjutan yang dipakai berdasarkan tingkat dan klasifikasi jalan.

91 Rencana Strategis Dirjen Bina Marga 2010-2014,Kementerian Pekerjaan Umum,

2010, hlm. 5-6. 92 Ibid. 93 Ibid. 94 Ibid. 95 Ibid.

Page 97: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

86

5. Pemenuhan SPM

Ukuran pelayanan jalan yang selama ini digunakan, dinyatakan

dalam tingkat kemantapan suatu jalan dan memakai indikator kondisi jalan

atau khususnya kondisi kerataan permukaan perkerasan jalan untuk

pelayanan volume lalu lintas tertentu dan lebar jalur lalu lintas serta bahu

jalan tertentu. Sedangkan pelayanan yang dirumuskan melalui SPM jalan

meliputi ukuran pelayanan yang lebih luas, tidak hanya kondisi perkerasan

jalan, tetapi juga aksesibilitas, mobilitas, keselamatan jalan, kondisi jalan,

dan geometrik jalan yang direpresentasikan oleh kecepatan.

Kemajuan pembangunan jalan dinyatakan melalui data pencapaian

SPM jalan yang dievaluasi dan diumumkan setiap tahun. Suatu perubahan

dalam penyelenggaraan jalan karena kinerja pembangunan jalan

diungkapkan lebih terukur dengan menggunakan ukuran indikator kinerja

SPM jalan yang lebih detail dari sebelumnya. Penerapan SPM jalan

memungkinkan masyarakat mengetahui lebih detail tentang kondisi jalan

yang juga mencerminkan kinerja pemerintah.

Hampir 80 persen jalan di Indonesia tidak laik fungsi. Berdasarkan

penilaian GCI Tahun 2013-2014, kualitas jalan Indonesia hanya

mendapatkan nilai 3,7 (dari 7) dan berada pada peringkat 78 dari 148

negara di dunia. Kemantapan jalan merupakan kunci dalam menjamin

kelancaran mobilitas orang dan barang, yang berpengaruh terhadap

efisiensi waktu dan biaya, kenyamanan, dan keselamatan pengguna jalan.

Jalan nasional telah mencapai kondisi kemantapan 94 %. Peningkatan

program manajemen aset diperlukan untuk memperpanjang umur jalan

dan mencapai 100% kondisi mantap dengan kebutuhan biaya yang

mencukupi.

Kondisi kemantapan jalan nasional tidak didukung oleh jaringan

jalan daerah yang memadai, karena kemantapan jalan daerah kurang dari

60%. Saat ini kecepatan rata-rata kendaraan pada koridor utama adalah

2,6 jam/100 km. Tanpa peningkatan kapasitas akan terjadi peningkatan

waktu tempuh yang diperkirakan menjadi 4 jam/100 km.

Page 98: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

87

a. SPM Jalan Non Tol

Regulasi tentang ketentuan pemenuhan SPM sebenarnya sudah ada,

namun persoalannya adalah pada pelaksanaan terhadap pemenuhan

ketentuan tersebut. SPM untuk setiap wilayah tidak harus sama karena

berkaitan dengan kemampuan pemerintah pada setiap strata dalam

mewujudkan SPM. Penerapan SPM yang sama akan terjadi inefisiensi

dalam pembangunan khususnya jika dikaitkan dengan anggaran berbasis

kinerja. Penerapan SPM dilaksanakan secara bertahap mulai dari kondisi

minimal yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah menuju

kondisi standar pelayanan yang lebih tinggi.96

Standar pelayanan jalan perlu diatur sehingga pembangunan jalan

memiliki tolak ukur yang jelas. Rincian pengaturan standar pelayanan jalan

dapat diatur dengan keputusan menteri atau lainnya. Dalam UU perlu

diatur secara tegas bahwa setiap jalan harus memenuhi standar pelayanan

minimal yang ditetapkan.97

b. SPM Jalan Tol

Penerapan SPM Jalan Tol harus menerapkan pelindungan kepada

konsumen atau pengguna jalan. Penerapan SPM diikuti dengan

pertanggungjawaban atas penerapan SPM tersebut. Penanggung jawab atas

terlaksana atau tidak terlaksananya SPM harus dipertegas dalam peraturan

perundang-undangan. Penegasan terhadap siapa yang bertanggung jawab

terhadap pengelolaan jalan tol dan penerapan SPM. Secara pendekatan

hukum administrasi, apabila jalan tol tersebut berada di Kabupaten/Kota,

maka yang bertanggung jawab adalah Bupati/Walikota, begitu juga

seterusnya.98 Permasalahan tanggung jawab terhadap SPM jalan terjadi di

Sumatera Selatan, masyarakat banyak yang belum memahami siapa

penanggung jawab pembangunan dan pemeliharaan jalan? Jalan Nasional

yang berada di Sumatera Selatan banyak yang mengalami kerusakan,

96Diskusi dengan Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Kupang, Loc. Cit 97Melchior Bria, Diskusi dengan Politeknik Negeri Kupang, Loc. Cit. 98 Febrian, Jawaban Atas Daftar Pertanyaan dan Jawaban Draft RUU Jalan,

disampaikan dalam Focus Group Discusion (FGD) Pengumpulan Data Perubahan Atas UU Jalan, Palembang: Universitas Sriwijaya, 7 Februari 2017.

Page 99: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

88

masyarakat seringkali mengeluhkan hal ini kepada Pemerintah Daerah,

sedangkan jalan tersebut merupakan jalan nasional, hal ini disampaikan

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Balai

Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, dan Akademisi Universitas Sriwijaya.

Kenaikan tarif tol menjadi permasalahan di masyarakat. Kenaikan

tarif tol pada saat sekarang ini belum diikuti dengan hak konsumen yang

harus diperoleh pengguna jalan tol tersebut.99 Dalam praktiknya, hak

konsumen seringkali diabaikan oleh pengelola jalan tol tersebut. Kenaikan

tarif tol harus diikuti dengan SPM yang ideal atau paling tidak SPM harus

terpenuhi, sehingga kenaikan tarif tol dapat memenuhi pelindungan

konsumen.

Konsumen dapat melakukan upaya litigasi apabila keberatan

terhadap penyesuaian/kenaikan tarif tol.100 Jalur litigasi yang dimaksud

yaitu melalui proses pengadilan seperti pada umumnya. Selain

diberikannya kesempatan untuk mengajukan keberatan melalui jalur

litigasi terhadap penyesuaian/kenaikan tarif tol, maka perlu juga

diperhatikan terhadap pengaturan tentang jalan tol yang bersifat cepat dan

solutif.101 Pengaturan yang bersifat kedepan atau bersifat solutif merupakan

solusi yang tepat apabila akan mengatur tentang jalan tol, khususnya

terkait dengan penyesuaian/kenaikan tarif tol yang harus diikuti dengan

pemenuhan terhadap SPM dan pelindungan kepada konsumen.

6. Permasalahan Kinerja Jalan

Adanya beberapa permasalahan yang terjadi pada ruas jalan seperti

kapasitas jalannya yang sudah tidak sesuai, yang ditandai dengan kondisi

lingkungan dan volume kendaraan yang padat, jalur keluarnya kendaraan

dari arah pasar yang tepat berada pada ruas jalan, banyak aktivitas

samping jalan pada ruas jalan yang sering menimbulkan konflik, kadang-

kadang besar pengaruhnya terhadap arus lalu-lintas yang terutama

berpengaruh pada kapasitas dan kinerja jalan seperti pejalan kaki,

angkutan umum, kendaraan lain berhenti, kendaraan lambat, kendaraan

99 Ibid. 100 Ibid. 101 Ibid.

Page 100: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

89

masuk dan keluar dari lahan di samping jalan. Dengan adanya

permasalahan tersebut berdampak pada kondisi prasarana jalan yang

semakin disalahgunakan.102

Adanya kendaraan yang keluar/masuk, kendaraan berjalan lambat,

pejalan kaki dan kendaraan yang berhenti atau parkir di ruas jalan,

mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap penurunan

kecepatan kendaraan. Faktor yang paling berpengaruh terhadap turunnya

kinerja Jalan adalah adanya kegiatan pasar sehingga mengakibatkan

hambatan samping yang cukup tinggi dan bercampurnya arus lokal pada

saat jam sibuk. Selain itu juga, jumlah manusia yang semakin banyak pada

suatu wilayah yang sama, menyebabkan kebutuhan mengunjungi tempat

yang sama, pada saat yang sama, dan melalui jalur yang sama.

Konsekuensinya, ini menimbulkan konflik lalu lintas yang semakin rumit

pula. Konflik ini tercermin dari lalu lintas sehari-hari di jalan, pemusatan

berbagai jenis kendaraan di suatu tempat, jumlah manusia yang sama-

sama memerlukan alat angkut yang sama dan lain-lain.

Oleh karena itu, solusi yang digunakan untuk meningkatkan kinerja

ruas jalan adalah dengan mengurangi hambatan samping yang ada.

Kebijakan pemeliharaan jalan harus berkesinambungan. Para pemangku

kepentingan dalam hal ini konsultan/kontraktor harus memahami

konstruksi yang didesain/dilaksanaan serta pekerjaan ikutannya sampai

dengan metode kebersinambungan dalam menjamin terpeliharanya kinerja

jalan pada tingkat pelayanan berbasis SPM.

7. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan

Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah

dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau

menyerahkan hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang

berkaitan dengan tanah. Masalah pembebasan tanah telah dikatakan

sebagai kendala paling mengikat untuk investasi infrastruktur di Indonesia.

Meskipun pembangunan infrastruktur dimaksudkan untuk

102Egidius Kalogo, Diskusi dengan Universitas Katolik Widia Mandira Kupang, Loc

Cit.

Page 101: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

90

menguntungkan negara dan penduduknya, jelas bahwa dalam kasus

Indonesia, ada keengganan dari pihak pemilik tanah swasta melepaskan

tanah mereka untuk kepentingan umum. Permasalahan intinya adalah

masalah kompensasi atau ganti rugi tanah.103 Sengketa yang timbul dalam

pembebasan tanah milik masyarakat yang terkena proyek pembangunan

infrastruktur pada umumnya berawal dari konflik, pertentangan, dan

ketidaksepakatan mengenai besarnya ganti rugi yang diberikan pihak

pelaku pembebasan tanah.104 Persoalan ini timbul dikarenakan adanya

panitia cenderung menggunakan Nilai Jual objek Pajak (NJOP), yang selalu

di bawah harga pasar sebagai acuan, sementara pemilik tanah

menggunakan harga pasar, yang bahkan sering dituntut hingga tiga atau

empat kali lebih besar dari NJOP. Dengan kewenangan pembangunan jalan

pada pemerintah daerah maka tentu saja biaya pembangunan jalan

dibebankan pada APBD, yang biasanya sangat terbatas. Hal ini kemudian

yang menjadikan proses pengadaan tanah menjadi terhambat. Oleh karena

itu, diperlukan adanya ketentuan mengenai tata cara penghitungan ganti

kerugian yang adil dan transparan, serta perkuatan kewenangan Negara

untuk mengambil tanah pada harga yang telah ditetapkan tersebut.105

Pengadaan tanah tanah untuk kepentingan umum memang sudah

diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012,106 akan tetapi pengadaan tanah untuk

pembangunan jalan juga harus diikuti oleh peraturan perundang-undangan

yang ada di bawahnya atau undang-undang yang secara lex specialist

mengatur tentang jalan.107 Permasalahan lain dalam pengadaan tanah

untuk pembangunan jalan yaitu adanya tumpang tindih peraturan

perundang-undangan. Hal ini terjadi di Sumatera Selatan, manakala

103Zafar Iqbal dan Areef Suleman, “Indonesia: Kendala Kritis Bagi Pembangunan

Infrastruktur”, (Islamic Development Bank, 2010), hal.87. 104Sepanjang 2010, YLBH menerima laporan 3.406 kasus konflik pertanahan yang

melibatkan negara dan pihak swasta. Lihat dalam, “YLBHI: RUU Pengadaan Tanah =

Perampasan,”

http://nasional.kompas.com/read/2011/03/24/06312220/YLBHI:.RUU.Pengadaan.Tanah

..Perampasan, diakses 18 Februari 2016. 105Margareth Evelyn Bolla, Diskusi dengan Universitas Nusa Cendana, Loc. Cit.

106 Ibid. 107 Ibid.

Page 102: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

91

pengadaan tanah untuk membangun jalan seringkali tumpang tindih

dengan peraturan menteri, sehingga jalan tidak dapat di bebaskan.108

Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan harus ditujukkan untuk

kepentingan umum, selain itu Pemerintah harus memberi dukungan dalam

kerangka pengadaan tanah baik untuk jalan umum maupun jalan tol.

Dukungan diberikan dalam bentuk pendanaan oleh pemerintah yang

besarnya disesuaikan dengan anggaran pemerintah dan

mempertimbangkan tingkat kelayakan finansial.109 Dalam proses

pembebasan tanah, identifikasi permasalahan tanah harus dilakukan sejak

penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) khususnya pada jalur

rencana jalan. Perlu adanya regulasi dan pelaksanaan yang dilakukan

secara konsisten berkaitan dengan ruang milik jalan, ruang pengawasan

jalan yang diikuti dengan pengawasan dan pengendalian terhadap

pemanfaatan ruang milik jalan. Koordinasi yang baik antara Badan

Pertanahan Nasional (BPN) dan penyelenggara jalan dalam menetapkan

batas-batas kepemilikan tanah yang berbatasan dengan jalan. Selain itu

perlu dilaksanakan sertifikasi jalan dan sosialisasi kepada masyarakat

dalam kondisi tertentu dan harus disiapkan dana kompensasi.110

Permasalahan lain dalam pembebasan lahan yaitu terkait dengan

pembangunan jalan tol. Selain adanya penolakan oleh masyarakat setempat

yang menginginkan nilai ganti rugi di atas rata-rata,111 persoalan juga

muncul dari aparatur pemerintahan yang terkadang belum memahami

proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara detail. Salah

satunya adalah masalah persetujuan dari gubernur yang belum bisa

beradaptasi dengan ketentuan baru mengenai pembebasan lahan. Dalam

Perpres 30 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi

Kepentingan Umum disebutkan, Surat Persetujuan Penetapan Lokasi

Pembangunan (SP2LP) harus diperbarui dan berubah menjadi Penetapan

108 Ibid.

109Melchior Bria, Diskusi dengan Politeknik Negeri Kupang, Loc. Cit. 110Diskusi dengan Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Kupang, Loc

Cit. 111

Wawancara dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi

Sumatera Selatan dalam rangka Pengumpulan Data penyusunan NA dan RUU Perubahan atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Provinsi Sumatera Selatan 6-10 Februari 2017.

Page 103: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

92

Lokasi (Penlok) oleh gubernur, kemudian gubernur wajib memperbarui

Penlok setiap dua tahun sekali.112

Pemahaman terhadap persoalan pengadaan tanah untuk kepentingan

umum sangat penting agar tidak muncul persoalan di kemudian hari. Salah

satu yang harus diperhatikan adalah mengenai prinsip, tata cara, prosedur,

hingga pemahaman bilamana terjadi keberatan dari masing-masing pihak.

Ada tiga hal yang harus menjadi pegangan dalam pengadaan tanah.

Pertama, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dipastikan tersedia

tanahnya. Kedua, hak-hak dasar masyarakat atas tanah terlindungi, dan

Ketiga, menutup peluang lahirnya spekulasi tanah. Prinsip ini harus

menjaga landasan agar proses pengadaan tanah berjalan lancar.

Dalam pembebasan tanah yang diperuntukkan untuk kepentingan

umum, beberapa poin kebijakan baru sudah diterapkan.113 Pertama, sudah

dilibatkannya tim penilai dalam menentukan nilai jual tanah. Apraisial ini

yang akan menentukan nilai. Kemudian supaya tidak terjadi proses adanya

kerumitan, maka kemudian tanah-tanah di lokasi yang akan dijadikan

tempat pembangunan, tidak diperbolehkan dialihkan status

kepemilikannya. Dengan dilibatkannya tim penilai yang bekerja secara

independen, maka harga tanah akan disesuaikan dengan berbagai macam

kondisi. Jadi, nilai jual objek pajak (NJOP) tidak berlaku demi mencegah

munculnya percaloan atau mafia tanah. Hal yang terjadi selama ini, pemilik

tanah biasa menjual tanah berkali lipat dari NJOP. Oleh sebab itu, selalu

tidak ada kepastian harga tanah, terlebih jika calo tanah sudah ikut

bermain dalam menentukan harga jual tanah.

Kedua, pemberian jangka waktu dan periode bagi pemilik tanah

setelah dibayarkan, sosialisasi dan memediasi agar timbul kesadaran di

masyarakat atas asas kepentingan orang banyak, dan lain sebagainya. Total

waktu yang dibutuhkan tidak lebih dari sembilan bulan. Perinciannya, tiga

bulan pertama mediasi dan kesepakatan dan pembayaran. Kemudian enam

112BPN Segera Terbitkan Petunjuk Teknis Pembebasan Lahan,

http://katadata.co.id/berita/2015/04/22/bpn-segera-terbitkan-petunjuk-teknis-

pembebasan-lahan#sthash.yIFXV8DJ.rHcqkUhJ.dpbs, diakses 18 Februari 2016. 113Yeremia Sukoyo, “Ini Penyebab Berlarutnya Pembebasan Tanah untuk Jalan Tol”,

http://www.beritasatu.com/nasional/282386-ini-penyebab-berlarutnya-pembebasan-tanah-untuk-jalan-tol.html, diakses 18 Februari 2016.

Page 104: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

93

bulan selanjutnya pemerintah memberikan kesempatan si penjual tanah

untuk pindah.

8. Sanksi

Sanksi merupakan salah satu permasalahan yang ada dalam

implementasi UU No. 38 Tahun 2004. Penegakan hukum terhadap

pelanggaran atas larangan yang terdapat dalam UU No. 38 Tahun 2004

belum secara maksimal dijalankan. Penindakan atas pelanggaran UU

tentang Jalan belum dilakukan secara maksimal. Salah satu contoh di

Provinsi NTT misalnya penggunaan bagian-bagian jalan untuk berbagai

kepentingan, jumlah dan berat kendaraan yang melebihi kapasitas/kelas

jalan, pemasangan utilitas tanpa ijin dan sebagainya.114 Hal ini kemudian

yang membuat penggunaan jalan tidak sesuai dan membuat jalan menjadi

rusak. Sanksi yang diberikan juga belum memberikan efek jera kepada para

pelanggar aturan perundang-undangan. Sanksi yang diberikan harus

mengandung efek jera, antara lain berupa denda yang sangat tinggi atau

ancaman kurungan penjara, serta dapat pula berupa sanksi sosial.115

Penerapan dan pengenaan sanksi ini juga disampaikan oleh berbagai

institusi di Provinsi Sumatera Selatan, dimana sanksi pidana dalam

undang-undang jalan tidak efektif. Oleh karena itu, diperlukan sanksi lain

yang dapat memberikan efek jera kepada perusahaan atau pelaku

pelanggar peraturan. Penggunaan atau pengaturan tentang sanksi

administratif harus diutamakan, dengan membedakan sanksi yang

dikenakan kepada penyelenggara jalan dengan penggunaan jalan.116

Penjabaran mengenai sanksi administratif harus jelas dan konkrit dalam

draft perubahan undang-undang misalnya pencabutan izin

114

Melchior Bria, Diskusi dengan Politeknik Negeri Kupang, Loc. Cit. 115 Ibid. 116 DR. Febrian SH, MS disampaikan dalam Focus Group Discusion (FGD) dalam

rangka pengumpulan data dan informasi penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan

Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Palembang 6-10 Februari 2017.

Page 105: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

94

penyelenggaraan terutama untuk utilitas jalan yang banyak merusak

jalan.117

Pengenaan sanksi dalam RUU tentang Perubahan atas UU tentang

Jalan lebih mengedepankan sanksi administratif agar lebih implementatif

dalam pelaksanaannya. Sanksi pidana yang terdapat dalam UU Jalan tidak

berjalan secara efektif, oleh karena itu pengenaan sanksi administratif lebih

tepat dikenakan kepada penyelenggara jalan.

9. Perbandingan dengan Negara Lain

Ketertinggalan pembangunan Indonesia tercermin pada laporan World

Economic Forum (WEF) dalam The Global Competitiveness Index 2015-2016,

yang secara umum menempatkan Indonesia, menurun dari peringkat 34 ke

peringkat 37 tahun 2014-2015 diantara 140 negara. Indonesia masih

kalah dari Singapura (2), Malaysia (20), dan Thailand (32) di kawasan

ASEAN. Kita hanya lebih baik dari Vietnam 68 , Philipina peringkat 52 dan

Laos peringkat 93. Indonesia di bawah dari Tiongkok yang menempati

peringkat 28, Jerman 4, dan Kerajaan Belanda 5.

Overall infrastructure Indonesia pada Tahun 2014-2015 menempati

peringkat 72 dari 144 negara dan pada tahun 2015-2016 Indonesia

menempati peringkat 62 dari 140 negara yang dinilai. Sementara Singapura

(2), Jepang (5), Malaysia (24), Thailand (44), China (39), Jerman (7) dan

Kerajaan Belanda (3). Secara spesifik penilaian Kualitas Infrastruktur Jalan,

Indonesia berada di peringkat 80 tahun 2015-2016 dari 140 negara,

sementara tahun sebelumnya Indonesia menempati peringkat 72 dari 144

negara yang dinilai.

Sedangkan proporsi biaya logistik Indonesia terhadap PDB sebesar

27%, lebih tinggi dibandingkan Malaysia (15%), Jepang (10,6%), Amerika

Serikat (9,9%), Jerman (8,8 %) dan Kerajaan Belanda (12,27 %). Ini artinya

biaya logistik di Indonesia belum seefisien negara-negara tersebut yang

117Wawancara dengan Kabid Pelaksana wilayah I Dinas PU Bina Marga dan Tata

Ruang Provinsi Sumatera Selatan, Ir. Taufik, M.T dalam rangka pengumpulan data dan

informasi penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Palembang 6-10 Februari 2017.

Page 106: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

95

berimplikasi terhadap harga yang lebih tinggi. Pada laporan Logistics

Performance Index 2014 yang dilakukan oleh World Bank, secara

keseluruhan Indonesia berada pada peringkat ke 53 dari 160 negara,

dengan kualitas infrastruktur termasuk jalan yang berada didalamnya

berada pada peringkat ke 56 dari 160 negara.

Salah satu faktor penyebab ketertinggalan pembangunan Indonesia

adalah kualitas infrastruktur jalan yang belum memadai. Hasil studi Jones

Lang LaSalle (2013), kualitas jalan raya di Indonesia masih buruk.118 Jalan

raya utama di jalur pantura di Jawa misalnya, sangat tergantung pada

jalan raya tol Merak-Tangerang-Jakarta-Cikampek, yang merupakan jalan

satu-satunya penghubung transportasi logistik Sumatera-Jawa.

Selain itu, karakteristik jalan tol yang umumnya hanya mampu

memberikan solusi jangka pendek (1 s.d 5 tahun) mulai menghadapi isu

kemacetan, keamanan, dan keselamatan angkutan. Pada hari-hari dan

jam-jam tertentu, para pengguna jalan raya tol tersebut, harus menghadapi

kenyataan kemacetan yang seharusnya tidak dialami pengguna jalan raya

tol. Jarak Jakarta-Surabaya yang sebenarnya bisa ditempuh dalam waktu

kurang dari 24 jam, kini harus ditempuh dalam waktu lebih dari 30 jam.

Kondisi jalan buruk seperti ini menimbulkan banyak kecelakaan lalu

lintas. Penilaian WHO bahwa kecelakaan lalu lintas sudah menjadi

pembunuh terbesar ketiga di Indonesia, perlu menjadi perhatian bersama.

Masyarakat, pengusaha angkutan, pemerintah dan pemangku kepentingan

lainnya perlu waspada atas peringatan tersebut.

Data di atas menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi

disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kelalaian manusia, kondisi jalan,

kelaikan kendaraan dan belum optimalnya penegakan hukum lalu lintas.

Berdasarkan Outlook 2013 Transportasi Indonesia, terdapat empat faktor

penyebab kecelakaan, yakni kondisi sarana dan prasarana transportasi,

faktor manusia dan alam. Namun demikian, di antara keempat faktor

tersebut, kelalaian manusia menjadi faktor utama penyebab tingginya

118

http://supplychainindonesia.com/new/wp-

content/files/Infrastruktur_Logistik_untuk_Daya_Saing_Negara.pdf, diakses pada tanggal 25 Februari 2016.

Page 107: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

96

angka kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran berlalu

lintas yang baik bagi masyarakat, terutama kalangan usia produktif.

Berdasarkan data dari Korlantas Polri Tahun 2014:

a. Jumlah kecelakaan di Indonesia selama tahun 2014 mencapai total

88.516 kecelakaan dimana korban meninggal dunia mencapai 20.829

jiwa. Jumlah kecelakaan tersebut semakin mengkhawatirkan.

b. Pelaku kecelakaan lalu lintas terbanyak berasal dari masyarakat di usia

produktif yaitu pada usia 15-49 yang mencapai sekitar 67% atau setara

dengan 14.505 orang dari total pelaku kecelakaan di Indonesia pada

triwulan terakhir tahun 2014.

c. Penyebab kecelakaan yang terjadi selama triwulan terakhir tahun 2014

didominasi oleh pengendara sepeda motor yang mencapai 28.865

sepeda motor atau mendominasi sekitar 70,79% dari total kendaraan

bermotor yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara, turut berupaya untuk

meminimalisir tingginya angka kecelakaan di Indonesia. Melalui program

Dekade Keselamatan Jalan 2011-2020, yang dicanangkan oleh Wakil

Presiden di Jakarta pada 20 Juni 2011 lalu, pemerintah menargetkan

penurunan fatalitas hingga 50 persen pada 2020. Dengan tahun basis 2010

yang menelan 31.234 korban jiwa, pada 2020 fatalitas atau korban jiwa

kecelakaan lalu lintas seharusnya sekitar 15.000 jiwa. Untuk mewujudkan

Dekade Keselamatan Jalan Indonesia pada 2020, diperlukan langkah-

langkah konkrit pihak-pihak terkait dalam mengimplementasikan UU Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan. Terlebih untuk ikut mewujudkan zero accident

pada 2015 yang dicanangkan PBB.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur

Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan

Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

1. Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-

Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Page 108: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

97

Beberapa materi muatan baru yang akan diatur dalam perubahan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentu akan menimbulkan implikasi

terhadap masyarakat. Beberapa hal yang dimungkinkan akan

mempengaruhi kondisi jalan, kenyamanan masyarakat pengguna jalan,

serta penyelenggaraan jalan secara keseluruhan dapat diuraikan berikut

ini:

a. Pengaturan di ruas jalan arteri diharapkan berimplikasi pada

berkurangnya kepadatan arus lalu lintas di jalan arteri yang pada

faktanya saat ini sudah mengalami pergeseran dari fungsi awalnya.

Pengaturan ini guna mengembalikan ruas jalan arteri pada fungsi

awalnya. Pengaturan di ruas jalan arteri harus mempertimbangkan

dampak lalu lintas dari kegiatan yang membutuhkan akses jalan dan

kapasitas jalan yang ada.

b. Pencantuman identitas jalan berguna untuk membantu masyarakat dan

pemegang kewenangan mengidentifikasi setiap ruas jalan berdasarkan

status yang sesuai. Saat mendapati permasalahan di suatu ruas jalan,

masyarakat bisa mengajukan usulan atau komplain kepada pihak

penyelenggara jalan yang tepat. Masyarakat banyak yang tidak tahu

bahwa masing-masing ruas jalan memiliki status yang berbeda dengan

penanggungjawab dan pemegang kewenangan yang berbeda.

c. Bangunan penghubung terutama jembatan dan terowongan. Hal yang

masih sering diabaikan oleh penyelenggara jalan maupun masyarakat

tentang pentingnya bagian-bagian jalan termasuk bangunan

penghubung terutama jembatan dan terowongan. Pembangunan jalan

harus memperhatikan juga bagian-bagian jalan karena merupakan

bagian yang tidak terpisahkan. Setiap jalan harus memiliki bagian-

bagian jalan yang merupakan ruang yang dipergunakan untuk

konstruksi jalan, keperluan peningkatan kapasitas jalan, dan keamanan

bagi pengguna jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan,

dan ruang pengawasan jalan. Selain memiliki bagian-bagian jalan, jalan

dapat didukung dengan bangunan penghubung yang mempunyai

kekhususan dalam karakteristik, spesifikasi, struktur, dan

Page 109: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

98

pemeliharaan dibangun untuk mendukung fungsi jalan dan mengatasi

rintangan antar ruas-ruas jalan berupa jembatan dan/atau terowongan.

Bagian-bagian jalan dan bangunan penghubung yang dibangun

sebagaimana mestinya tentu akan menunjang kenyamanan dan

keselamatan penggunaan jalan. Mengingat spesifiknya teknis

pembanguan jembatan dan terowongan maka perlu perhatian yang lebih

dalam membangun kedua jenis bangunan penghubung tersebut.

d. Pembangunan jaringan utilitas atau kegiatan lainnya pada bagian-

bagian jalan seharusnya dilakukan dengan seizin penyelenggara jalan

dan adanya kewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai rencana

pelaksanaan pekerjaan, meminimalisasi dampak gangguan lalu lintas

akibat pekerjaan, dan mengembalikan ruang milik jalan minimal sesuai

dengan kondisi semula. Pengaturan ini diharapkan berimpilkasi pada

adanya ketertiban dalam pemanfaatan bagian jalan sebagaimana

mestinya serta mengurangi kegiatan pemanfaatan bagian jalan yang

dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan rusaknya

jalan dan bahkan mengganggu pengguna jalan karena tidak

mengindahkan kondisi jalan atau tidak dikembalikan ke kondisi

semula. Pengaturan yang tegas dan sanksi yang memadai dimaksudkan

agar jalan dan bagian-bagiannya dikembalikan sesuai fungsinya yang

semula demi kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.

e. Penguasaan jalan oleh Negara memberi wewenang kepada Pemerintah

dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan

yang memperhatikan keberlangsungan pelayanan jalan sebagai

kesatuan sistem jaringan jalan akan berimplikasi pada proses

penyelengaraan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

f. Anggaran pembangunan jalan daerah menjadi salah satu pekerjaan

rumah yang dihadapi mengingat kualitas dan kemantapan jalan daerah

yang timpang dengan jalan nasional. Undang-Undang No. 38 Tahun

2004 mengatur dimungkinkannya bantuan dari Pemerintah Pusat

untuk pembangunan jalan daerah namun demikian dalam

implementasinya hal ini sulit dilaksanakan mengingat adanya

persyaratan dalam PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan yang

Page 110: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

99

mensyaratkan terpenuhinya 20% alokasi anggaran pendapatan dan

belanja daerah untuk sektor jalan di daerah untuk dapat mengajukan

bantuan. Dalam RUU ini mekanisme pemberian bantuan dari

Pemerintah kepada pemerintah untuk pembangunan sektor jalan dibuat

lebih umum dengan mempertimbangkan beberapa aspek sehingga

dalam pelaksanaannya Pemerintah dapat membuat semacam indeks

daerah yang akan dibantu dengan beberapa parameter yang lebih

terukur namun fleksibel selain alokasi dan penyerapan anggaran

pendapatan dan belanja daerah untuk sektor jalan seperti: pelaksanaan

pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan; pemenuhan standar

pelayanan minimal jalan yang ditetapkan; jalan daerah merupakan ruas

prioritas atau memiliki peran strategis; luas jalan dibandingkan dengan

luas wilayah; fungsi jalan merupakan jalan arteri; dan/atau

proporsionalitas kontribusi pendanaan dari Pemerintah dan pemerintah

daerah terhadap ruas jalan yang akan dibangun. Perubahan pengaturan

dari batasan persentase ke parameter yang lebih terukur namun

fleksibel akan membuat bantuan dana pusat kepada daerah ini lebih

mudah diimplementasikan dan dilaksanakan guna pembangunan jalan

daerah yang berkualitas dan dengan kemantapan yang memadai.

g. Pengaturan jalan tol. Dalam RUU harus dipastikan bahwa jalan tol

merupakan bagian dari sistem jaringan jalan nasional dan terintegrasi

dengan sistem transportasi yang terpadu. Pengusahaan jalan tol

dilaksanakan dengan maksud untuk mempercepat perwujudan jaringan

jalan bebas hambatan sebagai bagian jaringan jalan nasional. Dalam

keadaan tertentu yang menyebabkan pengembangan jaringan jalan tol

tidak dapat diwujudkan oleh badan usaha, Pemerintah dapat

mengambil langkah sesuai dengan kewenangannya.

Konsesi pengusahaan jalan tol diberikan dalam jangka waktu tertentu

untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang

wajar bagi usaha jalan tol. Dalam hal konsesi berakhir, pengusahaan

jalan tol dikembalikan kepada Pemerintah. Kemudian pemerintah

menetapkan status jalan tol sesuai dengan kewenangannya:

a. menawarkan pengusahaan baru kepada badan usaha jalan tol; atau

Page 111: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

100

b. mengalihkan status jalan tol menjadi jalan bebas hambatan non tol.

Pengaturan ini memastikan bahwa setiap jangka waktu konsesi

berakhir, jalan tol dikembalikan pada Negara dalam hal ini Pemerintah

sehingga seharusnya biaya yang dikenai kepada masyarakat sebagai

konsumen mengalami penyesuaian karena telah terpenuhinya margin

keuntungan kepada badan usaha pengelola sebelumnya.

Selain itu, RUU menekankan kewajiban pemenuhan SPM jalan tol

mengingat adanya kewajiban membayar tarif bagi konsumen maka

mereka berhak mendapat pelayanan sebagaimana mestinya. SPM Jalan

Tol merupakan informasi publik yang ditetapkan dalam perjanjian

pengusahaan Jalan Tol. Setiap Badan usaha di bidang jalan tol yang

mengusahakan jalan tol tidak memenuhi SPM jalan tol dikenai sanksi

administratif.

h. Dana Jalan. Mengingat terbatasnya anggaran jalan dari APBN dan

APBD maka untuk menjamin keberlanjutan pelayanan jalan, diperlukan

dana pembiayaan jalan. Dana Jalan dapat bersumber dapat berasal dari

alokasi pajak kendaraan bermotor, retribusi penggunaan ruas jalan,

dana preservasi Jalan, dan sumber lain yang sah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dana jalan ini dapat

diimplementasikan maka sebagaian permasalahan anggaran/dana jalan

dapat diatasi dengan konsep dana yang dipungut dari penggunaan jalan

kembali untuk pelayanan jalan atau dari masyarakat kembali kepada

masyarakat.

i. Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan disesuaikan dengan

ketentuan dalam undang-undang terkait terutama Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan

untuk Kepentingan Umum dan peraturan pelaksana dari Undang-

Undang ini dan Undang-Undang tentang Pendaftaran Tanah.

Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan

memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan

kepentingan masyarakat. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

berkewajiban menjamin pengadaan tanah untuk pembangunan jalan

Page 112: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

101

yang dilakukan berdasarkan prosedur sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dengan dilakukannya penyesuaian dan sinkronisasi dengan undang-

undang tersebut maka diharapkan persoalan pengadaan tanah untuk

pembangunan jalan semakin mudah diselesaikan dengan “win-win

solustion” bagi pihak pemilik tanah dan pemerintah.

2. Kajian Ekonomi dan Dampak Pelaksanaan Perubahan Undang-

Undang tentang Jalan terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Ada beberapa pengaturan dalam RUU ini yang memang memberi

dampak pada aspek keuangan negara. Pengaturan identitas jalan

berdasarkan statusnya tentu akan membutuhkan anggaran dalam

pelaksanaannya. Meskipun demikian pengadaan untuk identitas jalan ini

bukan kebutuhan yang sifatnya berulang. Pengadaannya cukup dilakukan

satu kali dan bisa digunakan seterusnya, diharapkan hal ini tidak terlalu

membebani keuangan negara.

Sebaliknya pengaturan tentang dana jalan merupakan alternatif yang

sangat potensial bagi pembangunan jalan baru maupun pemeliharaan jalan

yang tidak hanya mengandalkan biaya APBN dan APBD saja. Dana jalan

yang masuk bisa dikelola untuk pengembangan dan pemeliharaan jalan

atau bahkan sistem transportasi massal pada umumnya.

Dana jalan yang dikelola sebagai mestinya juga merupakan salah

satu alternatif sumber pendanaan sektor jalan yang jika dihitung secara

matematik sangat besar. Dana yang dikenakan karena pengunaan jalan

tersebut jika dialokasi kembali ke sektor jalan akan sangat berpengaruh

siginifikan terhadap kondisi jalan baik dari sisi kualitas maupun

kemantapan. Kontribusi berbagai pendapatan dari sektor jalan saat ini

cukup signifikan namun sayangnya masih tersebar dalam berbagai institusi

dan tentu saja beragam peruntukan. Jika dana jalan dikelola sebagai

mestinya dengan konsep dari jalan kembali ke jalan, maka secara signifikan

akan mempengaruhi beban keuangan negara yang dialokasikan untuk

sektor jalan.

Page 113: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

102

Selain itu pengaturan bantuan anggaran jalan dari Pemerintah Pusat

kepada Pemerintah Daerah yang lebih terukur diharapkan lebih mudah

diimplementasikan sehingga, dana pemerintah yang teralokasi untuk pos

tersebut bisa tersalurkan dan pada akhirnya jalan-jalan daerah yang

memenuhi kriteria bantuan dapat dibangun guna mewujudkan pemerataan

pembangunan.

Page 114: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

103

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 (UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa tujuan membentuk suatu

pemerintah negara Indonesia antara lain untuk memajukan kesejahteraan

umum. Oleh karena itu, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung

di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat

(3) UUD NRI Tahun 1945. Disamping itu, negara betanggungjawab atas

penyediaan fasilitas peleyanan umum yang layak yang diatur dalam

undang-undang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (3) dan (4)

UUD NRI tahun 1945. Fasilitas umum yang layak termasuk infrastruktur

jalan.

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi

kehidupan masyarakat berperan penting dalam usaha pengembangan

kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan

mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, serta

perwujudan dari sila ke-5 Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia. Oleh karena itu, negara melalui pemerintah bertanggungjawab

atas penyelenggaraan jalan baik itu dalam hal kewenangan membangun

dan memelihara jalan serta juga dalam hal pembiayaan yang harus

termasuk dalam struktur anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Penyelenggaraan jalan harus tetap sesuai dengan amanah UUD NRI

Tahun 1945 seiring perkembangan zaman dan kebutuhan hukum di

Indonesia. Oleh karena itu, dalam mencapai hal tersebut perlu dilakukan

deregulasi melalui mekanisme penyusunan naskah akademik dan draf

rancangan undang-undang tentang jalan agar pengaturan mengenai

penyelenggaraan jalan dapat lebih komprehensif, dapat diimplementasikan

secara efektif dan efisien, serta tidak keluar atau menyimpang dari amanah

Page 115: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

104

Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar hukum serta konstitusi

negara Indonesia.

B. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Secara filosofis UU tentang Jalan sebagai salah satu prasarana

transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat

mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan

berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai

peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan

pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan

perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara sosiologis Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional

mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial

budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek

ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator di

antara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial

budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat

menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan

mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadaan jalan

diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari aspek

politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antardaerah,

sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan

memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan

dan keamanan.

Landasan filosofis dan sosiologis di atas masih relevan dengan kondisi

saat ini, namun dalam penerapan UU tentang Jalan masih diperlukan

perhatian berbagai isu terkait antara lain permasalahan jalan berbayar,

pembiayaan jalan, dan penyesuaian dengan beberapa peraturan

perundang-undang seperti UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Di samping itu yang

menjadi perhatian adalah dinamika pengembangan jalan tol dan

Page 116: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

105

pemenuhan standar pelayanan minimum dan perkembangan lingkungan

strategis dalam persaingan global.

UU tentang Jalan terdiri dari 10 BAB dan 68 Pasal. Dari segi tehnik

penyusunan peraturan perundang-undangan UU tentang Jalan perlu

disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) tapi mengingat

secara substansi UU tentang Jalan masih ada yang relevan pengaturannya

dan sebagian substansi perlu penyesuaian dengan kondisi saat ini serta

perubahan UU tentang Jalan tidak lebih dari 50 (lima puluh) persen maka

UU tentang Jalan hanya dilakukan perubahan bukan penggantian.

Perkembangan zaman dan kebutuhan hukum sangatlah

mempengaruhi keberlanjutan suatu peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan merupakan

penggantian dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.

Ddalam rangka penyusunan naskah akademik dan draf rancangan undang-

undang tentang jalan kita perlu melihat sejarah peraturan dan pengaturan

tentang jalan agar ke depannya peraturan mengenai jalan di Indonesia

dapat lebih komprehensif dan dapat diimplementasikan secara efektif dan

efisien.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan dibentuk

berdasarkan tujuan untuk menjamin terselenggaranya peranan jalan serta

pembinaannya secara konsepsional dan menyeluruh, karena jalan

mempunyai peranan penting terutama yang menyangkut perwujudan

perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil

pembangunan serta pemantapan pertahanan dan keamanan nasional

dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan mengatur

tentang jaringan jalan, bagian-bagian jalan, hak penguasaan dan

wewenang, wewenang pembinaan jalan, penyelenggaraan jalan tol,

perbuatan-perbuatan yang dilarang, dan sanksi pidana. Dalam Bab I UU ini

hanya berisikan ketentuan umum, tidak menjelaskan asas, tujuan, dan

lingkup pengaturan. Pengelompokan jalan dalam UU ini dibagi atas jalan

arteri, kolektor, dan lokal yang menurut sifatnya dibedakan menjadi jalan

Page 117: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

106

umum dan jalan khusus (Pasal 4 dan Pasal 8). Untuk bagian-bagian jalan,

UU ini menggunakan istilah daerah manfaat jalan, daerah milik jalan, dan

daerah pengawasan jalan (Pasal 5).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ini bersifat

sentralistik (terpusat) karena belum adanya otonomi daerah, sehingga

belum menganut pembagian status jalan beserta kewenangan

penyelenggaraannya. Dalam UU ini mengatur tentang penyelenggaraan

jalan tol, berdasarkan hak penyelenggaraan jalan tol, pemerintah

menyerahkan kewenangan penyelenggaraan jalan tol kepada badan hukum

usaha negara jalan tol yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-

undangan (Pasal 17). Badan tersebut terbentuk 10 tahun kemudian melalui

PP Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol. Dalam pelaksanaannya PT. Jasa

Marga berlaku sebagai operator sekaligus regulator pengadaan dan

penyelenggaraan jalan tol. Akses pemerintah sangat kecil pada pelaksanaan

jalan tol kecuali hanya sebagai pembina dan penetapan tarif tol (Pasal 18).

Selanjutnya, dalam UU ini tidak mengatur mengenai pengadaan tanah,

peran serta masyarakat, dan sanksi administratif.

C. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU

tentang Jaskon).

Dalam pembangunan infrastruktur jalan, proses pengikatan dan

pengelolaannya mengikuti ketentuan dalam UU tentang Jaskon. Sesuai

dengan ketentuan dalam UU tentang Jaskon, pihak penyedia jasa yakni

konsultan dan kontraktor dengn pihak pengguna jasa yakni pemerintah

baik pusat maupun daerah terikat dalan suatu kontrak kerja konstruksi.

Pengaturan dalam pengikatan pekerjaan konstruksi menmgikat ke dua

belah pihak untuk menjalankan kesepakatan sesuai dengan dasar-dasar

pengaturan dalam UU tentang Jaskon.

Penyelenggaraan jasa konstruksi baik konsultansi konstruksi maupun

pekerjaan kontruksi dalam pembangunan infrastruktur jalan harus

memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan

sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU tentang Jaskon. Kewajiban ini

dikenai pada pengguna jasa dan penyedia jasa. Dalam memenuhi standar

Page 118: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

107

keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan pengguna jasa

dan/atau penyedia jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan

atas:

a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;

b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran,

dan/atau pembangunan kembali;

c. pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan,

pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;

d. penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau

e. hasil layanan jasa konstruksi.

Standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan paling

sedikit meliputi:

a. standar mutu bahan;

b. standar mutu peralatan;

c. standar keselamatan dan kesehatan kerja;

d. standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi;

e. standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi;

f. standar operasi dan pemeliharaan;

g. pedoman pelindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa

konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan

h. standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan untuk

setiap produk jasa konstruksi diatur oleh menteri teknis terkait sesuai

dengan kewenangannya dengan memperhatikan kondisi geografis yang

rawan gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah (UU tentang Pemda)

UU tentang Pemda telah mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta Undang-Undang

Page 119: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

108

Perubahannya. 119 UU Pemda berikut Lampirannya tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Kabupaten/Kota.120

Dalam UU tentang Pemda secara eksplisit menegaskan penggunaan

istilah “urusan pemerintahan konkuren” yang dimaknai otonomi harus

dipahami secara fungsional upaya memaksimalkan pelaksanaan fungsi

pemerintahan (pelayanan, pengaturan, dan penyelenggaraan) agar dapat

dilakukan secepat, sedekat, dan setepat mungkin dengan tuntutan dan

kebutuhan masyarakat. Inilah mengapa urusan konkuren dalam UU

tentang Pemda seharusnya dimaknai serta dilaksanakan secara konsekuen

dan konsisten oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di dalam UU

tentang Pemda, penyelenggaraan jalan termasuk pada urusan

pemerintahan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9, Pasal 11, dan pasal 12 ayat (1)

huruf c.

Di dalam lampiran UU tentang Pemda wewenang pemerintah dalam

bidang pekerjaan umum dan penataan ruang khususnya pada sub bidang

jalan meliputi pengembangan sistem jaringan jalan secara nasional serta

penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.

Wewenang itu meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan

pengawasan.

Sementara itu, wewenang pemerintah provinsi dalam

penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi yang

meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan

provinsi. Selanjutnya, wewenang pemerintah kabupaten dalam

penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan

desa. Sedangkan wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan

meliputi penyelenggaraan jalan kota. Wewenang penyelenggaraan jalan

119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014 dan Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5587. 120 Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang, lihat

Pasal 15 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda.

Page 120: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

109

kabupaten, jalan kota, dan jalan desa meliputi pengaturan, pembinaan,

pembangunan, dan pengawasan.

Pengaturan mengenai kewenangan penyelenggaraan jalan dalam UU

tentang Jalan masih relevan dengan pembagian urusan kewenangan dalam

UU tentang Pemda yang berlaku sekarang. Namun, ada frasa pengecualian

dalam hal pemerintah provinsi belum dapat melaksanakan sebagian

wewenangnya dalam penyelenggraan jalan pemerintah provinsi dapat

menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah.121 Begitu juga

dengan pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan sebagian

wewenangnya dalam penyelenggaraan jalan, pemerintah kabupaten/kota

dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi.122

Keterkaitan lainnya di dalam UU tentang Pemda, implikasi dari

pembagian urusan pemerintah di bidang jalan itu termasuk pada urusan

konkuren wajib yang berkenaan dengan pelayanan dasar adalah kewajiban

pemerintah untuk memenuhi SPM. SPM jalan adalah ukuran teknis jalan

yang harus diwujudkan oleh penyelenggara jalan agar jalan dapat

beroperasi sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Ukuran

teknis tersebut diamanatkan PP Nomor 34 tahun 2006 tentang jalan yang

meliputi 2 hal yaitu: 1) SPM jaringan jalan dengan indikator kinerja

aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan, dan 2) SPM ruas jalan dengan

indikator kinerja kondisi jalan dan kecepatan.123 Penetapan SPM jalan lebih

lanjut diatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU). SPM

jalan wajib dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai

amanat PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan

antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemeritah

Kabupaten/Kota.124 Mengenai tata pemerintahan yang baik dan

transparansi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya di

bidang jalan, yaitu dengan menetapkan ukuran-ukuran teknis jalan sesuai

SPM jalan yang ditetapkan, yang harus dipenuhi oleh jaringan jalan serta

121 Lihat Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 122 Lihat Pasal 16 ayat (4) UU Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan 123 Lihat Pasal 112 ayat (1) PP No. 34 tahun 2006 tentang Jalan 124 Lihat Pasal 8 PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pebagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah Pusat, Pemrintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Page 121: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

110

setiap ruas-ruas jalan yang ada di dalamnya. Pencapaiannya menjadi

kewajiban penyelenggara jalan, yang kemudian harus diinformasikan

secara terbuka kepada publik dengan mengumumkan melalui media masa.

UU tentang Jalan mnegamanatkan penyelenggara jalan wajib

memprioritaskan pemeliharaan, perawatan, dan pemerikasaan jalan secara

berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan

SPM yang ditetapkan.125 Keberlakuan kebijakan tersebut meliputi seluruh

jalan umum yang harus dilaksanakan sesuai dengan status jalan, kecuali

jalan tol. Perbedaan status jalan yang berimplikasi kepada kewenangan

siapa yang mengelola jalan tersebut. Jalan nasional wewenang

pengelolaannya ada pada pemerintah berdasarkan pembiayaan dari APBN,

jalan provinsi wewenang pengelolaannya ada pada pemerintah provinsi yang

pembiayannya berasal dari APBD provinsi, dan jalan kabupaten/kota

wewenang pengelolaannya ada pada pemerintah kabupaten/kota yang

pembiayaannya berasal dari APBD kabupaten/kota. Masalah pembiayaan

berdasarkan kemampuan dari APBN/APBD daerah yang bersangkutan

dalam penyelenggaraan jalan. Secara normatif jelas bahwa setiap jalan

umum, baik jalan baru maupun jalan lama yang sudah dioperasikan, harus

memenuhi ukuran teknis SPM jalan sebagai wujud pelayanan pemerintah

kepada masyarakat.

E. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU tentang

Desa)

Menurut UU tentang Desa, kewenangan pembangunan di desa

menjadi kewenangan dari masing-masing desa serta didasarkan atas

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Berdasarkan

Pasal 1 angka 1 UU tentang Desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, pembangunan jalan di desa perlu

125 Lihat Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Page 122: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

111

memperhatikan adanya kewenangan dari masing-masing desa untuk

melaksanakan pembangunan di desanya masing-masing. Dalam Pasal 78

ayat (2) dan ayat (3) disebutkan bahwa pembangunan di Desa meliputi

tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan tersebut

mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna

mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Dalam Pasal 79 UU tentang Desa, sebelum melakukan pembangunan,

pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai

dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan

Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan tersebut meliputi Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun

dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana

Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta

ditetapkan dengan peraturan desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja

Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Perencanaan pembangunan desa tersebut merupakan salah satu masukan

dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Program pemerintah

dan/atau pemerintah daerah yang berskala lokal desa dikoordinasikan

dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa.

F. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ( UU tentang PTUP)

Pembangunan jalan baru baik jalan umum termasuk jalan tol tentu

sangat ditentukan oleh ketersediaan lahan. Karenanya penyediaan lahan

menjadi isu krusial. Pengaturan dalam RUU tentang Jalan tentu

membutuhkan penguatan agar proses ketersediaan lahan atau pengadaan

tanah tidak menjadi hambatan. Karena ketentuan mengenai hal ini sangat

erat kaitannya dengan ketentuan dalam UU tentang PTUP. UU No.38 tahun

2004 tentang Jalan sudah mengatur materi tentang Pengadaan Jalan,

mengingat UU ini lahir jauh sebelum UU tentang PTUP maka sangat

Page 123: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

112

penting untuk mencermati perkembangan pengaturannya dalam UU

tentang PTUP.

Dalam UU tentang PTUP dinyatakan bahwa pengadaan tanah untuk

kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan

pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran

bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan

hukum Pihak yang Berhak. Adapun klepentingan umum sendiri

didefinisikan sebagai kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang

harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk

kemakmuran rakyat. Mengingat fungsi jalan sebagai sarana mobilitas baik

orang maupun barang/jasa dalam pergerakan ekonomi dan sumber daya

lainnya.

Tanah untuk Kepentingan Umum dalam UU tentang PTUP mencakup

jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan

fasilitas operasi kereta api (Pasal 5 huruf b) sehingga seluruh proses

pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan jalan umum dan jalan

tol termasuk terowongan harus mengikuti ketentuan dalam UU ini. Salah

satunya bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin

tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum tersebut (Pasal 4 ayat (1)).

Dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan yang

diselenggarakan melalui tahapan perencanaan; persiapan; pelaksanaan;

sampai penyerahan hasil (Pasal 13) harus selaras dengan ketentuan dalam

UU tentang PTUP termasuk masalah penilaian ganti kerugian yang

ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

G. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman (UU tentang Perkim)

Pengaturan di dalam UU tentang Jalan yang harus diharmoniskan

dan disinkronkan dengan materi pengaturan yang ada di UU Perkim yaitu

terkait dengan perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum

perumahan. Pasal 28 ayat (1) huruf b menyatakann perencanaan

prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan meliputi rencana

Page 124: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

113

kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan. Di dalam

penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan “rencana kelengkapan

prasarana” paling sedikit meliputi jalan, drainase, sanitasi, dan air minum.

Jadi jalan merupakan salah satu rencana kelengkapan prasarana di dalam

pembangunan suatu rumah, perumahan, dan kawasan permukiman.

H. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU tentang PPLH)

Keterkaitan UU tentang Jalan dengan UU tentang PPLH adalah

tentang pembangunan yang berwawasan lingkungan. Selain mengacu pada

konsep pembangunan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi yang

tinggi, pembangunan jalan di Indonesia juga harus memperhatikan aspek

lingkungan. Hal tersebut menjadi penting karena pembangunan ekonomi

sangat tergantung pada keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan

hidup. Sebagai contoh dampak bencana banjir menyebabkan terhentinya

aktivitas perekonomian yang menyebabkan kerugian ekonomi yang besar.

Pertimbangan faktor lingkungan tersebut telah diatur dalam UU tentang

PPLH.

Dalam pasal 22 ayat (1) UU tentang PPLH menyatakan bahwa setiap

usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan

hidup wajib memiliki amdal (analisis mengenai mengenai dampak

lingkungan hidup). Amdal merupakan kajian mengenai dampak penting

suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup

yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang

penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Kemudian pasal 23 UU tentang PPLH menjelaskan kriteria usaha dan/atau

kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal

terdiri atas:

a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;

b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang

tidak terbarukan;

Page 125: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

114

c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan

dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;

d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan

alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial budaya;

e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian

kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar

budaya;

f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;

g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;

h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi

pertahanan negara; dan/atau

i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk

mempengaruhi lingkungan hidup.

Pembangunan jalan merupakan jenis kegiatan yang dimasukkan

dalam kegiatan wajib amdal dalam bidang pekerjaan umum. Hal tersebut

disebabkan kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria yang telah dijelaskan

dalam UU tentang PPLH.

Selain kewajiban untuk memiliki amdal, dalam kegiatan

pembangunan jalan juga dilarang melakukan pembukaan lahan dengan

cara membakar (Pasal 69 ayat (1) huruf h). Oleh karena itu, apabila dalam

kegiatan pembangunan jalan membutuhkan pembukaan lahan tetapi

dilakukan dengan cara membakar lahan tersebut berarti hal itu melanggar

UU tentang PPLH.

I. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (UU tentang PDRD)

Keterkaitan pengaturan di bidang jalan dengan UU tentang PDRD

adalah pengenaan pajak kendaraan bermotor yang dipungut oleh

pemerintah provinsi (Pasal 2 ayat (1) huruf a). Objek Pajak Kendaraan

Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor

(Pasal 3 ayat (1),termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah

kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di

Page 126: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

115

semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air

dengan ukuran isi kotor 5 GT (lima Gross Tonnage) sampai dengan 7 GT

(Pasal 3 ayat (2)). Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah bobot

yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau

pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor (Pasal 5

ayat (1)).

Konsekuensi adanya pemungutan pajak yang dilakukan oleh

pemerintah provinsi adalah adanya kewajiban yang harus dilakukan oleh

pemerintah provinsi yaitu hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

paling sedikit 10%, termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota,

dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta

peningkatan moda dan sarana transportasi umum (Pasal 8). kebijakan tarif

Pajak Kendaraan Bermotor diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan

di daerah perkotaan dengan memberikan kewenangan daerah untuk

menerapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan

seterusnya.

Keterkaitan lain pengaturan di bidang jalan dengan UU tentang PDRD

adalah pengenaan pajak penerangan jalan yang dipungut oleh pemerintah

kabupaten/kota (Pasal 2 ayat (2) huruf e) yang hasil penerimaan pajaknya

dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan (Pasal 56).

Selain pajak kendaraan bermotor dan pajak penerangan jalan,

keterkaitan pengaturan di bidang jalan dan UU tentang PDRD adalah

pengenaan retribusi parkir ditepi jalan umum (Pasal 110 ayat (1) huruf e).

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan

pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

J. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

(UU tentang Pelayanan Publik)

Keterkaitan pengaturan di bidang jalan dengan UU tentang Pelayanan

Publik secara garis besar adalah SPM yang ditetapkan sebagai tolak ukur

penyelenggaraan jalan sebagai salah satu infrastruktur yang dinikmati oleh

publik (masyarakat). Pasal 1 angka (7) UU tentang Pelayanan Publik

Page 127: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

116

menjelaskan bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang

dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan

penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara

kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat,

mudah, terjangkau, dan terukur. Hal ini harus menjadi acuan dalam

penyusunan ketentuan mengenai SPM dalam RUU tentang Jalan

selanjutnya.

Pasal 3 UU tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa

penyelenggaraan pelayanan publik harus:

a. menyebutkan batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung

jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan

penyelenggaraan pelayanan publik;

b. sesuai dengan asas-asas umu pemerintahan dan korporasi yang baik;

c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta

d. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pasal 5 UU tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa

penyelenggaraan jalan termasuk kedalam ruang lingkup pelayanan publik

yang meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan

administratif yang diatur dala peraturan perundang-undangan, dimana

dananya dapat bersumber dari APBN dan/atau APBD. Pasal 6 dan Pasal 7

UU Pelayanan Publik menjelaskan bahwa guna menjamin kelancaran

penyelenggaran pelayanan publik diperlukan pembina dan

penanggungjawab dengan tugas dan wewenang yang ditentukan masing-

masing. Oleh karena itu pengaturan mengenai wewenang pemerintah

provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan

jalan dalam RUU tentang Jalan selanjutnya dapat merujuk kepada UU

tentang Pelayanan Publik ini.

Pengusahaan jalan tol yang dilakukan oleh badan usaha milik swasta

dalam RUU tentang Jalan harus merujuk kepada pedoman

penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13

UU Pelayanan Publik. Sedangkan pengaturan mengenai batasan hak dan

kewajiban penyelenggara, pelaksana, dan masyarakat, yang menjadi bagian

Page 128: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

117

dalam penyelenggaran jalan dalam RUU tentang Jalan harus merujuk

kepada Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 UU tentang Pelayanan Publik.

Pasal 20 UU tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa

penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar

pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan

masyarakat, dan kondisi lingkungan. Komponen standar pelayanan publik

sekurang-kurangnya harus meliputi: dasar hukum; persyaratan; sistem,

mekanisme, dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk

pelayanan; sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; kompetensi pelaksana;

pengawasan internal; penanganan pengaduan, saran, dan masukan; jumlah

pelaksana; jaminan pelayanan; jaminan keamanan dan keselamatan; dan

evaluasi kinerja sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 UU tentang

Pelayanan Publik. Seluruh ketentuan ini harus menjadi rujukan dalam

penetapan SPM penyelenggaraan jalan dalam RUU tentang Jalan.

Penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik juga berkewajiban

mengelola sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik secara

efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan serta

bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan/atau penggantian sarana,

prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik sebagaimana dijelaskan

dalam Pasal 25 ayat (1) UU tentang Pelayanan Publik, serta ayat dan/atau

pasal berikutnya yang menjelaskan mengenai pengaturan pengelolaan

sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik. Hal ini juga harus

menjadi acuan bagi pengaturan pengelolaan dan pemeliharaan jalan dalam

RUU tentang Jalan.

Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 UU tentang Pelayanan Publik juga

mengatur mengenai penentuan dan alokasi biaya/tarif pelayanan publik.

Maka dari itu pengaturan mengenai penentuan dan/atau penyesuaian tarif

tol dalam RUU tentang Jalan juga harus mengacu pada ketentuan yang

telah diatur dalam UU tentang Pelayanan Publik ini.

K. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (UU tentang LLAJ)

Page 129: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

118

UU tentang Jalan dan UU tentang LLAJ memiliki keterkaitan yang

sangat erat satu dengan lainnya dalam hal mengatur segala hal yang terkait

dengan pemanfaatan jalan. Sehingga pengaturan diantara keduanya harus

sinkron karena akan terkait dengan kelancaran lalu lintas dan angkutan

jalan. Adapun keterkaitan materi pengaturan dan hal-hal yang harus

disinkronisasikan diantara kedua UU dimaksud mencakup beberapa hal,

yaitu definisi jalan, dana preservasi jalan, menteri; pembinaan dan

penyelenggaraan; kelas jalan; penggunaan jalan; perbaikan jalan;

perlengkapan jalan; larangan; dana preservasi jalan; manajemen dan

rekayasa lalu lintas; pemanfaatan jalan untuk kepentingan diluar

fungsinya; pengawasan jalan; dan sanksi.

Terkait dengan definisi, Pasal 1 angka 12 UU tentang LLAJ

mendefinisikan “jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan

pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas

umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di

bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali

jalan rel dan jalan kabel. Kemudian Pasal 1 angka 28 UU tentang LLAJ

mendefinisikan Dana Preservasi Jalan adalah dana yang khusus digunakan

untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi Jalan secara

berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, definisi

Menteri yang terkait jalan juga dicantunkam di dalam Pasal 1 angka 39,

dimana Menteri didefinisikan sebagai pembantu Presiden yang memimpin

kementerian negara dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di

bidang Jalan, bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan, bidang industri, bidang pengembangan teknologi, atau bidang

pendidikan dan pelatihan.

Dalam hal pembinaan di bidang jalan, Pasal 5 ayat (3) huruf a UU

tentang LLAJ menyatakan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan

dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya, yang meliputi urusan pemerintahan di bidang Jalan oleh

kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan. Adapun Pasal

7 ayat (2) huruf a UU tentang LLAJ menyatakan penyelenggaraan

penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah

Page 130: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

119

dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-

masing meliputi urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian

negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan. Adapun penyelenggaraan

di bidang Jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan,

dan pengawasan prasarana Jalan, yaitu:

a. inventarisasi tingkat pelayanan Jalan dan permasalahannya;

b. penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan

tingkat pelayanan Jalan yang diinginkan;

c. perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas

Jalan;

d. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan Jalan;

e. penetapan kelas Jalan pada setiap ruas Jalan;

f. uji kelaikan fungsi Jalan sesuai dengan standar keamanan dan

keselamatan berlalu lintas; dan

g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana

Jalan (Pasal 8 UU tentang LLAJ)

Terkait dengan pengelompokkan kelas jalan, materi ini diatur di

dalam Pasal 19 UU tentang LLAJ, yang menyatakan jalan dikelompokkan

dalam beberapa kelas berdasarkan:

a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan

penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

dan

b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi

Kendaraan Bermotor.

Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan terdiri atas:

a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui

Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua

ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000

(delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu

dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;

b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang

dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak

melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak

Page 131: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

120

melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi

4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat

8 (delapan) ton;

c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang

dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak

melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak

melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500

(tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8

(delapan) ton; dan

d. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan

Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus)

milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu)

milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus)

milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan dilakukan oleh

Pemerintah, untuk jalan nasional; pemerintah provinsi, untuk jalan

provinsi; pemerintah kabupaten, untuk jalan kabupaten; atau pemerintah

kota, untuk jalan kota. Kelas jalan tersebut dinyatakan dengan Rambu Lalu

Lintas (Pasal 20 UU tentang LLAJ). Terkait pengunaan, jalan yang

dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis

dan administratif. Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan uji kelaikan

fungsi Jalan sebelum pengoperasian Jalan. Penyelenggara Jalan wajib

melakukan uji kelaikan fungsi Jalan pada Jalan yang sudah beroperasi

secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun

dan/atau sesuai dengan kebutuhan. Uji kelaikan fungsi Jalan dilakukan

oleh tim uji laik fungsi Jalan yang dibentuk oleh penyelenggara Jalan. Tim

uji laik fungsi Jalan terdiri atas unsur penyelenggara Jalan, instansi yang

bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hasil uji

kelaikan fungsi Jalan wajib dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh

penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana

dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan/atau Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Pasal 22).

Page 132: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

121

Dalam hal perbaikan jalan, penyelenggara Jalan wajib segera dan

patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan

kecelakaan Lalu Lintas. Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan

yang rusak, penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada

Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas (Pasal

24 UU tentang LLAJ). Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas

umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa: rambu lalu

lintas; marka jalan; alat pemberi isyarat lalu lintas; alat penerangan Jalan;

alat pengendali dan pengaman pengguna Jalan; alat pengawasan dan

pengamanan Jalan; fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang

cacat; dan fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan (Pasal 25 UU tentang LLAJ).

Penyediaan perlengkapan Jalan diselenggarakan oleh Pemerintah untuk

jalan nasional; pemerintah provinsi untuk jalan provinsi; pemerintah

kabupaten/kota untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa; atau badan

usaha jalan tol untuk jalan tol (Pasal 26 UU tentang LLAJ). Perlengkapan

Jalan pada jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas,

intensitas, dan volume Lalu Lintas (Pasal 27 UU tentang LLAJ). Terkait

dengan larangan, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang

mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan dan yang

mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan (Pasal 28 UU

tentang LLAJ).

Substansi yang menyangkut masalah pemeliharaan jalan, hal ini juga

diatur di dalam UU tentang LLAJ, yaitu materi pengaturan mengenai dana

preservasi jalan. Pasal 29 UU tentang LLAJ menyatakan untuk mendukung

pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan

lancar, kondisi Jalan harus dipertahankan, untuk itu diperlukan Dana

Preservasi Jalan. Dana ini digunakan khusus untuk kegiatan pemeliharaan,

rehabilitasi, dan rekonstruksi Jalan. Dana Preservasi Jalan dapat

bersumber dari Pengguna Jalan dan pengelolaannya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 31 UU tentang

LLAJ juga menyatakan Dana Preservasi Jalan dikelola oleh unit pengelola

Page 133: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

122

Dana Preservasi Jalan yang bertanggung jawab kepada Menteri di bidang

Jalan.

Keterkaitan antara UU tentang Jalan dan UU tentang LLAJ juga

menyangkut materi mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas. Pasal 93

menyatakan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk

mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam

rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dilakukan melalui:

a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau

jalur atau jalan khusus;

b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;

c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;

d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan

peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;

e. pemaduan berbagai moda angkutan;

f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;

g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau

h. perlindungan terhadap lingkungan.

Adapun manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi kegiatan

perencanaan; pengaturan; perekayasaan; pemberdayaan; dan pengawasan.

Kegiatan pengaturan meliputi:

a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu

lintas pada jaringan jalan tertentu; dan

b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan

kebijakan yang telah ditetapkan.

sedangkan kegiatan perekayasaan sebagaimana meliputi:

a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta

perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna

jalan;

b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan

jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan

Page 134: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

123

c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas dalam rangka

meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan

hokum (Pasal 94 UU tentang LLAJ).

UU tentang LLAJ juga mengatur terkait pemanfaatan jalan diluar

fungsinya, penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar

fungsinya dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan

kabupaten/kota, dan jalan desa dapat diizinkan untuk kepentingan umum

yang bersifat nasional. Penggunaan jalan kabupaten/kota dan jalan desa

dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah,

dan/atau kepentingan pribadi (Pasal 127 UU tentang LLAJ).

Terkait dengan materi pengawasan pemanfaatan jalan, Pasal 169 UU

tentang LLAJ menyatakan pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan

Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan,

daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan. Untuk mengawasi

pemenuhan terhadap ketentuan tersebut dilakukan pengawasan muatan

angkutan barang dengan menggunakan alat penimbangan, yang terdiri atas

alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau alat penimbangan yang

dapat dipindahkan. Kemudian Pasal 170 UU tentang LLAJ menyatakan alat

penimbangan yang dipasang secara tetap dipasang pada lokasi tertentu.

Penetapan lokasi, pengoperasian, dan penutupan alat penimbangan yang

dipasang secara tetap pada Jalan dilakukan oleh Pemerintah.

Pengoperasian dan perawatan alat penimbangan yang dipasang secara tetap

dilakukan oleh unit pelaksana penimbangan yang ditunjuk oleh

Pemerintah. Petugas alat penimbangan yang dipasang secara tetap wajib

mendata jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.

Pengaturan terkait sanksi dalam pemanfaatan dan penggunaan jalan

diatur dalam beberapa pasal di UU tentang LLAJ, yaitu:

a. setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut

memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu

Lintas sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan

Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6

(enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas

juta rupiah). Dalam hal perbuatan mengakibatkan luka berat, pelaku

Page 135: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

124

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda

paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Dalam

hal perbuatan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda

paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan

yang rusak dan belum diperbaiki dipidana dengan pidana penjara paling

lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu

juta lima ratus ribu rupiah) (Pasal 273 UU tentang LLAJ);

b. setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan

kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan dipidana dengan pidana

penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak

Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Ketentuan ancaman

pidana berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang

mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan (Pasal 274 UU

tentang LLAJ).

L. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (UU

tentang Penataan Ruang)

Keterkaitan pengaturan di bidang jalan dengan UU tentang Penataan

Ruang sebagai bagian dari perencanaan tata ruang wilayah kota yang

mencakup rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana

jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang

evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah

kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan

wilayah.

Pasal 33 UU tentang Penataan Ruang berikut penjelasannya

menyatakan bahwa penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan

untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum

memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah

untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah.

Pembangunan bagi kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau

pemerintah daerah termasuk jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di

Page 136: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

125

atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran

air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi.

M. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

(UU tentang Penanaman Modal)

Keterkaitan pengaturan di bidang jalan dengan UU tentang

Penanaman Modal terkait dengan penguatan investasi dalam bidang

infrastruktur khususnya jalan. UU tentang Penanaman Modal memberikan

tempat yang istimewa bagi investasi di bidang pembangunan infrastruktur

sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU tentang Penanaman Modal yang

menyinggung tentang kriteria penanam modal yang mendapat fasilitas

khusus dari pemerintah yang dapat berupa keringanan pajak dan

percepatan amortisasi. Dalam Pasal 12 UU tentang Penanaman Modal

disinggung juga mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka

dan sebagaimana diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun

2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang

Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal bahwa investasi

di bidang jalan tol masuk pada investasi yang terbuka bagi penanaman

modal asing sampai 95 persen dan investasi di bidang jasa konstruksi

maksimal kepemilikan sampai 67 persen. Ini akan terkait dengan persoalan

investasi di bidang pembangunan jalan yang selama ini jarang diminati oleh

para investor, padahal hal ini dapat menjadi solusi bagi kesulitan

pendanaan/pembiayaan yang selama ini dialami oleh pemerintah.

Penyelenggaraan jalan yang memadai tentu sangat memicu investasi

dari luar untuk masuk ke Indonesia. Hal ini tentu sangat terkait dengan

yang terdapat dalam Penjelasan UU tentang Jalan poin ke 11 yang

menyinggung soal pengusahaan jalan tol yang harus diselenggarakan untuk

menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pembangunan infrastruktur

yang lamban dan tidak memadai tentu akan menurunkan kepercayaan

investor terhadap iklim investasi di Indonesia sehingga pada intinya

percepatan pembangunan jalan tentu harus membuka ruang yang lebih

lebar lagi bagi investasi asing ataupun swasta dan juga percepatan

pembangunan jalan membuka ruang bagi terselenggaranya iklim investasi

Page 137: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

126

yang baik guna meningkatkan perekonomian nasional sebagaimana salah

satu tujuan dari penanaman modal.

N. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (UU

tentang Perkeretaapian)

Moda transportasi kereta api mempunyai jaringan jalur yang terdiri

atas rangkaian petak jalan rel. Kereta api dengan karakteristik dan

keunggulan khusus, terutama dalam kemampuannya untuk mengangkut,

baik orang maupun barang secara massal, menghemat energi, menghemat

penggunaan ruang, mempunyai faktor keamanan yang tinggi, memiliki

tingkat pencemaran yang rendah, serta lebih efisien dibandingkan dengan

moda transportasi jalan untuk angkutan jarak jauh dan untuk daerah yang

padat lalu lintasnya, seperti angkutan perkotaan. Sebagai salah satu moda

transportasi di darat tentunya akan ada keterkaitan antara pengaturan

kereta api yang mengacu kepada UU tentang Perkeretaapian dengan dengan

lalu lintas moda transportasi lain, sehingga tentunya akan ada keterkaitan

pula dengan RUU tentang Jalan. Beberapa hal yang terkait yaitu:

1. Perpotongan jalur kereta api dengan sebidang jalan

Dalam Pasal 90 huruf f UU tentang Perkeretaapian disebutkan bahwa

penyelenggara prasarana perkeretaapian berhak dan berwenang

mendahulukan perjalanan kereta api di perpotongan sebidang dengan jalan.

Faktor keselamatan dalam kegiatan transportasi diutamakan dimulai

dengan pembangunan jalur rel kereta api dan jalan. Definisi “jalan” dalam

UU Perkeretaapian adalah sebagaimana diatur dalam UU tentang Jalan.

Kemudian dalam Pasal 91 ayat (1) bahwa perpotongan antara jalur

kereta api dan jalan dibuat tidak sebidang, namun hal ini dapat

dikecualikan dengan alasan untuk tetap menjamin keselamatan dan

kelancaran perjalanan kereta api dan lalu lintas jalan (Pasal 91 ayat (2)).

Definisi “tidak sebidang” adalah letak jalur kereta api tidak berpotongan

secara horizontal dengan jalan, tetapi terletak di atas atau di bawah jalan.

Perlintasan antara jalur kereta api dan jalan yang sebidang yang telah ada

sebelum ditetapkan UU Perkeretaapian diupayakan untuk dibuat tidak

Page 138: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

127

sebidang secara berangsur-angsur sesuai dengan kemampuan Pemerintah

dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 92 ayat (1) pembangunan jalan, jalur kereta api khusus,

terusan, saluran air dan/atau prasarana lain yang memerlukan

persambungan, dan perpotongan dan/atau persinggungan dengan jalur

kereta api umum dilaksanakan dengan ketentuan untuk kepentingan

umum dan tidak membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.

Kemudian, pembangunan tersebut wajib mendapat izin dari pemilik

prasarana perkeretaapian (ayat (2). Selanjutnya, Pasal 92 ayat (3)

disebutkan bahwa pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan

keselamatan perpotongan antara jalur kereta api dan jalan menjadi

tanggung jawab pemegang izin.

Norma-norma dalam UU tentang Perkeretaapian tersebut diatas

berkaitan dengan kegiatan pembangunan jalan. Sehingga menjadi pedoman

dalam RUU tentang Jalan ketika menorma hal-hal seperti kegiatan

pembangunan jalan harus memperhatikan apakah mengganggu jalur lalu

lintas yang telah ada dan jaringan jalur moda transportasi lainnya.

Dalam hal untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai

jalan, perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup (Pasal

94 ayat (1)) dan penutupan perlintasan sebidang tersebut dilakukan oleh

Pemerintah atau Pemerintah Daerah (Pasal 94 ayat (2)). Amanat mengenai

pengaturan lebih lanjut perpotongan dan persinggungan jalur kereta api

dengan bangunan lain diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 95).

Pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api pada

perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan (Pasal 124). Hal itu

dilakukan untuk menjaga keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta

api dan lalu lintas jalan.

2. Ketentuan Pidana

Pemilik Prasarana Perkeretaapian yang memberi izin pembangunan

jalan, jalur kereta api khusus, terusan, saluran air dan/atau prasarana lain

yang memerlukan persambungan, dan perpotongan dan/atau

persinggungan dengan jalur kereta api umum yang tidak menjamin

keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalu lintas jalan,

Page 139: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

128

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau

pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) (Pasal

200).

Kemudian dalam Pasal 201 disebutkan bahwa Setiap orang yang

membangun jalan, jalur kereta api khusus, terusan, saluran air, dan/atau

prasarana lain yang menimbulkan atau memerlukan persambungan,

perpotongan, atau persinggungan dengan jalan kereta api umum tanpa izin

pemilik prasarana perkeretaapian, dipidana dengan pidana penjara paling

lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam Pasal 213 apabila tindak pidana mengenai pemilik prasarana

Perkeretaapian yang memberi izin pembangunan jalan, jalur kereta api

khusus, terusan, saluran air dan/atau prasarana lain yang memerlukan

persambungan, dan perpotongan dan/atau persinggungan dengan jalur

kereta api umum yang tidak menjamin keselamatan dan kelancaran

perjalanan kereta api dan lalu lintas jalan dilakukan oleh suatu korporasi,

maka dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00

(dua milyar rupiah) ditambah dengan 1/3 (satu pertiga).

O. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (UU

tentang RPJPN)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

disusun dengan pandangan bahwa Indonesia memerlukan perencanaan

pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan

secara menyeluruh dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan

makmur. Pokok-pokok materi muatan yang diatur dalam UU tentang

RPJPN dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Bahwa diperlukan suatu pola

pembangunan yang harmonis antara periode pemerintahan yang satu

dengan yang lainnya, sehingga penyusunan RPJMN yang dilaksanakan per

lima tahunan berdarakan rezim kebijakan pemerintah terpilih harus

berkesesuaian dengan RPJPN. Pola pembangunan yang harmonis dan

Page 140: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

129

berkesinambungan perlu pula disusun dalam pedoman peraturan turunan

di sektor pemerintah yang dikenal sebagai Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Keterkaitan pengaturan di bidang jalan dengan UU tentang RPJPN

terletak pada rencana pemerintah dalam menyusun pengembangan

infrastruktur dalam negeri termasuk pengembangan jalan layak pakai

sebagai sarana transportasi dan pengangkutan baik intra pulau maupun

inter pulau. Rencana pembangunan infrastruktur jalan dituangkan dalam

RPJMN dan RKP dari rezim pemerintah yang sedang berjalan atau dengan

kata lain pengembangan infrastruktur memerlukan perencanaan matang

dari sudut alokasi dana yang tertuang dalam APBN.

P. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah,

penyelenggaraan jalan di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota

didanai oleh APBD, jika pelaksanaan pengelolaan jalan tersebut dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi.126

Namun, jika penyelenggaraan jalan di daerah tersebut merupakan

bagian dari penyelenggaraan jalan yang menjadi urusan pemerintah pusat

namun dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka pelaksanaan

dekosentrasi, maka penyelenggaraan jalan di daerah tersebut didanai oleh

APBN.127Demikian halnya jika penyelenggaraan jalan di daerah tersebut

merupakan bagian dari penyelenggaraan jalan yang menjadi urusan

pemerintah pusat namun dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka

pelaksanaan tugas pembantuan, maka penyelenggaraan jalan di daerah

tersebut didanai pula oleh APBN.128

126 Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan

Daerah. UU Nomor 33 Tahun 2004. Lembaran Negara Nomor 126. TLN Nomor 4438. Pasal

4 ayat (1). 127 Ibid. Pasal 4 ayat (2) 128 Ibid. Pasal 4 ayat (3)

Page 141: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

130

Q. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU

tentang Kehutanan)

Keterkaitan pengaturan di bidang jalan dengan UU tentang

Kehutanan yaitu mengenai pemanfaatan hutan. Mengingat setengah dari

daratan Indonesia adalah hutan dengan luas yang mencapai 162 juta

hektar namun kini tersisa 98 juta hektar,129 tentu saja akan bersinggungan

dengan kebutuhan lahan untuk pembangunan jalan. Pengelolaan hutan

sebagaimana diatur dalam Pasal 21 salah satunya meliputi kegiatan

pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Pemanfaatan hutan

bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimasi bagi kesejahteraan

seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga

kelestariannya. Pemanfaatan hutan berdasarkan Pasal 26 UU tentang

Kehutanan dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa

lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan hutan

produksi berdasarkan Pasal 28 dapat berupa pemanfaatan kawasan,

pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan

kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Meskipun

dalam UU tentang Kehutanan secara umum menyebutkan bahwa

pemanfaatan hutan berkaitan langsung dengan fungsi produksi dari hutan

tersebut, akan tetapi dalam Pasal 38 dimungkinkan adanya penggunaan

kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan

kehutanan. Penjelasan Pasal 38 ayat (1) Kepentingan pembangunan di luar

kehuatanan yang diapat dilaksanakan di dalam kawasan hutan lindung

dan hutan produksi ditetapkan secara selektif. Kegiatan-kegiatan yang

dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan

hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan dilarang. Kepentingan

pembangunan di luar kehutanan adalah kegiatan untuk tujuan strategis

yang tidak dapat dielakan.

Pengaturan Pasal 38 tersebut dapat dimaknai bahwa memungkinkan

adanya penggunaan kawasan hutan selain untuk kegiatan kehutanan,

129 Jodhi Yudono, “Sebelum Hutan Menjadi Kenangan” Harian Kompas 21 Maret

2015, diakses pada 3 Februari 2016, dapat diakses di

http://nasional.kompas.com/read/2015/03/21/11422271/Sebelum.Hutan.Menjadi.Kenangan

Page 142: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

131

yaitu penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jalan. Meskipun

dalam penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jalan

membutuhkan studi kelayakan yang komprehensif mengingat hutan tidak

hanya terdiridari tegakan pohon saja namun termasuk juga seluruh sumber

daya hayati di dalamnya.

R. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (UU tentang Perlindungan Konsumen)

Penyelenggaraan jalan dilaksanakan berdasarkan pada asas

kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian dan keseimbangan,

keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan

keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan. Hal ini sesuai dengan

tujuan dari perlindungan konsumen yaitu untuk meningkatkan kualitas

barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang

dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan

konsumen. UU tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak

konsumen, salah satunya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan

keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Konsumen dalam

penyelenggaraan jalan adalah pengguna jalan, sehingga dalam konteks

konsumen adalah pengguna jalan maka keamanan, kenyamanan,

keselamatan, dan kemanfaatan merupakan prioritas dan mutlak dalam

penyelenggaraan jalan.

Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk antara lain

mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, mewujudkan

peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada

masyarakat dan mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta

berpihak pada kepentingan masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna

jalan terutama jalan tol berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara

benar dan jujur serta tidak diskriminatif, sebagaimana diatur dalam UU

tentang Perlindungan Konsumen. Dalam rangka mewujudkan

penyelenggaraan jalan secara optimal, andal dan prima, maka

penyelenggaraan jalan harus memenuhi SPM yang ditetapkan terutama

dalam penyelenggaraan jalan tol. Jalan tol harus mempunyai spesifikasi

Page 143: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

132

dan pelayanan yang lebih tinggi daripada jalan umum yang ada.

Penyelenggara jalan tol dilarang untuk memberikan pelayanan jasa yang

tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak

memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan SPM yang

ditetapkan.

Hak konsumen dalam UU tentang Perlindungan Konsumen adalah

hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa. Pelaku usaha wajib usaha memberikan

informasi yang benar, jelas, dan jujur. Dalam kaitannya dengan

penyelenggaraan jalan maka masyarakat sebagai pengguna jalan berhak

memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan secara benar, jelas,

dan jujur.

UU tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa konsumen

mempunyai hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang

dan/atau jasa yang digunakan dan hak untuk mendapatkan advokasi,

perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen

secara patut. UU Perlindungan Konsumen membuka kemungkinan untuk

melakukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha. Gugatan tersebut

dapat dilakukan antara lain oleh seorang konsumen yang dirugikan atau

ahli waris yang bersangkutan, kelompok konsumen yang mempunyai

kepentingan yang sama, lembaga perlindungan konsumen swadaya

masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau

yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa

tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan

perlindungan konsumen. UU tentang Jalan juga membuka kemungkinan

bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan pada pengadilan. Gugatan

yang diatur dalam Undang-Undang Jalan hanya terbatas pada gugatan

masyarakat terhadap kerugian akibat pembangunan jalan tidak terhadap

hal lain misalnya apabila SPM tidak dipenuhi terutama pada

penyelenggaraan jalan tol. Masyarakat atau pengguna jalan tidak diberikan

kemungkinan untuk dapat menggugat dalam hal penyelenggara jalan tidak

memenuhi standar minimal.

Page 144: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

133

Hal lain yang berbeda antara UU tentang Perlindungan Konsumen

dan UU tentang Jalan terkait gugatan adalah penyelesaian sengketa di luar

pengadilan. UU Perlindungan Konsumen mengatur penyelesaian sengketa

konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai

kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai

tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak

akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Jadi UU

tentang Perlindungan Konsumen membuka kemungkinan penyelesaian

sengketa di luar pengadilan, sedangkan UU tentang Jalan tidak mengatur

penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Terkait dengan penyelesaian

sengketa konsumen di luar pengadilan, badan penyelesaian sengketa

konsumen mempunyai tugas dan wewenang diantaranya melaksanakan

penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui

mediasi atau arbitrase atau konsiliasi, memberikan konsultasi

perlindungan konsumen, yang paling penting dari tugas dan wewenang

badan ini adalah memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian

di pihak konsumen, memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang

melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen dan

menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar

ketentuan UU tentang Perlindungan Konsumen.

UU tentang Perlindungan Konsumen dan UU tentang Jalan mengatur

mengenai ganti rugi namun terdapat perbedaan akibat timbulnya

pemberian kompensasi atau ganti rugi. UU tentang Perlindungan

Konsumen mewajibkan pelaku usaha memberi kompensasi, ganti rugi

dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan

pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. UU tentang

Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk

mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau

tidak sebagaimana mestinya. UU tentang Jalan mengatur bahwa

masyarakat berhak memperoleh ganti kerugian yang layak akibat

kesalahan dalam pembangunan jalan, bukan akibat dari pelanggaran

ketentuan SPM.

Page 145: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

134

Pemerintah mempunyai peran atas penyelenggaraan kegiatan yang

dimaksud dalam undang-undang. Peran Pemerintah dalam UU tentang

Perlindungan Konsumen adalah bertanggungjawab atas pembinaan

penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak

konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen

dan pelaku usaha. Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam UU

tentang Jalan ditentukan berdasarkan wewenangnya masing-masing. Salah

satu peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam UU tentang Jalan

adalah kewenangan penyelenggaraan jalan sesuai dengan pengelompokan

jalan. Kewenangan penyelenggaraan jalan tersebut pada prinsipnya sama,

meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

S. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Keterkaitan pengaturan di bidang jalan dengan UUPA yaitu dalam hal

pengadaan tanah untuk penyelenggaraan jalan. Dalam undang-undang ini

diatur mengenai kewenangan negara dalam hak menguasai tanah,

diantaranya untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,

penggunaan, persedian dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a. Dalam penyelenggaraan

peruntukan bumi salah satunya dapat dilakukan melalui penyediaan lahan

bagi pembangunan infrastruktur jalan untuk menunjang mobilitas

penduduk yang ada di seluruh wilayah indonesia.

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara

serta kepentingan bersama bagi rakyat maka hak atas tanah dapat dicabut

dengan memberikan ganti rugi yang layak menurut cara yang diatur dalam

undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 18. Dalam pembangunan

infrastuktur seperti jalan peranan pembebasan tanah menjadi sangat

penting untuk dapat membantu mempercepat pembangunan jalan.

Pencabutan hak atas tanah yang dilakukan pemerintah harus disertai

dengan pemberian ganti rugi yang sesuai bagi masyarakat yang memiliki

hak atas tanah tersebut.

Page 146: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

135

T. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

PP ini merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No.38 Tahun 2004

tentang Jalan. Materi muatan PP ini sepenuhnya merupakan materi teknis

yang didelegasikan oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Beberapa

materi yang diatur lebih lanjut antara lain pengaturan mengenai jalan

umum; bagian-bagian jalan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan;

pengaturan tentang izin, rekomendasi, dan dispensasi; Wewenang

penyelenggaraan jalan pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

penyelenggaraan jalan; dokumen jalan; peran masyarakat; dan jalan

khusus.

U. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan

Jalan

PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan merupakan

amanat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan. Penyelenggaraan Angkutan orang dan barang dengan

kendaraan bermotor di jalan pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi

SPM yang meliputi unsur keamanan, keselamatan, kenyamanan,

keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan di jalan. Dalam kegiatan

angkutan jalan, ada beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturan di

bidang jalan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, menyebutkan angkutan orang dengan kendaraan bermotor

dilarang menggunakan mobil barang, kecuali dalam hal rasio kendaraan

bermotor untuk angkutan orang, kondisi wilayah secara geografis, dan

prasarana jalan di provinsi atau kabupaten/kota belum memadai (Pasal 4

ayat (2) huruf a). Dalam Pasal 5 ayat (3) kondisi prasarana jalan yang belum

memadai meliputi:

1. memiliki perkerasan yang sebagian atau seluruhnya rusak berat;

2. perkerasan jalan masih merupakan tanah asli; dan/atau

3. tanjakan dan/atau turunan jalan sangat curam.

Namun demikian hal tersebut dapat dikecualikan untuk penggunaan mobil

barang untuk angkutan orang dengan kondisi wilayah secara geografis yang

belum memadai dan kondisi prasarana jalan yang belum memadai yang

Page 147: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

136

ditetapkan oleh Bupati atau Walikota sesuai dengan wilayah

administratifnya berdasarkan pertimbangan dari Forum Lalu Lintas

Angkutan Jalan kabupaten/kota (Pasal 5 ayat (4)).

Kedua, jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum

salah satunya disusun berdasarkan kesesuaian dengan kelas jalan (Pasal

24 huruf e). Di dalam Pasal 26 ayat (1) rencana umum jaringan trayek

terdiri atas:

1. Jaringan Trayek lintas batas negara;

2. Jaringan Trayek antarkota antarprovinsi;

3. Jaringan Trayek antarkota dalam provinsi;

4. Jaringan Trayek perkotaan; dan

5. Jaringan Trayek perdesaan.

Kemudian, penyusunan rencana umum jaringan trayek salah satunya

mempertimbangkan jaringan jalan yang dilalui dengan hierarki status dan

fungsi jalan yang sama, sesuai dengan jenis pelayanan angkutan yang

disediakan (Pasal 26 ayat (2) huruf d). Selanjutnya, masing-masing jaringan

trayek mempunyai persyaratan terkait dengan jalan, yaitu:

1. Rencana umum jaringan trayek lintas batas negara salah satunya

memuat terkait jaringan jalan yang dilalui adalah jalan nasional

(Pasal 27 ayat (1) huruf c).

2. Rencana umum jaringan trayek antarkota antarprovinsi salah

satunya memuat terkait jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan

jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan

jalan kabupaten/kota (Pasal 28 ayat (1) huruf b).

3. Rencana umum jaringan trayek antarkota dalam provinsi salah

satunya memuat terkait jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan

jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan

jalan kabupaten/kota (Pasal 29 ayat (1) huruf b).

Pengklasifikasian kawasan perkotaan dimana salah satunya

diberdasarkan pada ketersediaan jaringan jalan dan permintaan

kebutuhan Angkutan ulang alik dalam atau antar wilayah administrasi

pemerintahan (Pasal 31 ayat (1) huruf b). Pada ayat (3) disebutkan

bahwa kawasan perkotaan berdasarkan ketersediaan jaringan jalan dan

Page 148: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

137

permintaan kebutuhan Angkutan ulang alik dalam atau antar wilayah

administrasi pemerintahan sebagaimana mencakup kesatuan kawasan

yang:

a. melampaui batas wilayah provinsi;

b. melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;

dan

c. berada dalam wilayah kabupaten/kota.

4. Rencana umum jaringan trayek perkotaan salah satunya memuat

terkait jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan

nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan

kabupaten/kota (Pasal 32 huruf c).

5. Rencana umum jaringan trayek perdesaan salah satunya memuat

terkait jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan

nasional, jaringan jalan provinsi, jaringan jalan kabupaten/kota,

dan/atau jalan desa (Pasal 36 ayat (1) huruf b).

Ketiga, terkait angkutan massal, di dalam Pasal 47 ayat (1) angkutan

massal berbasis jalan harus didukung oleh:

a. Mobil bus yang berkapasitas angkut massal;

b. Lajur khusus;

Yang dimaksud “lajur khusus” adalah lajur yang disediakan untuk

Angkutan massal berbasis jalan baik dengan menggunakan pemisah

secara fisik atau marka jalan.

c. Trayek Angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan Trayek

Angkutan massal; dan

d. Angkutan pengumpan.

Pada ayat (3) disebutkan lajur khusus terdiri atas:

a. lajur khusus Angkutan massal yang berdiri sendiri; dan/atau

b. lajur khusus Angkutan massal di ruang milik jalan.

Keempat, terkait dengan pengawasan, yang pertama mengenai pengawasan

terhadap angkutan orang, pada Pasal 48 ayat (3) pengawasan angkutan

orang dengan kendaraan bermotor umum dilakukan di:

a. Terminal;

b. tempat wisata;

Page 149: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

138

c. ruas jalan; dan

d. tempat keberangkatan.

Kemudian yang kedua mengenai pengawasan terhadap angkutan barang,

dalam Pasal 60 Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang

wajib mematuhi ketentuan mengenai:

a. tata cara pemuatan;

b. daya angkut;

c. dimensi kendaraan; dan

d. kelas jalan yang dilalui.

Selanjutnya kelas jalan yang dilalui ditentukan berdasarkan rambu kelas

jalan (Pasal 61 ayat (4)). Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan

dengan menggunakan alat pengawasan dan pengamanan jalan (Pasal 62

ayat (2)). Pada ayat (3) Alat pengawasan dan pengamanan jalan terdiri atas:

a. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau

b. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Dalam Pasal 64 ayat (1) pengawasan muatan angkutan barang

dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dilakukan pada lokasi

tertentu di ruas jalan nasional dan jalan strategis nasional. Yang dimaksud

dengan “jalan strategis nasional” adalah jalan yang melayani kepentingan

nasional atas dasar kriteria strategis yaitu mempunyai peranan untuk

membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah rawan, bagian

dari jalan lintas regional atau lintas internasional, melayani kepentingan

perbatasan antarnegara, serta dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Pada ayat (2) huruf c lokasi ditentukan dengan mempertimbangkan salah

satunya jaringan jalan dan rencana pengembangan. Yang dimaksud dengan

“jaringan jalan dan rencana pengembangan” adalah satu kesatuan jaringan

jalan yang terdiri atas sistem jaringan primer dan sistem jaringan jalan

sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki. Selain itu juga

mempertimbangkan keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas dan

topografi. Yang dimaksud dengan “keselamatan dan kelancaran arus lalu

lintas” adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko

kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia,

Kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan serta penggunaan Angkutan yang

Page 150: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

139

bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan. Sedangkan Yang dimaksud

dengan “kondisi topografi” adalah jalan lurus, jarak pandang, ruang di

kanan/kiri ruang milik jalan yang memadai, artinya memperhatikan zonasi

jaringan jalan dari tepi jalan.

Pada Pasal 75 ayat (1) pengawasan muatan angkutan barang dengan

alat penimbangan yang dapat dipindahkan dilakukan untuk pemeriksaan

kendaraan bermotor angkutan barang di jalan dan penyidikan tindak

pidana pelanggaran muatan. Pada ayat (2) pengawasan muatan angkutan

barang dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan dilakukan

bersama oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan serta petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada

ayat (4) pengawasan muatan Angkutan barang dengan alat penimbangan

yang dilakukan apabila:

a. terdapat indikasi peningkatan pelanggaran muatan angkutan barang;

b. kecenderungan kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kelebihan

muatan Angkutan barang; dan/atau

c. belum ada alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada ruas

jalan tertentu.

Penjelasan Pasal 75 ayat (4) huruf a yang termasuk “pelanggaran muatan

angkutan barang” adalah pelanggaran terhadap ketentuan mengenai tata

cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan.

V. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 jo Peraturan

Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor

15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

Keterkaitan antara PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan tol

dengan UU tentang Jalan ada dalam beberapa hal. Pertama, tentang tujuan

penyelenggaraan jalan tol yang mana dalam Pasal 43 UU tentang Jalan

tujuannya adalah untuk memperlancar lalu lintas di daerah yang telah

berkembang, meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi

barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi,

meringankan beban dana Pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan,

dan meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan. Dalam

Page 151: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

140

Pasal 2 PP Nomor 15 Tahun 2005 juga disinggung mengenai hal yang

serupa namun lebih menekankan pada peran sentral jalan tol dalam hal

peningkatan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang

peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah yang sudah tinggi

tingkat perkembangannya. Hal tersebut nampaknya penting untuk

diberikan penegasan agar pengembangan jalan tol sungguh-sungguh

beriringan dengan peningkatan pelayanan distribusi yang makin lancar

tidak hanya di wilayah yang sudah berkembang tetapi keberadaan jalan tol

juga harus meningkatkan aksesibilitas dari daerah potensial yang belum

berkembang.

Kedua, terkait wewenang penyelenggaraan dan pengusahaan bahwa

dalam Pasal 3 PP Nomor 15 Tahun 2005 menguatkan apa yang ada pada

Pasal 45 UU tentang Jalan bahwa wewenang penyelenggaraan berada di

tangah Pemerintah yang sebagian wewenangnya yang berkaitan dengan

pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan dilaksanakan oleh BPJT,

namun dalam hal pengusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP dan

Pasal 50 UU tentang Jalan nampak agak berbeda dalam hal siapa saja

pihak yang dapat mengusahakannya karena dalam Pasal 50 ayat 5 UU

tentang Jalan disebutkan bahwa pengusahaan jalan tol dilakukan oleh

badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau

badan usaha milik swasta sedangkan dalam Pasal 19 PP Nomor 15 Tahun

2005 menyebutkan bahwa pengusahaan dilakukan oleh Pemerintah

dan/atau badan usaha. Hal tersebut tentu patut untuk diperjelas kembali

agar dapat diketahui siapa saja sebetulnya pihak yang dapat

mengusahakan jalan tol yang dapat dikaitkan juga nantinya dengan faktor

kelayakan ekonomi serta finansial. Hal tersebut tercermin juga dalam

perubahan kedua PP Nomor 12 Tahun 2005 yakni PP Nomor 43 Tahun

2013 yang mana perubahannya menyinggung tentang pengusahaan jalan

tol oleh Pemerintah yang diperuntukkan untuk ruas jalan tol yang layak

secara ekonomi tetapi tak layak secara finansial serta penugasan kepada

BUMN untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol terbatas dalam rangka

percepatan pembangunan wilayah.

Page 152: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

141

Ketiga, mengenai definisi Badan Pengatur Jalan Tol, bahwa baik

dalam UU tentang Jalan maupun dalam PP Nomor 15 Tahun 2005 Pasal 1

Nomor 4 dijelaskan bahwa Badan Pengatur Jalan Tol adalah badan yang

dibentuk oleh Menteri, ada di bawah, dan bertanggung jawab kepada

Menteri tetapi nampaknya definisi tersebut belum terlalu menggambarkan

keberadaan BPJT yang sesungguhnya sehingga perlu diperjelas kembali

posisi dan fungsi BPJT dalam suatu definisi yang tepat. Hal tersebut

penting sebab BPJT adalah suatu badan yang sangat vital dalam mewakili

pemerintah yang juga memegang peranan dalam mengatur, membina,

mengusahakan, serta mengawasi penyelenggaraan jalan tol.

Keempat, mengenai pelayanan jalan tol, bahwa pada prinsipnya

pelayanan adalah kewajiban pemerintah sesuai dengan amanat Pasal 16 PP

Nomor 15 tahun 2005. Hal tersebut terkait pula dengan standar pelayanan

minimum (SPM) yang mana UU 38 Tahun 2004 belum menyinggung

khusus tentang standar pelayanan minimum tersebut yang mencakup

kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, dan

keselamatan yang mana hal tersebut adalah ukuran yang harus dicapai

dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol beserta evaluasinya

sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PP Nomor 15 Tahun 2005. Hal tersebut

cukup penting dalam rangka menjaga dan memantau bahwa pelaksanaan

jalan tol memang diarahkan pada suatu penyelenggaraan yang benar-benar

memenuhi standar pelayanan yang baik dan memadai meskipun secara

singkat telah disinggung dalam Pasal 44 UU tentang Jalan tentang

pelayanan yang lebih tinggi dari jalan umum serta Pasal 45 point 6 UU

tentang Jalan yang menyinggung soal evaluasi dan pengawasan terhadap

pelayanan jalan tol.

Kelima, mengenai pelelangan penguasaan jalan tol, bahwa pada

prinsipnya, pengusahaan jalan tol diberikan oleh Pemerintah kepada badan

usaha melalui pelelangan secara transparan dan terbuka. Pasal 56 PP

Nomor 15 Tahun 2005 membagi proses pelelangan menjadi dua tahap yaitu

tahap prakualifikasi dan tahap pelelangan terbatas bagi yang lulus

prakualifikasi. Dalam PP Nomor 15 Tahun 2005 secara rinci mengatur

mengenai setiap tahapan pelelangan, prosedural secara terperinci, teknis

Page 153: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

142

dokumen pelelangan, evaluasi pelelangan, hingga pemenang pelelangan.

Pengaturan mengenai pelelangan secara terperinci untuk menjamin proses

pelelangan berlangsung secara transparan dan terbuka sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keenam, mengenai perjanjian pengusahaan jalan tol, setelah melalui

proses pelelangan, pemenang lelang, akan mengadakan perjanjian

pengusahaan jalan tol dengan Pemerintah. Pasal 64 PP Nomor 15 Tahun

2005 menyebutkan bahwa Menteri atas nama Pemerintah mengadakan

perjanjian pengusahaan jalan tol dengan Badan Usaha. Muatan perjanjian

pengusahaan jalan tol telah dirinci dalam Pasal 64 ayat (2) PP Nomor 15

Tahun 2005. Dalam perjanjian pengusahaan jalan tol juga harus secara

tegas mengatur ketentuan mengenai penyerahan jalan tol dan/atau

fasilitasnya pada akhir masa konsesi. Perjanjian menjadi unsur penting

dalam pengusahaan jalan tol karena adanya asas pacta sunt servanda

(Setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang

melakukan perjanjian).

Ketujuh, mengenai penentuan tarif tol merupakan komponen utama

dalam pengaturan mengenai jalan tol. Penentuan tarif tol dhitung

berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan tol, besar keuntungan

biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi. Penentuan tarif tol harus

mempertimbangkan banyak hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 PP

Nomor 15 Tahun 2005, selain itu bagi pengguna jalan tol, tarif tol yang

dibebankan harus lebih ekonomis dibandingkan biaya yang harus

digunakan pengguna jalan apabila tidak melalui jalan tol.130 Evaluasi dan

penyesuaian tarif tol dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dari BPJT untuk

diserahkan kepada Menteri. Menteri menetapkan pemberlakuan

penyesuaian tarif tol.

Kedelapan mengenai pengawasan jalan tol. Pengawasan jalan tol

diatur dalam Pasal 57 UU tentang Jalan. Pengawasan jalan tol meliputi

kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan dan

pembinaan jalan tol serta pengusahaan jalan tol. Pasal 69 PP Nomor 15

130 Hasil Diskusi Pakar Bersama Ir. Rudy Hermawan Karsaman, M.Sc., Ph.D pada

tanggal 3 Februari 2016

Page 154: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

143

Tahun 2005 membagi pengawasan jalan tol menjadi dua yaitu pengawasan

umum dan pengawasan pengusahaan jalan tol. Teknis pelaksanaan

pengawasan jalan tol diatur dalam Pasal 70 hingga Pasal 71 PP Nomor 15

Tahun 2005.

Kesembilan mengenai hak dan kewajiban pengguna dan badan usaha

jalan tol. Pasal 55 UU tentang Jalan mengatur bahwa setiap pengguna jalan

tol wajib menaati peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan

angkutan jalan, peraturan perundang-undang tentang jalan, serta

peraturan perundang-undang lainnya. Hak dan kewajiban merupakan

kesatuan yang tidak terpisahkan dari setiap subyek hukum, dalam hal ini

khusunya mengenai pengguna dan badan usaha jalan tol. Pasal 86 hingga

Pasal 92 telah secara komprehensif mengatur mengenai hak dan kewajiban.

PP Nomor 15 Tahun 2005 telah dua kali berubah menyesuaikan

dengan kebutuhan hukum akan perubahan PP tersebut. Perubahan

pertama tertuang dalam PP Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan atas

PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol mengubah Pasal 38 yang

memungkinkan penggunaan jalan tol untuk kendaraan roda dua pada jalur

khusus. PP tersebut untuk mengakomodasi adanya jalur untuk kendaraan

roda dua di Jalur Suramadu. Perubahan kedua tertuang dalam PP Nomor

43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 15 Tahun 2005

tentang Jalan Tol mengubah beberapa pasal mengenai pengusahaan jalan

tol terbatas oleh badan usaha milik negara untuk ruas jalan tol tertentu

dalam rangka percepatan pembangunan wilayah. Penugasan kepada badan

usaha milik negara untuk pengusahaan jalan terbatas ditetapkan dengan

Peraturan Presiden. Perubahan kedua tersebut untuk mengakomodasi

nawa cita Pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastuktur

khususnya ruas jalan tol di luar jawa.131

W. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen

dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu

Lintas (PP 32/2011)

131 Berdasarkan diskusi bersama jajaran Ditjen Bina Marga Kementerian PU dan

Pera 4 Februari 2016.

Page 155: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

144

Salah satu peruntukkan jalan adalah “lalu lintas” baik itu konteks

jalan umum, jalan khusus, maupun jalan bebas hambatan. Keterkaitan UU

tentang Jalan dengan PP 32/2011 adalah terletak pada pengaturan

ketentuan mengenai pengelompokkan, pembangunan, dan penggunaan

jalan serta dampaknya terhadap kelancaran lalu lintas.

Pasal 8 PP 32/2011 menjelaskan bahwa penyelenggaraan di bidang

jalan yang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan

pengawasan prasarana jalan dilakukan oleh instansi yang bergerak di

bidang urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara

yang bertanggung jawab di bidang Jalan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi (tupoksi) nya. Hal ini harus menjadi acuan dalam mengatur

ketentuan mengenai penyelenggaraan jalan dalam RUU tentang Jalan.

Dalam penyelenggaraan jalan khususnya dalam pembangunan jalan

juga perlu diperhatikan mengenai Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Dan

Angkutan Jalan yang ditetapkan dengan juga memperhatikan Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 sampai

dengan Pasal 18.

Hal lain yang harus diperhatikan dari PP 32/2011 terhadap perubahan

UU tentang Jalan adalah sebagai berikut:

a. Pengelompokkan kelas jalan yang telah diatur dalam Pasal 19 dan

Pasal 20 PP 32/2011;

b. Penggunaan dan perlengkapan jalan yang telah diatur dalam Pasal 21

sampai dengan Pasal 29 PP 32/2011; dan

c. Dana preservasi jalan yang telah diatur dalam Pasal 29 sampai

dengan 32 PP 32/2011.

Pengaturan mengenai pengembangan jaringan jalan dalam RUU

tentang Jalan harus mengacu juga pada ketentuan Pasal 93 sampai dengan

Pasal 95 PP 32/2011 mengenai Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu

Lintas yang mengamanatkan dilakukannya kegiatan iinventarisasi dan

analisis ketersediaan atau daya tampung jalan.

Selanjutnya, pelaksanaan ketentuan dalam UU tentang Jalan diatur

dengan selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait, salah

satunya Peraturan Pemerintah yang merupakan acuan pelaksanaan

Page 156: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

145

ketentuan dalam undang-undang terkait, dalam hal ini yaitu PP 32/2011

sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

X. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010

Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

PP tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai peraturan

pelaksana dari UU Penataan Ruang memiliki keterkaitan dengan UU

tentang Jalan dalam hal penyusunan dan penetapan rencana tata ruang

wilayah kota. Perumusan konsepsi rencana tata ruang wilayah kota harus

mencantumkan rencana penyediaan dan pemanfaatan: a) ruang terbuka

hijau publik dan pendistribusiannya; b) ruang terbuka hijau privat; c) ruang

terbuka non hijau; d) prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki,

angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan e) ruang evakuasi bencana.

Y. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (PP tentang RTRWN)

Keterkaitan pengaturan di bidang jalan dengan PP tentang RTRWN

adalah mengenai implementasi teknis sebagai turunan dari UU tentang

Jalan. Dalam PP tentang RTRWN dinyatakan bahwa kebijakan

pengembangan struktur ruang meliputi peningkatan akses pelayanan

perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan

berhierarki, strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan

jaringan prasarana meliputi meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan

mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara

(Pasal 5).

Rencana struktur ruang wilayah nasional meliputi system jaringan

transportasi nasional (Pasal 10). Sistem jaringan transportasi nasional

sebagaimana dimaksud terdiri atas sistem jaringan transportasi darat,

sistem jaringan transportasi laut dan sistem jaringan transportasi udara .

Sistem jaringan transportasi darat terdiri atas jaringan jalan nasional,

jaringan jalur kereta api, dan jaringan transportasi sungai, danau, dan

penyeberangan. Sistem jaringan transportasi laut terdiri atas tatanan

Page 157: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

146

kepelabuhanan dan alur pelayaran(Pasal 17). Jaringan jalan nasional terdiri

atas jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, jaringan

jalan strategis nasional, dan jalan tol. Jaringan jalan arteri primer

dikembangkan secara menerus dan berhierarki berdasarkan kesatuan

sistem orientasi untuk menghubungkan antar-Pusat Kegiatan Nasional

(PKN), antara PKN dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKL); dan/atau PKN

dan/atau PKW dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan

primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/nasional. Jaringan

jalan kolektor primer dikembangkan untuk menghubungkan antar-PKW

dan antara PKW dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Jaringan jalan strategis

nasional dikembangkan untuk menghubungkan antar-Pusat Kegiatan

Strategis Nasional (PKSN) dalam satu kawasan perbatasan Negara, antara

PKSN dan pusat kegiatan lainnya, dan PKN dan/atau PKW dengan kawasan

strategis nasional. Jalan tol dikembangkan untuk mempercepat

perwujudan jaringan jalan bebas hambatan sebagai bagian dari jaringan

jalan nasional (Pasal 18). Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 ayat (1) mencakup pula jembatan atau terowongan

antarpulau serta jembatan atau terowongan antarnegara.

PP ini juga mengatur tentang Peraturan zonasi untuk jaringan jalan

nasional disusun dengan memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat

intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan

ruangnya dibatasi;

b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di

sepanjang sisi jalan nasional; dan

c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang

memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan (Pasal 90).

Z. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Republik Indonesia Nomor 43 PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur

Jalan Tol (Permen PUPR No. 43/PRT/M/2015)

Page 158: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

147

Keterkaitan UU tentang Jalan dan Permen PUPR No. 43/PRT/M/2015

adalah tentang pembentukan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Badan

tersebut merupakan badan non struktural yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri (Pasal 2). Kinerja BPJT merupakan

salah satu kunci dari penyelenggaraan jalan tol yang baik di Indonesia.

BPJT mempunyai wewenang untuk melakukan sebagian wewenang

pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan,

pengusahaan, dan pengawasan Badan Usaha jalan tol sehingga dapat

memberikan manfaat yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat (Pasal 5).

Dalam Pasal 6 Permen PUPR No. 43/PRT/M/2015 menjelaskan

bahwa tugas dan fungsi BPJT adalah sebagai berikut:

a. merekomendasikan tarif awal dan penyesuaian tarif tol kepada

Menteri;

b. melakukan pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol yang telah

selesai masa konsesinya dan merekomendasikan pengoperasian

selanjutnya kepada Menteri;

c. melakukan pengambilalihan hak sementara pengusahaan jalan tol

yang gagal dalam pelaksanaan konsesi, untuk kemudian dilelangkan

kembali pengusahaannya;

d. melakukan persiapan pengusahaan jalan tol yang meliputi analisa

kelayakan finansial, studi kelayakan, dan penyiapan amdal;

e. melakukan pengadaan investasi jalan tol melalui pelelangan secara

transparan dan terbuka;

f. membantu proses pelaksanaan pembebasan tanah dalam hal

kepastian dana pengadaan tanah;

g. memonitor pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi

serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan

Badan Usaha; dan

h. melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha atas pelaksanaan

seluruh kewajiban perjanjian pengusahaan jalan tol dan

melaporkannya secara periodik kepada Menteri.

Page 159: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

148

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas, BPJT juga dapat melibatkan

tenaga profesional atau penyedia jasa sesuai dengan bidangnya (Pasal 7).

Pasal 8 sampai Pasal 10 Permen PUPR No. 43/PRT/M/2015 BPJT

menjelaskan tentang keanggotaan BPJT yang terdiri dari 5 (lima) orang

anggota dengan susunan 1 (satu) orang kepala merangkap anggota dan 4

(empat) orang anggota. Kepala BPJT merupakan wakil dari unsur

Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang jalan. Anggota BPJT meliputi

beberapa unsur sebagai berikut: 3 (tiga) orang unsur Pemerintah, 1 (satu)

orang unsur pemangku kepentingan, dan 1 (satu) orang unsur masyarakat.

Unsur Pemerintah terdiri dari 2 (dua) orang wakil Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat, dan 1 (satu) orang wakil Kementerian

Keuangan. Kemudian unsur pemangku kepentingan merupakan wakil dari

asosiasi profesi. Sedangkan unsur masyarakat merupakan wakil dari

akademisi. Kepala dan Anggota BPJT diangkat dan diberhentikan oleh

Menteri yang dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan terhadap para

calon anggota yang memenuhi persyaratan.

Kepala BPJT mempunyai tugas sebagai berikut (Pasal 11):

a. memimpin dan mengelola BPJT sesuai dengan wewenang, tugas, dan

fungsi BPJT;

b. mengoordinasikan para anggota dalam melaksanakan tugas dan

kewenangannya;

c. menetapkan rencana kerja BPJT;

d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BPJT secara berkala kepada

Menteri;

e. mewakili BPJT di dalam dan di luar Pengadilan; dan

f. melakukan pengawasan internal terhadap kinerja manajemen dan

pengelolaan keuangan BPJT secara menyeluruh.

Kemudian Anggota BPJT mempunyai tugas sebagai berikut (Pasal 12):

a. membantu Kepala BPJT dalam memimpin pelaksanaan wewenang,

tugas dan fungsi;

b. berkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan yang

ditetapkan oleh Kepala BPJT;

Page 160: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

149

c. bersama Kepala BPJT menyiapkan rencana kerja dan anggaran belanja

tahunan BPJT;

d. melaksanakan tugas Kepala BPJT apabila berhalangan melaksanakan

tugas;

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BPJT;

f. menghadiri rapat dan sidang BPJT;

g. memberikan bahan masukan dalam perumusan rancangan kebijakan

BPJT; dan

h. bertindak sebagai koordinator bidang/kegiatan BPJT yang ditetapkan

melalui Keputusan Kepala BPJT.

Sehubungan dengan kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas

BPJT, maka dibentuklah Sekretariat BPJT yang dipimpin oleh Sekretaris

dan berada di lingkungan Menteri. Sekretariat BPJT adalah unsur staf yang

membantu BPJT dalam menyelenggarakan dukungan teknis dan

administratif kesekretariatan penyelenggaraan pengaturan jalan tol.

Sekretariat BPJT secara teknis operasional bertanggung jawab kepada

Kepala BPJT dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri

(Pasal 13).

Pasal 14 sampai Pasal 15 Permen PUPR No. 43/PRT/M/2015

menjelaskan bahwa Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan

pelayanan teknis dan administratif kepada BPJT serta menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut:

a. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan toldan

sistem informasi jalan tol;

b. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan

jalan tol;

c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian

Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;

d. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan

penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi,

penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan

e. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat,

ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Page 161: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

150

Susunan Organisasi Sekretariat BPJT terdiri atas Bagian Umum, Bidang

Teknik, Bidang Investasi, Bidang Operasi dan Pemeliharaan, dan Bidang

Pendanaan (Pasal 16). Setiap bagian tersebut memiliki subbagian dan

subbidang yang berada di bawahnya masing-masing. Selain itu, Permen

PUPR No. 43/PRT/M/2015 ini juga telah mengatur secara komprehensif

tugas masing-masing bagian, subbagian, dan subbidang tersebut.

Berikut susunan lengkap Organisasi BPJT sesuai Permen PUPR No.

43/PRT/M/2015:

Pada Pasal 39 sampai Pasal 44 Permen PUPR No. 43/PRT/M/2015

menjelaskan tentang bagaimana tata kerja, eselon, pengangkatan, dan

pemberhentian di dalam Sekretariat BPJT.

Terkait dengan pendanaan, anggaran untuk pelaksanaan tugas BPJT

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Pasal 45). Dalam hal Pembinaan

terhadap BPJT dilakukan oleh Menteri, pembinaan teknis Sekretariat BPJT

Page 162: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

151

dilakukan oleh BPJT, dan pembinaan administratif Sekretariat BPJT

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (Pasal 46).

Pasal 47 Permen PUPR No. 43/PRT/M/2015 menjelaskan, dalam

rangka menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi BPJT dan Sekretariat BPJT

berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-

undangan, maka perlu dilakukan pegawasan. Pengawasan tersebut

meliputi pengawasan atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, serta atas

penggunaan anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan tugas BPJT.

Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kemudian, dalam hal tertentu

Menteri juga dapat menunjuk auditor independen untuk melakukan

pemeriksaan terhadap BPJT.

Setelah mengetahui tentang segala hal terkait BPJT maka dapat

ditarik kesimpulan bahwa BPJT mempunyai peran yang besar dalam

pembunan tol di Indonesia. Oleh karena itu, kinerja dari badan ini perlu

untuk lebih dioptimalkan. BPJT juga harus lebih banyak menarik investor

karena biaya pembangunan jalan tol yang sangat besar dan tidak cukup

apabila hanya mengandalkan dari APBN.

Bisnis jalan tol adalah proyek skala besar, dengan demikian harus

komersial sehingga menarik para investor dan lembaga

keuangan/perbankan. Pendapatan tol diperoleh melalui penarikan tol

selama masa konsesi dan digunakan untuk pengembalian investasi

keuntungan yang wajar, operasi, dan pemeliharaan. Oleh sebab itu tarif tol

dan masa konsesi menjadi faktor penting untuk menentukan kelayakan

usaha.

Sehubungan dengan itu, BPJT harus terus menjalankan

penyelenggaraan jalan tol dengan lebih optimal ke depannya sehingga dapat

memberikan manfaat yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

AA. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2014

tentang SPM Jalan Tol (PermenPU tentang SPMJT)

Page 163: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

152

Dalam Pasal 3 huruf d UU tentang Jalan, salah satu tujuan

pengaturan penyelenggaraan jalan adalah mewujudkan pelayanan jalan

yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Penjelasan Pasal 3 huruf d yang dimaksud dengan pelayanan yang andal

adalah pelayanan jalan yang memenuhi SPM, yang meliputi aspek

aksesibilitas (kemudahan pencapapaian), mobilitas, kondisi jalan,

keselamatan, dan kecepatan tempuh rata-rata, sedangkan yang dimaksud

prima adalah selalu memberikan pelayanan yang optimal. Aspek SPM yang

diuraikan dalam penjelasan Pasal tersebut di atas hanya mencakup

aksesibilitas, mobilitas, kondisi jalan, keselamatan, dan kecepatan tempuh

rata-rata sedangkan dalam Pasal 3 ayat (1) PermenPU SPMJT, SPM jalan tol

mencakup substansi pelayanan (1) Kondisi jalan tol; (2) Kecepatan tempuh

rata-rata; (3) Aksessibilitas; (4) Mobilitas; (5) Keselamatan; (6) Unit

pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan; (7) Lingkungan; dan (8)

Tempat Istirahat (TI) dan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP). Ada 3 aspek

SPM yang diatur dalam Peraturan Menteri tersebut dan tidak diatur dalam

Undang-Undang Jalan, ketiga aspek tersebut adalah unit

pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan, lingkungan, tempat

Istirahat, dan Tempat Istirahat (TI) dan Tempat Istirahat dan Pelayanan

(TIP), oleh karena itu ketiga aspek tersebut perlu ditambahkan dalam

Rancangan Undang-Undang Jalan.

Page 164: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

153

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Jalan sebagai salah satu infrastruktur merupakan tanggung jawab

negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Jalan berfungsi sebagai

penghubung wilayah negara, sarana pemersatu bangsa, dan unsur penting

untuk mencapai tujuan negara yakni memajukan kesejahteraan umum

sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Salah satu tugas Negara (Pemerintah) yang termaktub dalam Alinea

ke-empat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah “memajukan

kesejahteran umum”. Tugas tersebut salah satunya dilakukan melalui

penyelenggaraan jalan sebagai salah satu tugas dan tanggung jawab

pemerintah, sehingga kekuasaan penyelenggaraan jalan ada pada

pemerintah. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan

Negara, mempunyai hak penguasaan atas jalan yang merupakan aset,

harus dibangun dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.

Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa, “Bumi dan air dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”Jalan berada di

atas, dalam tanah (bumi), dan di atas air, maka hak penguasaan atas jalan

ada pada negara sebagai aset yang dibangun dan dipelihara untuk

prasarana berlalu lintas baik pejalan kaki maupun kendaraan. Hal ini

ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

yang menyatakan bahwa, “Negara bertanggung jawab atas penyediaan

pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak” mengingat

jalan merupakan bagian dari fasilitas layanan umum.

Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang penting

dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, pembinaan

persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat

dalam memajukan kesejahteraan umum. Peran negara menjadi penting

untuk menjamin penyelenggaraan jalan dapat dilaksanakan sesuai

Page 165: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

154

tujuannya. Jalan sebagai prasarana umum yang dibutuhkan untuk

mencapai kemakmuran masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan dalam

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sehingga dibutuhkan membangun jalan

sebanyak-banyaknya di mana penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab

pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang dimaksudkan

maka penyediaan prasarana jalan adalah melayani dan meniadakan

hambatan bagi pergerakan barang dan manusia untuk semua warga negara

dan sekaligus menjaga agar prasarana jalan tetap ada dan menjangkau

seluruh wilayah Indonesia hingga ke wilayah perbatasan Negara.

B. Landasan Sosiologis

Jalan merupakan suatu sistem jaringan sebagai bagian dari sistem

transportasi nasional yang mempunyai peranan penting terutama dalam

mendukung konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas di bidang ekonomi,

sosial, dan budaya harus dijamin oleh negara dan dikembangkan melalui

pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan

pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkokoh

kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan

nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan

sasaran pembangunan nasional.

Penyelenggaraan jalan yang andal menjadi isu penting untuk

mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, pengembangan daya saing

kawasan, serta pada akhirnya peningkatan standar hidup masyarakat.

Ketersediaan infrastruktur jaringan jalan dengan infrastruktur lainnya

merupakan prasyarat utama bergeraknya investasi dan pada akhirnya

mendorong pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur jalan yang handal yang

berarti harganya rasional, kualitasnya prima, cukup dan ketersediaannya

berkesinambungan akan menjamin terciptanya peningkatan efisiensi dan

produktivitas nasional.

Pada sisi lain, penyediaan infrastruktur transportasi juga dapat

mendorong terciptanya stabilitas ekonomi dan sosial yang mantap. Untuk

itu pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan harus

Page 166: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

155

dilaksanakan, oleh negara (pemerintah) dengan sasarannya adalah

bagaimana membangun jalan sebanyak-banyaknya.

Peranan jalan sebagaimana mestinya belum terpenuhi di mana masih

banyak daerah/desa yang kategori tertinggal, daerah transmigrasi serta

wilayah-wilayah potensial yang belum dapat diakses secara memadai

sehingga pemerintah berkewajiban mempercepat pembangunan

infrastruktur jalan yang merata di seluruh wilayah Indonesia guna

menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Semangat penyelenggaraan jalan diarahkan sebagai prasarana umum

bagi tercapainya road infrastructures for all atau infrastruktur jalan yang

dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Implikasinya, jalan dikuasai oleh negara, sehingga melahirkan kewenangan

kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan

penyelenggaraan jalan untuk menjamin akses bagi pergerakan masyarakat

dalam memanfaatkan jalan. Semangat pengaturan jalan road infrastructure

for all mengindikasikan kedudukan prasarana jalan sebagai prasarana

untuk kepentingan umum. Karena itu prasarana jalan sebagai prasarana

publik memiliki karakteristik bahwa masyarakat dapat memanfaatkan jalan

tanpa harus bersaing dan dibutuhkan juga penegasan mekanisme dalam

menjaga bagian-bagian jalan tetap memberikan fungsinya sebagaimana

mestinya dengan tidak mengubah fungsi. Kondisi ini berlaku untuk jalan

dengan lalu lintas rendah, manfaat jalan harus dapat diakses oleh seluruh

lapisan masyarakat, sehingga tidak dapat dikhususkan hanya pada

sekelompok pengguna jalan saja.

Selain ketersediaan infrastruktur jalan yang merata di seluruh

kawasan, permasalahan yang masih ditemui dalam penyelenggaraan jalan

adalah minimnya pemeliharaan jalan yang menyebabkan turunnya kualitas

infrastruktur jalan dan keberlanjutan pelayanan jalan. Permasalahan

pemeliharaan infrastruktur jalan juga sangat terkait dengan bagian-bagian

jalan. Turunnya kualitas infrastruktur jalan juga diakibatkan oleh

dominannya peranan jalan sebagai transportasi darat yang menyebabkan

peningkatan volume lalu lintas angkutan barang yang masih menggunakan

jalan umum sehingga kondisi jalan relatif lebih cepat menurun akibat

Page 167: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

156

beban lalu lintas angkutan berat, penempatan maupun penanggung jawab

utilitas pada bagian jalan maupun mekanisme koordinasi antara

penanggung jawab penyelenggara jalan dan penanggung jawab utilitas yang

ditempatkan pada bagian jalan belum sesuai, perubahan kondisi alam dan

lingkungan seperti banjir dan longsor mengakibatkan kerusakan aset jalan

tidak dapat dihindari.

Permasalahan ketertiban dan penegakan hukum penggunaan serta

pemanfaatan jalan mengakibatkan bertambahnya kemacetan lalu lintas dan

meningkatnya angkutan barang beban lebih. Selain itu Kelaikan fungsi

jalan harus terpenuhi sebagai syarat utama sehingga jalan dapat melayani

masyarakat pengguna jalan dengan aman dan nyaman. Aspek keselamatan

merupakan faktor yang perlu mendapat perhatian lebih sehingga kuantitas

kejadian kecelakaan dan fatalitas dapat diminimalkan. Yang tidak kalah

penting adalah aspek keserasian dengan lingkungan sekitar jalan dan

upaya penghijauan sebagai bentuk pembangunan jalan berkelanjutan.

Kebutuhan masyarakat terhadap jalan yang lain adalah terkait

dengan perlu penyelenggaraan jalan tol. Jalan tol ditempatkan sebagai ruas

jalan alternatif yang dapat memberikan manfaat yang lebih daripada ruas

jalan umum yang ada dan ditarik sejumlah uang yang disebut tol sebagai

pembayaran atas nilai manfaat yang diperoleh pengguna dari jalan tol.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka kualitas layanan jalan tol harus

lebih baik daripada ruas jalan umum non tol. Untuk menjamin kualitas

layanan jalan tol lebih baik daripada ruas jalan umum biasa, maka

ditetapkan SPM jalan tol sebagai acuan dasar pelayanan dari ruas jalan tol.

Pengaturan yang bersifat kedepan atau bersifat solutif merupakan solusi

yang tepat apabila akan mengatur tentang jalan tol, khususnya terkait

dengan penyesuaian/kenaikan tarif tol yang harus diikuti dengan

pemenuhan terhadap SPM dan pelindungan kepada konsumen.

Kebutuhan lain dalam penyelenggaraan jalan adalah penyelenggaraan

jalan menghadapi keterbatasan sumber daya jalan yang disebabkan oleh

ketidakseimbangan antara peningkatan jumlah pergerakan barang dan

manusia pada suatu wilayah dengan pertumbuhan kuantitas panjang jalan.

Kondisi ini dapat dijumpai pada wilayah perkotaan dengan mobilitas arus

Page 168: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

157

barang dan manusia yang tinggi, sedangkan lahan yang disediakan bagi

pembangunan prasarana jalan semakin terbatas, sehingga peningkatan

kuantitas panjang jalan tidak mampu memenuhi peningkatan lalu lintas.

Untuk menurunkan hambatan bagi pergerakan barang dan manusia

penyelenggara jalan dapat membebankan biaya penggunaan jalan kepada

pengguna jalan atau jalan beretribusi. Dana yang diperoleh dari

pembebanan biaya penggunaan jalan ini dikembalikan kepada sektor jalan

dalam wujud layanan prasarana jalan. Di samping itu, kesulitan

pemerintah daerah dalam pemeliharaan jalan yang rusak di provinsi dan

kabupaten/kota dikarenakan keterbatasan anggaran di provinsi maupun

kabupaten/kota untuk membangun dan memelihara jalan dan luas wilayah

tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah

daerah untuk membangun dan memelihara jalan. Akibatnya terjadi

ketimpangan kondisi ruas jalan nasional dengan provinsi dan

kabupaten/kota disebabkan ketimpangan anggaran.

Dalam penyelenggaraan jalan, mengandalkan peran pemerintah saja

tidak cukup, sehingga diperlukan peran swasta yang lebih besar terutama

untuk meningkatkan akumulasi asset serta mendorong sistem penyediaan

layanan infrastruktur jalan yang efisien. Pelibatan swasta dalam

penyediaan infrastruktur jalan dapat diberikan pada proyek-proyek yang

secara finansial dan bisnis layak untuk diusahakan, yaitu dalam hal

penyediaan jalan tol.

Dalam penyediaan infrastruktur jalan yang melibatkan swasta, peran

pemerintah utamanya adalah sebagai fasilitator dan regulator. Sebagai

fasilitator, pemerintah harus dapat memecahkan kebuntuan investasi,

seperti proses penyediaan lahan. Persoalan utama terkait pengadaan tanah

ini adalah biaya pembebasan lahan. Panitia cenderung menggunakan Nilai

Jual Objek Pajak (NJOP), yang selalu di bawah harga pasar sebagai acuan,

sementara pemilik tanah menggunakan harga pasar, yang bahkan sering

dituntut hingga tiga atau empat kali lebih besar dari NJOP. Dengan

kewenangan pembangunan jalan pada pemerintah daerah maka tentu saja

biaya pembangunan jalan dibebankan pada APBD, yang biasanya sangat

terbatas. Perlu adanya ketentuan mengenai tata cara penghitungan ganti

Page 169: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

158

kerugian yang adil dan transparan, serta perkuatan kewenangan Negara

untuk mengambil tanah pada harga yang telah ditetapkan tersebut. Sebagai

regulator, pemerintah berkewajiban untuk menyusun strategi dan kerangka

kebijakan yang tepat agar tercipta lingkungan kompetisi yang sehat,

penetapan standar layanan prima, dan penetapan tarif optimum yang

mempertimbangkan kepentingan bisnis sekaligus daya beli konsumen.

Dalam melaksanakan kewenangan, persoalan yang sering muncul adalah

kurangnya koordinasi dan konsistensi dalam mekanisme dan sistem

perencanaan. Masing-masing strata pemerintahan lebih memfokuskan diri

untuk menangani ruas jalan atau jaringan jalan yang menjadi

kewenangannya untuk mencapai target kinerja yang ditentukan pada

masing-masing strata pemerintahan dan ditambah lagi dengan adanya

kepentingan politik serta bisnis yang terkadang mengabaikan prosedur

dalam program pembangunan jalan.

Dalam penyelenggaraan, masyarakat juga didorong untuk

berpartisipasi. Misalnya untuk menjamin pengelolaan dana jalan yang

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, penyelenggara dana jalan

membutuhkan peran masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Secara umum, peran masyarakat dapat berbentuk pemberian informasi

terhadap terjadinya penyelewengan dalam penyelenggaraan jalan serta

penyampaian pendapat atas kualitas layanan penyelenggaraan jalan.

Dukungan dari seluruh elemen harus berjalan optimal, misalnya drainase

yang ditutup oleh warga untuk jalan masuk, sehingga terjadi genangan air

yang mengakibatkan mempercepat kerusakan jalan akibat air yang masuk

ke pori-pori perkerasan, selain itu hambatan kendaraan berupa hambatan

samping seperti pasar dan permintaan sumbangan dijalan oleh warga

mengakibatkan perlambatan kendaraan yang mengakibatkan tekanan roda

semakin bertambah yang mengakibatkan perkerasan menjadi derformasi

dan bergelombang.

C. Landasan Yuridis

Pengelenggaraan jalan yang selama ini dilaksanakan berdasarkan

UU tentang Jalan telah berlangsung lebih dari satu dekade. Dalam kurun

Page 170: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

159

waktu sepuluh tahun terdapat berbagai permasalahan hukum mengingat

adanya perkembangan dan dinamika pembangunan yang terjadi selama

lebih dari satu dekade.

Negara harus menjamin dan mengembangkan penyelenggaraan jalan

yang tidak hanya memaksimalkan potensi ekonomi namun juga

memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk

struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan jalan yang

sejalan dengan tujuan pembangunan nasional terdapat kebutuhan hukum

untuk melakukan evaluasi terhadap ketentuan dalam UU tentang Jalan.

Mengingat pentingnya fungsi jalan sebagai prasarana transportasi

yang penting dalam pengembangan kehidupan bermasyarakat yang

mendukung mobilitas di bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang merata di

seluruh wilayah negara, maka masih diperlukan perhatian terhadap

berbagai isu terkait permasalahan penyelenggaraan jalan.

Terdapat kekosongan hukum dalam penyelenggaraan jalan antara

lain percepatan pembangunan dan kualitas jalan, perbaikan dan

pemeliharaan jaringan jalan, kinerja jalan, pengaturan jalan tol,

pembiayaan jalan daerah, pengadaan tanah untuk pembangunan jalan.

Sehingga diperlukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam

UU tentang Jalan.

Selain kebutuhan hukum tersebut, dinamika perkembangan

legislasi yang berhubungan dengan pengaturan jalan juga menjadi

pertimbangan untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam

UU tentang Jalan. Perlunya harmonisasi, sinkronisasi, dan penyesuaian UU

tentang Jalan dengan peraturan perundang-undangan terkait. Beberapa

undang-undang yang terkait yang dibentuk setelah tahun 2004 dan sangat

mempengaruhi pengaturan penyelenggaraan jalan antara lain Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah

Page 171: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

160

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Page 172: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

161

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan

tujuan pembangunan nasional maka penyediaan prasarana jalan ditujukan

untuk melayani dan meniadakan hambatan bagi pergerakan barang dan

manusia untuk semua warga negara dan sekaligus menjaga agar prasarana

jalan tetap ada dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Selain itu

penyediaan prasarana jalan diarahkan untuk mencapai keseimbangan dan

pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkokoh

kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan

nasional.

Untuk mencapai hal tersebut maka penyelenggaraan jalan memiliki

beberapa tujuan pokok, yaitu:

a. mewujudkan ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus

penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam

Penyelenggaraan Jalan;

b. mewujudkan Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong

pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan konsep

Pembangunan Jalan berkelanjutan;

c. mewujudkan peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam

pemberian layanan kepada masyarakat;

d. mewujudkan pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak

pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan dengan

memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi;

e. mewujudkan Sistem Jaringan Jalan yang berdaya guna dan berhasil

guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang

terpadu;

f. mewujudkan pengusahaan Jalan Tol yang transparan dan terbuka

serta memenuhi SPM; dan

g. mewujudkan peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan.

Page 173: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

162

Pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang terkait dengan

penyelenggaraan jalan yang meliputi:

a. pembatasan di ruas jalan arteri;

b. pencantuman identitas jalan;

c. perubahan status jalan;

d. bagian-bagian jalan termasuk bangunan penghubung yakni jembatan

dan terowongan;

e. pembangunan jaringan utilitas atau kegiatan lainnya pada bagian-

bagian jalan;

f. penekanan penguasaan jalan oleh Negara;

g. penyempurnaan wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan jalan;

h. penyempurnaan pengaturan jalan secara umum dalam perumusan

kebijakan perencanaan dan penyusunan perencanaan umum jaringan

jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa serta penekanan

pada konsep pembangunan jalan berkelanjutan;

i. penyempurnaan pengaturan mengenai pembangunan jalan umum;

j. pengawasan jalan umum;

k. penyempurnaan pengaturan tentang jalan tol;

l. dana jalan;

m. pengadaan tanah untuk pembangunan jalan; dan

n. data dan informasi penyelenggaraan jalan.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

Beberapa pengertian dalam RUU yang diubah untuk

menyesuaikan dengan definisi yang sama dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan terkait antara lain:

a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri

Page 174: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

163

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun

b. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

c. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang Jalan.

d. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik

yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Selain itu ditambahkan ketentuan definisi mengenai standar

pelayanan minimal yakni:

e. Standar Pelayanan Minimal, selanjutnya disingkat SPM, adalah

standar pelayanan yang terukur untuk menjamin keselamatan dan

dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh pengguna jalan.

2. Pembatasan di ruas jalan arteri

Jalan telah dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.

Berdasarkan fungsinya, jalan dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan

kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Jalan arteri merupakan jalan

umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan

jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi

secara berdaya guna. Namun demikian banyak ditemukan dalam

implementasinya jalan arteri tidak lagi memenuhi fungsi sebagaimana

mestinya sehingga diperlukan pengaturan/pembatasan untuk membuka

akses ke/dari jalan arteri yang menyebabkan terganggunya kelancaran lalu

lintas dan mengurangi kapasitas jalan, kecuali mendapat izin dari

Penyelenggara Jalan sesuai dengan klasifikasi status jalan.

Izin dari Penyelenggara Jalan harus mempertimbangkan dampak lalu

lintas dari kegiatan yang membutuhkan akses Jalan dan kapasitas Jalan

yang ada. Dalam hal Penyelenggara Jalan membuka akses ke/dari Jalan

arteri, Penyelenggara Jalan harus menyediakan Jalan paralel dengan Jalan

arteri. Setiap Orang yang melanggar ketentuan pembatasan akses ke/dari

jalan arteri tanpa izin penyelenggara jalan dikenai sanksi administratif.

Page 175: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

164

3. Pencantuman identitas jalan

Pencantuman identitas yang antara lain dapat berupa kode dan

angka pada masing-masing ruas jalan berdasarkan status jalan. Hal ini

dimaksudkan untuk memudahkan baik bagi penyelenggara jalan maupun

masyarakat umum untuk mengetahui status masing-masing jalan dan

siapa penyelenggara jalan yang berwenang pada ruas jalan tersebut.

4. Perubahan status jalan

Status Jalan dapat dievaluasi secara berkala untuk perubahan

status setelah perubahan fungsi Jalan ditetapkan. Perubahan fungsi Jalan

dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:

a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas

daripada wilayah sebelumnya;

b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem

transportasi;

c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang

penyelenggara Jalan yang baru;

d. semakin berkurang peranannya, dan/atau semakin sempit luas wilayah

yang dilayani.

e. faktor risiko dan tingkat kesulitan pembangunan jalan;

f. kapasitas jalan;

g. jumlah penduduk daerah sekitar ruas jalan; dan/atau

h. kecepatan rata-rata arus lalu lintas dibandingkan dengan kecepatan

rencana.

5. Bagian-bagian jalan

Setiap Jalan harus memiliki bagian-bagian Jalan yang merupakan

ruang yang dipergunakan untuk konstruksi Jalan, keperluan peningkatan

kapasitas Jalan, dan keselamatan bagi pengguna Jalan. Bagian-bagian

Jalan meliputi: a. ruang manfaat Jalan; b. ruang milik Jalan; dan c. ruang

pengawasan Jalan.

Page 176: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

165

Ruang manfaat Jalan terdiri dari badan Jalan termasuk jalur dan

fasilitas pejalan kaki, saluran tepi Jalan, dan ambang pengaman Jalan.

Penyediaan fasilitas pejalan kaki dikecualikan di Jalan Bebas Hambatan

dan Jalan Tol. Ruang milik Jalan meliputi ruang manfaat Jalan dan sejalur

tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan. Ruang pengawasan Jalan

merupakan ruang tertentu di luar ruang milik Jalan yang ada di bawah

pengawasan Penyelenggara Jalan.

Selain memiliki bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

untuk mendukung fungsi Jalan dapat dibangun bangunan penghubung

berupa jembatan dan/atau terowongan guna mengatasi rintangan antar

ruas Jalan. Bangunan penghubung merupakan bangunan yang mempunyai

kekhususan dalam karakteristik, spesifikasi, struktur, dan pemeliharaan

dibangun untuk mendukung fungsi Jalan dan mengatasi rintangan antar

ruas-ruas Jalan berupa jembatan dan/atau terowongan.

6. Pembangunan jaringan utilitas atau kegiatan lainnya pada bagian-

bagian jalan

Setiap Orang yang membangun jaringan utilitas atau melakukan

kegiatan lainnya pada bagian Jalan dikenai kewajiban untuk mendapatkan

izin dari Penyelenggara Jalan; melakukan koordinasi dengan pihak

Penyelenggara Jalan; melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana

pelaksanaan pekerjaan; meminimalisasi dampak gangguan lalu lintas dan

lingkungan akibat pekerjaan; dan mengembalikan ruang milik Jalan

dengan memenuhi spesifikasi teknis yang sesuai standar. Pelanggaran

ketentuan ini dikenai sanksi administrasi.

7. Penguasaan jalan oleh Negara

Penguasaan atas Jalan ada pada Negara. Negara memberi wewenang

kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan

penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangannya dengan

memperhatikan keberlangsungan pelayanan jalan dalam kesatuan sistem

jaringan jalan.

Page 177: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

166

8. Penyempurnaan wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan jalan

Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi:

a. pengembangan sistem jaringan jalan secara nasional;

b. penyelenggaraan jalan secara umum; dan

c. penyelenggaraan jalan nasional.

Dalam mengembangkan sistem jaringan Jalan secara nasional

Pemerintah menyusun perencanaan umum jaringan Jalan secara nasional

dengan memperhatikan: a. rencana tata ruang wilayah; b. tataran

transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional; c.

rencana pembangunan jangka panjang nasional; dan d. konsep

pembangunan jalan berkelanjutan.

9. Penyempurnaan pengaturan jalan secara umum dalam perumusan

kebijakan perencanaan dan penyusunan perencanaan umum jaringan

jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa serta penekanan

pada konsep pembangunan jalan berkelanjutan.

Sesuai dengan asas dan tujuan dalam RUU ini, maka dalam pengaturan

jalan umum termasuk dalam perumusan kebijakan perencanaan dan

penyusunan perencanaan umum jaringan jalan nasional, Pemerintah

memperhatikan rencana tata ruang nasional dan konsep pembangunan

jalan berkelanjutan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Keselarasan dengan tata ruang wilayah dan perhatian terhadap konsep

pembangunan jalan berkelanjutan juga berlaku dalam penyusunan

perencanaan jaringan jalan provinsi, penyusunan perencanaan jaringan

jalan kabupaten/desa, dan penyusunan perencanaan jaringan jalan kota.

a. Jalan nasional

Pengaturan Jalan nasional meliputi:

1) penetapan fungsi Jalan untuk ruas Jalan arteri dan Jalan kolektor yang

menghubungkan antaribukota provinsi dalam Sistem Jaringan Jalan

primer;

2) penetapan status Jalan nasional; dan

Page 178: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

167

3) penyusunan perencanaan umum jaringan Jalan nasional.

Dalam perumusan kebijakan perencanaan dan penyusunan

perencanaan umum jaringan Jalan nasional, Pemerintah memperhatikan:

1) rencana tata ruang wilayah nasional;

2) tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi

nasional;

3) rencana pembangunan jangka panjang nasional; dan

4) konsep pembangunan jalan berkelanjutan.

b. Jalan Provinsi

Pengaturan Jalan provinsi meliputi:

1) perumusan kebijakan penyelenggaraan Jalan provinsi berdasarkan

kebijakan nasional di bidang Jalan;

2) penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan Jalan provinsi

dengan memperhatikan keserasian antarwilayah provinsi;

3) penetapan fungsi Jalan dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dan

Jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota

kabupaten, antaribukota kabupaten, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan

dalam Sistem Jaringan Jalan primer;

4) penetapan status Jalan provinsi; dan

5) penyusunan perencanaan jaringan Jalan provinsi.

Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan provinsi, pemerintah

provinsi memperhatikan:

1) rencana tata ruang wilayah provinsi;

2) tataran transportasi wilayah provinsi yang ada dalam sistem

transportasi nasional;

3) rencana pembangunan jangka panjang provinsi;

4) perencanaan umum jaringan Jalan nasional; dan

5) konsep pembangunan Jalan berkelanjutan

c. Jalan kabupaten/kota

Pengaturan Jalan kabupaten/kota meliputi:

Page 179: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

168

1) perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan kabupaten/kota

berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan

keserasian antardaerah dan antarkawasan;

2) penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan

kabupaten/kota;

3) penetapan status Jalan kabupaten/kota; dan

4) penyusunan perencanaan jaringan Jalan kabupaten/kota.

Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan kabupaten/kota,

pemerintah kabupaten/kota memperhatikan:

1) rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;

2) tataran transportasi lokal kabupaten/kota yang ada dalam sistem

transportasi nasional;

3) rencana pembangunan jangka panjang kabupaten/kota;

4) perencanaan umum jaringan Jalan nasional dan Jalan provinsi; dan

5) konsep pembangunan Jalan berkelanjutan.

d. Jalan desa

Pengaturan Jalan desa meliputi:

1) perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan desa berdasarkan

kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian

antardaerah dan antarkawasan;

2) penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan desa;

3) penetapan status Jalan desa; dan

4) penyusunan perencanaan jaringan Jalan desa.

Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan desa, pemerintah

desa memperhatikan:

1) rencana tata ruang wilayah desa;

2) tataran transportasi lokal desa yang ada dalam sistem transportasi

nasional;

3) rencana pembangunan jangka panjang desa;

4) perencanaan umum jaringan Jalan nasional, Jalan provinsi, dan Jalan

kabupaten/kota; dan

5) konsep pembangunan Jalan berkelanjutan

Page 180: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

169

10. Penyempurnaan pengaturan mengenai pembangunan jalan umum

Pembangunan jalan umum ditujukan untuk mencapai kondisi laik

fungsi baik jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, maupun

jalan desa. Kondisi laik adalah kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi

persyaratan teknis kelaikan untuk memberikan keselamatan bagi

penggunanya, dan persyaratan administratif yang memberikan kepastian

hukum bagi penyelenggara jalan dan pengguna jalan, sehingga jalan

tersebut dapat dioperasikan untuk umum.

Pembangunan Jalan umum meliputi pembangunan jalan secara umum,

pembangunan jalan nasional, pembangunan jalan provinsi, pembangunan

jalan kabupaten/kota, dan jalan desa. Pembangunan Jalan umum terdiri

dari kegiatan: a. penyusunan program dan anggaran; b. perencanaan

teknis; c. pelaksanaan konstruksi; d. pengoperasian jalan; dan e.

pemeliharaan jalan.

a. penyusunan program dan anggaran

Sebagian wewenang Pemerintah di bidang pembangunan jalan nasional

mencakup penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis,

pelaksanaan konstruksi, pengoperasian jalan, dan pemeliharaannya dapat

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Penyusunan program pembangunan jalan baik di tingkat nasional,

provinsi, maupun kabupaten kota meliputi pembangunan jalan baru dan

pengembangan jalan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas jalan.

Penyusunan program pembangunan jalan baru ditujukan untuk

mempercepat mobilitas barang/atau orang, menciptakan sistem logistik

yang efisien, serta membuka akses yang menghubungkan seluruh wilayah

Indonesia terutama di wilayah perbatasan Negara.

Penyusunan program pengembangan jalan melalui peningkatan

kapasitas dan kualitas jalan harus setara atau lebih dari kapasitas atau

kualitas teknis jalan yang telah ada.

Penyusunan program pembangunan jalan pada jaringan jalan primer

harus bersinergi, saling mendukung, dan berdasarkan rencana tata ruang

Page 181: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

170

nasional dan/atau daerah. Penyusunan program pembangunan jalan

memperhatikan klasifikasi status jalan.

Salah satu permasalahan krusial terkait pembiayaan pembangunan

jalan adalah keterbatasan pembiayaan pembangunan jalan daerah. Hal ini

sangat erat kaitannya dengan politik anggaran. Salah satu hal yang

dimungkinkan berdasarakan Undang-Undang No.38 Tahun 2004 dengan

adanya bantuan dari Pemerintah namun demikian dalam implementasinya

hal ini sulit dilaksanakan mengingat adanya persyaratan dalam PP No.34

Tahun 2006 tentang Jalan yang mensyaratkan terpenuhinya 20% alokasi

APBD untuk sektor jalan di daerah untuk dapat mengajukan bantuan.

Dalam RUU ini mekanisme pemberian bantuan dari Pemerintah kepada

pemerintah untuk pembangunan sektor jalan dibuat lebih umum dengan

mempertimbangkan beberapa aspek sehingga dalam pelaksanaannya

Pemerintah dapat membuat semacam indeks daerah yang akan dibantu

dengan beberapa parameter:

1) besarnya alokasi dan penyerapan dana anggaran pendapatan dan

belanja daerah untuk sektor Jalan;

2) pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan kapasitas dan kualitas

Jalan daerah;

3) pemenuhan standar pelayanan minimal Jalan yang ditetapkan;

4) Jalan daerah merupakan ruas prioritas atau memiliki peran strategis;

5) perbandingan panjang Jalan di daerah dengan luas wilayah;

6) fungsi Jalan merupakan Jalan arteri;

7) proporsionalitas kontribusi pendanaan dari Pemerintah dan

Pemerintah Daerah terhadap ruas Jalan yang akan dibangun;

dan/atau

8) kondisi tanah dan topografi daerah di ruas Jalan yang akan dibangun.

b. perencanaan teknis pembangunan jalan

Perencanaan teknis pembangunan jalan mencakup perencanaan teknis

jalan, bangunan penghubung, dan bangunan pelengkap harus dilakukan

secara optimal dengan memenuhi berbagai persyaratan teknis di bidang

konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu

Page 182: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

171

perencanaan teknis harus memperhatikan konsep pembangunan jalan

berkelanjutan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

c. pelaksanaan konstruksi

Pelaksanaan konstruksi pembangunan jalan wajib memenuhi standar

dan kualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang konstruksi.

d. pengoperasian jalan

Penyelenggara jalan wajib memenuhi persyaratan laik fungsi secara

teknis dan administratif untuk memulai pengoperasian jalan.

Pengoperasian jalan wajib memenuhi standar pelayanan minimal.

Penerapan SPM dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi

masing-masing wilayah guna mencapai standar pelayanan yang lebih tinggi.

e. pemeliharaan jalan

Pemeliharaan jalan terdiri dari: a. pemeliharaan rutin; b. pemeliharaan

berkala; dan c. rehabilitasi. Penyelenggara jalan wajib melaksanakan

pemeliharaan jalan untuk mencapai umur rencana mempertahankan

tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Pelaksanaan pemeliharaan jalan harus memperhatikan keselamatan

pengguna jalan dan penempatan perlengkapan jalan secara jelas sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

11. Pengawasan jalan umum

Dalam mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan

pembangunan jalan umum dilakukan pengawasan yang terdiri dari

kegiatan pemantauan dan evaluasi yang meliputi:

a. penilaian kinerja penyelenggaraan jalan;

b. pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan;

c. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan; dan

d. pemenuhan SPM yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.

Pengawasan jalan umum meliputi pengawasan jalan secara umum,

pengawasan jalan nasional, pengawasan jalan provinsi, pengawasan jalan

kabupaten dan jalan desa, serta pengawasan jalan kota yang dilaksanakan

oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.

Page 183: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

172

Penyelenggara jalan dan instansi terkait yang berwenang dalam

pengawasan lalu lintas angkutan jalan wajib berkoordinasi dalam

melakukan pengawasan dan pengendalian muatan yang berlebih yang

menjadi faktor perusak jalan. Penyelenggara jalan wajib melakukan

langkah-langkah penanganan terhadap hasil pengawasan, termasuk upaya

hukum atas terjadinya pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

12. Penyempurnaan pengaturan tentang jalan tol

Dalam RUU harus dipastikan bahwa jalan tol merupakan bagian dari

sistem jaringan jalan nasional dan terintegrasi dengan sistem transportasi

yang terpadu. Jalan Tol diselenggarakan untuk:

a. memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang;

b. meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang

dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi;

c. meringankan beban dana Pemerintah melalui partisipasi pengguna

Jalan;

d. meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan; dan

e. meningkatkan aksesibilitas dari daerah potensial yang belum

berkembang

Pengusahaan Jalan Tol dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Badan

Usaha yang memenuhi persyaratan berdasarkan prinsip transparansi dan

keterbukaan

Terakit dengan evaluasi dan penyesuaian tarif tol maka diusulkan

dalam RUU bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2

(dua) tahun sekali (3) Evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap

2 (dua) tahun sekali berdasarkan:

a. kelayakan dan keuntungan minimal sebagaimana disepakati dalam

perjanjian pengusahaan Jalan Tol setelah dilakukan audit oleh akuntan

publik;

b. pengaruh laju inflasi; dan

c. pertimbangan kepuasan pengguna Jalan Tol terhadap pemenuhan SPM

Jalan Tol.

Page 184: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

173

Pengusahaan Jalan Tol dilaksanakan dengan maksud untuk

mempercepat perwujudan jaringan Jalan Bebas Hambatan sebagai bagian

dari jaringan Jalan nasional. Pengusahaan Jalan Tol meliputi kegiatan

pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian,

dan/atau pemeliharaan. Wewenang mengatur pengusahaan Jalan Tol

dilaksanakan oleh BPJT. Pengusahaan Jalan Tol dilakukan oleh Badan

Usaha milik negara dan/atau Badan Usaha milik daerah dan/atau Badan

Usaha milik swasta melalui perjanjian pengusahaan Jalan Tol dengan BPJT

dan diaudit oleh lembaga yang berwenang memeriksa pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara.

Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengembangan jaringan

Jalan Tol tidak dapat diwujudkan oleh Badan Usaha, Pemerintah dapat

mengambil langkah sesuai dengan kewenangannya. Konsesi pengusahaan

Jalan Tol diberikan dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi

pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha Jalan

Tol. Dalam hal konsesi berakhir, Pengusahaan Jalan Tol dikembalikan

kepada Pemerintah.

Pemerintah sesuai dengan kewenangannya, kemudian menetapkan

status Jalan Tol dengan:

a. menawarkan pengusahaan baru kepada Badan Usaha Jalan Tol; atau

b. mengalihkan status Jalan Tol menjadi Jalan bebas hambatan non tol.

Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengusahaan Jalan Tol

tidak dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam

perjanjian pengusahaan Jalan Tol, Pemerintah dapat melakukan langkah

penyelesaian untuk keberlangsungan pengusahaan Jalan Tol.

Dalam mengusahakan jalan tol, badan usaha wajib memenuhi SPM

jalan tol. SPM jalan tol paling sedikit meliputi substansi pelayanan sebagai

berikut:

a. kondisi jalan tol;

b. kecepatan tempuh rata-rata;

c. aksessibilitas;

d. mobilitas;

e. keselamatan;

Page 185: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

174

f. unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan;

g. lingkungan; dan

h. tempat istirahat dan pelayanan.

SPM Jalan Tol merupakan informasi publik yang ditetapkan dalam

perjanjian pengusahaan Jalan Tol. Badan Usaha wajib melakukan evaluasi

terhadap pemenuhan SPM Jalan Tol secara berkala.

Setiap Badan usaha di bidang jalan tol yang mengusahakan jalan tol

tidak memenuhi SPM jalan tol dikenai sanksi administratif terdiri atas:

a. teguran tertulis;

b. penundaan kenaikan tarif;

c. denda administratif; dan

d. pembatalan perjanjian pengelolaan jalan tol.

Pengguna jalan tol diwajibkan membayar tarif jalan tol. Tarif Jalan

Tol digunakan untuk pengembalian investasi, pengoperasian, dan

pemeliharaaan. Pengguna Jalan Tol wajib menaati peraturan perundang-

undangan tentang lalu lintas dan angkutan Jalan, peraturan perundang-

undangan tentang Jalan, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengguna Jalan Tol juga berhak mendapatkan pelayanan Jalan Tol yang

sesuai dengan SPM. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pengguna

Jalan Tol serta hak pengguna Jalan Tol diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Menteri.

Pengawasan Jalan Tol meliputi kegiatan yang dilakukan untuk

mewujudkan tertib pengaturan dan pembinaan Jalan Tol serta

pengusahaan Jalan Tol. Pengawasan Jalan Tol terdiri dari pengawasan

umum yang dilakukan oleh Pemerintah dan pengawasan pengusahaan yang

dilakukan oleh BPJT. Hasil pengawasan merupakan informasi publik sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut

mengenai pengawasan Jalan Tol diatur dalam Peraturan Menteri.

13. Dana jalan

Untuk menjamin keberlanjutan pelayanan jalan, diperlukan dana jalan

yang dapat berasal dari alokasi pajak kendaraan bermotor, retribusi

penggunaan ruas jalan, dana preservasi Jalan, dan sumber lain yang sah.

Page 186: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

175

Alokasi pajak kendaraan bermotor digunakan untuk pembangunan

dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana

transportasi umum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Retribusi penggunaan ruas jalan diperuntukkan bagi

peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan

umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana preservasi Jalan bersumber dari pengguna Jalan dan digunakan

untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi Jalan diatur

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan

Ketentuan mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan jalan

disesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang terkait terutama

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi

Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan peraturan pelaksana dari

Undang-Undang ini dan Undang-Undang tentang Pendaftaran Tanah.

Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan

memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan

kepentingan masyarakat. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

berkewajiban menjamin pengadaan tanah untuk pembangunan jalan yang

dilakukan berdasarkan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pihak yang menguasai atau memiliki objek penguasaan tanah wajib

melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk

pembangunan jalan setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan

tanah untuk pembangunan jalan diselenggarakan sesuai dengan:

a. rencana tata ruang wilayah;

b. rencana pembangunan nasional/daerah;

c. rencana strategis; dan

d. rencana kerja setiap instansi yang memerlukan tanah.

Page 187: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

176

Dalam hal belum ada rencana tata ruang wilayah, proses pengadaan

tanah untuk pembangunan jalan dapat dilakukan secara bersamaan

dengan proses penetapan rencana pembangunan jalan baru dalam rencana

tata ruang wilayah.

Pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam hal percepatan pembangunan

jalan, pendanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan dapat

bersumber terlebih dahulu dari dana Badan Usaha selaku Instansi yang

memerlukan tanah yang mendapat kuasa berdasarkan perjanjian, yang

bertindak atas nama lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah

non kementerian, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah

kabupaten/kota.

15. Data dan informasi penyelenggaraan jalan

Dalam membangun sistem jaringan Jalan, Pemerintah dan

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban

membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem data

dan informasi penyelenggaraan Jalan yang terintegrasi. Sistem data dan

informasi digunakan untuk keperluan:

a. penyusunan program dan anggaran;

b. perencanaan teknis;

c. pelaksanaan konstruksi;

d. pengoperasian Jalan;

e. pemeliharaan Jalan; dan

f. pengawasan.

Sistem data dan informasi memuat basis data jaringan Jalan secara

nasional. Basis data wajib diperbaharui setiap 1 (satu) tahun oleh Menteri.

16. Ketentuan Penutup.

Ketentuan penutup dari RUU ini menegaskan bahwa pada saat

Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-

undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini

Page 188: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

177

harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-

Undang ini diundangkan.

Page 189: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

178

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Beberapa ketentuan dalam UU tentang Jalan sudah tidak sesuai

dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta

perkembangan dinamika legislasi terkait dengan pengaturan di bidang

jalan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan beberapa ketentuan

dalam Undang-Undang dimaksud.

2. Dalam Naskah Rancangan Undang-Undang ini telah diakomodasi

berbagai ketentuan mengenai penyelenggaraan jalan baik berupa

penambahan ketentuan baru, perbaikan, penyempurnaan, maupun

mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan.

3. Perubahan atau penyempurnaan yang perlu dilakukan terhadap UU

tentang Jalan terkait dengan penyelenggaraan jalan penyelenggaraan

jalan yang meliputi:

a. pembatasan di ruas jalan arteri;

b. pencantuman identitas jalan;

c. perubahan status jalan;

d. bagian-bagian jalan termasuk bangunan penghubung yakni

jembatan dan terowongan;

e. pembangunan jaringan utilitas atau kegiatan lainnya pada bagian-

bagian jalan;

f. penekanan penguasaan jalan oleh Negara;

g. penyempurnaan wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan

jalan;

h. penyempurnaan pengaturan jalan secara umum dalam perumusan

kebijakan perencanaan dan penyusunan perencanaan umum

jaringan jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa serta

penekanan pada konsep pembangunan jalan berkelanjutan;

i. penyempurnaan pengaturan mengenai pembangunan jalan umum;

Page 190: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

179

j. pengawasan jalan umum;

k. penyempurnaan pengaturan tentang jalan tol;

l. dana jalan;

m. pengadaan tanah untuk pembangunan jalan; dan

n. data dan informasi penyelenggaraan jalan.

B. Saran

Naskah Akademik sebagai dasar pemikiran disusunnya Rancangan

Undang-Undang tentang Perubahan atas UU tentang Jalan ini diharapkan

memenuhi kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta lebih

memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan serta

pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan jalan yang sejalan dengan

tujuan pembangunan nasional.

Page 191: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

1

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bahan Makalah, “Pengadaan Tanah Infrastruktur PU”, disampaikan dalam

peningkatan kemampuan SDM Bidang Pengadaan Tanah Untuk

Pembangunan Infrastruktur, Denpasar 3 Oktober 2012.

Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum, Bahan Makalah Reformasi

Peraturan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum, disampaikan dalam peningkatan kemampuan SDM Bidang

Pengadaan Tanah, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum,

Jakarta,10 September 2014.

E. E. Savas. 1987. Privatization: The Key to Better Government. Chatham

House Publishers. Inc: New York.

Iqbal, Zafar dan Suleman, Areef. 2010. “Indonesia: Kendala Kritis Bagi

Pembangunan Infrastruktur”. Islamic Development Bank.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2010. Draft

Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang Jalan. Universitas Gajah

Mada.

Kementerian Pekerjaan Umum. 2010. Rencana Strategis Dirjen Bina Marga

2010-2014.

Kementerian PPN/Bappenas. 2012. Direktorat Evaluasi Kinerja

Pembangunan Sektoral Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan.

Laporan Akhir Evaluasi Pembangunan Bidang Transportasi di

Indonesia.

Page 192: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

2

Pusat Kajian Strategis (Pustra) Kementerian PU. 2010. Laporan Ringkas

Kajian Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU Dalam Rangka

Meningkatkan Kualitas Lingkungan.

Usman, S., 2009. “Studi Infrastruktur dan Pembangunan Masyarakat:

Image of The Subject Matter”, Magister Pengelolaan Infrastruktur dan

Pemberdayaan Masyarakat (PIPM), Universitas Gadjah Mada,

Yogyakarta.

Walker., C. Mulcahy, J.Smith, A. Lam., 1995. Privatized infrastructure : the

build operate transfer approach. Thomas Telford, P.T.I and Cochrane,R:

London.

Laman

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana-Bappenas. Prioritas Pembangunan

Infrastruktur 2016,

http://www.pu.go.id/konreg2015/BAHAN%20KONREG%202015/Papa

ran%20Deputi%20Sarpras%20Bappenas%20-

%20Konreg%20PU%202015.pdf.

Djunedi, Praptono. “Implementasi Public-Private Partnerships dan

Dampaknya Ke APBN”.

(www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/kajian%5Cartikel_PPP_prap.pdf.

Dr. Zaroni, Infrastruktur logistik untuk daya saing negara. Supply Chain

Indonesia. http://supplychainindonesia.com/new/infrastruktur-

logistik-untuk-daya-saing-negara.

Lawalata, Grace Maria. Prinsip-Prinsip Pembangunan Jalan Berkelanjutan,

Jurnal Transportasi Vol.13 No.2 Agustus 2013.

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=166004&val=605

5&title=PRINSIP-

PRINSIP%20PEMBANGUNAN%20JALAN%20BERKELANJUTAN.

Page 193: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

3

Highways Departement. “Hong Kong The Facts: Highway,”

(http://www.hyd.gov.hk/eng/aboutus/organ /index.htm.)

India Financing Highways. Energy and Infrastructure Sector Unit South Asia

Region. Document of World Bank October 21, 2004; The World Bank.

2008.

Indian Road Construction Industry : Capacity Issues, Constraints &

Recommendations. New Delhi: Colorcom Advertising; National Highway

Authority of India (www.nhai.org.)

Iskandar, Hikmat. Kajian Standar Pelayanan Minimal Jalan Untuk Jalan

Umum Non-Tol.

http://www.pu.go.id/uploads/services/service20130717142059.pdf

Kementerian Pekerjaan Umum. Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019.

http://pu.go.id/uploads/info-anggaran/renstra/Renstra-2015-

2019.pdf.

Pembangunan Jalan Baru Sulit,” Selasa, 26/02/200

(http://finance.detik.com/read/2008/02/26/123229/900105/4/pemb

angunan-jalan-baru-sulit, diakses 10 Juni 2011).

Sukoyo,Yeremia. “Ini Penyebab Berlarutnya Pembebasan Tanah untuk Jalan

Tol”, http://www.beritasatu.com/nasional/282386-ini-penyebab-

berlarutnya-pembebasan-tanah-untuk-jalan-tol.html.

Page 194: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

4

“YLBHI: RUU Pengadaan Tanah = Perampasan,”

http://nasional.kompas.com/read/2011/03/24/06312220/YLBHI:.RU

U.Pengadaan.Tanah..Perampasan, diakses 18 Februari 2016.

Yudono, Jodhi, “Sebelum Hutan Menjadi Kenangan” Harian Kompas 21

Maret 2015, diakses pada 3 Februari 2016, dapat diakses di

http://nasional.kompas.com/read/2015/03/21/11422271/Sebelum.

Hutan.Menjadi.Kenangan

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37436/3/Chapter%20II.

pdf.

http://www.academia.edu/5740385/DASAR_PERENCANAAN_JALAN_SURV

AI_and_DATA_PENDUKUNG.

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37301/3/Chapter%20II.

pdf.

http://binamarga.dpu.ntbprov.go.id/rekomendasi-pemanfaatan-ruang-

milik-jalan-untuk-pemasangan-utilitas-pada-ruas-jalan-provinsi/.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-

jakarta/documents/publication/wcms_141562.pdf.

http://kbbi.web.id/biaya

http://pustaka.pu.go.id/new/istilah-bidang-detail.asp?id=272

http://www.pu.go.id/berita/9975/APBN--P-TA-2015-Kementerian-PUPR-

Rp-116,8-Triliun.

http://bachnas.staff.uii.ac.id/2009/02/14/penyebab-kerusakan-jalan/

Page 195: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

5

http://www.instran.org/index.php/en/news-room/home/25-front-

page/1627-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-renggut-31-ribu-jiwa.

https://id.wikibooks.org/wiki/Rekayasa_Lalu_Lintas/Kapasitas_jalan.

http://katadata.co.id/berita/2015/04/22/bpn-segera-terbitkan-petunjuk-

teknis-pembebasan-lahan#sthash.yIFXV8DJ.rHcqkUhJ.dpbs.

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37436/3/Chapter%20II.

pdf.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi. Daerah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang

Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal.

Page 196: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

6

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintah Aceh.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan jo. UU Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang

Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang

Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang

Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Page 197: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

7

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan jo. UU Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41Tahun 1999 Tentang

Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-

Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 jo Peraturan Pemerintah

Nomor 44 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005

tentang Jalan Tol.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan

Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan

Jasa.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik

Indonesia Nomor 43 PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2014 tentang

Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol.

Page 198: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 1 BAB

8

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang

Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi dan Jasa

Konsultansi.