NASKAH AKADEMIKRANCANGAN UNDANG-UNDANGTENTANGPERUBAHAN ATAS UU NO. 2 TAHUN 2013TENTANG PERATURAN PEMILIHAN UMUM KELUARGA MAHASISWA FARMASIUNIVERSITAS PADJADJARAN

BADAN PERWAKILAN MAHASISWAKELUARGA MAHASISWA FARMASI UNIVERSITAS PADJADJARANBAB IPENDAHULUAN

A. Latar BelakangMenurut pandangan dari tokoh politik Abraham Lincoln tentang Pemerintahan yaitu Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal tersebut tertuang di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) mengatur dan menetapkan, bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Kedaulatan rakyat itu adalah hak dan kewajiban secara demokratis dari rakyat untuk menyampaikan dan memilih wakil-wakilnya untuk mengatur dan menjalankan pemerintah untuk tujuan bersama. Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud salah satunya dilaksanakan melalui pemilihan umum (Pemilu) secara langsung.Pemilihan Umum di Negara Republik Indonesia telah diatur dan ditetapkan di dalam Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak dan menyebar di seluruh Nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut keberadaan penyelenggara pemilihan umum yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.Hal inilah yang melandasi untuk dilakukannya Pemilihan Umum di lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran. Mengadopsi dari Pemilihan Umum di Indonesia, pelaksanaan Pemilihan Umum di Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran akan dipertanggungjawabkan oleh Majelis Tetap Kongres (MTK) yang bersifat seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis. Pemilihan Umum ini dilaksanakan untuk memilih dan menentukan Ketua BEM Kemafar Unpad dan wakil-wakil mahasiswa Keluarga Mahasiswa Farmasi Universitas Padjadjaran untuk menjadi anggota BPM Kemafar Unpad. Pemilu ini perlu dilaksanakan karena nantinya anggota BPM Kemafar merupakan pilihan dari mahasiswa Kemafar Unpad yang dipercaya untuk mengaspirasikan keinginan dari mahasiswa Kemafar Unpad. Sehingga dalam pelaksanaannya perlu dibentuk dan ditetapkan panitia khusus yang memiliki kapabilitas tinggi.B. Rumusan Masalah1. Seberapa sering ditemukannya ketidakselarasan tahapan pemilihan umum calon ketua BEM Kemafar Unpad dan calon anggota BPM Kemafar Unpad, sejauh mana ketidakselarasan ini berdampak negatif bagi kelangsungan pemilihan umum serta bagaimana mekanisme pemilihan umum calon ketua BEM Kemaar Unpad dan calon anggota BPM Kemafar Unpad?2. Mengapa tahapan pemilihan umum perlu diperjeas dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu Kemafar, bagaimana kejelasan fungsi, tugas, wewenang serta hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam tahapan pemilihan umum?3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang Kemafar tentang peraturan pemilihan umum Kemafar?4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Undang-Undang Kemafar tentang peraturan pemilihan umum Kemafar?C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah AkademikPenyusunan naskah akademis Rancangan Undang Undang Tentang Perubahan Undang Undang Penyelenggara Pemilihan Umum Keluarga Mahasiswa Farmasi Universitas Padjadjaran bertujuan:1. Sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Keluarga Mahasiswa Farmasi Universitas Padjadjaran.2. Menegakan kedisiplinan dan ketaatan panitia pelaksana pemilu beserta jajaraannya, calon ketua BEM dan calon anggota BPM, serta seluruh anggota Keluarga Mahasiswa Farmasi Universitas Padjajdjaran selaku pemilik hak suara.3. Memperjelas kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Badan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Farmasi Universitas Padjadjaran.4. Memaparkan perubahan-perubahan Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Keluarga Mahasiswa Farmasi Universitas Padjadjaran.

D. MetodeMetode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yang mencakup penelitian suatu asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal yang ditelaah dengan mengkaji perundang-undangan suatu bidang kehidupan tertentu, sesuai dengan pemeringkatan Undang-Undang, perbandingan hukum serta sejarah hukum.Pada penelitian yuridis normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang ada dalam keadaan siap terbit, bentuk, dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa melihat waktu dan tempat.Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menunjang penelitian adalah dengan melakukan studi kepustakaan yang dilaksanakan dengan menelusuri dan melakukan analisis bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian yang terdiri atas bahan-bahan hukum.

BAB IIKAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS

A. Kajian TeoritisPemilihan Umum(Pemilu) adalah proses pemilihan orang(-orang) untuk mengisi jabatan-jabatanpolitiktertentu.Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatanretorika,public relations, komunikasi massa, lobby dan lain-lain kegiatan.Meskipun agitasi danpropagandadi Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakaioleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik. Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebutkonstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masakampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelahpemungutan suaradilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

B. Kajian Terhadap AzasAzas PemiluPemilu diselenggarakan secara demokratis dan transparan, jujur dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Jadi berdasarkan Undang-undang tersebut Pemilu menggunakan azas sebagai berikut :1.Jujur:Yang berarti bahwa penyelenggara/pelaksana, dan peserta Pemilu, pengawas, dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Adil:Berarti dalam penyelenggaraan Pemilu setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

3.Langsung:Yaitu pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara

4.Bebas:Setiap mahasiswa yang memilih menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.

C. Kajian Terhadap Praktik PenyelenggaraanDalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang peraturan pemilihan umum digunakan asas-asas sebagai berikut: a. keadilan; yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa setiap Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap anggota kemafar tanpa kecuali. Dengan demikian penyelenggaraan pemilihan umum harus berlaku adil bagi setiap anggota kemafar yang memiliki hak pilih dan bagi setiap peserta pemilahan umum. b. Akuntabilitas; dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum harus ada pertanggungjawaban dari setiap penyelenggara pemilihan umum sehingga kualitas pemilihan umum dapat terjaga artinya setiap keputusan dan kebijakan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan kepada peserta pemilu.c. Transparansi; Seluruh proses tahapan penyelenggaraan pemilihan umum harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai.d. ketertiban dan kepastian hukum; yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam anggota kemfar melalui jaminan adanya kepastian hukum.

BAB IIIEVALUASI DAN ANALISISPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAITDalam membentuk sebuah regulasi yang berfungsi untuk mengatur suatu hal dalam sebuah organisasi, tentu nya tidaksemata-matamembentuk suatu aturan yang tanpa batasan. Sebelum sebuah regulasi terbentuk, salah satu aspek yang perlu dikaji secara mendalam adalah aspek keterkaitan antara aturan yang akan dibentuk dengan aturan lain yang telah ada dan disahkan. Dalam bab ini, akan dikaji beberapa refisi tahapan kegiatan Pemilu Calon Ketua BEM dan Calon Anggota BPM yang akan dibentuk dengan aturan terkait, baik tahap pencalonan diri sampai tahap pemilihan calon yang dilakukan oleh seluruh Anggota Kemafar. Sehingga dengan adanya refisi tahapan kegiatan pemilu ini, akan lebih memperjelas proses kegiatan pemilihan umum tersebut. Lalu bab ini akan menjadi acuan bagi bab selanjutnya yang menjelaskan kegiatan Pemilu ini.Sebelum memasuki refisi Undang-Undang Kemafar yang dilakukan oleh BPM, ada baiknya melihat Undang-Undang Kemafar sebelum direfisi. Adapun Undang-Undang yang belum direfisi adalah sebagai berikut:BAB IIITAHAPAN KEGIATAN PEMILUPasal 6Kegiatan Pemilu dilaksanakan dengan tahap-tahap sebagai berikut :1. Pendataan calon pemilih Pemilu.2. Pendaftaran calon ketua BEM Kemafar Unpad dan calon anggota BPM Kemafar Unpad.3. Screening calon ketua BEM Kemafar Unpad dan calon anggota BPM Kemafar Unpad.4. Penetapan dan publikasi calon ketua BEM dan calon anggota BPM Kemafar Unpad.5. Kampanye calon Ketua BEM dan calon Anggota BPM Kemafar Unpad.6. Pemungutan dan perhitungan suara Pemilu.7. Pengesahan hasil Pemilu.Pasal 7Waktu pelaksanaan Pemilu ditentukan oleh MT Kongres.

Dari hasil rundingan dan keputusan dari seluruh anggota BPM, peraturan di atas mengalami beberapa perubahan agar Calon Anggota BPM dan Calon Ketua BEM lebih paham dan proses pencalonan sampai pemilihan Calon Anggota BPM dan Calon Ketua BEM. Refisi yang dimaksud adalah refisi Undang-Undang Tahapan Pemilihan Umum pasal 6 ayat (1) yang sebelumnya adalah Pendataan calon pemilih Pemilu. Lalu ayat tersebut diubah menjadi (1) Calon Pemilu mendaftarkan dirinya/didaftarkan anggota Kemafar ke Panitia Pemilu, Ayat (1) pada Undang-Undang sebelumnya diubah menjadi ayat (2) dan mengalami refisi menjadi,(2)Pendataan calon Pemilu dilakukan oleh panitia Pemilu.Lalu refisi Undang-Undang pasal 6 ayat (4) yang sebelumnya adalah Penetapan dan publikasi calon ketua BEM dan calon anggota BPM Kemafar Unpad. Lalu ayat tersebut diubah menjadi,(4) Penetapan dan publikasi calon ketua BEM dan calon anggota BPM Kemafar Unpad ditetapkan oleh panitia pemilu dan sesuai dengan aturan yang dibuat oleh panitia pemilu.Refisi Undang-Undang pasal 6 ayat (5) yang sebelumnya adalah Kampanye calon Ketua BEM dan calon Anggota BPM Kemafar Unpad. Lalu direfisi menjadi,(5) Kampanye calon Ketua BEM dan Calon Anggota BPM Kemafar Unpad dilakukan sekurang-kurangnya seminggu sebelum pemungutan suara dan dilakukan secara terbuka sesuai dengan jadwal yang telah diberikan oleh Panitia Pemilu.Refisi Undang-Undang pasal 6 ayat (6) yang sebelumnya adalah Pemungutan dan perhitungan suara Pemilu. Lalu direfisi menjadi,(6) Pemungutan dan perhitungan suara pemilu harus dilakukan secara terbuka dan Panitia Pemilu harus bersifat netral tanpa memihak siapapun.Refisi Undang-Undang pasal 6 ayat (7) yang sebelumnya adalah Pengesahan hasil Pemilu. Lalu direfisi menjadi,(7) Pengesahan hasil Pemilu dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh seluruh anggota Kemafar beserta Calon Ketua BEM dan calon Anggota BPM.Adapun refisi dari ayat 7 yang sebelumnya adalah Waktu pelaksanaan Pemilu ditentukan oleh MT Kongres. Lalu ayat tersebut direfisi menjadi,Waktu pelaksanaan pemilu ditentukan oleh Panitia Pemilu yang telah dibentuk oleh BPM.Dari perubahan ayat dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, akan lebih memperjelas bagi pihak yang akan mencalonkan dirinya dan pihak yang akan memilih calon-calonnya sebagai perwakilan mereka untuk menyampaikan aspirasi dari Anggota Kemafar.

BAB IVLANDASAN YURIDIS, FILOSOFIS, DAN SOSIOLOGIS

1. Landasan FilosofisSecara Filosofi, pembentukan Peraturan Pemilu Keluarga Mahasiswa Farmasi Universitas Padjadjaran bertujuan agar terwujudnya keteraturan dalam memilih calon ketua BEM dan calon anggota BPM Kemafar UNPAD. Peraturan Pemilu Kemafar Unpad dapat dijadikan sebagai pedoman utama dalam pemilihan umum agar terbentuknya pemilihan yang jujur, bersih dan transparan. Selain itu, Pemilihan umum dapat dijadikan sebagai pelaksanaan kedaulatan mahasiswa yang ikut berperan didalamnya.2. Landasan SosiologiSejalan dengan pemikiran filosofi di atas, pembentukan peraturan pemilu ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan pemilu tersebut, sehingga pelaksanaan hak politik mahasiswa dapat terjamin. Peraturan pemilu dapat dijadikan sebagai cerminan bagi calon ketua BEM dan calon anggota BPM dalam melakukan aksinya berupa penggumpulan suara dari masing-masing mahasiswa. Adanya pembentukan peraturan pemilu ini dapat menyalurkan suara yang dimiliki oleh mahasiswa Farmasi UNPAD terhadap calon Ketua BEM dan calon anggota BPM. Sehingga adanya kesesuaian antara peraturan pemilu ini dengan keadaan mahasiswa.3. Landasan YuridisPembentukan peraturan pemilu Keluarga Mahasiswa Farmasi UNPAD didasarkan pada hasil musyawarah seluruh mahasiswa Farmasi di Universitas Padjadjaran. Peraturan ini diubah karena kurang tegasnya peraturan yang telah dibuat sehingga terjadi kelemahan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian dibentuknya peraturan baru tersebut agar dapat dijalankan oleh semua elemen yang terlibat.

BAB VJANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. JANGKAUAN PENGATURANLingkup atau jangkauan pengaturan, dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan umum keluarga mahasiswa farmasi Universitas Padajajaran ini, mencakup hal-hal sebagai berikut :1. Ketentuan umum2. Penanggung Jawab dan Pelaksana3. Tahapan Kegiatan Pemilu4. Peserta Pemilu5. Pemilihan Ketua BEM Kemafar Unpad6. Kampanye Pemilu Kemafar Unpad7. Pemilihan anggota BPM Kemafar Unpad8. Pemungutan dan Perhitungan suara9. Sumber dana Pemilu10. Ketentuan PenutupB. ARAH PENGATURANHal-hal yang di atur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan umum keluarga mahasiswa farmasi Universitas Padajajaran ini meliputi : pasal 1 (ayat 1-4), pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 (ayat 1-5), pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12 (ayat 1-4), pasal 13 (ayat1-3), pasal 14 (ayat 1-3), pasal 15, pasal 16, pasal 17 (ayat1-2), pasal18 (ayat1-4), pasal 19 (ayat 1-4), pasal 20, pasal 21, dan pasal 22.C. RUANG LINGKUP MATERI MUATANRuang Lingkup Materi Muatan Mencakup :1. Ketentuan umumDalam ketentuan umum ini, memuat rumusan akademik mengenai :a. Pemilihan Umum Kemafar Unpadb. Peraturan Pemilu Kemafar Unpad c. Peserta pemilud. Pemilih2. Materi Muatan yang akan diaturSebagaimana diuraikan di atas, maka materi muatan atau substansi yang berkaitan dengan RUU tentang Peraturan Pemilihan Umum Keluarga Mahasiswa Farmasi Universitas Padjajaran harus di atur sedemikian rupa, mulai dari tahapan kegiatan hingga sumber dana pemilu. Adapun materi muatan Rancangan Undang-Undang Peraturan Pemilihan Umum Keluarga Mahasiswa Farmasi Universitas Padjajaran, meliputi :a. Penanggung Jawab dan PelaksanaNorma yang di buat :1. Mengenai Pelaksanaan Pemilu2. Tugas panitia pemilu, mulai dari Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Pemilu, Mensosialisasikan kegiatan Pemilu, Melaksanakan seluruh tahapan Pemilu, Mempublikasikan profil calon ketua BEM dan calon Anggota BPM Kemafar Unpad, Memberikan laporan perkembangan kegiatan pemilu kepada MT Kongres, hingga Mempublikasikan Ketua BEM dan anggota BPM Kemafar Unpad terpilih3. Tahapan Kegiatan PemiluNorma yang di buat :a. Pendataan calon pemilih Pemilu.b. Pendaftaran calon ketua BEM Kemafar Unpad dan calon anggota BPM Kemafar Unpad.c. Screening calon ketua BEM Kemafar Unpad dan calon anggota BPM Kemafar Unpad.d. Penetapan dan publikasi calon ketua BEM dan calon anggota BPM Kemafar Unpad. 5. Kampanye calon Ketua BEM dan calon Anggota BPM Kemafar Unpad.e. Pemungutan dan perhitungan suara Pemilu.f. Pengesahan hasil Pemilu.4. Peserta PemiluNorma yang dapat di buat :a. Peserta Calon Ketua BEM adalah anggota Kemafar Unpad minimal tingkat tiga b. Peserta calon anggota BPM adalah anggota Kemafar Unpad dari tiga angkatan termudac. Tata cara pendataan peserta diatur oleh panitia Pemilu.d. Setiap peserta berhak untuk turut serta dalam Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.e. Daftar peserta disahkan oleh ketua panitia Pemilu dengan diketahui oleh MT Kongres.5. Pemilihan Ketua BEM Kemafar UnpadNorma yang dapat di buat :a. Ketua BEM Kemafar Unpad dipilih secara langsung oleh Kemafar Unpad.b. Syarat-syarat calon ketua BEM Kemafar Unpad, meliputi :1. Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.2. Anggota Kemafar Unpad minimal tingkat ketiga.3. Mencalonkan diri atau dicalonkan oleh perorangan.4. Menyatakan kesediaan secara tertulis dan bersedia mengikuti setiap ketentuan pelaksanaan Pemilu.5. Mempunyai IPK minimal 2,75.6. Didukung oleh sekurang kurangnya 30 anggota Kemafar dan dibuktikan dengan melampirkan fotocopy KTM pendukung.c. Calon ketua BEM disahkan secara administratif oleh ketua panitia pelaksana Pemilu6. Kampanye Pemilu Kemafar UnpadNorma yang dapat di buat :a. Kampanye calon ketua BEM terdiri dari kampanye lisan dan tulisan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 5 hari sebelum pemilihanb. Kampanye calon Anggota BPM terdiri dari tulisan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 5 hari sebelum pemilihanc. Masa terakhir kampanye lisan dan tulisan calon ketua BEM adalah 2 hari sebelum pemilihan dilaksanakand. Masa terakhir kampanye tulisan calon Anggota BPM adalah 2 hari sebelum pemilihan dilaksanakane. Kampanye lisan adalah kampanye yang berupa penyampaian profil , visi dan misi calon ketua BEMf. Kampanye tulisan adalah kampanye yang berupa penyampaian profil , visi dan misi calon ketua BEM dan calon anggota BPM melalui media cetak ataupun media sosial g. Tatacara kampanye lisan dan tulisan diatur oleh panitia Pemilu dan diketahui oleh MT Kongres7. Pemilihan anggota BPM Kemafar UnpadNorma yang dapat dibuat :a. Keanggotaan BPM merupakan perwakilan perwakilan anggota Kemafar Unpad yang diimplementasikan melalui perwakilan 3 angkatan termuda.b. BPM Kemafar Unpad terdiri dari sejumlah perwakilan dari tiga angkatan termuda dengan perbandingan satu perwakilan mewakili 25 anggota Kemafar di angkatannya.c. Mekanisme pencalonan anggota BPM Kemafar Unpad dilakukan secara perorangan atau direkomendasikan oleh angkatan masing-masing, diseleksi oleh panitia pemilu dan dipilih langsung oleh kemafar.d. Syarat-syarat calon anggota BPM, adapun syarat yang berlaku :1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME2. Merupakan anggota Kemafar Unpad3. Mencalonkan diri atau dicalonkan oleh mahasiswa farmasi diangkatannya4. Menyatakan kesediannya secara tertulis dan bersedia mengikuti ketentuan pelaksanaan Pemilu5. Didukung oleh sekurang kurangnya 5 anggota Kemafar Unpad dari angkatannya dan dibuktikan dengan melampirkan fotocopy KTM pendukunge. Penetapan Anggota BPM Kemafar Unpad:1. Calon anggota BPM terpilih disahkan secara administratif oleh panitia pelaksana Pemilu Kemafar Unpad2. Anggota BPM Kemafar Unpad dilantik dan disahkan dalam sidang umum kongres Kemafar Unpad

8. Pemungutan dan Perhitungan suaraNorma yang dapat di buat:1. Setiap anggota Kemafar memiliki 1 hak suara2. Tatacara pemungutan suara diatur oleh panitia Pemilu

3. Perhitungan suara dapat dilakukan apabila suara yang masuk minimal adalah 70% dan masing-masing angkatan yang terdaftar sebagai peserta4. Apabila ayat 1 tidak tercapai dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka diadakan perpanjangan waktu pemungutan suara selama maksimal 1 minggu dan selanjutnya jumlah suara dianggap sah5. Tatacara perhitungan suara diatur oleh panitia pelaksana Pemilu6. Hasil pemilihan disahkan oleh ketua panitia Pemilu.7. Ketua BEM terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu8. Ketua BEM terpilih disahkan secara adminstratif oleh panitia pelaksana Pemilu9. Anggota BPM terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak sesuai kuota dari angkatannya 10. Anggota BPM terpilih disahkan dalam sidang umum Kongres Kemafar Unpad

9. Sumber dana PemiluSumber dana Pemilu berasal dari iuran Kemafar Unpad dan sumber-sumber lain yang halal dan sah, serta tidak bertentangan dengan AD/ART.

BAB VIPENUTUP

A. Simpulan Berdasarkan dari asas yang telah di uraikan pada bab sebelumnya kita harus memegang teguh prinsip pemilihan secara langsung jujur adil dan bebas . karena dalam sebuah pemilihan kita harus bisa memegang teguh prinsip tersebut agar terpilih anggota dan ketua yang tepat dalan menjalankan amanahnya. Penyelenggaraan pemilu dilaksanakan untuk memilih ketua bem dan anggota bpm, pemilu di adakan dengan cara menyuarakan hak pilih mahasiswa untuk mencoblos untuk menentukan siapa yang layak menjadi para pemimpinnya.

B. SaranPemilu seharusnya dilaksanakan degan sejujur jujurnya dan seadil adilnya agar pemutusannya pun dapat dihasilkan dengan baik. Pemilu diadakan untuk pemilihan pemimpin maka dari itu harus lebih selektif dalam memilih pemimpin.