OMNIBUS REGULATIONS - tjahjanulindomai.lecture.ub.ac.id · Undang-Undang No. 15 Tahun 2004,...

OM

NIB

US

RE

GU

LA

TIO

NS

1. Pendahuluan

- Pengantar - Tujuan - Definisi

4. Prinsip APBD

5. Struktur APBD

2. dasar Hukum 3. Fungsi APBD

1. Pendahuluan

1.1 Pengantar

� Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan

terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan

pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber

penerimaan.

� Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui

mekanisme pajak, retribusi atau pungutan lain yang

dibebankan pada seluruh masyarakat.

� Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu

sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang

setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

� Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk

rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam

bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang

dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

� Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran

yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang

bersangkutan harus dimasukkan kedalam APBD.

� Penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dalam rangka

penyelenggaraan desentralisasi didanai dari APBD.

� APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan

pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah.

� Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan

mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan

daerah yang dipisahkan.

OMNIBUS REGULATIONS

DR. TJAHJANULIN DOMAI, MS

Lab. Politik dan Tata Pemerintahan, Fakultas Ilmu Administrasi,

Universitas Brawijaya

MODUL

UBDistanceLearning ��

[100]

Mata Kuliah/Materi Kuliah Brawijaya University 2012

1.2 Tujuan

Penguasaan materi dalam modul ini, yang dirancang sebagai landasan

hukum pengelolaan keuangan daerah, akan dapat menjelaskan pengertian, dasar

hukum, fungsi, prinsip dan struktur APBD.

1.3 Definisi

• Pada dasarnya ada enam (6) dasar hukum yang mengatur pengelolaan

keuangan daerah yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-

undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

• Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, menjelaskan secara rinci ruang

lingkup pengelolaan keuangan daerah.

• Pengelolaan keuangan daerah adalah mendesentralisasikan pelaksanaan

kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada kepala SKPD selaku Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah, Kepala SKPD selaku Pejabat Pengelolaan

Keuangan Daerah kepada, Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/

Barang Daerah.

• Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.

• Dalam prinsip anggaran semua penerimaan baik dalam bentuk uang, barang

atau jasa dianggarkan dalam APBD.

• Struktur APBD terdiri dari, pendapatan, belanja dan pembiayaan.

2. Dasar Hukum Omnibus Regulations

Dasar hukum yang digunakan antara lain Undang-Undang No. 17 Tahun

2003, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, Undang-Undang No. 10 Tahun 2004,

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004,

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Dengan pengaturan yang komprehensif

dalam satu peraturan perundangan saja yang diatur dalam PP No. 58 Tahun 2005.

Pertimbangan dalam peraturan-peraturan tersebut antara lain :

a. Kemudahan untuk diimplementasikan oleh Pemda

b. Sinkronisasi dan keselarasan antar pengaturan

c. Tidak membingungkan pelaksanaan dan pemeriksa

d. Kapasitas kemampuan daerah

2.1 Pokok – Pokok Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

Hal-Hal yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

antara lain :

� Menjelaskan secara rinci ruang lingkup pengelolaan Keuangan Daerah.

� Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah mendesentralisasikan

pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada :

[101]


a. Kepala SKPD selaku pejabat pengelola keuangan daerah

b. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang

daerah

c. Sekda selaku koordinator pengelola keuangan daerah

� Tata cara penunjukkan pejabat di lingkungan PPKD dan/ atau SKPD antara

lain :

a. Mengatur pendelegasian wewenang lebih lanjut

b. PPKD selaku BUD menunjuk pejabat selaku kuasa BUD dan dapat

melimpahkan wewenang lainnya kepada pejabat lainnya di lingkungan

SKPKD

c. Kepala SKPD dalam melaksanakan tugasnya :

� Menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan

pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK-

SKPD)

� Dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja

di lingkungannya selaku kuasa pengguna anggaran/ pengguna barang

� Pejabat pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dalam

melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit

kerja SKPD selaku PPTK

� Tentang pengubahan peristilahan pemegang kas menjadi bendahara penerima

dan bendahara pengeluaran yang pengangkatannya oleh KDH atas usul

PPKD. Status bendahara merupakan pejabat fungsional dan dalam

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD

� Azas Umum dan Struktur APBD dalam hal ini menjelaskan fungsi-fungsi APBD

dan menegaskan mengenai prinsip-prinsip penganggaran pendapatan, belanja

dan pembiayaan.

3. Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

1. Fungsi otorisasi yaitu merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan

belanja pada tahun yang bersangkutan

2. Fungsi perencanaan yaitu merupakan pedoman bagi manajemen dalam

merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan

3. Fungsi pengawasan yaitu merupakan pedoman untuk menilai apakah kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan

4. Fungsi alokasi yaitu harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/

mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan

efisiensi dan efektivitas perekonomian

5. Fungsi distribusi yaitu merupakan kebijakan yang harus memperhatikan rasa

keadilan dan kepatuhan

6. Fungsi stabilisasi yaitu merupakan alat untuk memelihara dan mengupayakan

keseimbangan fundamental perekonomian daerah

[102]


4. Prinsip-Prinsip Penganggaran APBD

1. Semua penerimaan baik dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa dianggarkan

dalam APBD

2. Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto

3. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta

berdasarkan ketentuan perundang-undangan

4. Penganggaran pengeluaran harus diukur dengan adanya kepastian tersedianya

penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang

melandasinya

Struktur APBD yang terdapat dalam PP No. 58 Tahun 2005 adalah :

1. Menjelaskan cakupan pengertian dan rincian dari setiap pendapatan, belanja

dan pembiayaan

2. Pendapatan dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan

3. Klasifikasi belanja menurut organisasi, urusan pemerintahan/ fungsi, program

dan kegiatan serta jenis belanja

4. Pembiayaan dirinci menurut jenis sumber penerimaan dan pengeluaran

pembiayaan

Penyusunan rancangan APBD : (1) Mengatur jadwal penyusunan dan

pembahasan KUA dan PPAS yang dilakukan oleh kepala Daerah; (2) Memperjelas

keterkaitan dan hubungan antara dokumen perencanaan dengan penyusunan

rancangan kebijakan umum APBD, PPAS untuk dibahas dan disepakati bersama

antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD; (3) Menekankan penyusunan RKA-

SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dan prestasi

kerja yang dilakukan berdasarkan capaian kinerja, standar satuan harga dan

standar pelayanan minimal; (4) Mempertegas PPKD menyusun rancangan Perda

APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah

oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Tabel Jadwal Penyusunan APBD

NO URAIAN WAKTU KETERANGAN

A. APBD

1. Penyusunan RKPD Akhir bulan Mei

2. Penyampaian Rancangan KUA kepada Kepala Daerah

Awal bulan Juni 1 bulan

3. Penyampaian Rancangan KUA dari Kepala Daerah kepada DPRD

Pertengahan bulan Juni

3 minggu 4. KUA disepakati antara Kepala Daerah

dengan DPRD Minggu pertama bulan Juli

5. Penyusunan Rancangan PPAS 1 minggu

6. Penyampaian Rancangan PPAS dan DPRD

Minggu kedua bulan Juli

3 minggu

7. PPAS disepakati antara Kepala Daerah dengan DPRD

Akhir bulan Juli

8. Penetapan pedoman penyusunan RKA-SKPD oleh Kepala Daerah

Awal bulan Agustus 1 minggu

9. Penyampaian Raperda APBD kepada Minggu pertama 2 bulan

[103]



DPRD bulan Oktober

10. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap RAPD

Paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan (awal bulan Desember)

11. Penetapan hasil evaluasi 15 hari kerja (pertengahan bulan Desember)

12. Penetapan Perda tentang APBD & Raper KDH tentang penjabatan APBD bila sesuai hasil evaluasi

Akhir Desember (31 Desember)

13. Menyempurnakan sesuai hasil evaluasi 7 hari kerja Akhir bulan Desember

14. Pembatalan berdasarkan hasil evaluasi 7 hari kerja setelah hasil evaluasi dari Menteri Dalam Negeri/ Gubernur

15. Penghentian dan pencanutan pelaksanaan Perda tentang APBD bersama DPRD

7 hari kerja Awal bulan Januari

16. Penetapan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Perda APBD dan penyampaian hasil penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi

3 hari kerja setelah keputusan

17. Penetapan Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD

31 Desember

18. Penyampaian Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabatan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/ Gubernur

7 hari kerja

B. DALAM HAL DPRD TIDAK MENGAMBIL KEPUTUSAN BERSAMA TERHADAP RAPERDA TENTANG APBD

1. Penyampaian rancangan Peraturan Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri/ Gubernur dalam hal DPRD tidak mengambil keputusan bersama terhadap Raperda tentang APBD sampai dengan batas waktu yang ditetapkan undang-undang

Paling lama 15 hari kerja setelah Raperda tidak disetujui DPRD (pertengahan bulan Desember)

2. Pengesahan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah

Paling lama 30 hari kerja (pertengahan bulan Januari)

1 bulan

C. APBD BAGI DAERAH YANG BELUM MEMILIKI DPRD

1. Penyampaian rancangan KUA dan PPAS kepada Menteri Dalam Negeri/ Gubernur bagi daerah yang belum memiliki DPRD

Pertengahan bulan Juni

[104]



2. Persetujuan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur

Minggu pertama bulan Juli

15 hari

3. Penyampaian Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD

30 hari kerja sejak KUA dan PPAS disahkan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur

Minggu pertama bulan Agustus

Tabel Jadwal Pelaksanaan APBD


A. PELAKSANAAN APBD

1. Pemberitahuan menyusun DPA-SKPD 3 hari setelah Perda APBD ditetapkan

2. Penyerahan Rancangan DPA-SKPD dan rancangan anggaran kas dari SKPD kepada PPKD

6 hari kerja

3. Verifikasi dan pengesahan rancangan DPA-SKPD dan rancangan anggaran kas

15 hari kerja setelah ditetapkan Perda APBD

Minggu kedua bulan Januari

4. Penyampaian DPA-SKPD dan anggaran kas yang telah disahkan ke SKPD

7 hari kerja Minggu ketiga bulan Januari

B. DPAL-SKPD

1. Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD untuk pengesahan menjadi DPAL-SKPD tahun anggaran berikutnya

Pertengahan bulan Desember

Tabel Jadwal Perubahan APBD


1. Penyampaian Rancangan Perubahan

KUA dan PPAS kepada DPRD

Minggu pertama

bulan Agustus

2. Kesepakatan Perubahan KUA dan

PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD

Minggu kedua bulan

Agustus

7 hari

3. Pedoman Penyusunan RKA-SKPD

Perubahan APBD

Minggu ketiga bulan

Agustus

4. Penyampaian Raperda APBD beserta

lampiran kepada DPRD

Minggu kedua bulan

September

5. Persetujuan DPRD terhadap Raperda

Perubahan APBD

3 bulan sebelum

tahun anggaran

berakhir

Akhir bulan

September

6. Penyampaian kepada Menteri Dalam

Negeri/ Gubernur untuk di evaluasi

3 hari kerja

7. Keputusan Mengeri Dalam Negeri

tentang hasil evaluasi

15 hari kerja Pertengahan

bulan Oktober

8. Pengesahan Perda yang telah di

evaluasi dan dianggap sesuai dengan

Pertengahan bulan

Oktober

[105]



ketentuan

9. Penyempurnaan Perda sesuai hasil

evaluasi apabila dianggap bertentangan

dengan kepentingan umum dan

peraturan yang lebih tinggi

7 hari kerja Minggu ketiga

bulan Oktober

10. Pembatalan Perda perubahan APBD

bila tidak dilakukan penyempurnaan

7 hari kerja setelah

pemberitahan untuk

penyempurnaan

sesuai hasil evaluasi

Minggu keempat

bulan Oktober

11. Pencabutan Raperda perubahan APBD 7 hari kerja Minggu pertama

bulan Nopember

12. Pemberitahuan untuk penyampaian

rancangan perubahan DPA-SKPD


PAPBD disahkan

Minggu ketiga

bulan Oktober

Tabel Jadwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD


1. Penyusunan Laporan Realisasi

Semester I

Minggu kedua bulan

Juni

2. Penyampaian laporan realisasi

anggaran semester pertama dari

pengguna anggaran ke PPKD


semester pertama

berakhir

3. Penyampaian hasil konsolidasi laporan

semester pertama oleh PPKD ke Sekda

selaku koordinator pengelolaan keuda

Minggu kedua bulan

Juli

4. Penyampaian rancangan laporan

semester pertama dari Sekda kepada

Kepala Daerah

Minggu ketiga bulan

Juli

5. Penyampaian laporan realisasi

semester pertama dari Kepala Daerah

kepada DPRD

Akhir bulan Juli

6. Penyampaian laporan keuangan SKPD

kepada Kepala Daerah melalui PPKD

2 bulan setelah

tahun anggaran

berakhir

Bulan Februari

7. Konsolidasi laporan keuangan SKPD

oleh PPKD

3 bulan setelah

tahun anggaran

berakhir

Bulan Maret

8. Penyampaian laporan keuangan daerah

kepada BPK

3 bulan setelah

tahun anggaran

berakhir

Akhir bulan

Maret

9. Pemeriksaan laporan keuangan oleh

BPK

2 bulan setelah

disampaikan

Bulan Mei

10. Penyampaian Raperda pertanggung

jawaban yang telah diaudit oleh BPK

dari Kepala Daerah kepada DPRD

6 bulan setelah

tahun anggaran

berakhir

Akhir bulan Juni

11. Persetujuan DPRD terhadap Raperda 1 bulan setelah Akhir bulan Juli

[106]



pertanggungjawaban yang telah dicabut

BPK

disampaikan

12. Rancangan Perda tentang pertanggung

jawaban pelaksanaan APBD dan

rancangan peraturan Kepala Daerah

tentang penjabatan pertanggung

jawaban pelaksanaan APBD sebelum

ditetapkan disampaikan kepada Menteri

Dalam Negeri/ Gubernur untuk di

evaluasi

Paling lama 3 (tiga)

hari kerja

13. Penyampaian hasil evaluasi oleh

Menteri Dalam Negeri/ Gubernur

Paling lama 15 (lima

belas) hari kerja

14. Kepala Daerah dan DPRD

menyempurnakan hasil evaluasi

sebelum ditetapkan

Paling lama 7 (tujuh)

hari kerja terhitung

sejak diterimanya

hasil evaluasi

5. Struktur Pendapatan

A. Pendapatan Asli Daerah :

1. Pajak Daerah

2. Retribusi Daerah

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4. Lain-lain PAD yang sah

B. Dana Perimbangan :

1. Dana Bagi Hasil

2. Dana Alokasi Umum

3. Dana Alokasi Khusus

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah :

1. Hibah

2. Dana Darurat

3. Lain-lain Pendapatan

Struktur belanja yang tertera pada PP No. 58 Tahun 2005 adalah :

1. Belanja tidak langsung

• Belanja Pegawai

• Belanja Bunga

• Belanja Subsidi

• Belanja Hibah

• Belanja Bantuan Sosial

• Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan

• Belanja Tak Terduga

2. Belanja langsung

Program ……

Kegiatan ……

[107]


• Belanja Pegawai

• Belanja Barang

• Belanja Modal

Struktur Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan :

• SiLPA tahun anggaran sebelumnya

• Pencairan dana cadangan

• Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

• Penerimaan pinjaman

• Penerimaan kembali pemberian pinjaman

Pengeluaran pembiayaan :

• Pembentukan dana cadangan

• Penyertaan modal pemerintah daerah

• Pembayaran pokok utang

• Pemberian pinjaman

Gambar Kode Rekening

[108]


Gambar Alur pengerjaan RKA – SKPD

[109]


Penetapan APBD

• Jadwal penyampaian, pembahasan Raperda APBD kepada DPRD dan

pengambilan keputusan bersama terhadap Raperda APBD dengan DPRD serta

proses evaluasi

• Menitik beratkan pembahasan Raperda APBD pada kesesuaian program

kegiatan dengan KUA dan PPAS

• Mengatur mengenai penetapan APBD apabila DPRD tidak mengambil

keputusan bersama terhadap Raperda APBD

• Mekanisme, jadwal, penyempurnaan hasil evaluasi Raperda APBD dan Raper

KDH tentang penjabatan APBD serta penetapan Perda APBD dan Per KDH

tentang Penjabatan APBD oleh KDH (bersifat preventif)

Gambar Sinkronisasi Penyusunan Rancangan APBD (UU No. 17 Tahun 2003,

UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004)

Gambar Penyusunan dan Penetapan PERDA APBD

[110]


Pelaksanaan APBD

Selain pada aspek pelaksanaan juga menekankan pada aspek penyiapan

dokumen, yang mencakup :

• Jadwal proses penyusunan DPA-SKPD oleh SKPD dan penyerahannya kepada

PPKD

• Isi DPA-SKPD mencakup : rincian sasaran yang hendak dicapai, fungsi,

program, kegiatan anggaran untuk mencapai sasaran dan rencana penarikan

dana serta pendapatan yang direncanakan

• Proses dan jadwal verifikasi DPA-SKPD oleh Tim Anggaran Pemda (15 hari)

• Proses dan jadwal pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh

persetujuan SEKDA

• Pengaturan secara komprehensif mengenai penatausahaan pendapatan,

belanja dan pembiayaan berikut perubahan tata cara pencairan dan penggunaa

[111]


Gambar Persiapan Pelaksanaan APBD

[112]


Gambar Pelaksanaan APBD

[113]


Tabel Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD

NO URAIAN KETERANGAN

1 Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD SEKDA 2 Mengesahkan DPA-SKPD dan Anggaran Kas PPKD 3 Menerbitkan SPD PPKD selaku BUD 4 Penyiapan dokumen SPP-LS PPTK 5 Pengajuan SPP-UP/GU/TU (sistem UYHD) dan SPP-LS Bendahara

Pengeluaran 6 Pengajuan SPM-UP/GU/TU & SPM-LS Kepala SKPD 7 Menerbitkan SP2D Kuasa BUD 8 Mengakutansikan dan menyiapkan laporan PPK-SKPD 9 Pertanggung jawaban Dana (SPJ) Kepala SKPD 10 Laporan Keuangan & Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD PPKD

Gambar Proses Pencarian dan Pembayaran LS

Gambar Proses Pencairan dan Pembayaran UP

[114]


Tabel Perubahan APBD

LATAR BELAKANG

PERUBAHAN

DOKUMEN KETERANGAN

PENGANGGARAN PELAKSANAAN

Perkembangan

asumsi KUA yang

tidak sesuai

RKA-SKPD DPA-SKPD Dapat mendahului

perubahan DPPA-SKPD DPPA-SKPD

Dilakukan pergeseran DPPA-SKPD DPPA-SKPD Dapat mendahului

perubahan

Penggunaan saldo

anggaran dalam tahun

anggaran berjalan


perubahan dan

menunggu perubahan

DPA-SKPD DPA-SKPD

DPAL-SKPD DPAL-SKPD

Darurat


perubahan, dan jika

terjadi setelah

perubahan ditampung

dalam laporan realisasi

anggaran

DPPA-SKPD DPPA-SKPD

Luar biasa > 50% RKA-SKPD DPA-SKPD

Setelah perubahan

kedua DPPA-SKPD DPPA-SKPD

Luar biasa < 50% DPPA-SKPD DPPA-SKPD

Gambar Model 1

Struktur Organisasi SKPD

[115]


Gambar Modul 2


Gambar Modul 3


Khusus Sekretariat Daerah

Aspek Pelaporan dan Pertanggungjawaban :

• Laporan keuangan diperiksa BPK sebelum diajukan dalam bentuk Raperda

kepada DPRD

• Jenis Laporan Keuangan (yang menggambarkan tentang hak, kewajiban, dan

kekayaan daerah pada akhir tahun serta sumber dan penggunaan, termasuk

pergeseran penyusunan laporan keuangan)

• Perubahan muatan hukum dalam dokumen pertanggungjawaban

• Penyusunan kebijakan akuntansi berdasarkan standar akuntansi pemerintahan

Aspek Pembinaan dan Pengawasan

• MDN Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dibidang pengelolaan

keuangan daerah

[116]


• Menekankan pada aspek pembinaan manajerial dan saran perbaikan kedepan

• Pemeriksaan oleh BPK

Gambar Akuntansi dan Pelaporan Pelaksanaan APBD

[117]


Ketentuan Peralihan. Dilaksanakan secara bertahap mulai tanggal tahun

2006, 2007 dan tahun anggaran 209.

A. Tahun Anggaran 2006

a. Status bendahara sebagai pejabat fungsional, Pasal 15 ayat (3)

b. Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja berdasarkan capaian

kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan

standar pelayanan minimal Pasal 39 ayat (2)

c. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan

Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pasal 100 ayat (3)

B. Tahun Anggaran 2007

a. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah

daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran

sementara yang disampaikan oleh kepala daerah. Pasal 35 ayat (1)

b. Penetapan Raperda tentang APBD dan Raper KDH tentang penjabaran

APBD PerKDH tentang penjabaran APBD yang dilakukan selambat-

lambatnya tanggal 31 Desember TA sebelumnya. Pasal 53 ayat (1) dan ayat

(2)

c. Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang

mengaku kepada standar akuntansi pemerintahan. Pasal 96 ayat (1)

C. Tahun Anggaran 2009

a. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka

menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi

perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang

direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang

direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan

program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya. Pasal 37

Tindakan Lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah :

a. Menyusun Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan

daerah

b. Menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang sistem dan prosedur

pengelolaan keuangan daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Issu Krusial :

1. PP tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah belum final

2. PP tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah belum final

3. Penerapan penganggaran dengan perkiraan maju (MTEF)

4. Revisi PP No. 109 tahun 2000

5. Revisi Kedua PP No. 24 Tahun 2004

6. Belum adanya pengaturan penatausahaan dan pelaporan BLUD

[118]


REFERENSI

Darise, N. (2006). Pengelolaan Keuangan Daerah Indeks. Kelompok Gramedia.

Jakarta.

Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi. Yogyakarta.

PROPAGASI

A. Diskusi

1. Pengelolaan keuangan daerah berbasis Good Governance

2. Prinsip akuntablitas dalam pengelolaan keuangan daerah

B. Pertanyaan

1. Apa yang dimaksud dengan keuangan daerah

2. Apa yang dimaksud dengan APBD

3. Apa yang dimaksud dengan desentralisasi kewenangan

4. Apa yang dimaksud fungsi otorisasi dalam anggaran pendapatan dan belanja

daerah

5. Apa yang dimaksud fungsi pengawasan dalam anggaran pendapatan dan

belanja daerah

6. Apa yang dimaksud dengan fungsi stabilisasi dalam anggaran pendapatan dan

belanja daerah

7. Apa yang dimaksud dengan fungsi alokasi dalam anggaran pendapatan dan

belanja daerah

C. Pertanyaan Multiple Choice

1. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 mengatur tentang …………

a. Pengelolaan keuangan daerah

b. Pengelolaan APBN

c. Pengelolaan keuangan pemerintah

2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 mengatur tentang …………

a. Keuangan daerah

b. Keuangan negara

c. Salah semua

3. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 mengatur tentang ………..

a. Perimbangan keuangan

b. Perimbangan keuangan pusat dan daerah

c. Benar semua

4. Semua penerimaan baik dalam bentuk uang, barang dan jasa dianggarkan

dalam APBD

a. Benar

b. Salah

c. Ragu-ragu

[119]


5. Fungsi distribusi yaitu merupakan kebijakan yang harus memperhatikan rasa

keadilan dan kepatuhan

a. Salah

b. Benar

c. Ragu-ragu

6. Sekretaris daerah selaku koordinasi pengelolaan keuangan daerah

a. Benar

b. Salah

c. Ragu-ragu

7. Fungsi alokasi harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi

pengangguran dan pemborosan sumberdaya

a. Salah

b. Benar

c. Ragu-ragu

OMNIBUS REGULATIONS - tjahjanulindomai.lecture.ub.ac.id · Undang-Undang No. 15 Tahun 2004,...

Documents

Transcript of OMNIBUS REGULATIONS - tjahjanulindomai.lecture.ub.ac.id · Undang-Undang No. 15 Tahun 2004,...