P. Point Sistem Peradilan Islam

download P. Point Sistem Peradilan Islam

of 8

  • date post

    07-Aug-2015
  • Category

    Documents

  • view

    766
  • download

    7

Embed Size (px)

Transcript of P. Point Sistem Peradilan Islam

PENULIS : IRFAN SIDIQ FAK/ JUR : FKIP/ PENJASKESREK KELAS : 3.F

1. Peradilan dari masa Arab Jahiliyyah, Pada bangsa Arab Jahiliyyah tidak mempunyai lembaga legislatif,akan tetapi dalam memutuskan perkara masyarakat jahiliyyah menyerahkan pada kepala kepala suku mereka dengan berpegang pada tradisi nenek moyang mereka,yaitu tradisi dari kepercayaan atau pengalaman bangsa bangsa di sekitar Jazirah Arab, seperti Romawi dan Persia.

2. Peradilan di Masa Rosululloh,ada lima halyang dapat diungkapkan. a. Belum ada pemisahan antara kekuasaaan peradilan dengan kekuasaan lainnya. b. Kekuasaan di bidang peradilan menyatu dengan kekuasaan di bidang fatwa. c. Hakim memiliki kekuasaan dalam menetapkan hukum atas perkara yang diajukan kepadanya.

d. Rasulullah pernah mendelegasikan kekuasaan di bidang peradilan kepada sahabat yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya e. Pada masa Rasulullah belum ada lembaga kemasyarakatan

Sistem peradilan di masa Sahabat dapat diungkapkan bahwa para hakim ketika itu terdiri dari para Mujtahid yang menggali hukum secara langsung baik dari Al quran maupun As sunnah. Apabila tidak ditemukan ketentuan hukum yang tegas dalam kedua sumber hukum tersebut, mereka melakukan ijtihad dan menetepkan hukum berdasarkan hasil ijtihad.

1. Sebagai Hukum Positif,Untuk menegakkan hukum Islam yang telah menjadi hukum positif maka didirikan : a. Pengadilan Agama pada tahun 1882 berlaku di wilayah Jawa dan Madura, b. Kerapatan kadi pada tahun 1897 berlaku di wilayah Kalimantan Selatan, dan c. Mahkamah Syariyyah pada tahun 1957 berlaku di wilayah Indonesia lainnya.

2. Kompetensi Peradilan Islam,

Peradilan Agama mempunyai kompetensi untuk membuat keputusan - keputusan hukum berdasarkan ajaran Islam. Namun , tidak semua persoalan hukum Islam menjadi wewenang Peradilan Agama.

Berdasarkan UU No. 7 th 1989 pasal 19 bahwa, Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan tingkat perkara antara orang yang beragama Islam di bidang: 1. Perkawinan, 2. Warisan, 3. Wasiat 4. Wakaf, 5. Sedekah dan 6. Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam