39

BAB IV

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH MENENGAH DAN KEJURUAN

A. Pendidikan Guru Sekolah Menengah Hingga Tahun 1950

Pada awal tahun 1950, pemerintah Indonesia lebih berfokus kepada

peningkatan kegiatan pendidikan pada tingkatan pendidikan rendah. Tujuan utama

yang ingin dicapai ialah pelaksanaan wajib belajar enam tahun dan pemberantasan

buta huruf dengan segera. dalam kurun waktu lima tahun terjadilah ledakan

pendidikan, dimana jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan

meningkat drastis.

Sistem pendidikan guru untuk sekolah menengah yang dikembangkan oleh

Pemerintah Hindia Belanda sungguh tidak berarti. Sistem yang dikembangkan

ialah duplikat dari sistem pendidikan guru sekolah menengah yang ada di

Belanda, yaitu Kursus untuk memperoleh wewenang mengajar di pendidikan

menengah. Sistem ini dikenal sebagai sistem "Kursus MO" (Cursus voor

Middelbaar Onderwijs). Yang dikembangkan oleh Pemerintah Hindia Belanda di

Indonesia sampai pecahnya Perang Dunia II. Hanya ada satu kursus MO, yaitu

Kursus untuk memperoleh Akta MO A dalam mata pelajaran matematika, yang

kemudian disusul dengan Kursus untuk memperoleh Akta MO A dalam Bahasa

Inggris.1

Kursus-kursus MO ini mengalami kematian dalam zaman pendudukan

Jepang. Dalam periode 1945-1949 Pemerintah RI mencoba menghidupkan

kembali kursus-kursus MO ini. Tetapi situasi politik yang dihadapi Pemerintah RI

1 Muhammad Rifa’I, op cit, hal. 167

40

dalam periode ini tidak memungkinkan terjadinya rehabilitasi yang cukup berarti

terhadap sistem Kursus MO ini.

Dalam periode 1950-1965 Pemerintah RI melakukan 2 (dua) langkah

dasar untuk merehabilitasi dan memperluas (ekspansi) sistem pendidikan guru

untuk sekolah menengah ini. Kedua langkah dasar ini ialah:

Menyelenggarakan Kursus-Kursus B-I (mulai 1950) dan Kursus-Kursus

B-II (mulai tahun 1954).

Membuka lembaga pendidikan guru baru, yaitu Perguruan Tinggi

Pendidikan Guru, disingkat PTPG, pada tahun 1954.

Kebutuhan akan perluasan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sudah terasa sejak

tahun ajar 1950- 1951. Pada waktu itu di seluruh Indonesia hanya terdapat 216

SMP.

B. Pendidikan Guru Sekolah Menengah dan Atas

Sekolah Guru A

Pada awalnya Sekolah Guru A (SGA) direncanakan sebagai tempat

sekolah calon guru SR yang baku, tetapi pada tahun 1950 guru SMP masih sangat

kurang. Oleh sebab itu SGA terpaksa ditempatkan di SMP. Hal ini berjalan

sampai tahun 1960.2 Setelah tahun 1960 tamatan dari SGA baru ditempatkan di

Sekolah Rakyat. Guru-guru SMP yang berasal dari SGA ditingkatkan lagi ke

kursus PGSLP. Lama pendidikan SGA adalah 6 tahun sesudah Sekolah Rakyat.

2 Suhadi HP, dkk. op cit. hal. 60

41

Yang dapat diterima menjadi siswa SGA adalah tamatan SMP atau SGB (setelah

ujian kelas III).

Perkembangan SGA baru berkembang pesat setelah SGB dihapuskan dan

SGA merupakan satu-satunya sekolah bagi calon guru Sekolah Rakyat. Jumlah

SGA pada tahun 1956 hanya 71 buah. Pada tahun 1960, di setiap kabupaten

terdapat satu SGA, maka diperkirakan jumlahnya sekitar 300 SGA negeri, belum

terhitung SGA swasta.

Dalam rangka peningkatan mutu SGA telah dilakukan beberapa usaha,

diantaranya peningkatan sarana berupa gedung, auditorium, perpustakaan,

laboratorium, lapangan, dan alat-alat olahraga. Pada bidang kurikulum terjadi

berbagai macam konfersnsi kepala SGA untuk membahas didaktik-metodik pada

tahun 1956 dan 1957.

Kursus Guru A

Kursus Guru A (KGA) bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada

guru-guru SR yang belum berijazah SGA. Hal ini untuk memenuhi ketentuan

bahwa guru SR yang baku adalah guru-guru tamatan SGA. Kursus Guru A

didirikan untuk menggantikan Kursus Lisan Persamaan Guru A (KLPSGA) yang

dibuka sejak tahun 1954.

Siswa yang diterima mengikuti Kursus Guru A adalah lulusan SGB atau

yang sederajat dan harus sudah bekerja sebagai guru. Karena itu kursusnya

diselenggarakan siang hari, biasanya menempati gedung gedung Sekolah Guru A

(SGA). Tenaga pengajar yang ada pada KGA juga merupakan guru SGA. Masa

42

pendidikan KGA ialah tiga tahun yang terdiri atas 3 tingkatan. Tiap-tiap tingkatan

diakhiri dengan menempuh ujian dalam 5 mata pelajaran.

Pada Tingkat I yang akan diujikan ialah Bahasa Daerah, Seni Suara,

Pekerjaan Tangan, Menggambar, Menulis. Tingkat II adalah: Ilmu Hayat, Ilmu

Alam, Sejarah / Tatanegaraan, Ilmu Bumi,Ilmu Pasti / Berhitung Tingkat III

adalah : Ilmu Mendidik, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggeris, Pendidikan Jasmani,

Praktek Mengajar.3

Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama

Guna mempersiapkan tenaga-tenaga pengajar bagi pendidikan dasar,

diadakan sekolah guru yang lama pendidikannya lima tahun, dengan syarat siswa

harus memiliki ijasah sekolah rakyat, atau pendidikan sekolah guru dua tahun

untuk mereka yang berijasah sekolah lanjutan pertama. Para pengajar di sekolah

guru ini harus berusia paling sedikit 18 tahun. Untuk mempersiapkan tenaga

pendidik bagi sekolah lanjutan pertama dibuka Kursus Pendidikan Sekolah Guru

Sekolah Lanjutan Pertama. Kursus ini merupakan pendidikan lanjutan bagi

mereka yang telah mengikuti pendidikan guru sekolah rendah dan telah memiliki

masa kerja praktik mengajar dua tahun.

Tamatan SGA yang menurut rencana semula akan ditempatkan sebagai

guru SR kemudian ditempatkan sebagai guru SMP dan SGB. Hal tersebut

merupakan tindakan darurat yang diputuskan oleh pemerintah. Kementrian PP dan

K menyadari, penyelesaian darurat ini tidak dapat dibiarkan berlangsung terlalu

3 Ibid, hal. 62

43

lama. Maka pada tahun 1952 dibangun Pendidikan Guru Sekolah Menengah

Pertama (PGSLP). Lama pendidikan PGSLP mula mula ditetapkan satu tahun

tetapi mulai 1 september 1958 lama pendidikan ini diperpanjang menjadi dua

tahun, dan namanya diubah menjadi PGSLA. Mahasiswa yang diterima di PGSLP

adalah tamatan SMA, SGA, dan guru-guru SMP yang belum memiliki ijazah

PGSLP. Seperti diketahui bahwa pada waktu itu banyak guru SMP yang hanya

lulusan SGA. PGSLP terdiri atas jurusan-jurusan yang disesuaikan dengan

kebutuhan di SMP, di antaranya :

Jurusan Bahasa Indonesia

Jurusan Bahasa Inggris

Jurusan Ilmu Pasti

Jurusan Ilmu Alam

Jurusan Sejarah

Jurusan Ilmu Hayat

Jurusan Ilmu Bumi

Jurusan Menggambar

Jurusan Ilmu Mendidik

Pada tahun 1957 Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP)

tercatat terdapat 27 buah. Pada tahun 1960 setelah lama pendidikannya menjadi

dua tahun jumlah PGSLP menjadi 31 buah dengan berbagai jurusan. Di samping

itu juga sudah terdapat beberapa PGSLP swasta.

44

Kursus B I dan B II

Untuk memenuhi kebutuhan guru-guru SLTA (SMA, SGA, SMEA, dan

sebagainya), maka pada tahun 1950 didirikan Kursus B I dan B II.4 Lama

pendidikan Kursus B I ialah selama dua tahun. Peserta didik kursus B I dan B II

adalah guru-guru yang berijazah SGA atau sederajat serta memiliki masa kerja

dua tahun ke atas. Mata pelajaran yang diajarkan sesuai dengan pelajaran-

pelajaran di SLTA. Sampai dengan tahun 1957 telah terdapat 75 Kursus B I negeri

dan swasta yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia.

Mereka mendapatkan tugas belajar dari Kementerian P.P. dan K untuk

mengikuti kursus-kursus ini dengan ketentuan, mereka harus tetap melaksanakan

tugas mengajar mereka dengan mendapatkan keringanan tugas. Kursus pada

umumnya diselenggarakan di siang hari. Hanya dalam beberapa hal yang

merupakan perkecualian diselenggarakan kursus atau perkuliahan pada pagi hari.

Pada tahun ajar 1954 - 1955 di seluruh Indonesia terdapat 102 Kursus B-II dan 3

Kursus B-II.

Pada PP No. 41 tahun 1950 disebutkan bahwa lulusan Kursus B I hanya

berwenang mengajar di kelas I dan II SLTA, maka untuk memenuhi kebutuhan

guru-guru SLTA yang berhak mengajar pada kelas terakhir (kelas III) maka pada

tahun 1958 didirikan kursus B II. Lama kursus B II adalah dua tahun sesudah B I.

Yang dapat mengikuti kursus B II hanya para pemilik ijazah B I.

4 Ibid, hal. 167

45

Kursus B II yang ada pada waktu itu baru di tiga kota yaitu : Jakarta

(Jurusan Sejarah dan Jurusan Ilmu Bumi), Bandung (Jurusan Ilmu Bumi, Jurusan

Pendidikan, dan Ilmu Pasti), dan Yogyakarta (Jurusan Pendidikan).

Kursus-kursus B-I dan B-II diselenggarakan untuk menghasilkan guru-guru

spesialis dalam setiap mata ajaran. Jadi ada Kursus B-I untuk Matematika, Fisika,

Biologi, Sejarah, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan sebagainya. Untuk setiap

bidang pelajaran yang diajarkan di sekolah menengah pertama terdapat Kursus B-

I. Jadi sifatnya sangat spesialistik. Dengan rancangan seperti ini jelas sekali,

Kursus-Kursus B-I dan B-II merupakan replika dari Kursus MO A dan MO B dari

Belanda. Kursus MO sebagai model pendidikan guru sekolah menengah ini

dimulai di Belanda pada tahun 1912.

Kelemahan yang terdapat pada pendidikan guru sekolah menengah lewat

Kursus-Kurus B-I ini ialah adanya perbedaan yang cukup besar dalam

ketersediaan tenaga pengajar yang memenuhi persyaratan. Untuk kota-kota besar

seperti Bandung dan Jakarta tidak terlalu sulit untuk mendapatkan "pinjaman"

tenaga-tenaga pengajar dari universitas. Tetapi untuk kota-kota kecil, seperti

Semarang, pada waktu itu sungguh sangat sukar untuk mendapatkan tenaga-

tenaga pengajar dalam bidang-bidang seperti Bahasa Inggris, Biologi, dan Fisika.

Dengan kondisi-kondisi seperti ini memang sukar diharapkan, pendidikan

Kursus-Kursus B-I akan dapat dengan cepat memenuhi kebutuhan akan tenaga-

tenaga pengajar yang cukup bermutu untuk sekolah menengah. Akan tetapi

dengan segenap kekurangan ini ada satu hal yang terasa menguntungkan, yaitu

setiap Iulusan B-I memiliki kemampuan mengajar yang tinggi. Sebabnya ialah

46

karena peserta-peserta Kursus B-I diambil dari kalangan guru yang sudah

memiliki pengalaman mengajar.

C. Pendidikan Guru Sekolah Kejuruan

Pendidikan Guru Sekolah Taman Kanak-kanak

Pada tahun 1950, melalui UU No. 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar

Pendidikan dan Pengajaran di sekolah keberadaan Taman Kanak-kanak5 resmi

diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Pada tahun yang sama,

tepatnya tanggal 22 Mei 1950 Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia

(IGTKI) berdiri.

Pada periode tahun 1951-1955 pemerintah terus berupaya

mengembangkan kurikulum. Pada tahun 1954 Inspeksi Pendidikan Taman kanak-

Kanak mengadakan pertemuan dengan perkumpulan penyelenggara Sekolah

Taman Kanak-Kanak, dan menghasilkan rencana pelajaran Sekolah Guru Taman

Kanak-Kanak (SGTK).

Sejak Menteri Ali Sastroamidjoyo melalui kementerian Pendidikan

Pengajaran dan Kebudayaan, selalu mengemukakan sifat-sifat budaya nasional.

Untuk melaksanakan sifat-sifat budaya nasional tersebut guru-guru TK perlu

mempelajari tentang :

Kehidupan anak-anak di desa-desa dan di kampung (anak bermain

dengan lingkungannya,yang dikemukakan oleh Frobell)

5 Selanjutnya disebut TK

47

Memperbaiki dan menyesuaikan permainan, nyanyian dan cerita-cerita

anak sesuai dengan pronsip Frobel.

Kebudayaan Barat dapat diambil untuk perkembangan dan kekayaan

budaya Indonesia

Pendidikan TK dimaksudkan untuk memelihara tumbuhnya kebudayaan

bangsa yang merdeka, terutama melalui sistem pendidikan dan pengajaran.

Seiring dengan perkembangan Taman Indria, berkembang pula Taman Kanak-

kanak (TK) yang merupakan adaptasi dari konsep Kindergarten dan Taman

Indria6. Perkembangan TK jauh lebih pesat dari pada Taman Indria. Baik Taman

Indria dan Taman Kanak-kanaksasarannya baru mencakup anak di atas usia 4

tahun sampai memasuki pendidikan dasar. Dengan demikian anak usia 0-4 tahun

belum terlayani program TK dalam bentuk apapun. 7

Penyelenggaraan TK ini diserahkan kepada masyarakat (pihak swasta).

Pemerintah hanya memberikan bimbingan dan bantuan, oleh sebab itu pendidikan

guru TK juga banyak dilakukan oleh pihak swasta. Yayasan Pendidikan Lanjutan

Wanita mendirikan Sekolah Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak (TK) Nasional

di Jakarta dan merupakan gerakan nasional dalam melawan kembalinya Belanda.

Di era ini pemerintah dan swasta mulai membangun banyak TK. Pada tahun 1951

berdiri Yayasan Bersekolah Pada Ibu yang menyumbang pendirian TK hingga

6 Taman Indria adalah sekolah taman kanak-kanak yang ada dalam sistem sekolah Taman Siswa.

Didirikan pertama kali oleh Ki Hadjar Dewantara pada tahun 1922. Sekolah ini menggunakan

metode pengajaran dengan sistem among, sebuah konsep pengajaran dimana pamong/guru

menghamba kepada sang anak. Model pendidikan yang dianggap banyak orang mencampurkan

konsep Frobel dan Montessori di Eropa, namun sebenarnya Ki Hadjar Dewantara menemukan 2

konsep tersebut di dalam seni budaya rakyat yang ada di Indonesia. 7 Suhadi HP, dkk. op cit. hal. 58

48

menyebar ke luar pulau Jawa. Tahun 1951-1955, pemerintah berupaya

mengembangkan kurikulum, menyediakan fasilitas, dan mengadakan supervisi ke

TK-TK. Pada periode itu pula didirikan SPG-TK Nasional di Jakarta dengan

pemberian subsidi, dan pengembangannya yang terus berlanjut hingga ke luar

pulau Jawa. Pada tahun 1957 berdiri GOPTKI (Gabungan Organisasi

Penyelenggara TK Indonesia) yang melaksanakan kongres pertamanya pada tahun

1959.

Sampai tahun 1959 pemerintah hanya mempunyai empat SGTK,

sedangkan pihak swasta memiliki 2 SGTK bersubsidi dan 24 SGTK swasta. Jadi,

jumlah seluruhnya hanya 30 sekolah. Pada awal tahun 1960-an, mulai didirikan

TK yang berstatus negeri. Dalam rangka peningkatan mutu pada tahun 1954

diadakan pembaharuan rencana pelajaran 1954. Perubahan itu antara lain

pendidikan anak umur tiga sampai enam tahun agar lebih memntingkan aktivitas

anak. Disamping itu guru lulusan SGTK diperbolehkan pula mengajar pada tiga

kelas pertama SR. 8

Pendidikan Guru Sekolah Luar Biasa

Setelah Indonesia merdeka, sekolah-sekolah khusus atau SLB yang

didirikan oleh pemerintah Belanda masih dilanjutkan oleh bangsa Indonesia

Keberadaan sekolah bagi penyandang disabilitas makin terjamin dengan adanya

UUD 45 yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Di samping itu UU Pendidikan No 12 tahun 1954 memuat ketentuan tentang

8 Ibid

49

pendidikan dan pengajaran luar biasa Kementerian PP dan K bekerja sama dengan

Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial menyelenggarakan pendidikan

bagi anak-anak penyandang disabilitas, seperti : tunanetra, tunarungu, tunadaksa,

dan lainnya. Pendidikan bagi anak-anak disabilitas itu disebut sebagai Sekolah

Luar Biasa.

Untuk itu, maka pemerintah membuka Sekolah Guru Pendidikan Luar

Biasa. Guru-guru yang akan mengajar di SLB diberikan latihan atau dididik

khusus di Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB). SGPLB dibuka pertama

kali, di Bandung, tahun 1952 dengan masa pendidikan selama 2 tahun setelah

SGB. Kemudian ditingkatkan lagi menjadi 20 bulan setelah SGA. Pada mulanya

SGLPB diperuntukan bagi guru-guru yang telah mengajar, namun dalam

perkembangannya lulusan SLTA darimanapun boleh mengikuti pendidikan. Pada

tahun 1959 SGPLB telah menghasilkan 326 orang guru. Sebagian dari mereka ada

yang dikirim ke luar negeri untuk memperdalam ilmunya.9

Meskipun demikian penyelenggaraan SLB dibina oleh pemerintah yang

mula-mula oleh Seksi Pengajaran Luar Biasa merupakan bagian dari Balai

Pendidikan Guru kemudian oleh Urusan Pendidikan Luar Biasa, bagian dari

Jawatan Pengajaran, selanjutnya oleh Urusan Pendidikan Luar biasa, bagian dari

Jawatan Pendidikan Umum. Sejak tahun 1960 penyiapan guru-guru SLB juga

ditingkatkan dimana mereka dipersiapkan di perguruan tinggi dari Diploma III

hingga Sarjana.10

9 Soegarda Poerbakawatja. op cit. hal. 157 10 Suhadi HP, dkk. op cit. hal. 66 - 67

50

Pendidikan Guru Sekolah Kepandaian Putri

Pendidikan wanita pada hakikatnya adalah pendidikan ibu bangsa. Sejak

awal kemerdekaan ahli pendidikan berpendapat bahwa wanita perlu ditingkatkan

pendidikannya. Peningkatan pendidikan bagi wanita akan menciptakan generasi

yang terdidik dengan baik. Pendidikan wanita dapat diselenggarakan dalam

sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah ini dapat menerima peserta didik campuran

(laki-laki dan wanita) maupun terpisah. Jenis sekolah terpisah ini ada yang

bersifat umum dan kejuruan. Salah satu jenis kejuruan khusus wanita adalah

pendidikan kepandaian putri. Pendidikan kepandaian putri ini berkaitan dengan

tugas-tugas wanita dalam rumah tangga.

Sekolah khusus wanita dan kerumahtanggaan telah ada sejak masa

penjajahan Belanda. Sekolah Kejuruan Wanita (Meisjes Vakschool) yang berada

di Wonosari dan Kulonprogo. Sekolah Rumah Tangga (Huishoudschool) juga

dibuka di Lempuyangan. Pada perkembangan selanjutnya terdapat dalam sebuah

sekolah yang disebut GOSVO. GOSVO merupakan singkatan dari Gouvernement

Opleiding School voor Onderwijzeres. GOSVO yang berdiri pada zaman Belanda

ini mengalami penyesuaian oleh pemerintah Indonesia pada masa awal

kemerdekaan. Penyesuaian ini menyebabkan GOSVO diubah menjadi SGKP.

Sebuah Sekolah Guru Tinggi Puteri didirikan pada bulan November tahun

1942 di Jakarta. SGTP ini masih memakai sistem yang hampir sama dengen

GOSVO. Sekolah ini mempunyai tiga bagian, yaitu Kerumahtanggaan, Bahasa,

dan Ilmu Pasti. SGTP dipindahkan ke Yogyakarta pada masa awal kemerdekaan

karena situasi Jakarta yang sudah tidak aman akibat kedatangan NICA. Sekolah

51

Guru Kepandaian Putri Negeri didirikan pada 1 Januari 1946, pindahan dari SGTP

Jakarta.11

Selama masa agresi militer Belanda, sekolah-sekolah termasuk SGKP

ditutup sementara. Peserta didik dan guru meninggalkan sekolah karena alasan

keamanan. Sumbangan guru-guru dan peserta didik SGKP selama masa

penutupan sekolah adalah mengadakan pelajaran di rumah masing-masing dan

membantu Palang Merah Indonesia (PMI). Penutupan SGKP pada masa Revolusi

Fisik ini bersifat sementara karena keadaan yang tidak memungkinkan.

Wanita sebagai ibu rumah tangga memegang peranan penting dalam

kesejahteraan rumah tangga. Hal inilah yang mendorong Kementerian PP dan K

mengeluarkan kebijakan membuka sekolah guru kejuruan rumah tangga yang

khusus bagi wanita. Kebijakan pemerintah tersebut diwujudkan dalam pendirian

Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP). SGKP setingkat dengan sekolah

menengah atas. SGKP diklasifikasikan dalam pendidikan menengah bagian

kejuruan. Sekolah ini memberi pendidikan kepada wanita untuk bekerja,

mendirikan usaha, maupun keahlian yang berkaitan dengan kerumahtanggaan.

SGKP juga memberi pendidikan dalam berbagai keterampilan untuk calon guru

Sekolah Kepandaian Putri (SKP).

SGKP yang memiliki tujuan sebagai sekolah kejuruan dan keguruan

sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Sekolah ini memberikan pendidikan

untuk menjadi guru dan membuka usaha sendiri. Pendidikan dalam kepandaian

putri juga sangat mendukung pengetahuan wanita dalam aspek rumah tangga.

11 HM. Nasruddin Anshoriy dan GKR Pembayun. Pendidikan Berwawasan Kebangsaan: Kesadaran Ilmiah Berbasis Multikulturalisme. Yogyakarta: LkiS. 2008. hal. 59

52

Pendidikan kejuruan atau kepandaian putri memiliki berbagai macam materi.

Kejuruan tersebut misalnya memasak, menjahit, memimpin rumah tangga,

mengasuh anak-anak, dan kerajinan. Selain itu terdapat keterampilan untuk

membuka atau membantu dalam industri. Industri yang dimaksud adalah batik,

anyaman, dan kerajinan. Pengajar-pengajar untuk pendidikan itu disiapkan di

SGKP. SGKP menerima siswa dari lulusan SMP dan SKP empat tahun.

Pendidikan SGKP ialah empat tahun.

Jumlah SGKP di Indonesia pada masa awal kemerdekaan tidak banyak.

Pada tahun 1950 terdapat empat buah SGKP. Jumlah SGKP Negeri di seluruh

Indonesia hingga tahun pelajaran 1954/1955 hanya enam sekolah, sementara

SGKP swasta berjumlah empat sekolah. Keseluruhan jumlah SGKP di Indonesia

hingga tahun 1955 hanya ada 10 sekolah. SGKP negeri hanya terdapat di kota

Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, dan Makassar. Sampai

dengan tahun 1960 jumlah SGKP hanya 13 buah.12

Bagi calon peserta didik, ada syarat untuk bisa bersekolah di SGKP.

Syarat tersebut adalah :

Warga Negara Indonesia

Berjenis kelamin wanita

Berijazah SMP Negeri atau SKP Negeri

Belum mencapai umur 20 tahun

Berbadan sehat yang harus dinyatakan dengan surat.

12 Soegarda Poerbakawatja. op cit. hal. 79 - 81

53

Syarat nilai bagi pendaftar adalah Tamatan SMP dengan nilai 6 untuk mata

pelajaran Bahasa Indonesia dan Pengetahuan Umum. Pendaftar tamatan SKP,

pendaftar harus mendapat nilai tujuh untuk Bahasa Indonesia dan Pengetahuan

Umum.

Sampai dengan masa awal Indonesia merdeka, kurikulum SGKP dan

sekolah kepandaian putri lainnya masih berorientasi pada sistem pendidikan

Belanda. Kurikulum SGKP mengalami perubahan pada tahun pelajaran

1949/1950. Masa belajar di SGKP dipersingkat menjadi tiga tahun. Tahun 1950,

waktu belajar siswa SGKP yang tiga tahun itu dipandang kurang dalam

memberikan bahan pelajaran di sekolah guru. Masa belajar tiga tahun kembali

berubah menjadi empat tahun atas pertimbangan tersebut. Kurikulum seperti ini

digunakan sampai dengan periode penutupan SGKP di tahun 1964.

Pelajaran pada Kelas I bertujuan untuk persiapan ke kelas berikutnya.

Pembagian jurusan untuk peserta didik di SGKP Negeri dilaksanakan pada tahun

kedua. Pembagian jurusan SGKP terdiri dari bagian A dan bagian B. Peserta didik

kelas III akan melaksanakan ujian praktek. Tahun keempat atau kelas IV

merupakan bagian pendidikan praktek mengajar di sekolah dan bekerja. Siswa

SGKP Negeri Yogyakarta kelas IV juga melaksanakan ujian akhir. Mata pelajaran

bagian rumah tangga terdiri dari 10 mata pelajaran. Kelompok mata pelajaran

yang berkaitan dengan makanan adalah Memasak, Pengetahuan Resep, Ilmu Gizi,

Pegetahuan Barang Makanan Dapur. Selain itu terdapat mata pelajaran Ilmu

Mengajar Memasak. Terdapat lima mata pelajaran yang berkaitan dengan rumah

tangga selain bidang memasak. Pelajaran-pelajaran tersebut adalah Pemeliharaan

54

Rumah Tangga, Pengetahuan Alat-Alat Rumah Tangga, Mencuci/Menyeterika,

dan Pengetahuan Alat-alat mencuci Barang Tekstil, dan Ilmu Mengajar Rumah

Tangga Mencuci. Mata pelajaran bagian menjahit dan kerajinan tangan terdiri dari

9 mata pelajaran. Mata pelajaran tersebut adalah Menjahit Pakaian Luar, Menjahit

Pakaian Dalam, Menghitung Merancang, Bahan/Harga, Menerika, Menggambar

Pola, Menghias/Teknik Membuat Kain, Menisip/Menampal, Pengetahuan Barang

Tekstil, Sejarah Pakaian, Ilmu Mengajar Menjahit serta Membatik/Menenun.

Mata pelajaran umum di SGKP terdiri dari 13 mata pelajaran.mata

pelajaran tersebut adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Pendidikan Ilmu

Jiwa, Ilmu Kesehatan, Membimbing Mendidik Anak-anak, Administrasi,

Menggambar/Menggambar di papan tulis, Ilmu Kimia/Ilmu Alam, Ilmu

Kemasyarakatan, Sejarah Kebudayaan, Mengajar di sekolah Latihan/pekerjaan di

luar sekolah, Gerak Badan, dan Agama.

D. Perguruan Tinggi Pendidikan Guru sampai Intitut Keguruan Ilmu

Pendidikan

Usaha-usaha untuk meningkatkan mutu dan jumlah guru terus dilakukan

melalui pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) oleh pemerintah

melalui Keputusan Menteri P dan K No. 382/Kab tahun 1954. Pada bulan

Oktober 1954 Menteri P.P. dan K Prof. Mr. Moh. Yamin - meresmikan berdirinya

lembaga pendidikan guru pada tingkat perguruan tinggi di 3 (tiga) tempat: Malang,

Bandung, dan Batu Sangkar, Sumatera Barat. Lembaga ini diberi nama Perguruan

Tinggi Pendidikan Guru, juga dikenal dengan nama singkatannya PTPG.

55

Dalam pidato peresmian PTPG Bandung pada 20 Oktober 1954, dikatakan oleh

Menteri Moh. Yamin, tujuan pendirian PTPG ialah ”melengkapi sekolah

menengah dengan tenaga akademisi yang berhubungan langsung dengan

memperbanyak dan mempertinggi mutu sekolah lanjutan.“Dikatakannya pula,

pendidikan guru tingkat universiter sangat mendesak, karena mutu pandidikan di

universitas yang pada waktu itu dirasakan cukup tinggi, tidak akan dapat

dipertahankan, apabila mutu sekolah menengah atas tidak ditingkatkan dengan

segera. Pada tahun 1954 itu sudah dirasakan kehadiran mahasiswa-mahasiswa

yang nampak mengalami kesukaran dalam mengikuti perkuliahan di perguruan

tinggi.

Perguruan Tinggi Pendidikan Guru yang konsepnya disiapkan oleh Djawatan

Pengadjaran untuk menghasilkan tenaga-tenaga guru berwenang penuh untuk

sekolah-sekolah lanjutan dari berbagai jenis, disamping Perguruan Tinggi itu akan

membuka jalan guna menempatkan “pendidik” pada tempatnya yang terhormat di

lingkungan masyarakat. Lembaga pendidikan guru ini akan menghasilkan sarjana-

sarjana yang bersama-sama dengan sarjana-sarjana lain menduduki tempat dalam

masyarakat yang sama, dimana mereka diharapkan dapat menggalang kepentingan

nasional.

Lama pendidikan PTPG ialah 4 tahun dengan terbagi kepada dua tingkatan.

Dua tahun pertama adalah pendidikan Bakaloreat dan dua tahun terakhir disebut

sebagai pendidikan doktoral. Lulusan Bakaloreat ini akan menjadi guru sekolah

56

menengah tingkat pertama. Sedangkan yang mencapai pendidikan doktoral,

lulusannya akan menjadi guru Sekolah Menengah Atas.13

Mahasiswa PTPG adalah lulusan-lulusan SMA atau SGA yang belajar secara

penuh waktu. Pada umumnya mereka mempunyai sumber keuangan mereka

sendiri, jadi bebas dari keharusan mencari nafkah. Mereka yang sebelumnya

pernah menjadi anggota Tentara Pelajar (TP),atau Tentara Republik Indonesia

Pelajar (TRIP) mendapat tunjangan demobilisasi pelajar yang memungkinkan

mereka belajar secara penuh waktu. Juga terdapat cukup banyak mahasiswa yang

sebelum masuk PTPG adalah mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti usaha

Pengerahan Tenaga Mahasiswa sebagai tenaga pengajar di daerah terpencil di

Indonesia. Mereka ini masuk PTPG sebagai guru sekolah yang diberi tugas belajar

secara penuh. Jadi berbeda dari peserta Kursus-Kursus B-I dan B-II, mereka lebih

beruntung, karena mereka dapat memusatkan seluruh energi mereka pada usaha

menguasai bidang studi yang mereka pilih.14

PTPG terdiri dari berbagai jurusan, sama halnya dengan Kursus-Kursus B-I

dan B-II. Tetapi karena waktu belajar besifat penuh, maka mereka mendapatkan

perkuliahan yang lebih luas dan lebih intensif daripada para peserta Kursus-Kursus

B-I dan B-II. Berdirinya PTPG ini sampai batas tertentu telah menimbulkan rasa

cemburu di sementara kalangan peserta dan tamatan Kursus - Kursus B-I dan B-II.

Tamatan PTPG dibenarkan untuk menggunakan gelar kesarjanaan (Sarjana Muda

dan Dotorandus), sedangkan tamatan Kursus B-I dan B-II tidak berhak

13 Keputusan Menteri P. P. dan K No. 38742/Kab tanggal 1 September 1954 tentang

Perguruan Tinggi Pendidikan Guru 14 Muchtar Buchori. op cit. hal. 104- 107

57

menyandang gelar yang mentereng ini. Pada hal mereka merasa, kemampuan

akademik mereka tidak lebih rendah, dan di samping itu mereka merasa memiliki

satu kelebihan, yaitu pengalaman mengajar. Dualisma pendidikan. guru sekolah

menengah seperti ini dirasakan tidak sehat, dan pada tahun 1961 diputuskan,

pendidikan Kursus-Kursus B-I dan B-II diintegrasikan ke dalam pendidikan FKIP.

Mulai tahun 1955 PTPG Bandung dan Malang mendapat bantuan yang sangat

besar dari The Ford Foundation, Dengan bantuan ini sejumlah tenaga pengajar dan

calon pengajar PTPG dikirimkan ke Amerika Serikat untuk mendapatkan

pendidikan lanjutan di tingkat graduate school dalam jurusan mereka masing-

masing. Bentuk bantuan lainnya ialah kehadiran tenaga-tenaga pengajar dari

Amerika Serikat di PTPG Malang dan Bandung. Di samping itu, kedua PTPG ini

juga mendapatkan perpustakaan yang sangat memadai, bahkan kadang-kadang

terlampau berlebihan. Berkat bantuan yang besar ini, maka kedua PTPG di Malang

dan Bandung tadi mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.15

PTPG ini pada tahun 1961 diubah statusnya, dari sebuah perguruan tinggi yang

berdiri sendiri, menjadi bagian dari universitas yang terdekat. Kerja sama antara

Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dan Departemen Perguruan Tinggi

dan Ilmu Pengetahuan memasukkan pendidikan Guru dalam Universitas dengsn

membentuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dengan demikian hanya ada

satu pendidikan guru untuk sekolah lanjutan yaitu FKIP. Dan untuk sekolah rakyat

direncanakan hanya satu pendidikan guru yaitu SGA. Sekolah Guru B (SGB) akan

15 Soegarda Poerbakawatja, op cit, hal. 168

58

dihapuskan secara perlahan hingga kebutuhan guru sekolah rakyat dapat dipenuhi

secara normal.

Pada tahun 1963, oleh Kementerian Pendidikan Dasar didirikan Institut

Pendidikan Guru (IPG) untuk menghasilkan guru sekolah menengah; sementara

berdasarkan Keputusan Menteri P dan K No. 6 dan 7, tanggal 8 Pebruari 1961

Kursus B-I dan B-II diintegrasikan ke dalam FKIP (Fakultas Keguruan dan

Ilmu Pendidikan) di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi yang juga

menghasilkan guru sekolah menengah. Dualisme ini dirasakan kurang efektif

dan mengganggu manajemen pendidikan guru.

Dalam perkembangannya, pada tahun 1963 FKIP ternyata mampu

berkembang secara pesat. FKIP dipersatukan dengan lembaga pendidikan guru

sekolah menengah saingannya, yaitu IPG (Institut Pendidikan Guru) menjadi

institut yang berdiri sendiri lagi, yaitu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau

IKIP. Beberapa FKIP yang kecil menjadi cabang dari pada IKIP yang terdekat atau

yang secara histori sudah lebih dahulu mempunyai hubungan kerjasama, misalnya

FKIP di Jayapura yang mempunyai mempunyai hubungan kerjasama dengan IKIP

Jakarta. Dalam bentuknya sebagai sebuah institut, IKIP ditata-ulang menjadi

Fakultas-Fakultas, dan dalam setiap Fakultas terdapat beberapa Jurusan.16

Beberapa IKIP yang muncul setelah tahun 1964 :

IKIP Yogyakarta

IKIP Yogyakarta berawal dari Fakultas Pedagogik (FP) Universitas Gajah

Mada yang didirikan pada tanggal 19 September !955. pada waktu itu FP UGM

16 Ibid

59

memiliki dua bagian, yaitu Bagian Pendidikan dan Bagian Pendidikan Jasmani.

Pada tanggal 2 Februari 1962, Fakultas Pedagogik dipecah menjadi tiga fakultas,

yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan Djasmani (FPD), dan

Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan (FKIP). Namun pada 1963 FPD

dimasukan kedalam lingkungan Departemen Olahraga dan dijadikan Sekolah

Tinggi Olahraga (STO).17

Pada awal tahun 1960 tuntutan terhadap dunia pendidikan semakin tinggi

sehingga permintaan tenaga pengajar juga tinggi. FKIP UGM begitu digemari

sehingga jumlah mahasiswa pada tahun 1962 mencapai 1469 orang. Untuk

mengatasi hal itu maka kemudian muncul Surat Keputusan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan No. 92 th 1962 tentang didirikannya Institut Pendidikan Guru

(IPG).

Pada 3 Januari 1963 diterapkan penyatuan antara FKIP dan IPG menjadi IKIP.

Begitu juga dengan FIP yang kemudian juga disatukan kedalam IKIP.

Saat awal pertumbuhannya dibulan September 1965, IKIP Yogyakarta memiliki

lima fakultas, yakni Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Keguruan Ilmu

Eksata (FKIE), Fakultas Keguruan Sastra dan Seni (FKSS), Fakultas Keguruan

Ilmu Sosial (FKIS), dan Fakultas Keguruan Teknik (FKT). IKIP Yogyakarta juga

belum memiliki gedung sendiri. Kegiatan perkuliahan masih menumpang di

gedung milik UGM, berbagai sekolah negeri (SD, SMP,dan SMA) di

Yogyakarta, dan gedung gedung milik Kraton Kesultanan Yogyakarta.

17 https://www.uny.ac.id/profil/sejarah-uny diakses 16 November 2017 pukul 00.26

https://www.uny.ac.id/profil/sejarah-uny

60

IKIP Padang

IKIP Padang bermula dari PTPG Batusangkar (1954 - 1956) yang mulai berdiri

dengan enam jurusan, yaitu Jurusan Bahasa Indonesia, Jurusan Sejarah, Jurusan

Bahasa Inggris, Jurusan Ekonomi, Jurusan Ilmu Pasti, dan Jurusan Biologi.

18Tetapi, banyak mahasiswa angkatan pertama pindah ke PTPG Bandung dan ke

PTPG Malang karena perkuliahan belum berjalan menurut semestinya. Akibatnya,

sedikit sekali mahasiswa yang bertahan. Karena itu, jurusan yang semula

berjumlah enam berkurang menjadi empat jurusan yang masih ada mahasiswanya,

yakni Jurusan Bahasa Indonesia, Jurusan Sejarah, Jurusan Ekonomi. dan Jurusan

Matematika. Namun, pada tahun 1955 dibuka lagi sebuah jurusan baru yaitu

Jurusan Hukum yang kemudian tercatat sebagai jurusan yang pertama

menghasilkan sarjana pendidikan pada tahun 1964.

Pada tahun 1956 PTPG di seluruh Indonesia diintegrasikan ke universitas

setempat. Walaupun pengintegrasian itu merupakan perubahan status, bagi PTPG

Batusangkar yang diintegrasikan ke dalam Universitas Andalas Bukittinggi,

kebijakan itu hampir tidak mempengaruhi program-program sebelumnya.

Pergolakan daerah yang terjadi waktu itu menyebabkan sedikit kemacetan dalam

pelaksanaan program perkuliahan selama satu tahun, yaitu selama tahun 1957

sampai awal 1958.

Setelah mengalami kemacetan hingga awal 1958, FKIP Unand diaktifkan

kembali pada tanggal 10 Juni 1958 dan pada tanggal 1 September dalam tahun

yang sama kedudukannya dipindahkan dari Batusangkar ke Padang. Barulah

18 http://www.unp.ac.id/id/hal/sejarah diakses 16 November 2017 pukul 00.26

http://www.unp.ac.id/id/hal/sejarah

61

sesudah tahun 1958 FKIP Unand berkembang lebih mantap. Pada tahun 1961,

semua kursus B1 di seluruh Sumatra Barat diintegrasikan ke dalam FKIP, yaitu

kursus‑kursus B1 Bahasa Inggris dan Kursus B1 Sejarah di Bukittinggi dan

Kursus-kursus B1 Bahasa Indonesia, Ilmu Pasti, Perniagaan, dan Pendidikan

Jasmani di Padang. Perkembangan seterusnya terjadi dengan dibukanya beberapa

jurusan yang baru, yaitu Jurusan Pembimbing Pendidikan, Jurusan Ilmu Hayat,

Jurusan Pendidikan Sosial, dan Jurusan Seni Rupa. Hampir semua jurusan baru

mengembangkan program Sarjana Muda. Pada periode ini baru jurusan

Civics/Hukum dan Jurusan Ekonomi/ Koperasi yang telah merintis

pengembangan program Sarjana.

Pada tahun 1964, FKIP Unand Padang terlepas dari Universitas Andalas dan

menjadi IKIP Jakarta Cabang Padang. Dengan mengorganisasikan jurusan-jurusan

yang ada, muncullah empat fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP),

Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta (FKIE), Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial

(FKPS), dan Fakultas Keguruan Sastra Seni (FKSS). Pada periode ini, Jurusan

Pendidikan Jasmani FKIP yang pada mulanya adalah B1 Pendidikan Jasmani

Padang berubah status menjadi Sekolah Tinggi Olah Raga (STO) Jakarta Cabang

Padang, di bawah Departemen Olah Raga. Pada akhir tahun 1964 dibentuk sebuah

fakultas baru, yaitu Fakultas Keguruan Teknik (FKT), dari lembaga berstatus

swasta yang dibina oleh Yayasan Pembangunan dan Kesejahteraan IKIP Padang.

Dengan demikian, IKIP Jakarta Cabang Padang mem-punyai lima fakultas

sehingga memenuhi syarat untuk mendapatkan status sebagai IKIP yang berdiri

sendiri.

62

IKIP Surabaya

IKIP Surabaya yang dimulai sekitar tahun 1950. Berawal dari kursus B-I dan

B-II bidang Ilmu Kimia dan Ilmu Pasti yang memanfaatkan sarana dan prasarana

berupa ruang kelas dan laboratorium dari pendidikan Belanda, Hoogere Burger

Schol (HBS). Kursus-kursus tersebut diselenggarakan di Surabaya untuk

memenuhi kebutuhan tenaga guru setingkat SLTP dan SLTA. Kursus-kursus

tersebut meliputi: (a) B-I dan B-II Kimia, (b) B-I dan BII Ilmu Pasti, (c) B-I

Bahasa Inggris, (d) B-I Bahasa Jerman, (e) B-I Teknik, (f) B-I Pendidikan

Jasmani, (g) B-I Ekonomi, (h) B-I Perniagaan, dan (i) B-I Ilmu Pesawat. Pada

tahun 1957, kursus-kursus B-I dikelompokkan menjadi dua, yaitu (1) Kursus B-I

Umum, yang meliputi Bahasa Inggris dan bahasa Jerman, dan (2) Kursus B-I

Kejuruan, yang meliputi Kimia, Ilmu Pasti, Ekonomi, Perniagaan, Teknik,

Pendidikan Jasmani, dan Ilmu Pesawat. Kursus-kursus tersebut berlangsung

sampai tahun 1960.19

Untuk menghilangkan dualisme kursus B-I dan B-II dengan lulusan yang tidak

bergelar, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang menghasilkan

lulusan bergelar, dengan Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 kedua kursus

tersebut diintegrasikan ke dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)

yang mencetak guru sekolah lanjutan. Selanjutnya lembaga tersebut, berdasarkan

SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6/1961 tertanggal 7 Februari

1961, diintegrasikan menjadi salah satu fakultas dalam FKIP Universitas

19 https://www.unesa.ac.id/page/tentang-unesa/sejarah diakses 16 November 2017 pukul 00.26

https://www.unesa.ac.id/page/tentang-unesa/sejarah

63

Airlangga Cabang Malang dan bernama FKIP Universitas Airlangga Cabang

Surabaya.

Pada tahun 1962 dengan berdirinya Akademi Pendidikan Guru (APG), yang

kemudian menjadi Institut Pendidikan Guru (IPG), dualisme muncul kembali.

Untuk menghilangkan dualisme tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Presiden

nomor 1/1963 tertanggal 3 Januari 1963 dilakukan integrasi IPG dengan FKIP

menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP). Dengan integrasi ini FKIP

Universitas Airlangga di Malang, pada tanggal 20 Mei 1964, statusnya diubah

menjadi IKIP Malang Pusat dan FKIP Universitas Airlangga Cabang Surabaya

berubah menjadi IKIP Malang Cabang Surabaya. Keadaan semacam itu

berlangsung sampai tanggal 19 Desember 1964.

Berdasarkan SK Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan nomor

182/1964 tertanggal 19 Desember 1964, secara resmi IKIP Surabaya berdiri

sendiri dengan pimpinan suatu presidium Tanggal tersebut ditetapkan sebagai

tanggal kelahiran IKIP Surabaya yang setiap tahun diperingati sebagai dies natalis

IKIP Surabaya. Pada tahun 1964, IKIP Surabaya mempunyai lima fakultas, yaitu

(1) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), (2) Fakultas Keguruan Ilmu Sosial (FKIS),

Fakultas Keguruan Sastra Seni (FKSS), (4) Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta

(FKIE), dan (5) Fakultas Keguruan Ilmu Teknik (FKIT).

IKIP Bandung

IKIP bandung bermula dengan berdirinya PTPG di Bandung sesuai dengan

Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Republik

64

Indonesia (Nomor 35742 tanggal 1 September 1954 tentang pendirian

PTPG/Perguruan Tinggi Pendidikan Guru).20 Sejalan dengan Surat Keputusan

Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No. 40718/S pada waktu itu,

yang menyatakan bahwa PTPG dapat berdiri sendiri menjadi perguruan tinggi

atau perguruan tinggi dalam universitas, maka seiring dengan

berdirinya Universitas Padjadjaran (UNPAD), pada tanggal 25 November 1958

PTPG diintegrasikan menjadi fakultas utama Universitas Padjadjaran dengan

nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

Untuk memantapkan sistem pengadaan tenaga guru dan tenaga kependidikan,

berbagai kursus yang ada pada waktu itu, yaitu pendidikan guru B I dan B II,

diintegrasikan ke dalam FKIP melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 6 Tahun 1961. Selanjutnya FKIP berkembang menjadi FKIP

A dan FKIP B. Pada saat yang sama, berdiri pula Institut Pendidikan Guru (IPG),

yang mengakibatkan adanya dualisme dalam lembaga pendidikan guru. Untuk

menghilangkan dualisme tersebut, pada tanggal 1 Mei 1963 dikeluarkan

Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 1963, yang melebur FKIP dan IPG menjadi

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) sebagai satu satunya lembaga

pendidikan guru tingkat universitas. FKIP A/FKIP B dan IPG yang ada di

Bandung akhirnya menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung

(IKIP Bandung).

20 http://www.upi.edu/tentang/sejarah diakses 16 November 2017 pukul 00.26

http://www.upi.edu/tentang/sejarah

65

IKIP Bandung saat itu telah memiliki lima fakultas, yaitu Fakultas Ilmu

Pendidikan, Fakultas Keguruan Ilmu Sosial, Fakultas Keguruan Sastra dan Seni,

Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta, dan Fakultas Keguruan Ilmu Teknik. Peranan

IKIP Bandung di tingkat nasional semakin menonjol, setelah pemerintah

menetapkan bahwa IKIP Bandung menjadi IKIP Pembina yang diserahi tugas

membina beberapa IKIP di luar Pulau Jawa, yaitu IKIP Bandung Cabang

Banda Aceh, Palembang, Palangkaraya, dan Banjarmasin.

IKIP Malang

IKIP Malang berasal dari Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) yang

diresmikan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Prof. Mr.

Muhammad Yamin pada tanggal 18 Oktober 1954 berdasarkan surat keputusan

nomor 38742/Kab tanggal 1 September 1954. Bersamaan itu pula ditugaskan Prof.

Sutan Adam Bachtiar sebagai Rektor PTPG Malang yang pertama.21

Pada awal berdirinya, PTPG Malang mempunyai 5 jurusan, 127 mahasiswa,

dan 37 dosen. Jurusan perintis ini meliputi jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia

(20 mahasiswa), Bahasa dan Sastra Inggris (25 mahasiswa), Sejarah dan Budaya

(19 mahasiswa), Ilmu Ekonomi (35 mahasiswa), dan Pasti Alam (28 mahasiswa).

Perkuliahan diselenggarakan di gedung SMA Alun-alun Bunder. Setahun

kemudian, tepatnya sejak tanggal 20 Juni 1955, PTPG memiliki gedung sendiri

yang semula adalah "Hotel Splendid" di Jl. Tumapel 1, Malang.

21 http://www.um.ac.id/page/sejarah diakses tanggal 28 Nopember 2017 pukul 20.00

66

Pada tanggal 10 Nopember 1954, didirikan suatu universitas baru di Jatim yaitu

Universitas Airlangga (Unair) di Surabaya. Pendirian Unair mempunyai dampak

pada status PTPG. Mulai saat itu, PTPG di Malang menjadi salah satu fakultas

dari empat fakultas yang ada. Sebagai konsekuensinya, berdasarkan Peraturan

Pemerintah No. 71 Tahun 1958 PTPG secara formal berubah status dan namanya

menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Airlangga.

Dengan demikian, sejarah dan kegiatan PTPG Malang berada di bawah nama

Unair.

Pada tahun 1958, atas jasa bapak Sarjono mantan Walikota Malang, lembaga

ini mendapatkan sebidang tanah, yang kemudian dibangun kompleks kampus

yang berada di Jl. Semarang 5. Pembangunan kampus baru ini didorong oleh

pertumbuhan FKIP Unair yang pesat. Gedung kuliah "Splendid Building" di Jl.

Tumapel 1 tidak mampu lagi menampung seluruh kegiatannya.

Pada masa awalnya lembaga ini sangat memerlukan bantuan dari pihak luar

untuk melengkapi sarana dan prasarananya. Sumbangan yang patut dicatat pada

masa itu antara lain dari Ford Foundation yang berupa beasiswa pengiriman

dosen ke luar negeri, beberapa fasilitas laboratorium, dan buku perpustakaan, serta

dari pemerintah Jepang melalui Colombo Plan. Kemudian juga bantuan Sie Twam

Tjing (Samsi), pemilik pabrik rokok Bentoel Malang, yang memberikan bantuan

kafetaria modern pada waktu itu.

Dalam Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 ditegaskan bahwa FKIP

merupakan satu-satunya lembaga pendidikan guru untuk sekolah lanjutan. Guna

67

melaksanakan Ketetapan itu, tanggal 7 Pebruari 1961 dan berdasar S.K. Menteri

PP dan K RI No. 6 Tahun 1961, kursus-kursus B-I dan B-II diintegrasikan

kedalam FKIP yang ada dalam lingkungan Departemen Perguruan Tinggi dan

Ilmu Pendidikan (PTIP). Berkaitan dengan itu di Jawa Timur terdapat FKIP

Universitas Airlangga di Malang dan FIP Universitas Brawijaya di Jember. Seri

No. 92 Tahun 1962 Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (PDK)

mendirikan Institut Pendidikan Guru (IPG), yang di Jawa Timur berkedudukan di

Madiun. Dengan demikian sejak tahun 1962 terdapat dualisme dalam pendidikan

guru sekolah menengah.

Pada tahun 1963 dikeluarkan suatu kebijakan untuk menyatukan beberapa

FKIP dan Institut Pendidikan Guru (IPG) di Madiun menjadi Institut Keguruan

dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Malang. Keputusan ini bertujuan untuk mengakhiri

kerancuan yang terjadi dalam penyiapan tenaga kependidikan saat itu. Kebijakan

ini sekaligus memberikan ketegasan dan wewenang dalam penyiapan dan

pengelolaan tenaga kependidikan. Dengan kebijakan ini maka penyiapan tenaga

kependidikan ditangani oleh satu lembaga dan di bawah satu kementerian saja.

Dengan demikian, diharapkan sumberdaya dan dana yang tersedia bisa lebih

dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Pada tanggal 3 Januari 1963, Presiden mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1

Tahun 1963 yang berisi penyatuan FKIP dan IPG menjadi IKIP. Kemudian

tanggal 4 Mei 1964 keluar Keputusan Bersama antara Menteri PTIP dan Menteri

PDK No. 34 dan 32 Tahun 1964 tentang cara mempersatukan FKIP dan IPG

menjadi IKIP. Kemudian ditetapkan FKIP di Malang/ Yogyakarta disatukan

68

dengan IPG di Madiun/Yogyakarta menjadi IKIP di Malang/Yogyakarta.

Bersamaan dengan itu keluar Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu

Pengetahuan No. 35 Tahun 1964 yang menetapkan bahwa IKIP Malang memiliki

cabang-cabang sebagai berikut: (a) di Surabaya (berasal dari cabang FKIP

Universitas Airlangga), (b) di Madiun (berasal dari Cabang FKIP Universitas

Airlangga), (c) di Singaraja (dari FKIP Universitas Udayana), (d) di

Kupang/Endeh (dari FKIP Universitas Nusa Cendana). Berdasar Surat Keputusan

Menteri PTIP No. 36 Tahun 1964, FIP Jember dipisahkan dari Universitas

Brawijaya dan menjadi cabang dari IKIP Malang. Dengan demikian dualisme di

bidang Pendidikan Tinggi berakhir.

Pada hari Selasa, 20 Mei 1964 bertempat di gedung SKMA Negeri Malang

dilangsungkan upacara peresmian IKIP Malang yang berarti pula terlepas dari

Universitas Airlangga. Perubahan status yang mendasar ini memberikan

konsekuensi pembentukan fakultas-fakultas yang ada di dalamnya. Dari hasil

reorganisasi, IKIP MALANG memiliki empat fakultas yang meliputi: Fakultas

Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Keguruan Sastra dan Seni (FKSS), Fakultas

keguruan Ilmu Sosial (FKIS), dan Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta (FKIE), yang

lahir bersama.