PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPR RI OLEH: DRA ......SUBSTANSI, DAN ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...

Program Orientasi Tenaga Ahli DPR RI 25-27 April 2011 111/24/2011

PELAKSANAAN FUNGSI

LEGISLASI DPR RI

OLEH:

DRA. HJ. IDA FAUZIYAHWAKIL KETUA BADAN LEGISLASI DPR RI

MATERI ORIENTASI TENAGA AHLI DPR RI

25-27 APRIL 2011

FUNGSI LEGISLASI/PEMBENTUKAN

UNDANG-UNDANG

PEMBUATAN UNDANG-UNDANG PADA

DASARNYA DIMULAI DARI PERENCANAAN,

PERSIAPAN, TEKNIK PENYUSUNAN,

PERUMUSAN, PEMBAHASAN, PENGESAHAN,

PENGUNDANGAN, DAN PENYEBARLUASAN.

(PSL. 1 ANGKA 1 UU NO. 10 TAHUN 2004)

211/24/2011

PERUBAHAN RUMUSAN DALAM RUU PEMBENTUKAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN ADALAH PROSES PEMBUATAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG

MENCAKUP TAHAPAN PERENCANAAN,

PENYUSUNAN, PEMBAHASAN, PENGESAHAN ATAU

PENETAPAN, DAN PENGUNDANGAN.

311/24/2011

DASAR HUKUM FUNGSI

LEGISLASI/PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

1. UUD 1945:

PASAL 1: NEGARA KESATUAN BERBENTUK REPUBLIK INDONESIA(BUKAN NEGARA FEDERAL).

PASAL 1 AYAT (3): NEGARA HUKUM (BUKAN NEGARA KEKUASAAN)

PASAL 5: (1) DAN (2) KEWENANGAN PRESIDEN MENGAJUKAN RUUDAN MEMBUAT PERATURAN PEMERINTAH.

PASAL 20: DPR PEMEGANG KEKUASAAN PEMBENTUKAN DANPEMBAHASANNYA

PASAL 20A (1) DPR MEMILIKI FUNGSI LEGISLASI, ANGGARAN DAN

PENGAWASAN.

PASAL 21: ANGGOTA DPR BERHAK MENGAJUKAN USUL RUU

PASAL 22 PERPU.

PASAL 22A : KETENTUAN LEBIH LANJUT PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG ( DASAR PEMBENTUKAN UU NO.10/2004 TTG

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

LANJUTAN DASAR HUKUM

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI

1. UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2004

TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN.

2. UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2009.

3. UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004.

4. PERATURAN TATA TERTIB DPR RI.

511/24/2011

PERENCANAAN:

PROGRAM LEGISLASI NASIONAL

• PROGRAM LEGISLASI NASIONAL: INSTRUMEN

PERENCANAAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

SECARA TERPADU DAN SISTEMIK.

• PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PROLEGNAS

ANTARA DPR DAN PEMERINTAH

DIKOORDINASIKAN OLEH BADAN LEGISLASI DPR

RI.

• PENYUSUNAN PROLEGNAS DI LINGKUNGAN DPR

DIKOORDINASIKAN OLEH BADAN LEGISLASI

611/24/2011

PENYUSUNAN PROLEGNAS OLEH

BADAN LEGISLASI 1. DILAKUKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN USULAN DARI FRAKSI,

KOMISI, DPD, DAN/ATAU MASYARAKAT.

2. BALEG MEMINTA USULAN DARI FRAKSI, KOMISI, ATAU DPD PALING

LAMBAT 1 (SATU) MASA SIDANG SEBELUM DILAKUKAN

PENYUSUNAN PROLEGNAS.

3. USULAN DARI FRAKSI, KOMISI, ATAU DPD PALING LAMBAT 20 (DUA

PULUH) HARI KERJA DALAM MASA SIDANG SEBELUM DILAKUKAN

PENYUSUNAN PROLEGNAS.

4. USULAN DARI FRAKSI ATAU KOMISI DISAMPAIKAN OLEH PIMPINAN

FRAKSI ATAU PIMPINAN KOMISI KEPADA PIMPINAN BADAN

LEGISLASI.

5. USULAN DARI DPD DISAMPAIKAN OLEH PIMPINAN DPD KEPADA

PIMPINAN DPR DAN OLEH PIMPINAN DPR DISAMPAIKAN KEPADA

BADAN LEGISLASI.

6. USULAN DARI MASYARAKAT DISAMPAIKAN KEPADA PIMPINAN

BALEGA

711/24/2011

FORMAT USULAN PROLEGNAS

DISAMPAIKAN SECARA TERTULIS DENGAN MENYEBUTKAN JUDUL RUU

DISERTAI DENGAN ALASAN YANG MEMUAT:

A.URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN.

B.SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN.

C.POKOK PIKIRAN, LINGKUP, ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR.

D.JANGKAUAN SERTA ARAH PENGATURAN.

MASUKAN 2 PROLEGNAS DIINVENTARISASI OLEH SEKRETARIAT

SEBAGAI BAHAN RAPAT KOORDINASI BALEG DENGAN MENTERI YANG

TUGAS DAN TANGGUNGJAWABNYA DI BIDANG PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN.

DALAM PENYUSUNAN PROLEGNAS BALEG DAPAT MENGUNDANG

PIMPINAN FRAKSI, PIMPINAN KOMISI, PIMPINAN ALAT KELENGKAPAN

DPD YANG KHUSUS MENANGANI BIDANG LEGISLASI, DAN/ATAU

MASYARAKAT.

811/24/2011

PROLEGNAS

• PROLEGNAS JANGKA PANJANG 20

(DUA) PULUH TAHUN.

• PROLEGNAS JANGKA MENENGAH 5

(LIMA) TAHUN.

• PROLEGNAS PRIORITAS TAHUNAN.

911/24/2011

KRITERIA PENETAPAN

PROLEGNAS• PERINTAH UUD 1945.

• PERINTAH KETETAPAN MPR.

• PERINTAH UNDANG-UNDANG LAINNYA.

• DOKUMEN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL.

• DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

NASIONAL.

• DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH.

• RENCANA KERJA PEMERINTAH.

• MENGKOMODASI SECARA LANGSUNG ASPIRASI

MASYARAKAT.

Materi Orientasi Tenaga Ahli DPR, 25-27 April 2011 1011/24/2011

PENYUSUNAN PROLEGNAS

TAHUNAN

• MEMPERHATIKAN PELAKSANAAN

PROLEGNAS TAHUN SEBELUMNYA.

• KETERSEDIAAN/TERSUSUNNYA

NASKAH RANCANGAN UNDANG-

UNDANG; DAN/ATAU

• TERSUSUNNYA NASKAH AKADEMIK.

Program Orientasi Tenaga Ahli DPR RI, 24-27 April 2011 1111/24/2011

PENETAPAN PROLEGNAS

HASIL PEMBAHASAN BALEG DENGAN

MENTERI YANG TUGAS DAN

TANGGUNGJAWABNYA DI BIDANG

PERUNDANG-UNDANGAN

DILAPORKAN OLEH BALEG DALAM

RAPAT PARIPURNA UNTUK

DITETAPKAN DENGAN KEPTUSAN DPR

RI

Program Orientasi Tenaga Ahli DPR RI , 25-27 April 2011 1211/24/2011

PROLEGNAS 2010

PROLEGNAS 2010: 70 RUU

* 36 RUU DARI DPR

* 34 RUU DARI PEMERINTAH

PENCAPAIAN:

* 8 RUU DISAHKAN.

* 21 RUU DITERUSKAN PEMBAHASANNYA

PADA TAHUN 2011

* 41 RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN.

* 8 RUU DISAHKAN DARI KUMULATIF

TERBUKA.

1311/24/2011

PROLEGNAS 2011

• PROLEGNAS 2011: 70 RUU

* 37 RUU DARI DPR

* 33 RUU DARI PEMERINTAH.

PENCAPAIAN HINGGA SAAT INI:

• 4 RUU TELAH DISAHKAN.

• 21 RUU DALAM TAHAP PEMBAHASAN.

• 2 RUU BARU SELESAI DIHARMONISASI

1411/24/2011

PENYEBARLUASAN

PROLEGNASDILAKUKAN OLEH:

1. BADAN LEGISKASI KEPADA ANGGOTA, FRKASI,

KOMISI, DAN MASYARAKAT.

2. PIMPINAN DPR RI KEPADA DPD.

3. MENTERI YANG TUGAS DAN

TANGGUNGJAWABNYA DI BIDANG PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN KEPADA INSTANSI

PEMERINTAH DAN MASYARAKAT.

PENYEBARLUASAN PROLEGNAS KEPADA

MASYARAKAT DILAKUKAN MELALUI MEDIA CETAK,

MEDIA ELEKTRONIK, DAN/ATAU MEDIA LAINNYA.

1511/24/2011

PENGAJUAN RUU DI LUAR

PROLEGNAS

DAPAT DIAJUKAN RUU DI LUAR

PROLEGNAS DENGAN KETENTUAN HARUS

DISERTAI DENGAN KONSEPSI

PENGATURAN YANG MEMUAT URGENSI

DAN TUJUAN PENYUSUNAN, SASARAN

YANG INGIN DIWUJUDKAN, POKOK PIKIRAN,

LINGKUP, ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

DAN JANGKAUAN SERTA ARAH

PENGATURAN.

1611/24/2011

RUU YANG DIAJUKAN DI LUAR

PROLEGNAS MELIPUTI

1. RUU MERATIFIKASI KONVENSI ATAU PERJANJIAN

INTERNASIONAL.

2. MENGISI KEKOSONGAN HUKUM AKIBAT PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI.

3. MENGATASI KEADAAN LUAR BIASA, KEADAAN KONFLIK,

ATAU BENCANA ALAM; ATAU

4. KEADAAN TERTENTU LAINNYA YANG MEMASTIKAN ADANYA

URGENSI NASIONAL ATAS SUATU RUU YANG DAPAT

DISEPAKATI OLEH BALEG DAN MENTERI YANG TUGAS DAN

TANGGUNGJAWABNYA DI BIDANG PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN.

1711/24/2011

PENGAJUAN RUU

• DAPAT DIAJUKAN OLEH ANGGOTA, KOMISI,

GABUNGAN KOMISI, ATAU BADAN LEGISLASI.

• RUU YANG DIAJUKAN OLEH ANGGOTA DAPAT

DIAJUKAN OLEH SEORANG ANGGOTA ATAU LEBIH,

DIDUKUNG OLEH ANGGOTA LAIN DENGAN

MEMBUBUHKAN TANDATANGAN.

• RUU YANG DIAJUKAN OLEH KOMISI, GABUNGAN

KOMISI, ATAU BADAN LEGISLASI, DITETAPKAN

TERLEBIH DAHULU DALAM RAPAT KOMISI, RAPAT

GABUNGAN KOMISI, ATAU RAPAT BADAN

LEGISLASI

Program Orientasi Tenaga Ahli DPR RI , 25-27 April 2011., 1811/24/2011

PENARIKAN KEMBALI RUU

• PENARIKAN KEMBALI RUU USUL ANGGOTA

DAPAT DILAKUKAN SEBELUM DITETAPKAN

MENJADI RUU USUL INISIATIF DPR.

• RUU YANG SEDANG DIBAHAS PADA

PEMBICARAAN TINGKAT I HANYA DAPAT

DITARIK KEMBALI BERDASARKAN

PERSETUJUAN BERSAMA DPR DAN

PRESIDEN.

1911/24/2011

PENGAJUAN RUU DIDAHULUI DENGAN

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK (KETENTUAN

TATIB DPR RI SEKARANG).

BAB I: PENDAHULUAN ( LATAR BELAKANG,

IDENTIFIKASI MASALAH, TUJUAN DAN KEGUANAAN,

METODE PENELITIAN).

BAB II: ASAS-ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM

PENYUSUNAN NORMA.

BAB III: MATERI MUATAN RUU DAN KETERKAITANNYA

DENGAN HUKUM POSITIF,

BAB IV: PENUTUP


SISTEMATIKA NA DALAM RUU PEMBENTUKAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

• Judul.

• Bab I: Pendahuluan ( Latar Belakang, identifikasi

masalah, tujuan dan kegunaan, dan metode penelitian).

• Bab II: Kajian Teoritis dan empirik tentang substansi

RUU.

• Bab III: Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan

tentang substansi yang akan diatur.

• Bab IV: Argumentasi Filosofis, Sosiologis, Yuridis

pembentukan Undang_undang tersebut.,

• Bab V: Materi Muatan RUU.

• Bab VI: Penutup

2111/24/2011

PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN

PEMANTAPAN KONSEPSI RUU

UNTUK MENCIPTAKAN SUATU SISTEM HUKUM

NASIONAL DIPERLUKAN

PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN

PEMANTAPAN KONSEPSI RUU MELIPUTI

ASPEK TEKNIS PERANCANGAN,

SUBSTANSI, DAN ASAS-ASAS

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN.


PELAKSANAAN HARMONISASI, PEMBULATAN, DAN

PEMANTAPAN KONSEPSI

• DILAKSANAKAN PALING LAMBAT 10 HARI DALAM

MASA SIDANG SEJAK RUU DITERIMA OELH BADAN

LEGISLASI.

• DALAM HAL DITEMUKAN PERMASALAHAN, BADAN

LEGISLASI MEMBAHAS BERSAMA DENGAN

PENGUSUL.

• DALAM HAL PERLUNYA PERUMUSAN ULANG,

DIRUMUSKAN BERSAMA OLEH PENGUSUL DENGAN

BADAN LEGISLASI


PENETAPAN RUU USUL INISIATIF DPR

• RUU YANG DIAJUKAN ANGGOTA, KOMISI,

GABUNGAN KOMISI, BALEG DIPUTUSKAN DALAM

RAPAT PARIPURNA SETELAH TERLEBIH DAHULU

FRAKSI MEMBERIKAN PENDAPATNYA.

• KEPUTUSAN PARIPURNA DAPAT BERUPA:

A. PERSETUJUAN (DAPAT DITERUSKAN KEPADA

PRESIDEN DALAM RANGKA PEMBAHASAN

BERSAMA)

B. PERSETUJUAN DENGAN PERUBAHAN (PERLU

PEYEMPURNAAN).

C. PENOLAKAN (PROSES SELESAI)


PENYEMPURNAAN RUU

BAMUS MENUGASKAN KOMISI, GABUNGAN KOMISI, BADAN

LEGISLASI, ATAU PANITIA KHUSUS.

DALAM HAL MATERI MUATAN RUU TERMASUK DALAM RUANG

LINGKUP SATU KOMISI DITUGASKAN KEPADA KOMISI.DALAM

HAL MATERI MUATAN RUU MENCAKUP RUANG LINGKUP 2

(DUA) KOMISI DITUGASKAN KEPADA GABUNGAN KOMISI,

DALAM HAL MATERI MUATAN TERMASUK DALAM RUANG

LINGKUP 2 (DUA) KOMISI PENYEMPURNAAN DITUGASKAN

KEPADA BADAN LEGISLASI ATAU PANITIA KHUSUS.

KOMISI, GABUNGAN KOMISI, BADAN LEGISLASI, DAN PANITIA

KHUSUS MENYAMPAIKAN LAPORAN PENYEMPURNAAN RUU

KEPADA PIMPINAN DPR UNTUK SELANJUTKAN DISAMPAIKAN

KEPADA PRESIDEN.


RUU DARI DPD

• DIAJUKAN BERDASARKAN PROLEGNAS PRIORITAS

TAHUNAN.

• DISAMPAIKAN SECARA TERTULIS OLEH PIMPINAN DPD

KEPADA PIMPINAN DPRD DISERTAI PENJELASAN ATAU

KETERANGAN DAN/ATAU NASKAH AKADEMIK.

• RUU DISAMPAIKAN OLEH PIMPINAN DPR KEPADA BALEG

UNTUK DILAKUKAN PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN,

DAN PEMANTAPAN KONSEP.

• BALEG DAPAT MENGUNDANG ALAT KELENGKAPAN DPD

YANG TUGASNYA DI BIDANG LEGISLASI.

• BALEG MENYAMPAIKAN LAPORAN HASIL HARMONISASI,

PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEP KEPADA

PIMPINAN DPR UNTUK SELANJUTNYA DIUMUMKAN DALAM

RAPAT PARIPURNA


KEPUTUSAN DPR ATAS RUU

USUL RUU DPDA. PERSETUJUAN: BERARTI LANGSUNG MENJADI RUU DPR DAN

DIAJUKAN KEPADA PRESIDEN DALAM RANGKA PEMBAHASAN

BERSAMA.

B. PERSETUJUAN DENGAN PENGUBAHAN: DPR MENUGAKAN KOMISI,

GABUNGAN KOMISI, BADAN LEGISLASI, ATAU PANSUS UNTUK

MELAKUKAN PENYEMPURNAAN.

SETELAH DISEMPURNAKAN DIAJUKAN KEPADA PRESIDEN UNTUK

PEMBAHASAN BERSAMA DAN KEPADA DPD UNTUK MENUNJUK

ALAT KELENGKAPAN DPD YANG AKAN IKUT MEMBAHAS RUU

TERSEBUT. APABILA DALAM WAKTU 60 HARI DPD BELUM

MENUNJUK ALAT KELENGKAPAN DPD YANG IKUT MEMBAHAS,

PEMBAHASAN RUU TETAP DILAKSANAKAN.

C. PENOLAKAN: PROSES SELESAI.


PEMBAHASAN RUU

• DILAKUKAN MELALUI 2 (DUA)

TINGKAT PEMBICARAAN.

• TINGKAT I: DALAM RAPAT KOMISI,

RAPAT GABUNGAN KOMISI, RAPAT

BADAN LEGISLASI, RAPAT PANITIA

KHUSUS, RAPAT BADAN ANGGARAN

BERSAMA DENGAN MENTERI YANG

MEWAKILI PRESIDEN.

• TINGKAT II: DALAM RAPAT PARIPURNA

2811/24/2011

AGENDA PEMBAHASAN RUU

• TINGKAT I: PENGANTAR MUSYWARAH.

PEMBAHASAN DAFTAR

INVENTARISASI MASALAH

(DIM).

PENYAMPAIAN PENDAPAT

MINI SEBAGAI SIKAP

AKHIR; DAN PEGAMBILAN

KEPUTUSAN.

2911/24/2011

PELAKSANAAN PEMBICARAAN

TINGKAT I

• RAPAT KERJA

• RAPAT PANITIA KERJA (PANJA).

• RAPAT TIM PERUMUS/TIM KECIL;

DAN/ATAU;

• RAPAT TIM SINKRONISASI.

3011/24/2011

AGENDA PEMBICARAAN TINGKAT II

A. PENYAMPAIAN LAPORAN YANG BERISI PROSES,

PENDAPAT MINI FRAKSI, PENDAPAT MINI DPD,

DAN HASIL PEMBICARAAN TINGKAT I.

B. PERNYATAAN PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN

DARI TIAP-TIAP FRAKSI DAN ANGGOTA SECARA

LISAN YANG DIMINTA OLEH PIMPINAN RAPAT

PARIPURNA; DAN

C. PENDAPAT AKHIR PRESIDEN YANG

DISAMNPAIKAN OLEH MENTERI YANG

MEWAKILINYA.

3111/24/2011

TUGAS DAN FUNGSI BADAN LEGISLASI

DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI

BADAN LEGISLASI MERUPAKAN ALAT KELENGKAPAN

DPR YANG BERSIFAT TETAP DENGAN TUGAS:

1. MENYUSUN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL.

2. MENGOORDINASI PENYUSUNAN PROLEGNAS

ANTARA DPR DAN PEMERINTAH.

3. MENYIAPKAN RUU USUL DPR BERDASARKAN

PRIORITAS YANG TELAH DITETAPKAN.

4. MELAKUKAN PENGHARMONISASIAN,

PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEP RUU.

3211/24/2011

Lanjutan tugas Baleg DPR RI

5. MEMBERIKAN PERTIMBANGAN TERHADAP RUU

YANG DIAJUKAN OLEH ANGGOTA, KOMISI,

GABUNGAN KOMISI, ATAU DPD SEBELUM RUU

TERSEBUT DISAMPAIKAN KEPADA PIMPINAN DPR.

6. MELAKUKAN PEMBAHASAN, PENGUBAHAN,

DAN/ATAU PENYEMPURNAAN RUU YANG SECARA

KHUSUS DITUGASKAN OLEH BADAN

MUSYAWARAH.

7. MENGIKUTI PERKEMBANGAN DAN MELAKUKAN

EVALUASI TERHADAP PEMBAHASAN MATERI

MUATAN RUU MELALUI KOORDINASI DENGAN

KOMISI DAN/ATAU PANITIA KHUSUS.

3311/24/2011

LANJUTAN TUGAS BALEG DPR RI

8. MEMBERIKAN MASUKAN KEPADA

PIMPINAN DPR ATAS RUU USUL DPD.

9. MEMBUAT LAPORAN KERJA DAN

INVENTARISASI MASALAH BIDANG

PERUNDANG-UNDANGAN PADA AKHIR

MASA KEANGGOTAAN DPR UNTUK

DIGUNAKAN OLEH BADAN LEGISLASI PADA

MASA KEANGGOTAAN BERIKUTNYA.

3411/24/2011

WEWENANG BADAN LEGISLASI

• MELAKUKAN KUNJUNGAN KERJA PADA MASA RESES ATAU

MASA KERJA

• MENGADAKAN RAPAT KOORDINASI DAENGAN KOMISI

DAN/ATAU PANIITIA KHUSUS YANG MENDAPAT PENUGASAN

MEMBAHAS SUATU RUU

• MELAKUKAN INVENTARISASI DAN EVALUASI DENGAN

MEMPERTIMBANGKAN PELAKSANAAN:

* PROLEGNAS SATU MASA KEANGGOTAAN.

* RUU PRIORITAS TAHUNAN,

* PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RUU DALAM MASA

KEANGGOTAAN.

* JUMLAH RUU YANG BELUM DAPAT DISELESAIKAN.

* MASALAH HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

2009 3511/24/2011

PENTINGNYA DUKUNGAN KEAHLIAN BAGI

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI

1. PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG MERUPAKAN PROSES

POLITIK, NAMUN UNTUK MENUNJANG PELAKSANAAN

TUGAS DEWAN SANGAT DIPERLUKAN DUKUNGAN DARI

TENAGA AHLI BAIK PERANCANG UNDANG-UNDANG

MAUPUN MAUPUN AHLI DALAM BIDANG TERTENTU UNTUK

MEMPERKUAT SUBSTANSI DARI SETIAP RUU YANG SEDANG

DIBAHAS.

2. DUKUNGAN KEAHLIAN INI DIPERLUKAN MULAI DARI PROSES

PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL,

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK, PENYUSUNAN DRAFT

RUU, SAMPAI PADA PENDAMPINGAN DALAM PEMBAHASAN

RUU DENGAN PEMERINTAH

3611/24/2011

LANJUTAN DUKUNGAN KEAHLIAN BIDANG

LEGISLASI

• Dalam Kunjungan Kerja kami ke Kongres

Amerika Serikat dukungan keahlian di

bidang legislasi didukung oleh dua institusi

di Kongress Amerika Serikat, yaitu:

1. Office of Legislative Councel

2. CRS ( Congressional Research

Service).

3711/24/2011

KELEMBAGAAN DUKUNGAN KEAHLIAN DI

BIDANG LEGISLASI

OFFICE OF LEGISLATIVE COUNCEL TERDIRI DARI

PARA AHLI HUKUM DAN PERANCANGAN UNDANG-

UNDANG YANG SECARA PERMANEN BEKERJA DI

KONGRESS AMERIKA SERIKAT. MEREKA ADALAH

AHLI-AHLI HUKUM YANG BAHKAN SUDAH MEMILIKI

IJIN SEBAGAI PENGACARA, TENAGA-TENAGA

TETAP YANG SUDAH BEKERJA LEBIH DARI 20 (DUA

PULUH) TAHUN.

CRS: MENYEDIAKAN INFORMASI DAN DATA DALAM

RANGKA PEMBAHASAN RUU. MEREKA JUGA

ADALAH PARA PENELITIAN YANG BERGELAR

DOKTOR DAN SUDAH BERPENGALAMAN

BERKERJA DI CONGRESS AMERIKA SERIKAT

BELASAN TAHUN.3811/24/2011

DUKUNGAN KEAHLIA BADAN LEGISLASI SAAT INI

1. TERDAPAT 20 (DUA PULUH) TERISI 18 TENAGA

AHLI BADAN LEGISLASI.

2. TERDAPAT 12 (DUA BELAS) PENELITI DARI P3DI

SETJEN DPR RI.

3. TERDAPAT 5 ( PERANCANG UNDANG-UNDANG)

DARI SETJEN DPR.

4. TENAGA AHLI KOMISI.

5. TENAGA AHLI ANGGOTA DAN FRAKSI.

3911/24/2011

PENUTUP: FORMAT DUKUNGAN KEAHLIAN

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI KE DEPAN

• MEMPERKUAT KELEMBAGAAN DUKUNGAN KEAHLIAN SESUAI

DENGAN AMANAT UU NO. 27/2009 YAITU SUATU BADAN

FUNGSIONAL DAN PERATURAN TATA TERTIB DPR RI.(PSL 113

TATIB DPR RI).

• PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA AHLI/PENDUKUNG YANG

TERDIRI DARI PARA AHLI HUKUM DAN AHLI BIDANG LAINNYA

.

• TUJUAN PENGUATAN DUKUNGAN KEAHLIAN ADALAH

TERBENTUKNYA UNDANG-UNDANG SESUAI DENGAN

AGENDAPROGRAM LEGILASI YANG SUDAH DITETAPKAN

SERTA MENGHASILKAN UNDANG-UNDANG YANG

BERKUALITAS, RESPONSIF, SESUAI DENGAN KEBUTUHAN

MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN.

4011/24/2011

11/24/2011 41

PENGAJUAN RUU DPR

11/24/2011 Program Orientasi Calon Anggota DPR RI Terpilih 2009-2014, 5-10 Agustus 2009 42

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPR RI OLEH: DRA ......SUBSTANSI, DAN ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...

Documents

Transcript of PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPR RI OLEH: DRA ......SUBSTANSI, DAN ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN...