PEMAHAMAN

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DAN PENYUSUNAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DALAM KERANGKA

EVALUASI AKIP

MATERI BAHASAN

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA (SAKIP)LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

(LAKIP)EVALUASI AKIP KEMENKO POLHUKAM

2011

INSTRUKSI PRESIDEN No. 7 Tahun 1999 tentang

AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH

Mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Domain Dalam Berperan

PENGUATAN AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI

PENGUATAN PENERAPAN GG, GUNA

PENCEGAHAN KORUPSI

Bergeser dari

Menjadi

Berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan

Berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode tercapai

Orientasi Akuntabilitas Kinerja

MANAJEMEN BERBASIS KINERJA

Menggunakan informasi kinerja untuk memotivasi

perbaikan

Menetapkan Akuntabilitas

Kinerja

Analisis, Reviu, dan Pelaporan Data Kinerja

Pengumpulan Data untuk

menilai Kinerja

Melakukan Kegiatan dan

Mengukur Kinerja

Mendefinisikan Visi, Misi, dan menetapkan Strategic Performance Objectives

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara No. 9 tahun 2007 tentang

Pedoman Umum Penerapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Mewajibkan setiap instansi Pemerintah menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan Instansi masing-masing. Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan ntuk perbaikan kinerja dan peringkat akuntabilitas kinerja.

1. MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI KEPADA KEPENTINGAN MASYARAKAT.

2. PENETAPAN PRIORITAS PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH AKAN LEBIH TAJAM. MENCEGAH PENGGUNAAN DANA APBN/D UNTUK KEGIATAN ANG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN.

3. TERSEDIANYA LAPORAN TENTANG INFORMASI KINERJA INSTNSI PEMERINTAH YANG BERORIENTASI KEPADA HASIL SESUAI DENGAN HARAPAN MASYARAKAT.

4. TERSEDIANYA MEKANISME PENCATATAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SECARA LEBIH AKURAT

5. MENDORONG PERTANGGUNGANJAWABAN YANG TRANSPARAN DAN APA ADANYA

6. MEMBERIKAN DASAR BAGI PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA MERUPAKAN INSTRUMEN PENCEGAHAN KKN

9

SAKIP Penerapan

Prinsip-PrinsipGood Governance

Dan Fungsi – FungsiManajemen

Berbasis Kinerja

MelaluiRenstra, Renja,

ABK, PengukuranKinerja, LAKIP& Evaluasinya

PEMERINTAH MASYARAKAT

SEKTORSWASTA

DUNIA USAHA

INTERAKSI,SINERGIS, KONSTRUKTIF

PENINGKATANKUALITAS BIROKRASI &EFEKTIVITASMANAJEMEN PEMERINTAH

-PENINGKATANAKUNTABILITAS :•PENINGKATAN

KINERJA•LAYANAN PUBLIK•KESEJAHTERAAN

RAKYAT•MENURUNNYA

KKN

Tolok Ukur Keberhasilan/Indiaktor Kinerja Utama

PerencanaanStratejik

PerencanaanStratejik

PerencanaanKinerja

PerencanaanKinerja

KontrakKinerja (PK)

KontrakKinerja (PK)

PenganggaranKinerja

PenganggaranKinerja

PengukuranKinerja

PengukuranKinerja

PelaporanAkuntabilitas

Kinerja

PelaporanAkuntabilitas

Kinerja

SiklusSiklusLengkapLengkap

AkuntabilitasAkuntabilitasKinerja Kinerja

(Manajemen Kinerja(Manajemen KinerjaSektor Publik)Sektor Publik)

Yang Dibangun danYang Dibangun danDikembangkanDikembangkanKemen PAN&RBKemen PAN&RB

Note: AKIP bukan hanya terkait dengan LAKIP

Posisi LAKIP dalam sistem AKIPPosisi LAKIP dalam sistem AKIP

RPJM

RencanaStretegis

Rencana KinerjaTahunan

KinerjaAktual

LAKIPLaporan

PertanggungjawabanKeuangan

Rencana Kerja& Anggaran

(RKA)Penetapan Kinerja

(Performance Agreement)

12

LAKIP

KEWAJIBAN KEBUTUHAN

MEMENUHI PERATURAN

MENINGKAT KAN KINERJA

GAGAL, HENTIKANGAGAL, PERBAIKI

BERHASIL, TINGKATKANBERHASIL, PERTAHANKAN

APA ADANYA

ORIENTASI NILAIREKAYASA:

INDIKATOR KINERJAREALISASITARGETBOBOT

Instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja adalaha. Kementerian /Lembaga;b. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota;c. Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga;d. Satuan Kerja Perangkat Daerah;e. Unit kerja mandiri yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam

Kewajiban Penyusunan LAKIP

LAKIP disampaikan selambat-lambatnya tanggal 15 Maret tahun anggaran berikutnya.

Tujuan dan Fungsi Penyusunan & Penyampaian LAKIPTUJUAN

Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi amanah/mandatSarana untuk mengkomunikasikan & menjawab tentang apa yang telah dicapai & bagaimana proses pencapaiannya

FUNGSIMedia hubungan kerja organisasiWujud tertulis pertanggungjawaban kepada pemberi amanah/mandatMedia akuntabilitasMedia Informasi

Evaluasi AKIPTujuan Memperoleh informasi tentang implementasi

AKIP Menilai akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah Memberikan saran perbaikan guna peningkatan

kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah

Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabelRuang Lingkup Evaluasi atas penerapan SAKIP dan capaian

Kinerja instansi Evalusi penerapan SAKIP Penyusunan rating atau kategori hasil evaluasi

Materi Penilaian Evaluasi AKIP

Perencanaan Kinerja

Pengukuran Kinerja

Pelaporan Kinerja

Evaluasi Kinerja

Pencapaian Kinerja

35 %

20%

15 %

10 %

20 %

Hasil Evaluasi AKIP Kemenko Polhukam 2011

Renstra tidak menghasilkan outcome;Unit Kerja tidak menyusun Renstra;Dokumen perencanaan lainnya tidak

menggambarkan kinerja; Indikator Kinerja Utama (IKU) tidak

SMART;Tidak terdapat IKU unit kerja;Tidak dapat mengimplementasikan

manajemen kinerja;Laporan tidak dapat digunakan untuk

upaya perbaikan;Evaluasi Kinerja tidak mampu

mendorong peningkatan kinerja

Rencana AksiPerbaikan Perencanaan (Review Renstra,

RKT dan PK)Penyempurnaan Pengukuran (IKU,

mekanisme pengumpulan data kinerja)Pelaporan dan Evaluasi (pelaksanaAn

evaluasi akuntabilitas internal)Penerapan sistem manajemen berbasis

kinerja (SAKIP) di Kemenko Polhukam