Pagarustamaan Gender Dalam Pembangunan

77
1 Oleh : Dadang Suwanda SE, MM, MAk, Ak, CA MAKASAR, 17 JUNI 2015 PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH

description

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Sesuai dengan Inpres tersebut K/L berkewajiban untuk mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan lakilaki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Agar suatu penyusunan kebijakan dapat mempertimbangkan aspek gender, dukungan pejabat terkait sangat diperlukan

Transcript of Pagarustamaan Gender Dalam Pembangunan

1

Oleh :

Dadang Suwanda SE, MM, MAk, Ak, CA

MAKASAR, 17 JUNI 2015

PENGARUSUTAMAAN

GENDER DI DAERAH

MISI 2005-2025

Mewujudkan masy berakhlak, mulia,bermoral, beretika, berbudaya, beradab

Mewujudkan bangsa yang berdaya saing VISI 2005-2025 Tujuan Negara (UUD1945)

Mewujudkan masy demokratisberlandaskan hukum

MAJU Melindungi tumpahdarah

Mewujudkan Indonesia aman, damai, danbersatu

MANDIRI Memajukankesejahteraan umum

Mewujudkan pemerataan pembangunandan berkeadilan

ADIL Mencerdaskankehidupan bangsa

Mewujudkan Indonesia asri dan lestari MAKMUR Ikut melaksanakanketertiban dunia

Mewujudkan Indonesia menjadi negarakepulauan yang mandiri, maju, kuat, danberbasiskan kepentingan nasional

Mewujudkan Indonesia berperan penting

dalam pergaulan dunia internasional

RPJM 1 (2005-2009)

-Mengendalikan jumlah

dan laju pertumbuhan

penduduk

-Meningkatnya

kesetaraan gender di

berbagai bidang pemb

Strategi Pembangunan Kesetaraan Gender

Dalam RPJPN 2005-2025

RPJM 2(2010-2014)

- Terkendalinya

jumlah dan laju

pertumbuhan

penduduk

- Meningkatnya

kesetaraan gender

-Meningkatnya

tumbuh kembang

optimal, kesej dan

perlindungan anak

-Meningkatnya IPG

-Meningkatnya kesej

dan perlindunga

perempuan dan anak

RPJPM 3 (2015-2019)

- Tercapainya

kondisi penduduk

tumbuh seimbang

- Meningkatnya

kesetaraan gender

- Meningkatnya

tumbuh kembang

optimal, kesej dan

perlindungan anak

RPJMN 4

(2020-2024

-Bertahannya

kondisi

penduduk

tumbuh

seimbang

- Terwujudnya

kesetaraan

gender

-Meningkatnya

tumbuh optimal,

kesej dan

perlindungan

anak

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Sesuai dengan Inpres

tersebut K/L berkewajiban untuk mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan,

dan permasalahan perempuan dan lakilaki dalam perencanaan, pelaksanaan,

pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan di berbagai

bidang kehidupan dan pembangunan. Agar suatu penyusunan kebijakan dapat

mempertimbangkan aspek gender, dukungan pejabat terkait sangat diperlukan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 20102014, yang

menetapkan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) lintas Bidang

pembangunan, sebagai salah satu prinsip dan landasan operasional bagi seluruh

pelaksanaan pembangunan (RPJMN 20102014). Pengarusutamaan gender dalam

pembangunan adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi/menghilangkan

kesenjangan antara penduduk lakilaki dan perempuan Indonesia dalam mengakses

dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi keduanya

dalam pengambilan keputusan dan penguasaan terhadap sumberdaya

pembangunan, seperti misalnya pengetahuan, keterampilan, informasi, kredit.

LATAR BELAKANG

Nama Peraturan Relevansi dengan PPRG

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pemberdayaan perempuan sebagai urusan wajib

daerah

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

Keterpaduan sistem perencanaan dan

penganggaran nasional dan daerah

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Penerapan anggaran berbasis kinerja di daerah

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan

antara Pusat dan Daerah

Konsep dan formula bagi hasil antara pusat dan

daerah

PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah

kepada Dewan Perwakilan Daerah, dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

kepada Masyakarat

Konsep dan struktur pelaporan kinerja

pemerintah daerah secara vertikal dan horisontal

PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah

Isu lintas

PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah

Kelembagaan dan tugas pokok dan fungsinya

Perumpunan untuk urusan pemberdayaan

perempuan

PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pemantanan dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah

Outline dokumen perencanaan daerah

Penggunaan analisis gender dalam perencanaan

pembangunan

Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan

Gender dalam Pembangunan Nasional

PUG dalam semua tahapan perencanaan

pembangunan di tingkat pusat dan daerah

Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 PUG sebagai salah satu dari tiga kebijakan

pengarusutamaan dalam kebijakan

pembangunan

Permendagri No. 13 Tahun 2006, direvisi melalui

Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah

Daftar kode rekening untuk urusan wajib dan

pilihan di daerah

Format dokumen keuangan (KUA-PPAS dan RKA-

SKPD)

Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman

Umum Pelaksanaan PUG di Daerah

Instruksi implementasi PUG di daerah

Konsep perencanaan dan penganggaran

responsif gender

Kelembagaan PUG

Dasar Hukum

I : KONSEP GENDER

II : PENGARUSUTAMAAN GENDER

III : DATA TERPILAH

IV : ANALISIS GENDER

V : ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)

SISTEMATIKA PEMBAHASAN

I

KONSEP GENDER

Pengertian Gender

Karakteristik sosial sebagai lakilaki dan perempuan seperti yang diharapkan oleh

masyarakat budaya melalui sosialisasi yang diciptakan oleh keluarga dan/atau

masyarakat, yang dipengaruhi oleh budaya, interpretasi agama, struktur sosial dan politik.

Karakteristik sosial ini menciptakan pembedaan antara lakilaki dan perempuan

yang disebut pembedaan gender.

Pembedaan gender ini menciptakaan peran, status yang berbeda antara lakilaki dan

perempuan.

Perbedaan gender ini dipelajari dan dapat berubahubah dari waktu ke waktu dan dari suatu masyarakat ke masyarakat yang lain

Peran gender/sosial ini berpengaruh terhadap pola relasi /kuasa antara lakilaki dan

perempuan yang sering disebut sebagai relasi gender

Intinya, gender menjadi masalah apabila terjadi ketidakadilan bagi lakilaki dan perempuan, antara lain

Salah satu jenis kelamin dirugikan,

salah satu jenis kelamin dibedakan derajatnya,

Salah satu jenis kelamin dianggap tidak cakap dibanding dengan jenis kelamin lain,

Salah satu jenis kelamin diperlakukan lebih rendah.

Perbedaan Seks dan Gender

KonsepKonsep Kunci Terkait Gender

Isu Gender

Suatu kondisi yang menunjukkan

kesenjangan lakilaki dan perempuan atau ketimpangan gender,

yaitu adanya kesenjangan antara

kondisi sebagaimana yang dicitacitakan (kondisi normatif)

dengan kondisi gender sebagaimana

adanya (kondisi subyektif).

Gender Responsif

Suatu kondisi yang memberikan

perhatian yang konsisten dan

sistematis terhadap perbedaanperbedaan antara perempuan dan lakilaki dalam masyarakat dengan

suatu pandangan yang ditujukan

kepada keterbatasanketerbatasan dari keadilan.

Gender Sensitif

Kemampuan memahami

ketimpangan gender terutama dalam

pembagian kerja dan pembuatan

keputusan yang telah

mengakibatkan kurangnya

kesempatan dan rendahnya status sosial perempuan

dibandingkan lakilaki.

Kesetaraan Gender

Kesetaraan Gender adalah hasil dari perlakuaan adil

gender yang terukur dari

kesamaan/kesetaraan kondisi bagi lakilaki

dan perempuan dalam memperoleh

kesempatan dan hakhaknya sebagai manusia terhadap akses dan manfaat

dari usaha pembangunan dan

mampu berperan dan berpartisipasi dalam

kegiatan politik, ekonomi, sosial

budaya, pertahanan dan keamanan nasional serta

kesamaan dalam penguasaan sumberdaya

pembangunan (pengetahuan,

informasi, keterampilan).

Keadilan Gender

Keadilan Gender adalah suatu

keadaan dimana tercipta perlakuan yang adil terhadap

lakilaki dan perempuan dengan

mempertimbangkan pengalaman,

kebutuhan, kesulitan, kepedulian sebagai

perempuan dan juga sebagai lakilaki.

Peran Gender

Peran gender tercermin dalam

kegiatan yang biasanya diberikan

kepada lakilaki dan perempuan

berdasarkan nilainilai sosial

budaya yang berlaku. Peran

gender tersebut mempengaruhi

pembagian kerja, relasi kuasa, akses terhadap sumber daya, penerima manfaat, akses

terhadap informasi dan pengambilan keputusan antara

lakilaki dan perempuan.

Faktorfaktor penyebab terjadinya kesenjangan gender:

Nilai sosial dan budaya Patriarkhi;

Produk dan peraturan perundangundangan yang masih bias gender;

Pemahaman ajaran agama yang tidak komprehensif dan cenderung parsial; Kelemahan, kurang percaya diri, tekad, dan inkonsistensi kaum perempuan sendiri dalam memperjuangkan nasibnya;

Kekeliruan persepsi dan pemahaman para pengambil keputusan, Tokoh Masyarakat (TOMA) – Tokoh Agama (TOGA) terhadap arti dan makna Kesetaraan dan Kesenjangan Gender (KKG).

Bentukbentuk Ketidakadilan Gender

SUBORDINASI

Sebuah posisi atau peran yang dinilai lebih rendah dari peran yang lain.

Ketidakadilan gender melihat bahwa ada penilaian posisi atau peran

perempuan dalam masyarakat yang dianggap lebih rendah dari posisi atau

peran lakilaki.

Contoh :

• Dalam pendapatan per kapita negara,pekerjaan perempuan tidak dihitung ataubernilai rendah;

• Sedikitnya jumlah perempuan yang duduksebagai pengambil kebijakan/keputusandalam ruang publik baik dalam pemerintahanmaupun dalam kegiatan politik;

• Pendidikan anak lakilaki lebih didahulukandaripada perempuan, karena perempuandianggap tidak produktif; dll.

Bentukbentuk Ketidakadilan Gender

MARJINALISASI

Peminggiran peran ekonomi perempuan dengan asumsi bahwa perempuan adalah pencari nafkah tambahan serta peminggiran peran politik perempuan dengan asumsi

bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin yang

mengakibatkan proses pemiskinan terhadap peran kaum perempuan.

Contoh :

• Perempuan sebagai pencari nafkah tambahan, disektor produksi/publik, sering lebih kecilpendapatannya dibandingkan lakilaki;

• Revolusi hijau (modernisasi) meminggirkanperempuan di pertanian dan perkebunan membuatperempuan miskin;

• Komandan di militer peluangnya lebih besar untuklakilaki;

• Banyak bidang pekerjaan tertutup bagi lakilakikarena anggapan mereka tidak teliti, cermat dansabar;

• Guru TK, sekretaris, perawat, konveksi dan pembanturumah tangga (PRT) dianggap pekerjaan rendahsehingga berpengaruh pada penggajian; dll.

Bentukbentuk Ketidakadilan Gender

BEBAN GANDA

(DOUBLE BURDEN)

Masuknya perempuan di sektor publiktidak senantiasa diiringi denganberkurangnya beban mereka di dalamrumah tangga. Peran reproduktifperempuan dianggap hanya menjaditanggung jawab perempuan, sehinggapada keluarga yang mengharuskanperempuan untuk bekerja mencarinafkah di luar rumah tetap harusbertanggung jawab terhadap pekerjaanrumah tangganya.

Contoh :

• Pekerjaan dalam rumah tangga, 90% dikerjakanoleh perempuan;

• Di tempat kerja perempuan menjalankan peranproduksi/publik, sedangkan di rumahmenjalankan peran reproduksi/domestik; dll

Bentukbentuk Ketidakadilan Gender

KEKERASAN

Peran gender telah membedakan karakterperempuan dan lakilaki. Pembedaan karaktersering memunculkan tindakan kekerasan.Dengan anggapan perempuan itu feminin,lemah, dan secara keliru telah diartikansebagai alasan untuk memperlakukan secarasemenamena berupa tindakan kekerasan fisikmaupun non fisik Kekerasan terhadapperempuan dalam pembangunan seringkaliberwujud pengabaian hakhak mereka yangdisebabkan oleh pelaksanaan pembangunanyang bias gender.

Contoh :

• Pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi terhadapperempuan;

• Perempuan menjadi korban trafficking dan pelecehanseksual;

• Perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumahtangga baik kekerasan fisik maupun psikologis yangdilakukan oleh suami atau ayahnya; dll.

Bentukbentuk Ketidakadilan Gender

STEREOTYPE (PELABELAN)

Stereotype adalah pemberian label atau cap yang dikenakan

kepada seseorang sehingga menimbulkan anggapan yang

salah.

Contoh:

• Perempuan dianggap emosional,tidak rasional, dan tidak cerdassehingga sering tidak dipercaya dandianggap tidak mampu mendudukijabatan dan posisi pengambilkeputusan.

• Perempuan dibayar lebih rendah darilakilaki, karena produktifitasnyadianggap lebih rendah dari lakilaki.

II

PENGARUSUTAMAAN

GENDER (PUG)

Konsep Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengurangi kesenjangan gender dan mencapai kesetaraan gender dengan cara

menggunakan perspektif gender dalam proses pembangunan

Pengarusutamaan gender adalah proses untuk menjamin perempuan dan lakilaki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya,

memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan satu dimensi integral

dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional (Inpres 9/2000

tentang PUG dalam Pembangunan Nasional)

Dengan menyelenggarakanpengarusutamaan gender,maka dapat diidentifikasikan :

apakah lakilaki danperempuan

• Memperoleh akses yang samaterhadap sumberdayapembangunan;

• Memiliki peluang berpartisipasiyang sama dalam prosespembangunan, terutama dalamproses pengambilan keputusan;Memiliki kontrol yang sama atassumberdaya pembangunan; dan

• Memperoleh manfaat yang samaatas hasil pembangunan

Fungsi Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender

merupakan satu strategi nasional yang merupakan

strategi lintas bidang bersama

dengan pengarusutamaan

pembangunan berkelanjutan dan pengarusutamaan

tata kelola pemerintahan

yang baik, yang berfungsi sebagai:

Landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan

pembangunan yang tertuang dalam RPJMN.

Prinsipprinsip pengarusutam

aan ini diarahkan

untuk dapat tercermin di

dalam keluaran pada

kebijakan pembangunan.

Prinsipprinsip pengarusutamaan akan menjadi jiwa

dan semangat yang mewarnai

berbagai kebijakan

pembangunan di setiap bidang

pembangunan (Perpres No. 5

Tahun 2010 tentang RPJMN

20102014.

Tujuan Pengarusutamaan Gender

Mempersempit dan bahkan meniadakan kesenjangan gender

yang mengantarkan pada pencapaian kesetaraan dan

keadilan gender

Melalui PUG diharapkan tranparansi dan akuntabilitas

pemerintah dalam pembangunan yang berperspektif gender

terhadap rakyatnya akan lebih meningkat, khususnya dalam

mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya

Sasaran Pengarusutamaan Gender

Sasaran utama PUG adalah lembaga pemerintah yang bertugas

sebagai pelaksana pemerintahan dari pusat hingga daerah, berperan

dalam membuat kebijakan program dan kegiatan serta

perencanaan program. Sasaran lain adalah organisasi profesi, organisasi

swasta, organisasi keagamaan, tokoh, dan keluarga.

NO PRASYARAT YANG DIPERLUKAN KOMPONEN KUNCI

1 Komitmen politik (political will) dan kepemimpinan (leadership) dari

lembagalembaga eksekutif yudikatif, dan legislatif

• Peraturan Pemerintah• Keputusan/Instruksi Presiden• SK/SE Menteri/Kepala LPND• Peraturan Daerah

2. Adanya kerangka kebijakan (policy framework) sebagai wujudkomitmen pemerintah nasional, propinsi, dan kabupaten/kota yangditujukan bagi perwujudan kesetaraan dan keadilan gender diberbagai bidang pembangunan.

• Kebijakan• Strategi• Program• Proyek• Kegiatan• Kerangka kerja akuntabilitas• Kerangka pemantauan dan evaluasi

3. Struktur dan mekanisme pemerintah nasional, propinsi,kabupaten/kota yang mendukung pelaksanaanpengarusutamaan gender.

• Struktur organisasi pemerintah nasional, propinsi, kabupaten/kota yangmempunyai tugas dan fungsi yang mendukung pelaksanaanpengarusutamaan gender, misalnya dalam bentuk unit kerja struktural,seperti: Badan/Biro/Bagian/Sub Bagian; dan dalam bentuk unit kerjafungsional, seperti: Focal point, Kelompok Kerja, Forum.

• Mekanisme pelaksanaan pengarusutamaan gender diintegrasikan padasetiap tahapan pembanguna, mulai dari tahap perencanaan,penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi; denganmengefektifkan struktur organasiasi yang telah dibentuk.

4. Sumbersumber daya yang memadai • Sumber daya manusia yang memiliki kesadaran, kepekaan, respon,keterampilan, dan motivasi yang kuat dalam melaksanakanpengarusutamaan gender di unitnya

• .Sumber dana dan sarana yang memadai untuk melaksanakanpengarusutamaan gender.

5. Sistem infomasi dan data yang terpilah menurut jenis kelamin. Data dan statistik yang terpilah menurutjenis kelamin.

6. Alat analisis • Alat analisis gender untuk:• Perencanaan• Penganggaran• Pemantauan dan evaluasi

7. Dorongan dari masyarakat madani kepada pemerintah Partisipasi masyarakat madani yang dilakukan dlam mekanismemekanisme

dialog dan diskusi dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

pemantauan, dan evaluasi.

Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Hambatan

• Pembangunan masih sangatterkungkung dalam budayapatriarki, secara tidak disadaritindakan-tindakan yang lahirmasih bias gender. Pengkotakan-pengkotakan peran berdasarkanrelasi sosial bahwa perempuan“pekerja domestik”.

Lemahnya sosialisasi

• Belum banyakmenjangkau tingkatkecamatan/desa.

Hambatan kelembagaan

• SDM terbatas, padainstitusi yg marginal,lemahnya aliansi sektorperempuan danadvokasi PUG diPemerintahan.

Perbedaan paradigma

• Belum tuntasnyapemahaman PUG intraeksekutif maupunlegislatif.

Kebijakan anggaran masihnetral (buta) gender.

Kurangnya komitmenpimpinan

Minimnya ketersediaandata terpilah

PUG dianggap sebagaipengaruh dari budayabarat.

Adanya stereotype bahwaPUG identik denganperempuan

Pengarusutamaan Gender dalam Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender membutuhkan separangkat

komponen kunci, yaitu:

Komitmen politik (political will) dan kepemimpinan dari lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Adanya kerangka kebijakan (policy framework) sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan

Struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanan pengarusutamaan gender

Sumber-sumber daya yang memadai

Sistem informasi dan data yang terpilah menurut jenis kelamin

Alat analisis

Dorongan dari masyarakat madani kepada pemerintah

Untuk dapat melaksanakan pengarusutamaan gender perlu dilakukan berbagai upaya yang mendukung dan mengefektifkan SDM,

struktur organisasi, dan mekanisme yang telah dibangun serta mengembangkan jaringan kerja dengan stakeholder terkait, antara lain:

• Advokasi kepada para pengambil kebijakan di lembaga-lembaga legislatif,

eksekutif, dan yudikatif;

• Pemampuan pelaksana pengarusutamaan gender

• Penyusunan perangkat pengarusutamaan gender

• Fasilitasi dan mediasi mekanisme pelaksanaan pengarusutamaan gender

• Membuat kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan komitmen segenap

jajaran pemerintah dalam upaya pengarusutamaan gender

• Pembentukan kelembagaan dan penguatan kapasitas kelembagaan

pengarusutamaan gender untuk pemerintah

• Pengembangan mekanisme yang mendorong terlaksananya proses konsultasi

dan berjejaring

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan suatu kegiatan yang

tak terpisahkan dalam proses manajemen. Kegiatan ini dilakukan

setelah proses perencanaan dan pelaksanaan program

diselenggarakan. Dalam menyelenggarakan strategi

pengarusutamaan gender, peranan kegiatan pemantauan dan

evaluasi oleh masing-masing unit memainkan peran yang sangat

penting.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan oleh setiap

petugas yang bertanggungjawab atas kegiatan pengarusutamaan

gender di setiap unit, dan dilakukan secara terus menerus serta

disesuaikan dengan tahapan proses pelaksanaan pengarusutamaan

gender.

Mengapa harus melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG?

Sebagai pengendalian terhadap kebijakan, program, proyek, dan

kegiatan pembangunan yang responsif gender yang telah direncanakan

sebelumnya, sehingga dapat dilakukan koreksi apabila diperlukan atau menyimpang dari perencanaan

sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan untuk mengetahui keberhasilan

pelaksanaan PUG serta untuk mendapatkan umpan balik bagi

penyusunan perencanaan selanjutnya.

Prinsip-prinsip Pemantauan Dan Evaluasi

Pelaksanaan PUG:

Dapat dipertanggungjawabkan;

Tepat waktu;

Sederhana; Transparan, dapat dipercaya, dengan

data yang mempunyai validitas tinggi;

Menggunakan data terpilah menurut jenis kelamin.

Relasi PUG dalam Kewenangan Pemerintah Daerah

Pada prinsipnya, PUG sama-sama bertujuan untuk

mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan

Dalam konteks otonomi daerah, PUG tetap menjadi isu

lintas bidang yang mewarnai seluruh kebijakan, program,

dan kegiatan semua SKPD/sektor

Manifestasi PUG bisa berwujud kegiatan khusus

perempuan di sektor tersebut maupun tercermin dari

indikator kinerja hasil sektor masing-masing. Dengan kata

lain, Implementasi Strategi PUG Menjadi Tanggungjawab

Seluruh SKPD.

Pemantauan pelaksanaan PUG dilakukan dengan mengacu pada kebijakan, program, proyek, dan

kegiatan pembangunan yang responsif gender sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya, dan

dibandingkan dengan hasil yang dicapai (output/outcome).

Perlunya pedoman monev untuk pelaksanaan PUG adalah untuk:

• Memantau bagaimana jalanya pelaksanaan PUG itu . Apakah jejak sesuai dengan yang direncanakan? Kalau sejalan mengapa? Kalau tidak sejalan mengapa?

• Melihat output atau dampak (jika waktunya cukup panjang) hasil pelaksanaan PUG (terhadap program; action plan; strateguc plan terhadap organisasi/ unit kerja/Kementerian)

Pemantauan PUG dilakukan oleh setiap petugas yang

bertanggungjawab atas kegiatan pengarusutamaan gender di setiap

unit, dan dilakukan secara terus menerus serta disesuaikan dengan

tahapan proses pelaksanaan pengarusutamaan gender. Hasil

pemantauan harus dituliskan. Kegunaannya bukan saja untuk

pembelajaran tetapi juga sebagai bahan dasar untuk evaluasi.

III

DATA TERPILAH

Pengertian Data Terpilah

Data menurut jenis kelamin, status,

serta kondisi perempuan dan laki-laki

di seluruh bidang pembangunan yang

meliputi kesehatan, pendidikan,

ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang

politik dan pengambilan keputusan,

bidang hukum dan sosial budaya dan

kekerasan. Merupakan data pembuka

wawasan tentang status, peran dan

kondisi lakilaki dan perempuan

Digunakan utk melokalisir ataumempersempit ruang pemecahanmasalah pembangunan

Data dapat dipilah menurut berbagaikarakterisrik atau ciri

Terpilah mnrt seks: analisis gender

Terpilah mnrt gol sosek analisiskemiskinan

Terpilah mnrt umur: analisis kohort

Terpilah mnrt wilayah: analisisspasialTerpilah mnrt waktu: analisisderet wak

Pengertian Gender Statistik

Data terpilah menurut jenis

kelamin yang mengandung isu

gender ( isu yang muncul karena

status, peran, kondisi,

pengalaman menurut jenis

kelaminya, seseorang/

kelompok orang tidak/ berbeda

mendapat dalam akses, manfaat,

partisipasi serta penguasaan

sumberdaya pembangunan).

Misalnya dari 11 penduduk

Jakarta 51% perempuan dan

41% laki-laki; Diantara

penduduk perempuan yang buta

huruf 12% dibandingkan

dengan 6% penduduk laki-laki

NO. DASAR KLASIFIKASIDATA TERPILAH

URAIAN

1. Sumber Data

Data Primer Secara langsung diambil dari objek / obyek penelitian oleh

peneliti perorangan maupun organisasi.

Data Sekunder Data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian.

Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan

oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara

komersial maupun non komersial.

2. Jenis DataData Kuantitatif data yang dipaparkan dalam bentuk angka- angka. Misalnya

jumlah pegawai perempuan dan laki-laki Kementerian

Keuangan.

Data Kualitatif Data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung

makna.

3. Pemanfaatannya

Data DasarData yang pemanfattanya ditujukan untuk keperluan yang

bersifat luas baik oleh pemerintah maupun masyarakat dan

umumnya dikumpulkan oleh BPS, PBB, dan Bappenas. Misalnya,

data tentang GDI

Data Sektoral Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan

tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sektor.

Data Khusus Data yang dikumpulkan oleh masyarakat untuk kepentingan

spesifik seperti dunia usaha dan lainnya.

Data terpilah dapat dikelompokkan lagi berdasarkan sumber datanya, jenis data, dan pemanfaatannya.

Seperti :

Data Pembuka Wawasan

• Merupakan data atau informasi untuk memperlihatkan adanya kesenjangan genderyang cukup berarti

• Data pembuka wawasan merupakan :

• Data pilah berdasarkan jenis kelamin yang menjelaskan tingkat kesenjangan.

• Data atau informasi yang menjelaskan insiden khusus yang tidak bisadiperbandingkan antar jenis kelamin, misalnya data mengenai kekerasanterhadap wanita, angka kematian ibu.

Contoh:

Data Pembuka Wawasan yang Berupa Data Pilah

• Data di atas memberikan gambaran mengenai proporsi laki-laki dan perempuan pekerja di DIY

yang menggunakan transportasi umum.

• Gambaran memberikan wawasan kepada kita:

Perempuan dan laki-laki sama-sama merupakan pengguna transportasi umum

Persentase perempuan lebih tinggi dari laki-laki dalam menggunakan moda transporasi ini.

• Informasi ini dapat digunakan sebagai informasi dasar mengenai kebutuhan, prioritas dan tingkat

kepuasan perempuan dan laki-laki pengguna moda transportasi ini ketika melakukan intervensi

terkait dengan perbaikan pelayanan transportasi umum.

• Contoh intervensi: halte bis haruslah dekat dengan pemukiman, dalam kondisi aman dan terang saat

malam sehingga menjaga keamanan perempuan yang pulang malam hari dari perkerjaan mereka

PENTINGYA DATA TERPILAH

Dari perspektif gender data yang diperlukan khususnya untuk

analisis adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan gender

statistik yang dapat member gambaran tentang posisi, kondisi, dan

kebutuhan kelompok perempuan dan laki-laki dalam berbagai

bidang pembangunan, dan permasalahan yang dihadapi dalam

upaya mengurangi kesenjangan. Pemetaan kebutuhan antara

perempuan dan laki-laki penting dalam perumusan perencanaan

program dan fokus kegiatan akan dapat lebih mudah menentukan

intervensi yang tepat pada masing-masing kebutuhan.

IV

ANALISIS GENDER

Definisi Dan Konsep Analisis Gender

Analisis gender adalah suatupenelaahan untukmengidentifikasikan isu gender yangdisebabkan oleh adanya perbedaanantara laki-laki dan perempuandalam

• Memperoleh akses dan kontrol terhadapsumberdaya;

• Berpartisipasi dalam pembangunan, khususnyadalam pengambilan keputusan; dan

• Memperoleh manfaat langsung maupun tidaklangsung dari kebijakan, program, maupunkegiatan pembangunan

Dengan memahami analisis gendermemungkinkan penentu kebijakandan para perencana memahami:

• Perbedaan gender;

• Sifat hubungan antara laki-laki dan perempuan(hubungan gender); serta

• Perbedaan kenyataan sosial yang berbedaantara laki-laki dan perempuan.

MODEL – MODEL ANALISIS GENDER

Model HARVARD

Model Moser Model SWOTModel

PROBAModel GAP

&POP

MODEL HARVARD

1. Model Harvard dikembangkan oleh Harvard Institute for International Development, bekerja sama

dengan kantor Woman In Development (WID) – USAID.

2. Model Harvard didasarkan pada pendekatan efisiensi Woman In Development (WID) untuk profil

gender secara mikro dan peran gender dalam proyek pembangunan

3. Komponen dasar model ini:

a. Profil kegiatan

Profil kegiatan didasarkan pada konsep pembagian kerja dengan data terpilah/jenis kelamin.

b. Profil akses dan kontrol

Profil ini merinci sumber-sumber apa yang dikuasai oleh laki-laki dan perempuan untuk

melaksanakan kegiatannya, dan manfaat apa yang diperoleh setiap orang dari hasil

kegiatannya tersebut.

c. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan, akses, dan kontrol berpusat pada faktor-

faktor dasar yang menentukan pembagian kerja berdasarkan gender

d. Analisis siklus proyek

Terdiri dari penelaahan proyek berdasarkan data yang diperoleh dari analisis terdahulu,

dengan menayangkan kegiatan-kegiatan yang akan dipengaruhi oleh proyek dan bagaimana

permasalahan akses dan kontrol pada kegiatan tersebut.

4. Model analisis Harvard lebih sesuai digunakan untuk perencanaan proyek daripada perencanaan

kebijakan/program.

5. Terdiri dari empat fokus analisis yakni: akses, partisipasi, kontrol, manfaat

a. Akses: Apakah intervensi pembangunan memberi ruang atau membuka pintu

bagi laki-laki dan perempuan untuk terlibat dan mendapatkan manfaat dari

intervensi tersebut.

b. Partisipasi: Apakah laki-laki dan perempuan terlibat secara nyata dalam proses

intervensi tersebut. Bilamana tidak, apa kendala yang dihadapi?

c. Kontrol: Apakah laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki

kekuatan/kekuasaan terhadap pengambilan keputusan terkait dengan

intervensi tersebut

d. Manfaat: Apakah intervensi itu benar-benar menguntungkan laki-laki dan

perempuan?

Keuntungan mana yang akan bertambah, atau mana yang akan

menguntungkan untuk laki-laki dan mana yang akan menguntungkan untuk

perempuan?

6. Proses analisis ini akan menghasilkan data yang digunakan sebagai data dalam

proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan

7. Metode Harvard merupakan salah satu aspek penting dalam analisis metode

Gender Analysis Pathway (GAP) yang direkomendasikan secara nasional

MODEL SWOT

1. Model Moser merupakan teknik analisis gender yang didasarkan pada pendapat bahwa perencanaan gender

bersifat teknis dan politis. Model ini berasumsi adanya konflik dalam proses perencanaan dan transformasi serta

mencirikan perencanaan sebagai suatu debat.

2. Alat utama model Moser:

a. Identifikasi peranan gender dalam “tri peran”, yaitu peran produktif, peran reproduktif, dan peran sosial;

b. Penilaian kebutuhan gender , kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis;

c. Pemisahan kontrol atas sumberdaya dan pengambil keputusan dalam rumah tangga

d. Menyeimbangkan peran

e. Matrik kebijakan Woman in Development (WID)/Gender and Development (GAD). Matriks ini dibedakan

ke dalam 5 (lima) pendekatan, yaitu Kesejahteraan, Keadilan, Anti kemiskinan, Efisiensi, dan

Pemberdayaan.

f. Melibatkan perempuan dan organisasi sadar gender

3. Keunggulan:

a. Perencanaan dapat dilakukan di semua tingkatan dan bergerak di luar teknis

b. Menolak ketidakadilan

c. Mempunyai alat-alat analisis yang sangat kuat

d. Membuat pekerjaan laki-laki dan perempuan jadi nyata

e. Kelemahan

f. Lebih melihat pemisahan daripada hubungan yang saling berkaitan antara aktivitas laki-laki dan

perempuan

g. Tidak semua orang menerima konsep tri peran

h. Pembagian tugas antara kebutuhan praktis dan strategis tidak jelas sehingga kurang membantu

MODEL SWOT

1. Teknik ini merupakan suatu analisis manajemen dengan cara mengidentifikasi

kekuatan dan kelemahan secara internal serta peluang dan ancaman secara

eksternal

2. Aspek internal dan eksternal tersebut dipertimbangkan dalam kaitan dengan

konsep strategis dalam rangka menyusun program aksi, langkah-

langkah/tindakan untuk mencapai sasaran maupun tujuan kegiatan dengan

cara memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalkan kelemahan

dan memaksimalkan kekuatan, sehingga dapat mengurangi resiko dan

meningkatkan efektifitas.

Bagan analisa SWOT:

MODEL PROBA

1. Model Problem Based Approach (PROBA) merupakan suatu teknik/cara analisis

gender untuk mengetahui masalah kesenjangan gender sekaligus menyusun

kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender serta rancangan

monitoring dan evaluasi

2. Analisis dimulai dari ketersediaan data kesenjangan gender, oleh karena itu data

terpilah kesenjangan gender merupakan elemen penting dalam melakukan

analisis model ini.

Berikut merupakan alur kerja model PROBA:

MODEL GAP &POP

1. Model Gender Analysis Pathway (GAP) merupakan model yang dikembangkan

oleh Bappenas dengan bekerjasama dengan Canadian International

Development Agency (CIDA). GAP dikembangkan dengan menggunakan

metodologi yang sederhana dan mudah dipahami.

2. GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu

para perencanan dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan

kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan.

3. Dengan menggunakan GAP, para perencana kebijakan/program

/proyek/kegiatan pembangunan dapat mengidentifikasi kesenjangan gender

dan permasalahan gender serta sekaligus menyusun rencana kebijakan

pembangunan yang bertujuan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan

gender tersebut.

4. Sebagai sebuah model analisis baru, GAP memiliki keunggulan dan kelemahan.

Oleh karena itu penyempurnaan alat analisis ini mutlak diperlukan. Berikut

beberapa keunggulan dan kelemahan model GAP:

KEUNGGULAN

1. Menghasilkan program/kegiatan yang responsif gender

2. Metodologi sederhana

3. Menggunakan data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan

4. Setiap langkah dapat dimonitor dan dievaluasi

5. Cocok untuk rencana pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah

6. Mudah dilakukan

1. KELEMAHANKetergantungan pada data terpilah menurut jenis kelamin

2. Umumnya hanya dapat digunakan pada kebijakan/program/ proyek/kegiatan

yang dibayai pemerintah Lebih membatasi pada perencanaannya

3. Ketergantungan pada data terpilah menurut jenis kelamin

Alur kerja analisis model GAP dapat dilihat pada dibawah ini.

ANALISIS GENDER DALAM PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender membutuhkan

separangkat komponen kunci; salah satunya adalah

melakukan analisis gender. Ada banyak kerancuan

dalam memahami analisis gender dan pengarusutamaan

gender. Banyak orang berpikir analisis gender itu sama

pengarusutamaan gender.

Untuk dapat melaksanakan pengarusutamaan gender perlu dilakukan berbagai upaya yang

mendukung dan mengefektifkan SDM, struktur

organisasi, dan mekanisme yang telah dibangun serta

mengembangkan jaringan kerja dengan stakeholder terkait,

antara lain:

Advokasi kepada para pengambil kebijakan di

lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan

yudikatif;

Pemampuan pelaksana pengarusutamaan gender

Penyusunan perangkat pengarusutamaan gender

Fasilitasi dan mediasi mekanisme pelaksanaan

pengarusutamaan gender

Membuat kebijakan yang ditujukan untuk

meningkatkan komitmen segenap jajaran

pemerintah dalam upaya pengarusutamaan gender

Pembentukan kelembagaan dan

penguatan kapasitas kelembagaan

pengarusutamaan gender untuk pemerintah

Pengembangan mekanisme yang

mendorong terlaksananya proses konsultasi dan

berjejarin

V

ANGGARAN RESPONSIF GENDER

(ARG)

KONSEP, PROSES DAN DOKUMEN KUNCI PENGANGGARAN

1. KONSEP ANGGARAN DAN PENGANGGARAN

a. Anggaran: pernyataan mengenai estimasi kinerja yang

hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan

dalam ukuran fi nansial.

b. Penganggaran: Proses/metode untuk mempersiapkan suatu

anggaran.

c. APBD: Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah

yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan

memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,

distribusi, dan stabilisasi.

d. Anggaran Kinerja: Anggaran Kinerja adalah suatu sistem

anggaran yang mengutamakan pada upaya pencapaian

hasil kerja atau output dari rencana alokasi biaya atau input

yang ditetapkan. Artinya setiap anggaran yang

dialokasikan harus dapat diukur dan ditentukan outcome

dan output yang ingin dicapai.

KONSEP, PROSES DAN DOKUMEN KUNCI

PENGANGGARAN

2. TUJUAN PENYUSUNAN ANGGARAN KINERJA

a. Meningkatan kualitas pelayanan publik

b. Meningkatkan efi siensi pelaksanaan anggaran

dengan menghubungkan kerja dan kegiatan

terhadap biaya.

c. Mendukung alokasi anggaran terhadap perioritas

program dan kegiatan

d. Penilaian pencapaian kinerja yang diukur dengan

indikator yang ditetapkan secara substantif (efi sien,

efektif dan ekonomis,3E)

3. SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

a. Proses perencanaan dan penganggaran merupakan dua

proses yang saling terkait.

b. Keterkaitan ini nampak dalam Undang-undang terkait:

UU 17 pasal 12 (2) disebutkan bahwa: ”Penyusunan

APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah

dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan

bernegara”.

UU No. 25 /2004 pasal 25 (2): ”Rencana Kerja

Pemerintah Daerah menjadi pedoman penyusunan

APBD.”

KONSEP, PROSES DAN DOKUMEN KUNCI

PENGANGGARAN

SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Dalam skema di atas, dapat dilihat keterkaitan antara beberapa tingkatan perencanaan, serta keterkaitan antara

perencanaan dan penganggaran.

a. Perencanaan terkait dengan menentukan prioritas tindakan untuk mencapai tujuan tertentu.

b. Penganggaran menggambarkan bagaimana alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai

c. tujuan tersebut.

d. Dilihat dari agenda waktu (time line), proses perencanaan dilakukan sepanjang bulan Januari-April,

sedangkan proses penganggaran dilakukan antara bulan Mei hingga Desember setiap tahun.

PERENCANAAN RESPONSIF GENDER

a. Perencanaan yang responsif gender dilakukan dengan memasukkan

perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan

perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan kebijakan dan

program pembangunan daerah.

b. Bisa mempertajam analisa tentang kondisi daerah karena terpetakan

kesejangan dalam pembangunan manusia, laki-laki dan perempuan.

c. Membantu mempertajam target group/ kelompok sasaran karena data

terpilah.

d. Tidak selalu berupa penambahan program baru dan biaya tambahan

bilamana analisis gender diterapkan.

e. Pemberdayaan perempuan sebagai urusan wajib di daerah tidak

mampu menjawab semua isu kesenjangan gender di berbagai bidang.

f. Perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang

di lakukan melalui pengintregasian pengalaman aspirasi , kebutuhan

potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan lakilaki.

DUKUNGAN KEBIJAKAN

1. Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender

dalam Pembangunan, yang menegaskan PUG dalam semua tahapan perencanaan

pembangunan di tingkat pusat dan daerah

2. PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantanan dan Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, pasal 3, menjelaskan bahwa:

a. perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara responsif dan

berkeadilan dengan prinsip keseimbangan gender,

b. dalam menyusun kerangka studi dan instrumen analisis harus mempertimbangkan

analisis biaya dan manfaat, analisis kemiskinan, dan analisis gender.

3. Perpres No. 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 menyatakan PUG sebagai salah satu

dari tiga kebijakan pengarusutamaan dalam kebijakan pembangunan.

4. Permendagri No. 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Di Daerah,Yang Memuat Instruksi Implementasi Pug Di Daerah, konsep perencanaan dan

penganggaran responsif gender, kelembagaan PUG. Secara khusus:

a. Pasal 4 Ayat 1 disebutkan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender; Perencanaan pembangunan

perspektif gender dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Renja SKPD.

b. Pasal 4 Ayat 2 disebutkan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan harus

dilakukan melalui analisis gender.

STRUKTUR ANGGARAN

Gambaran struktur anggaran dalam rangka penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

secara penuh dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:

Definisi

Penganggaran responsif gender merupakan

alokasi dana sebagai bentuk keberpihakan

terhadap salah satu jenis kelamin yang tertinggal

atau kurang beruntung, melalui pengintegrasian

permasalahan gender ke dalam proses

penganggaran, yang didahului dengan kegiatan

analisis gender untuk mengidentifikasikan faktor-

faktor penyebab kesenjangan antara laki-laki dan

perempuan

PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

TUJUAN DARI PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER,

YAITU:

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang berbagai isu-isu gender dan pengintegrasiannya;

Memberikan solusi kegiatan afirmatif terhadap kebutuhan praktis gender;

Menyerasikan kebijakan penganggaran yang lebih responsif gender untuk mengakomodasikan permasalahan gender

Keadilan bagi perempuan dan laki-laki (dengan mempertimbangkan peran dan

hubungan gendernya) dalam memperoleh akses, manfaat (dari program

pembangunan), berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai

kontrol terhadap sumber-sumber daya.

Kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki terhadap kesempatan/peluang dalam

memilih dan dalam menikmati hasil pembangunan.

Anggaran responsif gender adalah anggaran yang responsifterhadap kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman laki-

laki dan perempuan serta memberi manfaat yang adil kepada

laki-laki dan perempuan. Jadi ARG

memberi/mengakomodasi terhadap 2 (dua) hal:

Mengidentifikasi masalah, menilai dan menyusun

prioritas kebutuhan orang miskin (lakilaki dan

perempuan)

Menetapkan

program dan

proyek sesuai

kebutuhan masy

Menetapkan anggaran unt membiayai

program dan proyek

Mengukur

program dan

proyek (output,

outcome dan

impact)

1

24

3

Skema : Integrasi Gender dlm Anggaran Kinerja

atau Performancebased budget

ANGGARAN

RESPONSIF

GENDER

TUJUAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)

• Memastikan bahwa „kelebihan‟, kesulitan, tantangan sebagai perempuan dan laki-laki yang menjadi penerima manfaat, terdeteksi dalam analisis dan ditujukan dalam kegiatan (yang diusulkan).

• Memastikan untuk mengurangi/menghilangkan kesenjangan gender (kesenjangan antara perempuan dan laki-laki) dalam menikmati manfaat, berpartsipasi maupun dalam mendapatkan akses dan penguasaan terhadap sumber daya berkaitan dengan proyek yang di bangun.

• Memperlebar kesempatan dan pilihan-pilihan yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

• ARG mempunyai sasaran untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender

Prinsip-Prinsip Dasar Anggaran Responsif Gender

ARG bukanlah anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan;

ARG sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan;

ARG bukanlah dasar yang “valid” untuk meminta tambahan alokasi anggaran

Adanya ARG tidak berarti adanya penambahan dana yang dkhususkan untuk program perempua

Bukan berarti bahwa alokasi ARG hanya berada dalam program khusus pemberdayaan perempuan;

ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki, 50% perempuan untuk setiap kegiatan

Tidak harus semua program dan kegiatan perlu mendapat koreksi agar menjadi responsif gender

PENYUSUNAN ANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

KUA-PPAS menentukan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan tertentu untuk

periode satu

tahun melalui kesepakatan antara kepala daerah dengan DPRD

Nota kesepakatan KUA-PPAS tersebut menjadi dasar penyusunan pedoman

penyusunan RKA bagi

setiap SKPD.

Usulan SKPD ditinjauulang oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan

dikompilasi menjadi

RAPBD.

RAPBD diajukan kepada DPRD dan dibahas melalui serangkaian sidang, dan akan

disahkan menjadi

Perda APBD, setelah dievaluasi oleh Mendagri/ Gubernur.

Perda APBD ini menjadi panduan bagi SKPD untuk menyusun DPA SKPD yang

mengacu kepada

RKA yang sudah disusun.

Dalam tahapan pelaksanaan, perubahan APBD dimungkinkan karena beberapa

alasan berikut:

o Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dalam KUA

o Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit

organisasi,

antarkegiatan, dan antarjenis belanja

o Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus

digunakan untuk

kegiatan tahun berjalan

o Keadaan darurat

o Keadaan luar biasa

ANGGARAN KINERJA, ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG) DAN KATEGORI ARG

Anggaran Kinerja dan Anggaran Responsif Gender (ARG)

Konsep dan praktek ARG bisa

diletakkan di dalam anggaran

kinerja yang berorientasi pada hasil. Ini berbeda dengan anggaran tradisional yang

berfokus pada input.

Orientasi hasil pada anggaran

kinerja memberi peluang untuk memasukkan

konsep dan pendekatanARG

di rumusan indikator kinerja

ARG adalah: penggunaan atau

pemanfaatan anggaran yang

berasal dari berbagai sumber

pendanaan untuk mencapai

kesetaraan dan keadilan gender

(Permendagri No. 15 tahun 2008).

Anggaran kinerja berbasis pada tiga

prinsip yang dikenal sebagai

3E, yaitu ekonomi, efi

siensi, dan efektivitas.

ARG menyumbang

satu prinsip lagi, yaitu kesetaraan

atau equity.

Kesetaraan bisa dimasukkan dalam perumusan indikator kinerja yang menjadi pilar dari anggaran

berbasis kinerja.

1. Beberapa hal kunci tentang ARG:

a. ARG bukanlah anggaran terpisah untuk laki-laki dan perempuan, dan tidak sama dengan

anggaran untuk perempuan

b. Tidak selalu berarti penambahan alokasi

c. ARG menekankan pada masalah kesetaraan dalam penganggaran. Kesetaraan tersebut

berupa proses maupun dampak alokasi anggaran dalam program/kegiatan yang bertujuan

menurunkan tingkat kesenjangan gender

d. ARG bekerja dengan cara menelaah dampak dari belanja suatu kegiatan terhadap

perempuan dan laki-laki, dan kemudian menganalisis apakah alokasi anggaran tersebut

telah menjawab kebutuhan perempuan serta kebutuhan lelaki secara memadai

KATEGORI ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)

Anggaran Spesifik Gender

Anggaran untuk Tindakan Afi rmasi dan Kelembagaan

PUG:

Anggaran untuk

Kesetaraan Gender

Terdapat tiga kategori belanja pemerintah responsif gender:

1. Anggaran Spesifi k Gender: menyasar kelompok gender tertentu di dalam masyarakat

2. Anggaran untuk Tindakan Afi rmasi dan Kelembagaan PUG: anggaran untuk mendorong

kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam jabatan publik; anggaran untuk

memperkuat prasyarat PUG termasuk pengembangan kapasitas staf pemerintah, pengadaan data

pilah, koordinasi lintas sektor

3. Anggaran untuk Kesetaraan Gender: pengarusutamaan gender dalam anggaran di semua

sektor,yang berdampak baik bagi laki-laki maupun perempuan

Gender Budget Statement (GBS)

GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu kegiatan telah responsif

terhadap isu gender. Komponen yang harus ada dalam GBS adalah : nama

Program, nama Kegiatan dengan indikator kinerja kegiatannya, output kegiatan,

analisis situasi, suboutput dan tujuan suboutput (jika terdapat suboutput), besar

alokasi anggaran untuk mencapai output, serta dampak/hasil output secara luas.

Isu gender terutama dapat dilihat pada analisis situasi.

Pada analisis situasi berisikan kondisi riil yang terjadi dalam masyarakat yaitu

yang berkenaan dengan adanya kesenjangan atau

ketidakadilan/ketidaksetaraan gender, faktor kesenjangan dan penyebab

adanya faktor kesenjangan, solusi/cara mengeliminir kesenjangan atau

ketidakadilan/ketidaksetaraan gender

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusunkebijakan, program, dan kegiatan pembangunanberspektif gender yang dituangkan dlm RPJMD,Rentra SKPD, Renja SKPD

(2) Penyusunan kebijakan program dan kegiatanpembangunan berspektif gender sebagaimanadimakdud ayat (1) dilakukan melalui analisisgender.

Pasal 4 Permendagri No. 15 Tahun 2008

- Hasil analisis gender dituangkan dlm penyusunanGender Budget Statement (GBS)

- Hasil analisis gender yang terdapat dlm GBSmenjadi dasar SKPD dlm menyusun kerangkaacuan kegiatan dan merupakan bagian yg takterpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.

Dalam Permendagri No. 67 Tahun 2011

disebutkan bahwa :

...Perbuatan hari ini Harus Lebih Baik dari Hari

kemarin, sedangkan Perbuatan Hari esok harus

lebih baik dari hari ini...

Insya Allah

TERIMA KASIH