Pedoman Penyusunan Laporan Tahunan Unit Kerja Kemenkes

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN UNIT KERJA DI KEMENTERIAN KESEHATAN

2011

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

ii

KATA PENGANTAR

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, setiap pimpinan suatu organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Salah satu laporan berkala yaitu laporan tahunan. Laporan Tahunan di Kementerian Kesehatan disusun berjenjang mulai dari Unit Kerja Eselon II hingga tingkat kementerian. Laporan tahunan yang disusun oleh Unit Kerja Eselon II akan menjadi salah satu bahan penyusunan Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon I, untuk selanjutnya menjadi bahan penyusunan Laporan Tahunan Kementerian Kesehatan.

Laporan tahunan merupakan laporan yang bersifat komprehensif, mencerminkan semangat untuk maju, “think out of the box”. Laporan tahunan selain deskriptif menerangkan tentang resume kegiatan, program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun laporan, juga analitik, antara lain perbandingan target dengan capaian serta upaya terobosan yang dilakukan dalam mencapai target tersebut. Masalah yang dihadapi serta upaya mengatasi masalah tersebut perlu dijelaskan. Laporan tahunan juga upaya memanfaatkan menggambarkan sumber daya (sumber daya manusia, sarana prasarana dan dana) yang dimiliki atau diterima unit kerja tersebut seefisien mungkin.

Mekanisme penyampaian laporan tahunan secara elektronik melalui website www.depkes.go.id. Keluaran (output) Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon II akan menjadi masukan (input) Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon I serta masukan (input) Laporan Tahunan Kementerian Kesehatan.

Pedoman singkat ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam penyusunan laporan tahunan unit kerja di Kementerian Kesehatan dan dapat direalisasikan sesuai waktu yang sudah ditentukan.

Demikian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, Desember 2011 Sekretaris Jenderal,

ttd.

dr. Ratna Rosita, MPHM NIP. 195212051980032001

http://www.depkes.go.id/

iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ................................................................................................. i Daftar Isi ............................................................................................................. ii I. PENDAHULUAN ................................................................................................. 1

A. LATAR BELAKANG ..................................................................................... 1 B. TUJUAN PEDOMAN ..................................................................................... 1 C. RUANG LINGKUP PEDOMAN ......................................................................... 2 C. PENGERTIAN ................................................................................................. 2

II. ALUR DAN MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN ......................... 3

A. ALUR ............................................................................................................ 3 B. MEKANISME ................................................................................................ 3

III. SISTEMATIKA LAPORAN TAHUNAN UNIT KERJA ESELON II …………………….…. 6 A. SAMPUL DEPAN …...........………………..………………....………………………….…. 6 B. KATA PENGANTAR …............……………………………………………………………….…. 6 C. DAFTAR ISI ………………………………..……………………………………………………….…. 6 D. BAB I. ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN ……………………………….…………….. 6

1. HAMBATAN TAHUN LALU ……………………………………………… 6 2. KELEMBAGAAN ……………………………………………………...…………….. 6 3. SUMBER DAYA …………………………………………………………………….. 6

E. BAB II. TUJUAN DAN SASARAN KERJA ……………………………………….…….. 9 1. DASAR HUKUM ………….……………………………………………………….… 9 2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR ………………………………….. 9

F. BAB III. STRATEGI PELAKSANAAN …………………………………………………………. 11 1. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN …….………………… 11 2. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN TUJUAN ……………….……… 11 3. TEROBOSAN YANG DILAKUKAN ….……………………………………….…. 11

G. BAB IV. HASIL KERJA ……………………..…….……………….…………….……………….…... 11 1. PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN …………..….………………..… 11 2. PENCAPAIAN KINERJA ……………….…………………..…………….……… 12 3. PENYERAPAN ANGGARAN ………………………………………………. 13 4. UPAYA WTP DAN REFORMASI BIROKRASI ……………….………. 13

H. BAB V. PENUTUP …….……………….……………….…….…………………….……………. 13 I. LAMPIRAN …………………………….………………….….…………………….………………… 13

IV. SISTEMATIKA LAPORAN TAHUNAN UNIT KERJA ESELON I …………………….…. 14

V. PENUTUP ……………………………….………….…………………….…………………….………………. 15

LAMPIRAN ……………………………….………….…………………….…………………….………………. 16

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi

Kementerian Negara, menyebutkan bahwa setiap pimpinan suatu organisasi wajib

menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Jenis-jenis laporan berkala antara

lain :

1. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan (berdasarkan

Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan).

3. Laporan nota keuangan dan RAPBN.

4. Laporan Sistem Akuntansi Intansi (SAI).

5. Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-

BMN).

6. Laporan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA).

7. Laporan Tahunan.

Laporan Tahunan merupakan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi, perkembangan dan

hasil yang dicapai oleh setiap unit kerja dalam setahun. Laporan Tahunan berisi uraian

yang lebih menyeluruh mengenai kondisi sumber daya (sumber daya manusia, sarana

prasarana dan dana), hasil kegiatan program, pencapaian kinerja dan masalah, hambatan

serta terobosan/inovasi sebagai upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan

program. Berbeda dengan keenam laporan lainnya yang bersifat deskriptif, Laporan

Tahunan diharapkan bersifat analitik, interpretatif, disertai saran dan tindak lanjut.

Laporan Tahunan di Kementerian Kesehatan disusun berjenjang mulai dari Unit Kerja

Eselon II hingga Kementerian. Laporan tahunan yang disusun oleh Unit Kerja Eselon II akan

menjadi salah satu bahan penyusunan Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon I, untuk

selanjutnya menjadi bahan penyusunan Laporan Tahunan Kementerian Kesehatan.

2

B. TUJUAN PEDOMAN

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi unit kerja di Kementerian Kesehatan dalam

menyusun Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban kegiatan yang telah

dilaksanakan pada tahun tersebut.

C. RUANG LINGKUP PEDOMAN

Ruang lingkup penulisan pedoman laporan tahunan ini yaitu:

BAB I Pendahuluan.

BAB II Alur dan Mekanisme Penyampaian Laporan Tahunan.

BAB III Sistematika Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon II.

BAB IV Sistematika Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon I.

BAB V Penutup.

D. PENGERTIAN

1. Unit Kerja Eselon I Kementerian Kesehatan

Unit Kerja Eselon I Kementerian Kesehatan merupakan unit struktural di bawah

Menteri Kesehatan yang mempunyai tugas dan fungsi tertentu berdasarkan

Peraturan Menteri Kesehatan.

2. Unit Kerja Eselon II Kementerian Kesehatan

Unit Kerja Eselon II Kementerian Kesehatan merupakan unit struktural di bawah Unit

Kerja Eselon I termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang dikoordinasikan

oleh Unit Kerja Eselon I, yang mempunyai tugas dan fungsi tertentu berdasarkan

Peraturan Menteri Kesehatan. Laporan UPT Vertikal setingkat Eselon III tercakup

dalam laporan tahunan Unit Kerja Eselon II yang mengkoordinasikannya.

3. Laporan Tahunan

Laporan Tahunan merupakan laporan mengenai kondisi sumber daya manusia (PNS

dan Non-PNS), kondisi sarana prasarana, hasil kegiatan program, informasi keuangan

(APBN dan Non-APBN), dan masalah, hambatan serta solusi dalam pelaksanaan

kegiatan program, periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember setiap tahunnya.

3

BAB II

ALUR DAN MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN

A. ALUR

Laporan Tahunan

Secara elektronik melalui website www.depkes.go.id

Kompilasi Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon II menjadi salah satu bahan

Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon I yang mengkoordinasikannya

B. MEKANISME

Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon II dilaporkan kepada Unit Kerja Eselon I terkait

selambat-lambatnya pada minggu terakhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan

Tahunan Unit Kerja Eselon I dilaporkan kepada Menteri Kesehatan pada minggu kedua

bulan Februari tahun berikutnya. Laporan Tahunan secara elektronik juga disampaikan ke

Bank Data Kementerian Kesehatan melalui website www.depkes.go.id yang dikelola oleh

Pusat Data dan Informasi. Kompilasi keluaran (output) Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon

II sebagai bahan penyusunan Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon I dan dapat menjadi

materi umpan balik serta pembinaan dari Unit Kerja Eselon I yang mengkoordinasikannya.

Dan selanjutnya Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon I akan menjadi bahan Laporan

Tahunan Kementerian Kesehatan.

KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT KERJA ESELON I

UNIT KERJA ESELON II

BANK DATA KEMENTERIAN KESEHATAN

(website www.depkes.go.id)



4

Mekanisme Unggah ke Bank Data Kementerian Kesehatan

1. Setiap Unit Kerja Eselon II diberikan user id dan password untuk mengunggah laporan

tahunan. Selain itu pedoman penyusunan laporan tahunan dan format lampiran

dapat diunduh di situs yang sama.

2. Pedoman Penyusunan Laporan Tahunan Unit Kerja Kementerian Kesehatan dapat

diunduh setelah login dengan id dan password yang telah diberikan.

5

3. Laporan tahunan yang diunggah ke Bank Data Kementerian Kesehatan berupa soft

copy narasi dan lampiran.

4. Absensi penerimaan laporan tahunan akan secara otomatis tertera setelah laporan

tahunan diunggah. Pimpinan Unit Kerja Eselon I dapat melihat secara langsung Unit

Kerja Eselon II yang dikoordinasikan, yang sudah mengunggah laporan tahunan.

5. Laporan tahunan dapat dimutakhirkan (update) dan akan menggantikan (replace) file

terdahulu/sebelumnya.

6. Pusat Data dan Informasi sebagai pengelola Bank Data Kementerian Kesehatan akan

mengkompilasi lampiran Laporan Tahunan dari Unit Kerja Eselon II untuk Unit Kerja

Eselon I yang mengkoordinasikannya. Berikutnya Unit Kerja Eselon I dapat

mempergunakan lampiran Laporan Tahunan Unit Eselon II sebagai bahan penyusunan

Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon I dan Laporan Tahunan Kementerian Kesehatan.

7. Apabila mengalami kesulitan dalam mengunggah Laporan Tahunan, dapat

menghubungi Pusat Data dan Informasi, contact person : Sdr. Andri Tryadi Adi

Saputra, S.Si (kantor : 021-5203874 pes. 6902, 6903; Hp : 08121087006).

6

BAB III

SISTEMATIKA LAPORAN TAHUNAN UNIT KERJA ESELON II

Sistematika penulisan Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon II adalah sebagai berikut:

A. SAMPUL DEPAN

Berisi judul laporan tahunan, nama unit kerja dan tahun laporan.

B. KATA PENGANTAR

Berisi kata pengantar yang disahkan oleh Pimpinan Unit kerja.

C. DAFTAR ISI

Berisi daftar isi dari laporan tahunan.

D. BAB I. ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN

Bab Analisis Situasi Awal Tahun berisi mengenai hambatan yang dihadapi pada tahun

yang lalu dan uraian tentang kelembagaan serta sumber daya unit kerja.

1. Hambatan tahun lalu

Dijelaskan mengenai masalah dan hambatan dalam pelaksanaan

kebijakan/program pada tahun yang lalu.

2. Kelembagaan

Dijelaskan secara umum tugas dan fungsi unit kerja sesuai Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kesehatan; beserta tata kelola unit, organisasi tim dan kelompok

kerja (POKJA).

3. Sumber daya

Dijelaskan secara umum/singkat sumber daya yang dimiliki unit kerja yang

mencakup:

a. Sumber daya manusia; diuraikan mengenai jumlah, kualifikasi/jenis

pendidikan, jabatan (struktural dan fungsional), tenaga yang baru diangkat

(CPNS), tenaga yang pensiun pada tahun laporan serta pegawai Non-PNS.

Dapat pula ditampilkan dalam bentuk diagram. Contoh diagram sebagai

berikut:

7

Diagram Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelompok Umur

Diagram Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin

1

9

8

5

1

0

1

234

56

78

910

<=30 31-40 41-50 51-55 >56

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelompok Umur

62%

38%

Persentase Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-laki

Perempuan

8

Diagram Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan

Diagram Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan

b. Sarana dan prasarana; diuraikan mengenai sarana dan prasarana baik barang

bergerak maupun barang tidak bergerak yang meliputi jenis, jumlah,

keadaan/kondisi dan perkembangannya pada tahun laporan. Penjelasan

mengacu pada laporan yang dihasilkan dari Aplikasi SIMAK-BMN.

c. Dana; diuraikan mengenai alokasi dana untuk kegiatan/program, sesuai

dengan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), mencakup semua sumber

dana, baik APBN maupun Non-APBN .

0123456

SMA

/SM

U

D1

D2

D3

D4 S1 S2 S3

Pendidikan

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan

0%

12%

63%

25%

Persentase Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan

Golongan I

Golongan II

Golongan III

Golongan IV

9

E. BAB II. TUJUAN DAN SASARAN KERJA

Bab Tujuan dan Sasaran Kerja berisi mengenai dasar hukum dan tujuan, sasaran serta

indikator.

1. Dasar hukum

Dijelaskan secara umum regulasi/peraturan yang menjadi acuan dalam

menetapkan tujuan, sasaran dan indikator. Adapun regulasi /peraturan yang dapat

menjadi acuan Unit Kerja Eselon II adalah :

Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang

Berkeadilan;

Instruksi Presiden No. 9 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;

Instruksi Presiden No. 14 tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas

Pembangunan Nasional Tahun 2011;

Keputusan Menteri Kesehatan No. 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 021/Menkes/SK/I/2011 tentang Rencana

Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;

Keputusan Menteri Kesehatan No. 1099/Menkes/SK/VI/2011 tentang Indikator

Kinerja Utama Tingkat Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;

Pakta Integritas Menteri Kesehatan;

Rencana Aksi yang ditetapkan Pimpinan Unit Kerja.

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator

Dijabarkan dan dijelaskan secara rinci tujuan, sasaran dan indikator mengenai

target program/kegiatan unit kerja yang seharusnya dicapai pada tahun laporan,

sesuai dengan Lampiran.

Tujuan adalah target yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1

(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik.

10

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh unit kerja dalam rumusan

yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan

secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana

aksi.

Indikator adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk

diwujudkan pada tahun laporan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana

target masing-masing. Indikator dan target unit kerja mengacu pada dokumen :




Berkeadilan;







Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 021/Menkes/SK/I/2011 tentang Rencana





11

F. BAB III. STRATEGI PELAKSANAAN

Bab Strategi Pelaksanaan berisi strategi pencapaian tujuan dan sasaran, hambatan

dalam pelaksanaan strategi, dan terobosan yang dilakukan termasuk kerjasama

dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).

1. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Menjabarkan dan menjelaskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran. Strategi

pencapaian tujuan dan sasaran merupakan penjabaran operasional kebijakan dan

program sebagai upaya pencapaian target (sasaran kerja) unit kerja. Strategi

dapat juga berupa kegiatan langsung maupun tidak langsung (pendukung) dalam

upaya pencapaian target. Pengadaan barang dan jasa (procurement) merupakan

salah satu strategi yang harus dijelaskan dalam laporan ini.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Strategi

Menjelaskan masalah dan hambatan dalam pelaksanaan strategi yang telah

ditentukan/direncanakan pada awal tahun. Masalah dan hambatan bisa terjadi

karena faktor dalam (internal), faktor luar (eksternal), faktor langsung maupun

faktor tidak langsung.

3. Terobosan yang Dilakukan

Menjelaskan mengenai upaya pemecahan masalah dan hambatan dalam

pelaksanaan strategi. Upaya ini dapat berupa terobosan/inovasi dalam rangka

pencapaian target yang telah ditetapkan oleh unit kerja.

G. BAB IV. HASIL KERJA

Bab Hasil Kerja berisi pencapaian tujuan, sasaran dan indikator serta akuntabilitas

kinerja.

1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Menjelaskan secara ringkas mengenai hasil kerja dari unit kerja melalui

kegiatan/program yang telah dilaksanakan. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian

indikator yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada tahun laporan. Penjelasan

meliputi :

12

a. Masukan (input), segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan

dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya

sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;

b. Luaran (output), segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik)

sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program

berdasarkan masukan yang digunakan;

c. Hasil (outcome), segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya luaran

kegiatan pada jangka menengah. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa

jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan;

d. Manfaat (benefit), kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung

oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh

publik;

e. Dampak (impact), ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau

kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator

dalam suatu kegiatan.

2. Pencapaian Kinerja

Menjelaskan pencapaian kinerja unit kerja dibandingkan dengan target. Indikator

dan capaian unit kerja mengacu pada dokumen :




Berkeadilan;







Keputusan Menteri Kesehatan No. 021/Menkes/SK/I/2011 tentang Rencana


13




3. Realisasi Anggaran

Menjelaskan realisasi anggaran antara lain:

persentase realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja;

persentase realisasi anggaran berdasarkan program/kegiatan.

Menjelaskan masalah dan hambatan dalam realisasi anggaran.

4. Upaya untuk Meraih WTP dan Reformasi Birokrasi

Menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh unit kerja untuk mencapai hasil

penilaian keuangan “wajar tanpa pengecualian” (WTP) dan kesiapan reformasi

birokrasi.

H. BAB V. PENUTUP

Berisi kesimpulan pada rencana aksi yang dilakukan dan strategi serta upaya yang

telah dilakukan untuk mengoptimalkan tujuan unit kerja dan saran perbaikan di masa

mendatang.

I. LAMPIRAN

Lampiran terdiri dari:

Lampiran 1. Inpres No. 3 tahun 2010 (sesuai unit/program kerja)



Lampiran 4. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014 (sesuai

unit/program kerja)

Lampiran 5. Indikator Kinerja Utama Kementerian Kesehatan (sesuai unit/program

kerja)

Lampiran 6. Laporan Spesifik Unit Kerja

Pedoman ini juga disertai file Ms. Excel pada CD terlampir. Lampiran 1 sampai dengan

lampiran 7, hanya lampirkan yang sesuai dengan program/unit kerja saja.

14

BAB IV

SISTEMATIKA LAPORAN TAHUNAN UNIT KERJA ESELON I

Sistematika penulisan Laporan Tahunan Unit Kerja Eselon I sama dengan sistematika

penulisan laporan tahunan Unit Kerja Eselon II. Laporan tahunan Unit Kerja Eselon I juga

menjelaskan mengenai tujuan, sasaran, strategi dan hasil kerja dalam rangka mencapai

indikator MDGs dan indikator kesehatan global.

15

BAB V

PENUTUP

Diharapkan Pedoman Penyusunan Laporan Tahunan Unit Kerja di Kementerian Kesehatan

ini dapat menjadi panduan dalam menyusun laporan tahunan sehingga program serta

kegiatan Kementerian Kesehatan dapat direncanakan dan dievaluasi dengan baik.

Lampiran 1

D3 - PENCAPAIAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS

RENCANA AKSIPENANGGUNG

JAWABINSTANSI TERKAIT

KRITERIA

KEBERHASILAN

UKURAN

KEBERHASILANUKURAN KEBERHASILAN

B03, B06, B09, B12% CAPAIAN KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8

D3P29A75:

Peningkatan Kualitas Gizi Anak

Kementerian

Kesehatan

TARGET 2011:

100%.

Target B.03 : Jumlah

Gizi Buruk yang ditemukan dan ditangani

sebanyak 9.000 kasus

B.03 : XX %

Target B.06:

Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan dan

ditangani sebanyak 18.000 kasus

B.06 : XX %

Target B.09:



B.09 : XX %

Target B.12:



B.12 : XX %

TARGET 2011 :

70 %

Target B.03 :

Cakupan balita yang ditimbang di Posyandu

mencapai 60 %

B.03 : XX %

Target B 06:

Cakupan balita yang ditimbang di Posyandu

mencapai 65 %

B.06 : XX %

Target B.09 : Cakupan

balita yang ditimbang di posyandu mencapai

67%.

B.09 : XX %

Target B.012:

Cakupan balita yang ditimbang di posyandu

mencapai 70 %

B.12 : XX %

D3P29: Perbaikan Gizi Masyarakat

Pemerintah Daerah

Provinsi: NTT,

Maluku, Sulteng,

Kalsel, NAD,

Gorontalo, Sulbar,

NTB, Kalteng, Papua

Barat, Malut, Sumut,

Sultra, Kalbar, Riau,

Papua, Sumbar,

Kaltim, Jambi

Peningkatan

persentase balita gizi

buruk yang mendapat

perawatan

Persentase balita

ditimbang berat

badannya (jumlah

balita ditimbang

dibagi seluruh balita

atau D/S)

INPRES 3 TAHUN 2010 KEMENTERIAN KESEHATAN



KRITERIA

KEBERHASILAN

UKURAN



1 2 3 4 5 6 7 8

D3P29: Perbaikan Gizi Masyarakat

D3P34A86:

Peningkatan pelayanan

kesehatan Anak

TARGET 2011:

85 %

Target B.03: Presentase

bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi

campak mencapai 10%

B.03 : XX %

Target B.06 : Presentase


campak mencapai 29%

B06 : XX %

Target B.09:

Presentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat

imunisasi campak mencapai 48%

B.09 : XX %

Target B.12 : Presentase


campak mencapai 85%

B.12 : XX %

TARGET 2011 : Target B.03 B.03 : XX %

Target B.06 B.06 : XX %



Kementerian

Kesehatan

TARGET 2011:

70%

Target B.03 :

Persiapan kegiatan pemetaan Puskesmas

PONED

B.03 : XX %

D3P35: Penurunan Angka Kematian Ibu

D3P35A87:

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Ibu

Kemendagri,

Pemerintah daerah

provinsi terutama

provinsi dengan

angka pertolongan

persalinan oleh

tenaga kesehatan

terlatih di bawah

angka rata-rata

nasional (<77,37%)

yaitu : Maluku,

Malut, Sulbar, Sultra,

Papua, NTT, Kalbar,

Papua Barat,

Sulteng, Gorontalo,

Kalteng, Sulsel,

Jabar, Sumsel, NTB,

Kalsel, Lampung

Persentase puskesmas

rawat inap yang

mampu melaksanakan

Pelayanan Obstetrik

Neonatal Emergensi

Dasar (PONED)

D3P34 : Penurunan Angka Kematian Anak

Kementerian

Kesehatan

Kementerian Dalam

Negeri, Pemerintah

Daerah Provinsi

diprioritaskan di:

NAD, Sumut, Papua

Barat, Maluku,

Jambi, Kalsel, Papua,

Kalbar, Babel, Sulsel,

Gorontalo, Malut,

Sulteng, Sumbar,

Sumsel, Sulbar

Persentase anak usia

0-11 bulan yang

mendapatkan

imunisasi campak

Kementerian

Kesehatan

KemenPP&PA,

KemhukHAM,

Setneg,

Kemnkartrans

Perumusan

Rancangan Peraturan

pemerintah tentang

pemberian ASI secara



KRITERIA

KEBERHASILAN

UKURAN



1 2 3 4 5 6 7 8

D3P29: Perbaikan Gizi Masyarakat Target B.06 :

Pertemuan kesepakatan penentuan target

pengembangan Puskesmas PONED

B.06 : XX %

Target B.09 :

Tersedianya data Puskesmas PONED dari 33

propinsi

B.09 : XX %

Target B.12 : Jumlah

Puskesmas PONED mencapai 1579

B.12 : XX %

TARGET 2011:

85%

Target B03:

Bimtek RS kab/kota yang mampu PONEK On

The Job Training (OJT)

B.03: XX %

Target B06 : RS

kab/kota yang mampu PONEK 367 RS (83 %)

B.06: XX %

Target B09: RS

kab/kota yang mampu PONEK 373 RS (84%)

B.09 : XX %

Target B12 : RS

kab/kota yang mampu PONEK 377 RS (85%)

B.12 : XX %

D3P35A87:

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Ibu

Kemendagri,

Pemerintah daerah

provinsi terutama

provinsi dengan

angka pertolongan

persalinan oleh

tenaga kesehatan

terlatih di bawah

angka rata-rata

nasional (<77,37%)

yaitu : Maluku,


Papua, NTT, Kalbar,

Papua Barat,

Sulteng, Gorontalo,

Kalteng, Sulsel,

Jabar, Sumsel, NTB,

Kalsel, Lampung

Persentase puskesmas

rawat inap yang

mampu melaksanakan

Pelayanan Obstetrik

Neonatal Emergensi

Dasar (PONED)

Kementerian

Kesehatan

Kemendagri,

Pemerintah daerah

provinsi terutama

provinsi dengan

angka pertolongan

persalinan oleh

tenaga kesehatan

terlatih di bawah

angka rata-rata

nasional (<77,37%)

yaitu : Maluku,


Papua, NTT, Kalbar,

Papua Barat,

Sulteng, Gorontalo,

Kalteng, Sulsel,

Jabar, Sumsel, NTB,

Kalsel, Lampung

Persentase RS

kabupaten/kota yang

melaksanakan

Pelayanan Obstetrik

Neonatal Emergensi

Komprehensif

(PONEK)



KRITERIA

KEBERHASILAN

UKURAN



1 2 3 4 5 6 7 8

D3P29: Perbaikan Gizi Masyarakat TARGET 2011: - Target B.03 B.03 : XX %Target B.06 B.06 : XX %



TARGET 2011: - Target B.03 B.03 : XX %




Target B.03:

Advokasi tentang Pencapaian Inpres No.3 th

2010 dengan KemenPAN, Kemendagri, BKN dan

BKD Propinsi, Kab/Kota. Formasi penempatan

Nakes Strategis di DTPK dan DBK(20%)

B03: XX %

Target B.06:

Terlaksananya penempatan Nakes Strategis di

DTPK dan DBK (25 %)

B06: XX %

Target B.09:

Terlaksananya penempatan Nakes Strategis di

DTPK dan DBK(30%)

B09: XX%

Target B.12: •

Target Tercapai (30 %) •

Evaluasi penempatan Nakes strategis di DTPK

dan DBK

B12: XX%

D3P37: Pengendalian Penyakit HIV dan AIDS, Malaria dan TB

D3P35A89:

Penempatan Tenaga

kesehatan Strategis di fasilitas

kesehatan, terutama di

Psukesmas dan Rumah Sakit

Kabupaten/Kota (Program

2011)

Kementerian

Kesehatan

Kemen PAN&RB,

Kemendagri, BKN

Persentase

penempatan tenaga

kesehatan strategis

terutama dokterm

bidan dan perawat di

daerah-daerah sesuai

kebutuhan terutama

di daerah bermasalah

kesehatan (DBK) dan

daerah terpencil,

perbatasan dan

kepulauan (DTPK),

sesuai formasi yang

tersedia

TARGET 2011 :

30% pada tahun

2011

D3P35A88:

Penempatan Tenaga

kesehatan Strategis di fasilitas

kesehatan, terutama di

Psukesmas dan Rumah Sakit

Kabupaten/Kota

Kementerian

Kesehatan

Kemendagri, Kemen

PAN&RB, BKN

Tersusunnya

pemetaan kebutuhan

tenaga kesehatan

strategis mencakup

jumlah, jenis dan

lokasi penempatannya

Tidak ada Target

Kementerian

Kesehatan

Seskab, Kemen

PAN&RB, BKN

Penetapan Perpres

tentang tenaga

kesehatan strategis di

Puskesmas dan RS

Kabupaten/Kota



KRITERIA

KEBERHASILAN

UKURAN



1 2 3 4 5 6 7 8

D3P29: Perbaikan Gizi MasyarakatD3P37A91:

Pengendalian Penyakit HIV

dan AIDS

Kementerian

Kesehatan

TARGET 2011:

400.000 orang

Target B03 : Jumlah

orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang

menerima konseling dan testing sebanyak

310.000 orang (kumulatif dari tahun 2010)

(77,5 %)

B.03 : XX %

Target B06 : Jumlah



340.000 orang (85%)

B.06 : XX %

Target B09 : Jumlah



370.000 orang (92,5%)

B.09 : XX %

Target B12 : Jumlah



400.000 orang (100 %)

B.12 : XX %

TARGET 2011:

75%

Target B3 : ODHA

yang mendapat ART sebanyak 19.000

B.03 : XX %

Target B6 : ODHA


B.06 : XX %

Target B9 : ODHA


B.08 : XX %

Target B12 : ODHA


B.12 : XX %

Komisi

Penanggulangan

AIDS Nasional,

Pemerintah Daerah

Provinsi: Papua, DKI

Jakarta, Jabar, Jatim,

Bali, Sumut, Kalbar,

Jateng, Riau, Sumsel

Jumlah orang yang

berumur 15 tahun

atau lebih yang

menerima konseling

dan testing HIV

Persentase Orang

dengan HIV dan AIDS

(ODHA) yang

mendapatkan Anti

retroviral Treatment

(ART)



KRITERIA

KEBERHASILAN

UKURAN



1 2 3 4 5 6 7 8

D3P29: Perbaikan Gizi Masyarakat TARGET 2011:

60%

Target B.03 :

Jumlah kab/Kota yang melaksanakan

pencegahan penularan HIV sesuai pedoman di

260 kab/kota (kumulatif dari tahun 2010)

B.03 : XX %

Target B.06 :



270 kab/kota

B.06 : XX %

Target B.09 :



280 kab/kota

B.09 : XX %

Target B.12 :



291 kab/kota

B.12 : XX %

TARGET 2011:

35 %

Perempuan, 20

Target B.03:

Kegiatan pengumpulan data STBP 2011

B03: XX %

Target B.06:

Penyelesaian pengumpulan data STBP 2011

B.06 : XX %

Target B.09:

Pengolahan data STBP selesai di laksanakan

B09: XX%

Target B.12: Data

hasil STBP 2011 siap dipublikasikan

B12: XX%

D3P37A92:

Pengendalian Penyakit Malaria

Kementerian

Kesehatan

Angka penemuan

kasus malaria per

1,000 penduduk

TARGET 2011:

1.75 0/oo

Target B.03: Kasus

positif malaria yang ditemukan pada unit

pelayanan kesehatan (UPK). Di bagi penduduk

berisiko terhadap penularan malaria

(endemismalaria) dikali 1000. angka penemuan

kasus malaria < 0.58 per 1000 penduduk.

B03: XX %Pemerintah Daerah

Provinsi: Papua

Barat, NTT, Papua,

Malut, Babel,

Maluku, Bengkulu,

NTB, Jambi, Sulteng

Persentase

penggunaan kondom

pada kelompok

hubungan seks

beresiko tinggi

(berdasarkan

pengakuan pengguna)

(program 2011)

Persentase

kabupaten/kota yang

melaksanakan

pencegahan

penularan HIV sesuai

pedoman



KRITERIA

KEBERHASILAN

UKURAN



1 2 3 4 5 6 7 8

D3P29: Perbaikan Gizi Masyarakat Target B.06: Kasus




(endemismalaria) di kali 1000. angka penemuan

kasus malaria < 1.00 per 1000 penduduk

B06: XX %

Target B.09: Kasus






B09: XX %

Target B.12: Kasus






B12: XX %

D3P37A93:

Pengendalian penyakit TB

Kementerian

Kesehatan

Persentase kasus baru

TB Paru (BTA Positif)

yang ditemukan

TARGET 2011 :

75 %

Target B.03:

Presentase jumlah pasien baru TB paru BTA

positif yang ditemukan dan diobati di

bandingkan jumlah pasien baru TB Paru BTA

positif yang diperkirakan sebesar 11 %

B03: XX %

Target B.06:

Presentase jumlah pasien baru TB Paru BTA

positif yang ditemukan dan diobati

dibandingkan jumlah pasien baru TB Paru BTA


B06: XX %

Pemerintah Daerah

Provinsi: Papua

Barat, NTT, Papua,

Malut, Babel,

Maluku, Bengkulu,

NTB, Jambi, Sulteng

Pemerintah Daerah

Provinsi: Bali,

Gorontalo, Sumut,

Jambi, Bengkulu,

Papua, Jatim, Babel,

DIY, Sultra, Sumbar,

Jateng, Kalbar,

Sumsel, Aceh,

Sulbar, Papua Barat,

Lampung, Kalsel,

Sulsel, Sulteng,

Malut, Kepri, NTT,

NTB, Riau, Kaltim

dan Kalteng



KRITERIA

KEBERHASILAN

UKURAN



1 2 3 4 5 6 7 8

D3P29: Perbaikan Gizi Masyarakat Target B.09:


positif yang ditemukan dan di obati



B09: XX%

Target B.12:


positif yang ditemukan dan di obati



B12: XX%

TARGET 2011:

5.500 desa

Target B.03:

Terlaksananya STBM di 200 Desa

B03: XX %

Target B.06:

Terlaksananya STBM di 600 Desa

B06: XX %

Target B.09:

Terlaksananya STBM di 1500 desa

B09: XX%

Target B.12:

Terlaksananya STBM di 5500 desa

B12: XX%

Pemerintah Daerah

Provinsi: Bali,

Gorontalo, Sumut,

Jambi, Bengkulu,

Papua, Jatim, Babel,

DIY, Sultra, Sumbar,

Jateng, Kalbar,

Sumsel, Aceh,

Sulbar, Papua Barat,

Lampung, Kalsel,

Sulsel, Sulteng,

Malut, Kepri, NTT,

NTB, Riau, Kaltim

dan Kalteng

D3P40 : Peningkatan Akses penduduk Terhadap Sanitasi dasar yang Layak

D3P40A97:

Peningkatan akses sanitasi

dasar yang layak

Kementerian

Kesehatan

Pemerintah Daerah

Provinsi: NTT,

Papua, Kalteng,

Papua Barat,

Bengkulu, Lampung,

Maluku, Kalbar,

Sumbar, NTB, Jambi,

Kalsel, Sumsel,

Sulteng, Aceh,

Malut, Gorontalo,

Sulbar, Kepri, Sultra,

Jatim

Jumlah desa yang

melaksanakan Sanitasi

Total Berbasis

Masyarakat (STBM)

Lampiran 2

RENCANA AKSI PENANGGUNG

JAWAB

INSTANSI TERKAIT KRITERIA

KEBERHASILAN

UKURAN KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN B07,

B08, B10, B12

% CAPAIAN KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8

TARGET B06:

Rapat Koordinasi Pembahasan

Pengawasan Penyaluran Dana

BOK

B06 : XX %

TARGET B09:

Tersusunnya Pedoman Audit

Kinerja BOK

B09 : XX %

TARGET B12:

Implementasi Pengawasan

Online di 15 Kabupaten

B12 : XX %

S1 : PENCEGAHAN

S1P27 Penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang transparan dan akuntabel

S1P27A75:

Pengawasan atas

penyaluran dan

penggunaan dana

BOK yang bebas

dari korupsi

Kemenkes Kemendagri, Pemda

Prov/kab/Kota

Sistem pengawasan atas

penyaluran

dan penggunaan dana

BOK yang

transparan dan

akuntabel secara on line

TARGET :

Terciptanya sistem

pengawasan atas

penyaluran dan

penggunaan dana BOK

Lampiran 3

8 PROGRAM - 12 RENAKSI - 21 SUB RENAKSI


JAWABINSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN

UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09,

B12% CAPAIAN KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8

Kemenkes TARGET B04:

86% Bulin ditolong oleh tenaga kesehatan

terlatih sebesar 17% dari sasaran setahun

(perkiraan sasaran setahun sebanyak

4.602.833 )

B04: XX %

TARGET B06:




4.602.833 )

B06: XX %

TARGET B09:




4.602.833 )

B09: XX%

TARGET B12:


terlatih sebesar 100% dari sasaran

setahun (perkiraan sasaran setahun

sebanyak 4.602.833 )

B12: XX%

TARGET B04:

88% ibu hamil mendapatkan pelayanan

antenatal sebesar 20% dari sasaran



B04: XX %

TARGET B06:





B06: XX %

Semakin tinggi

persentase ibu hamil

yang mendapatkan

pelayanan antenatal

(cakupan kunjungan

kehamilan ke empat (K4))

TARGET:

Tercapainya 88% ibu hamil

yang mendapatkan

pelayanan antenatal

(cakupan kunjungan


PRIORITAS NASIONAL 3: KESEHATAN

N3P15: Pelaksanaan Upaya Kesehatan Preventif Terpadu

N3P15A1: Pembinaan

Pelayanan Kesehatan Ibu

dan Reproduksi

Kemendagri,

Kemeneg PP dan

PA, BKKBN, PKK,

Organisasi profesi

Semakin tinggi

persentase ibu bersalin

yang ditolong oleh

tenaga kesehatan terlatih

(cakupan pertolongan

persalinan oleh tenaga

kesehatan (PN))

TARGET:

Tercapainya 86% ibu

bersalin yang ditolong oleh

tenaga kesehatan terlatih

(cakupan pertolongan

persalinan oleh tenaga

kesehatan (PN))





1 2 3 4 5 6 7 8

TARGET B09:





B09: XX %

TARGET B12:





B12: XX%

TARGET B04:

7.800 fasilitas pelayanan kesehatan yang

memberikan KB sesuai standar

B04: XX %

TARGET B06:



B06: XX %

TARGET B09:



B09: XX%

TARGET B12:



B12: XX%

N3P15A2: Pembinaan

Pelayanan Kesehatan Anak

Kemenkes Kemendagri,

Kemeneg PP dan

PA, BKKBN, PKK

Semakin besar cakupan

kunjungan neonatal

pertama (KN1)

TARGET:

Tercapainya 86% cakupan

kunjungan neonatal pertama

(KN1)

TARGET B04:

86% kunjungan neo natal pertama (KN1)

sebesar 17% dari sasaran setahun


4.522.716 )

B04: XX %

TARGET B06:




4.522.716 )

B06: XX %

TARGET B09:




4.522.716 )

B09: XX%

Semakin tinggi

persentase ibu hamil

yang mendapatkan

pelayanan antenatal

(cakupan kunjungan


Semakin tinggi

persentase fasilitas

pelayanan kesehatan

yang memberikan

pelayanan KB sesuai

standar

TARGET:

Tercapainya 40% fasilitas

pelayanan kesehatan yang

memberikan pelayanan KB

sesuai standar





1 2 3 4 5 6 7 8

TARGET B12:




4.522.716 )

B12: XX%


pelayanan kesehatan bayi

TARGET:

Tercapainya 85% cakupan

pelayanan kesehatan bayi

TARGET B04:

85% pelayanan kesehatan bayi sebesar

12% dari sasaran setahun (perkiraan

sasaran setahun sebanyak 4.522.716 )

B04: XX %

TARGET B06:




B06: XX %

TARGET B09:




B09: XX %

TARGET B12:




B12: XX %


pelayanan kesehatan

balita

TARGET:

Tercapainya 80% Cakupan

pelayanan kesehatan balita

TARGET B04:

80% pelayanan kesehatan anak balita



17.237.485 )

B04: XX %

TARGET B06:




17.237.485 )

B06: XX %





1 2 3 4 5 6 7 8

TARGET B09:




17.237.485 )

B09: XX %

TARGET B12:




17.237.485 )

B12: XX %

N3P15A3: Pembinaan

Imunisasi dan karantina

kesehatan

Kemenkes Kemendagri, MUI,

BKKBN, PKK, IDAI,

IBI, PPNI, IDI

Semakin tinggi

presentase bayi usia 0-11

bulan yang mendapat

imunisasi dasar lengkap

TARGET:

Tercapainya 82% bayi usia

0-11 bulan yang mendapat

imunisasi dasar lengkap

TARGET B04:

82% bayi usia 0-11 bulan mendapat

imunisasi dasar lengkap sebesar 12%

sasaran setahun (perkiraan sasaran

setahun sebanyak 4.522.716 )

B04: XX %

TARGET B06:





B06: XX %

TARGET B09:





B09: XX%

TARGET B12:





B12: XX%

Kemenkes Kemendagri,

Bappenas.

TARGET B04:

Tersusunnya petunjuk teknis pelaksanaan

BOK 2011

B04: XX %

TARGET B06:

Tersusunnya SK Kepala Dinas

Kabupaten/Kota tentang penetapan

alokasi dana BOK

B06: XX %

N3P15A4: Pengembangan

Bantuan Operasional

Kesehatan

Semakin banyaknya

jumlah puskesmas yang

mendapatkan bantuan

operasional kesehatan

dan menyelenggarakan

lokakarya mini untuk

menunjang pencapaian

Standar Pelayanan

Minimal (SPM)

TARGET:

Tercapainya 8.608

puskesmas yang

mendapatkan bantuan

operasional kesehatan dan

menyelenggarakan lokakarya

mini untuk menunjang

pencapaian Standar

Pelayanan Minimal (SPM)





1 2 3 4 5 6 7 8

TARGET B09:

Tersusunnya laporan rekapitulasi dari

Kabupaten/Kota tentang POA (plan of

action)

B09: XX%

TARGET B12:

Tercapainya 8.608 puskesmas yang

mendapatkan BOK

B12: XX%

N3P16A1: Penyehatan

Lingkungan

Kemenkes Kemen PU Semakin besar

persentase kualitas air

minum yang memenuhi

syarat

TARGET:

Tercapainya 90% kualitas air

minum yang memenuhi

syarat

TARGET B04:

Sosialisasi NSPK persyaratan dan

tatalaksana pengawasan kualitas air

minum

B04: XX %

TARGET B06:

Capacity Building kepada Dinas

Kesehatan, laboratorium dan UPT vertikal

Ditjen PPPL

B06: XX %

TARGET B09:

87% kualitas air minum yang

didistribusikan oleh penyelenggara air

minum (PDAM) memenuhi syarat

B09: XX%

TARGET B12:

90% kualitas air minum yang

didistribusikan oleh penyelenggara air

minum (PDAM) memenuhi syarat

B12: XX%

Kemenkes Badan POM Semakin tingginya angka

keberhasilan pengobatan

TB

TARGET:

Tercapainya 86% angka

keberhasilan pengobatan

TARGET B04:

86% angka keberhasilan pengobatan TB

dari kasus TB yang ditemukan

B04: XX %

TARGET B06:



B06: XX %

TARGET B09:


dari TB yang ditemukan

B09: XX%

TARGET B12:



B12: XX%

TARGET B04:

3 Provinsi melakukan sero survey

B04: XX %

N3P16A2: Pengendalian

Penyakit Menular

Langsung

Persentase provinsi yang

melakukan sero survey

HIV dan Sifilis

TARGET:

Tercapainya 24 Provinsi yang

melakukan sero survey HIV

dan Sifilis

Semakin banyaknya

jumlah puskesmas yang

mendapatkan bantuan

operasional kesehatan




Standar Pelayanan

Minimal (SPM)

TARGET:

Tercapainya 8.608

puskesmas yang

mendapatkan bantuan


menyelenggarakan lokakarya

mini untuk menunjang

pencapaian Standar






1 2 3 4 5 6 7 8

TARGET B06:


B06: XX %

TARGET B09:


B09: XX%

TARGET B12:


B12: XX%

TARGET B04:

50 Kab/ Kota

B04: XX %

TARGET B06:

100 Kab/Kota

B06: XX %

TARGET B09:

150 Kab/Kota

B09: XX%

TARGET B12:

200 Kab/Kota

B12: XX%

Persentase provinsi yang

melakukan sero survey

HIV dan Sifilis

TARGET:

Tercapainya 24 Provinsi yang

melakukan sero survey HIV

dan Sifilis

Upaya peningkatan

pengetahuan

komprehensif tentang

HIV dan AIDS pada

penduduk usia 15-24

tahun

TARGET:

Jumlah Kabupaten/kota yang

sudah melakukan upaya

peningkatan pengetahuan

komprehensif tentang HIV

dan AIDS pada penduduk usia

15-24 tahun sebesar 200

kab/kota, yang dilengkapi

rapid survey untuk melihat

dampak upaya tsb secara





1 2 3 4 5 6 7 8

N3P17: Kefarmasian dan Alat Kesehatan

N3P17A1: Peningkatan

Produksi dan

Distribusi Kefarmasian

Kemenkes Jumlah bahan baku obat

dan obat tradisional

produksi di dalam negeri

TARGET:

Tercapainya jumlah 15

bahan baku obat dan obat

tradisional yang diproduksi di

dalam negeri

TARGET B04:

Tercapainya rumusan komitmen

mengenai bahan baku obat dan obat

tradisional produksi dalama negeri melalui

rapat koordinasi.

B04: XX %

TARGET B06:

Terlaksananya penetapan NSPK (Norma

Standard Prosedur Kriteria) di bidang

bahan baku obat dan obat tradisional

produksi di dalam negeri

B06: XX %

TARGET B09:

Tercapainya 6 bahan baku obat dan obat

tradisional yang diproduksi di dalam

negeri

B09: XX%

TARGET B12:

Tercapainya 15 bahan baku obat dan obat

tradisional yang diproduksi di dalam

negeri

B12: XX%

N3P18: Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan

N3P18A1: Standardisasi,

Sertifikasi, dan Pendidikan

berkelanjutan SDM

Kesehatan

Kemenkes Meningkatnya jumlah

SDM kesehatan di

fasilitas kesehatan yang

telah

ditingkatkan

kemampuannya

melalui pendidikan

berkelanjutan

TARGET:

Terlaksananya pendidikan

berkelanjutan bagi 8000

SDM kesehatan melalui

pendidikan berkelanjutan

TARGET B04:

50% dari target 8.000 SDM di fasilitas

Kesehatan

B04: XX %

TARGET B06:


Kesehatan

B06: XX%

TARGET B09:


Kesehatan

B09: XX%

TARGET B12:


Kesehatan

B12: XX%





1 2 3 4 5 6 7 8

Semakin meningkatnya

persentase profesi tenaga

kesehatan yang memiliki

standar

kompetensi

TARGET:

Tercapainya 55% profesi

tenaga kesehatan yang

memiliki standar kompetensi

TARGET B04:

Terlaksananya rapat persiapan dan

pengumpulan data

B04: XX %

TARGET B06:

Terlaksananya Draft standar kompetensi

B06: XX%

TARGET B09:

Terlaksananya sounding dan finalisasi

standar kompetensi

B09: XX%

TARGET B12:

Terlaksananya penetapan standar

kompetensi sebanyak 9 (kumulatif) dari 16

profesi tenaga kesehatan

B12: XX%





1 2 3 4 5 6 7 8

N3P20: Penyediaan obat essensial nasional

N3P20A1: Peningkatan

ketersediaan obat publik

dan perbekalan kesehatan

Kemenkes Pemda Terkait,

Badan POM atau

Balai Besar/Balai

POM

Meningkatnya persentase

ketersediaan obat dan

vaksin yang aman,

bermutu dan berkhasiat

TARGET:

Tercapainya 85%

ketersediaan obat dan vaksin

yang aman bermutu dan

berkhasiat

TARGET B04:

- Penetapan harga obat generik untuk

pengadaan pemerintah, sarana pelayanan

kesehatan dan harga vaksin (SK Menkes)

- Tersusunnya 9 dokumen rencana

kebutuhan obat (RKO)

B04: XX %

TARGET B06:

Tersusunnya 4 dokumen rencana

kebutuhan obat (RKO)

Tersedianya 15% obat dan vaksin yang

aman, bermutu dan berkhasiat

B06:

-XX%

-XX%

TARGET B09:



B09: XX%

TARGET B12:



B12: XX%

N3P21: Pembinaan Upaya Kesehatan

N3P21A1: Pembinaan

Upaya Kesehatan Rujukan

Kemenkes Semakin banyak jumlah

kota di Indonesia yang

memiliki RS standar kelas

dunia (world class )

TARGET:

Tercapainya 2 kota di

Indonesia yang memiliki RS

standar kelas dunia (world

class )

TARGET B04:

Proses penyusunan GAP Analisis dalam

rangka menuju akreditasi rumah sakit

bertaraf internasional

B04: XX %

TARGET B06:

Penyusunan standar akreditasi rumah

sakit menuju taraf internasional

B06: XX%

TARGET B09:

Penyusunan Instrumen dan Bimbingan

Akreditasi Rumas Sakit menuju taraf

Internasional

B09: XX%

TARGET B12:

Pemenuhan persyaratan rumah sakit

menuju akreditasi bertaraf internasional

B12: XX%





1 2 3 4 5 6 7 8

TARGET B04 :

Rapat Persiapan Bimbingan Teknis CST ke

seluruh RS Pendidikan

B04: XX %

TARGET B06:

Pertemuan Bimbingan Teknis CST

B06: XX%

TARGET B09:

Usulan penetapan RS Rujukan ODHA

B09: XX%

TARGET B12:

SK Penetapan RS Rujukan ODHA

B12: XX%

Semakin meningkatnya

persentase RS

Pemerintah

menyelenggarakan

pelayanan

rujukan bagi Orang

dengan HIV

TARGET:

Tercapainya 70% RS

Pemerintah

menyelenggarakan

pelayanan rujukan bagi

N4: PENANGGULANGAN KEMISKINAN3 PROGRAM - 12 RENAKSI - 25 SUB-RENAKSI




B12 % CAPAIAN KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8

N4P23A1:


kesehatan masyarakat

TARGET B04: 60% B04: XX %

TARGET B06: 65% B06: XX%

TARGET B09: 68% B09: XX %

TARGET B12: 70,3% B12: XX %

TARGET B04:

Dokumen SPM terselesaikan

B04: XX%

TARGET B06: -

Juknis pelayanan Jamkesmas Dasar di

Puskesmas dan jaringannya sudah

tersosialisasikan

- Transfer pertama dana Jamkesmas untuk

497 kabupaten/kota yang mencakup

9.005 puskesmas

B06:

- XX%

- XX%

TARGET B09:

Transfer kedua dana Jamkesmas untuk

497 kabupaten/ kota yang mencakup

9.005 puskesmas

B09: XX %

TARGET B12 :

Transfer ke tiga dana Jamkesmas untuk

497 kabupaten/kota yang mencakup

9.005 puskesmas

B12: XX %

TARGET B04: 76% (1.042 RS) B04: XX %

TARGET B06: 77% (1.056 RS) B06: XX %

TARGET B09: 78% (1.069 RS) B09: XX %

TARGET B12: 80% (1.096 RS) B12: XX %

Lampiran 3 (lanjutan)

Kemenkes Persentase RS peserta

Jamkesmas yang

memberikan pelayanan

kesehatan rujukan bagi

penduduk miskin

TARGET: Tercapainya 80% RS

yang melayani pasien

penduduk miskin peserta

program Jamkesmas

N4P23: Penyempurnaan program bantuan sosial berbasis keluarga

Kemenkes Kemennaker,

Kemensos, BPS,

Kemendagri,

Pemda terkait

Persentase penduduk

(termasuk seluruh

penduduk miskin) yang

memiliki jaminan

kesehatan

TARGET: Tercapainya 70.3%

penduduk (termasuk seluruh

penduduk miskin) yang

memiliki jaminan kesehatan

Kemenkes Kemenkeu,

Kemendagri,

Bappenas, Setkab,

PT Pos

Jumlah puskesmas yang


kesehatan dasar bagi

penduduk miskin

TARGET: Tercapainya 9.005

puskesmas yang memberikan

pelayanan kesehatan dasar

bagi penduduk miskin

5 PROGRAM - 11 RENAKSI - 27 SUB-RENAKSI


JAWABINSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 % CAPAIAN KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8

TARGET B04:

Proses administrasi persiapan Rakontek

B04: XX%

TARGET B06:

Rakontek dengan 45 kabupaten prioritas

DTPK

B06: XX%

TARGET B09:

Surat pemberitahuan penyelesaian

pekerjaan ke daerah

B09: XX%

TARGET B12:

81 puskesmas perawatan di DTPK

B12: XX%

TARGET B04: Identifikasi wilayah untuk

rumah sakit bergerak di DTPK

B04: XX%

TARGET B06:Penetapan daerah yang akan

didirikan rumah sakit bergerak

B06: XX%

TARGET B09: Pemenuhan sarana prasarana

di rumah sakit bergerak yang telah

ditetapkan

B09: XX%

TARGET B12: Bimtek di RS bergerak yang

telah ditetapkan

B12: XX%


kesehatan RS bergerak

terutama di

kabupaten/kota di

daerah tertinggal,

perbatasan dan

kepulauan (DTPK)

TARGET: Terealisasinya

pembangunan 10 RS

bergerak didaerah tertinggal

perbatasan dan kepulauan

(DTPK)

N10: DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA KONFLIK


N10P64: Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik

N10P64A1:

Pembinaan upaya

kesehatan dasar dan

kesehatan rujukan

Kementerian

Kesehatan

Peningkatan puskesmas

di perbatasan dan pulau-

pulau kecil terluar

menjadi puskesmas

perawatan

TARGET: Tercapainya 81

puskesmas yang menjadi

puskesmas perawatan di

perbatasan dan pulau-pulau

kecil terluar

Lampiran 4

MATRIKS KINERJA KEMENTERIAN KESEHATAN

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10

1. Jumlah Kab/Kota

yang mempunyai

kemampuan tanggap

darurat dalam

penanganan bencana

105 150 200 250 300

2. Persentase rumah

tangga yang

melaksanakan Perilaku

Hidup Bersih dan Sehat

(PHBS )

50 55 60 65 70

1. Persentase rumah

tangga yang

melaksanakan Perilaku

Hidup Bersih dan Sehat

(PHBS )

50 55 60 65 70

2. Persentase Desa

Siaga aktif

15 25 40 55 70

3. Jumlah Pos

Kesehatan Desa

(Poskesdes) beroperasi

70,000 72,000 74,000 76,000 78,000

2 Penanggulangan Krisis

Kesehatan

Meningkatnya

penanggulangan krisis

secara cepat

Jumlah Kab/Kota yang

mempunyai kemampuan

tanggap darurat dalam

penanganan bencana

105 150 200 250 300 Pusat

Penanggu-

langan Krisis

Kesehatan,

Setjen1. Persentase

penduduk (termasuk

seluruh penduduk

miskin) yang memiliki

jaminan kesehatan

59 70,3 88,4 94,5 1003 Pembinaan, Pengembangan

Pembiayaan dan Jaminan

Kesehatan

Terumuskannya kebijakan

pembiayaan dan jaminan

pemeliharaan kesehatan

Pusat

Pembiayaan

dan Jaminan

Kesehatan,

Setjen

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA

I Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

Meningkatnya koordinasi

pelaksanaan tugas,

pembinaan dan pemberian

dukungan manajemen

Kementerian Kesehatan

Sekretariat

Jenderal

1 Pemberdayaan Masyarakat

dan Promosi Kesehatan

Meningkatnya

pelaksanaan

pemberdayaan dan

promosi kesehatan kepada

masyarakat

Pusat Promkes,

Setjen

NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR TARGET REALISASI

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA


2. Tersedianya data

NHA setiap tahun

1 1 1 1 1

1. Jumlah produk

hukum bidang

kesehatan yang a. RUU , RPP/

R.Per/ Keppres

9 9 9 9 9

b.

Per/Kepmenkes

30 35 40 45 45

2. Jumlah kasus-kasus

hukum bidang

kesehatan yang

tertangani

37 40 45 50 55

3. Jumlah organisasi

dan tatalaksana serta

klasifikasi yang

ditetapkan di

lingkungan

Kementerian

Kesehatan termasuk

UPT

10 10 10 10 10

5 Pertimbangan Kesehatan

Nasional

Terselenggaranya

pertimbangan kesehatan

Nasional

Jumlah kebijakan

Nasional yang direview

- 12 15 18 20 (Menunggu

Perpres)

1. Persentase

ketersediaan profil

kesehatan Nasional,

Provinsi, dan Kab/Kota

per tahun

60 70 80 90 100

2. Persentase Provinsi

dan Kab/Kota yang

memiliki bank data

kesehatan

40 45 50 55 60

6 Pengelolaan Data dan

Informasi Kesehatan

Meningkatnya

pengembangan sistem

informasi kesehatan

Pusat Data dan

Informasi,

Setjen

3 Pembinaan, Pengembangan

Pembiayaan dan Jaminan

Kesehatan

Terumuskannya kebijakan

pembiayaan dan jaminan

pemeliharaan kesehatan

Pusat

Pembiayaan

dan Jaminan

Kesehatan,

Setjen

4 Perumusan Peraturan

Perundang-undangan dan

Pembinaan Organisasi

Tatalaksana

Meningkatnya produk-

produk hukum yang akan

mendukung

penyelenggaraan

pembangunan bidang

kesehatan

Biro Hukum

dan Organisasi,

Setjen

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA


3. Persentase Provinsi

dan Kab/Kota yang

menyelenggarakan

sistem informasi

kesehatan terintegrasi

- 70 80 90 100

7 Peningkatan Kerjasama Luar

Negeri

Meningkatnya peran dan

posisi Indonesia dalam

kerjasama luar negeri di

bidang kesehatan

Jumlah naskah kerjasama

Internasional

22 23 27 28 30 Pusat

Kerjasama Luar

Negeri, Setjen

1. Jumlah informasi

kesehatan yang

disebarluaskan kepada

publik (publikasi)

800 820 880 960 1,050

2. Persentase opini

publik tentang

kesehatan yang positif

(%)

80 82 85 87 90

3. Persentase

pelayanan informasi

yang telah diselesaikan

(%)

60 70 75 80 90

1. Jumlah dokumen

perencanaan,

anggaran, kebijakan,

dan evaluasi

pembangunan

kesehatan

20 21 22 23 249 Perencanaan dan

Penganggaran Program

Pembangunan Kesehatan

Meningkatnya kualitas

perencanaan dan

penganggaran program

pembangunan kesehatan

Biro

Perencanaan

dan Anggaran,

Setjen

6 Pengelolaan Data dan

Informasi Kesehatan

Meningkatnya

pengembangan sistem

informasi kesehatan

Pusat Data dan

Informasi,

Setjen

8 Pengelolaan Komunikasi

Publik

Meningkatnya pengelolaan

komunikasi publik

Pusat

Komunikasi

Publik, Setjen

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA


2. Persentase unit

utama Kementerian

Kesehatan yang

membuat perencanaan

dan melaksanakan

kegiatan yang responsif

gender

20 40 60 80 100

1. Persentase

pemenuhan kebutuhan

SDM Aparatur

(PNS/PTT dan

penugasan khusus)

70 75 80 85 90

2. Persentase Produk

Administrasi

Kepegawaian yang

dikelola melalui sistem

layanan kepegawaian

30 40 50 60 70

3. Jumlah tenaga

kesehatan yang

didayagunakan dan

diberi insentif di DTPK

dan di DBK

1,200 2,445 3,820 5,320 7,020

4. Jumlah residen

yang didayagunakan

dan diberikan insentif

700 1,550 2,550 3,650 4,850

9 Perencanaan dan

Penganggaran Program

Pembangunan Kesehatan


perencanaan dan

penganggaran program

pembangunan kesehatan

Biro

Perencanaan

dan Anggaran,

Setjen

10 Pembinaan Administrasi

Kepegawaian

Meningkatnya pelayanan

administrasi kepegawaian

Biro

Kepegawaian,

Setjen

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA


1. Tersusunnya

laporan keuangan

Kementerian

Kesehatan setiap tahun

anggaran sesuai

Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP)

dengan Opini Wajar

Tanpa Pengecualian

(WTP)

2 2 2 2 2

2. Persentase

pengadaan

menggunakan e-

procurement

50 65 75 85 90

12 Pengelolaan Urusan Tata

Usaha, Keprotokolan, Rumah

Tangga, Keuangan, dan Gaji


pengelolaan/manajemen

pembayaran gaji PNS ,

CPNS, dan PTT tepat

jumlah, waktu, dan

sasaran

1. Persentase

pengelolaan

pembayaran gaji PNS,

CPNS, dan PTT tepat

jumlah, waktu, dan

sasaran

85 96 98 98 100 Biro Umum,

Setjen

1. Angka kematian

jemaah haji (per 1.000

jemaah)

2,5 2,4 2,3 2,2 2,1

2. Persentase

Kab/Kota yang

melaksanakan

pemeriksaan dan

pembinaan kesehatan

haji sesuai standar

30 50 70 90 100

1. Jumlah kebijakan

yang dihasilkan oleh

Pusat Inteligensia

Kesehatan

10 16 22 28 3614 Pengelolaan Inteligensia

Kesehatan

Meningkatnya Kesehatan

Intelegensia secara

optimal

Pusat

Intelegensia

Kesehatan,

Setjen

11 Pembinaan Pengelolaan

Administrasi Keuangan dan

Barang Milik Negara


pengelolaan anggaran dan

Barang Milik Negara

(BMN) Kementerian

Kesehatan secara efektif,

efisien dan dilaporkan

sesuai ketentuan

Biro Keuangan

dan Barang

Milik Negara,

Setjen

13 Peningkatan Kesehatan

Jemaah Haji

Meningkatnya pembinaan

dan pelayanan kesehatan

sebelum, saat pelaksanaan

dan pasca haji

Pusat

Kesehatan Haji,

Setjen

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA


2. Jumlah pelaksanaan

penilaian inteligensia

pejabat Pusat dan

Daerah (orang)

150 300 450 600 750

3. Jumlah Kab/Kota

yang melakukan

pemeliharaan,

peningkatan

kemampuan dan

penanggulangan

masalah inteligensia

kesehatan

8 9 10 11 12

1. Jumlah surat tanda

registrasi (STR) dokter

dan dokter gigi yang

teregistrasi

108,000 118,000 128,000 138,000 149,000

2. Jumlah penanganan

kasus dugaan

pelanggaran disiplin

dokter dan dokter gigi

57 77 97 127 157

II Peningkatan Pengawasan

dan Akuntabilitas Aparatur


Meningkatnya

pengawasan dan

akuntabilitas aparatur


Persentase unit kerja

yang menerapkan

administrasi yang

akuntabel

60 65 65 75 100 Inspektorat

Jenderal

14 Pengelolaan Inteligensia

Kesehatan

Meningkatnya Kesehatan

Intelegensia secara

optimal

Pusat

Intelegensia

Kesehatan,

Setjen

15 Peningkatan Manajemen

Konsil Kedokteran Indonesia

Terselenggaranya

registrasi, pendidikan

profesi, pembinaan serta

penanganan kasus dugaan

pelanggaran disiplin dr dan

drg

Sekretariat KKI

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA


1. Jumlah Satuan Kerja

di lingkungan Ditjen

Pembinaan Upaya

Kesehatan dan Setjen

yang dievaluasi laporan

kinerja dan

keuangannya untuk

memperoleh opini

Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP)

115 145 158 190 196

2. Persentase temuan

laporan hasil

pengawasan yang

ditindaklanjuti

60 65 65 70 80

1. Jumlah Satuan

Kerja di lingkungan

Ditjen Bina Gizi &

Kesehatan Ibu & Anak

dan Itjen yang

dievaluasi laporan

kinerja dan

keuangannya untuk

memperoleh opini

Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP)

40 40 45 45 50


laporan hasil

pengawasan yang

ditindaklanjuti

60 65 65 70 80

1 Pengawasan dan pembinaan

pelaksanaan kebijakan Ditjen

Pembinaan Upaya Kesehatan

dan Setjen

Meningkatnya

pengawasan dan

pembinaan pelaksanaan

kebijakan Ditjen

Pembinaan Upaya

Kesehatan dan Setjen

Inspektur I



Bina Gizi dan Kesehatan Ibu

dan Anak dan Itjen

Meningkatnya

pengawasan dan


kebijakan Ditjen Bina Gizi

dan Kesehatan Ibu dan

Anak dan Itjen

Inspektur II

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA


1. Jumlah Satuan

Kerja di lingkungan

Ditjen PP & PL dan

Badan Litbangkes yang

dievaluasi laporan

kinerja dan

keuangannya untuk

memperoleh opini

Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP)

78 115 128 130 140


laporan hasil

pengawasan yang

ditindaklanjuti

60 65 65 70 80

1. Jumlah Satuan

Kerja di lingkungan

Ditjen Binfar dan Alkes

dan Badan PPSDMK

yang dievaluasi laporan

kinerja dan

keuangannya untuk

memperoleh opini

Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP)

64 100 105 110 114


laporan hasil

pengawasan yang

ditindaklanjuti

60 65 65 70 80



PP & PL dan Balitbangkes

Meningkatnya

pengawasan dan


kebijakan Ditjen PP & PL

dan Balitbangkes

Inspektur III



Kefarmasian & Alkes dan

Badan PPSDMK

Meningkatnya

pengawasan dan


kebijakan Ditjen

Kefarmasian & Alkes dan

Badan PPSDMK

Inspektur IV

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA


1. Persentase

Pengusutan dan

Investigasi kasus-kasus

yang berindikasi

merugikan negara dan

menghambat

kelancaran tugas dan

fungsi Kementerian

Kesehatan

30 40 40 60 70

2. Jumlah NSPK

tentang pemeriksaan

investigasi yang

ditetapkan

- 2 2 2 2

1. Persentase hasil

pemutakhiran tindak

lanjut hasil

pengawasan

40 50 60 60 70

2. Presentase unit

kerja yang menerapkan

SPIP

30 40 50 70 90

3. Jumlah rancangan

regulasi dan standar

yang disusun

10 10 10 10 10


penelitian, pengembangan

dan pemanfaatan di

bidang kesehatan

8 10 k) Badan

Litbangkes

III Penelitian dan

Pengembangan Kesehatan

Jumlah Penelitian yang

diproses dalam HAKI

2 4 6

5 Pengusutan dan Investigasi

kasus-kasus yang berindikasi


menghambat kelancaran

tugas dan fungsi


Meningkatnya pengusutan

dan investigasi kasus-kasus

yang berindikasi


menghambat kelancaran

tugas dan fungsi


Inspektorat

Investigasi

6 Dukungan Manajemen dan


Lainnya pada Program

Peningkatan Pengawasan



Meningkatnya dukungan

manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis

lainnya pada Program

Peningkatan Pengawasan



Sekretariat

Itjen

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA


Meningkatnya penapisan,

pengaturan, pemanfaatan,

serta pengawasan

terhadap penggunaan

teknologi dan produk

teknologi kesehatan

melalui penelitian,

pengembangan,

pemanfaatan di bidang

kesehatan

Jumlah riset operasional

yang dihasilkan:

1. Riset skala Nasional 1 1 1 1 1

2. Riset Ancaman

Potensial (KLB)

1 1 1 1 1

3. Riset Pembinaan 61 80 70 70 70

1. Jumlah

produk/model

intervensi/prototipe/st

andar/formula di

bidang biomedis dan

teknologi dasar

kesehatan

6 6 4 6 4

2. Jumlah publikasi

ilmiah di bidang

biomedis dan teknologi

dasar kesehatan yang

dimuat pada media

cetak dan elektronik:

a. Nasional 10 15 20 20 20

b. Internasional 2 2 2 2 2

2 Penelitian dan

Pengembangan Biomedis

dan Teknologi Dasar

Kesehatan

Meningkatnya penelitian

dan pengembangan di

bidang biomedis dan

teknologi dasar kesehatan

Pusat Bio

Medis dan

Teknologi

Dasar

Kesehatan

8 10 k) Badan

Litbangkes

1 Riset Operasional Kesehatan

dan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi Kedokteran

Meningkatnya jumlah riset


Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi Kedokteran

(IPTEKDOK)

Sekretariat

Badan

Litbangkes

III Penelitian dan

Pengembangan Kesehatan

Jumlah Penelitian yang

diproses dalam HAKI

2 4 6

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA


1. Jumlah

produk/model

intervensi/prototipe/

standar/formula di

bidang teknologi

terapan kesehatan dan

epidemiologi klinik

9 8 8 8 8

2. Jumlah publikasi

ilmiah di bidang

teknologi terapan

kesehatan dan

epidemiologi klinik

yang dimuat pada

media cetak dan

elektronik: a. Nasional 6 10 13 13 17


1. Jumlah

produk/model


andar/formula di

bidang teknologi

intervensi kesehatan

masyarakat

14 10 13 11 11

2. Jumlah publikasi

ilmiah di bidang

teknologi intervensi


yang dimuat pada

media cetak dan

elektronik: a. Nasional 8 10 15 15 15


4 Penelitian dan

Pengembangan Teknologi

Intervensi Kesehatan

Masyarakat


dan pengembangan di

bidang teknologi intervensi


Pusat

Teknologi

Intervensi

Kesehatan

Masyarakat

3 Penelitian dan

Pengembangan Teknologi

Terapan Kesehatan dan

Epidemiologi Klinik


dan pengembangan di

bidang Teknologi Terapan

Kesehatan dan

Epidemiologi Klinik

Pusat

Teknologi

Terapan

Kesehatan dan

Epidemiologik

klinik

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA


1. Jumlah

produk/model


andar/formula di

bidang humaniora,

kebijakan kesehatan

dan pemberdayaan

masyarakat

16 18 16 17 18

2. Jumlah publikasi

ilmiah di bidang

humaniora, Kebijakan

kesehatan dan

pemberdayaan yang

dimuat pada media

cetak dan elektronik: a. Nasional, 10 15 20 20 20


6 Desentralisasi dan Daerah

Bermasalah Kesehatan (DBK)

Meningkatnya kajian

daerah bermasalah

kesehatan (DBK)

Jumlah kajian daerah

bermasalah kesehatan

(DBK)

4 4 4 4 4 Sekretariat

Badan

LitbangkesHasil Kegiatan: 1. Regulasi Litbangkes 10 12 14 16 18

2. Manajemen bidang

ilmiah dan etik

2 2 2 2 2

3. Manajemen fungsi

generik Litbang

(perencanaan; umum

dan keuangan; hukum,

organisasi dan

kepegawaian;

informasi, publikasi;

dan diseminasi)

4 4 4 4 4

7 Dukungan manajemen dan

dukungan pelaksanaan tugas

teknis lainnya pada program

penelitian dan

pengembangan kesehatan


manajemen dan

pelaksanaan tugas generik

dan tugas teknis lainnya

pada program penelitian

dan pengembangan

kesehatan

Sekretariat

Badan

Litbangkes

5 Penelitian dan

Pengembangan Humaniora,

Kebijakan Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat


dan pengembangan di

bidang humaniora,

kebijakan kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat

Pusat

Humaniora,

Kebijakan

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA


Meningkatnya

ketersediaan dan

keterjangkauan pelayanan

kesehatan yang bermutu

bagi seluruh masyarakat

1. Persentase ibu

bersalin yang ditolong

oleh Nakes terlatih

(cakupan PN)

84 86 88 89 90 Ditjen Bina Gizi

dan Kesehatan

Ibu dan Anak

2. Cakupan kunjungan

neonatal pertama

(KN1)

84 86 88 89 90

3. Persentase Balita

ditimbang berat

badannya (jumlah

Balita ditimbang/Balita

seluruhnya (D/S)

65 70 75 80 85


penanganan masalah gizi

masyarakat


ditimbang berat

badannya (D/S)

65 70 75 80 85


gizi buruk yang

mendapat perawatan

100 100 100 100 100


pelayanan kesehatan ibu

dan reproduksi

1. Persentase ibu

bersalin yang ditolong

oleh Nakes terlatih

(cakupan PN)

84 86 88 89 90

2. Persentase ibu

hamil yang

mendapatkan

pelayanan antenatal

(cakupan K4)

84 88 90 93 95

3. Persentase fasilitas

pelayanan kesehatan

yang memberikan

pelayanan KB sesuai

standar

10 40 75 90 100

1 Pembinaan Gizi Direktorat Bina

Gizi

2 Pembinaan Pelayanan

Kesehatan Ibu dan

Reproduksi

Diektorat Bina

Kesehatan Ibu

IV Bina Gizi dan Kesehatan Ibu

dan Anak

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA


1. Cakupan kunjungan

neonatal pertama

(KN1)

84 86 88 89 90

2. Cakupan pelayanan

kesehatan bayi

84 85 86 87 90

3. Cakupan pelayanan

kesehatan anak Balita

78 80 81 83 85

4. Cakupan SD/MI

melaksanakan

penjaringan siswa kelas

I

80 90 92 94 95

1. Cakupan

Kabupaten/Kota yang

menyelenggarakan

pembinaan pelayanan

kesehatan tradisional,

alternatif, dan

komplementer.

10 20 30 40 50

2. Jumlah RS yang

menyelenggarakan

pelayanan kesehatan

Tradisional yang aman

dan bermanfaat

sebagai pelayanan

Alternatif dan

Komplementer

26 36 46 56 70

1. Jumlah Puskesmas

yang melaksanakan

upaya kesehatan kerja

288 384 480 576 6725 Pembinaan Upaya Kesehatan

Kerja dan Olahraga


upaya kesehatan kerja dan

olahraga

Direktorat Bina

Kesehatan

Kerja dan

Olahraga

3 Pembinaan Pelayanan

Kesehatan Anak


pelayanan kesehatan anak

Diektorat Bina

Kesehatan

Anak

4 Pembinaan , Pengembangan,

dan Pengawasan Program

Pelayanan Kesehatan

Tradisional, Alternatif dan

Komplementer

Meningkatnya Pembinaan,

Pengawasan, dan

Pengembangan Pelayanan

Kesehatan Tradisional,

Alternatif dan

Komplementer.

Direktorat Bina

Pelayanan

Kesehatan

Tradisional,

Alternatif dan

Komplementer

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA


2. Jumlah Puskesmas

yang melaksanakan

upaya kesehatan

olahraga

144 176 208 240 264

6 Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK)

Tersedianya Bantuan

Operasional Kesehatan

(BOK) untuk Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang

mendapatkan Bantuan

Operasional Kesehatan




SPM

300 8,606 8,737 8,868 9,000 Setditjen Bina

Gizi dan KIA

1. Persentase satuan

kerja yang

menyelenggarakan

administrasi

kepemerintahan sesuai

ketentuan

80 85 90 95 100

2. Persentase sarana

dan prasarana kerja

yang sesuai standar

60 70 80 90 100

1. Jumlah Kota di

Indonesia yang

memiliki RS standar

kelas dunia (world

class )

1 2 3 4 5

2. Jumlah Puskesmas

yang menjadi

Puskesmas perawatan

di perbatasan dan

pulau-pulau kecil

terluar berpenduduk

76 81 86 91 96

V Pembinaan Upaya Kesehatan Meningkatkan upaya

kesehatan dasar, rujukan,

keperawatan dan

keteknisian medik,

penunjang medik dan

sarana kesehatan, dan

kesehatan jiwa

Ditjen Bina

Upaya

Kesehatan

5 Pembinaan Upaya Kesehatan

Kerja dan Olahraga


upaya kesehatan kerja dan

olahraga

Direktorat Bina

Kesehatan

Kerja dan

Olahraga



Lainnya Pada Program Bina

Gizi dan Kesehatan Ibu dan

Anak


manajemen dan


lainnya pada Program Bina

Gizi dan Kesehatan Ibu dan

Anak

Setditjen Bina

Gizi dan KIA

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA


1. Jumlah Puskesmas

yang menjadi

Puskesmas perawatan

di perbatasan dan

pulau-pulau kecil

terluar berpenduduk

76 81 86 91 96

2. Persentase

Puskesmas rawat inap

yang mampu PONED

60 70 80 90 100

2 Pelayanan Kesehatan Dasar

bagi Masyarakat Miskin

(Jamkesmas)



penduduk miskin di

Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang



penduduk miskin di

Puskesmas

8,481 8,608 8,737 8,868 9,000 Dit. Bina Upaya

Kesehatan

Dasar

1. Jumlah Kota yang

memiliki RS standar

kelas dunia (world

class )

1 2 3 4 5

2. Persentase RS

Kab/Kota yang

melaksanakan PONEK

80 85 90 95 100

3. Persentase RS

Pemerintah

menyelenggarakan

pelayanan rujukan bagi

ODHA (Orang dengan

HIV dan AIDS)

60 70 80 90 100

4. Jumlah Kab/Kota

yang dilayani oleh RS

bergerak di Daerah

Tertinggal, Perbatasan

dan Kepulauan Terluar

(DTPK)

14 14 16 17 18


Rujukan


medik spesialistik kepada

masyarakat

Direktorat Bina

Upaya

kesehatan

Rujukan


Dasar


kesehatan dasar kepada

masyarakat

Direktorat Bina

Upaya

Kesehatan

Dasar

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA


4 Pelayanan Kesehatan

Rujukan bagi Masyarakat

Miskin (Jamkesmas)


kesehatan rujukan bagi

penduduk miskin di RS

Persentase RS yang

melayani pasien

penduduk miskin peserta

program Jamkesmas

75 80 85 90 95 Dit. Bina Upaya

Kesehatan

Rujukan

5 Pelaksanaan Pengelolaan

Pendidikan Tinggi

Meningkatnya jumlah

rumah sakit yang

mendapat sarana dan alat

bantu pendidikan

Jumlah RS yang

mendapat sarana dan

alat bantu pendidikan

- 14 19 25 31 Direktorat Bina

Upaya

kesehatan

Rujukan 1. Jumlah Puskesmas

yang menerapkan

pelayanan

keperawatan dan

kebidanan sesuai

standar dan pedoman

212 354 496 638 791

2. Jumlah RS yang

melaksanakan

pelayanan

keperawatan dan

kebidanan sesuai

standar dan pedoman

54 220 316 412 508

3. Jumlah RS yang

melaksanakan

pelayanan keteknisian

medik dan keterapian

fisik sesuai pedoman

63 95 126 157 189

1. Persentase

laboratorium

kesehatan aktif yang

melaksanakan

pelayanan sesuai

standar

34 41 48 56 637 Pembinaan Upaya

Penunjang Medik dan Sarana

Kesehatan


penunjang medik dan

sarana kesehatan sesuai

standar

Dit. Bina

Pelayanan

Penunjang

Medik dan

Sarana

Kesehatan

6 Pembinaan Upaya

Keperawatan dan

Keteknisian Medik

Meningkatnya Pembinaan

Pelayanan Keperawatan,

Kebidanan, dan

Keteknisian Medik

Dit.Bina

Pelayanan

Keperawatan

dan

Keteknisian

Medik

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA


2. Persentase RS yang

melaksanakan

pelayanan radiologi

sesuai standar

45 50 55 60 65

2. Jumlah fasilitas

pelayanan kesehatan

(RS dan Puskesmas)

yang memenuhi

standar sarana,

prasarana dan

peralatan

164 206 269 394 594

1. Persentase RSJ yang

memberikan layanan

subspesialis utama dan

Napza

10 30 50 70 100

2. Persentase RSU

Kab/Kota yang

memberikan layanan

kesehatan jiwa dasar

termasuk Napza

10 20 30 40 50

3. Persentase

Puskesmas yang

memberikan layanan

kesehatan jiwa dasar

dan kesehatan jiwa

masyarakat

5 10 20 30 40

9 Peningkatan dan

Pengawasan Rumah Sakit

Indonesia

Terselenggaranya

pengawasan rumah sakit

Indonesia

Jumlah Provinsi yang

menyelenggarakan

pengawasan RS

- 5 10 25 33 Sekretariat

Ditjen Bina

Upaya

Kesehatan1. Jumlah Unit

Pelaksana Teknis (UPT)

vertikal yang

ditingkatkan sarana

dan prasarananya

34 44 44 44 4410 Dukungan Manajemen dan


Lainnya Pada Program



manajemen dan



Pembinaan Upaya

Kesehatan

Sekretariat

Ditjen Bina

Upaya

Kesehatan

7 Pembinaan Upaya

Penunjang Medik dan Sarana

Kesehatan


penunjang medik dan

sarana kesehatan sesuai

standar

Dit. Bina

Pelayanan

Penunjang

Medik dan

Sarana

Kesehatan


Jiwa

Meningkatnya mutu

pelayanan kesehatan jiwa

Dit. Bina

Kesehatan Jiwa

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA


2. Jumlah rancangan

Norma, Standar,

Prosedur, dan Kriteria

yang disusun

50 90 130 170 200

1. Persentase bayi

usia 0-11 bulan yang

mendapat imunisasi

dasar lengkap

80 82 85 88 90

2. Angka penemuan

kasus Malaria per

1.000 penduduk

2 1,75 1,5 1,25 1

3. Jumlah kasus TB

(per 100.000

penduduk)

235 231 228 226 224

4. Persentase kasus

baru TB Paru (BTA

positif) yang ditemukan

73 75 80 85 90

5. Persentase kasus

baru TB Paru (BTA

positif) yang

disembuhkan

85 86 87 87 88

6. Angka kesakitan

penderita DBD

per100.000 penduduk

55 54 53 52 51

7. Prevalensi kasus

HIV

0,2 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

8. Jumlah kasus Diare

per 1.000 penduduk

350 330 315 300 285

9. Jumlah desa yang


Total Berbasis

Masyarakat (STBM)

2,500 5,500 11,000 16,000 20.000k



Lainnya Pada Program



manajemen dan



Pembinaan Upaya

Kesehatan

Sekretariat

Ditjen Bina

Upaya

Kesehatan

VI Pengendalian Penyakit dan

Penyehatan Lingkungan

Menurunnya angka

kesakitan, kematian dan

kecacatan akibat penyakit

Ditjen PP dan

PL

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA


10. Persentase provinsi

yang melakukan

pembinaan

pencegahan dan

penanggulangan

penyakit tidak menular

(SE, deteksi dini, KIE

dan tata laksana)

50 70 80 90 100

Pembinaan Surveilans,

Imunisasi,

1. Persentase bayi

usia 0-11 bulan yang

mendapat imunisasi

dasar lengkap

80 82 85 88 90

Karantina dan 2. Persentase desa

yang mencapai UCI

80 85 90 95 100

Kesehatan Matra 3. Persentase faktor

risiko potensial PHEIC

yang terdeteksi di pintu

negara

70 80 100 100 100

4. Persentase

penanggulangan KLB <

24 jam

68 73 80 90 100

5. Persentase

terlaksananya

penanggulangan faktor

risiko dan pelayanan

kesehatan pada

wilayah kondisi matra

60 65 70 75 80

1. Prevalensi kasus

HIV

0,2 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

2. Jumlah kasus TB per

100.000 penduduk

235 231 228 226 224

1 Meningkatnya pembinaan

di bidang surveilans,

imunisasi, karantina dan

kesehatan matra

Direktorat

Imunisasi dan

Karantina

2 Pengendalian Penyakit

Menular Langsung

Menurunnya angka

kesakitan dan kematian

akibat penyakit menular

langsung

Direktorat

Pengendalian

Penyakit

Menular

VI Pengendalian Penyakit dan


Menurunnya angka

kesakitan, kematian dan

kecacatan akibat penyakit

Ditjen PP dan

PL

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA


3. Persentase Kasus

baru TB Paru (BTA

positif) yang ditemukan

73 75 80 85 90

4. Persentase Kasus

baru TB Paru (BTA

positif) yang

disembuhkan

85 86 87 87 88

5. Jumlah kasus Diare

per 1.000 penduduk

350 330 315 300 285

6. Persentase ODHA

yang mendapatkan ART

30 35 40 45 50

7. Persentase

penduduk 15 tahun ke

atas menurut

pengetahuan tentang

HIV dan AIDS

65 75 85 90 95

1. Angka kesakitan

penderita DBD per

100.000 penduduk

55 54 53 52 51

2. Angka penemuan

kasus Malaria per

1.000 penduduk

2 1,75 1,5 1,25 1

3. Persentase kasus

zoonosa yang

ditemukan ditangani

sesuai standar

70 75 80 85 90

1. Persentase

penduduk yang

memiliki akses

terhadap air minum

berkualitas

62 62,5 63 63,5 67


Bersumber Binatang

Meningkatnya pencegahan

dan penanggulangan

penyakit bersumber

binatang

Direktorat

Pengendalian

Penyakit

Bersumber

Binatang

4 Penyehatan Lingkungan Meningkatnya penyehatan

dan pengawasan kualitas

lingkungan

Direktorat

Penyehatan

Lingkungan


Menular Langsung

Menurunnya angka



langsung

Direktorat

Pengendalian

Penyakit

Menular

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA


2. Persentase kualitas

air minum yang

memenuhi syarat

85 90 95 100 100

3. Persentase

penduduk yang

menggunakan jamban

sehat

64 67 69 72 75

4. Jumlah desa yang


Total Berbasis

Masyarakat STBM

2,500 5,500 11,000 16,000 20,000

1. Menurunnya angka


akibat penyakit tidak

menular


yang memiliki Perda

tentang Kawasan

Tanpa Rokok (KTR)

40 60 80 90 100

2. Meningkatnya

pencegahan dan

penanggulangan



yang melakukan

pembinaan

pencegahan dan

penanggulangan


(SE, deteksi dini, KIE

dan tata laksana)

50 70 80 90 100

1. Jumlah UPT Vertikal

yang ditingkatkan

sarana dan

prasarananya

59 59 59 59 59

2. Jumlah rancangan

regulasi dan standar

yang disusun

21 21 21 21 21

5 Pengendalian Penyakit Tidak

Menular

Direktorat

Pengendalian

Penyakit Tidak

Menular




Pengendalian Penyakit dan



manajemen dan



Pengendalian Penyakit dan


Sekretariat

Ditjen P2PL

4 Penyehatan Lingkungan Meningkatnya penyehatan

dan pengawasan kualitas

lingkungan

Direktorat

Penyehatan

Lingkungan

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA


VII Kefarmasian dan Alat

Kesehatan

Meningkatnya sediaan

farmasi dan alat kesehatan

yang memenuhi standar

dan terjangkau oleh

masyarakat

Persentase ketersediaan

obat dan vaksin

80 85 90 95 100 Ditjen Binfar

dan Alkes

1. Persentase

ketersediaan obat dan

vaksin

80 85 90 95 100

2. Persentase

penggunaan obat

generik di fasilitas

pelayanan kesehatan

60 65 70 75 80

3. Persentase instalasi

farmasi Kab/ Kota

sesuai standar

60 65 70 75 80

1. Persentase produk

alat kesehatan dan

PKRT yang beredar

memenuhi persyaratan

keamanan, mutu dan

manfaat

70 80 85 90 95


produksi alat

kesehatan dan PKRT

yang memenuhi

persyaratan cara

produksi yang baik

45 45 50 55 60


distribusi alat

kesehatan yang

memenuhi persyaratan

distribusi

50 55 60 65 70

1 Peningkatan Ketersediaan

Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan

Meningkatnya

ketersediaan Obat Esensial

Generik di Sarana

Pelayanan Kesehatan

Dasar

Direktorat Bina

Obat Publik

dan Perbekalan

Kesehatan

2 Peningkatan Produksi dan

Distribusi Alat Kesehatan

Meningkatnya mutu dan

keamanan alat kesehatan

dan PKRT

Direktorat Bina

Produksi dan

Distribusi Alkes

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA


1. Persentase Instalasi

Farmasi Rumah Sakit

Pemerintah yang

melaksanakan

Pelayanan Kefarmasian

sesuai standar

25 30 35 40 45

2. Persentase

Puskesmas perawatan

yang melaksanakan

pelayanan kefarmasian

sesuai standar

7 7 9 12 15

3. Persentase

penggunaan obat

rasional di sarana

pelayanan kesehatan

dasar pemerintah

30 40 50 55 60

1. Meningkatnya

produksi bahan baku

dan obat lokal serta

mutu sarana produksi

dan distribusi

kefarmasian

1. Jumlah bahan baku

obat dan obat

tradisional produksi di

dalam negeri

5 15 25 35 45 k)

2. Meningkatnya

kualitas produksi dan

distribusi kefarmasian

2. Jumlah standar

produk kefarmasian

yang disusun dalam

rangka pembinaan

produksi dan distribusi

2 4 6 8 10

3. Meningkatnya

produksi bahan baku

obat dan obat

tradisional produksi di

dalam negeri

3 Peningkatan Pelayanan

Kefarmasian

Meningkatnya penggunaan

obat rasional melalui

pelayanan kefarmasian

yang berkualitas untuk

tercapainya pelayanan

kesehatan yang optimal

Direktorat Bina

Pelayanan

Kefarmasian

4 Peningkatan Produksi dan

Distribusi Kefarmasian

Direktorat Bina

Produksi dan

Distribusi

Kefarmasian

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA


1. Persentase

dokumen anggaran

yang diselesaikan

80 85 90 95 100

2. Persentase

dukungan manajemen

dan pelaksanaan

Program Kefarmasian

di daerah dalam

rangka dekonsentrasi

60 70 80 90 100

3. Jumlah rancangan

regulasi yang disusun

7 10 13 16 20

1. Persentase tenaga

kesehatan yang

profesional dan

memenuhi standar

kompetensi

60 65 70 75 80k) Badan PPSDMK

2. Persentase fasilitas

kesehatan yang

mempunyai SDM

kesehatan sesuai

standar

60 65 70 75 80 k)

3. Jumlah institusi

pendidikan tenaga

kesehatan yang

memenuhi standar

14 15 20 25 33 k)

1. Jumlah Kab/Kota di

33 Provinsi yang telah

mampu melaksanakan

perencanaan

kebutuhan SDM

Kesehatan (FK)

50 100 150 200 250 k)

2. Jumlah standar

ketenagaan di fasilitas

pelayanan kesehatan

(FK)

3 8 13 18 20 k)

1 Perencanaan dan

Pendayagunaan SDM

Kesehatan

Meningkatnya

perencanaan dan

pendayagunaan SDM

kesehatan

Pusat

Perencanaan

dan

Pendayagunaa

n SDM

Kesehatan




Kefarmasian dan Alat

Kesehatan


manajemen dan



Kefarmasian dan Alat

Kesehatan

Sekretariat

Ditjen Binfar

dan Alkes

VIII Pengembangan dan

Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan

(PPSDMK)

Meningkatnya

ketersediaan dan mutu

sumber daya manusia

kesehatan sesuai dengan

standar pelayanan

kesehatan

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA


3. Jumlah tenaga

kesehatan yang

didayagunakan di

dalam dan di luar

negeri (FK)

1,200 2,418 2,480 2,680 2,880

1. Jumlah aparatur

yang telah mengikuti

pelatihan

kepemimpinan dan

prasyarat jabatan, MOT

dan TOT pelatihan

teknis, fungsional, dan

pelatihan manajemen

kesehatan serta

pelatihan yang berskala

Nasional dan global

(FK)

5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

2. Jumlah institusi

pelatihan kesehatan

yang terakreditasi (FK)

4 7 9 10 13

3. Jumlah pelatihan

bagi aparatur yang

terakreditasi (FK)

120 140 150 160 180

1. Jumlah tenaga

pendidik dan

kependidikan yang

ditingkatkan

kemampuannya (FP)

2,350 4,820 7,415 10,140 13.000k)

2. Jumlah tenaga

pendidik yang

bersertifikat dosen (FK)

500 1,500 1,700 2,500 3,500

1 Perencanaan dan

Pendayagunaan SDM

Kesehatan

Meningkatnya

perencanaan dan

pendayagunaan SDM

kesehatan

Pusat

Perencanaan

dan

Pendayagunaa

n SDM

Kesehatan

2 Pendidikan dan Pelatihan

Aparatur

Meningkatnya pendidikan

dan pelatihan aparatur

Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

Aparatur


Tenaga Kesehatan


pendidikan dan pelatihan

tenaga kesehatan

Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

Tenaga

Kesehatan

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA


3. Jumlah kurikulum

pendidikan yang

dikembangkan yang

mengacu pada standar

Nasional pendidikan

(FK)

4 8 12 16 20k)

1. Jumlah SDM

kesehatan di fasilitas

kesehatan yang telah

ditingkatkan

kemampuannya

7,530 8,000 8,500 9,000 9.500k)

2. Persentase profesi

tenaga kesehatan yang

memiliki standar

kompetensi (FK)

30 55 70 80 90k)

3. Jumlah tenaga

kesehatan selain dokter

dan dokter gigi yang

memiliki Surat Tanda

Registrasi (STR) (FK)

1,000 6,600 57,600 110,600 164.600k

)

1. Jumlah kantor

pusat dan UPT yang

ditingkatkan sarana

dan prasarananya (FP)

30 35 40 45 60k)

2. Jumlah lulusan

tenaga kesehatan dari

lembaga pendidikan

pemerintah (FP)

13,000 27,000 42,000 58,000 75.000k)




Pengembangan dan

Pemberdayaan SDM

Kesehatan


manajemen dan


lainnya pada program

pengembangan dan

pemberdayaan SDM

kesehatan

Sekretariat

Badan PPSDM

Kesehatan


Tenaga Kesehatan


pendidikan dan pelatihan

tenaga kesehatan

Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

Tenaga

Kesehatan

4 Standarisasi, sertifikasi, dan

pendidikan berkelanjutan

SDMK;

Terselenggaranya

standarisasi, sertifikasi,

dan pendidikan

berkelanjutan SDM

Kesehatan

Pusat

Standarisasi,

sertifikasi dan

pendidikan

berkelanjutan

SDM

Kesehatan

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10

UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA


3. Jumlah dokumen

Norma, Standar,

Prosedur, dan Kriteria

PPSDM Kesehatan: UU,

PP Permenkes,

Kepmenkes, Pedoman

(FK)

30 62 95 130 166k)




Pengembangan dan

Pemberdayaan SDM

Kesehatan


manajemen dan


lainnya pada program

pengembangan dan

pemberdayaan SDM

kesehatan

Sekretariat

Badan PPSDM

Kesehatan

Lampiran 5

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 20141 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Persentase ibu bersalin yang ditolong

oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan

PN)

84% 86% 88% 89% 90% Direktorat

Kesehatan Ibu

2. Cakupan kunjungan neonatal pertama

(KN1)

84% 86% 88% 89% 90% Direktorat

Kesehatan Anak

3. Persentase Balita (0-59 bulan)

ditimbang berat badannya (D/S)

65% 70% 75% 80% 85% Direktorat Gizi

Menurunnya angka kesakitan


4. Persentase Kasus baru TB Paru (BTA

positif) yang disembuhkan

85% 86% 87% 87% 88% Direktorat

Pengendalian

Penyakit

Menular

Langsung

5. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan

(RS dan Puskesmas) yang memenuhi

standar sarana, prasarana, dan peralatan

kesehatan

231 463 795 1390 1852 Direktorat

Penunjang

Medik

6. Jumlah kota yang memiliki RS

memenuhi standar kelas dunia (world

class)

1 2 3 4 5 Direktorat BUK

Rujukan

7. Persentase fasilitas kesehatan yang

mempunyai SDM kesehatan sesuai standar

60% 65% 70% 75% 80% Pusat

Perencanaan

Dan

Pendayagunaan

SDM Kesehatan

8. Jumlah Pos Kesehatan Desa

(Poskesdes) beroperasi

- 72,000 55,500 57,000 58,500 Pusat Promosi

Kesehatan

Unit Organisasi

Pelaksana

TARGET CAPAIAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KESEHATAN

INDIKATOR KINERJA UTAMASASARAN STRATEGIS Keterangan

Meningkatnya status kesehatan

dan gizi masyarakat

Menurunnya disparitas status

kesehatan dan status gizi antar

wilayah dan antar tingkat sosial

serta gender

Meningkatnya penyediaan

anggaran publik untuk

kesehatan dalam rangka

mengurangi risiko finansial

gangguan kesehatan bagi

seluruh penduduk, terutama

penduduk miskin

9. Persentase penduduk mempunyai

jaminan kesehatan

59% 70.3% 84.4% 94.5% 100.0% Pusat

Pembiayaan dan

Jaminan

Kesehatan

Meningkatnya Perilaku Hidup

Bersih dan Sehat (PHBS) pada

tingkat rumah tangga

10. Persentase rumah tangga yang

melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan

Sehat (PHBS)

50% 55% 60% 65% 70% Pusat Promosi

Kesehatan

Terpenuhinya kebutuhan tenaga

kesehatan strategis di Daerah

Tertinggal, Terpencil, Perbatasan

dan Kepulauan (DTPK)

11. Jumlah tenaga kesehatan yang

didayagunakan dan diberi insentif di

Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan

dan Kepulauan (DTPK)

1,200 2,445 3,820 5,320 7,020 Pusat

Perencanaan

Dan

Pendayagunaan

SDM Kesehatan

Selutuh provinsi melaksanakan

program pengendalian penyakit

tidak menular

12. Persentase provinsi yang memiliki

peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok

(KTR)

40% 60% 80% 90% 100% Direktorat

Pengendalian

Penyakit Tidak

Menular

Selutuh kabupaten/kota

melaksanakan Standar


13. Persentase kabupaten/kota yang

telah menganggarkan APBD bidang

kesehatan minimum 10 (sepuluh) persen

dari APBD dalam rangka pencapaian

Standar Pelayanan Minimum (SPM)

40% 60% 80% 90% 100% Biro

Perencanaan dan

Anggaran


2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 20141 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Terpenuhinya ketersediaan obat

dan vaksin

14. Persentase ketersediaan obat dan

vaksin

80% 85% 90% 95% 100% Setditjen Binfar

dan Alkes

Meningkatnya kualitas penelitian,

pengembangan dan pemanfaatan

di bidang kesehatan

15. Jumlah produk/model/intervensi/

prototipe/formula hasil penelitian dan

pengembangan di bidang kesehatan

45 42 41 42 41 Badan Litbang

Kesehatan

16. Persentase provinsi dan

kabupaten/kota yang memiliki bank data

kesehatan

40% 45% 50% 55% 60% Pusat Data dan

Informasi

17. Persentase produk administrasi

kepegawaian yang dikelola melalui sistem

layanan kepegawaian

30% 40% 50% 60% 70% Biro

Kepegawaian

18. Persentase pengadaan menggunakan

e-procurement

65% 80% 85% 90% 95% Biro Keuangan

dan BMN

Meningkatnya pengawasan dan

akuntabilitas aparatur


19. Persentase unit kerja yang

menerapkan administrasi yang akuntable

60% 65% 65% 75% 100% Inspektorat

Jenderal

KeteranganUnit Organisasi

Pelaksana

INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KESEHATAN

Meningkatnya koordinasi

pelaksanaan tugas, pembinaan dan

pemberian dukungan manajemen


SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMATARGET CAPAIAN

Pedoman Penyusunan Laporan Tahunan Unit Kerja Kemenkes

Documents

Transcript of Pedoman Penyusunan Laporan Tahunan Unit Kerja Kemenkes