PELAKSANAAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

8/18/2019 PELAKSANAAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

1/12

Ikaningtyas


2/12

Suatu perjanjian internasional yang sdah

memenuhi syarat dan tahapan untuk mulaiberlak, selanjutnya harus dilaksanakan olehpara pihak yang telah menyatakan untukterikat

Each of the states for which a treaty is aparty (article 2(1)(g))

Even, before the treaty is in force, this doesnot mean it have no legal effect. Certain of

its provisions have to apply from moment itis adopted, authentication of the tet, rightto participate, entry into force anddepository function. (article 24(4))


3/12

!ntuk menghindari terjadinya sengketa dalampelaksanaan perjanjian internasional. "erlu

dipahami landasan#asas$asas dalampelaksanannya %&ree consent $$$ kebebasan berkehendak, sudah ada

ketika para pihak berproses'ood faith $$$itikad baik, ada pada awal inisiasi perjanjian

int."acta sunt servanda, (pasal )*"acta tertiis nec nocent nec prosunt (suatu perjanjian int.

hanya memberikan hak dan membebani kewajiban kepadapara pihak yang terikat pada perjanjian itu, atau suatuperjanjian int. tidak memberikan hak maupun membebanikewajiban kepada pihak ketiga kecuali jika pihak ketigatersebut menyetujuinya (pasal +*

-us cogenson$retroactive (pasal /*


4/12

Waktu pelaksanaanperjanjian0. 1 treaty enters into force in such manner and upon such

date as it may provide or as the negotiating States mayagree. &ailing any such provision or agreement, a treatyenters into force as soon as consent to be bound by thetreaty has been established for all the negotiating States.

. 2hen the consent of a State to be bound by a treaty isestablished on a date after the treaty has come into force,the treaty enters into force for that State on that date,unless the treaty otherwise provides.

+. 3he provisions of a treaty regulating the authentication of

its tet, the establishment of the consent of States to bebound by the treaty, the manner or date of its entry intoforce, reservations, the functions of the depositary andother matters arising necessarily before the entry into forceof the treaty apply from the time of the adoption of its tet.

( Article 24(1))


5/12

Cara-cara yang biasa dilakukanuntu

k memberlakukan perjanjian

int:1. Pada tanggal yang telah ditentukan

dalam teks PI2. Pada saat penandatanganan oleh

seluruh pihak

3. Saat ratifkasi4. Penandatanganan oleh sejumlah

negara yang telah ditentukan5. Penandatanganan oleh jumlah

minimum sebuah negara. Pada saat pertukaran nota diplomatik!. Pada tanggal nota diplomatik dija"ab#. Pada tanggal yang telah disetujui


6/12

$eritorial %"ilayahberlakunya perjanjian int.& 4ecuali perjanjian internasional

menentukan lain, perjanjian int, berlaku

di seluruh wilayah (darat, laut, udara*

dari para pihak 4arena setiap negara memiliki

kedaulatannya sendiri, maka negara

tersebutlah yang menentukan sendiriscope pemberlakuan perjanjian int


7/12

Perjanjian int 'S (ukum)asional 5alam pelaksanaan perjanjian int. berkaitan

dengan adanya hukum nasional, ada

kemungkinan %

"erjanjian int selaras dengan hukum nasional"erjanjian int beberapa ketentuan di dalamnya

bertentangan dengan hukum nasional ( diketahui

setelah negara meratfikasi*

"asal 6 A party may not invoke the provisions of its internal

law as justification for its failure to perform a

treaty. This rule is without prejudice to article 4


8/12

Pasal 4

1. A !tate may not invoke the fact that itsconsent to "e "ound "y a treaty has "eene#pressed in violation of a provision of itsinternal law regarding competence to

conclude treaties as invalidating its consentunless that violation was manifest andconcerned a rule of its internal law offundamental importance.

2. A violation is manifest if it would "eo"jectively evident to any !tate conductingitself in the matter in accordance withnormal practice and in good faith.


9/12

Perjanjian Internasional danpihak ketiga Sesuai asas Pacta tertiis nec nocent nec

prosunt (suatu perjanjian int. hanya memberikan

hak dan membebani kewajiban kepada para pihak

yang terikat pada perjanjian itu, atau suatuperjanjian int. tidak memberikan hak maupun

membebani kewajiban kepada pihak ketiga kecuali

jika pihak ketiga tersebut menyetujuinya (pasal +*

7al ini merupakan wujud komgkret daripelaksanaan asas free consent


10/12

1da + macam pembebanan hak#kewajibankepada pihak ketiga %

"embebanan hak disertai pembebanankewajiban yang timbal balik

7anya pembebanan hak saja, tanpapembebanan kewajiban (pasal +)*

7anya pembeban kewajiban saja tanpadiimbangi pembebanan hak (pasal +8*

"enarikan kembali atau pengubahan ataskewajiban ataupun hak yang dibebankan kepada

pihak ketiga, secra tegas diperkenankan tetapihal itu hanya bisa dilakukan kalau adapersetujuan dari negara peserta dan negaraketiga yang bersangkutan (pasal +6*


11/12

"erjanjian int. dapat diterapkan sementarawaktu, sambil menunggu berlakunya perjanjian

int. tersebut (pasal 8*Seluruh atau hanya sebagian isi saja dari perjanjian

int tersebut

"enerapan sementara tersebut dapat merupakankesepakatan dari seluruh subyek hukum ataunegara yang ikut serta dalam negosiasi yangmenghasilkan perjanjian tersebt, atau kesepakatandari beberapa negara saja

5iterapkan sebelum perjanjian tersebut mulai berlaku

"emberlakuan sementara tersebut tidak bolehmenghalang$halangi pencapaian maksud dan tujuandari perjanjian tersebut


12/12

)on*+etroa,ti-e

a treaty will not have retroactive effects Article 28 Non-retroactivity of treaties

9$nless a different intention appears from thetreaty or is otherwise esta"lished% its provisionsdo not "ind a party in relation to any act or factwhich took place or any situation which ceasedto e#ist "efore the date of the entry into force ofthe treaty with respect to that party&.

See also, article 0:+, ! Charter

9in the event of conflict "etween the o"ligationsof the mem"ers of the $' under the presentcharter and their o"ligations under any otherinternational agreement% the o"ligation under the present charter shall prevail&

PELAKSANAAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Documents

Transcript of PELAKSANAAN PERJANJIAN INTERNASIONAL