No. 13 Nopember - Desember 2005 bmk - Beranda ... Pasal 49 ayat (1) ini menjadi landasan bagi...

No. 13 Nopember - Desember 2005

Berita Mahkamah Konstitusi (BMK) merupakan salah satu wujud pelaksanaan amanat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003tentang Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan MK memberikan laporan berkala kepada masyarakat.

Putusan PengujianUU PembentukanKota Singkawang

MengenalMahkamah Konstitusi

Rumania

bmkBeritaMahkamahKonstitusi

Liputan Khusus Kunjungan Kerja Hakim MK ke Afrika Selatan & Spanyol

Putusan PengujianUU APBN

Putusan PengujianUU PembentukanKota Singkawang

UU SisdiknasPutusan Pengujian

UU SisdiknasPutusan Pengujian

�� NO. 13, NOPEMBER–DESEMBER 20052

Setelah berlebar-lebaran kuranglebih satu minggu di kampung ha-laman, kru BMK tentunya masih perluberhalal-bihalal dengan khalayakpembaca. Selagi masih ada bau-bauidul fitri, kami menyampaikanpermohonan maaf, terutama kepadapihak-pihak yang pernah merasadirugikan dengan kesalahan atauketeledoran penulisan berita di BMK,baik yang dengan tegas menyam-paikan complaint maupun yang tidak.Beberapa kesalahan di masa lalu akanmenjadi sumbangan pelajaran bagiBMK untuk selalu berbenah.

Menjelang tutup tahun 2005,seluruh kru BMK terlibat dalam timpenyusun laporan tahunan (annualreport) MK tahun 2005. Hal ini me-nambah aktivitas kru BMK di manasebagian dari mereka juga terlibatdalam mengelola Jurnal Konstitusi disamping juga mengawal penerbitanproduk-produk MK lainnya. Meskidemikian, kesibukan mengurus pe-kerjaan lain tidak menjadi halanganbagi kami untuk selalu menerbitkanBMK tepat waktu.

Kali ini BMK memperkenalkansatu lagi kru baru, yakni MuchamadAli Syafa’at yang bertugas mengasuhrubrik Istilah Hukum. Rubrik baru inidinilai penting untuk memberi penje-lasan atas beberapa istilah hukum yangsering muncul dalam kosa kata BMKtetapi hanya dimengerti oleh orang-orang yang memiliki latar belakangpendidikan hukum. Melalui rubrik inidiharapkan kesenjangan pengetahuantersebut dapat dieliminir.

Dalam edisi kali ini BMK memi-lih topik utama mengenai dana pen-didikan. Hal ini tak bisa dilepaskandengan keluarnya dua putusan MKyang dua-duanya berbicara mengenaialokasi dana pendidikan. Putusanpertama adalah putusan pengujian UUSisdiknas dan yang kedua adalahputusan pengujian UU APBN. Putusanpengujian UU Sisdiknas memilikidampak penting bagi dunia pendidikankita karena putusan tersebut meneguh-kan kewajiban negara untuk menga-lokasikan dana bagi sektor pendidikansebesar 20% dari anggaran pengelu-aran dan belanja secara konsekuen.

��

Redaksi BMK mengundang intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan mengenai hukum tata negara dalam rubrik “Opini” dan“Warga Menulis”. Isi tulisan tidak mencerminkan pendapat MK. Tulisan dapat dikirim melalui pos atau email dengan menyertakan foto diri.

Panjang tulisan sekitar 5000 karakter. Artikel yang dimuat akan diberi honorarium.

��-��

“

”“

“”

”

Hendaklah kalian berada diposisi tengah supaya dapat

diikuti oleh generasimendatang dan menjadi tempatkembali bagi orang-orang yang

berlebihan.

Ali bin Abi Thalib (600–661 M)

Sesungguhnya berlakusederhana yang paling baik

adalah pada saat kita kaya, dansebaik-baik pengampunan

adalah pada saat kita beradapada posisi kuat.

Umar bin Abdul Aziz (682–720 M)

Hampir semua orang melewatikondisi ketidakberuntungan.

Tapi apabila ingin mengujikarakter seseorang, berilah dia

kekuasaan.

Abraham Lincoln (1809 – 1865 M)

�� NO. 13, NOPEMBER–DESEMBER 2005 3

Lukman el Latief, Winarno Yudho, Rofiqul-Umam Ahmad, Bambang Suroso, Ali Zawawi, Ahmad Edi Subianto, WS. Koentjoro, Nur Rosihin, Budi Hari Wibowo,Muchamad Ali Syafa’at, Luthfi Widagdo Eddyono, Ery Satria Pamungkas. Sekretaris Redaksi: Mardian Wibowo. Fotografer: Denny Feishal. Tata Usaha:Fuad Luthfi. Distribusi: Bambang Witono, Rachmat Santoso. Alamat Redaksi/TU: Kantor MK, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat. Telp. (021) 352-0173, 352-0787. Faks. (021) 352-2058. Diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. e-mail: [email protected].

Dewan Pengarah: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Prof. Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H., Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H.,MS., Letjen TNI (Purn) H. Achmad Roestandi, S.H., Prof. H. Ahmad Syarifudin Natabaya, S.H., LL.M., Dr. Harjono, S.H., MCL.,I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H. Penanggung Jawab: Janedjri M. Gaffar, WakilPenanggung Jawab: H. Ahmad Fadlil Sumadi. Pemimpin Redaksi: Winarno Yudho. Wakil Pemimpin Redaksi: Rofiqul-Umam Ahmad. Redaktur Pelaksana: Rafiuddin Munis Tamar. Sidang Redaksi: Janedjri M. Gaffar, H. Ahmad Fadlil Sumadi,

��

Wakil Ketua MK KunjungiAfsel dan Spanyol

Ruang Sidang

Cakrawala

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terhadap dua undang-undang yangmengatur masalah alokasi dana pendidikan, yaitu UU Sisdiknas dan UU APBN2005. Majelis hakim membatalkan penjelasan pasal dalam UU Sisdiknas yangdipandang menghambat realisasi pengalokasian 20% dana pendidikan dariAPBN dan APBD. Tapi mengapa mahkamah tidak membatalkan ketentuandalam UU APBN 2005 yang hanya mengalokasikan 6% untuk dana pendidikan?Hal. 8

20% Dana Pendidikan W20% Dana Pendidikan W20% Dana Pendidikan W20% Dana Pendidikan W20% Dana Pendidikan Wajib Dipenuhiajib Dipenuhiajib Dipenuhiajib Dipenuhiajib Dipenuhi

Perjalanan

Wakil Ketua MKRI Prof. Dr. HM.Laica Marzuki, S.H. melakukankunjungan kerja ke Afrika Selatan danSpanyol untuk menggali konsep danpelaksanaan constitutional complaintsyang menjadi kewenangan MK diAfrika Selatan dan Spanyol. Hal. 22

Mahkamah KonstitusiRumania

Rumania telah tujuh kali melakukanamandemen konstitusi, yaitu amandemenpada tahun 1923, 1938, 1948, 1952, 1965,1991 dan yang terakhir disahkan pada 2003.Konstitusi tahun 1923 memiliki fungsimenguji konstitusionalisme undang-undang adalah Peradilan Kasasi. Hal. 32

Editorial ......................................................... 4Forum Tanya Jawab .................................. 5Warga Menulis .......................................... 6Istilah Hukum ............................................. 17Opini Jatu Arum Sari .................................. 18Opini Edward Omar Syarif Hiariej ......... 26Pustaka ........................................................ 28Siapa Mengapa ....................................... 44Cakrawala .................................................. 32Catatan Panitera .................................... 20PMK ................................................................. 46Putusan MK ................................................ 50

Sampul: S. TOTO HERMITO

MK mendeklarasikan kode etik hakimkonstitusi.Kode etik ini memuat beberapaprinsip etika hakim antara lain prinsip inde-pendensi, prinsip ketakberpihakan, prinsipintegritas, prinsip kepantasan dan keso-panan, prinsip kesetaraan, prinsip keca-kapan dan keseksamaan, dan prinsipkearifan dan kebijaksanaan. Lahirnyakode etik hakim konstitusi merupakansalah satu tak bisa dilepaskan dari visi danmisi MK. Hal. 37

Deklarasi Kode EtikHakim Konstitusi

Aksi

Foto

: Ta

ufiq

urro

hman

Sya

huri

Foto

: D

enny

Fei

shal

Foto

: D

enny

Fei

shal


� � � � ��

Hingga detik ini keterbelakangan pendidikan dinegeri kita masih menjadi masalah yang terbilangmemprihatinkan. Tentu saja keterbelakangan pendidikanbukanlah satu satunya persoalan dan itu tidak berdirisendiri. Keterbelakangan pendidikan selalu berkaitkelindan dengan keterbelakangan ekonomi. Di masalalu, kondisi serba terbelakang ini diperparah dengansistem politik nasional yang memberi peluang kepadapemangku kekuasaan untuk berlaku sewenang-wenangsehingga hak-hak rakyat banyak terabaikan, termasukhak untuk memperoleh pendidikan secara layak.

Setelah mengalami amandemen berkali-kali,konstitusi kita dapat dibilang telah memberi perhatianyang cukup pada sektor pendidikan. Pasal 31 ayat (1)UUD 1945 telah memberi jaminan hak kepada setiapwarga negara untuk memperoleh pendidikan secaralayak. Untuk mendukung terpenuhinya hak (pendidikan)warga negara itu, pada ayat (4) pasal yang sama ditegaskanbahwa negara mendapat amanat untuk memprioritaskandana pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persendari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketika amanat konstitusi itu dijabarkan secara lebihoperasional kedalam Undang-Undang No. 20/2003tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas),terdapat beberapa ketentuan yang tidak sepenuhnyamendapat dukungan publik karena dinilai menyimpangdari konstitusi. Ketentuan yang paling banyak diperde-batkan tak lain adalah realisasi dua puluh persen danapendidikan.

Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas menegaskan bahwayang dimaksud dengan dana pendidikan yang harusdialokasikan sekurang-kurangnya dua puluh persen ituadalah dana di luar gaji pendidik dan biaya pendidikankedinasan. Dengan memisahkan gaji pendidik dan biayakedinasan maka UU Sisdiknas sebenarnya telah memberiporsi biaya cukup layak untuk sektor pendidikan. Namun,penegasan Pasal 49 ayat (1) itu dikaburkan oleh penjelasan-nya sendiri yang menyatakan bahwa pemenuhan danapendidikan itu dapat dilakukan secara bertahap.

Dengan demikian, Penjelasan Pasal 49 ayat (1) inibukannya memperjelas, melainkan justru membuatkabur dan bahkan cenderung mereduksi amanatkonstitusi. Letak reduksinya berada pada tidak adanyakeselarasan antara diksi “memprioritaskan” yangtercantum dalam konstitusi dan diksi “bertahap” yangtercantum dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UUSisdiknas. Logikanya, jika negara benar-benar harus

Jatah 20% Dana Pendidikanmemprioritaskan alokasi dana untuk pendidikan makatentu saja pemenuhannya tidak boleh dilakukan dengancara bertahap. Apalagi konstitusi menegaskan bahwaalokasi dana sebesar dua puluh persen itu adalah porsiminimal, atau dapat pula dipahami sebagai batas toleransiyang diberikan oleh konstitusi. Artinya, negara sangatdianjurkan untuk mengalokasikan dana pendidikan lebihdari dua puluh persen.

Persoalan yang ditimbulkan oleh Penjelasan Pasal49 ayat (1) menjadi lebih rumit dengan tidak adanyaketentuan lebih lanjut mengenai lingkup pengertian danmaksud dari pentahapan, termasuk berapa kali dan dalamjangka waktu berapa lama tahapan itu dapat dilakukan.Penjelasan Pasal 49 ayat (1) ini menjadi landasan bagipembuat APBN dan APBD untuk tidak mengindahkanperintah konstitusi. Sesedikit apapun dana yangdialokasikan untuk pendidikan, pemerintah pusat danpemerintah daerah dapat berkilah bahwa mereka tetapbermaksud memenuhi jatah dua puluh persen tetapipemenuhannya dengan cara bertahap.

Penjelasan Pasal 49 ayat (1) tampaknya sengajadimunculkan oleh pembuat UU Sisdiknas untukmenghindari beban biaya sebesar dua puluh persen daritotal anggaran. Kesan menghindar itu juga terlihat dalamrumusan APBN di mana alokasi dana untuk sektorpendidikan tidak dimunculkan baik besaran maupunprosentasenya. Hal ini dapat mengecoh publik sebagai-mana terjadi pada APBN 2004 yang oleh PresidenMegawati disebut-sebut telah hampir memenuhi duapuluh persen. Padahal jika dicermati secara detail itemper item yang termasuk kategori sektor pendidikan,ternyata APBN 2004 hanya memberi porsi empat persendan APBN 2005 enam persen.

Kejanggalan antara pasal dan penjelasan mengenaijatah dana untuk pendidikan dalam UU Sisdiknas ituterbukti menyimpan kekeliruan serius tatkala MKmengujinya. Majelis hakim menilai bahwa PenjelasanPasal 49 ayat (1) memunculkan norma hukum baru yangsama sekali berbeda dengan norma hukum pasal yangdijelaskannya. Meskipun penjelasan tersebut tidakbertolak belakang dengan pasal yang dijelaskannya,namun ia telah melunturkan daya paksanya. Dampakyang ditimbulkannya luar biasa: sektor pendidikankurang terurus. Padahal, hanya melalui pendidikan kitadapat mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimanadicita-citakan oleh pembukaan konstitusi kita.

Rafiuddin Munis Tamar


��

Website MK membuka forum konsultasi mengenai konstitusi dan Mahkamah Konstitusi denganmasyarakat luas melalui email yang diasuh oleh tenaga ahli Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.Redaksi memilih pertanyaan dan jawaban yang menarik untuk ditampilkan di BMK. Pertanyaandapat diajukan melalui www. mahkamahkonstitusi.go.id

PERTANYAAN :Sampai sejauh mana MKRI dapat terlepas dari

kepentingan - kepentingan politik yang absurd dan bertolakbelakang dari rasa social justice dari rakyat?

Lalu, mengapa sengketa-sengketa pilkada (diajukan, red.)ke Mahkamah Agung bukan ke Mahkamah Konstitusi, apakahsudah ditengarai bahwa pilkada akan lebih menyedot perhatianpublik sehingga MKRI tidak berani?

NNNNNyyyyyomanomanomanomanoman Y Y Y Y YustisiaustisiaustisiaustisiaustisiaE-mail : [email protected]

Tanggal : 11 Agustus 2005JAWABAN :

Soal kewenangan mengadili sengketa hasil penghitunganpilkada itu sudah diputus oleh MK bukan termasuk “rezim”pemilu dalam arti formal, oleh karena itu kewenangan mengadilitetap oleh MA. Silahkan baca putusan tentang Perkara No.073/2004.

PERTANYAAN :Saya mahasiswi FH Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Tentang lembaga negara dan sengketa lembaga negara,sebenarnya lembaga negara itu defenisinya apa dan adaberapa lembaga negara yang kewenangannya diberikan olehUUD 1945 dan mengapa MA tidak dapat bersengketa di MK(UU MK Pasal 65), dasar filosofisnya apa?

a l f i a n aa l f i a n aa l f i a n aa l f i a n aa l f i a n aE-mail : [email protected]


Sesuai UU MK Pasal 10, MK berwenang menyelesaikansengketa antarlembaga negara yang kewenangannya diberikanoleh UUD 1945. Jadi kalau ada lembaga negara yangkewenangannya tidak diberikan oleh UUD 1945 maka ia tidakberhak sebagai pemohon. Lembaga negara yang kewenangan-nya diberikan oleh UUD 1945 antara lain, dapat disebut di sini,adalah Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MA, MK, KomisiYudisial (KY). Tidak tertutup kemungkinan seperti DPRD, Gu-bernur, Pemda, KPU, BI, dapat dikualifikasikan sebagai lembaganegara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Tentu saja adalah pandangan yang masih bersifatpenafsiran yang tidak resmi, karena hanya MK lah satu-satunyalembaga Negara yang diberi kewengan untuk memberikanpenafsiran resmi terhadap UUD 1945. Di MK sendiri belumada pengertian resmi mengenai lembaga negara. Ini tentumenggangggu putusan MK kalau ada kasus mengenaisengketa lembaga negara yang diajukan, misalnya olehGubernur atau DPRD.

Kewenangan MA dan MK berbeda sehingga tidak akanterjadi benturan yang dapat mengarah kepada sengketakewenangan.

PERTANYAAN :Dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang

Sumber Hukum dan Tata Urutan PeraturanPerundang-undangan tidak tercantum Peraturan Menteri.

Apa dasar hukum Peraturan Menteri tersebut?W i d a d aW i d a d aW i d a d aW i d a d aW i d a d a

E-mail : [email protected] : 09 Agustus 2005

JAWABAN :Tap MPR No.III/2000, sekarang, setelah berlakunya UU

No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan sudah tidak berlaku lagi (baca Tap MPRNo 1/2004). UU No. 10 Tahun 2004 juga mengatur PeraturanMenteri seperti disebut dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (4) yaitu:“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuanini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, kepalabadan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentukoleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

PERTANYAAN :1. Apakah tidak menutup kemungkinan antara Mahka-

mah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam penyelenggaraantugas dan kewenangannya akan mengalami benturan, sebabacuan saya MK dan MA sama-sama memiliki tugas judicialreview ?

2. Selama ini apakah dari lima tugas dan kewenanganMK, secara keseluruhan telah terlaksana optimal tanpa adahambatan?

3. Apakah kewenangan MK juga mencakup judicialreview terhadap Tap MPR? Menurut saya akan tampak lebihideal lagi kalau Tap MPR tersebut juga menjadi obyek judicialreview untuk MK.

lutfi zainullahlutfi zainullahlutfi zainullahlutfi zainullahlutfi zainullahE-mail : [email protected]


1. Kewenangan MK dan MA berbeda sebagaimana diaturdalam UUD 1945. Jadi tidak akan berbenturan. Jika adaPeraturan Pemerintah (PP) yang sedang diuji MA, sementaraUU yang menjadi dasar pengujian PP itu sedang diuji oleh MK,maka pengujian PP oleh MA dihentikan sementara, menungguputusan MK atas UU tersebut (baca Pasal 55 UU MK No. 24Tahun 2003).

2. Hingga sekarang ini MK tidak mengalami hambatandalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dari limakewenangan MK, baru ada tiga yang telah dikerjakan oleh MK,yaitu pengujian UU; memutus sengketa hasil penghitunganpemilu legislatif dan presiden; serta memutus sengketakewenangan antarlembaga negara.

3. Tidak, karena oleh UUD 1945 hanya diberikankewenangan menguji UU, bahkan peraturan perundangan dibawah UU pun MK tidak punya kewenangan mengujinya, tetapidiserahkan kepada MA.


Mahkamah Konstitusi (MK) dan judicial review telahmenjadi kesatuan yang tidak terpisahkan. Akan tetapiselain judicial review masih ada empat tugas MK lagi, yaitu:memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara;memutus pembubaran partai politik; memutus perseli-sihan hasil pemilu; dan memutus pendapat DPR tentang(tuduhan) melanggar hukum oleh presiden. Namundominannya perkara judicial review dalam MK, membuatmasyarakat mengidentikkan MK hanya dengan judicialreview saja.

Dua tahun perjalanan MK mengawal keberadaanUUD 1945, mencatatkan beberapa pro-kontra. Tetapisecara umum tidak banyak penolakan masyarakat yangdialamatkan kepada institusi ini. Hal tersebut bisa diartikankeberadaan MK diterima oleh masyarakat. Meskipun kitajuga harus berhati-hati terhadap kemungkinan, bahwa tidakadanya penolakan masyarakat, sebenarnya lebih sebagai

bentuk ketidaktahuan akan proses dan hasil pengujianundang-undang yang dilakukan MK.

Sementara, tentang judicial review itu sendiri, hampirsemua orang tahu akar permasalahan banyaknya undang-undang yang dimintakan judicial review berasal dariketidakpuasan masyarakat terhadap undang-undang (UU)yang ada. Dengan kata lain merupakan tanda kurang“canggihnya” DPR sebagai legislator. Canggih dalam arti,UU yang disusun DPR tidak cukup bersesuaian denganaspirasi masyarakat.

Logikanya, dengan asumsi bahwa sembilan hakimkonstitusi MK memiliki kapabilitas dan kompetensi tinggidi bidangnya, maka judicial review (apalagi jika UUbersangkutan diputus oleh MK sebagai tidak konstitusio-nal) membuktikan tidak beresnya kerja pemerintah danDPR dalam menyusun UU.

Entah hal apa yang salah dengan lembaga perwakilan

��

Legislator dan Getah LegislasiOleh KHOURIE WIDIASARI

Alumni Fakultas Hukum UGM, tinggal di BekasiEmail: [email protected]

Kaitan Lembaga Kejaksaandengan MKOleh LATIFAH ZAHRAHPNS di Kejaksaaan Tinggi Mataram, NTBEmail: [email protected]

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasiladan UUD 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan tatakehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih,makmur dan berkeadilan. Dari dasar inilah MahkamahKonstitusi (MK) dibentuk dan mempunyai perananpenting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsipnegara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnyasebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang DasarRepublik Indonesia Tahun 1945. Sebagai organ konstitusilembaga ini didesain untuk menjadi pengawal danpenafsir terhadap UUD melalui putusan-putusannya,sehingga keberadaan MK dapat menjadi langkah nyatauntuk saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara.

MK merupakan salah satu pelaku kekuasaan keha-kiman di samping Mahkamah Agung sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman ini MKmelakukan kewenangan untuk melakukan beracaraapabila ada permohonan yang berkaitan dengan kewe-nangan dan kewajiban MK. Pelaksanaan tugas MK ini tidakterlepas dari lembaga hukum lain seperti kejaksaan.

Memang peran kejaksaan tidak begitu kelihatanmenonjol dalam kinerja MK. Sebab kewenangan MK yangdiberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003tentang MK berupa kewenangan mengadili pada tingkatpertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untukmenguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutussengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannyadiberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partaipolitik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihanumum tidak membutuhkan kejaksaan yang nota bene diberikewenangan oleh undang-undang untuk melakukanpenuntutan serta melaksanakan putusan hakim yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap. Namun apabila MK


rakyat di Indonesia. Harapan yang disandangkan masya-rakat cukup besar, agar mereka yang menyebut dirinya wakilrakyat mau membuka diri untuk belajar membuat UU secarabenar. Benar dalam makna, anggota dewan turun langsungke masyarakat agar dapat mengetahui kepentinganmasyarakat macam apa yang kiranya perlu, tetapi belumdituangkan dalam ketentuan UU. Sekaligus “meneliti keduasisi mata uang” atau dengan kata lain memastikan sesedikitmungkin (kalaupun harus ada) kerugian yang mungkin timbulakibat keluarnya UU tersebut.

Jika mengingat teori keberlakuan UU, jelas diterakanbahwa suatu UU dinyatakan berlaku jika memenuhi syarat-syarat filosofis, sosiologis, dan yuridis. Melihat secara garisbesar proses pembentukan UU oleh badan DPR, sebagianbesar (jika tidak boleh dibilang semuanya) tidak melewatistudi filosofis maupun sosiologis. Dewan cenderungmenghindar dari kewajiban moral melakukan studi filsafatidan sosiologis, dan hanya bermain-main di area yuridisbelaka. Serta lebih parah lagi, semua perdebatan di ruangsidang DPR berakhir dengan lobi-lobi yang seringnyamenjauh dari substansi dewan perwakilan. Lobi-lobitersebut sarat dengan permainan kepentingan partai,padahal substansi dewan perwakilan rakyat adalahmewakili dan menyuarakan aspirasi rakyat, sama sekalibukan suara partai.

Mencermati UU, kesalahan penyusunan dari sisi

yuridis bisa jadi sangat kecil, bahkan tidak ada. Tentu sajakarena acuan yuridis pembuatan UU bersangkutanditentukan oleh dewan yang sama. Bagaimana mungkinada kesalahan, jika kuasa penentuan atau pengawasanstandar/parameter baik dan buruknya suatu produk UUdipegang oleh pihak yang sekaligus adalah pembuatnya,yaitu DPR sendiri. Saya bersimpati kepada MK yangseperti terkena “getah legislasi”, akibat kekurangmampuanlegislator dalam membuat UU. MK tersaruk-saruk harusmereview UU yang diajukan masyarakat, dan ketikahasilnya kurang berkenan di hati masyarakat, harus siappula diterpa kritik.

Bagaimanapun, semoga seringnya studi banding keluar negeri yang dilakukan anggota-anggota DPR yang(katanya) bertujuan mempelajari sistem pembuatan UU dinegara-negara tersebut, benar-benar akan membuahkanhasil berupa undang-undang yang kuat sekaligus berman-faat. Bukan hanya berbuah Gucci dan Bally, serta segudangcerita perjalanan wisata. Namun bila di masa yang akandatang DPR akhirnya “jago” membuat UU apakah MKakan kekurangan pekerjaan sehingga akan berleha-leha dan“makan gaji buta”? Andai hal tersebut benar terjadi, MKkehilangan pekerjaan judicial review-nya, setidaknyapatutlah berbangga karena berhasil menyertai dan terlibatlangsung dalam sebuah proses kembalinya DPR kepadakhittah-nya.

(hakim konstitusi) pada saat memberikan putusan ataspendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presidendiduga telah melakukan pelanggaran hukum berupapengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindakpidana berat lainnya atau perbuatan tercela (Pasal 10 ayat(2) UU Nomor 24 Tahun 2003), maka dibutuhkan perananpihak kejaksaan dalam hal ini jaksa agung untuk mem-berikan tindakan kepolisian setelah mendapatkanpersetujuan tertulis presiden yang berupa pemanggilansehubungan tentang tindak pidana, meminta keterangantentang tindak pidana, penangkapan, penahanan, pengge-ledahan dan/atau penyitaan yang ada hubungannya dengantindak pidana tersebut. Selain itu peran pihak kejaksaanjuga bisa mengutus seorang jaksa atau lebih sebagai JaksaPengacara Negara (JPN) yang mewakili pemerintah atausebagai kuasa hukum dalam sengketa kewenangan lembaganegara.

Peran pihak kejaksaan bisa juga membantu MK anta-ra lain seperti membantu untuk menyidik apakah suatuundang-undang yang diajukan tersebut diduga ada unsurkorupsinya yang pada kenyataannya memang sulit untukdibuktikan, memberikan data tentang berapa banyakperkara-perkara tindak pidana pemilihan umum suatupartai politik yang telah diselesaikan dan partai mana sajayang paling banyak telah melakukan pelanggaran pidanadalam pemilihan umum, sehingga MK dapat memberikanputusan yang menyatakan bahwa partai politik tertentu itupatut untuk dibubarkan karena sudah tidak sehat lagi

dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran pidana yangdilakukan oleh partai politik tersebut. Masih banyak lagimasalah-masalah yang dapat diselesaikan oleh MKdengan melibatkan pihak kejaksaan sebagai patner dalammenwujudkan visi dan misi MK sebagai lembaga negarapengawal konstitusi.

Dengan adanya kerjasama yang baik antara keduabelah lembaga tersebut, maka akan ada kemungkinanbahwa putusan-putusan yang akan dihasilkan oleh MKmemenuhi rasa keadilan dari pihak yang bersengketa,karena keputusan-keputusan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan.

Dalam kewenangan konstitusional MK yang mem-punyai prinsip check and balance MK tidak boleh membe-dakan pihak kejaksaan dengan lembaga negara lainapabila pada masa mendatang akan terjalin kerjasamadalam penegakan hukum dan konstitusi, MK harus tetapmengoreksi kinerja kejaksaan tersebut.

Dengan demikian keterkaitan antar MK dengankejaksaan dan lembaga hukum yang lainnya tidak bisadilepaskan begitu saja. Satu sama yang lain salingmembutuhkan. Tidak mudah memang mencapai MKyang sempurna, namun keyakinan dan asa harus tetaptertanam akan suatu kesempurnaan tersebut di tubuh MKdengan dorongan dan jalinan yang harmonis diantaralembaga-lembaga dan penegak-penegak hukum yang adademi tegaknya rule of law di bumi Indonesia tercinta ini.Mari kita sama-sama berdoa.


Sidang judicial review UU No. 20Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (UU Sisdiknas) akhirnyamemutuskan bahwa pemerintah,sebagai pelaksana UU, harus meme-nuhi anggaran pendidikan 20% pertahun. Tidak lagi secara bertahapsebagaimana disebutkan dalam Penje-lasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas.

Pemohon Fathul Hadie, dkk.mendalilkan bahwa seharusnya peme-nuhan anggaran pendidikan 20% tidakboleh dilakukan bertahap. KarenaPasal 49 ayat (1) mengatakan : “Danapendidikan selain gaji pendidik danbiaya pendidikan kedinasan dialoka-sikan minimal 20% dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara(APBN) pada sektor pendidikan danminimal 20% dari Anggaran Penda-patan dan Belanja Daerah (APBD).”Pasal tersebut tidak memberi kemung-kinan penafsiran arti lain selainpemenuhan harus sekaligus.

Sementara Penjelasan Pasal 49

ayat (1) memberikan pengertian lain,yaitu anggaran pendidikan 20% terse-but akan dipenuhi secara bertahap.Dalam pelaksanaannya, sesuai kesepa-katan antara DPR dengan pemerintah,pentahapan berlangsung selama limatahun dengan persentase sebesar 6,6pada tahun 2004; 8,2 pada tahun 2005;10,3 pada tahun 2006; 12,9 pada tahun2007; 16,1 pada tahun 2008; dan 22%pada tahun 2009. Pentahapan ini sudahdimulai pada APBN 2005 dan APBN2005. Berkenaan dengan penerapan-nya dalam APBN 2005, Fathul Hadiejuga mengajukan judicial review terha-dap UU No. 36 Tahun 2004 tentangAPBN (Baca berita Ada “Tetapi” DalamPutusan APBN).

Majelis hakim berpendapat, “...pada hakikatnya pelaksanaan ketentu-an Konstitusi tidak boleh ditunda-tunda. UUD 1945 secara expressis verbistelah menentukan bahwa anggaranpendidikan minimal 20% harus diprio-ritaskan yang tercermin dalam APBN

��

Putusan “Judicial Review” UU Sisdiknas

Anggaran Pendidikan Harus 20%Anggaran Pendidikan Harus 20%Anggaran Pendidikan Harus 20%Anggaran Pendidikan Harus 20%Anggaran Pendidikan Harus 20%

Mimpi IndahPendidikanDalam 20%

Wawancara Fathul Hadie,Pemohon “Judicial Review”UU Sisdiknas

Diwajibkannya oleh MKpemenuhan sekaligus anggaranpendidikan sebesar 20% padaAPBN Tahun 2006, disambutgembira oleh Pemohon judicialreview UU Sisdiknas FathulHadie. Pemohon optimis ang-garan pendidikan 20% daritotal APBN, akan memberikannafas segar bagi peningkatanpendidikan bagi masyarakat.Berikut ini wawancara singkatBMK dengan Fathul Hadie.

Tanggapan Bapak terhadap putusanjudicial review UU Sisdiknas?

Putusan yang baru saja dibacakansangat memuaskan. Sebab putusan inimenerima permohonan kami untuktidak menunda dana (pendidikan)20%. Otomatis (dana pendidikan)APBN 2006 harus sudah 20%. Dankesepakatan pemerintah dengan DPRkemarin, apabila dana itu sudah 20%maka wajib belajar bisa ditingkatkan12 tahun.

Sedangkan untuk (judicial review)UU APBN kami memaklumi, karenawaktu tinggal dua bulan. Jadi tidakapa-apa permohonan saya ditolak.

Realistis, tidak mungkin mengu-bah APBN yang (berlakunya) tinggaldua bulan itu. Dan daripada dikemba-likan ke APBN 2004. Tetapi tadi kanada sinyal, dari pendapat para hakim,dikatakan pada dasarnya APBN 2005bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4)UUD 1945. Jelas-jelas bertentangan,walaupun tadi permohonan sayaditolak karena legal standing saya tidak

dan APBD tidak boleh direduksi olehperaturan perundang-perundanganyang secara hierarkis berada di bawah-nya.”

Selain itu, dalam pertimbanganmajelis hakim, kondisi tertinggalnyapendidikan di Indonesia harus segeradibenahi dan dijadikan prioritas utamapembangunan. Perwujudannya antaralain melalui pemberian prioritas dibidang anggaran. Disinyalir, adanyaPenjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sis-diknas menjadi alasan bagi Pemerin-tah, baik Pemerintah Pusat maupunPemerintah Daerah, untuk tidakmemenuhi pagu 20% anggaran pendi-dikan dalam APBN dan APBD.

Pertimbangan senada yang diberi-kan oleh enam dari sembilan hakim,akhirnya menghasilkan keputusanbahwa Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UUSisdiknas bertentangan dengan UUD1945 sehingga dinyatakan tidak mengi-kat. Dengan adanya keputusan terse-but, maka Pemerintah dan DPR padatahun 2006 sudah harus mengaloka-sikan 20% dari APBN untuk membia-yai pendidikan.

Fathul Hadie saat memberikanketerangan kepada BMK, menyatakan

Fathul Hadie

memenuhi.Intinya setelah UU Sisdiknas

Pasal 49 ayat (1) penjelasan tentang

Foto

: D

enny

Fei

shal


kelijk verklaard). Tidak adanya legalstanding dimaksud, salah satunyaadalah dalam hal Pemohon tidakmemiliki kerugian konstitusionalberkaitan dengan diundangkannyaUU Sisdiknas.

Lebih jauh, dissenting opinionyang diajukan ketiga hakim menyata-kan bahwa kata “bertahap” dalamPenjelasan Pasal 49 ayat (1) tidak ber-makna sebagai bertentangan denganPasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas. Karenapentahapan menunjukkan bahwasetiap tahap secara berangsur bergeraksejalan ke depan untuk mencapaisasaran yang ditentukan.

Menurut hakim dissenting opinion,bertentangan harusnya dimaknai seba-gai terjadinya benturan (kontradiksi)antara dua hal yang datang dari arahberlawanan. Dengan demikian penga-turan dalam penjelasan tersebut bukan-lah pelanggaran konstitusi. PenjelasanPasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas meru-pakan upaya negara memenuhi keten-tuan Pasal 49 UU Sisdiknas, dengantetap memperhatikan keadaan keuang-an negara. Sehingga Penjelasan Pasal49 ayat (1) tidak bertentangan denganPasal 31 ayat (4) UUD 1945.

dana pendidikan bertahap ditolak,otomatis harus dipenuhi (dalam APBN)tahun 2006. Jangan sampai nanti adaperaturan daerah, peraturan presiden,atau peraturan menteri yang sepertiPeraturan Presiden No. 55 Tahun 2005dimana UU (Migas, red.)-nya sudahdihilangkan ternyata (tetap) ada perpres(menggunakan UU Migas lama, red.).Saya inginkan nanti tidak ada hal sepertiitu. Setelah ini diputus, berarti peme-rintah pusat dan pemerintah daerahharus mematuhi amanat MK.Tentang Pasal 17 UU Sisdiknassendiri?

Pasal 17 saya nilai, kita masih ber-beda pendapat. Itu masih harus didis-kusikan. Sebab jenjang pendidikanberbeda dengan pengertian pendidikandasar. Pendidikan dasar itu pendidikanyang wajib diperoleh setiap warganegara. Kami tidak mempermasalah-kan (jangka) 12 tahun atau 9 tahun-nya.Mestinya pendidikan dasar harusdibedakan dengan jenjang pendidikan.Jenjang pendidikan biarkan saja; SD,

pegawai minimal harus SMA, pre-siden minimal harus SMA, dan lainsebagainya..Jadi ada ketidakpuasan?

Ya, tidak puas. Tapi karenaada kesepakatan bahwa jika adaanggaran, nanti akan ditingkatkansampai SMA. Mudah-mudahandengan dana 20% nanti wajib bela-jar sampai SMA. Lha uangnyauntuk apa kalau bukan untuk pe-ningkatan pendidikan rakyat?Kalo di daerah Bapak, di Banyu-wangi seperti apa? Konsep biayapendidikan gratis seperti apa?

Pendidikan gratis masih mim-pi. BOS (Biaya Operasional Seko-lah, red.) itu belum cukup untukpendidikan gratis. Itu masih men-jadi penunjang saja untuk pendidik-an, walaupun pemerintah mengata-kan bahwa BOS itu realisasi wajibbelajar.

BOS masih menunjang pelak-sanaan dari wajib belajar saja. Itu-pun sebatas untuk operasional ru-

puas dengan keputusan MK. Adapuntentang sebagian permohonan yangditolak, yaitu Pasal 17 ayat (1) danayat (2), Fathul tidak begitu merisau-kannya. Menurutnya yang terpentingsaat ini adalah dipenuhinya anggaranpendidikan sebesar 20%.

“Dissenting Opinion”Berbeda dengan keenam hakim,

tiga dari sembilan hakim mengajukan

dissenting opinion (pendapat yangpertimbangan hukum dan putusanakhir berbeda). Yaitu Prof. H. A. S.Natabaya, S.H., LL.M., H. AchmadRoestandi, S.H., dan Soedarsono, S.H.Menurut ketiga hakim tersebut paraPemohon tidak mempunyai keduduk-an hukum (legal standing), sehinggaberdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU MK,permohonan Pemohon harus dinyata-kan tidak dapat diterima (niet ontvan-

SMP, SMA, dan perguruan tinggi.Sementara pendidikan dasar adalahpendidikan yang wajib diperoleh setiapwarga negara. Tahun ini misalnyasampai SD, tahun sekian sampai SMP,tahun depan sampai SMA. Itu tidakmasalah, yang penting jangan dibatasibahwa pendidikan dasar hanya sampaiSMP.

Karena ini menyangkut hak warganegara untuk mendapatkan pendidikan,suatu saat nanti harus meningkat sepertikesepakatan pemerintah dengan DPR.Kalau nanti dananya ada, pendidikandasar akan ditingkatkan sanpai SMA.Kalau kita ambil kata-kata itu (dalamUU Sisdiknas, red.) sampai SMP, makananti kan mandeg pendidikan dasar,tidak meningkat.

Nah ini kasihan, karena biasanyakita itu mengambil batas minimalnya.Kita ambil yang wajib hanya sampaiSMP. Padahal (lulusan) SMP sudahtidak berguna lagi sekarang, untukdunia kerja sudah tidak berguna.Nglamar DPR minimal harus SMA,

Foto

: D

enny

Fei

shal

Penyerahan putusan UU Sisdiknas dari Kepala Biro AdministrasiPerkara dan Persidangan kepada pemohon.


Tiga Putusan SehariPembacaan putusan dalam sidang

Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu,19 Oktober 2005 dihadiri cukupbanyak pengunjung. Beberapa warta-wan dan reporter media elektronikterlihat hilir mudik menanti narasum-ber berita. Hal yang jamak, mengingatjudicial review UU Sisdiknas mendapatanimo besar dari masyarakat.

Selain membacakan putusan

Secara substansial, UU No. 36Tahun 2004 tentang Anggaran Pen-dapatan dan Belanja Negara 2005 (UUAPBN 2005) bertentangan denganketentuan UUD 1945. UUD 1945menyatakan bahwa anggaran pendidik-an harus dipenuhi utuh per tahunsebesar 20%, sementara UU APBN2005 mengalokasikan anggaran pendi-dikan hanya sebesar 6%. Tetapi, maje-lis hakim menyatakan UU APBN 2005tidak dapat dinyatakan tidak mempu-nyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan ini cukup mengagetkanpemohon dan pemerhati judicial reviewUU Sisdiknas. Namun keputusantersebut bisa diterima, dengan adanyapertimbangan majelis hakim. Majelishakim berpendapat bahwa “dicabut-nya” UU APBN 2005 akan menimbul-

puluh empat trilyun dua ratus dua puluhlima milyar lima ratus empat puluh tigaribu rupiah) dari jumlah total APBN 2005sebesar Rp. 397.769.309.661.000,00 (tigaratus sembilan puluh tujuh trilyun tujuhratus enam puluh sembilan milyar tigaratus sembilan juta enam ratus enam puluhsatu ribu rupiah).

Dengan keputusan MahkamahKonstitusi tersebut, alokasi pendi-dikan untuk tahun 2005 tetap sebesar5%. Namun untuk tahun berikutnya,dengan alasan UUD 1945 mengama-natkan pemenuhan anggaran pendi-dikan 20% per tahun, APBN wajibmenganggarkan sebesar 20% khususuntuk pendidikan. Kewajiban iniberkenaan pula dengan telah di-judicialreview-nya UU Sisdiknas, dimanaketentuan pemenuhan anggaran pendi-dikan 20% secara bertahap dalam UUSisdiknas dinyatakan tidak memilikikekuatan hukum mengikat.

Putusan tersebut dibacakan seca-ra bergantian oleh majelis hakim padasidang terbuka hari Kamis, 13 Oktober2005. Dari sembilan hakim, tidaksemuanya berpendapat sama. Hakimkonstitusi Prof. H.A.S. Natabaya, S.H.,LL.M. dan hakim konstitusi I DewaGede Palguna, S.H., M.H. memilikialasan/pertimbangan hukum berbedameskipun putusannya sama (concurringopinion). Sementara hakim konstitusiH. Achmad Roestandi, S.H. dan Soe-darsono, S.H. mengajukan pendapatberbeda (dissenting opinion). (mwib)

Sidang Putusan “Judicial Review” UU APBN 2005

Ada “Tetapi” Dalam Putusan UU APBN

tin, untuk gaji guru belum cukup.Cuma, untuk standar minimal, biayaoperasional sudah bisa tercukupi.Nantinya dengan anggaran 20% ini,pendidikan bisa lebih tinggi lagi.Jadi siswa tetap dikenai biaya?

O, iya masih. Walaupun nama-nya bukan SPP (Sumbangan Penye-lenggaraan Pendidikan, red.), namundiganti biaya komputer, atau biayayang lain, masih tetap ada.

Di BOS juga ada ketentuanboleh menarik dana selama adakesepakatan dari wali murid. Ke-nyataannya tidak ada wali muridyang berani menolak.

Tapi baiknya, di situ ada keten-tuan fakir miskin harus sekolah.

Tidak boleh ada alasan tidak sekolahkarena tidak ada biaya.

Hal lain tentang UU Sisdiknas,dalam menyusun tahapan-tahapananggaran per tahun dimana akhirnyatahun 2009 terdapat dana pendidikan65 Triliun. Lha itu ukurannya apa?Ukuran yang dipakai (untuk menen-tukan 65 Triliun) adalah APBN tahun2003. Sementara total APBN tahun2006 ini saja sudah 500 Triliun. Duapuluh persen dari APBN 2006 sajasudah 100 Triliun. Sedangkan merekamenyusun tahapan-tahapan itu berdasarAPBN 2003 yang sekitar 325 Triliun.Kan nggak masuk akal. Untung tahapan-tahapan itu sudah ditolak MK, otomatisbatal demi hukum.

Seharusnya bagaimana? Mematokangka sekian triliun atau..

Ya, ndak.. Dua puluh persennyakita lihat begini, dalam dialog-dialogpenyusunan RUU Sisdiknas, di situjelas 20% itu berasal dari mana, daritotal APBN. Sekarang mau dibelokkanlagi dari anggaran rutin atau anggaranbelanja pemerintah pusat.

Kalau menurut saya, APBN utuhdiambil dulu 20% untuk pendidikan.Karena mayoritas anggaran pendidik-an daerah ya dari pusat itu. Kita lihatAPBD, di Banyuwangi saja, yangdaerah makmur, hanya sekitar 30milyar pendapatan asli daerahnya.Semua (dana pendidikan - red.) yahanya dari DAU itu. (mwib)

pengujian UU Sisdiknas, pada hariyang sama dibacakan pula putusanjudicial review UU No. 12 Tahun 2001tentang Pembentukan Kota Singka-wang dan putusan judicial review UUNo. 36 Tahun 2004 tentang APBN.Dengan pembacaan putusan tigasekaligus, kebanyakan pengunjungsidang memilih untuk sekaligus me-nyaksikan dan mendengarkan pemba-caan dua putusan yang lain. (mwib)

kan kekacauan (governmental disaster)dalam administrasi keuangan negara.Lebih jauh, tidak mengikatnya UUAPBN 2005 tersebut akan menga-kibatkan berlakunya APBN 2004. Halini, menurut majelis, akan lebih merugi-kan dunia pendidikan Indonesia karenaanggaran pendidikan tahun 2004 lebihkecil dibandingkan anggaran pendidik-an tahun 2005 berjalan. Sehinggamajelis memutuskan, permohonan paraPemohon dinyatakan tidak dapatditerima (niet ontvankelijk verklaard).

Dari keterangan selama persidang-an, terungkap bahwa persentase anggaranpendidikan tidak dicantumkan dalamAPBN 2005. Namun dari perhitunganpemohon dan Ahli, alokasi anggaranpendidikan tahun 2005 hanya sebesar 6%.Yaitu Rp. 24.225.543.000.000,00 (dua

��


UU No. 37 Tahun 2004 tentangKepailitan Dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PKPU) dimo-honkan kepada Mahkamah Konstitusi(MK) untuk di-judicial review. Pemo-hon, Lucas, S.H. dan Swandy Halim,S.H., mengemukakan bahwa Pasal 17ayat (2), Pasal 18 ayat (3), PenjelasanPasal 59 ayat (1), Pasal 83 ayat (2),Pasal 104 ayat (1), Pasal 127 ayat (1),Pasal 244, dan Penjelasan Pasal 228ayat (6) UU PKPU bertentangandengan UUD 1945. Atau dengan katalain merugikan hak-hak konstitusionalpemohon, dalam hal ini profesi

kurator.Jika dilaksanakan, menurut Pe-

mohon, pasal-pasal UU PKPU di atastidak memberikan perlindungan dankepastian hukum. Karena kuratordalam menjalankan tugas untuk mela-kukan pengurusan dan atau pembe-resan harta pailit dapat melakukanberbagai kesalahan/kelalaian. Kesa-lahan/kelalaian ini pada gilirannyabisa mengakibatkan kurator dituntutsecara hukum oleh pihak lain.

Sidang yang dilaksanakan diruang sidang Lt. I Gedung MK padahari Selasa, 11 Oktober 2005, diagen-

Sidang “Judicial Review” UU KepailitanDan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pasal Ancaman Bagi Kurator

dakan untuk mendengar keterangandari pemerintah. Pemerintah diwakilioleh Menteri Hukum dan HAMHamid Awaludin; Kepala BadanPembinaan Hukum Nasional (BPHN)Abdulgani Abdullah; Direktur Per-data dan Direktur Litigasi DepartemenHukum dan HAM Syamsuddin Sinagadan Komarudin.

Dalam keterangannya, HamidAwaludin mengatakan bahwa secarasubstansial persidangan tersebut bu-kanlah judicial review melainkan legis-latif review. Secara tersirat, Hamidmenjelaskan legislatif review merupakantindakan melakukan revisi terhadapUU jika terdapat kesalahan teknispenyusunan. Sementara judicial reviewyang menjadi wewenang MK adalahjika UU bersangkutan bertentangandengan UUD 1945.

Lebih lanjut, tentang dalil Pemo-hon bahwa UU PKPU membukapeluang untuk dituntutnya kuratorsecara hukum, Hamid menjawabbahwa peluang dituntutnya kuratoratas kesalahan mereka merupakanbentuk perlindungan hukum bagimasyarakat umum, utamanya debitur.”Sudah menjadi suatu asas hukumyang berlaku secara universal, siapayang bersalah harus diberi hukuman,yang merugikan pihak lain wajibmengganti kerugian tersebut,” demi-kian tegas Hamid.

Dengan demikian pemerintahberanggapan kurator-pun, jika mela-kukan kesalahan dalam menjalankantugas pengurusan dan atau pemberesanharta pailit, wajib bertanggung jawabatas tuntutan hukum termasuk terha-dap pihak-pihak debitur yang diru-gikan. Hal ini merupakan bentuk per-tanggungjawaban kurator itu sendiri.

Karena itu, Pemerintah memo-hon kepada majelis hakim agar mem-buktikan Pemohon benar-benar seba-gai pihak yang hak dan atau kewe-nangan konstitusionalnya dirugikan.Pemerintah beranggapan tidak ter-dapat kerugian konstitusional bagiPemohon yang ditimbulkan oleh UUPKPU. Menanggapi jawaban yangdiberikan oleh Menteri Hamid Awa-ludin, Pemohon menyatakan tetappada permohonannya semula, tanpamenarik satu pasal pun. (mwib)

Foto

: D

enny

Fei

shal

Para pemohon judicial reviewUU Kepailitan.

Keluarga BesarSekretariat Jenderal dan Kepaniteraan

Mahkamah KonstitusiMengucapkan

SELAMAT ULANG TAHUNkepada

Bapak Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., MS.yang ke-63

pada 24 Desember 2005

Bapak I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.yang ke-44

pada 24 Desember 2005

Semoga dikaruniai umur panjangdan sehat untuk melanjutkan pengabdian

kepada bangsa dan negara.


Bagaimanapun jauh dan kerasnyaperjalanan, pasti akan mencapai akhir.Bahagia ataupun tidak atas hasilnya,adalah sisi yang harus diterima. “Sayatidak merasa puas”, demikian tang-gapan Minhad Ryad warga Kecamatan

��

Acapkali, ketidaksepaham-an antara warga negara dengannegara (yang maujud dalamkuasa pemerintahan) melahirkansebuah pembangkangan. Sema-kin terpicu manakala penye-lesaian yang dilakukan negaradirasakan belum menyentuhsecara substantif akar masalahpemicu ketidaksepahaman war-ga negara.

Pembangkangan sipil (civildisobedience) diawali dengan peno-lakan secara sadar terhadap pera-turan perundang-undangan yangsah berlaku. Tentu saja dengankomitmen untuk siap menerimasegala akibat hukum yang timbuldari sebuah pembangkanganterhadap kekuasaan yang sah.

Kepada BMK, MinhadRyad, pemohon judicial review UUNo. 12 Tahun 2001 tentangPembentukan Kota Singkawang,menyatakan ketidakpuasannyaterhadap negara. Menurutnya,

aksi penolakan terhadap UUtersebut dilakukan dalam bentukpembangkangan sipil.

Berikut kutipan wawancaraBMK dengan Minhad Ryad seusaisidang pembacaan putusan MK.

Bagaimana tanggapan Bapak terha-dap putusan MK?

Saya tidak merasa puas.Bisa dijelaskan?

Hak konstitusi saya sebagai war-ga negara telah dirugikan dengan lahir-nya UU No. 12 Tahun 2001. Semasa(Sungai Raya masih) di Sambas kema-rin, ibukota Sambas itu di Singkawang.Nah, kita dari Sungai Raya kalauberurusan masalah tingkat kabupatencukup di Singkawang saja. Jaraknyakurang lebih 47 km.

Setelah Kabupaten Sambas dime-karkan, Kecamatan Sungai Raya itudimasukkan ke Kabupaten Bengka-yang. Sedangkan kita ke KabupatenBengkayang itu harus melalui Sing-kawang dulu baru ke Bengkayang. Dari

segi ekonomis sangat merugikan.Jadi jauhnya jarak, merupakan keru-gian bagi Bapak?

Bagi masyarakat. Bukan sayasendiri. Misalnya begini, ongkos busdari Sungai Raya ke Singkawang itu Rp.6.ooo,-. Dari Singkawang ke Bengka-yang Rp.16.000,-. Terus dari Beng-kayang ke kompleks perkantoran,ngojek lagi Rp.10.000,-. Jadi darikompleks perkantoran ke Singkawangmemakan biaya kurang lebih, pulangpergi, Rp. 52.000,-. Nah, bayangkansaja seumpamanya Sungai Raya diga-bungkan ke Singkawang, maka setiapwarga bisa menyimpan Rp. 52.000,-.Sebaliknya kalau ini tetap dipaksakan,berarti setiap warga harus memaksakandiri mencari uang Rp. 52.000,- untukurusan ke kabupaten.

Sekarang, setelah semua itu dipak-sakan, masyarakat sudah melakukansemacam pembangkangan sipil.Bentuknya seperti apa?

Banyak, macam-macam. Sepertitidak membayar PBB, STNK motor,nggak bikin SIM.Sudah berlangsung berapa tahun?

Minhad Ryad dan Pembangkangan Sipil

Sungai Raya, Singkawang, KalimantanBarat, atas putusan niet onvantkelijkverklaard (permohonan tidak diterima)MK bagi judicial review UU No. 12Tahun 2001 tentang PembentukanKota Singkawang.

Sebagai pemohon tunggal, Min-had Ryad dinilai oleh majelis hakimMK tidak memiliki legal standing(kedudukan hukum) dalam judicialreview UU bersangkutan. Tidak memi-liki legal standing dalam arti bahwadalam pengajuan judicial review ter-sebut tidak ada kerugian konstitusionalyang diderita pemohon.

Dalam sidang yang digelar hariRabu, 19 Oktober 2005, majelis hakimmemberikan pertimbangan “... tidakterdapat persoalan konstitusionalitasbaik dalam hal proses pembentukanPemerintahan Kota Singkawang (de-ngan UU No. 12 Tahun 2001) maupundalam hal materi muatan pasal-pasalUU No. 12 Tahun 2001 yang dapatdikatakan telah merugikan hak-hakkonstitusional Pemohon.”

Artinya, hal-hal yang menurutpemohon merupakan kerugian kon-stitusional, ternyata menurut majelishakim sama sekali bukan kerugiankonstitusional. Hal-hal dimaksud,antara lain; bahwa jarak ke ibukotakabupaten menjadi lebih jauh; bahwaSingkawang adalah pusat bisnis, se-

Putusan “Judicial Review” UU Pembentukan Kota Singkawang

“Niet Onvantkelijk Verklaard” Bagi Minhad Ryad

Foto

: D

enny

Fei

shal

Minhad Ryad (kanan)sedang menyimak pembacaan putusan.


Ini sudah sejak UU tersebut diun-dangkan. Sudah sekitar tahun 2001.Tindakan pemerintah daerah terha-dap sikap Bapak?

Belum ada tindakan. Seperti sayapunya motor memang tidak pernahbayar pajak selama empat tahun. Sayamemang siap dicegat di manapun. Danbila perlu dibawa ke pengadilan.Seandainya ditangkap dengan alasantidak membayar pajak?

Nah ini, yang wajib membayarpajak kan warga negara. Saya sebagaiwarga negara mengaspirasikan agarSungai Raya harus masuk Singkawang.Tapi selama ini aspirasi saya tidakdiakomodir pemerintah.

Menurut saya, dengan tidak diako-modirnya aspirasi saya maka peme-rintah belum siap untuk menerima sayasebagai warga negara Indonesia. Jadisaya belum ada kewajiban.Lalu bapak akan tetap melakukan apayang Bapak sebut tadi pembangkang-an sipil?

Oh, jelas. Bahkan mungkin lebihdari itu.Bisa dalam bentuk apa?

Ya nantilah. Lebihnya di manakita lihat nanti. Yang jelas pembang-kangan sipil itu sudah berjalan.Itu sikap semua warga?

Tidak juga. Tidak semua warga,tetapi mayoritas. Jadi termasuk saya se-bagai pemohon tetap berpendapat sebe-lum Sungai Raya dimasukkan Singka-wang kami tidak akan menunaikankewajiban kami sebagai warga negara.Aparat desa, sesuai kesaksian di si-dang kemarin, mendukung Bapak?

Ya. Aparat desa bahkan membuatpernyataan sikap, resmi, akan mem-bantu dan mendukung masyarakatmemperjuangkan aspirasinya.Putusan MK sudah final dan mengi-kat, artinya dari sisi hukum tidak adakemungkinan lagi bagi Sungai Rayauntuk masuk Singkawang. Bapak dan

warga akan tetap berjuang?InsyaAllah kami tetap berjuang.

Kita sudah sejak tahun 1999 me-nyampaikan aspirasi dengan caraaudisi maupun administrasi. Semuasudah kita lakukan dari tingkat ke-camatan sampai kabupaten. Dengandemikian, dari sisi penyampaianaspirasi kami sudah cukup kuatmelakukan.

Kita akan menampakkan bah-wa (dalam) menuntut sesuatu beru-saha melalui hal-hal yang dianggaptidak keluar dari koridor hukum.Salah satunya dengan mengajukan inike MK. Kita sebagai masyarakatsudah cukup berbuat baik. Karenapemerintah juga punya pertimbang-an, ya apa boleh buat kita lihat nantiapa yang akan kita lakukan.(mwib)

mentara Bengkayang adalah kotakecamatan.

Pada persidangan yang lalu, Min-had Ryad mendalilkan bahwa usahabiro jasanya mengalami kemundurankarena perpindahan ibukota kabupatendari Singkawang ke Bengkayang. Per-pindahan tersebut membengkakkanbiaya operasional pengurusan anekajasa (seperi STNK, SIM, dll.), sehinggapara pelanggannya tidak lagi maumenitipkan urusan padanya. Kemun-duran kondisi perekonomian tersebutdianggap Minhad Ryad merupakankerugian konstitusional yang diakibat-kan oleh UU No. 12 Tahun 2001.

Di lapangan, hal-hal yang dike-mukakan pemohon memang terjadi.Tetapi hal-hal tersebut bukan meru-pakan kerugian konstitusional sepertidimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK. Perubahan keadaan tersebut jugabukan pelanggaran terhadap hak warganegara yang dilindungi UUD 1945.Karena pemohon sama sekali tidakkehilangan kedudukan dan haknyauntuk diperlakukan sama dalam bi-dang hukum dan pemerintahan; atau

berpendapat substansi permohonantidak perlu dipertimbangkan lebihlanjut.

Dalam persidangan yang digelarsecara marathon, satu gelaran sidangmembacakan tiga putusan sekaligus(yaitu UU Sisdiknas, UU APBN, danUU Pembentukan Kota Singkawang)hadir pihak-pihak terkait pemekaranSingkawang. Beberapa di antaranyaadalah Ketua DPRD Kab. BengkayangJohanes Pasti, advokat M. TamsilSyukur mewakili Bupati Bengkayang,Sekda Kabupaten Bengkayang Busri,wakil Pemerintah Kabupaten SambasRasidin, Walikota Singkawang SawangIslam, serta Ketua DPRD SingkawangH. Zaini Nur. (mwib)

hak untuk memperoleh kesempatandan manfaat yang sama guna mencapaikeadilan; maupun hak untuk bebasdari perlakuan yang bersifat diskri-minatif; serta hak untuk mendapatperlindungan terhadap perlakuan yangbersifat diskriminatif.

Menurut majelis hakim, mere-dupnya usaha biro jasa Minhad Ryadyang didalilkannya sebagai akibatlangsung perpindahan ibukota kabu-paten tidak memiliki sangkut pautdengan kontitusionalitas. Hal-haltersebut adalah “... merupakan konse-kuensi logis dari adanya pemekaranwilayah.” Dengan dinyatakannyapermohonan Minhad Ryad sebagai nietontvankelijk verklaard, majelis hakim

Ilust

rasi

: M

ardi

an W

ibow

o


Sidang “Judicial Review”UU Perlindungan Anak

PerbaikanSubstansi

Permohonan“Setiap orang yang dengan se-

ngaja menggunakan tipu muslihat,rangkaian kebohongan, atau mem-bujuk anak untuk memilih agama lainbukan atas kemauannya sendiri,padahal diketahui atau patut didugabahwa anak tersebut belum berakaldan belum bertanggung jawab sesuaidengan agama yang dianutnya dipi-dana dengan pidana penjara palinglama 5 (lima) tahun dan/atau dendapaling banyak Rp 100.000.000,00(seratus juta rupiah).” (Pasal 86 UUPerlindungan Anak)

Sebagai seorang yang memilikiaktivitas memberikan pelajaran aga-ma, bimbingan, dan penyuluhanagama kepada masyarakat umum dilingkungan agama Kristen, Dr. Ruyan-di M. Hutasoit merasa keberadaanPasal 86 UU No. 23 Tahun 2002berpotensi merugikan aktivitasnya.Ruyandi beranggapan aktivitasnyasebagai pendakwah agama yang dila-kukan di depan orang banyak, di dalamgereja, maupun di tempat pertemuanumum dan pendidikan, akan denganmudah dituduh melanggar ketentuanpasal di muka.

Meskipun merasa tidak pernahmemaksa orang untuk menghadirikegiatan penyuluhan atau pendidikanagama yang dilakukannya, Ruyanditetap merasa khawatir. Dengan alasantersebut Ruyandi M. Hutasoit mem-beri kuasa hukum kepada HananSoeharto, S.H., Hendri Rudiono Lie,S.H., dan Wahyudin Ahmad Ali, S.H.untuk mengajukan permohonan judi-cial review kepada MK.

Dalam sidang panel pemeriksaanpendahuluan yang diketuai Prof.Abdul Mukthie Fadjar, S.H., MS.,pemohon memohon agar UU Perlin-dungan Anak dinyatakan tidak mem-punyai kekuatan hukum mengikat

Sidang “Judicial Review”UU MA dan UU KY

Perbaikan“Legal Standing”

PemohonJum’at, 14 Oktober 2005, ber-

tempat di ruang sidang gedung MK RI,dilangsungkan sidang panel kedua ataspermohonan judicial review terhadapUU Mahkamah Agung (MA) dan UUKomisi Yudisial (KY). Dalam sidangpanel kedua ini, para pemohon, yangterdiri dari Dominggus Mourits Luit-nan, Azi Ali Jasa, dan Toro Medova,mengajukan perbaikan permohonan.Khususnya menyangkut legal standingmereka yang pada sidang panel perta-ma dinyatakan belum jelas oleh hakim.

Perbaikan juga dilakukan pemo-hon dengan merubah substansi alasanpermohonan. Bukan lagi menyangkutkasus konkret (kerugian) yang dialami

karena bertentangan dengan UUD1945, salah satunya adalah Pasal 28Eayat (1).

Sidang perkara No. 018/PUU-III/2005 berlangsung singkat, hanyasekitar 40 menit. Mungkin karenamasih pemeriksaan pendahuluan,maka hanya beberapa pengunjung sajayang hadir menyaksikan jalannyapersidangan.

Pada sidang pertama, Selasa, 4November 2005, panel hakim berpen-dapat, permohonan yang diajukanbelum cukup jelas dalam menguraikankerugian konstitusional pemohon.Padahal kerugian konstitusional me-rupakan syarat mutlak untuk dapatnyasuatu undang-undang di-judicial reviewoleh MK. Panel hakim menyarankanperbaikan dalam 14 (empat belas) haribagi permohonan yang diajukan,dengan disertai alat bukti serta daftarsaksi dan ahli yang ingin diajukan.

Tepat dua pekan kemudian, panelhakim kembali bersidang denganagenda pemeriksaan pendahuluan.Persidangan mendengarkan perbaikanpermohonan yang dilakukan pemo-hon. Antara lain meluruskan identitaspemohon, Ruyandi M. Hutasoit,bukanlah Doktor, melainkan dokter.Persidangan juga mengesahkan alatbukti berupa UU No. 23 Tahun 2003dan UUD 1945 dalam satu naskah.

Dalam panel tersebut, hakimkonstitusi Dr. Harjono menyarankanpemohon agar dalam perbaikan selan-jutnya, mendalami lebih jauh substansi

pasal yang diajukan. Pemohon menga-itkan permohonannya dengan aktivi-tasnya sebagai pendakwah bagi agamaNasrani, sementara UU bersangkutantidak menyebut agama tertentu secaraspesifik. Menurut panel hakim, haltersebut sebaiknya diperjelas dalamperbaikan permohonan selanjutnya.(mwib)

��

Foto

: D

enny

Fei

shal

Pembacaan permohonan dalam sidangUU Perlindungan Anak.


“… hemat kami, ketentuan ter-sebut membatasi kemandirian KomisiYudisial (KY) dalam melaksanakanwewenangnya.” Demikian dikatakananggota KY Thahir Saimima menyi-kapi keberadaan UU No. 22 Tahun2004 tetang Komisi Yudisial (UU KY)Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) e, Pasal 23ayat (3), (4), (5), (6). Pada intinya pasal-pasal tersebut menyatakan bahwadalam melaksanakan wewenangnya,KY harus melalui Mahkamah Agung(MA) dan Mahkamah Konstitusi(MK). Padahal, sesuai amanat UUD1945 dalam Pasal 24B ayat (1), KYbersifat mandiri. Mandiri disinidimaksudkan sebagai, tidak boleh adacampur tangan lembaga negara lainterhadap pelaksanaan wewenangdimaksud.

Selengkapnya UUD 1945 Pasal24B ayat (1) berbunyi “Komisi Yudi-sial bersifat mandiri yang berwenangmengusulkan pengangkatan hakimagung dan mempunyai wewenang laindalam rangka menjaga dan menegak-kan kehormatan, keluhuran martabat,serta perilaku hakim.”

Sebagai lembaga negara yangmemiliki fungsi pengawasan terhadaphakim, KY merasa tidak memiliki“taring”. Hal ini disebabkan keputus-an terakhir dari pengawasan, pembe-rian sanksi misalnya, ada di tangan MA

ataupun MK. Menurut UU No. 5Tahun 2004 (UU MA), penilaian be-nar atau salahnya hakim yang diadu-kan KY, terletak pada Majelis Kehor-matan MA. Anggota KY Chatamar-rasjid, menyatakan hal tersebut tidaklogis. Karena pengawasan tanpa kewe-nangan akan kehilangan hakikatnya.

Dalam persidangan yang digelarhari Kamis, 24 November 2005, MAdiwakili oleh Direktur Hukum danPeradilan Suparno, yang mengatakanbahwa pemohon tidak memiliki legalstanding untuk mengajukan judicialreview ke MK. Menurut Suparno,kewenangan Ketua MA untuk meng-usulkan pemberhentian dengan hor-mat atau tidak dengan hormat baikketua, wakil ketua, ketua muda, danhakim anggota MA kepada presiden,tidak merugikan hak dan kewenangankonstitusional pemohon. Suparno jugamengatakan bahwa dalam prakteknya,MA tidak pernah menghalangi atau-pun mempersulit KY dalam meme-riksa hakim.

“... kewenangan yang ada padaMA adalah pengawasan internal, danpengawasan yang dilakukan oleh KYberdasarkan, baik UUD 1945 maupunketentuan UU No. 22 Tahun 2004,adalah kewenangan eksternal.” Demi-kian diungkapkan Suparno, yang padaintinya mengatakan bahwa masalah-

klien mereka, melainkan meninjausecara umum kerugian konstitusionalyang bisa timbul akibat adanya “tum-pang tindih” antara UU No. 5 Tahun2005 tentang Mahkamah Agung danUU No. 22 Tahun 2004 tentangKomisi Yudisial.

Pemohon mengajukan beberapaahli yang akan diminta memberikanketerangan dalam perkara tersebut,yaitu Prof. Dr. H.A. Sri Soemantri,S.H., MA., Prof. Dr. Harun Alrasyid,S.H., yang ketiga Prof. Ateng Syaf-ruddin, S.H.

Permohonan judicial review yang

diajukan pemohon bertolak daritengara bahwa terdapat benturanantara Pasal 11, 12, 13, dan 32 UUMA dengan Pasal 21, 23 ayat (3), (4),dan (5) UU KY. Benturan pasal-pasaltersebut dikhawatirkan akan menge-biri kewenangan KY dalam mengawasihakim-hakim di jajaran MA maupunMK. Lebih jauh pemohon menerang-kan bahwa dengan adanya pasal-pasaltersebut, hasil penyelidikan yangdilakukan KY terhadap hakim akanbisa dimentahkan oleh MA ataupunMK. Dengan kata lain, terbuka ke-mungkinan kemandirian KY dalam

pelaksanaan tugas dan wewenangnyaakan dicampuri oleh pihak lain peme-gang kekuasaan kehakiman.

Persidangan perkara No. 017/PUU-III/2005 dipimpin oleh hakimMaruarar Siahaan, S.H., dengan hakimanggota Prof. Mukthie Fadjar, S.H.,M.S., dan H. Achmad Roestandi, S.H.Tidak banyaknya hal yang dibahasdalam persidangan, karena memangagenda sidang hanya tentang perbaikanpermohonan. Sidang yang dimulaipukul 10.00 WIB diakhiri setelahberlangsung tanya jawab selama duapuluh menit. (mwib)

masalah yudisial merupakan halinternal yang menjadi kewenanganMA. Sedangkan masalah internal,yaitu masalah-masalah “kehormatan”merupakan kewenangan KY. NamunSuparno tidak menjelaskan lebihlanjut, apa kriteria pembeda masalahinternal dan eksternal.

Menanggapi keterangan tersebut,Thahir Saimima mengatakan bahwamasalah kehormatan yang utama darilembaga peradilan adalah pada putusanhakim-hakimnya (yudisial). Tidakbisa dilepaskan antara menjaga kehor-matan korps hakim dengan pengawasanputusan. Karena itu, sangat rancuuntuk memisahkan pengawasan inter-nal dan eksternal hanya berdasarkriteria masalah-masalah “yudisial”dan “kehormatan”.

Pemerintah juga hadir sebagaipihak terkait dalam sidang yangdiselenggarakan di ruang sidang lantai1 gedung MK. Dengan dipimpin olehMenteri Hamid Awaluddin dan Kepa-la BPHN Gani Abdullah, pemerintahmemberikan gambaran tentang back-ground ’latar belakang’ ketika UU MAdan UU KY dibuat.

Mendengarkan argumen-argu-men yang dilontarkan pemohon danketiga pihak terkait; KY, MA, danpemerintah, pengunjung terlihat antu-sias dan cukup bersemangat mengikutisampai sidang pemeriksaan diakhiritepat pukul 12. Untuk persidanganselanjutnya, MK merencanakan me-manggil pihak terkait keempat, yaituDPR, untuk memberikan keteranganseputar keberadaan UU MA maupunUU KY. (mwib)

Sidang “Judicial Review” UU MA dan UU KY

Pembatasan KemandirianKomisi Yudisial


mengingat angka 4, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005

tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak tidak dapat lagi hanya mengacu kepada

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 dan Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4152). Undang-Undang tersebut dapat dijadikan rujukan bagi

pembentukan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran

Bahan Bakar Minyak, sepanjang sebagaimana telah berubah dengan Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 bertanggal 4 Januari 2005).

Demikianlah surat ini kami sampaikan, untuk mendapat perhatian yang seksama.

Kiranya dapat dimaklumi bahwa Mahkamah Konstitusi tidak bermaksud menilai sesuatu

kebijakan Pemerintah (beleid) ataupun materi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005

tersebut. Karena, hal dimaksud bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan

kewenangan lembaga negara yang lain. Namun, mengingat undang-undang yang dijadikan

rujukan dalam konsiderans Peraturan Presiden tersebut tidak mempertimbangkan adanya

putusan Mahkamah Konstitusi, maka dalam rangka tanggungjawab pemasyarakatan putusan

Mahkamah Konstitusi sendiri, berdasarkan rapat permusyawaratan hakim Mahkamah

Konstitusi, kami menganggap penting untuk mengingatkan mengenai telah berlaku final dan

mengikatnya putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan hal itu. Kiranya, sangatlah

bijaksana apabila, dalam menetapkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Pemerintah terhindar dari anggapan ataupun

penafsiran seolah mengabaikan atau tidak mempertimbangkan adanya putusan final dan

mengikat Mahkamah Konstitusi mengenai sebagian materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut.

Atas perhatian Presiden Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Jimly Asshiddiqie

Tembusan (sesuai keterkaitan substansi):

1. Yth. Wakil Presiden Republik Indonesia;

2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

3. Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;

4. Yth. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

6. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

---------------------------------------------------------------------------

Dengan surat bertanggal 6 Okto-ber 2005, kepada Presiden RI, KetuaMK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.mempertanyakan dasar hukum pene-tapan harga BBM yang mengikutimekanisme pasar. Penetapan hargabahan bakar minyak (BBM) yangdidasarkan Peraturan Presiden No. 55Tahun 2005 tentang Harga Jual EceranBahan Bakar Minyak Dalam Negeritertanggal 30 September 2005, diang-gap tidak mempertimbangkan putus-an MK tentang UU No. 22 Tahun2001 tentang Minyak dan Gas Bumi(UU Migas).

UU Migas telah direvisi MKpada tanggal 21 Desember 2004karena tidak sesuai dengan Pasal 33UUD 1945. Dalam putusan MK ten-tang judicial review UU Migas, dinya-takan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat terhadap Pasal 12ayat (3), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal28 ayat (2) dan ayat (3).

Dengan adanya putusan judicialreview atas UU Migas tersebut, makabeberapa norma berubah, termasuknorma yang berkait dengan penetapanharga BBM. Dengan demikian, Pera-turan Presiden sebagai pelaksanaanUU Migas, seharusnya mengacukepada UU yang telah direvisi.

Permasalahan muncul manakalaperaturan presiden hanya mengacukepada UU No. 22 Tahun 2001 ten-tang Migas. Tanpa sama sekali mem-pertimbangkan adanya putusan MK.Dari kondisi tersebut, MK berkirimsurat kepada Presiden untuk meng-ingatkan adanya celah hukum dalamperaturan presiden bersangkutan.

Senin 10 Oktober 2005, bebe-rapa hari setelah dikirimkannya surat,Ketua MK dengan didampingi SekjenMK mengadakan konferensi pers.Konferensi pers yang bertempat diruang sidang gedung MK, ditujukansebagai bentuk keterbukaan informasikepada publik, sekaligus memperjelassimpang-siurnya pemberitaan tentangsurat MK kepada Presiden.

Dalam konferensi pers tersebut,Ketua MK menegaskan sekali lagibahwa isi surat MK No. 026/

Dari MK Untuk Kenaikan Harga BBM

��

KA.MK/X/2005 perihal Pelaksa-naan Putusan MK RI, bukan meru-pakan penilaian atas kebijakan (beleid)pemerintah ataupun penilaian atas

Pasal-Pasal Pemakzulan PresidenDalam UUD 1945

Pasal 7A UUD 1945:Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa

jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul DewanPerwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaranhukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindakpidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidaklagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7B ayat (1) UUD 1945:Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan

oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyathanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahka-mah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapatDewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telahmelakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagimemenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

No : 026/KA.MK/X/2005 Jakarta, 6 Oktober 2005

Lamp : -

Perihal : Pelaksanaan Putusan MK RI Kepada Yang terhormat,

Presiden Republik Indonesia

di –

J A K A R T A

Melalui surat ini kami beritahukan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima kiriman

salinan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar

Minyak dalam Negeri bertanggal 30 September 2005. Mengingat penerbitan Peraturan

Presiden tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152), perlu kami sampaikan hal-hal

berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4152) yang dijadikan acuan dalam penyusunan Peraturan

Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tersebut telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dan

perkaranya telah diputus dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Putusan

tersebut berlaku sejak diucapkan atau dibacakan dalam Sidang Pleno Mahkamah

Konstitusi yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Desember 2004, dan berisi amar

yang “mengabulkan sebagian”. Putusan tersebut telah pula dimuat selengkapnya dalam

Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tanggal 4 Januari 2005. Pada

amar putusan, dinyatakan bahwa bagian dari Pasal 12 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), dan

Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, dan karenanya – sejak putusan diucapkan dalam

Sidang Pleno yang terbuka untuk umum -- tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Dengan adanya putusan tersebut, berarti kandungan norma hukum yang terdapat

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4152) telah mengalami perubahan, termasuk norma yang

berkaitan dengan penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Karena itu, konsiderans

materi peraturanpemerintah. Su-rat MK mengi-ngatkan bahwaUU Migas yangdijadikan rujuk-an oleh presidentelah direvisiMK.

Surat MKyang ditembus-kan kepada Wa-kil Presiden, Ke-tua DPR, KetuaMA, KetuaMPR, KetuaDPD, serta KetuaBPK, memangsempat memicuisu pemakzulanatau impeachment(lihat boks Pasal-Pasal Pemakzulan Presiden DalamUUD 1945) di kalangan anggotaDPR. Apalagi persentase kenaik-an harga BBM yang berkisarantara 87,5 hingga 185,7 persen

memicu penolakan luas di masyarakat.Banyak kalangan berharap surat MKakan membatalkan kenaikan hargaBBM, namun hal tersebut tidak akanterjadi mengingat kewenangan mela-kukan judicial review atas peraturanpresiden merupakan kewenanganMA. (mwib)

Surat KetuaMK kepadaPresiden.


Istilah legal standing, biasanyaditerjemahkan menjadi “kedudukanhukum”. Di Amerika, istilah yangdigunakan adalah “standing” yangberarti hak pihak tertentu untukmembuat tuntutan atau mendapatkankekuatan hukum atas hak atau kewa-jiban tertentu. Untuk memiliki “legalstanding” seseorang atau pihak terten-tu harus memenuhi dua macam ele-men, yaitu elemen personal dan elemenmateriil.

Elemen personal adalah persya-ratan terkait dengan kemampuanmelakukan perbuatan hukum baikberupa hubungan hukum (Geschäftsfä-higkeit) dan kemampuan mempenga-ruhi prosedur yudisial melalui tuntutanatau banding (Prozessfähigkeit). Sese-orang yang masih belum cukup umur(minderjarig) atau di bawah pengam-puan tidak dapat memiliki “legalstanding” karena tidak cakap melaku-kan perbuatan hukum (onbekwaam).Elemen materiil adalah terkait denganperistiwa atau fakta hukum tertentuyang diatur dalam suatu peraturanperundang-undangan.

Mulai edisi ini, BMK menampilkan rubrik baru ber-nama Istilah Hukum yang mencoba memberi penje-lasan atas kata atau istilah yang kerap digunakandalam perbincangan mengenai hukum. Rubrik inidiasuh oleh Muchamad Ali Syafa’at.

�� prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia yang diatur undang-un-dang; atau (3) badan hukum publikatau privat; atau (4) lembaga negara.

Mahkamah Konstitusi dalamPutusan Perkara No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkaran No. 010/PUU-III/2005 kriteria pengertiankerugian konstitusional sebagai ber-ikut; (a) adanya hak konstitusionalPemohon yang diberikan oleh UUD1945; (b) bahwa hak konstitusionalPemohon tersebut dianggap olehPemohon telah dirugikan oleh suatuundang-undang yang diuji; (c) bahwakerugian konstitusional Pemohonyang dimaksud bersifat spesifik(khusus) dan aktual atau setidaknyabersifat potensial yang menurutpenalaran yang wajar dapat dipas-tikan akan terjadi; (d) adanya hubung-an sebab akibat (causal verband) antarakerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untukdiuji; (e) adanya kemungkinan bahwadengan dikabulkannya permohonanmaka kerugian konstitusional yangdidalilkan tidak akan atau tidak lagiterjadi.

Jika suatu permohonan diajukanoleh pihak yang tidak memiliki legalstanding, maka hakim akan memutus-kan permohonan Pemohon tidakdapat diterima (niet onvankelijkeverklaard). Putusan ini berarti prosespersidangan belum memasuki pokokperkara tetapi pada pengujian legalstanding pemohon dan kewenanganforum pengadilan.

“Legal Standing”“Legal Standing”“Legal Standing”“Legal Standing”“Legal Standing”Legal standing hanya dapat dimi-

liki jika kedua persyaratan tersebutdimiliki dan terdapat hubungan antaraelemen personal dan materiil. Hubung-an ini secara umum juga disebut sebagai“kompetensi”, namun istilah kompe-tensi biasa digunakan untuk menyebutistilah kewenangan forum pengadilan.Legal standing sebagai hubungan antaraelemen personal dan elemen materiilbentuknya berbeda-beda antara kasus-kasus perdata, pidana, tata usahanegara, pengujian undang-undang, danforum-forum peradilan yang lain.

Terkait dengan permohonanpengujian undang-undang terhadapUndang-Undang Dasar (constitutionalreview) misalnya, ketentuan Pasal 51ayat (1) menyatakan bahwa pemohonadalah pihak yang menganggap hakdan/atau kewenangan konstitusio-nalnya dirugikan oleh berlakunyaundang-undang. Pihak pemohon da-lam hal ini dapat merupakan (1) per-orangan warga negara Indonesia; atau(2) kesatuan masyarakat hukum adatsepanjang masih hidup dan sesuaidengan perkembangan masyarakat dan

��

� � � � �


Awal Oktober 2005, Mahkamah Konstitusi (MK)Republik Indonesia melalui putusannya pada perkarabernomor 011/PU-III/2005 memberikan keputusan ataspermohonan pengujian terhadap Penjelasan Pasal 49 ayat(1) dan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSisdiknas). Permohonan tersebut dilakukan terhadap Pasal31 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945. Dalamputusannya, MK menganggap bahwa dalil para pemohonyang menyatakan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UUSisdiknas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD1945 tidak cukup beralasan. Sementara dalil parapemohon yang lain yang menyatakan bahwa penjelasanPasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal31 ayat (4) UUD 1945 dianggap cukup beralasan. SehinggaMK memerintahkan pencabutan Penjelasan Pasal 49 (1)UU Sisdiknas karena penjelasan tersebut telah mengabur-kan norma yang terkandung dalam Pasal 49 ayat (1) yangingin dijelaskannya. Dengan demikian, amanat konstitusitentang alokasi anggaran dana pendidikan sebesar 20 %dari APBN dan 20 % dari APBD tidak boleh ditawar danditunda lagi pelaksanannya dan pemerintah harusmengimplementasikan angka ini dalam rancangan APBN2006-nya.

Meskipun demikian, mungkin masih terbersitpertanyaan di hati sebagian masyarakat Indonesia,mengapa pemerintah dan DPR merasa perlu mengeluar-kan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas tersebut.Oleh karenanya, tanpa bermaksud mengesampingkanpentingnya tuntutan yang lain, tuntutan pengujian atasPenjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas terhadap Pasal31 ayat (4) UUD 1945, menarik untuk dicermati. Dalamlatar belakang tuntutannya, para pemohon berpendapatbahwa Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas yangberbunyi: “Pemenuhan pendanaan pendidikan dapatdilakukan secara bertahap”, merupakan pengingkaranamanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (4)UUD 1945, yang berbunyi: “Negara memprioritaskananggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dariAPBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhanpenyelenggaraan pendidikan nasional”.

Argumen pemerintah inilah yang kemudian menjadihal menarik untuk dikaji lebih dalam. Selain itu, argumenini juga mampu memunculkan pertanyaan lanjutan.Apakah memang benar pemerintah tidak mampu meme-nuhi amanat konstitusi untuk menganggarkan dana pendi-dikan di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasansebesar 20 % dari APBN dan APBD? Ataukah ini hanya

Progresivitas Anggaran Dana PendidikanOleh Jatu Arum Sari

masalah kurangnya komitmen politik pemerintahansekarang untuk memajukan pendidikan Indonesia?

Menurut skenario progresif yang diajukan pemerin-tah, sebagai wujud implementasi kata “bertahap” dalamPenjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas, anggaranpendidikan dari 6,6 % APBN Tahun 2004 dengan kenaikanrata-rata 2,72 % dari anggaran tahun sebelumnya baruakan mencapai persentase 20 % pada tahun 2009.Menuruti skenario tersebut, maka seharusnya pada tahun2005 ini besarnya anggaran pendidikan adalah sebesar8,2 % dari nilai APBN. Kenyataannya, dalam APBN2005 pemerintah hanya mengalokasikan dana pendidikansebesar 5-6 % saja. Dan tampaknya putusan MK nomor011/PU-III/2005 tersebut belum cukup menggerakkanniat pemerintah untuk menyisihkan 20 % dari APBN2006 untuk dana pendidikan di luar gaji tenaga pendidikdan biaya pendidikan kedinasan. Anwar Arifin, salahseorang anggota DPR, menyebutkan bahwa terdapatkesepakatan Mendiknas dan DPR yang mensyaratkananggaran pendidikan pada APBN 2006 adalah sebesar 12% dari belanja pemerintah pusat. Ternyata, masih menurutAnwar Arifin, dalam APBN 2006 anggaran Depdiknasditetapkan Rp 34,5 triliun dan anggaran Depag Rp 5,6triliun atau baru sekitar 10 % dari belanja pemerintahpusat (Kompas, 5 November 2005). Entah dari manapemerintah menetapkan persentase 10 % ini. Bisa jadi inihanya masalah kurangnya koordinasi di tingkat pusat,sehingga putusan MK tentang Penjelasan Pasal 49 ayat(1) UU Sisdiknas ini belum sampai ke meja paraperancang APBN 2006. Atau mungkin pula, yang semogabukan kenyataan, gejala ini merupakan gejala penging-karan atas UU Sisdiknas. Dengan kata lain, pemerintahmemang tidak benar-benar menganggap sektor pendidikansebagai masalah yang masuk dalam kategori “gawatdarurat”.

Jika demikian adanya, lantas kapan mimpi bangsaIndonesia untuk memperoleh pendidikan dasar gratisdapat terwujud? Sebegitu mahalkah penyelenggaraanpendidikan gratis sehingga Indonesia sebagai sebuahnegara dengan kekayaan sedemikian melimpah merasatidak mampu memenuhinya? Abdorrakhman GintingsPhD, Dosen Kebijakan Pendidikan dari UniversitasHamka, menyatakan bahwa sebenarnya pendidikan gratistidak semahal dugaan orang selama ini. Hanya denganmengeluarkan total dana sebesar Rp 17,4 triliun per tahun,pemerintah kita sudah bisa menggratiskan biaya SPP bagi24 juta siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah MenengahPertama (SMP) serta meningkatkan gaji 2,2 juta guru


sebesar Rp 500.000 per bulannya. Angka ini jauh lebihrendah dibanding dengan anggaran infrastruktur peme-rintah yang mencapai Rp 60 triliun per tahun (Kompas, 3Mei 2005).

Dalam salah satu argumennya pula, pemerintahmenyatakan bahwa selain keterbatasan kemampuannegara, sedikitnya ada dua hal lain yang menyebabkanperlunya dilakukan progresivitas anggaran dana pendi-dikan. Pertama, karena masih adanya agenda pembangunanlain yang lebih perlu didahulukan, antara lain percepatanreformasi, peningkatan kesejahteraan rakyat dan usahamemperkokoh kesatuan bangsa dalam kerangka NegaraRepublik Indonesia. Sangat ironis dan menyedihkankarena pendidikan tidak tampak dalam tiga agenda pentingtersebut. Padahal, angka putus sekolah dan tingkat butahuruf di Indonesia kian memprihatinkan. Data Depdiknasmenunjukkan, pada tahun 2004-2005 angka putus sekolahpada tingkat SD dan MI mencapai 685.967 siswa,sedangkan pada SMP angka ini mencapai 263.793.Sementara angka buta huruf di Indonesia jumlahnya 15,5juta. Parahnya lagi, Indonesia saat ini berada pada posisiterakhir dari 12 negara di Asia yang kualitas sistempendidikannya diuji, yang artinya posisi Indonesia beradasatu tingkat di bawah Vietnam yang berada di posisi ke-11 (Kompas, 3 Mei 2005). Angka putus sekolah dan butahuruf serta rangking kualitas pendidikan Indonesia inidikhawatirkan akan kian memburuk seiring dengankenaikan harga BBM. Sehingga, kualitas SDM Indonesiadi masa mendatang benar-benar terancam.

Kedua, pemerintah menganggap SDM Indonesia(dalam hal ini Depdiknas) masih belum siap untukmenerima, dan kemudian mengelola, anggaran pendidik-an sebesar 20 % dari APBN. Jadi sambil menguatkananggaran negara agar mampu memenuhi target 20 % untukdana pendidikan, pemerintah ingin menyiapkan SDM-nya terlebih dahulu. Argumen ini cukup masuk akalmengingat hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) tahun 2003 yang mengungkapkan bahwa Departe-men Pendidikan Nasional (Depdiknas) merupakandepartemen terkorup setelah Departemen Agama.

Seiring dengan usaha pemerintah untuk memenuhianggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBN dan 20 %dari APBD, apa yang selanjutnya dapat dilakukan peme-rintah guna lebih menyukseskan program pendidikangratis bagi warganya, terutama terkait dengan programpendidikan yang telah dijalankan pemerintah sebelumnya?

Pertama, pemerintah harus lebih mengefisienkan danaBantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah dikucur-kan sebagai bagian dari Program Kompensasi Pengu-rangan Subsidi BBM. Meskipun Menteri PendidikanNasional (Mendiknas) dalam siaran persnya menyam-paikan bahwa hingga bulan Oktober 2005 dana BOS telahdikucurkan 100 % ke seluruh SD negeri dan swasta di 32provinsi di Indonesia, namun konon hanya sekitar 60 %yang sampai ke sasaran. Adalah suatu pemborosan jikadana BOS sebesar Rp 5,1 triliun ini tidak diketahui

rimbanya alias raib karena dikorupsi. Belum lagi banyakkasus lain yang menggambarkan kebocoran dana BOS dilevel terbawah yang menggambarkan lemahnya penga-wasan pemerintah. Selain itu, kurangnya sosialisasi pundianggap sebagai penyebab kurangnya koordinasi ditingkat bawah. Sebenarnya, pemerintah dapat memfung-sikan peran Komite Sekolah sebagai lembaga kontrol yangdapat mengaudit secara langsung. Selanjutnya, pemerintahdapat memanfaatkan media massa sebagai media iklanmengenai kegunaan dana BOS.

Kedua, pemerintah dapat merangsang tumbuhnyakesadaran di antara anggota masyarakat bahwa pendidikanbukanlah sepenuhnya tanggung jawab pemerintah.Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang pendidikan dapat dijadikan mitra pemerintah untukmeningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Sebagaimisal, “Anak Wayang Indonesia (AWI)”, sebuah LSM diYogyakarta yang berhasil mewujudkan visinya untukmenciptakan lingkungan kondusif bagi pendidikan anakdi daerah urban. Selain itu, ada pula para insan muda yangberpikiran maju dan peduli dengan kemajuan pendidikantanpa menggantungkan harapan pada lembaga pendidikanformal. Sebut saja kisah sukses Bahruddin dan RoyBudhianto Handoko yang berhasil mendirikan sekolahalternatif di daerah Salatiga dan di kaki Gunung Merbabu.Meskipun dengan jumlah siswa minim dan saranaseadanya, tingkat kemampuan siswa di sekolah-sekolahtersebut tidak kalah jika dibandingkan dengan sekolahumum lainnya. Bahkan, kedua sekolah tersebut terhubungdengan intenet selama 24 jam, (Kompas, 3 Mei 2005).Kedua kisah sukses tersebut membuktikan bahwapemerintah tidak boleh mengecilkan peran communitylearning society. Oleh karenanya, dana khusus bagipengembangan sekolah-sekolah alternatif perlu disiapkanoleh pemerintah, sehingga akan ada pilihan lain bagi rakyatkecil untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah yangterjangkau namun tetap berkualitas.

Ketiga, pemerintah harus tetap menjaga kesadaranakan pentingnya pendidikan serta semangat belajar dalamdiri masyarakat Indonesia. Buruknya kondisi ekonomisekarang ini hendaknya tidak menyurutkan semangatmereka untuk tetap mengusahakan pendidikan bagi anak-nya. Jika semangat ini luntur, akan muncul hambatan bagipemerintah dalam program pendidikannya karenaseberapa pun kerasnya usaha pemerintah atau sebesarapapun dana pendidikan, kualitas manusia Indonesia tidakakan membaik.

Ketiga solusi di atas kiranya dapat menjadi jalankeluar pemerintah di tengah “keraguan” pemerintah untukmengalokasikan 20% APBN untuk dana pendidikan. Kitahanya bisa berharap bahwa impian bangsa Indonesia untukmemperoleh pendidikan layak dan gratis akan segeraterwujud. Semoga ini bukan hanya angan yang kelamaan.

JATU ARUM SARI adalah staf akademik di IndonesianLanguage and Culture Learning Service (INCULS), Fakultas Ilmu

Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.Email : [email protected]


No. Pasal Ayat Huruf Bertentangan Pasal UUD ’45

1 9 - C 27 (2), 28D (2), 28H (2)

2 13 1 B dan c 28H (2)

3 14 2 B dan d 28H (2)

4 18 1 B 28I (4)

5 20 1 dan 2 - 28H (2), 28I (2)

6 27 1 - 27 (2), 28D (2), 28H (2)

7 31 - A 28H (2)

8 35 - D 27 (2), 28D (2), 28I (2)

9 46 - - 27 (2), 28D (2), 28H (2), 28I (2)

10 51 - C 27 (2), 28D (2), 28H (2), 28I (2)

11 59 - - 28H (2), 28I (2)

12 82 - - 28I (4)

13 103 - - 28D (1)

14 104 - - 28D (1)

Pasal-pasal yang diujikan

MK telah menerima duapermohonan pengujian

Undang-Undang Nomor 39Tahun 2004 tentang Penem-

patan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia di

Luar Negeri terhadapUndang-Undang Dasar

Negara Republik IndonesiaTahun 1945. Permohonantersebut diajukan oleh tiga

perkumpulan bidang jasaTenaga Kerja Indonesia

(TKI) dan sebuah yayasanyang bergerak dalam bidang

jasa TKI, IndonesiaManpower Wacth.

Perkumpulan Jasa TKITiga perkumpulan bidang jasa

TKI mengajukan permohonan pengu-jian Undang-Undang Nomor 39 Tahun2004 tentang Penempatan dan Perlin-dungan Tenaga Kerja Indonesia diLuar Negeri ke MK. Para pemohonyang terdiri dari Asosiasi PerusahaanJasa Tenaga Kerja Indonesia (APJA-

TI), Asosiasi Jasa Penempatan AsiaPasific (AJASPAC), dan HimpunanPengusaha Jasa Tenaga Kerja Indo-nesia (HIMSATAKI) memohon kepa-da MK untuk menguji 14 pasal dalamundang-undang a quo. Perkara terse-but telah diregistrasi oleh paniteraMK pada tanggal 14 Oktober 2005dengan registrasi nomor 019/PUU-III/2005. Salah satu permohonanpengujian yang diajukan oleh pemo-hon adalah pasal yang terkait dengankewajiban mempunyai perwakilan dinegara TKI ditempatkan. Adapunalasan pemohon, bahwa kewajibanuntuk memiliki perwakilan di negaraTKI ditempatkan merupakan pemak-saan kehendak, karena membentuk ataumemiliki perwakilan di luar negerimemerlukan alokasi dana yang tidaksedikit, padahal tidak seluruh pelaksanapenempatan TKI swasta mempunyaipenempatan TKI yang mampu baiksecara finansial dengan pelaksana penem-patan TKI yang tidak mampu.

Perkara tersebut pada tanggal 15November 2005 telah disidangkanoleh panel hakim MK dengan agendapemeriksaan pendahuluan. Dalampemeriksaan tersebut majelis hakimmemberikan nasihat-nasihat kepadapara pemohon terkait dengan isipermohonan.

PENGUJIANUNDANG-UNDANG

KEHUTANANMK kembali menerima per-

mohonan pengujian Undang-UndangNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehu-tanan. Undang-undang tersebut telahdiubah dengan Undang-Undang No-mor 19 Tahun 2004 tentang PeraturanPemerintah Pengganti Undang-undangNomor 1 Tahun 2004 tentang Peru-bahan atas Undang-undang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 1999tentang Kehutanan menjadi Undang-undang. Permohonan yang diajukanoleh para advokat yang tergabungdalam Palembang Internasional LawOffice meminta kepada MK untukmelakukan pengujian materiil un-dang-undang a quo terhadap UUD1945. Pasal 78 ayat (15) adalah salahsatu pasal yang dimohonkan oleh

��

UNDANG-UNDANG TKI DIUJI DI MK Indonesia Manpower WacthIndonesia Manpower Wacth,

sebuah yayasan yang bergerak dalambidang jasa TKI tanggal 15 Nopember2005 mengajukan permohonan pengu-jian Undang-Undang Nomor 39 Tahun2004 tentang Penempatan dan Per-lindungan Tenaga Kerja Indonesia diLuar Negeri ke MK. Permohonanyang bernomor registrasi 020/PUU-III/2005 itu berisi permohonan peng-ujian formil dan materiil yang menca-kup 16 pasal dalam undang-undang aquo.

Dalam permohonan pengujianformil yang diajukan, pemohon ber-alasan bahwa proses pengundanganundang-undang a quo bertentangandengan UUD 1945 karena undang-undang tersebut ditandatangani olehrezim sebelumnya dua hari sebelumpelantikan presiden yang baru. Hal inimerupakan politicking, yang sangattidak sehat dan akan menjadikannegara dan masyarakat umum menjadikorban. Perkara tersebut merupakanperkara pengujian undang-undang aquo kedua yang diterima oleh MK danbelum disidangkan. (edi)


No. Pasal Ayat Huruf Bertentangan Pasal UUD ’45

1 13 2 b dan c 27 (2), 28D (2), 28I (2)

2 14 - - 27 (2), 28D (2), 28I (2)

3 35 - a dan d 27 (2), 28D (2), 28I (2)

4 36 1 - 27 (2), 28D (2), 28I (2)

5 41 - - 27 (2), 28D (2), 28I (2)

6 44 - - 27 (2), 28D (2), 28I (2)

7 45 - - 27 (2), 28D (2), 28I (2)

8 62 - - 27 (2), 28D (2), 28I (2)

9 68 - - 27 (2), 28D (2), 28I (2)

10 69 - - 27 (2), 28D (2), 28I (2)

11 71 - - 27 (2), 28D (2), 28I (2)

12 75 - - 27 (2), 28D (2), 28I (2)

13 86 - - 27 (2), 28D (2), 28I (2)

14 94 - - 27 (2), 28D (2), 28I (2)

15 95 - - 27 (2), 28D (2), 28I (2)

16 96 - - 27 (2), 28D (2), 28I (2)

Pasal-pasal yang diujikan

��

pemohon. Pemohon menganggapbahwa perumusan norma pidanadalam Pasal 78 ayat (15) bersifatkategoris, tidak bersifat hipotetis.Karena norma a quo dirumuskansecara kategoris, maka norma yangmuncul adalah norma tunggal yangbersifat luas, fleksibel, vague (kabur)serta memberikan beberapa peluangpenafsiran (multi tafsir) serta tidakmensyaratkan adanya dwingen verbandantara kondisi dengan konsekuensiseperti yang disyaratkan oleh Loge-mann sebagai dasar keberlakuan suatunorma hukum. Dengan demikian,norma a quo tidak dapat diberlakukansebagai hukum. Perkara tersebut telahdiregistrasi oleh panitera MK padatanggal 18 November 2005 denganregistrasi Nomor 021/PUU-III/2005. (edi)

Perkembangan Pemeriksaan Perkara PUUBulan Oktober – Nopember Tahun 2005

Sejak Oktober sampai denganNovember 2005, MK memeriksa sisaperkara pengujian undang-undangterhadap UUD 1945 yang meliputi:Pengujian Undang-Undang Nomor 37Tahun 2004 tentang Kepailitan danPKPU, Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2004 tentang MahkamahAgung, Undang-Undang Nomor 22Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial,Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak,Undang-Undang Nomor 39 Tahun2004 tentang Penempatan dan Perlin-dungan Tenaga Kerja Indonesia diLuar Negeri terhadap Undang UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945. (edi)

PEMERIKSAAN PERKARA DI MK

T a h a p a n A c a ra P e rs id a n g an N o . P e rk a ra / P o k o k P e rk a ra P e m o h o n I II III

015 /P U U -II I /2005 P en g u jian U U N o . 37 T ah u n 2004 T en tan g K ep a ilita n

d an P KP U

T om m i S . S ireg a r, d k k

P A N E L P em erik saan P en d ah u lu an

P LE N O M en d en g a rkan

K e t . P em er in tah

P LE N O M en d en g a rkan K e t. P em er in tah

017 /P U U -II I /2005 P en g u jian U U N o . 5 T ah u n 2004 ten tan g M A d an U U

N o . 22 T ah u n 2004 ten tan g Kom is i Y u d is ia l

D om in g g u s M . L . , S .H . d kk



P LE N O M en d en g a rkan K e t . P em erin tah , D P R ,

KY , M A d an A h li P em oh on

018 /P U U -II I /2005 P en g u jian U U N o . 23 T ah u n 2002 ten tan g

P e r lin d u n g an A n ak

D R . R u yan d i M . H u ta so it



019 /P U U -II I /2005 P en g u jian U U N o . 39 T ah u n 2004 ten tan g

P en em p a tan d an P e r lin d u n g an T en ag a K e r ja In d on es ia d i Lu a r N eg e ri

A so s ia s i P e ru sah a an Ja sa T en ag a K e r ja

In d on es ia (A P JA T I) , d k k


0 20 /P U U -II I /2005 P en g u jian U U N o . 39 T ah u n 2004 ten tan g

P en em p a tan d an P e r lin d u n g an T en ag a K e r ja In d on es ia d i Lu a r N eg e ri

S oek itjo J.G ., D ick y R . H id aya t , K ev in G io van n i

A b ay (In d on es ia M an p ow e r W a tch )


0 21 /P U U -II I /2005 P en g u jia n U U N om o r 41 T ah u n 1999 yan g te lah d iu b ah b e rd a sa rkan U U N om o r 19 T ah u n 2004

ten tan g P e ra tu ran P em er in tah P en g g an ti U n dan g -u n d n ag N om o r 1 T ah u n 2004

P T . A s tra S ed aya F in an ce (H en d ra

S u g ih a rto )

0 22 /P U U -II I /2005 P en g u jian U U N om o r 12 T ah u n 1995 ten tan g

P em asya raka tan

A so s ia s i A d voka t Kon stitu s i (A A K )

0 23 /P U U -II I /2005 P en g u jian U U N om o r 24

T ah u n 2003 ten tan g M K R I

A so s ia s i A d voka t Kon stitu s i (A A K )

0 24 /P U U -II I /2005 P en g u jian U U N om o r 32

T ah u n 20 04 ten tan g P em erin ta h an D ae rah

D rs . H . M u h am m ad M ad ee , M M

��


Kunjungan Wakil Ketua MKke Afrika Selatan dan Spanyol

Wakil Ketua MKRI Prof. Dr. HM.LaicaMarzuki, S.H. melakukan kunjungan kerjake Afrika Selatan dan Spanyol padatanggal 16-20 September 2005. Kunjung-an ini dimaksudkan untuk menggali lebihjauh konsep dan pelaksanaan constitu-tional complaints yang menjadi kewe-

nangan Mahkamah Konstitusi di AfrikaSelatan dan Spanyol. Wakil Ketua MKdidampingi oleh Tenaga Ahli MKRI Dr.Taufiqurrohman Syahuri, S.H. dan DokterMKRI dr. Irdana Gini. Berikut catatanperjalanan yang ditulis oleh Taufiqurroh-man Syahuri.

Foto

: TA

UFI

QU

RR

OH

MAN

SYA

HU

RI

Wakil Ketua MKRI Prof. Dr. Laica Marzuki, S.H. bersamaWakil Ketua MK Afrika Selatan Moseneke.


MK Afrika Selatan

DekatkanMahkamah

pada RakyatMatahari pagi belum beranjak

tinggi. Tepat pada hari Jumat tanggal16 September pukul 10.00 waktusetempat, delegasi MKRI tiba digedung MK Afrika Selatan (Afsel).Delegasi MKRI yang terdiri atasWakil Ketua MKRI Prof. Dr. HM.Laica Marzuki, S.H. dan Tenaga AhliTaufiqurrohman Syahuri diterimaoleh Deputy Chief Justice Mosenekedan Hakim Konstitusi Albie Sachs.

Kedua belah pihak segera terlibatdalam pembicaraan yang hangat, salingmenimba pengalaman dari perjalananMahkamah Konstitusi di masing-masing negara. Namun secara garisbesar, pembicaraan berkisar padapengenalan hal-hal yang menjadikewenangan dari masing-masing Mah-kamah Konstitusi.

Pokok-pokok penting dari penje-lasan Deputy Chief Justice Mosenekeyang saya tangkap antara lain bahwaMK Afsel memiliki kewenangan yanglebih luas daripada MK Indonesia.MK Afsel dapat melayani permintaanpublik (orang per-orang) untuk menun-tut hak konstitusionalnya (constitu-tional complaints), yakni tuntutan atashak asasi manusia (HAM) yang di-langgar oleh negara. Pelayanan terha-dap constitutional complaints di MKAfsel dalam setahun tercatat sebanyak570 kasus. Keputusan MK Afselbersifat mengikat dan final, samaseperti putusan MKRI.

Adanya kewenangan melayaniconstitutional complaints pada MKAfsel menunjukkan bahwa MK dinegara itu sangat memperhatikankepentingan publik. Moseneke jugamenjelaskan bahwa konsep akrabdengan kepentingan publik ini pundirefleksikan dalam arsitektur gedungyang bersifat terbuka. Sekat-sekat

dalam gedung dibikin minimal dansedapat mungkin menampung karya-karya seni publik Afsel. Lukisan-lukisan karya seni banyak dipampangdi dinding ruang pengadilan.

Ruang sidang tampak bernuansaseni dan terang meski tanpa penyinaranlistrik. Bangunan ruang sidang setengah-nya masih mempertahankan bekasbangunan lama, yakni bangunan bekaspenjara jaman apartheid di mana dindingtemboknya tidak disemen sehinggamasih terlihat batu batanya. Ruangtamunya juga terkesan sangat artistik,terang dan bisa terkena sinar matahari.

Konsep mendekatkan mahkamahpada rakyat ini makin diperjelas olehHakim Albie Sachs yang menyatakanbahwa MK Afsel ingin menampilkansosok Afsel baru pasca apartheid yangmemberi ruang luas pada publik untukmenyampaikan aspirasi mereka. De-ngan arsitektur seperti itu, kesan peng-adilan yang menyeramkan sepertidulu kini sudah berakhir.

Pertemuan diakhiri dengan acaratukar menukar cindera mata dan buku-buku antara Wakil Ketua MKRI danDeputy Chief Justice MK Afsel.

Kunjungan ke JoburgDalam kunjungan ke Johannes

Burg (Joburg), Prof. Dr. HM. LaicaMarzuki, S.H. juga berkesempatan

beramah tamah dengan masyarakatIndonesia yang tinggal di sana. Perte-muan diadakan di rumah dinas wismaKBRI Afsel pada tanggal 16 Septem-ber, dimulai pada pukul 20.00 danberakhir pada pukul 23.00 waktusetempat. Pertemuan dipimpin lang-sung oleh Abdul Nasier, Dubes Indo-nesia untuk Afrika Selatan.

Pertemuan ini dimaksudkanuntuk mensosialisasikan keberadaanMKRI. Dalam pertemuan yang diha-diri oleh lebih dari 25 orang masya-rakat Indonesia itu, Prof. Laica me-nyampaikan secara runtun dan jelastentang terbentuknya MahkamahKonstitusi RI, sehingga mudah dime-ngerti oleh kalangan hadirin yangterdiri dari berbagai macam tingkatanpendidikan dan profesi. Tanggapanmasyarakat Indonesia atas terben-tuknya MKRI sangat positif. Merekamendambakan penguatan lembaga inidalam rangka menjaga UUD 1945.

Berdasarkan pertanyaan yangdisampaikan kepada Prof Laica, tam-paknya mereka mengikuti perkem-bangan ketatanegaraan di Indonesia.Mereka bertanya tentang peran MKdalam proses pemecatan presiden, kasusperselisihan gubernur lampung denganAlzier, gubernur terpilih yang gagaldilantik, dan persoalan penegakanhukum yang timpang.

Foto

: TA

UFI

QU

RR

OH

MAN

SYA

HU

RI

Tukar cendera mata dengan Wakil KetuaMK Afrika Selatan Moseneke

��


Pada tanggal 19 September pukul10.00 waktu setempat, Wakil KetuaMKRI Prof. Dr. HM. Laica Marzuki,S.H. diterima langsung oleh KetuaMahkamah Konstitusi Spanyol MariaEmilia Casa Baamonde yang didam-pingi oleh Jefe de Gabinet (setingkatSekjen) Jesus Gonzales Amunchaste-gul dan seorang wakil dari kementrianluar negeri Spanyol. Kunjungan WakilKetua MKRI ini mendapat sambutanyang akrab dan hangat dari Ketua MKSpanyol.

Di hadapan Maria, Prof. Laicamenyampaikan bahwa maksud kun-jungannya ke Spanyol adalah untukmencari perbandingan. KemudianProf. Laica menjelaskan tentang seja-rah terbentuknya MKRI yang dimulaidari reformasi politik pasca rezimSoeharto, dengan mengadakan per-ubahan UUD 1945. Disebutkan bah-wa setelah Soeharto jatuh, DPR RIhasil pemilu yang demokratis menga-dakan perubahan UUD 1945, di manadalam Perubahan Ketiga UUD 1945,status Mahkamah Konstitusi diakuikeberadaannya pada UUD 1945.Selain itu, juga dijelaskan mengenaiperanan dan wewenang MKRI yangbaru berumur dua tahun telah mene-rima 279 perkara dan sampai saat iniperkara baru terus masuk.

Ketua MK Spanyol dalam papar-annya menyampaikan bahwa sepertihalnya di Indonesia, MK Spanyol jugalahir dari berakhirnya rezim diktatorJenderal Franco, yang mempunyaipersamaan dengan Indonesia. Salahsatu wewenangnya juga menguji un-dang-undang terhadap UUD. Selain ituMK Spanyol juga menguji perjanjianinternasional, sengketa wilayah otono-mi dengan pemerintah pusat dan antarpemda otonomi, sengketa badan

negara dengan DPR, serta mempunyaiconstitutional complaints, denganperlindungan terhadap warga negarayang hak-hak asasinya dilanggar olehnegara setelah melalui pengadilan.Keberadaan MK Spanyol sangat dira-sakan oleh masyarakat dan mempu-nyai reputasi yang sangat baik di ma-syarakat Spanyol. MK Spanyol mem-punyai hubungan yang erat denganMahkamah Konstitusi Eropa lainnya,selain itu juga dengan Amerika Serikatdan hubungan secara tradisional de-ngan negara-negara di Amerika Latin.

Dalam pertemuan tersebut keduaMahkamah Konstitusi sangat mengha-rapkan untuk menggalang kerjasama,khususnya dalam tukar menukarinformasi tentang keputusan yangdijatuhkan untuk dapat diperban-dingkan. Mengingat adanya kesamaanini, maka MK Spanyol menyatakansiap membantu, apa yang diinginkan

oleh MKRI.Antara Mahkamah Konstitusi RI

dengan Spanyol terdapat suatu persa-maan, namun demikian wewenangMahkamah Konstitusi Spanyol jauhlebih luas jika dibandingkan denganIndonesia. Di antara wewenang yangluas tersebut adalah mengenai pena-nganan constitutional complaints yangdi Indonesia belum dikembangkan.Hal inilah yang menjadi perhatiankhusus dari kunjungan Prof. Laica.

Pertemuan diakhiri dengan tukarmenukar cindera mata dan buku-bukuantara Wakil Ketua MKRI denganKetua MK Spanyol.

Di Universitas AutonomaWakil Ketua MKRI Prof. Dr.

HM.Laica Marzuki, S.H. mengun-jungi Universitas Autonoma, Madriduntuk melakukan pertemuan dengandekan fakultas hukumnya. Pertemuan

GalangKerjasama

denganMK Spanyol

Foto

: TA

UFI

QU

RR

OH

MAN

SYA

HU

RI

Bersama Ketua MK SpanyolMaria Emilia Casa Baamonde.


diselenggarakan pada tanggal 19 Sep-tember 2005, dimulai pukul 17.00,berakhir pada pukul 19.00 waktusetempat. Dekan Fakultas HukumUniversitas Autonoma Prof. Dr.Libirio Hierro didampingi oleh man-tan Ketua MK Spanyol Prof. Dr.Pedro Cruz Villalon dan salah satuguru besar pada fakultas tersebut.

Prof. Hierro menjelaskan bahwafakultas hukum ini merupakan yangterbaik di Spanyol dengan 200 stafpengajar di mana terdapat 50 orangberstatus guru besar. Di antara stafpengajar tersebut terdapat lima dosenyang pernah menjadi anggota MKSpanyol dan tiga di antaranya pernahmenduduki jabatan sebagai ketua,salah satunya adalah Prof. Dr. Fran-sisco Tomas y Valente yang ditembakmati oleh teroris ETA di halamankampus ini pada tahun 1996. Di antaraalumni fakultas ini adalah pewaristahta Spanyol, Pangeran Felipe deAsturias.

Mengenai perkara yang me-nyangkut masalah HAM, dijelaskanbahwa perlindungan HAM di Spanyolberjalan bersamaan dengan pengadilanbiasa. Jadi, setelah ada putusan penga-dilan, baru bisa dibawa ke MahkamahKonstitusi. Pada saat ini sedang dila-kukan reformasi di bidang hukum,khususnya yang menyangkut masalahHAM. Maksud dilakukannya reforma-si adalah untuk menempatkan keku-asaan kehakiman sebagai yang terde-pan dan Mahkamah Konstitusi mem-batasi kasus yang bersifat sangatpenting dan menyangkut orang ba-nyak. Ini bukan berarti bahwa MKmenutup sama sekali permintaanperlindungan dari warga negara.Mengenai kasus pelanggaran HAM,apabila warga negara merasa tidakpuas bisa membawanya ke pengadilanHAM di Straussburg.

Dalam kesempatan ini, Prof.Laica selain menjelaskan mengenaiterbentuknya MKRI juga menyam-paikan bahwa kunjungan ini adalahuntuk mencari perbandingan, khu-susnya menyangkut masalah consti-tutional complaints, yang di Indonesiaakan dikembangkan oleh MKRI. Prof.Laica juga menanyakan mengenaikurikulum fakultas hukum di Spanyol,khususnya menyangkut pemisahan

antara mata pelajaran Hukum Tata Ne-gara (HTN) dengan Teori Konstitusi.

Kunjungan ke Fakultas HukumUniversitas Autonoma ini diakhiridengan peninjauan kampus untukmelihat fasilitas perkuliahan, sepertiruang kuliah dan ruang staf pengajaryang demikian nyaman. Fakultas inijuga memiliki ruang perpustakaan yangsangat besar dan lengkap.

Di sela-sela peninjauan, Prof.Laica menyampaikan bahwa dalammemperjuangkan kebebasan, diapernah dimasukkan dalam penjaraoleh rezim Orde Baru yang berkuasasaat itu. Ternyata, hal yang sama jugadialami oleh Prof. Hierro yang padamasa Franco pernah dimasukkankedalam penjara sampai dua kali.Dalam kesempatan ini Prof. Laicamenyampaikan undangan buat Prof.Hierro untuk berkunjung ke Indonesiadan memberikan perkuliahan padauniversitas di Indonesia, khususnya diUniversitas Hasanuddin, Makassar,Sulawesi Selatan.

Menemui Warga IndonesiaDalam kunjungan ke Spanyol,

Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H.juga berkesempatan beramah tamahdengan warga negara Indonesia diMadrid yang diselenggarakan pada

tanggal 19 September 2005. Pertemu-an ini dimaksudkan untuk mensosia-lisasikan keberadaan MKRI. Dalampertemuan yang dihadiri oleh lebihdari 40 orang warga Indonesia yangberdomisili di Madrid, Prof. Laicamenyampaikan secara runtun dan jelastentang terbentuknya MKRI, sehinggamudah dimengerti oleh hadirin yangterdiri dari berbagai macam tingkatanpendidikan dan profesi. Tanggapanmasyarakat Indonesia di Madrid atasterbentuknya MKRI sangat positif danmendambakan penguatan lembaga inidalam rangka menjaga UUD 1945.Pertemuan diadakan di ruang KaryaSatya Loka gedung KBRI Madrid,dimulai pada pukul 20.00 dan berakhirpada pukul 23.00 waktu setempat.

Konsultasi Home Staff KBRI MadridKunjungan resmi Prof. Dr. HM.

Laica Marzuki, S.H. ke Spanyoldimanfaatkan oleh KBRI Madriduntuk berkonsultasi dengan Prof.Laica sehubungan dengan kasus kepe-gawaian yang dihadapi oleh KBRIMadrid. Dalam hal ini, Prof. Laicameluangkan waktu secara khususuntuk memberikan bimbingan kepadaKBRI (mengenai informasi dari KetuaMahkamah Konstitusi Spanyol danhasil konsultasi dengan Prof. Laica.

Temu KBRI di Spanyol.

Foto

: TA

UFI

QU

RR

OH

MAN

SYA

HU

RI

� � � � �


Dua tahun silam di tengah musim penerimaanmahasiswa baru, sekonyong-konyong Komisi VI DPRmemanggil para rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN)yang membuka jalur khusus (jalur mandiri) dalampenerimaan mahasiswa baru dengan tarif Rp.15 jutahingga Rp.150 juta. Para PTN tersebut diminta untukmenjelaskan rencana induk secara transparan sehinggatidak terlena mengeksploitasi mahasiswa baru dalamupaya memperoleh dana operasional pendidikan.

Saat itu yang ada dalam benak penulis, bukankahyang seharusnya terjadi adalah sebaliknya? Para rektorPTN seluruh Indonesia seyogyanya bertanya kepadaKomisi VI yang mengurusi masalah pendidikan, mengapaanggaran pendidikan saat itu hanya 3 % dari totalanggaran pendapatan dan belanja negara. BukankahBerdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 Amandemenkeempat menyebutkan, “Negara memprioritaskananggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % darianggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaranpendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhanpenyelanggaraan pendidikan nasional”.

Padahal dalam menetapkan anggaran pendapatandan belanja, kedudukan DPR lebih kuat daripadapemerintah karena sebagaimana termaktub dalam Pasal23 ayat (1) UUD 1945 adalah hak begrooting DPR. Halini mengindikasikan komitmen DPR untuk mempriori-taskan pembangunan sektor pendidikan patut diperta-nyakan. Apakah tidak terdapat indikasi DPR danpemerintah telah melanggar UUD?

Kalaupun prosentase itu terpenuhi, harap diingatmengenai pendidikan tinggi yang bukan merupakanpendidikan wajib seperti sekolah dasar dan sekolahmenengah, tentunya membutuhkan biaya yang tidaksedikit untuk menghasilkan seorang sarjana yangberkualitas. Lalu dari mana perguruan tinggi negeri itu –terlebih-lebih perguruan tinggi negeri yang berstatusBadan Hukum Milik Negara – mempeoleh danaoperasional pendidikan? sementara subsidi negarasemakin hari semakin berkurang.

Menurut Sofian Effendi, entah disengaja atau tidak,Pemerintah Indonesia selama ini telah menciptakan

Biaya PendidikanOleh Edward Omar Syarif Hiariej

ketergantungan yang besar karena mensubsidi pelayanankesehatan, pendidikan, air bersih, enerji dan komunikasiyang diperlukan oleh warga negaranya. Sayangnya,subsidi yang besar itu, khususnya di bidang pendidikan,ternyata tidak mampu meningkatkan akses golongantidak mampu ke perguruan tinggi. Ketimpangan ini jugaterjadi di banyak Negara. (Sofian Effendi dalam “SitMo Ban”, Kedaulatan Rakyat, 2 Juli 2003).

Sebagai misal, biaya pendidikan per mahasiswa pertahun di Universitas Gadjah Mada (UGM) rata-ratabiaya pendidikan per mahasiswa per tahun hanya Rp.12 juta dengan kurang lebih 50 ribu mahasiswa –termasuk mahasiswa pascasarjana – berarti UGMmembutuhkan dana operasional pendidikan per maha-siswa per tahun sebesar Rp. 600 miliar. Angka ini masihberada di bawah biaya pendidikan per mahasiswa pertahun sebagaimana yang direncanakan Dirjen DiktiDepdiknas sebesar Rp. 18 juta. Akan tetapi saat ini diIndonesia, rata-rata biaya pendidikan per mahasiswa pertahun adalah hanya sebesar Rp. 6 juta.

Bagaimana mungkin dengan biaya pendidikan yangbegitu murah kita bisa meningkatkan kualitas pendidikanyang setara dengan dunia internasional? Jangandibandingkan dengan pendidikan tinggi di Eropa danAmerika, pada tingkat Asia saja total skor yang diperolehdari keseluruhan kriteria, menempatkan dua universitasdi Indonesia yakni Universitas Indonesia dan UGMmasing-masing pada peringkat 61dan peringkat 68.

Ada sembilan kriteria yang dipakai untuk mengu-kur rangking universitas di Asia. Pertama adalah academicreputation. Kedua adalah student selectivity. Kemudianyang ketiga, faculty resources. Keempat adalah kriteriaresearch. Kriteria kelima adalah financial resources.Keenam adalah kriteria student per academic staff. Ketujuhadalah graduate students as % of total students. Kedelapanadalah kriteria citations in international journals perteacher/researcher. kesembilan adalah perihal internetbandwidth per students (kbps).

Dari berbagai kriteria tersebut di atas, nampaknyakualitas pendidikan tinggi di Indonesia cukup mempri-


hatinkan dalam hal kualitas sumber daya manusia,alokasi anggaran riset, diversivikasi sumber dana, sitasidi jurnal internasional dan penyediaan fasilitas internet.Kesemuanya itu tentunya mempunyai korelasi positifdengan biaya pendidikan. Sebagai perbandingan denganKyoto University yang menempati peringkat 1 di Asia,biaya pendidikan per mahasiswa per tahun adalah sebesar6 juta Yen, sekitar Rp. 600 juta atau tidak usah jauh-jauh,kita melirik ke negara tetangga Malaysia – yang notabene pendidikan kita di era 60-an dan 70-an masih lebihmaju daripada mereka – saat ini biaya pendidikan permahasiswa per tahun adalah sebesar Rp. 154 juta.

Dana operasional pendidikan yang begitu besartentunya dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas staf.peningkatan kualitas dan jumlah penelitian, peningkatansitasi dalam jurnal ilmiah internasional, peningkatanakses ke global internet dan peningkatan koleksi danaplikasi IT dalam layanan perpustakaan. Dengandemikian perlulah kita sadari bersama bahwa pendidikantinggi mamang membutuhkan biaya yang mahal. Olehkarena itu ada dua hal yang perlu disadarkan kepadamasyarakat kita.

Pertama, kebutuhan akan pendidikan adalah men-jadi prioritas utama setelah kebutuhan pangan, sandangdan papan terpenuhi. Kedua, tanggung jawab negarauntuk menyelenggarakan pendidikan tidaklah dapatdiartikan negara sama dengan pemerintah yang harusbertanggung jawab atas segalanya terhadap peyelengga-raan pendidikan. Akan tetapi negara diartikan secara luastidak hanya pemerintah semata melainkan juga menjaditanggung jawab masyarakat dan dunia usaha, hanya sajadengan porsi yang berbeda.

Kita tidak bisa menggunakan perbandingan dengannegara-negara maju yang mana biaya penyelenggaraanpendidikan dan pelayanan publik lainnya sepertipelayanan kesehatan semuanya menjadi tanggung jawabnegara. Sebab, perlu diingat pajak penghasilan yangdipungut oleh negara terhadap wajib pajak rata-rata diatas35%. Bahkan di negeri Belanda yang dikenal sebagai

negara hoog belasting, memungut pajak panghasilan dariwajib pajak sebesar 45%. Sementara di Indonesia, pajakpenghasilan itu cuma 15% dan itu pun hanya 2 % (sekitar3.000.000) penduduk Indonesia yang taat membayarpajak dari sekian ratus juta wajib pajak.

Masalah biaya pendidikan ini khususnya biayapendidikan tinggi, ternyata Indonesia bukan satu-satunyabangsa yang menghadapi kondisi dilematis ini. BangsaInggris juga sedang menghadapi masalah pendidikan yangsama, yakni merosotnya kualitas akademik dan rendah-nya akses golongan ekonomi lemah ke perguruan tinggi.Mengenai hal itu, Prof. Nicholas Barr, guru besar ekono-mi publik dari London School of Economics (LSE),mengajukan resep cukup menarik untuk dipelajari. Resepini diulas secara gamblang oleh Sofian Effendi, RektorUGM dalam Kompas, 3 Juli 2003.

Masih menurut Sofian Effendi, ada dua opsi yangdiusulkan oleh Barr. Pertama, melalui pembayaran yangditangguhkan (deferred payments). Sederhananya,mahasiswa dari keluarga kurang mampu boleh kuliahdulu dan membayar kemudian. Kedua, masayarakat yangmemerlukan pendidikan tinggi bermutu tinggi harusmembayar biaya investasi masa depannya. Dengan katalain, mereka yang lebih mampu harus membayar lebihtinggi dari mereka yang kurang mampu (Sofian Effendidalam “Meningkatkan Akses Pendidikan Tinggi”,Kompas, 3 Juli 2003).

Dalam konteks Indonesia,UGM selama 3 tahunterakhir ini telah menerapkan opsi kedua dengan jalansubsidi silang. Bagi mereka yang mampu, biaya pendi-dikan yang dikenakan jauh lebih tinggi dari pada merekayang tidak mampu. Berdasarkan fakta pula, dengansubsidi silang tersebut, UGM mampu meningkatkanakses keluarga tidak mampu untuk menempuh kuliah diUGM hingga 17 % pada tahun 2005.

Edward Omar Syarif Hiariej adalah Staf pengajarFakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Asisten Pembantu

Rektor Bidang Kemahasiswaan dan AlumniUniversitas Gadjah Mada

Email : [email protected]

��


Oleh FX. Agus Mulyono

Kolektor data LembagaStudi Pers dan Pembangunan (LSPP)

Email: [email protected]

Judul diatas bisa jadi merupakan cerminan kegundahanpenulis buku ini. Kegundahan yang sangat menggusarkanbeliau sehingga mendorong melahirkan buku yang cukuptebal dengan penuh paparan teori di dalamnya. Membacabuku ini bak membaca rangkaian fakta yang dikemas denganteori-teori sosial yang sudah cukup kontemporer.

Sebagai sebuah buku yang dikonsumsi masyarakatumum, muatan teoritik yang cukup padat akan mendorongpembaca untuk semakin berpikir ulang. Walaupun masyara-kat yang awam terhadap masalah hukum dan konstitusi perlumenyisihkan banyak energi untuk mencerna buku ini.

Proses politik yang tidak sehat dibalik pergantian tampukkepemimpinan Indonesia yang mengawali era reformasiagaknya menjadi kegundahan mendasar yang menjiwaiterbitnya buku ini. Peranan politisi populis dan oportunistis dibawah bayang-bayang kelompok reformis disoroti penulissecara cermat dan tegas. Bahkan statement tersebut cukupsering tersurat dalam buku ini.

Prosesi peralihan Soeharto ke Habibie pada tanggal 21Mei 1998 terjadi saat negara dinyatakan dalam keadaandarurat. Presiden Soeharto dalam pidatonya menyatakansikapnya untuk mengundurkan diri dengan beberapa alasansalah satunya hilangnya dukungan masyarakat dan pemim-pin politik terhadap kebijakan pembentukan komitereformasi. Hilangnya dukungan politik DPR melalui pimpinankepada presiden, tersirat tegas dalam pidato pengunduran

Peralihan Presidenyang Inkonstitusional

Judul Buku: Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Dari Orla, Orba sampaiReformasi), Telaah Sosiologi Yuridis dan Yuridis Pragmatis: Krisis Jati DiriHukum Tata Negara Indonesia. Penulis: H. F. Abraham Amos. Penerbit:PT Raja Grafindo Persada. Cetakan: Pertama, 2005. Jumlah Halaman:xxxvi + 562

diri Presiden Soeharto.Berdasar Pasal 8 UUD ’45 maka Soeharto menunjuk

Habibie sebagai pengganti kedudukannya untuk membawamandataris MPR. Pengunduran diri Soeharto dan penunjukkanHabibie sebagai Persiden pengganti dilaksanakan di IstanaNegara dengan disaksikan oleh Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia serta Ketua DPR dan ketua fraksi DPRserta dihadapan beberapa pimpinan lembaga tinggi lainnya.

Fenomena yang cukup menarik dalam proses pelim-pahan mandataris MPR adalah pengucapan “sumpah setia”ABRI dan memberikan dukungan politiknya kepada PresidenPengganti BJ Habibie. Pengucapan sumpah setia ini cukupmenarik untuk ditelaah sebagai bagian dari mengurangnyakemungkinan kudeta militer yang berpeluang dilakukan olehABRI dengan Jenderal Wiranto sebagai Panglimanya. AsasTriumvirate dapat dilakukan dalam keadaan daruratmembukan peluang bagi militer untuk mengambil tampukkepemimpinan selama kekosongan peralihan kekuasaandari Soeharto ke Habibie.

Setelah militer mengucapkan sumpah setianya, parapolitisi pro reformasi yang disinggung Abraham Amos sebagaipolitisi oportunis memberikan dukungan konstitusionalterhadap proses peralihan presiden dalam bentuk logika-logika hukum. Beberapa poin diantaranya adalah prosesperalihan kekuasaan tersebut telah sesuai dengan Pasal 8UUD ’45 dan merujuk pada Ketetapan MPR No. VII/MPR/1973 Pasal 6 ayat (2). Konsideran yang pertama memberikandasar atas pemilihan wakil presiden sebagai pemangkujabatan presiden sementara mengganti presiden yangberhalangan tetap. Sedangkan dasar hukum yang keduamemberikan kekuatan hukum terhadap pengucapansumpah wakil presiden di depan Mahkamah Agung dan bukandi depan Dewan Perwakilan rakyat.

Permasalahan yang mendasar dalam proses inkonsti-tusional terhadap penujukan Habibie sebagai pengampu ja-batan sementara Presiden RI, kekeliruan penunjukkan Habi-bie sebagai presiden oleh Soeharto sebagai mandataris MPRyang berhalangan tetap. Halangan tetap yang dimiliki Seehartobisa dikatakan sah secara hukum. Namun, proses pengun-duran diri Soeharto yang sepihak haruslah diproses di dalamSI MPR sesuai dengan Ketetapan MPR No III/MPR/1978.

Urgensi situasional yang digunakan untuk mengapologitindakan peralihan presiden tersebut adalah kondisi daruratnegara karena tuntutan rakyat dan juga tidak memungkin-kannya DPR untuk melakukan sidang di Gedung MPR/DPRkarena Gedung MPR/DPR diduduki oleh Mahasiswa. Apologitersebut menurut Amos agaknya tak cukup kuat untukmengalihkan pengucapan sumpah Pejabat sementarapresiden ke Istana Negara dan dilakukan di depanMahkamah Agung (hal. 24). Asumsi yang berusaha dibangunAmos, jika apologi negara dalam keadaan darurat danmenghindari coup d’ etat bisa diterima, maka pelantikandapat saja dilakukan di depan Mahkamah Agung tetapi tidakmengambil tempat di Istana Negara.

Kekhawatiran Amos yang paling mendasar adalahproses yang inkonstitusional tersebut akan menghilangkanlegitimasi hukum terhadap pemerintahan Habibie. Kemudian


proses tersebut akan merusaktatanan hukum ketatanegaraanIndonesia. Proses yang alternatiftersebut dapat dijadikan sebuahpijakan bagi proses peralihanpresiden mendatang apabilaterjadi dalam keadaan daruratmerujuk pada proses peralihanpresiden dari Soeharto ke Habibieyang menurut Abraham Amossebagai sebuah peristiwa yanginkonstitusional

Buah pikir dalam buku iniyang menarik untuk dikupasmengenai pembentukan kon-vensi dan tindakan extra parle-menter yang dilakukan oleh olehMPR seputar peralihan kekua-

muka rezim penguasa masa transisi.Besarnya kekuasaan Soeharto memunculkan arogansi

agar proses penurunannya terkesan ‘gentlemen’. Pengun-duran diri dengan berbagai macam alasan yang mengikutinyadan juga statement Soeharto sebelum pemilu, berusahamembangun kesan soeharto seorang yang masih peduli padabangsa indonesia. Jika dilihat statement Soeharto untuk tidakdipilih kembali merupakan sebuah bangunan image yangberusaha diciptakan agar soeharto terkesan tidak berorentasimenjadi penguasa tunggal. Image besar sebagai seorangpahlawan yang pernah berjasa membangun negeri Indonesiajanganlah sampai tercoreng.

Image itu pulalah yang berusaha dibangun oleh soehartodengan pernyataan mengundurkan dirinya. Kesan sebagaiseorang pahlawan yang masih ingin berkorban bagibangsanya berusaha diciptakan dalam pidato pengundurandirinya. Atas dasar ini pulalah, muncul para politisi dan ahlihukum yang pada masa lalu setia pada Soeharto berusahauntuk tetap menyelamatkan muka Soeharto di masa-masaakhir pemerintahannya.

Perselingkuhan antara politik, hukum dan kekuasaanmerupakan proses yang tak dapat dinafikkan dan dihindari.Relasi yang saling menguntungkan namun tidak dapatmembangun sebuah kondisi yang lebih mapan berusahadikritisi dan dibongkar dalam buku ini.

Impian untuk membangun sistem ketatanegaraan yanglebih konstitusional dan demokratis sedikit demi sedikitharuslah mulai dibangun fondasinya di negara indonesia.Lahirnya lembaga-lembaga hukum baru seperti mahkamahkonstitusi dan juga beberapa lembaga tinggi lainnyamerupakan rangkaian dari skenario untuk membangunkehidupan bernegara yang memiliki legitimasi konstitusionalyang mapan. Sebuah harapan dan mimpi yang muncul dibagian akhir buku ini, adalah impian untuk kembalimembenahi sistem hukum ketatanegaraan yang salingtumpah-tindih satu sama lain.

saan presiden dari Soeharto ke Habibie. Konvensi seharusnyadilakukan apabila sudah pernah terjadi peristiwa yang serupadalam kondisi yang serupa dan sehingga pilihan keputusanhukum yang serupa bisa dibenarkan. Selain itu konvensiharuslah mendapatkan keyakinan hukum dari pakar-pakarhukum yang bersangkutan. Keyakinan tersebut haruslahdidasari dengan menilik koherensi antara peristiwa denganberbagai hukum positif yang berlaku di negara indonesia.

Sayangnya, peristiwa peralihan presiden dari Soeharto keHabibie memiliki inkonsistensi dengan beberapa landasanhukum. Jika ditilik Pasal 8 UUD’45, sudah cukup konsisten,tetapi apabila ditilik dari TAP MPR No VIII/MPR/1973 dan TapMPR No III/MPR/1978, banyak terjadi inkonsistensi denganundang-undang. Pertama, pengangkatan sumpah PJS Presidenseharusnya di hadapan MPR/DPR atau MARI dan bukan diIstana Negara. Kedua, Mandat MPR yang dipegang Soehartobelumlah dikembalikan ke MPR melalui SI MPR karenaPresiden berhalangan tetap karena alasan pribadi. TindakanInkonstitusional juga dilakukan oleh MPR dengan mencabutTAP MPR No V/MPR/1998 tentang Pemberian Tugas danWewenang Khusus Kepada Presiden/Mandataris MPR RIDalam Rangka Penyuksesan dan Pengamanan PembangunanNasional Sebagai Pengamalan Pancasila); dalam SI MPRdengan TAP MPR no No. XVIII/MPR/1998 dengan tanpameminta pertanggungjawaban Presiden. Sehingga tindakaninkonstitusional tersebut tidak dapat menjadi konvensi yangbisa dijadikan acuan bagi tindakan hukum di masa yang akandatang. Tindakan MPR tersebut juga tidak dikategorikantindakan extra parlementary yang legal.

Pergantian dari Soeharto ke Habibie berada memilikidomain politis yang lebih luas. Sehingga nuansa politik yangdisebut amos sebagai penyelamatan muka Soeharto olehpara politisi populis oportunis yang berada di bawah bayangreformasi tidak bisa dihindari. Urgensi untuk menyelamatkankepentingan negara yang lebih luas membuat politisi danpakar hukum pada masa tersebut cenderung membangunlogika hukum praktis yang berorientasi untuk menyelamatkan

Sum

ber:

doc

. TE

MPO

Demo menolak impechment presiden.

��


Sebagai bangsa yang memiliki pend-uduk yang besar dan beragam, bangsaIndonesia memerlukan dukungan positifdari segenap unsur bangsa untuk mencapaikemajuan. Termasuk di dalamnya orang-orang yang hidup, mengembangkan ke-mampuan, dan membaktikan dirinya da-lam karier kemiliteran.

Achmad Roestandi, seorang purnawi-rawan, melakukan hal tersebut. Ia baru sajamenerbitkan bukunya dengan judul PakarPin-Pin Bo! Buku ini merupakan kumpulantulisan-tulisan beliau yang pernah dimuatdi beberapa media nasional. Isinya bera-gam, mulai dari pendidikan, penegakan hakasasi manusia (HAM), sampai profe-sionalisme TNI. Tuturannya lancar, mudahdibaca dan dipahami. Satu lagi, kritis.

Buku ini dibuka dengan tulisan PakarPin-Pin Bo!, tentang wajah pendidikanIndonesia sekarang ini. Usaha untukmengkritisi pendidikan Indonesia terasabenar dalam tulisan ini. Roestandi, dalamtulisan ini, berusaha untuk mengkritisimasalah banyaknya pabrik yang mempro-duksi gelar saat ini bahkan sudah mewa-

Indonesia dalam Tuturan Roestandi

suatu rezim mampu meningkatkan legitimasi denganmenjalankan pemerintahan secara baik, berhasil mening-katkan pertumbuhan ekonomi, meratakan hasil pembangun-an, mengatasi gangguan Hankam, menegakkan hukum dankeadilan, dan memajukan perlindungan HAM (hal.35).

Ranah keilmuan juga tidak lepas dari perhatianRoestandi. Melihat resiko spesialisasi berlebihan (overspesialization), ia berpendapat bahwa spesialisasiberlebihan akan menghasilkan kebenaran parsial, lebih jauhakan menciptakan daerah tidak bertuan yang tidak akanterjamah oleh disiplin ilmu manapun juga. Sebagai solusinya,Roestandi menawarkan metode holistik untuk menyingkapkebuntuan intelektual spesialisasi berlebihan.

Mengenai ancaman separatisme yang terjadi, Roestandimengajak agar kita untuk belajar kepada Bung Karno.Ketegasan Bung Karno dalam menghadapi kelompokpemberontak atau separatis mendukung usaha untukmenjaga NKRI tetap utuh. Roestandi juga menegaskan bahwapemerintah harus berketetapan hati bahwa negara sebagaisalah satu organisasi kemasyarakatan, merupakan satu-satunya organisasi yang memegang kedaulatan yangberwenang melakukan tindakan paksa kepada paraanggotanya (hal. 50).

Desakralisasi terhadap ideologi negara dan simbolnasional, seperti mempermainkan lagu kebangsaan, tidakboleh dibiarkan berlanjut. Apabila berlanjut, kita akan

Oleh Widiaji

Peneliti Lembaga Studi Hukum danPerkembangan Sosial (LASHES)

Email : [email protected]

oleh ideologi liberal. Namun seringkaliupaya penegakan HAM dilakukan secaratidak berimbang, tidak proporsional, danjustru menimbulkan berbagai ekses yangmerugikan hak individu, hak kolektif, dankepentingan nasional. Roestandi, dalamtulisan ini, menekankan bahwa penya-daran, penghormatan, perlindungan, danpenegakan HAM harus dilaksanakansecara berimbang, sehingga akan tercapaimanfaat yang optimal (hal. 12-13).

Kajian tentang legitimasi dalamkehidupan berbangsa dan bernegara tidaklepas dari perhatiannya. Dalam tulisan“Antara Simbol dan Legitimasi”, Roestandimenggarisbawahi bahwa simbol jangansampai melahirkan fanatisme berlebihan.Fanatisme seperti ini dapat menimbulkanresistensi antar kelompok. Ia juga mene-kankan bahwa pemanfaatan simbol-sim-bol nasional harus ditunjang dengankeberhasilan dalam meningkatkan kea-manan, keadilan, dan kemakmuranmasyarakat. karena apabila tidak demiki-an, akan menjadi bumerang bagi kehidup-an berbangsa dan bernegara. MenurutRoestandi, yang paling ideal adalah ketika

bah bermunculan di tanah air. Ia menggambarkanbanyaknya iklan yang secara terang-terangan menawarkangelar Magister atau PhD dengan tarif belasan juta rupiah.Bahkan untuk ujian persamaannya cukup dengan ratusanribu rupiah saja (hal. 2).

Melihat kecenderungan semacam ini, beliau menawar-kan bagaimana apabila dibentuk LSM untuk turut membe-rantasnya. “Sebut saja Experts Watch!”, begitu tulisnya.Namun LSM ini tidak hanya berfungsi memantau dan menelitipabrik gelar dan pemakai gelar obralan saja, tapi juga akanlebih bermakna apabila Expert Watch itu difungsikan jugauntuk melakukan pengawasan dan gugatan atas perilakupara magister, doktor, dan profesor beneran yang seringdisebut pakar. Selama ini seolah-olah mereka tak tersentuhkritik. Belum ada LSM yang secara khusus mengontrol sepakterjangnya (hal. 3).

Kemudian dalam tulisan “Penegakan disiplin? Belajarlahdari Si Udin!”, Roestandi merefleksikan bagaimana kita dapatbelajar mengenai kedisiplinan dari rakyat kecil. Dilanjutkanpaparannya tentang HAM dan keutuhan bangsa.

Dalam tulisannya tentang HAM dan keutuhan bangsa,ia memaparkan bahwa perbincangan tentang penyadaran,penghormatan, dan perlindungan HAM secara nasionalmerupakan salah satu bukti peningkatan kesadaran politikmasyarakat di era Orde Baru, dan secara global sebagai akibatlanjutan dari berakhirnya Perang Dingin yang dimenangkan

Judul buku: Pakar Pin-Pin Bo!Penulis: Letjend. TNI (Purn) H.Achmad Roestandi, SH. Penerbit:Tiara Wacana, Yogyakarta. Ce-takan: Pertama, Oktober 2004.Jumlah Halaman: xv + 110


��

Terlalu BersemangatMengekspresikan semangat pen-

ting bagi kesehatan jiwa. Tetapi kalaudi sembarang tempat, salah-salahmalah menuai malu.

Hal ini terjadi pada salah satupengunjung sidang judicial review UUMA dan KY yang digelar Kamis, 24Oktober kemarin. Sebut saja namanya

“Discount” khususuntuk KY

Pilar-pilar ruang sidang seolahmembeku tersaput dingin air condi-tioner. Sebaliknya, belasan pengun-jung sidang terdiam tegang, bersaksiakan tanya jawab sidang yang mulaimemanas.

Majelis hakim MK memberikesempatan bagi pihak-pihak ter-kait, yaitu Mahkamah Agung (MA)dan Komisi Yudisial (KY), untukmenanggapi pemohon judicial reviewUU MA dan UU KY yang menggu-gat terkebirinya kewenangan KYoleh keberadaan UU MA.

Begitu ketua majelis MK mem-beri kesempatan, wakil ketua KYM. Tahir Saimima dengan tangkasmeminta ijin untuk membacakanketerangan. “… kalau diperkenan-kan kami sampaikan, akan kamibacakan. Bisa Pak?”, tanya TahirSaimima, bersiap membacakanketerangan tertulisnya.

Namun, ketua majelis MKmemotong ucapan tersebut. “Apa-kah sudah difotokopi 12 rangkap?”,tanya ketua majelis sembari mene-rangkan bahwa berkas dalam persi-dangan harus dibuat rangkap 12untuk dibagikan kepada majelis dan

pihak terkait.Tahir Saimima sedikit kaget,

menoleh kearah majelis. “Tidaksampai 12 rangkap Yang Mulia”.Sebagian pengunjung menghela nafas,tampak kecewa kalau-kalau sidangditunda hanya gara-gara berkas KYtidak difotokopi rangkap 12.

Beberapa detik menunggu reaksimajelis, tiba-tiba saja meledak gemu-ruh senyum dan gelak tawa pengun-jung. Ketegangan dan kebekuan ruangsidang mencair oleh ucapan ketuamajelis. “... karena Komisi Yudisialmasih baru, ya sudah, tidak apa-apa.Karena anggarannya (Komisi Yudi-sial, red.) belum ada. Kami yangfotokopi nanti”.

Sidang berlanjut, pengunjungtertawa geli mendengar discount khu-sus untuk KY, sementara Tahir Saimi-ma ikut tersenyum-senyum. Kena deh..(mwib)

Adit (bukan nama sebenarnya),yang saat itu datang bersama bebe-rapa temannya.

Mereka antusias menyimaksilang sengkarut perang pendapatantara KY, MA, dan pemerintah yangdiwakili Menteri Hamid Awaludin.Semakin siang, perang pendapatsemakin memanaskan ruang sidang.

Salah satu pihak terkait berapi-api menyampaikan keterangannya,dan penonton mendengarkan de-ngan perhatian penuh. Tak dinyana-nyana, dari tengah-tengah jajarankursi pengunjung menyeruak tepuktangan liar yang cukup keras. “Plok,plok, plok..!!”

“Ssssttt...!!”, seketika berpa-sang-pasang mata pengunjung diser-tai gumam-gumam pendek mencarimuasal suara. Lalu ditemukanlahseraut wajah tanpa dosa yang te-nang-tenang menyaksikan sidangsambil tetap bertepuk tangan.

Seketika, karena merasa diper-hatikan pengunjung sidang, Aditmenengok, dan segera disambuttatapan-tatapan sinis menghunjampenuh nuansa teguran. Adit hanyabisa tertunduk malu, mukanyamemerah, menyadari kesalahannyakelepasan bertepuk tangan.

Malu pun tertuai, akibat terlalubersemangat.. (mwib)

kehilangan cita-cita bersama, bangsa menjadi kehilangan jatidiri, disusul dengan kehilangan eksistensi. Semua bangsa,termasuk bangsa yang paling maju, secara sistematik tetapmelakukan penyegaran dan sosialisasi tentang jati diribangsanya masing-masing (hal. 68). Lebih lanjut Roestandi,dalam tulisan ini, mencontohkan bagaimana bangsa Jepangdan Kolombia membangun citra baik dan menanamkankebanggaan generasi mudanya terhadap bangsanya.

Dalam tulisan selanjutnya, Memaknai Doktrin di erareformasi, Roestandi memberikan tawaran bagaimana kitamemaknai doktrin TNI di era reformasi. Roestandi mema-parkan dalam doktrin terkandung nilai-nilai dasar (intrinsik)yang bersifat relatif tetap tidak berubah, dan nilai-nilai terapan(instrumental) yang harus disesuaikan dengan perkembangankeadaan. Hakikat TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang,dan tentara nasional merupakan nilai dasar yang secaradeduktif mengalir dari falsafah negara dan secara induktiflahir sebagai abstraksi dari sejarah perjuangan bangsa. Nilai

dasar tersebut terpatri dalam Saptamarga yang merupakankode etik TNI. Sehingga hakikat TNI sebagai warga negaradan pejuang menyebabkan TNI mempunyai hak dankewajiban yang sama dengan warga negara lainnya dalammenjaga eksistensi, kedaulatan, dan keutuhan negara(hal.86).

Buku ini ditutup dengan tulisan mengenai profesiona-lisme TNI. Dalam tulisan ini dipaparkan mengenai sejarahprofesionalisme TNI, dan unsur-unsur profesionalisme militeryang harus dimiliki TNI untuk menjadi profesional.

Sembilan tulisan Roestandi dalam buku ini menarikuntuk dibaca. Selain memaparkan dinamika dalamkehidupan berbangsa dan bernegara, Roestandi jugamenawarkan berbagai alternatif solusi bagi permasalahanyang ada. Yang tak kalah menarik, terbuka kemungkinandikembangkan menjadi tulisan-tulisan yang lebih menda-lam dan lebih kaya akan perspektif baru.


��

Rumania akan menjadi fokus pada rubrikCakrawala edisi kali ini. Negara inimerupakan salah satu negara yang pernahmerasakan pahitnya dipimpin oleh seorangdiktator. Cakrawala tidak hanya akanmembahas dampak sejarah suram tersebut,namun juga akan melihat sistem hukum danprofil singkat dari mahkamah konstitusiRumania.

MengenalMahkamah Konstitusi Rumania

Nama NegaraRomania (Rumania)Luas238.391 km²IbukotaBucharestHari NasionalUnification Day(Romania dan Transylvania),1 Desember (1918)PresidenTraian Bãsescu (sejak 20 Desember 2004)Perdana MenteriCãlin Popescu-Tãriceanu (sejak 28 Desember 2004)Jumlah Penduduk22.329.977 (Data Juli 2005)

Rumania Sebelum Republik

Pada abad pertengahan, cikal bakal negaraRumania merupakan tiga bangsa kecil yang bernamaWallachia, Moldavia, dan Transylvania. Wallachiadan Moldavia berada di bawah kerajaan Ottomanselama abad ke 15 dan 16. Sedangkan Transylvaniaberada di bawah kekuasaan kerajaan Hungaria padaabad ke 11, dan pada tahun 1301 Hungaria danTransylvania dikuasai oleh dinasty Anjou danHabsburg.

Selama bertahun-tahun bangsa Rumania yangberada di Transylvania terpecah-pecah dikarenakanperubahan-perubahan kekuasaan antara kerajaanAustria dan Hungaria. Mulai abad ke 18, PolitikMagyarization yang dijalankan oleh penguasaHungaria juga banyak membebani kehidupan bangsaRumania di Transylvania. Penduduk Hungaria padasaat itu merupakan bangsa multi etnis yang terdiri

dari bangsa Magyars, Jermania, Slovak, Rumania,Serbia, Slovenia, Rusyns, Yahudi, Roma danminoritas lainnya. Politik Magyarization merupakanpolitik kerajaan Hungaria untuk memaksakan kulturdan terutama bahasa Hungaria kepada rakyat. Padasaat itu, pendidikan, publikasi dan penggunaanbahasa lain selain bahasa Hungaria dilarang olehkerajaan.

Negara Rumania modern terbentuk oleh pe-nyatuan provinsi Moldavia dan Wallachia pada tahun1859 yang dipimpin tokoh Moldavia, Alexander JohnCuza. Selama perang Rusia-Turki, Rumania berpihakpada Rusia, sebagai balasannya Rusia mengakuiRumania sebagai negara merdeka berbentukprincipality (kerajaan kecil) melalui Perjanjian Berlin1878. pada tahun 1881 Rumania berkembang menjadikerajaan besar dipimpin oleh Raja Carol I. Rumaniamemasuki arena Perang Dunia 1 dengan tujuanmendapatkan daerah Transylvania, target tersebut

Salah satu ruangan di kantor MKRumania

ww

w.c

cr.r

o

http://en.wikipedia.org/wiki/Romania


��

baru didapatkan oleh Rumania ketika pada akhirPerang Dunia ketika kerajaan Austria-Hungaria dankerajaan Rusia runtuh, sehingga Bessarabia danTransylvania menyatu dengan Kerajaan Rumaniapada tahun 1918. Penyatuan Transylvania denganRumania disahkan melalui Perjanjian Trianon tahun1920.

Setelah Perang Dunia II, Rumania dikuasai olehKomunis melalui organisasi Red Army. Melaluiorganisasi itu juga komunis mengendalikan pemilihanumum tahun 1946, sehingga pada tahun 1947monarki yang dipimpin oleh Raja Michael I di-bubarkan oleh komunis. Sejak saat itu pula Rumaniadinyatakan sebagai negara komunis, yang militer danekonominya diperintah secara langsung oleh UniSoviet sampai dengan tahun 1958. Periode ini dikenalsebagai era kegelapan bagi Rumania di manasejumlah rakyat dipenjarakan karena alasan-alasanpolitis. Di era ini pula muncul seorang diktator tenaryang bernama Nicolae Ceausescu. Ceausescumemimpin Rumania sejak tahun 1967 sebagaiPresiden Dewan Negara. Pada tahun 1972, Ceausescumembentuk program yang disebut systematization.Dibentuk sebagai suatu jalan untuk membentuk“masyarakat sosialis multilateral yang maju”,merupakan suatu program rekonstruksi fisik besar-besaran terhadap ibukota Rumania. Lebih dari 1/5bangunan-bangunan gereja dan bangunan-bangunanbersejarah di Bukarest dihancurkan, kemudiandiganti dengan bangunan-bangunan lain yang lebihmodern seperti The People’s House (Casa Poporului)di Bucharest, sekarang menjadi gedung parlemen,merupakan salah satu bangunan terbesar di dunia,setelah Pentagon. Ceausescu juga merencanakan

untuk membuldozer desa-desa dalam rangkamemindahkan penduduk ke kota-kota besar. Hal inimemperparah kemiskinan yang merajalela diRumania pada periode tersebut.

Era diktator komunis di Rumania berakhir padatanggal 22 Desember 1989. Ketika rakyat sudahbosan dengan sikap diktator Nicolae Ceausescu, yanghidup bermewah-mewah dengan membangun gedung-gedung mewah di Bucharest, dan tidak mau mengakuibahwa negara Rumania tengah dilanda kemiskinan,maka terjadilah Revolusi Rumania. Rezim Ceauescuruntuh pada saat itu juga setelah beberapa kerusuhandi Bucharest. Nicolae Ceausescu dan istrinyadieksekusi di Târgoviste pada tanggal 25 Desember1989 dengan berbagai tuduhan mulai dari pe-ngumpulan kekayaan secara ilegal hingga genosida.Ceausescu bersama istrinya dieksekusi oleh seorangperwira bernama Ionel Boeru dengan senapan semiotomatis. Kekuasaan kemudian diambil alih olehpemerintahan ad-hoc yang disebut Front PenyelamatNasional (National Salvation Front) atau FSN. FSNmengambil alih proses rekonstruksi sehinggaRumania berubah menjadi negara demokratis. Setelahberakhirnya perang dingin pada tahun 1989, Rumaniamenjalin hubungan lebih baik dengan negara-negaraEropa Timur lainnya, bergabung dengan NATO padatahun 2004 dan menjadi negara kandidat Uni Eropa.

Sistem Pemerintahan di Rumania

Sekarang Rumania berbentuk negara republikdengan pusat pemerintahan di Bucharest. Untuktujuan-tujuan administratif, Rumania terbagi atas 41provinsi dan satu daerah ibukota. Rumania juga

Hingga kini MK Rumania berkedudukan di Istana Parlemen(Palatul Parlementului) di Bucharest

Lukisan diri Nicolae Ceausescu bersama istridipasang di tiap sudut-sudut Rumania selamamasa pemerintahan komunis di negara itu sebagaisalah satu alat propaganda.

http

://e

n.w

ikip

edia

.org

/wik

i/Rom

ania

http

://w

ww

.cia

obuc

ares

t.it/


��

menganut pembagian kekuasaan, di mana kekuasaaneksekutif dipegang oleh presiden, perdana menteri,dan dewan menteri (kabinet). Kekuasaan legislatifdipegang oleh parlemen bikameral yang terdiri atassenat dan camera deputaþilor, sedangkan kekuasaanyudisial dipegang oleh Mahkamah Agung danMahkamah Konstitusi.

Presiden dipilih melalui pemilihan langsung danselama dua kali masa jabatan. Panjang satu kalimasa jabatan diperpanjang dari empat menjadi limatahun melalui amandemen konstitusi tahun 2003.Presiden berperan sebagai kepala negara, turutbertugas menjaga konstitusi, urusan luar negeri, danmengawasi pelaksanaan fungsi-fungsi aparatpemerintah. Presiden juga merupakan pemimpintertinggi angkatan bersenjata dan ketua DewanPertahanan Tertinggi. Menurut konstitusi presidenjuga berperan sebagai mediator di antara parapemegang kekuasaan. Pre-siden mencalonkan perdanamenteri, yang harus di-setujui oleh parlemen.

Sistem hukum Ruma-nia berdasarkan pada un-dang-undang Napoleon (Na-poleonic Code) dimana peme-gang kekuasaan yudisialditempatkan pada posisiindependen, sementara ke-tua dan hakim-hakim laindari Mahkamah Agung di-pilih untuk masa tugasenam tahun dan dapat dipi-lih lagi.

Sejak pemilu November2004, parlemen Rumania secara politik terbagi dua,antara pihak kiri aliansi partai PNL-PD dan PSD,yang mendapatkan masing-masing 30-40% dari kursidi dua kamar di parlemen. Walaupun demikian, PNL-PD, berhasil membentuk mayoritas dengan bantuanpartai UDMR, PC, dan partai-partai minoritas etnik.Pada dasarnya kebebasan informasi di Rumaniadijamin, walaupun pernah terjadi beberapa insiden-insiden intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis-jurnalis dan media, terutama sebelum pemilihanumum 2004. Pasca tahun 2004 jaringan-jaringanradio independen telah semakin bertambah, begitujuga stasiun televisi swasta. Ditambah lagi dengankemunculan beberapa stasiun televisi swasta lokal.

Sejak tahun 2004 itu pula partai UMDR berhasilmemastikan tetap adanya pengaruh kaum minoritasHungaria dalam pemerintahan. Hak-hak kaumminoritas ini, yang sempat tertindas oleh kemiskinandan diskriminasi kini dijamin melalui program-program pemerintah. Proses pengembalian propertiswasta dan keagamaan yang disita pemerintahankomunis pada era Perang Dunia II terus bergerak

secara perlahan. Rumania juga telah membatalkanbeberapa produk hukum era komunis dan jugamelarang xenofobia (kultur anti terhadap orang asing)dan kelompok-kelompok rasis serta aktivitas-aktivitasnya. Hukum Rumania tidak melarangkeikutsertaan kaum perempuan dalam pemerintahanatau politik, bahkan beberapa posisi penting dipemerintahan Rumania dipegang oleh kaum pe-rempuan. Bisa dikatakan sebagai bekas negarakomunis, Rumania telah melakukan proses re-strukturisasi yang tepat.

Mahkamah Konstitusi Rumania(Curtea Constitutionalã)

Sampai sekarang, Rumania telah tujuh kalimelakukan amandemen konstitusi. Konstitusi Rumaniatelah diamandemen pada tahun 1923, 1938, 1948, 1952,1965, 1991 dan yang terakhir disahkan pada 2003. Pada

Konstitusi tahun 1923 yang meme-gang fungsi menguji konstitusio-nalisme undang-undang adalahPeradilan Kasasi.

Ide pembentukan MahkamahKonstitusi baru muncul padatahun 1990, pada saat itu Parle-men membentuk Badan Konsti-tuante yang akan mempersiapkandraf Konstitusi yang baru, yangdisusun bersama oleh anggota per-wakilan-perwakilan di parlemen,para senator bersama beberapaahli di bidang hukum konstitusi.Badan Konstituante kemudianmembentuk konstitusi baru padabulan November 1991, yangkemudian, sesuai dengan Pasal

149 Konstitusi, dibawa ke rakyat untuk diadakanreferendum. Referendum tersebut diadakan padatanggal 8 Desember 1991, dan pada hari itu jugaditetapkan bahwa Konstitusi Rumania 1991 mulaiberlaku mengikat. Salah satu hal penting yangdimuat dalam Konstitusi 1991 ini terdapat padaPasal 152 yang menyatakan bahwa MahkamahKonstitusi harus segera dibentuk selambat-lambatnya enam bulan sejak mulai berlakunyaKonstitusi ini. Hakim-hakim pertama MK Rumaniadipilih oleh presiden, dewan perwakilan, dan senatuntuk masa jabatan tiga, enam, dan sembilan tahun.Putusan pertama MK dikeluarkan pada tanggal 30Juni 1992.

Tugas-tugas dan kewenangan MK RumaniaPengaturan mengenai MK Rumania dapat

ditemukan di dalam enam pasal pada Bab VKonstitusi, yaitu mulai dari Pasal 142-147, yangkemudian dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 47Tahun 1992 (yang kemudian direvisi pada tahun 2003)tentang Organisasi dan Pelaksanaan Mahkamah

Pemandangan salah satu sudut kotaBucharest dengan latar belakang gedung

Palatul Parlementului

http

://e

n.w

ikip

edia

.org

/wik

i/Rom

ania


��

Konstitusi. Untukmelaksanakan fung-sinya sebagai pen-jamin supremasikonstitusi, MK Ru-mania mendapat ke-w e n a n g a n - k e w e -nangan sebagai be-rikut, seperti ter-cantum dalam Pasal146 Konstitusi Ru-mania:1. Menguji konsti-

tusionalitas un-dang-undang, se-belum disahkan,berdasarkan per-mintaan dari parlemen, salah satu ketua darikedua kamar di parlemen, perdana menteri, per-adilan tingkat kasasi, badan ombudsman,sekurang-kurangnya 50 anggota perwakilan atausekurang-kurangnya 25 orang senator. Sejakterdirinya MK Rumania selama hampir 14 tahun,pengajuan inkonstitusionalitas yang telahdikabulkan sebanyak 30% dari seluruh kasus.

2. Menguji konstitusionalitas perjanjian-perjanjianinternasional, berdasarkan permintaan dari ketuakedua kamar di parlemen, atau dari sekurang-kurangnya 50 perwakilan atau 25 orang senator.Menurut Pasal 147 butir (3) Konstitusi, perjanjianinternasional yang ditemukan inkonstitusionaltidak akan diratifikasi. Apabila dalam sebuahperjanjian di mana Rumania menjadi salah satupihak yang menyepakati, akan tetapi adaketentuan-ketentuan yang bertentangan denganKonstitusi, maka menurut Pasal 11 butir (3)Konstitusi, perjanjian tersebut baru dapatdiratifikasi setelah Konstitusi tersebut di-amandemen, sampai sekarang, hal ini merupakansalah satu tugas MK Rumania yang belum pernahdilaksanakan.

3. Menguji konstitusionalitas Tata Tertib Parlemen,berdasarkan permintaan ketua kedua kamar diparlemen, atau dari sekurang-kurangnya 50perwakilan atau 25 orang senator. Hinggasekarang, MK Rumania telah menguji 16 kasus,di mana MK Rumania telah 5 kali menyatakanbeberapa ketentuan dalam tata tertib parlemeninkonstitusional.

4. Memutuskan pengajuan inkonstitusionalitas dariundang-undang, yang dibawa lembaga peradilandari arbitrase komersial. Pengajuan reviewundang-undang dapat dilakukan oleh pihak-pihakyang bersengketa di peradilan, maupun atasinisiatif peradilan itu sendiri. Selain itu, MKRumania juga mempertahankan hak parapenuntut umum untuk mengajukan permohonan

pemeriksaan konstitusionalitas undang-undangyang digunakan dalam kasusnya. Pengajuanjudicial review ini harus memenuhi beberapasyarat:§ hanya undang-undang atau peraturan peme-

rintah atau ketentuan-ketentuan tertentudari produk hukum tersebut, jadi hanyaproduk legislatif yang dapat diajukan judicialr e v i e w

§ undang-undang atau peraturan pemerintahtersebut berlaku, dan mempunyai kekuatanmengikat, dan pengambilan keputusan suatuperadilan sangat tergantung pada produkhukum tersebut

§ belum pernah diambil keputusan judicial re-view dari MK Rumania terhadap undang-undang atau peraturan pemerintah tersebut,Perlu diingat bahwa MK Rumania tidak dapat

bertindak atas inisiatif sendiri dalam melakukanjudicial review, akan tetapi harus menunggupermintaan dari peradilan atau dari badanarbitrase.

5. Memutuskan sengketa yang berkaitan dengankonstitusionalitas antara aparat-aparat negara,atas permintaan presiden, salah satu ketua darikedua kamar di parlemen, dan perdana menteri.

6. Menjaga dan mengawasi prosedur pemilihanpresiden dan memutuskan hasilnya. Selama tigakali pemilihan presiden, yaitu pada tahun 1992,1996, dan 2000, MK Rumania telah memutuskan245 sengketa hasil pemilihan. Pada tahun 2000,MK Rumania untuk pertama kalinya menga-bulkan keberatan terhadap seorang calon presiden,dan mencoret nama calon presiden tersebut daridaftar.

7. Menentukan suatu kondisi di mana presiden dapatdigantikan pejabat sementara, dan menetukansiapa yang dapat menjadi pejabat sementara ter-sebut, dan melaporkan hasilnya kepada parlemendan pemerintah. Apabila terjadi kekosongan po-

Struktur MK Rumania

Ketua (Presedinte)Ioan Vida

AnggotaNicolae CochinescuIon PredescuPetre NinosuAspazia CojocaruConstantin DoldurSerban Viorel StãnoiuAcsinte GasparKozsokár Gábor

ww

w.c

cr.r

o


��

sisi presiden karena pengunduran diri, di-berhentikan, ketidakmampuan permanen, ataumeninggal dunia, maka MK Rumania harusmenentukan pihak yang dapat menjadi pejabat adinterim pengganti presiden. Apabila kekosongantersebut terjadi karena presiden diberhentikan,maka permintaan untuk menentukan penggantiharus datang dari ketua parlemen, namun apabilakekosongan tersebut terjadi karena ketidak-mampuan presiden, maka presidenlah yangmengajukan permintaan untuk menentukan peng-ganti.

8. Memberikan pendapat mengenai permintaan un-tuk memberhentikan presiden dari tugasnya,permintaan untuk memberhentikan presiden bisadiajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga darijumlah perwakilan dan senator-senator diparlemen.

9. Menjaga dan mengawasi prosedur pelaksanaanreferendum, dan mengesahkan hasilnya. MKRumania melaksanakan tugas ini pada re-ferendum nasional tanggal 18-19 Oktober 2003,dalam referendum amandemen konstitusi.

10.Memverifikasi apakah syarat-syarat seorangwarga negara telah terpenuhi, sehubungan denganhak-hak legislatifnya,

11.Mengadili pengajuan inksonstitusionalitas sebuahpartai politik, suatu partai politik dapat di-nyatakan inkonstitusional berdasarkan ketentuanPasal 40 Butir (2) Konstitusi.

12.Fungsi-fungsi prerogatif lain yang ditentukandalam hukum organik Mahkamah Konstitusi.

Komposisi MK RumaniaSeperti halnya MK Indonesia, MK Rumania

terdiri dari sembilan hakim konstitusi yang ditunjukuntuk masa tugas sembilan tahun dan tidak dapatditunjuk lagi. Dari sembilan hakim ini, tiga dipiliholeh dewan perwakilan, tiga oleh senat, dan tiga olehpresiden Rumania.

Hakim-hakim konstitusi harus sekurang-kurangnya merupakan lulusan hukum tingkatuniversitas, memiliki kompetensi profesionalismeyang tinggi dan sekurang-kurangnya memilikipengalaman di bidang hukum atau aktivitas akademisdi bidang hukum selama 18 tahun, hal ini pentingmengingat posisi dan hak-hak istimewa yang akandidapat hakim konstitusi.

Hakim-hakim konstitusi independen dalammelaksanakan tugasnya. Selain itu, hakim-hakimkonstitusi juga dilarang berafiliasi dengan partaipolitik manapun. Mereka juga diberi kekebalanhukum dan opini-opini mereka tidak dapat diper-tanggungjawabkan di hadapan hukum. Hakim-hakimkonstitusi tidak dapat ditahan atau dituntut atastindak kejahatan atau pelanggaran, tanpa izin dariStanding Bureau of the Chamber, atau presiden yangmenunjuk mereka. Ketua MK Rumania sederajat

dengan Ketua Mahkamah Agung, sementara hakim-hakim anggotanya sederajat dengan wakil ketua dariMahkamah Agung.

Setelah penunjukan, masing-masing hakim akandisumpah dihadapan presiden dan kedua ketuaparlemen. Pengambilan sumpah MK Rumaniapertama dilangsungkan pada tanggal 6 Juni 1992,sedangkan yang terakhir dilangsungkan pada tanggal7 Juni 2001. Pengaturan mengenai staf dan pegawaiMK Rumania diatur dalam Undang-Undang Nomor124 Tahun 2000, staf dan pegawai MK Rumaniaterdiri dari para asisten hakim assistant-magistratesyang diperintah langsung oleh Ketua MK dan sebuahSekretariat Jenderal (Secretariatul General), yangsekarang dipimpin oleh Secretar General RuxandraSãbãreanu. MK Rumania berkedudukan di IstanaParlemen (Palatul Parlamentului) Entrance B1,Bucharest, Calea 13 Septembrie no.2, sector 5, areacode 76112.

Pada bulan Juli 2005, sempat terjadi kemelutpolitik Rumania, akibat MK Rumania memutuskanuntuk mengembalikan draf Undang-Undang Refor-masi Yudisial dan Properti kepada parlemen untukdirevisi, dikarenakan beberapa ketentuannyadinyatakan inkonstitusional. Keputusan ini di-tanggapi dengan keras oleh parlemen, bahkanakibatnya, parlemen menggelar sidang istimewauntuk membahas hal ini. Akibat lain yang tidak kalahfatal adalah pernyataan dari Perdana Menteri Tari-ceanu untuk mengundurkan diri akibat penolakanMK Rumania terhadap draf Undang-UndangReformasi Yudisial tersebut. Untunglah pada tanggal12 Juli, Komisi Hukum Parlemen memutuskanuntuk membuang ketentuan-ketentuan yangdianggap inkonstitusional dari paket undang-undang tadi, sehingga PM Tariceanu membatalkanniatnya untuk mengundurkan diri dan pada tanggal25 Juli, MK Rumania akhirnya menerima draftersebut dan menyatakan Undang-Undang Nomor 247Tahun 2005 tentang Reformasi Hukum dan Propertitersebut konstitusional. Walaupun telah berlalunamun kejadian itu sempat mengundang pertanyaanakan independensi para hakim, bahkan SuperiorCouncil of Magistrates pernah melakukan surveimengenai independensi hakim-hakim di Rumania.

(Ery Satria)Sumber-sumber penulisan:

Significant Legal Developments in Romania: October 2005 http://www.abanet.org/ceeli/countries/romania/oct2005.html

East European Constitutional Review “Constitutional Watch: A country-by-countryupdate on constitutional politics in Eastern Europe and the ex-USSR”http://www.law.nyu.edu/eecr/vol10num2_3/constitutionwatch/romania.html

The Constitution of Romania,LAW No. 47 of 18 May 1992 on the Organisation and Operation of the ConstitutionalCourtStanding Rules on the Organisation and Functioning of the Constitutional Court,General Presentation of Constitutional Court of Romaniahttp://www.ccr.ro/

History of Romania, Politics of Romania, and other articleshttp://en.wikipedia.org/wiki/Romania


MK PrakarsaiSinergi

PenegakanHukum

Ramadhan 1426 H menjadi mo-mentum dan tonggak sejarah bagiupaya penegakan hukum melaluiupaya sinergi yang diprakarsai MKbersama lembaga-lembaga penegakhukum terkait. Dengan dilatari karsaluhur dan sinergi dalam upaya pene-gakan hukum, khususnya dalam pem-berantasan korupsi, digelarlah acarasilaturrahmi dan koordinasi antaraMK dengan Mahkamah Agung (MA),Jaksa Agung, Kapolri, Komisi Pembe-rantasan Korupsi (KPK), KomisiYudisial (KY), dan KomnasHAMpada Selasa (25/10) di Ruang Serba-guna Gedung MK. Hadir dalam acaraitu Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshid-diqie, S.H., Ketua MA Prof. Dr. BagirManan, S.H., MC.L, Jaksa AgungAbdurahman Saleh, S.H., KapolriJenderal (Pol) Sutanto, anggota KPK

Syahruddin Rasul, anggota KY M.Tahir Saimima, dan anggota KomnasHAM Zumrotin KS serta segenappejabat eselon I di lingkungan lem-baga-lembaga negara tersebut.

Ketua MK Prof. Dr. JimlyAsshiddiqie, S.H. mengajak semuapihak untuk berintrospeksi dan men-cermati perikehidupan hukum dinegeri ini. Karena, menurut KetuaMK, banyak isu yang berkembangbahwa ada tindak pidana dalam pro-ses penyusunan berbagai UU, misal-nya dugaan suap. “Ada banyak isuyang berkembang bahwa ada tindakpidana dalam proses penyusunan UU,”kata Jimly. Oleh sebab itu, semua

pihak dituntut bekerja keras dalamupaya penegakan hukum, baik dalamproses penyusunan UU, penyelidikan,penyidikan, penuntutan dan sebagai-nya. Lebih jauh ditegaskan Ketua MKbahwa acara silaturrahmi dan koordi-nasi tersebut juga dimaksudkan untuklebih memahami apa yang menjadiwewenang dan tugas masing-masinglembaga penegak hukum.

Kapolri Jenderal (Pol.) Sutantodalam kesempatan itu memaparkankinerja aparat kepolisian yang dipim-pinnya selama ini dan juga menying-gung soal terorisme. Menurutnya, aksiterorisme yang banyak terjadi diberbagai tempat antara lain akibat

Deklarasi Kode Etik Hakim Konstitusi

��

MK mendeklarasikan kodeetik hakim konstitusi pada Selasa(18/10) di gedung MK. Pembacaankode etik hakim konstitusi dilaku-kan menjelang buka puasa oleh

Hakim Konstitusi I Gede Dewa Palguna,S.H., M.H. Setelah pembacaan kode etikhakim dibacakan pula Peraturan Mah-kamah Konstitusi (PMK) oleh HakimKonstitusi Maruarar Siahaan, S.H.

Kode etik hakim konstitusi me-muat beberapa prinsip etika hakimantara lain prinsip independensi,prinsip ketakberpihakan, prinsip inte-gritas, prinsip kepantasan dan keso-panan, prinsip kesetaraan, prinsipkecakapan dan keseksamaan, danprinsip kearifan dan kebijaksanaan.

Sebelum acara diakhiri, KetuaMK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.menjelaskan mengenai pentingnyakode etik bagi hakim konstitusi.Dengan adanya kode etik hakim, MKingin menjadi pelopor lembaga nega-ra yang bersih dan menjunjung tinggietika. Sebagai salah satu lembagapelaksana kekuasaan kehakimanMK dituntut untuk menegakkan hu-kum. “Politik harus dikontrol denganpenegakan hukum,” tegasnya.

Acara diakhiri dengan bukabersama yang diikuti oleh seluruhhakim konstitusi, pegawai MK danpara wartawan. (rmt)

Para pimpinan tujuh lembaga hukum.

I Gede Dewa Palguna, S.H., M.H. membacakan deklarasi.

Foto

: Den

ny F

eish

al

Foto

: Sr

i Agu

s M

onic

a


Temu Wicara Ketua MK di Jawa Barat

��

MKRI mengadakan acara TemuWicara dengan Hakim se-Jawa Baratdi Kantor Pengadilan Negeri Bandungpada Sabtu (26/11). Ketua PengadilanTinggi Jawa Barat Nana Juwana, S.H.menyambut baik acara itu karenapihaknya merasa diperhatikan olehMK sebagai sesama lembaga yudikatif.

Acara dihadiri oleh sekitar 250orang yang terdiri para hakim tingkatbanding dan para hakim seluruh kabu-patan/kota se-Jabar, baik dari peradilanumum, agama, PTUN, dan militer.Hakim Konstitusi Achmad Roestandi,S.H. memberikan pengantar hakimMK. Menurutnya, pertemuan itudimaksudkan untuk menginformasikantentang fungsi dan kedudukan MKsebagai salah satu pelaku kekuasaankehakiman sesuai UUD. “Jadi perte-muan ini bukanlah konspirasi antarakedua belah pihak,” tandas Roestandi.

Sementara itu Ketua MK Prof.Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menegas-kan bahwa UUD 1945 yang telahdiubah hendaknya dipahami oleh semuakalangan, terutama aparatur negara,termasuk hakim. Karena, menurutnya,akibat perubahan itu sangat besar danbersifat mendasar. Selain itu, Ketua MKmengingatkan juga bahwa di Indonesiaselain dianut sistem demokrasi jugadianut sistem nomokrasi. “Demokrasiakan tumbuh sehat jika hukum ditegak-kan,” kata Jimly.

Dalam kesempatan itu juga Prof.Jimly juga menegaskan bahwa pera-

turan mengenai Pilkada sebaiknyadibiarkan seperti sekarang, dimanakewenangan untuk menanganinya ditangan MA. “Jika ingin diubah, biar-lah pembuat UU yang memutuskan,”katanya. Tak lupa pula Ketua MK jugamengingatkan para hakim untuk beker-ja sama dalam mewujudkan lembagakehakiman yang terbuka dan modern.

Temu Wicara dan Kuliah Umum diUniversitas Pendidikan Indonesia(UPI) Bandung

MKRI mengadakan Temu Wica-ra dan Kuliah Umum dengan civitasakademika Universitas PendidikanIndonesia (UPI) Bandung pada Sabtu(26/11). Dalam pertemuan yangdihadiri sekitar 350 orang yang terdiridari para dosen, mahasiswa, dan guruPKn se-Bandung dan sekitarnya itudiadakan pula kuliah umum yangdisampaikan oleh hakim AchmadRoestandi, S.H dengan pendekatanbudaya/berbahasa Sunda.

Menurutnya Roestandi, dalamberperkara di MK tidak dikenal istilahtermohon, yang ada adalah pemohondan pihak terkait. Selain itu, hakimyang dikenal lucu ini juga mencontoh-kan rumusan MK seperti gado-gado.“Rumusan MK dalam UUD 1945seperti gado-gado, artinya disarikandari sistem yang diterapkan di berbagainegara,” ujar Roestandi.

Rektor UPI Bandung Prof. Dr.Sunaryo Kartadinata, MPd menyam-

munculnya ketidakadilan global danjuga kesalahan dalam memahamiajaran agama. “Terorisme terjadiakibat ketidakadilan global, jugakesalahan dalam memahami ajaranagama,” tandas Sutanto.

Sementara itu, Jaksa AgungAbdurrahman Saleh, S.H. juga meng-akui bahwa upaya penegakan hukumdi negeri ini belum dapat memberikanhasil optimal antara lain disebabkanoleh adanya kekurangsempurnaanperangkat pendukungnya, baik pe-rangkat UU-nya maupun aparat penye-lenggaranya. “UU belum sempurna,demikian juga penyelenggaranya,”tandas Abdurrahman.

Sebelum menutup acara, KetuaMK menegaskan bahwa upaya koordi-nasi antar lembaga penegak hukum akanterus dilanjutkan ke depan. Pada tataranteknis, koordinasi dan bentuk kerja-sama tersebut akan ditindaklanjuti olehSekjen atau yang setingkat dari masing-masing lembaga. “Untuk hal-hal teknis,upaya koordinasi dan kerjasama nantiakan ditangani oleh Sekjen atau pejabatyang setingkat,” tegas Jimly. Acarasilaturrahmi dan koordinasi tersebutdilanjutkan dengan berbuka puasabersama dan diakhiri dengan shalatmaghrib berjamaah yang diimami olehkyai MK, Drs. H. Ahmad FadlilSumadi, S.H, MS.i. (koen)

but baik acara tersebut dan berharapagar acara ini dapat lebih memberikanpengertian yang benar mengenai MK.Sementara itu, Ketua MK Prof. Dr.Jimly Asshiddique, S.H. ketika mem-berikan pengantar kuliah umum ber-harap agar setiap warga negara hen-daknya memahami UUD. “Denganlebih memahami UUD akan lebihmemahami hak dan kewajiban konsti-tusionalnya secara jelas,” katanya.

Temu Wicara di Pesantren Al-Musaddadiyah Garut

MKRI mengadakan acara TemuWicara di Pondok Pesantren al-Musaddadiyah Garut pimpinan KH.Cholil Musaddad pada Minggu (27/11). Acara yang digelar di masjidpondok tersebut dihadiri oleh sekitar2000. Tampak hadir pula WakilBupati Garut Nemo Hermawan. pim-pinan DPRD Garut, tokoh masyara-kat, para kyai dan santri. Merekadengan serius mengikuti acara temuwicara tersebut.

Dalam pengantar berbahasa Sun-da, hakim MK Achmad Roestandi,S.H mengingatkan bahwa peran umatIslam masih sedikit, sehingga diharap-kan agar terus meningkatkan kemam-puan dan kualitasnya. “Oleh karenaperan umat Islam masih sedikit, agarumat Islam meningkatkan kemam-puan dan kualitas,” kata Roestandi.

Dalam acara tersebut juga banyakpertanyaan yang mengemuka daripeserta di seputar masalah ketatane-garaan, masalah korupsi, dan lain-lain.Ketika berdialog dengan peserta, KetuaMK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqe, S.H.menjelaskan bahwa teori negara hukumpertama kali dicontohkan oleh Rasu-lullah SAW dalam bentuk pengakuanpluralitas masyarakat Madinah yangdikenal dengan Piagam Madinah,Menurutnya, seperti dikatakan ilmuwanMontgomerry Wach, Piagam Madinahmerupakan konstitusi pertama di dunia.Lebih jauh ditegaskannya, sepeninggalRasulullah SAW saat kepemimpinandijalankan oleh Khulafaur Rasyidinbentuk pemerintahan republik sudahditerapkan. “Memilih pimpinan saatKhulafaur Rasyidin bukan berdasardarah atau keturunan, tetapi secarademokratis,” tandas Jimly.


Temu Wicara di Pesantren Cipasung, TasikmalayaMKRI mengadakan acara Temu Wicara di Pondok

Pesantren Cipasung Tasikmalaya asuhan KH. IlyasRuhiyat pada Minggu (27/11). Acara yang digelar dimasjid pondok tersebut dihadiri oleh sekitar 800 orang.Tampak hadir pula pejabat pemda Tasikmalaya,pimpinan DPRD Tasikmalaya, tokoh masyarakat, parakyai dan santri.

H. Bunyamin Ruhiyat sebagai ahlul bait yang mewa-kili ayahanda menyambut baik acara sosialisasi MKtersebut dan berharap agar jalinan silaturrahmi dapat terusdipelihara. Sementara itu, hakim MK Achmad Roestandimenandaskan bahwa pertemuan sosialisasi di pesantrensangat penting. Agar hukum dapat ditegakkan, kesadaranhukum masyarakat harus terus dipupuk, termasuk di ka-langan pesantren. “Karena pesantren memiliki pengaruhyang besar di masyarakat,” imbuh Roestandi.

Dalam penjelasannya Ketua MK, Prof. Dr. JimlyAsshiddiqie, S.H. mengingatkan agar UUD 1945 janganhanya dijadikan pajangan, tetapi harus dilaksanakan.Menjelaskan tentang pengujian UU, Prof. Jimly menye-butkan meskipun UU adalah cerminan mayoritas rakyattetapi ada kemungkinan terdapat kekurangan karena UUdibentuk atas dasar kompromi politik pemerintah danDPR. Ketika menyinggung soal impeacment, Ketua MKmenegaskan bahwa pemberhentian presiden tak lagi ataspertimbangan politik, tetapi atas dasar alasan seperti yangterdapat dalam UUD dan prosesnya harus melalui MK.

Dalam kesempatan acara tersebut juga diserahkancinderamata Ketua MK kepada pimpinan pesantren.

Temu Wicara di Pondok Suryalaya TasikmalayaMKRI mengadakan acara Temu Wicara di Pondok

Pesantren Suryalaya Tasikmalaya asuhan Abah Anompada Minggu (27/11). Acara yang digelar di GedungSukriya Bakti Kampus Latifah Mubarokiyah tersebutdihadiri oleh sekitar 800 orang. Tampak hadir pulapejabat pemda Tasikmalaya, yaitu Asisten Daerah IMunawar yang mewakili Bupati, pimpinan DPRDTasikmalaya, tokoh masyarakat, para kyai dan santri.

K.H. Zainal Abidin Anwar mewakili Abah Anommenyambut baik acara sosialisasi dan silaturrahmi MKtersebut. “Mudah-mudahan acara semacam ini tak hanyaberlangsung sekali ini saja,” kata ajengan Zainal.

Ketua MK, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.menandaskan bahwa ketundukan umat Islam kepadahukum negara sama dengan tunduk kepada Allah SWT.Oleh sebab itu, kalangan pesantren agar memiliki pema-haman konstistusi yang baik. “Agar santri dapat mema-hami hak dan kewajiban konstitusionalnya,” tegas Jimly.Dalam kesempatan acara tersebut juga diserahkancinderamata Ketua MK kepada pimpinan pesantren.

Sebelum mengunjungi ke Pesantren Al Musadda-diyah, Pondok Cipasung, dan Pondok Suryalaya, KetuaMK menyempatkan diri berkunjung ke Pesantren Persispimpinan H. Iqbal di Rancaboko dan Pondok DarulQolam di Bayongbong Garut.

Spanduk menyambut kedatangan Ketua MK di Garut.

Memberikan kuliah umum di Universitas Pendidikan Indonesia.

Salah seorang peserta temu wicara mengajukan pertanyaan.

Temu wicara dengan Hakim se-Jawa Barat di Bandung.

� � � � � � � � � �


Drs. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN:

“MK SANGAT PRODUKTIFKINERJANYA”

Dalam proses pembahasan perubahan UUD 1945, mulaiamandemen pertama hingga keempat, tentu saja terjadiperdebatan yang hangat, dinamis, dan demokratis. Sebagaiorang yang terlibat intens dalam proses perubahan UUD 1945,Lukman Hakim Saifuddin, mantan Anggota PAH I BP MPRini, mempunyai pandangan dan pengalaman menarik tentangberbagai hal yang berkenaan dengan materi amandemen UUD1945. Menurutnya, sebagai lembaga negara baru, MK sangatproduktif kinerjanya. Namun ia juga mengingatkan bahwa MKtak memiliki kewenangan legislasi. Wartawan BMK WS.Koentjoro dan Denny Feishal (fotografer) berkesempatan mewa-wancarai tokoh muda ini di kantornya, Gedung Nusantara IDPR RI Jakarta beberapa waktu lalu. Berikut petikannya:

Sebagai mantan anggota PAH I BPMPR yang terlibat aktif dalamproses amandemen UUD 1945,dapatkah Anda jelaskan apa sajayang melatarbelakangi terjadinyaamandemen UUD 1945?

Banyak hal yang menjadi latarbelakang mengapa UUD 1945 harusmengalami perubahan. Misalnyaadanya kesadaran sebagian pengamatdan masyarakat terhadap UUD 1945,telah lebih dari 50 tahun kita menapakisejarah perjalanan bangsa ini kemu-dian dirasakan ada beberapa pasal atauayat dalam UUD 1945 yang tak sesuailagi dengan tuntutan pekembanganzaman. Hal ini bukan berarti bahwaUUD 1945 yang telah dirumuskanpara founding fathers tersebut kurangbaik atau jelek. Tapi sudah tidakrelevan lagi dengan perubahan zamanseperti adanya tuntutan demokratisasi,checks and balances, dan sebagainya.Selain itu, ada juga beberapa pasal danayat dalam UUD1945 yang bersifatmultitafsir serta adanya executive heavyyang memberikan otoritas terlalu besarkepada presiden sehingga saling me-ngontrol dan saling mengimbangi antarlembaga negara tak terjadi. Hal-halseperti itulah antara lain yang melatar-belakangi mengapa perlu adanyaperubahan UUD 1945.

Dalam proses pembahasanperubahan UUD 1945, mulaiamandemen pertama hinggakeempat, tentu saja terjadiperdebatan yang hangat, dinamis,dan demokratis. Dapatkah Andagambarkan seperti apakahperdebatan yang terjadi?

Satu hal yang perlu diketahuibahwa sebenarnya proses perubahanitu hanya berlangsung sekali sajadalam suatu rangkaian. Hanya ta-hapannya berlangsung hingga empattahap. Mengapa berlangsung empattahap? Karena perubahan pertamatahun 1999 itu waktunya sangatterbatas. Padahal tuntutan di luarterhadap perubahan itu sangat besarsehingga pilihannya adalah kitamengambil prioritas pada saat itu.Dalam proses pembahasannya, tentusaja dinamikanya sangat tinggi. Semua

Foto: Denny Feishal


fraksi yang terlibat memilikipandangan-pandangan berbeda yangbukan saja dilatarbelakangi olehkepentingan politik praktis, tetapi jugakarena perbedaan paradigma danmazhab pemikiran dalam ilmu hukumtata negara. Misalnya soal hubunganantara negara dengan rakyat, antaranegara dengan agama, tentang sistemsosial yang akan dibangun, sistemhukum yang akan ditegakkan dansebagainya secara teoritis tentu berbe-da-beda. Dan inilah yang menyebab-kan munculnya perbedaan pandanganantar fraksi. Tapi syukur alhamdulillah,saya merasa bahwa perubahan UUD1945 yang telah terjadi menunjukkanbahwa bangsa ini memiliki ikatankebangsaan yang lebih kuat yangmelampaui ikatan-ikatan kelompok,ikatan primordial, atau ikatan lainyang lebih sempit. Karena dari sekianbanyak perubahan pasal dan ayat-ayatyang ada, hanya satu hal saja yangpengambilan keputusannya dilakukansecara voting yaitu tentang keanggotaan

MPR. Sedangkan hal-hal yang laindilaksanakan secara musyawarahmufakat. Intinya, saya ingin mengga-risbawahi bahwa dari sekian banyakperbedaan kepentingan yang ada,bangsa ini masih bisa bersatu. Inilahpotensi bangsa yang harus kita peliharadan kita lestarikan.

Jadi, para anggota MPR yangmembahas perubahan UUD 1945itu sudah memperlihatkan jiwakenegarawanan?

Ya, betul. Saya melihatnya bah-wa kepentingan golongan, kepenting-an kelompok tidak kemudian menga-lahkan kepentingan bangsa yang lebihbesar. Segala persoalan dan perbedaandapat dikompromikan dan dicarikanjalan keluarnya sehingga secara musya-warah mufakat dapat disepakati olehsemua pihak.

Namun realitas politik pada waktuitu juga menunjukkan bahwa ada

pihak-pihak yang tak setuju atasproses amandemen UUD 1945 yangdianggap kebablasan. KomentarAnda?

Kita harus ingat bahwa saat ter-jadinya proses perubahan UUD 1945dari perubahan pertama hingga ke-empat MPR tak berada di ruang ham-pa. MPR berada diantara dua kutubekstrem pendapat yang ada di tengahmasyarakat, yaitu satu kutub yangmenganggap bahwa UUD 1945 adalahsesuatu yang sakral, warisan leluhuryang tak perlu diubah. Mereka ber-anggapan bahwa jika selama ini terda-pat hal-hal yang belum memenuhiharapan dalam pelaksanaan UUD1945, hal itu karena semangat penye-lenggara negara saja yang harus dibe-nahi, sedang UUD 1945 tetap baiksehingga tak perlu diubah, tak perludiutak-atik. Sedangkan kutub lain,khususnya para aktivis pemuda,kalangan LSM, kalangan perguruantinggi yang menginginkan UUD 1945

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN, lahir25 November 1962. Selepas dari SD,Madrasah Ibtidaiyah Manaratul Ulum, danSMP Negeri XI di Jakarta, melanjutkan kePondok Modern Gontor, Ponorogo dan meraihsarjana dari Fakultas Dakwah UniversitasIslam Asy-syafi’iyah Jakarta pada 1990.Keterlibatan ayah tiga orang anak di organisasiNU ini dimulai saat ditunjuk sebagai WakilSekretaris Pimpinan Pusat LembagaKemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama(LKKNU) 1985-1988. Dalam masa itu juga iamenggeluti aktifitas pemuda masjid di YouthIslamic Study Club (YISC) Al-Azhar sebagaiSekretaris Umum. Selanjutnya pada tahun1988-1999 berkecimpung di Lajnah Kajian danPengembangan Sumber Daya Manusia(LAKPESDAM) NU sebagai Wakil Sekretaris,Kepala Bidang Administrasi Umum, Koordina-tor Program Kajian dan Penelitian, KoordinatorProgram Pendidikan dan Pelatihan, hinggaKetua Badan Pengurus periode 1996-1999.

Selama beraktifitas di LAKPESDAM NU,suami dari Trisna Willy ini pernah mengikutipendidikan singkat mengenai CommunityOrganizer in Health and Development in AsianRural Settings di Nagoya, Jepang dan di CurtinUniversity Perth, Australia. Juga pernahmenjadi pemandu di sejumlah pelatihan dibidang manajemen organisasi nirlaba,penelitian sosial, perencanaan program danevaluasi, serta pengembangan masyarakat.

Pada tahun 1995-1997 bergabung denganHelen Keller International sebagai projectmanager dalam program The Irian JayaCommunity Eye Care Project, sehingga seringmengunjungi pedalaman Jayawijaya dalamrangka pelaksanaan program peningkatankesehatan masyarakat.

Pria yang pernah menjadi anggota MajelisPengarah Pesantren Al-Hamidiyah, Depok danpengajar pada Pendidikan Kader Ulama MUIDKI Jakarata ini selain menjadi Wakil Ketua

Bidang Pengembangan Program YayasanSaifuddin Zuhri sejak 1994 hingga kini,juga menjadi anggota Komisi PengawasBadan Amil Zakat Nasional (Baznas)periode 2004-2007.

Secara resmi menjadi pengurusPartai Persatuan pembangunan (PPP)pada awal 1994 sebagai anggotaLembaga Pusdiklat DPP PPP. MenjadiKetua di lembaga tersebut pada 1999-2003, lalu menjadi Sekretaris PengurusHarian Pusat DPP PPP periode 2003-2008. Terpilih sebagai anggota DPR/MPRRI periode 1997-1999 dari daerahpemilihan Jawa Tengah, dan periode1999-2004 dari daerah pemilihan yangsama. Dalam Pemilu 2004 terpilihkembali menjadi anggota DPR RI daridaerah pemilihan Jawa Tengah VI.

Selama duduk di Komisi dan Badanlegislasi DPR RI, pernah menjadi TimPemantau Operasional Haji di SaudiArabia, mewakili DPR RI dalam YoungParliamentarians Meeting di Filipina danItalia, memenuhi undangan TheAmerican Council of Young PoliticalLeaders ke Amerika serikat, anggotadelegasi dalam The Role of theLegislatures di Mongolia, dan anggotadelegasi dalam Congress of Democratsfrom The Islamic World di Turki.Berkesempatan melakukan studi bandingtentang konstitusi ke negara Rusia,Jerman, Perancis, Belanda, dan Spanyolsebagai anggota Badan Pekerja MPRyang khusus menangani perubahan UUD1945 sejak 1999-2002.

Sekretaris Forum Konstitusi (wadahberhimpunnya para pelaku sejarah yangmerumuskan rancangan perubahan UUD1945) ini juga menjabat Wakil Ketua TimSosialisasi Perubahan UUD 1945 MPRRI.

Foto: Denny Feishal

� � � � � � � � � �


diganti sama sekali, tak sekadar aman-demen. Inilah dinamika yang terjadidi tengah masyarakat dan MPR beker-ja untuk mengambil hal-hal positifterhadap dua kutub pandangan yangberbeda itu. Saya sendiri berpan-dangan bahwa hasil yang dicapai MPRdalam amandemen UUD 1945 belum-lah sempurna. Tapi itulah hasil maksi-mal yang dapat dicapai pada saat itu.Oleh karenanya Pasal 37 UUD 1945selalu membuka peluang bagi anak-anak bangsa dan generasi yang akandatang untuk merespon dinamika yangberkembang di tengah masyarakat.Kita ingin membuat konstitusi yanghidup, yang dapat merespon tuntutanperubahan masyarakat. Jadi tetapterbuka peluang untuk melakukanpenyempurnaan.

Artinya, meskipun UUD 1945 telahmengalami perubahan empat kali,bukan berarti sudah final?

Ya. Kita sama sekali tak pernahmengatakan sudah final. Masih terbu-ka peluang sejauh mengikuti ketentuanPasal 37 UUD 1945.

Untuk kemungkinan perubahan dimasa mendatang, kira-kira hal-halapa sajakah yang perluditambahkan? Lalu, bagaimanapula peta politik di DPR tentangperubahan ke depan itu?

Bagaimana pun juga konstitusimerupakan karya politik. Jika bicaratentang politik artinya bicara tentangpilihan-pilihan. Hal ini memang agakberbeda dengan kalangan lain yangmelihat sesuatu dari sisi baik danburuk. Oleh karena itu, kalau ditanya-kan bagian UUD 1945 yang manaharus disempurnakan, hal itu berpu-lang kepada tuntutan perubahan za-man. Sekadar contoh, misalnya,menyangkut Dewan Perwakilan Dae-rah (DPD). Mengapa konstruksi DPDseperti sekarang ini? Oleh sebagiankalangan DPD dinilai serba tanggungkewenangannya, sementara kalanganlain berpendapat bahwa untuk apaDPD dibentuk? Itulah pilihan kitasebagai hasil maksimal kompromi,karena kebutuhan kita terhadap DPDpada saat ini memang demikian. Jikamasyarakat menghendaki peran DPD

kol” untuk kepentingannya sendiri, takada lembaga lain yang mengontrolapakah sebuah UU bertentangandengan UUD atau tidak. Jadi tak adalembaga yang melakukan pengujianUU terhadap UUD. Oleh sebab itu,agar tak terjadi abuse of power oleh DPRatau Presiden, maka semestinya adalembaga yang bisa mengontrol, misal-nya ada warga negara yang hak-hakkonstitusionalnya dilanggar akibatlahirnya suatu UU. Juga berkaitandengan kewenangan MK yang lain,misalnya soal impeachment. Sebelumada MK, pertimbangan impeachmentsepenuhnya politis. Tetapi sekarangsoal impeachment sepenuhnya pertim-bangan hukum, artinya jika presidenbenar-benar melanggar hukum dandapat dibuktikan secara hukum makapresiden dapat diberhentikan.

Jika melihat kenyataan, selamatahun 2004 terdapat sekitar 508surat dari warga negara yangdilayangkan ke MK dan menga-dukan berbagai permasalahan yangsesungguhnya bukan merupakankewenangan MK untuk mena-nganinya. Bagaimana komentarAnda melihat kenyataan ini?

Saya melihat bahwa MK meru-pakan lembaga negara baru, sehinggamasyarakat belum mengenal apa

diperkuat, tentu hal itu akan menga-lami perubahan. Demikian juga seba-liknya, jika masyarakat menganggapbahwa keberadaan DPD setelah satutahun, lima tahun, lima belas tahundievaluasi tak ada manfaatnya yangsignifikan, mungkin juga akan dihapusseperti DPA. Jadi perubahan UUD1945 sangat berpulang kepada kebu-tuhan.

Bagaimana Anda melihatimplementasi hasil perubahan UUD1945 dalam sistemketatanegaraan kita dewasa ini?

Dari sisi implementasi masihterlalu dini untuk mengevaluasinya.Praktek sistem ketatanegaraan kitasebagai implementasi hasil aman-demen UUD 1945 baru terlaksanasetelah terjadinya pemilihan presidensecara langsung tahun 2004 lalu,sehingga baru berlangsung satu tahun.Namun ke depan saya optimis bahwakita relatif akan lebih baik, meskipunsekarang masih ada anggapan yangkurang pas diantara beberapa anggotaMPR yang masih merasa lebih tinggidari lembaga lain karena di masa laluselama puluhan tahun MPR berke-dudukan sebagai lembaga tertingginegara. Juga soal penegakan hukumyang melibatkan para pemimpinlembaga tinggi negara. Misalnya,sekarang ini Ketua MA dapat dipanggiluntuk dimintai keterangan, demikianjuga anggota DPR, dan sebagainya.

Pasal 24C hasil perubahan ketigaUUD 1945 tahun 2001menegaskan tentang pembentukanMahkamah Konstitusi. MenurutAnda, argumen apa yang mendasariperlunya dibentuk MK dalam sistemketatanegaraan kita?

Urgensi kehadiran MK antaralain adalah bagian dari semangat kitauntuk meneguhkan bahwa Indonesiaadalah negara hukum. Pengejawan-tahan atau implementasi negara hukumitu antara lain didukung oleh hadirnyaMK. Selain itu juga untuk mewujud-kan semangat checks and balances antarlembaga negara. Dahulu jika DPR danpresiden yang memiliki kewenanganuntuk membentuk UU “bersekong-

Foto: Denny Feishal


sesungguhnya yang menjadi kewe-nangan MK. Oleh sebab itu, menurutsaya, bagaimana pun MK harusmenyosialisasikan dirinya lebih gen-car lagi kepada masyarakat. ApakahMK itu, apa pula kewenangannya,bagaimana hukum acaranya, bagai-mana pula orang bisa mengajukanpermohonan jika ada hak-hak konsti-tusionalnya yang terlanggar, dansebagainya. Jadi hal ini hanya me-nyangkut soal sosialisasi saja. Sedang-kan berkenaan dengan kewenanganMK, saya belum melihat perlunyaMK diberikan kewenangan lebihdibandingkan dengan apa yang sudahdiatur dalam UUD 1945. Kecualimemang ada sesuatu yang benar-benarurgent. Tetapi saya belum melihatnya.Hal inilah yang perlu mendapatkanperhatian serius para pengamat hukumtata negara kita. Jika memang perluada penambahan kewenangan MKmisalnya, nanti dapat dilakukandengan melakukan perubahan UUDatau perubahan UU-nya.

Lalu, dengan segala kelebihan dankekurangannya, bagaimanakahAnda mencermati kinerja MK?

Hal-hal positif keberadaan MKyang disampaikan banyak kalanganadalah bahwa kehadiran MK diun-tungkan oleh momentum. Maksud-nya, lahirnya MK pada waktu yangpas di mana dalam masyarakat adasemangat atau kehendak untuk mere-formasi dan adanya keinginan yangkuat agar supremasi hukum dapatlebih dikedepankan, sehingga perluada institusi baru. Selain itu, MK jugadiuntungkan oleh orang-orang yangmemang sesuai dengan bidangnya.Jadi selain momentum yang pas, MKjuga diuntungkan dengan SDM yangada, bukan saja oleh para hakimkonstitusinya, tetapi juga oleh parapegawainya. Karena MK adalah insti-tusi baru sehingga mereka tak memi-liki beban masa lalu. Semangatnyabaru, orang-orangnya baru, idealisme-nya tinggi sehingga bisa bekerja bersa-ma-sama dan lebih ringan bebannya.Berbeda dengan seorang presiden atauseorang menteri yang menerima kepe-mimpinan sebelumnya dan membawa

gerbong masa lalu yang memberatkankinerjanya. Oleh sebab itu, faktanyameskipun MK baru berusia dua tahun,sebagai sebuah lembaga negara sangatproduktif kinerjanya. Misalnya dapatdilihat dari putusan-putusannya yangrelatif lebih baik dibandingkan denganlembaga negara lainnya.

Salah satu kewenangan MK adalahmenguji UU terhadap UUD. Hinggakini terdapat sejumlah UU yangbeberapa pasal dan ayatnyadibatalkan dan dinyatakan ber-tentangan dengan UUD sehinggatak lagi mempunyai kekuatanhukum mengikat. Padahal UUadalah hasil “kerja bareng” DPRdengan pemerinah. Lalu, apamaknanya kenyataan ini bagi DPR?

Kenyataan ini merupakan salahsatu bagian yang harus disosialisaikanoleh MK kepada masyarakat. Sayabelum lama ini melakukan sosialisasiUUD 1945 di kalangan perwira tinggiTNI di Mabes Cilangkap. Pertanyaanyang muncul adalah bagaimana mung-kin sembilan orang hakim konstitusibisa mengalahkan putusan yang dibuatoleh 550 anggota DPR ditambahseorang presiden plus beberapa men-teri. Artinya, pertanyaan itu munculkarena adanya kekurangpahamantentang kewenangan MK. Karena,menurut saya, persoalan hukum bu-kan masalah jumlah seperti halnyadalam politik. Dalam politik, kebe-

naran dilihat dari seberapa besardukungan. Semakin besar dukungansemakin dianggap benar. Namundalam dunia hukum tak demikian.Sekali lagi, ini kembali menyangkutsosialisasi MK kepada masyarakat.

Putusan MK bersifat final danmengikat. Bagaimana DPR menyi-kapi bila ada beberapa pasal dalamsuatu UU dinyatakan bertentangandengan UUD?

Ini merupakan salah satu bagianyang harus menjadi perhatian bagisiapa saja yang concern di bidanghukum. Karena putusan MK itubersigat final dan mengikat, maka MKharus membatasi putusannya agar takmembuat peraturan baru, karena MKtak memiliki fungsi legislasi. Misal-nya, dalam pengujian UU No. 32Tahun 2004 soal Pilkada. MK takperlu membuat peraturan baru bahwaKPUD harus bertanggung jawabkepada publik. Inilah kritik sayakepada MK. Putusan MK hanyamenyatakan bahwa pasal dan ayatsuatu UU bertentangan dengan UUD.Lalu pertanyaannya kemudian, siapa-kah eksekutornya? Ya, tentu saja kitasemua harus melakukan dan harustunduk kepada putusan MK tersebut.Dan jika ada yang melanggarnya,harus dilihat dulu bentuk pelanggaran-nya seperti apa. DPR hanya memben-tuk UU, sehingga tak ada yang krusialdalam masalah ini. (koen).

Keluarga BesarMahkamah

KonstitusiMengucapkan

SelamatSelamatSelamatSelamatSelamatatas Pernikahanatas Pernikahanatas Pernikahanatas Pernikahanatas Pernikahan

Budi Hari WibowoBudi Hari WibowoBudi Hari WibowoBudi Hari WibowoBudi Hari Wibowo(Staf Bidang Penerbitan)(Staf Bidang Penerbitan)(Staf Bidang Penerbitan)(Staf Bidang Penerbitan)(Staf Bidang Penerbitan)

dengan dengan dengan dengan dengan SupriyaniSupriyaniSupriyaniSupriyaniSupriyaniPada Jum’at 18 November 2005 di Jakarta.

Semoga menjadi keluarga sakinah.

��


Good Morning, Miss Teacher“Good morning, miss teacher…”Rasanya seperti kembali ke masa-masa sekolah

jika mendengar kata sapa miss teacher.Sekolah? Ya, memang beberapa bulanterakhir MKRI mengundang guru-gurubahasa Inggris dari Lembaga PendidikanIndonesia Amerika (LPIA) untuk mengajarbahasa Inggris.

Teh Dewi Nuraini adalah salah satunya.Lebih kurang dua bulan, miss teacher dariGarut ini menjadi salah satu guru bagi kelas-kelas bahasa MK. “Awalnya gak yakin”, demikiankatanya mengenang hari pertama mengajar. Tapisetelah kenal, Dewi merasa nyaman dengan“murid-murid”-nya. “Menyenangkan danlucu-lucu”, tuturnya.

Sebelas tahun mengajar membuatkemampuan Dewi tidak perlu diragu-kan lagi. Apalagi bahasa Inggris men-jadi pilihan studinya selama kuliah.Ditambah senyuman ramah dan suarayang enak didengar, tidak salah kalau

H. SYAHRUDDIN RASUL

Tali SilaturrahmiOrang bilang: “Tak kenal

makanya tak sayang.” Dilihat dariperspektif sosiologis ungkapan itubenar adanya. Oleh sebab itu salingmengenal, baik mengenal secara fisikmaupun psikis, menjadi kebutuhanvital bagi manusia sebagai makhluksosial. Lebih-lebih bagi sesama pejabatnegara misalnya, hal itu tentu saja akanmemudahkan hubungan dalam men-jalin kerja sama, baik secara pribadimaupun kelembagaan.

H. Syahruddin Rasul, salah se-

“Oh itu orang dalam sendiri”, jawabpengurus Pesantren Tebuireng ketika stafMKRI mengabarkan bahwa rencana keda-tangan Ketua MKRI ke pesantren itu beberapawaktu lalu akan didampingi Hj. Aisyah HamidBaidlowi.

Memang bagi kalangan Pesantren Tebu-ireng, sosok perempuan politisi ini tidak asinglagi karena memang di dalam tubuhnya meng-alir darah kakeknya, yakni K.H. HasyimAsy’ari dan ayahnya K.H. Wahid Hasyim yangmenjadi kiai di Tebuireng. Kini tongkatkepemimpinan pesantren yang terkenal itu

Dewi memilih menjadi pengajar.Terlahir Desember 1984, artinya Dewi mulai mengajar

bahasa Inggris sejak usia sebelas tahun! Namun tidak banyakyang tahu bahwa penyuka buku-buku live philosophy ini masih

cukup muda.Tentang rencana hidup, gadis yang selalu

terinspirasi kepada almarhum ayahnya ini,berkeinginan memiliki lembaga kursus

bahasa sendiri. “Sekarang sedang mencaripengalaman sebanyak-banyaknya, insya

Allah akan tercapai suatu saat”.Menutup cerita, Dewi mengutip

sebuah aforisme yang ditulisnya. “Hi-dup itu sebuah pilihan. Terlalu

singkat jika dilewati bersamapilihan yang salah. (Maka)

menunggu pilihan yang te-pat akan lebih mulia dari-

pada menyesali pilihanyang salah.”

Anda benar missteacher, matanglahbertimbang sebelummelangkah.. (mwib)

orang pimpinan Komisi Pem-berantasan Korupsi (KPK), meng-ingatkan arti penting menyam-bung tali silaturrahmi antar sema-sa pejabat negara dengan sungguh-sungguh. Tatkala hadir dalamacara Silaturrahmi dan Koor-dinasi MK dengan MA, Kejak-saan Agung, Kapolri, KPK,Komisi Yudisial, dan KomnasHAM pada Senin (25/10) diJalan Medan Merdeka Barat No.7 Jakarta, pria kelahiran Padang17 Agustus 1943 itu menegaskanpentingnya menyambung talisilaturrahmi. “Barangsiapa yangsilaturrahminya baik, maka akandipanjangkan umurnya dan reje-kinya banyak,” ujar mantan De-puti Pengawasan Bidang Penye-lenggaraan Akuntabilitas menyi-tir hadis Nabi Muhammad SAWkepada BMK.

Tidak salah apa yang dika-takan Pak Syahruddin. Menyam-bung tali silaturrahmi, apalagibagi sesama pejabat negara, bukansaja penting tetapi memang harusdilakukan secara rutin. Karenabersilaturrahmi akan memberi-kan pencerahan dan menyehat-kan jiwa. Nah! (koen)

HJ. AISYAH HAMID BAIDLOWI

Orang Dalam

Foto

: Sr

i Agu

s M

onic

a

Dewi Nuraini

Foto

: D

ok.

Kelu

arga

foto

: do

k. D

PP A

l-Hid

ayah


Pengalaman pertama, kata orang,selalu mengesankan. Termasuk pengala-man yang bertalian dengan bidang pe-kerjaan atau tanggungjawab seorangpegawai/karyawan. Dan pengalamanpertama bertugas ke luar kota yangmengesankan bagi pegawai SekretariatJenderal dan Kepaniteraan MKRI itumungkin tak banyak yang mengalami-nya. Lalu, pengalaman apa yang dimak-sud? Rachmat Santoso punya jawabannya.

Alkisah, staf bagian Humas MKberwajah bulat ini berkesempatan bertu-gas ke Surakarta dan Yogyakarta untukmembawa barang-barang produk pener-bitan MK seperti buku, majalah, booklet,dan sebagainya yang akan dibagikankepada peserta Temu Wicara Ketua MK,Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. denganjajaran Pemda Surakarta dan Yogyakartapada 17-18 September 2005. Demi tugas,

Rachmat Santoso:Tugas Luar Kota

Rachmat Santoso:

belakang kemudi, melainkan seke-dar menjaga barang-barang MK dimobil tersebut supaya sampai ketujuan, termasuk mendistribusi-kannya kepada para peserta Temu

bahwa pejabat negara dilarang mene-rima parsel, lebih-lebih bagi aparatpenegak hukum. Namun jelang IdulFitri tiba misalnya, ia seringkalimenggoda dan tak jarang suka “nya-sar” ke rumah pejabat. Dengan ber-maksud guyon Jaksa Agung RI meng-ingatkan soal parsel ini. “Urusanparsel harus kita selesaikan sekarang.Tetapi hingga saya duduk di sini sayabelum menerima....,” kata AlumnusFH UGM Yogyakarta ini sambiltersenyum. Hadirin pun menjadi ger-geran. Ternyata, pria berwajah seriusini bisa guyon juga. Tapi, jangan lupaya Pak Arman, pemberantasan korup-si di negeri ini harus dilakukan denganserius. Selamat bekerja, Pak! (koen)

ABDUL RAHMAN SALEH

Sense of HumorHumor itu adalah “makhluk”

universal dan milik semua orang. Iabukan saja menyehatkan jiwa namunjuga membuat suasana yang biasa-biasasaja menjadi lebih segar, lebih hidup.Humor ...”Membikin hidup lebihhidup,” seperti bunyi salah satu iklanrokok. Benarkah?

Ya. Abdul Rahman Saleh, JaksaAgung RI telah membuktikannya. Mana-kala sebagian besar orang yang hadirdalam acara Silaturrahmi dan KoordinasiMK dengan MA, Kejaksaan Agung,Kapolri, KPK, Komisi Yudisial, danKomnas HAM di ruang serbagunagedung MK Jalan Medan Merdeka BaratNo. 7 Jakarta pada Senin (25/10) terpe-kur dalam keseriusan, pria kelahiranPekalongan 1 April 1941 ini memecahkesunyian jelang berbuka puasa sore itudengan humornya yang khas. Selintasmemandang Arman, demikian mantanwartawan Harian Nusantara Jakarta1968-1984 ini biasa disapa, kesan seriustak dapat dipungkiri. Tapi jangan salah,dibalik keseriusannya itu mantan Direk-tur LBH Jakarta 1981-1984 ini memilikisense of humor yang lumayan.

Sudah menjadi rahasia umum

dilanjutkan oleh putra bungsu K.H.Hasyim Asy’ari, yaitu K.H YusufHasyim yang juga adalah pamannya.

Mengapa Bu Is, demikian ia biasadisapa, mau bersusah payah mengan-tarkan Ketua MKRI ke Tebuireng. “MKitu lembaga baru sehingga harus seringdiperkenalkan kepada berbagai pihak,termasuk pesantren. Saya gembira Tebu-ireng menjadi salah satu tempat temuwicara Ketua MKRI. Karena itu sayadengan senang hati mengantarkan PakJimly (Ketua MKRI, red) ke sana supayapara kiai dan kaum santri juga pahamtentang MK”, ujar Wakil Ketua KomisiVIII dalam pengantarnya sebelum KetuaMKRI ceramah.

Bu Is juga mendampingi KetuaMKRI dalam kunjungannya ke Pesan-tren Langitan di Tuban. Di pesantrentersohor itu Bu Is juga memberikanpengantar sebelum ceramah KetuaMKRI di hadapan sekitar 600 kiai dansantri serta pejabat Kabupaten Tuban.Di tempat ini dan Tuban tokoh yangbaru saja terpilih kembali menjadiKetua Umum Pengajian Al-Hidayahperiode 2005-2010 ini juga sangatdikenal karena merupakan daerahpemilihannya dalam Pemilu 2004 laluyang mengantarkannya duduk di Sena-yan sebagai anggota DPR RI.(rua)

pria yang karib dipanggil “Kapten”Cocon ini harus “menikmati” perja-lanan panjang dari Jakarta ke Solo danYogya dengan mengendarai mobilboks. Cocon bukannya duduk di

Wicara.Pehobby bulutangkis

ini mengaku, perjalananJakarta-Solo-Yogya dirasa-kannya amat sangat jauh.Padahal dia sudah terbiasabepergian jarak jauh bersa-ma keluarganya untuk suatuurusan. “Perjalanan Jakarta-Solo-Yogya ini rasanya koklama banget, sepertinyanggak nyampai-nyampai.Tapi meskipun capek sayasangat terkesan, apalagiacaranya berlangsung suk-ses,” kata Cocon kepadaBMK sambil tersenyum.Sukses juga buat Mas Co-con. (koen)

Foto: Denny Feishal

Foto

: Sr

i Agu

s M

onic

a

Baru TerbitTelah terbit empat buku terbaru terbitan Mahkamah Konstitusi:

Judul:Kemerdekaan Berserikat,

Pembubaran Partai Politik,dan Mahkamah Konstitusi

Penulis:Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Diterbitkan oleh:MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta 10024Telp. 352-0173, 352-0787 Fax. 352-0177

email: [email protected]

Judul:Konstitusidan KonstitusionalismeIndonesia.


Judul:Putusan Mahkamah Konstitusi RI

Dalam Perkara PengujianUU No.7 Tahun 2004

Tentang Sumber Daya AirTerhadap UUD 1945

Judul:Hukum AcaraPengujian Undang-Undang


No. 13 Nopember - Desember 2005 bmk - Beranda ... Pasal 49 ayat (1) ini menjadi landasan bagi...

Documents

Transcript of No. 13 Nopember - Desember 2005 bmk - Beranda ... Pasal 49 ayat (1) ini menjadi landasan bagi...