PADA MUSRENBANG RPJMD PROVINSI KALIMANTAN...
Transcript of PADA MUSRENBANG RPJMD PROVINSI KALIMANTAN...
PADA MUSRENBANG RPJMD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2016-2021
Disampaikan oleh:Menteri Dalam Negeri,
TJAHJO KUMOLO
Palangkaraya, 28 September 2016
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
3
ARTI PENTING FORUM MUSRENBANG RPJMD 2016-2021
Wahana antar pemangku kepentingan guna menjaring aspirasi masyarakatdalam rangka penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap rancanganawal RPJMD, meliputi :1. Penajaman sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
2. Penajaman capaian indikator kinerja daerah pada saat ini dan pada akhir periodeRPJMD;
3. Penajaman indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerahyang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan
4. Klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka menengahdaerah; dan
5. Membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomaniRPJMD Provinsi dalam melaksanakan pembangunan daerah;
4
Penetapan pedoman nomenklaturPerangkat Daerah oleh
Kementerian/Lembaga pemerintahnonkementerian dan pelaksanaan
pemetaan Urusan Pemerintahan olehPemerintah Daerah bersama dengankementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian diselesaikanpaling lambat 2 (dua) bulan
terhitung sejak PeraturanPemerintah ini diundangkan.
Pedoman NomenklaturPerangkat Daerah
Perda pembentukan PerangkatDaerah dan pengisian kepala
Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah
diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak
Peraturan Pemerintah inidiundangkan
Perda PembentukanPerangkat Daerah
Salah Satu Dasar PenyusunanDokumen Perencanaan Daerah
PENETAPAN PEDOMAN NOMENKLATUR DAN PERDA PERANGKAT DAERAH
PP No. 18 Tahun 2016 (Pasal 124)
5
URGENSI PERDA TENTANG PERANGKAT DAERAH
1 Urgensi Perda organisasi Perangkat Daerah dalam Perencanaan pembangunan daerah:
Merupakan bagian yang akan dimasukan dalam dokumen RPJMD khususnyaterkait dengan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam melaksanakanurusan pemerintahan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah;
Merupakan bagian yang dibutuhkan untuk penyusunan RKPD sebagai unsur yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan
a
b
2 Urgensi Perda organisasi Perangkat Daerah dalam Penganggaran Pembangunan daerah:
(Pasal 314 Ayat 3 UU No. 23 Tahun 2014) Evaluasi terhadap rancangan perda APBD danRancangan Perkada dilakukan untuk menguji kesesuaian dengan:
a. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Salah satunya adalah PP Nomor 18 Tahun 2016 dan turunannya)
b. Kepentingan umum;c. RKPD serta KUA dan PPAS; dand. RPJMD.
Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan
pemerintahan daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan:
1. Pelayanan publik
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Peran serta masyarakat
4. Daya saing daerah
Tujuan Pemerintahan Daerah
6
URUSAN PEMERINTAHAN
KONKURENABSOLUT
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR
NEGERI
6. MONETER & FISKAL
PILIHAN(8)
WAJIB(24)
Dibagi berdasarkan
kriteria
Eksternalitas,
Akuntabilitas dan
Efisiensi
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM
YAN DASAR
(6)NON YAN DASAR
(18)
S P M
N S P K
1. PENDIDIKAN
2. KESEHATAN
3. PU DAN PR
4. PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAW
PERMUKIMAN
5. TRAMTIBUM &
LINMAS6. SOSIAL Dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas kuangan
daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana.
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT
Sepenuhnya menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat
6 Urusan • politik luar negeri• pertahanan• keamanan• yustisi• moneter dan fiskal
nasional• Agama
Pemerintah Pusat:• melaksanakan sendiri• melimpahkan kpd
Instansi Vertikal di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah
KONKUREN
dibagi antara Pemerintah Pusat & provinsi & kab/kota.
6 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
18 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
8 Urusan Pemerintahan Pilihan.
PEMERINTAHAN UMUM
kewenangan Presiden sbg kepala pemerintahan
Meliputi:
• pembinaan wawasan kebangsaan & ketahanan nasional
• pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
• pembinaan kerukunan antarsuku & intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional
• Konflik sosial• koordinasi pelaksanaan tugas• pengembangan kehidupan demokrasi• pelaksanaan semua Urusan
pemerintahan yg bukan merupakan kewenangan Daerah
Urusan Pemerintahan Konkuren Kewenangan Daerah
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
6 URUSAN:
• pendidikan
• kesehatan
• pekerjaan umum dan penataan ruang
• perumahan rakyat dan kawasan permukiman
• ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindunganMasyarakat
• sosial.
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
18 URUSAN
• tenaga kerja• pemberdayaan perempuan dan
pelindungan anak• pangan• pertanahan• lingkungan hidup• administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil• pemberdayaan masyarakat dan
Desa• pengendalian penduduk dan
keluarga berencana• perhubungan;• komunikasi & informatika• koperasi, usaha kecil, dan
menengah• penanaman modal• kepemudaan dan olah raga• statistik• persandian• kebudayaan;• perpustakaan; • kearsipan.
Urusan Pemerintahan Pilihan
8 URUSAN:• kelautan dan perikanan• pariwisata• pertanian• kehutanan;• energi dan sumber daya
mineral;• perdagangan;• perindustrian; dan• transmigrasi.
PEMBANGUNAN DAERAH( Pasal 258)
TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL
• Peningkatan & pemerataan pendapatan masyarakat, • kesempatan kerja, • lapangan berusaha, • meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik • daya saing Daerah.
PEMBANGUNAN DAERAH
sinkronisasi dan harmonisasi koordinasi teknis
Dikoordinasikan oleh MDN dengan Menteri Bidang
Perencanaan
K/L PROV+KAB/KOTA
TARGET PEMBANGUNAN PROVINSI
koordinasi teknis pembangunan dilaksanakan
oleh GUBERNUR sebagai wakil Pemerintah Pusat
PROV KAB
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH( Pasal 260, Pasal 261 & Pasal 262)
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI, KAB/KOTA
RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJPN RPJMN RKP
RPJPD RPJMD RKPD
dikoordinasikan, disinergikan, dandiharmonisasikan oleh BAPPEDA PROVINSI
Menggunakan pendekatan:• teknokratik, • partisipatif, • politis, • atas-bawah • dan bawah-atas.
Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.
Daerah sesuai dengan kewenangannyamenyusun rencana pembangunanDaerah sebagai satu kesatuan dalamsistem perencanaan pembangunannasional.
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH( Pasal 263 & Pasal 264)
RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dansasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20(dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPNdan rencana tata ruang wilayah.
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepaladaerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta programPerangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertaidengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD danRPJMN.
RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuatrancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunanDaerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1(satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RencanaKerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkanoleh Pemerintah Pusat.
Ditetapkan dengan PERDA, paling lama 6 (enam)bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir
Ditetapkan dengan PERDA,paling lama 6 (enam)bulan setelah kepala daerahterpilih dilantik
ditetapkan denganPerkada
Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah 2016
Nilai Strategis RPJMD
Road map (peta arah) pembangunan dalam jangkawaktu perencanaan 5 tahun kedepan;
Pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD);
Penjabaran visi dan misi serta program Kepala Daerah terpilih untuk memenuhi janji mensejahterakan masyarakat;
Instrumen bagi mewujudkan pembangunanberkelanjutan;
Instrumen untuk meningkatkan keunggulanutama daerah.
1
2
3
4
5
FUNGSI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
( Pasal 265 & Pasal 266)
RPJPD
RPJMD
RKPD
menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, danprogram calon kepala daerah
sebagai instrumen evaluasipenyelenggaraan Pemerintahan Daerah
• sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
• menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS.
Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga)bulan.
Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksiadministratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.
RPJMD DALAM KERANGKA PERENCANAAN JANGKA PANJANG, MENENGAH & TAHUNAN
RPJMDRenstra
SKPD
RenjaSKPD
RKPD
KUA PPA
Rancangan APBDRKA-SKPD
RPJPD
APBDDPA-SKPD
• RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
• RPJMD dijabarkan kedalam Renstra SKPD dan diterjemahkan kedalam RKPD;
• RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra SKPD;
• Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian visi & misi Renstra SKPD;
• Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD;
• RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
• Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;
• RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
• Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD.
Konektivitas wilayah, yang menitikberatkan pada keterkaitan (konektivitas) wilayah memilikifungsi yang sangat penting, khususnya sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhanekonomi dan pengembangan wilayah.
Kedaulatan Pangan, yang menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia sebagaikomponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.
Energi, yang memfokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar energi listrik, dalam tahun 2015 –2019 direncanakan akan dibangun pembangkit listrik guna meningkatkan kemandirian energi.
Hutan, sebagian besar wilayah indonesia memiliki hutan yang rentan dengan kondisi kebakaranhutan sehingga hal ini menjadi fokus pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk itu perludilakukan langkah-langkah preventif dengan keamanan hutan dan mendekteksi titik api yangberpotensi kebakaran hutan.
Kemaritiman, wilayah perairan Indonesia memiliki posisi cukup strategis baik di koridor regionalASEAN maupun global.
1
2
3
4
5
ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN NASIONALYANG PERLU DIPERHATIKAN
EVALUASI RANCANGAN PERDA TENTANG RPJMD(Pasal 267 s.d Pasal 271)
DPRD
PenyampaianRAPERDA RPJPD/
RPJMD(3 hari)
MDN/GUB(15 hari)
Hasil Evaluasi
Sesuaidgn UU
Tdk Disempurnakan
MDN/GUB membatalkan
PERDA RPJPD/RPJMD
RAPERDA RPJPD/RPJMD
KDHmenetapkan
PERDA RPJPD/RPJMD
Penyempurnaan(7 Hari)
MelewatiBatas WKT
EvaluasiTdk Sesuai
Dgn UU
• Gubernur kpd MDN
• Bupati/Walikota kpd Gubernur
Utk memperoleh nomor register
Menteri/Gub
memberikan
nomor register
paling lama 7
(tujuh) Hari sejak
rancangan Perda
diterima.
paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak
disetujui bersama
oleh DPRD dan
KDH.
Merumuskan Kembali
Kesepakatan Legislatif dan
Eksekutif
SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
INTEGRASI
PerencanaanDaerah
Perencanaan Nasional
peningkatan dan pemerataan:1. pendapatan masy;2. kesempatan kerja; 3. lapangan berusaha 4. akses dan kualitas yan publik; dan 5. daya saing daerah.
UU 23/2014Pasal 259
Untuk mencapai target pembangunan nasional dilakukan koordinasi teknis pembangunan antarakementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah yang dikoordinasikan oleh Menteridengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.Koordinasi teknis pembangunan dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, danevaluasi pembangunan Daerah.
Pasal 260Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuandalam sistem perencanaan pembangunan nasional
PP 8/2008Menteri melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerahantarprovinsi (Psl 43 dan Psl 46)
Permendagri 54/2010Mendagri melaksanakan Binwas terhadap perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunandaerah meliputi pemberian pedoman, bimbingan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan (Pasal 291 danPasal 292)
DASAR HUKUM
TUJUAN PEMBANGUNAN
RPJMN2015-2019
RPJMD PROVRENSTRA-PD
PROV
RPJMD K/K RENSTRA-PD K/K
RENSTRA K/L
4 Prioritas Pokok• Kedaulatan Pangan• Kedaulatan Energi• Kemaritiman• Pariwisata & Energi
Prioritas Wajib• Pendidikan• Kesehatan• Penanggulangan
Kemiskinan
Dimensi Pemerataan• Antar Wilayah• Antar Kelompok
Pendapatan
NAWACITAPRESIDEN
Koordinasi Teknis antara K/L dgn daerah Prov oleh
MENDAGRI dgn BAPPENAS
Koordinasi Teknis antara PROV dgn K/K oleh GUB
GUBERNUR
MENDAGRI
EVALUASI PERDA
EVALUASI PERDA
MUSRENBANG RPJMD PROV
(Multi Stakeholder)
MUSRENBANG RPJMD K/K
(Multi Stakeholder)