Pagarustamaan Gender Dalam Pembangunan
description
Transcript of Pagarustamaan Gender Dalam Pembangunan
MISI 2005-2025
Mewujudkan masy berakhlak, mulia,bermoral, beretika, berbudaya, beradab
Mewujudkan bangsa yang berdaya saing VISI 2005-2025 Tujuan Negara (UUD1945)
Mewujudkan masy demokratisberlandaskan hukum
MAJU Melindungi tumpahdarah
Mewujudkan Indonesia aman, damai, danbersatu
MANDIRI Memajukankesejahteraan umum
Mewujudkan pemerataan pembangunandan berkeadilan
ADIL Mencerdaskankehidupan bangsa
Mewujudkan Indonesia asri dan lestari MAKMUR Ikut melaksanakanketertiban dunia
Mewujudkan Indonesia menjadi negarakepulauan yang mandiri, maju, kuat, danberbasiskan kepentingan nasional
Mewujudkan Indonesia berperan penting
dalam pergaulan dunia internasional
RPJM 1 (2005-2009)
-Mengendalikan jumlah
dan laju pertumbuhan
penduduk
-Meningkatnya
kesetaraan gender di
berbagai bidang pemb
Strategi Pembangunan Kesetaraan Gender
Dalam RPJPN 2005-2025
RPJM 2(2010-2014)
- Terkendalinya
jumlah dan laju
pertumbuhan
penduduk
- Meningkatnya
kesetaraan gender
-Meningkatnya
tumbuh kembang
optimal, kesej dan
perlindungan anak
-Meningkatnya IPG
-Meningkatnya kesej
dan perlindunga
perempuan dan anak
RPJPM 3 (2015-2019)
- Tercapainya
kondisi penduduk
tumbuh seimbang
- Meningkatnya
kesetaraan gender
- Meningkatnya
tumbuh kembang
optimal, kesej dan
perlindungan anak
RPJMN 4
(2020-2024
-Bertahannya
kondisi
penduduk
tumbuh
seimbang
- Terwujudnya
kesetaraan
gender
-Meningkatnya
tumbuh optimal,
kesej dan
perlindungan
anak
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Sesuai dengan Inpres
tersebut K/L berkewajiban untuk mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan,
dan permasalahan perempuan dan lakilaki dalam perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan di berbagai
bidang kehidupan dan pembangunan. Agar suatu penyusunan kebijakan dapat
mempertimbangkan aspek gender, dukungan pejabat terkait sangat diperlukan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 20102014, yang
menetapkan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) lintas Bidang
pembangunan, sebagai salah satu prinsip dan landasan operasional bagi seluruh
pelaksanaan pembangunan (RPJMN 20102014). Pengarusutamaan gender dalam
pembangunan adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi/menghilangkan
kesenjangan antara penduduk lakilaki dan perempuan Indonesia dalam mengakses
dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi keduanya
dalam pengambilan keputusan dan penguasaan terhadap sumberdaya
pembangunan, seperti misalnya pengetahuan, keterampilan, informasi, kredit.
LATAR BELAKANG
Nama Peraturan Relevansi dengan PPRG
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pemberdayaan perempuan sebagai urusan wajib
daerah
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
Keterpaduan sistem perencanaan dan
penganggaran nasional dan daerah
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Penerapan anggaran berbasis kinerja di daerah
UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan
antara Pusat dan Daerah
Konsep dan formula bagi hasil antara pusat dan
daerah
PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Masyakarat
Konsep dan struktur pelaporan kinerja
pemerintah daerah secara vertikal dan horisontal
PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah
Isu lintas
PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah
Kelembagaan dan tugas pokok dan fungsinya
Perumpunan untuk urusan pemberdayaan
perempuan
PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pemantanan dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
Outline dokumen perencanaan daerah
Penggunaan analisis gender dalam perencanaan
pembangunan
Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender dalam Pembangunan Nasional
PUG dalam semua tahapan perencanaan
pembangunan di tingkat pusat dan daerah
Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 PUG sebagai salah satu dari tiga kebijakan
pengarusutamaan dalam kebijakan
pembangunan
Permendagri No. 13 Tahun 2006, direvisi melalui
Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
Daftar kode rekening untuk urusan wajib dan
pilihan di daerah
Format dokumen keuangan (KUA-PPAS dan RKA-
SKPD)
Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan PUG di Daerah
Instruksi implementasi PUG di daerah
Konsep perencanaan dan penganggaran
responsif gender
Kelembagaan PUG
Dasar Hukum
I : KONSEP GENDER
II : PENGARUSUTAMAAN GENDER
III : DATA TERPILAH
IV : ANALISIS GENDER
V : ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)
SISTEMATIKA PEMBAHASAN
Pengertian Gender
Karakteristik sosial sebagai lakilaki dan perempuan seperti yang diharapkan oleh
masyarakat budaya melalui sosialisasi yang diciptakan oleh keluarga dan/atau
masyarakat, yang dipengaruhi oleh budaya, interpretasi agama, struktur sosial dan politik.
Karakteristik sosial ini menciptakan pembedaan antara lakilaki dan perempuan
yang disebut pembedaan gender.
Pembedaan gender ini menciptakaan peran, status yang berbeda antara lakilaki dan
perempuan.
Perbedaan gender ini dipelajari dan dapat berubahubah dari waktu ke waktu dan dari suatu masyarakat ke masyarakat yang lain
Peran gender/sosial ini berpengaruh terhadap pola relasi /kuasa antara lakilaki dan
perempuan yang sering disebut sebagai relasi gender
Intinya, gender menjadi masalah apabila terjadi ketidakadilan bagi lakilaki dan perempuan, antara lain
Salah satu jenis kelamin dirugikan,
salah satu jenis kelamin dibedakan derajatnya,
Salah satu jenis kelamin dianggap tidak cakap dibanding dengan jenis kelamin lain,
Salah satu jenis kelamin diperlakukan lebih rendah.
KonsepKonsep Kunci Terkait Gender
Isu Gender
Suatu kondisi yang menunjukkan
kesenjangan lakilaki dan perempuan atau ketimpangan gender,
yaitu adanya kesenjangan antara
kondisi sebagaimana yang dicitacitakan (kondisi normatif)
dengan kondisi gender sebagaimana
adanya (kondisi subyektif).
Gender Responsif
Suatu kondisi yang memberikan
perhatian yang konsisten dan
sistematis terhadap perbedaanperbedaan antara perempuan dan lakilaki dalam masyarakat dengan
suatu pandangan yang ditujukan
kepada keterbatasanketerbatasan dari keadilan.
Gender Sensitif
Kemampuan memahami
ketimpangan gender terutama dalam
pembagian kerja dan pembuatan
keputusan yang telah
mengakibatkan kurangnya
kesempatan dan rendahnya status sosial perempuan
dibandingkan lakilaki.
Kesetaraan Gender
Kesetaraan Gender adalah hasil dari perlakuaan adil
gender yang terukur dari
kesamaan/kesetaraan kondisi bagi lakilaki
dan perempuan dalam memperoleh
kesempatan dan hakhaknya sebagai manusia terhadap akses dan manfaat
dari usaha pembangunan dan
mampu berperan dan berpartisipasi dalam
kegiatan politik, ekonomi, sosial
budaya, pertahanan dan keamanan nasional serta
kesamaan dalam penguasaan sumberdaya
pembangunan (pengetahuan,
informasi, keterampilan).
Keadilan Gender
Keadilan Gender adalah suatu
keadaan dimana tercipta perlakuan yang adil terhadap
lakilaki dan perempuan dengan
mempertimbangkan pengalaman,
kebutuhan, kesulitan, kepedulian sebagai
perempuan dan juga sebagai lakilaki.
Peran Gender
Peran gender tercermin dalam
kegiatan yang biasanya diberikan
kepada lakilaki dan perempuan
berdasarkan nilainilai sosial
budaya yang berlaku. Peran
gender tersebut mempengaruhi
pembagian kerja, relasi kuasa, akses terhadap sumber daya, penerima manfaat, akses
terhadap informasi dan pengambilan keputusan antara
lakilaki dan perempuan.
Faktorfaktor penyebab terjadinya kesenjangan gender:
Nilai sosial dan budaya Patriarkhi;
Produk dan peraturan perundangundangan yang masih bias gender;
Pemahaman ajaran agama yang tidak komprehensif dan cenderung parsial; Kelemahan, kurang percaya diri, tekad, dan inkonsistensi kaum perempuan sendiri dalam memperjuangkan nasibnya;
Kekeliruan persepsi dan pemahaman para pengambil keputusan, Tokoh Masyarakat (TOMA) – Tokoh Agama (TOGA) terhadap arti dan makna Kesetaraan dan Kesenjangan Gender (KKG).
Bentukbentuk Ketidakadilan Gender
SUBORDINASI
Sebuah posisi atau peran yang dinilai lebih rendah dari peran yang lain.
Ketidakadilan gender melihat bahwa ada penilaian posisi atau peran
perempuan dalam masyarakat yang dianggap lebih rendah dari posisi atau
peran lakilaki.
Contoh :
• Dalam pendapatan per kapita negara,pekerjaan perempuan tidak dihitung ataubernilai rendah;
• Sedikitnya jumlah perempuan yang duduksebagai pengambil kebijakan/keputusandalam ruang publik baik dalam pemerintahanmaupun dalam kegiatan politik;
• Pendidikan anak lakilaki lebih didahulukandaripada perempuan, karena perempuandianggap tidak produktif; dll.
Bentukbentuk Ketidakadilan Gender
MARJINALISASI
Peminggiran peran ekonomi perempuan dengan asumsi bahwa perempuan adalah pencari nafkah tambahan serta peminggiran peran politik perempuan dengan asumsi
bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin yang
mengakibatkan proses pemiskinan terhadap peran kaum perempuan.
Contoh :
• Perempuan sebagai pencari nafkah tambahan, disektor produksi/publik, sering lebih kecilpendapatannya dibandingkan lakilaki;
• Revolusi hijau (modernisasi) meminggirkanperempuan di pertanian dan perkebunan membuatperempuan miskin;
• Komandan di militer peluangnya lebih besar untuklakilaki;
• Banyak bidang pekerjaan tertutup bagi lakilakikarena anggapan mereka tidak teliti, cermat dansabar;
• Guru TK, sekretaris, perawat, konveksi dan pembanturumah tangga (PRT) dianggap pekerjaan rendahsehingga berpengaruh pada penggajian; dll.
Bentukbentuk Ketidakadilan Gender
BEBAN GANDA
(DOUBLE BURDEN)
Masuknya perempuan di sektor publiktidak senantiasa diiringi denganberkurangnya beban mereka di dalamrumah tangga. Peran reproduktifperempuan dianggap hanya menjaditanggung jawab perempuan, sehinggapada keluarga yang mengharuskanperempuan untuk bekerja mencarinafkah di luar rumah tetap harusbertanggung jawab terhadap pekerjaanrumah tangganya.
Contoh :
• Pekerjaan dalam rumah tangga, 90% dikerjakanoleh perempuan;
• Di tempat kerja perempuan menjalankan peranproduksi/publik, sedangkan di rumahmenjalankan peran reproduksi/domestik; dll
Bentukbentuk Ketidakadilan Gender
KEKERASAN
Peran gender telah membedakan karakterperempuan dan lakilaki. Pembedaan karaktersering memunculkan tindakan kekerasan.Dengan anggapan perempuan itu feminin,lemah, dan secara keliru telah diartikansebagai alasan untuk memperlakukan secarasemenamena berupa tindakan kekerasan fisikmaupun non fisik Kekerasan terhadapperempuan dalam pembangunan seringkaliberwujud pengabaian hakhak mereka yangdisebabkan oleh pelaksanaan pembangunanyang bias gender.
Contoh :
• Pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi terhadapperempuan;
• Perempuan menjadi korban trafficking dan pelecehanseksual;
• Perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumahtangga baik kekerasan fisik maupun psikologis yangdilakukan oleh suami atau ayahnya; dll.
Bentukbentuk Ketidakadilan Gender
STEREOTYPE (PELABELAN)
Stereotype adalah pemberian label atau cap yang dikenakan
kepada seseorang sehingga menimbulkan anggapan yang
salah.
Contoh:
• Perempuan dianggap emosional,tidak rasional, dan tidak cerdassehingga sering tidak dipercaya dandianggap tidak mampu mendudukijabatan dan posisi pengambilkeputusan.
• Perempuan dibayar lebih rendah darilakilaki, karena produktifitasnyadianggap lebih rendah dari lakilaki.
Konsep Pengarusutamaan Gender
Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengurangi kesenjangan gender dan mencapai kesetaraan gender dengan cara
menggunakan perspektif gender dalam proses pembangunan
Pengarusutamaan gender adalah proses untuk menjamin perempuan dan lakilaki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya,
memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan satu dimensi integral
dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional (Inpres 9/2000
tentang PUG dalam Pembangunan Nasional)
Dengan menyelenggarakanpengarusutamaan gender,maka dapat diidentifikasikan :
apakah lakilaki danperempuan
• Memperoleh akses yang samaterhadap sumberdayapembangunan;
• Memiliki peluang berpartisipasiyang sama dalam prosespembangunan, terutama dalamproses pengambilan keputusan;Memiliki kontrol yang sama atassumberdaya pembangunan; dan
• Memperoleh manfaat yang samaatas hasil pembangunan
Fungsi Pengarusutamaan Gender
Pengarusutamaan gender
merupakan satu strategi nasional yang merupakan
strategi lintas bidang bersama
dengan pengarusutamaan
pembangunan berkelanjutan dan pengarusutamaan
tata kelola pemerintahan
yang baik, yang berfungsi sebagai:
Landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan
pembangunan yang tertuang dalam RPJMN.
Prinsipprinsip pengarusutam
aan ini diarahkan
untuk dapat tercermin di
dalam keluaran pada
kebijakan pembangunan.
Prinsipprinsip pengarusutamaan akan menjadi jiwa
dan semangat yang mewarnai
berbagai kebijakan
pembangunan di setiap bidang
pembangunan (Perpres No. 5
Tahun 2010 tentang RPJMN
20102014.
Tujuan Pengarusutamaan Gender
Mempersempit dan bahkan meniadakan kesenjangan gender
yang mengantarkan pada pencapaian kesetaraan dan
keadilan gender
Melalui PUG diharapkan tranparansi dan akuntabilitas
pemerintah dalam pembangunan yang berperspektif gender
terhadap rakyatnya akan lebih meningkat, khususnya dalam
mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya
Sasaran Pengarusutamaan Gender
Sasaran utama PUG adalah lembaga pemerintah yang bertugas
sebagai pelaksana pemerintahan dari pusat hingga daerah, berperan
dalam membuat kebijakan program dan kegiatan serta
perencanaan program. Sasaran lain adalah organisasi profesi, organisasi
swasta, organisasi keagamaan, tokoh, dan keluarga.
NO PRASYARAT YANG DIPERLUKAN KOMPONEN KUNCI
1 Komitmen politik (political will) dan kepemimpinan (leadership) dari
lembagalembaga eksekutif yudikatif, dan legislatif
• Peraturan Pemerintah• Keputusan/Instruksi Presiden• SK/SE Menteri/Kepala LPND• Peraturan Daerah
2. Adanya kerangka kebijakan (policy framework) sebagai wujudkomitmen pemerintah nasional, propinsi, dan kabupaten/kota yangditujukan bagi perwujudan kesetaraan dan keadilan gender diberbagai bidang pembangunan.
• Kebijakan• Strategi• Program• Proyek• Kegiatan• Kerangka kerja akuntabilitas• Kerangka pemantauan dan evaluasi
3. Struktur dan mekanisme pemerintah nasional, propinsi,kabupaten/kota yang mendukung pelaksanaanpengarusutamaan gender.
• Struktur organisasi pemerintah nasional, propinsi, kabupaten/kota yangmempunyai tugas dan fungsi yang mendukung pelaksanaanpengarusutamaan gender, misalnya dalam bentuk unit kerja struktural,seperti: Badan/Biro/Bagian/Sub Bagian; dan dalam bentuk unit kerjafungsional, seperti: Focal point, Kelompok Kerja, Forum.
• Mekanisme pelaksanaan pengarusutamaan gender diintegrasikan padasetiap tahapan pembanguna, mulai dari tahap perencanaan,penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi; denganmengefektifkan struktur organasiasi yang telah dibentuk.
4. Sumbersumber daya yang memadai • Sumber daya manusia yang memiliki kesadaran, kepekaan, respon,keterampilan, dan motivasi yang kuat dalam melaksanakanpengarusutamaan gender di unitnya
• .Sumber dana dan sarana yang memadai untuk melaksanakanpengarusutamaan gender.
5. Sistem infomasi dan data yang terpilah menurut jenis kelamin. Data dan statistik yang terpilah menurutjenis kelamin.
6. Alat analisis • Alat analisis gender untuk:• Perencanaan• Penganggaran• Pemantauan dan evaluasi
7. Dorongan dari masyarakat madani kepada pemerintah Partisipasi masyarakat madani yang dilakukan dlam mekanismemekanisme
dialog dan diskusi dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi.
Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
Hambatan
• Pembangunan masih sangatterkungkung dalam budayapatriarki, secara tidak disadaritindakan-tindakan yang lahirmasih bias gender. Pengkotakan-pengkotakan peran berdasarkanrelasi sosial bahwa perempuan“pekerja domestik”.
Lemahnya sosialisasi
• Belum banyakmenjangkau tingkatkecamatan/desa.
Hambatan kelembagaan
• SDM terbatas, padainstitusi yg marginal,lemahnya aliansi sektorperempuan danadvokasi PUG diPemerintahan.
Perbedaan paradigma
• Belum tuntasnyapemahaman PUG intraeksekutif maupunlegislatif.
Kebijakan anggaran masihnetral (buta) gender.
Kurangnya komitmenpimpinan
Minimnya ketersediaandata terpilah
PUG dianggap sebagaipengaruh dari budayabarat.
Adanya stereotype bahwaPUG identik denganperempuan
Pengarusutamaan Gender dalam Pelaksanaan Pembangunan
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender membutuhkan separangkat
komponen kunci, yaitu:
Komitmen politik (political will) dan kepemimpinan dari lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
Adanya kerangka kebijakan (policy framework) sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan
Struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanan pengarusutamaan gender
Sumber-sumber daya yang memadai
Sistem informasi dan data yang terpilah menurut jenis kelamin
Alat analisis
Dorongan dari masyarakat madani kepada pemerintah
Untuk dapat melaksanakan pengarusutamaan gender perlu dilakukan berbagai upaya yang mendukung dan mengefektifkan SDM,
struktur organisasi, dan mekanisme yang telah dibangun serta mengembangkan jaringan kerja dengan stakeholder terkait, antara lain:
• Advokasi kepada para pengambil kebijakan di lembaga-lembaga legislatif,
eksekutif, dan yudikatif;
• Pemampuan pelaksana pengarusutamaan gender
• Penyusunan perangkat pengarusutamaan gender
• Fasilitasi dan mediasi mekanisme pelaksanaan pengarusutamaan gender
• Membuat kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan komitmen segenap
jajaran pemerintah dalam upaya pengarusutamaan gender
• Pembentukan kelembagaan dan penguatan kapasitas kelembagaan
pengarusutamaan gender untuk pemerintah
• Pengembangan mekanisme yang mendorong terlaksananya proses konsultasi
dan berjejaring
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan suatu kegiatan yang
tak terpisahkan dalam proses manajemen. Kegiatan ini dilakukan
setelah proses perencanaan dan pelaksanaan program
diselenggarakan. Dalam menyelenggarakan strategi
pengarusutamaan gender, peranan kegiatan pemantauan dan
evaluasi oleh masing-masing unit memainkan peran yang sangat
penting.
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan oleh setiap
petugas yang bertanggungjawab atas kegiatan pengarusutamaan
gender di setiap unit, dan dilakukan secara terus menerus serta
disesuaikan dengan tahapan proses pelaksanaan pengarusutamaan
gender.
Mengapa harus melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG?
Sebagai pengendalian terhadap kebijakan, program, proyek, dan
kegiatan pembangunan yang responsif gender yang telah direncanakan
sebelumnya, sehingga dapat dilakukan koreksi apabila diperlukan atau menyimpang dari perencanaan
sebelumnya.
Evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan untuk mengetahui keberhasilan
pelaksanaan PUG serta untuk mendapatkan umpan balik bagi
penyusunan perencanaan selanjutnya.
Prinsip-prinsip Pemantauan Dan Evaluasi
Pelaksanaan PUG:
Dapat dipertanggungjawabkan;
Tepat waktu;
Sederhana; Transparan, dapat dipercaya, dengan
data yang mempunyai validitas tinggi;
Menggunakan data terpilah menurut jenis kelamin.
Relasi PUG dalam Kewenangan Pemerintah Daerah
Pada prinsipnya, PUG sama-sama bertujuan untuk
mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan
Dalam konteks otonomi daerah, PUG tetap menjadi isu
lintas bidang yang mewarnai seluruh kebijakan, program,
dan kegiatan semua SKPD/sektor
Manifestasi PUG bisa berwujud kegiatan khusus
perempuan di sektor tersebut maupun tercermin dari
indikator kinerja hasil sektor masing-masing. Dengan kata
lain, Implementasi Strategi PUG Menjadi Tanggungjawab
Seluruh SKPD.
Pemantauan pelaksanaan PUG dilakukan dengan mengacu pada kebijakan, program, proyek, dan
kegiatan pembangunan yang responsif gender sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya, dan
dibandingkan dengan hasil yang dicapai (output/outcome).
Perlunya pedoman monev untuk pelaksanaan PUG adalah untuk:
• Memantau bagaimana jalanya pelaksanaan PUG itu . Apakah jejak sesuai dengan yang direncanakan? Kalau sejalan mengapa? Kalau tidak sejalan mengapa?
• Melihat output atau dampak (jika waktunya cukup panjang) hasil pelaksanaan PUG (terhadap program; action plan; strateguc plan terhadap organisasi/ unit kerja/Kementerian)
Pemantauan PUG dilakukan oleh setiap petugas yang
bertanggungjawab atas kegiatan pengarusutamaan gender di setiap
unit, dan dilakukan secara terus menerus serta disesuaikan dengan
tahapan proses pelaksanaan pengarusutamaan gender. Hasil
pemantauan harus dituliskan. Kegunaannya bukan saja untuk
pembelajaran tetapi juga sebagai bahan dasar untuk evaluasi.
Pengertian Data Terpilah
Data menurut jenis kelamin, status,
serta kondisi perempuan dan laki-laki
di seluruh bidang pembangunan yang
meliputi kesehatan, pendidikan,
ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang
politik dan pengambilan keputusan,
bidang hukum dan sosial budaya dan
kekerasan. Merupakan data pembuka
wawasan tentang status, peran dan
kondisi lakilaki dan perempuan
Digunakan utk melokalisir ataumempersempit ruang pemecahanmasalah pembangunan
Data dapat dipilah menurut berbagaikarakterisrik atau ciri
Terpilah mnrt seks: analisis gender
Terpilah mnrt gol sosek analisiskemiskinan
Terpilah mnrt umur: analisis kohort
Terpilah mnrt wilayah: analisisspasialTerpilah mnrt waktu: analisisderet wak
Pengertian Gender Statistik
Data terpilah menurut jenis
kelamin yang mengandung isu
gender ( isu yang muncul karena
status, peran, kondisi,
pengalaman menurut jenis
kelaminya, seseorang/
kelompok orang tidak/ berbeda
mendapat dalam akses, manfaat,
partisipasi serta penguasaan
sumberdaya pembangunan).
Misalnya dari 11 penduduk
Jakarta 51% perempuan dan
41% laki-laki; Diantara
penduduk perempuan yang buta
huruf 12% dibandingkan
dengan 6% penduduk laki-laki
NO. DASAR KLASIFIKASIDATA TERPILAH
URAIAN
1. Sumber Data
Data Primer Secara langsung diambil dari objek / obyek penelitian oleh
peneliti perorangan maupun organisasi.
Data Sekunder Data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian.
Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan
oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara
komersial maupun non komersial.
2. Jenis DataData Kuantitatif data yang dipaparkan dalam bentuk angka- angka. Misalnya
jumlah pegawai perempuan dan laki-laki Kementerian
Keuangan.
Data Kualitatif Data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung
makna.
3. Pemanfaatannya
Data DasarData yang pemanfattanya ditujukan untuk keperluan yang
bersifat luas baik oleh pemerintah maupun masyarakat dan
umumnya dikumpulkan oleh BPS, PBB, dan Bappenas. Misalnya,
data tentang GDI
Data Sektoral Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan
tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sektor.
Data Khusus Data yang dikumpulkan oleh masyarakat untuk kepentingan
spesifik seperti dunia usaha dan lainnya.
Data terpilah dapat dikelompokkan lagi berdasarkan sumber datanya, jenis data, dan pemanfaatannya.
Seperti :
Data Pembuka Wawasan
• Merupakan data atau informasi untuk memperlihatkan adanya kesenjangan genderyang cukup berarti
• Data pembuka wawasan merupakan :
• Data pilah berdasarkan jenis kelamin yang menjelaskan tingkat kesenjangan.
• Data atau informasi yang menjelaskan insiden khusus yang tidak bisadiperbandingkan antar jenis kelamin, misalnya data mengenai kekerasanterhadap wanita, angka kematian ibu.
Contoh:
Data Pembuka Wawasan yang Berupa Data Pilah
• Data di atas memberikan gambaran mengenai proporsi laki-laki dan perempuan pekerja di DIY
yang menggunakan transportasi umum.
• Gambaran memberikan wawasan kepada kita:
Perempuan dan laki-laki sama-sama merupakan pengguna transportasi umum
Persentase perempuan lebih tinggi dari laki-laki dalam menggunakan moda transporasi ini.
• Informasi ini dapat digunakan sebagai informasi dasar mengenai kebutuhan, prioritas dan tingkat
kepuasan perempuan dan laki-laki pengguna moda transportasi ini ketika melakukan intervensi
terkait dengan perbaikan pelayanan transportasi umum.
• Contoh intervensi: halte bis haruslah dekat dengan pemukiman, dalam kondisi aman dan terang saat
malam sehingga menjaga keamanan perempuan yang pulang malam hari dari perkerjaan mereka
PENTINGYA DATA TERPILAH
Dari perspektif gender data yang diperlukan khususnya untuk
analisis adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan gender
statistik yang dapat member gambaran tentang posisi, kondisi, dan
kebutuhan kelompok perempuan dan laki-laki dalam berbagai
bidang pembangunan, dan permasalahan yang dihadapi dalam
upaya mengurangi kesenjangan. Pemetaan kebutuhan antara
perempuan dan laki-laki penting dalam perumusan perencanaan
program dan fokus kegiatan akan dapat lebih mudah menentukan
intervensi yang tepat pada masing-masing kebutuhan.
Definisi Dan Konsep Analisis Gender
Analisis gender adalah suatupenelaahan untukmengidentifikasikan isu gender yangdisebabkan oleh adanya perbedaanantara laki-laki dan perempuandalam
• Memperoleh akses dan kontrol terhadapsumberdaya;
• Berpartisipasi dalam pembangunan, khususnyadalam pengambilan keputusan; dan
• Memperoleh manfaat langsung maupun tidaklangsung dari kebijakan, program, maupunkegiatan pembangunan
Dengan memahami analisis gendermemungkinkan penentu kebijakandan para perencana memahami:
• Perbedaan gender;
• Sifat hubungan antara laki-laki dan perempuan(hubungan gender); serta
• Perbedaan kenyataan sosial yang berbedaantara laki-laki dan perempuan.
MODEL HARVARD
1. Model Harvard dikembangkan oleh Harvard Institute for International Development, bekerja sama
dengan kantor Woman In Development (WID) – USAID.
2. Model Harvard didasarkan pada pendekatan efisiensi Woman In Development (WID) untuk profil
gender secara mikro dan peran gender dalam proyek pembangunan
3. Komponen dasar model ini:
a. Profil kegiatan
Profil kegiatan didasarkan pada konsep pembagian kerja dengan data terpilah/jenis kelamin.
b. Profil akses dan kontrol
Profil ini merinci sumber-sumber apa yang dikuasai oleh laki-laki dan perempuan untuk
melaksanakan kegiatannya, dan manfaat apa yang diperoleh setiap orang dari hasil
kegiatannya tersebut.
c. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan, akses, dan kontrol berpusat pada faktor-
faktor dasar yang menentukan pembagian kerja berdasarkan gender
d. Analisis siklus proyek
Terdiri dari penelaahan proyek berdasarkan data yang diperoleh dari analisis terdahulu,
dengan menayangkan kegiatan-kegiatan yang akan dipengaruhi oleh proyek dan bagaimana
permasalahan akses dan kontrol pada kegiatan tersebut.
4. Model analisis Harvard lebih sesuai digunakan untuk perencanaan proyek daripada perencanaan
kebijakan/program.
5. Terdiri dari empat fokus analisis yakni: akses, partisipasi, kontrol, manfaat
a. Akses: Apakah intervensi pembangunan memberi ruang atau membuka pintu
bagi laki-laki dan perempuan untuk terlibat dan mendapatkan manfaat dari
intervensi tersebut.
b. Partisipasi: Apakah laki-laki dan perempuan terlibat secara nyata dalam proses
intervensi tersebut. Bilamana tidak, apa kendala yang dihadapi?
c. Kontrol: Apakah laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki
kekuatan/kekuasaan terhadap pengambilan keputusan terkait dengan
intervensi tersebut
d. Manfaat: Apakah intervensi itu benar-benar menguntungkan laki-laki dan
perempuan?
Keuntungan mana yang akan bertambah, atau mana yang akan
menguntungkan untuk laki-laki dan mana yang akan menguntungkan untuk
perempuan?
6. Proses analisis ini akan menghasilkan data yang digunakan sebagai data dalam
proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan
7. Metode Harvard merupakan salah satu aspek penting dalam analisis metode
Gender Analysis Pathway (GAP) yang direkomendasikan secara nasional
MODEL SWOT
1. Model Moser merupakan teknik analisis gender yang didasarkan pada pendapat bahwa perencanaan gender
bersifat teknis dan politis. Model ini berasumsi adanya konflik dalam proses perencanaan dan transformasi serta
mencirikan perencanaan sebagai suatu debat.
2. Alat utama model Moser:
a. Identifikasi peranan gender dalam “tri peran”, yaitu peran produktif, peran reproduktif, dan peran sosial;
b. Penilaian kebutuhan gender , kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis;
c. Pemisahan kontrol atas sumberdaya dan pengambil keputusan dalam rumah tangga
d. Menyeimbangkan peran
e. Matrik kebijakan Woman in Development (WID)/Gender and Development (GAD). Matriks ini dibedakan
ke dalam 5 (lima) pendekatan, yaitu Kesejahteraan, Keadilan, Anti kemiskinan, Efisiensi, dan
Pemberdayaan.
f. Melibatkan perempuan dan organisasi sadar gender
3. Keunggulan:
a. Perencanaan dapat dilakukan di semua tingkatan dan bergerak di luar teknis
b. Menolak ketidakadilan
c. Mempunyai alat-alat analisis yang sangat kuat
d. Membuat pekerjaan laki-laki dan perempuan jadi nyata
e. Kelemahan
f. Lebih melihat pemisahan daripada hubungan yang saling berkaitan antara aktivitas laki-laki dan
perempuan
g. Tidak semua orang menerima konsep tri peran
h. Pembagian tugas antara kebutuhan praktis dan strategis tidak jelas sehingga kurang membantu
MODEL SWOT
1. Teknik ini merupakan suatu analisis manajemen dengan cara mengidentifikasi
kekuatan dan kelemahan secara internal serta peluang dan ancaman secara
eksternal
2. Aspek internal dan eksternal tersebut dipertimbangkan dalam kaitan dengan
konsep strategis dalam rangka menyusun program aksi, langkah-
langkah/tindakan untuk mencapai sasaran maupun tujuan kegiatan dengan
cara memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalkan kelemahan
dan memaksimalkan kekuatan, sehingga dapat mengurangi resiko dan
meningkatkan efektifitas.
Bagan analisa SWOT:
MODEL PROBA
1. Model Problem Based Approach (PROBA) merupakan suatu teknik/cara analisis
gender untuk mengetahui masalah kesenjangan gender sekaligus menyusun
kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender serta rancangan
monitoring dan evaluasi
2. Analisis dimulai dari ketersediaan data kesenjangan gender, oleh karena itu data
terpilah kesenjangan gender merupakan elemen penting dalam melakukan
analisis model ini.
Berikut merupakan alur kerja model PROBA:
MODEL GAP &POP
1. Model Gender Analysis Pathway (GAP) merupakan model yang dikembangkan
oleh Bappenas dengan bekerjasama dengan Canadian International
Development Agency (CIDA). GAP dikembangkan dengan menggunakan
metodologi yang sederhana dan mudah dipahami.
2. GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu
para perencanan dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan
kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan.
3. Dengan menggunakan GAP, para perencana kebijakan/program
/proyek/kegiatan pembangunan dapat mengidentifikasi kesenjangan gender
dan permasalahan gender serta sekaligus menyusun rencana kebijakan
pembangunan yang bertujuan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan
gender tersebut.
4. Sebagai sebuah model analisis baru, GAP memiliki keunggulan dan kelemahan.
Oleh karena itu penyempurnaan alat analisis ini mutlak diperlukan. Berikut
beberapa keunggulan dan kelemahan model GAP:
KEUNGGULAN
1. Menghasilkan program/kegiatan yang responsif gender
2. Metodologi sederhana
3. Menggunakan data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan
4. Setiap langkah dapat dimonitor dan dievaluasi
5. Cocok untuk rencana pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah
6. Mudah dilakukan
1. KELEMAHANKetergantungan pada data terpilah menurut jenis kelamin
2. Umumnya hanya dapat digunakan pada kebijakan/program/ proyek/kegiatan
yang dibayai pemerintah Lebih membatasi pada perencanaannya
3. Ketergantungan pada data terpilah menurut jenis kelamin
ANALISIS GENDER DALAM PENGARUSUTAMAAN GENDER
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender membutuhkan
separangkat komponen kunci; salah satunya adalah
melakukan analisis gender. Ada banyak kerancuan
dalam memahami analisis gender dan pengarusutamaan
gender. Banyak orang berpikir analisis gender itu sama
pengarusutamaan gender.
Untuk dapat melaksanakan pengarusutamaan gender perlu dilakukan berbagai upaya yang
mendukung dan mengefektifkan SDM, struktur
organisasi, dan mekanisme yang telah dibangun serta
mengembangkan jaringan kerja dengan stakeholder terkait,
antara lain:
Advokasi kepada para pengambil kebijakan di
lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan
yudikatif;
Pemampuan pelaksana pengarusutamaan gender
Penyusunan perangkat pengarusutamaan gender
Fasilitasi dan mediasi mekanisme pelaksanaan
pengarusutamaan gender
Membuat kebijakan yang ditujukan untuk
meningkatkan komitmen segenap jajaran
pemerintah dalam upaya pengarusutamaan gender
Pembentukan kelembagaan dan
penguatan kapasitas kelembagaan
pengarusutamaan gender untuk pemerintah
Pengembangan mekanisme yang
mendorong terlaksananya proses konsultasi dan
berjejarin
KONSEP, PROSES DAN DOKUMEN KUNCI PENGANGGARAN
1. KONSEP ANGGARAN DAN PENGANGGARAN
a. Anggaran: pernyataan mengenai estimasi kinerja yang
hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan
dalam ukuran fi nansial.
b. Penganggaran: Proses/metode untuk mempersiapkan suatu
anggaran.
c. APBD: Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi.
d. Anggaran Kinerja: Anggaran Kinerja adalah suatu sistem
anggaran yang mengutamakan pada upaya pencapaian
hasil kerja atau output dari rencana alokasi biaya atau input
yang ditetapkan. Artinya setiap anggaran yang
dialokasikan harus dapat diukur dan ditentukan outcome
dan output yang ingin dicapai.
KONSEP, PROSES DAN DOKUMEN KUNCI
PENGANGGARAN
2. TUJUAN PENYUSUNAN ANGGARAN KINERJA
a. Meningkatan kualitas pelayanan publik
b. Meningkatkan efi siensi pelaksanaan anggaran
dengan menghubungkan kerja dan kegiatan
terhadap biaya.
c. Mendukung alokasi anggaran terhadap perioritas
program dan kegiatan
d. Penilaian pencapaian kinerja yang diukur dengan
indikator yang ditetapkan secara substantif (efi sien,
efektif dan ekonomis,3E)
3. SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
a. Proses perencanaan dan penganggaran merupakan dua
proses yang saling terkait.
b. Keterkaitan ini nampak dalam Undang-undang terkait:
UU 17 pasal 12 (2) disebutkan bahwa: ”Penyusunan
APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah
dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan
bernegara”.
UU No. 25 /2004 pasal 25 (2): ”Rencana Kerja
Pemerintah Daerah menjadi pedoman penyusunan
APBD.”
KONSEP, PROSES DAN DOKUMEN KUNCI
PENGANGGARAN
SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Dalam skema di atas, dapat dilihat keterkaitan antara beberapa tingkatan perencanaan, serta keterkaitan antara
perencanaan dan penganggaran.
a. Perencanaan terkait dengan menentukan prioritas tindakan untuk mencapai tujuan tertentu.
b. Penganggaran menggambarkan bagaimana alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai
c. tujuan tersebut.
d. Dilihat dari agenda waktu (time line), proses perencanaan dilakukan sepanjang bulan Januari-April,
sedangkan proses penganggaran dilakukan antara bulan Mei hingga Desember setiap tahun.
PERENCANAAN RESPONSIF GENDER
a. Perencanaan yang responsif gender dilakukan dengan memasukkan
perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan
perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan kebijakan dan
program pembangunan daerah.
b. Bisa mempertajam analisa tentang kondisi daerah karena terpetakan
kesejangan dalam pembangunan manusia, laki-laki dan perempuan.
c. Membantu mempertajam target group/ kelompok sasaran karena data
terpilah.
d. Tidak selalu berupa penambahan program baru dan biaya tambahan
bilamana analisis gender diterapkan.
e. Pemberdayaan perempuan sebagai urusan wajib di daerah tidak
mampu menjawab semua isu kesenjangan gender di berbagai bidang.
f. Perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang
di lakukan melalui pengintregasian pengalaman aspirasi , kebutuhan
potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan lakilaki.
DUKUNGAN KEBIJAKAN
1. Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
dalam Pembangunan, yang menegaskan PUG dalam semua tahapan perencanaan
pembangunan di tingkat pusat dan daerah
2. PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantanan dan Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, pasal 3, menjelaskan bahwa:
a. perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara responsif dan
berkeadilan dengan prinsip keseimbangan gender,
b. dalam menyusun kerangka studi dan instrumen analisis harus mempertimbangkan
analisis biaya dan manfaat, analisis kemiskinan, dan analisis gender.
3. Perpres No. 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 menyatakan PUG sebagai salah satu
dari tiga kebijakan pengarusutamaan dalam kebijakan pembangunan.
4. Permendagri No. 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
Di Daerah,Yang Memuat Instruksi Implementasi Pug Di Daerah, konsep perencanaan dan
penganggaran responsif gender, kelembagaan PUG. Secara khusus:
a. Pasal 4 Ayat 1 disebutkan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender; Perencanaan pembangunan
perspektif gender dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Renja SKPD.
b. Pasal 4 Ayat 2 disebutkan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan harus
dilakukan melalui analisis gender.
STRUKTUR ANGGARAN
Gambaran struktur anggaran dalam rangka penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)
secara penuh dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:
Definisi
Penganggaran responsif gender merupakan
alokasi dana sebagai bentuk keberpihakan
terhadap salah satu jenis kelamin yang tertinggal
atau kurang beruntung, melalui pengintegrasian
permasalahan gender ke dalam proses
penganggaran, yang didahului dengan kegiatan
analisis gender untuk mengidentifikasikan faktor-
faktor penyebab kesenjangan antara laki-laki dan
perempuan
PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
TUJUAN DARI PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER,
YAITU:
Meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang berbagai isu-isu gender dan pengintegrasiannya;
Memberikan solusi kegiatan afirmatif terhadap kebutuhan praktis gender;
Menyerasikan kebijakan penganggaran yang lebih responsif gender untuk mengakomodasikan permasalahan gender
Keadilan bagi perempuan dan laki-laki (dengan mempertimbangkan peran dan
hubungan gendernya) dalam memperoleh akses, manfaat (dari program
pembangunan), berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai
kontrol terhadap sumber-sumber daya.
Kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki terhadap kesempatan/peluang dalam
memilih dan dalam menikmati hasil pembangunan.
Anggaran responsif gender adalah anggaran yang responsifterhadap kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman laki-
laki dan perempuan serta memberi manfaat yang adil kepada
laki-laki dan perempuan. Jadi ARG
memberi/mengakomodasi terhadap 2 (dua) hal:
Mengidentifikasi masalah, menilai dan menyusun
prioritas kebutuhan orang miskin (lakilaki dan
perempuan)
Menetapkan
program dan
proyek sesuai
kebutuhan masy
Menetapkan anggaran unt membiayai
program dan proyek
Mengukur
program dan
proyek (output,
outcome dan
impact)
1
24
3
Skema : Integrasi Gender dlm Anggaran Kinerja
atau Performancebased budget
ANGGARAN
RESPONSIF
GENDER
TUJUAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)
• Memastikan bahwa „kelebihan‟, kesulitan, tantangan sebagai perempuan dan laki-laki yang menjadi penerima manfaat, terdeteksi dalam analisis dan ditujukan dalam kegiatan (yang diusulkan).
• Memastikan untuk mengurangi/menghilangkan kesenjangan gender (kesenjangan antara perempuan dan laki-laki) dalam menikmati manfaat, berpartsipasi maupun dalam mendapatkan akses dan penguasaan terhadap sumber daya berkaitan dengan proyek yang di bangun.
• Memperlebar kesempatan dan pilihan-pilihan yang sama bagi perempuan dan laki-laki.
• ARG mempunyai sasaran untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender
Prinsip-Prinsip Dasar Anggaran Responsif Gender
ARG bukanlah anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan;
ARG sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan;
ARG bukanlah dasar yang “valid” untuk meminta tambahan alokasi anggaran
Adanya ARG tidak berarti adanya penambahan dana yang dkhususkan untuk program perempua
Bukan berarti bahwa alokasi ARG hanya berada dalam program khusus pemberdayaan perempuan;
ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki, 50% perempuan untuk setiap kegiatan
Tidak harus semua program dan kegiatan perlu mendapat koreksi agar menjadi responsif gender
KUA-PPAS menentukan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan tertentu untuk
periode satu
tahun melalui kesepakatan antara kepala daerah dengan DPRD
Nota kesepakatan KUA-PPAS tersebut menjadi dasar penyusunan pedoman
penyusunan RKA bagi
setiap SKPD.
Usulan SKPD ditinjauulang oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan
dikompilasi menjadi
RAPBD.
RAPBD diajukan kepada DPRD dan dibahas melalui serangkaian sidang, dan akan
disahkan menjadi
Perda APBD, setelah dievaluasi oleh Mendagri/ Gubernur.
Perda APBD ini menjadi panduan bagi SKPD untuk menyusun DPA SKPD yang
mengacu kepada
RKA yang sudah disusun.
Dalam tahapan pelaksanaan, perubahan APBD dimungkinkan karena beberapa
alasan berikut:
o Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dalam KUA
o Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit
organisasi,
antarkegiatan, dan antarjenis belanja
o Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus
digunakan untuk
kegiatan tahun berjalan
o Keadaan darurat
o Keadaan luar biasa
ANGGARAN KINERJA, ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG) DAN KATEGORI ARG
Anggaran Kinerja dan Anggaran Responsif Gender (ARG)
Konsep dan praktek ARG bisa
diletakkan di dalam anggaran
kinerja yang berorientasi pada hasil. Ini berbeda dengan anggaran tradisional yang
berfokus pada input.
Orientasi hasil pada anggaran
kinerja memberi peluang untuk memasukkan
konsep dan pendekatanARG
di rumusan indikator kinerja
ARG adalah: penggunaan atau
pemanfaatan anggaran yang
berasal dari berbagai sumber
pendanaan untuk mencapai
kesetaraan dan keadilan gender
(Permendagri No. 15 tahun 2008).
Anggaran kinerja berbasis pada tiga
prinsip yang dikenal sebagai
3E, yaitu ekonomi, efi
siensi, dan efektivitas.
ARG menyumbang
satu prinsip lagi, yaitu kesetaraan
atau equity.
Kesetaraan bisa dimasukkan dalam perumusan indikator kinerja yang menjadi pilar dari anggaran
berbasis kinerja.
1. Beberapa hal kunci tentang ARG:
a. ARG bukanlah anggaran terpisah untuk laki-laki dan perempuan, dan tidak sama dengan
anggaran untuk perempuan
b. Tidak selalu berarti penambahan alokasi
c. ARG menekankan pada masalah kesetaraan dalam penganggaran. Kesetaraan tersebut
berupa proses maupun dampak alokasi anggaran dalam program/kegiatan yang bertujuan
menurunkan tingkat kesenjangan gender
d. ARG bekerja dengan cara menelaah dampak dari belanja suatu kegiatan terhadap
perempuan dan laki-laki, dan kemudian menganalisis apakah alokasi anggaran tersebut
telah menjawab kebutuhan perempuan serta kebutuhan lelaki secara memadai
KATEGORI ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)
Anggaran Spesifik Gender
Anggaran untuk Tindakan Afi rmasi dan Kelembagaan
PUG:
Anggaran untuk
Kesetaraan Gender
Terdapat tiga kategori belanja pemerintah responsif gender:
1. Anggaran Spesifi k Gender: menyasar kelompok gender tertentu di dalam masyarakat
2. Anggaran untuk Tindakan Afi rmasi dan Kelembagaan PUG: anggaran untuk mendorong
kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam jabatan publik; anggaran untuk
memperkuat prasyarat PUG termasuk pengembangan kapasitas staf pemerintah, pengadaan data
pilah, koordinasi lintas sektor
3. Anggaran untuk Kesetaraan Gender: pengarusutamaan gender dalam anggaran di semua
sektor,yang berdampak baik bagi laki-laki maupun perempuan
Gender Budget Statement (GBS)
GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu kegiatan telah responsif
terhadap isu gender. Komponen yang harus ada dalam GBS adalah : nama
Program, nama Kegiatan dengan indikator kinerja kegiatannya, output kegiatan,
analisis situasi, suboutput dan tujuan suboutput (jika terdapat suboutput), besar
alokasi anggaran untuk mencapai output, serta dampak/hasil output secara luas.
Isu gender terutama dapat dilihat pada analisis situasi.
Pada analisis situasi berisikan kondisi riil yang terjadi dalam masyarakat yaitu
yang berkenaan dengan adanya kesenjangan atau
ketidakadilan/ketidaksetaraan gender, faktor kesenjangan dan penyebab
adanya faktor kesenjangan, solusi/cara mengeliminir kesenjangan atau
ketidakadilan/ketidaksetaraan gender
(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusunkebijakan, program, dan kegiatan pembangunanberspektif gender yang dituangkan dlm RPJMD,Rentra SKPD, Renja SKPD
(2) Penyusunan kebijakan program dan kegiatanpembangunan berspektif gender sebagaimanadimakdud ayat (1) dilakukan melalui analisisgender.
Pasal 4 Permendagri No. 15 Tahun 2008
- Hasil analisis gender dituangkan dlm penyusunanGender Budget Statement (GBS)
- Hasil analisis gender yang terdapat dlm GBSmenjadi dasar SKPD dlm menyusun kerangkaacuan kegiatan dan merupakan bagian yg takterpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.
Dalam Permendagri No. 67 Tahun 2011
disebutkan bahwa :