Panduan Pelaksanaan Konsultasi Regional

Kementerian PUPR Tahun 2016

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Draft #4

Jakarta, 19 April 2016

Panduan Pelaksanaan

HASIL PRA KONREG 2016

2

Satminkal Baseline Pra Konreg

Stok Pra Konreg

Penajaman Satminkal (Baseline)

Pagu Indikatif

Ditjen SDA 60.903 27.686 56.326 35.290

Ditjen Bina Marga 75.622 74.271 61.020 58.811

Ditjen Cipta Karya 17.375 21.729 30.800 18.340

Ditjen Penyediaan Perumahan 12.046 19.388 11.224 8.166

Total 4 ABCP 165.947 143.076 159.044 DJPbP - - - 229

DJBK - - - 687

Setjen - - - 569

Itjen - - - 107

Balitbang - - - 789

BPSDM - - - 503

BPIW - - - 503

Total Kementerian PUPR 124.000

dalam Milyar Rupiah

OUTLINE

1. LATAR BELAKANG 2. ARAHAN PRESIDEN TERKAIT RKP 2017 3. TEMA KONREG 4. TUJUAN 5. AGENDA PELAKSANAAN 6. PESERTA 7. SUSUNAN ACARA 8. MEKANISME PENAJAMAN AKTIVITAS

PANDUAN PELAKSANAAN KONREG KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2016

3

1. LATAR BELAKANG KONREG 2016

Konsultasi Regional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Konreg PUPR) adalah forum konsolidasi program hasil Pra-Konreg sesuai pagu indikatif dalam

rangka mendukung Agenda Prioritas Nasional

Proses perencanaan,penyiapan program dan penyusunan anggaran yang dikelola secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi prasyarat keberhasilan pelaksanaan tugas

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU KN) mengamanatkan bahwa Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) mengamanatkan agar Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah,

terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

4

2. ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017 (HASIL SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016)

TEMA RKP 2017:

“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”

Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan.

Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata.

Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya.

Hal ini sesuai dengan 5 norma pembangunan: 1) pembangunan bersifat holistik, tematik, dan integrative; 2) pembangunan untuk manusia dan masyarakat, 3) pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang semakin lebar, 4) pembangunan tidak boleh merusak/menurunkan lingkungan dan ekosistem, 5) pembangunan mendorong tumbuh berkembangnya swasta

6

3. TEMA KONREG 2016

Tema tersebut sejalan dengan Tema RKP 2017:

“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan

Kesenjangan Antarwilayah”.

“MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DAN KESEIMBANGAN ANTAR WILAYAH, MENGEMBANGKAN POTENSI SUMBER DAYA,

SERTA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS ’’

7

4. TUJUAN KONREG

• TUJUAN : Penajaman Hasil Pra-Konreg di masing-masing provinsi berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) sebagai bahan masukan Renja Kementerian PUPR dan RKP 2017 dalam penugasan kepada Satminkal pelaksana.

• FOKUS PEMBAHASAN : Prioritas Program Satminkal dalam mendukung Agenda Prioritas Nasional.

• MATERI : – Hasil pembahasan Pra-Konsultasi Regional; – RENJA masing-masing Satminkal.

• OUTPUT : – Form Isu; Form Renstra; Form Renja; dan Form KSP – Rencana Kerja Kementerian PUPR Tahun 2017 dan konsep RKP 2017 yang selaras

dengan Agenda Prioritas Nasional dan isu-isu strategis daerah yang mengakomodasi keterpaduan pembangunan wilayah dan infrastruktur PUPR di kawasan, antar kawasan, dan antar WPS.

8

5. AGENDA PELAKSANAAN

Selasa, 19 April 2016; Pukul 14.00 – selesai Tempat Gedung Auditorium Kementerian PUPR (Pleno) Pembahasan :

• Prioritas Program dalam mendukung Agenda Prioritas Nasional termasuk sasaran (benefit dan impact), target output, pendanaan dan lokus.

• Pendanaan disesuaikan dengan pagu indikatif untuk masing-masing satminkal.

Tindak lanjut hasil pembahasan • Form Isu; Form Renstra; Form Renja; dan Form KSP dikompilasi BPIW • Usulan RKP dari Kementerian PUPR.

6. PESERTA KONREG 2016

No. Institusi/Lembaga Uraian Institusi/Lembaga

1 Balai di Lingkungan Ditjen SDA Balai (Besar) Wilayah Sungai

2 Balai dan Satker Di Lingkungan Ditjen Bina Marga

Balai /Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Satker P2JN (Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional) Provinsi

3 Satker di Lingkungan Ditjen Cipta Karya Satker Perencanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Pemukiman (PIP) Provinsi

4 Satker di Lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan

SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi

5 Satker Satminkal / Ditjen Kementerian PUPR

Ditjen Sumber Daya Air Ditjen Bina Marga Ditjen Cipta Karya Ditjen Penyediaan Perumahan Ditjen Pembiayaan Perumahan Ditjen Bina Konstruksi

Sekretariat Jenderal PUPR Inspektorat Jenderal BPIW BPSDM Balitbang

7. SUSUNAN ACARA KONREG SEBAGAI PENAJAMAN HASIL PRA KONREG 2016

10

No WAKTU AGENDA PEMBICARA

1 12.00 - 14.00 Registrasi Peserta (beserta makan siang) Tim Sekretariat 2 14.00 - 14.05 Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Tim Sekretariat 3 14.05 - 14.10 Pembacaan Doa Tim Sekretariat 4 14.10 - 14.15 Laporan Pelaksanaan Kegiatan oleh Ketua Panitia Ketua Tim Pelaksana

5 14.15 – 15.30 Laporan Hasil Pra Konreg 2016 dan Hasil Penajaman TA 2017 Kepala BPIW

6 15.30 – 16.30 Arahan Self-Blocking TA 2016 dan Perkembangan Penganggaran TA 2017 Sekjen

7 16.30 – 17.30 ARAHAN dan PENUTUPAN Menteri PUPR

8. MEKANISME PENAJAMAN AKTIVITAS PROGRAM / KEGIATAN

• Penajaman Aktivitas Satminkal merupakan proses penajaman rencana aktivitas hasil Pra-Konreg 2016 yang disesuaikan dengan Pagu Indikatif.

• Proses penajaman dilaksanakan secara serentak untuk 34 provinsi yang dikoordinasikan oleh masing-masing Satminkal SDA, BM, CK, dan PnP mulai tanggal 15 s.d. 18 April 2016;

• Untuk Satminkal lainnya penajaman dilakukan terhadap rencana kerja awal yang diarahkan untuk mendukung agenda prioritas nasional.

• Tim Sekretariat Pusat (Biro PAKLN dan BPIW) akan memfasilitasi materi hasil Pra Konreg, supervisi keterpaduan program/kegiatan antar satminkal, supervisi Sistem Pemrograman (SIP), serta mengumpulkan Form hasil Konreg 2016.

• Output dari setiap Satminkal per Provinsi yang dikumpulkan kepada Tim Sekretariat Pusat adalah: F-ISU, F-RENSTRA, F-RENJA, dan F-KSP. Dalam bentuk hard copy dan soft file.

11

TERIMA KASIH

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

12