Pemantapan Pendamping Dan Operator Serta Penanggungjawab Uppkh Kab
description
Transcript of Pemantapan Pendamping Dan Operator Serta Penanggungjawab Uppkh Kab
PEMANTAPAN PENDAMPING DAN OPERATOR SERTA PENANGGUNGJAWAB UPPKH KAB/KOTA DALAM PELAKSANAAN PKH
Oleh : Lenny BridaSurabaya,Selasa, 23 Pebruari 2010
Penyelesaian Pengaduan7
PENDAHULUAN1
Mekanisme Pembayaran2
Komitmen RTSM3
MIS & Infrastruktur4
Kinerja Pelaksana PKH5
Evaluasi Kondisi RTSM6
Penduduk di bawah garis kemiskinan, 33,714 juta (14,87%): Pebruari 2009.
Kasus malnutrisi (anemia Bumil 50.5%) BBL rendah (16%-710 ribu) Gizi buruk Balita (8.3%; 2.3jt Balita) Tingginya AKBayi (46/1000 kelahiran hidup) Tingginya AKBalita (58/1000 kelahiran hidup) Tingginya AKI (275/100000 ibu melahirkan) Masih banyak anak keluarga miskin yang putus SD atau
tidak melanjutkan ke SMP karena ketiadaan biaya dan atau membantu orangtua mencari nafkah. APS SMP kelompok pendapatan terendah baru sekitar 70 persen.
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tahun 1
392.000
392.000
392.000
392.000
392.000
392.000 Exit* Exit* Exit* Exit* Exit* Exit*
Tahun 2
234.000
234.000
234.000
234.000
234.000
234.000 Exit* Exit* Exit* Exit* Exit*
Tahun 3
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000 100.000 Exit* Exit* Exit* Exit*
Tahun 4
90.000
90.000
90.000
90.000 90.000
90.000
Exit* Exit* Exit*
Tahun 5
500.000
500.000
500.000 500.000
500.000
500.000
Exit* Exit*
Tahun 6
500.000
500.000 500.000
500.000
500.000
500.000
Exit*
Tahun 7
600.000 600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
Total RTSM
392.000
626.000
726.000
816.000
1.316.000
1.816.000
2.024.000
1.790.000
1.690.000
1.600.000
1.100.000
600.000
Total Biaya
1 T 1,1 T 1,1 T 1,3 T
2.000.828
2.794.328
3.171.758 2.828.655
2.682.030
2.539.200
1.745.700
952.200
Catatan:
1. Menggunakan asumsi rumah tangga sangat miskin sebesar 2,9 juta RTSM (Data PPLS 08 dari BPS)
2. Target Peserta PKH adalah 80% dari 2,9 juta atau sebesar 2,4 juta yang akan selesai s.d. Tahun 2018
3. Dana dihitung berdasarkan rata-rata bantuan tunai sebesar Rp. 1.380.000/RTSM/Tahun ditambah operasional sebesar 15%
NO PROVINSI RTSM
1. SUMATERA BARAT 8.005
2. DKI. JAKARTA 7.005
3. JAWA BARAT 199.420
4. JAWA TIMUR 280.114
5. NUSA TENGGARA TIMUR 69.287
6. SULAWESI UTARA 25.439
7. GORONTALO 9.174
8. NANGGROE ACEH DARUSSALAM 13.276
9. SUMATERA UTARA 42.311
10. DI. YOGYAKARTA 18.425
11. BANTEN 27.215
12. NUSA TENGGARA BARAT 11.973
13. KALIMANTAN SELATAN 14.732
JUMLAH 726.3765
NO DATA RTSM TAHAP I
TAHAP II TAHAP III
1. Tahun 2007-2008
587.712 587.717 712.353
2. Open Sistem 2009
(peng data error)
15.862 15.862
3. Pengmb Kec 2009
122.797 122.797
JUMLAHRp.920.166 M
726.371Rp.308.70
7
726.376Rp.308.70
9
712.353Rp.302.75
0
NO PROPINSI
SDH SKHL KETIKA JD PESERTA
PKH
DAFTAR
SETLH JD PKH
MENDAFTAR TTP TDK SKLH
TIDAK BEKERJ
A
BEKERJA
1. NAD 14.966 1.699 1.535 8.216 232
2. SUMUT 56.381 14.145 192 64.541 724
3. SUMBAR 10.555 1.124 46 5.281 36
4. DKI JKT 8.246 1.196 53 9.462 28
5 .
JABAR 183.440
36.135 640 217.934
965
6.
NTT 83.424 33.459 392 81.230 1.074
NO PROPINSI
SDH SKHL
KETIKA JD
PESERTA PKH
DAFTAR
SETLH JD PKH
MENDAFTAR TTP TDK SKLH
TIDAK BEKERJ
A
BEKERJA
7. JATIM 236.368 53.978 818 227.147 1.683
8. DI.YOGYA 19.076 1.897 225 18.493 97
9. BANTEN 19.044 6.653 18 20.483 465
10. N T B 16.907 2.084 101 19.878 826
11. KALSEL 14.520 3.813 67 13.469 51
12. SULUT 22.284 5.569 47 16.973 75
13. GRTL 9.782 2.789 4 11.653 138
JUMLAH
694.993 164.541
4.085 721.599
5.952
NO
JENIS DATA DATA HSL VALIDASI
PEMUKTAHIRAN
2009
PENAMBAHAN/PENGURANGAN
1. DATA ANAK SD
521.245 644.651
123.406
2 DATA ANAK SMP
173.748 214.883
41.135
3 DATA IBU HAMIL
17.216 14.764 2.452
4. DATA ANAK BALITA
272.226 301.927
29.701
Data RTSM pengembangan Tahun 2009 dari PPLS.
Data RTSM Penerima PKH 88,6 % tepat sasaran. (sesuai dgn 14 kriteria BPS)
11,4 % termasuk RTM
Data pengganti yang error sebanyak 15.862
TAHUN
PENDAMPING
OPERATOR
ENTRY DATA
TENAGA AHLI &
operator pst &
kuangan
2007 1.369 Org
192 Org
2008 1.100 Org
88 Org
2009 600 Org
JLH 3.069 Org
280 Org 163 Org
41 Org
Tiga propinsi, enam kabupaten, 13 kecamatan (di lokasi PKH tahun 2007)
Empat propinsi, 15 kabupaten , 30 kecamatan (di lokasi PKH tahun 2008)
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Tujuh propinsi (57%), 21 kabupaten (30%) dan 43 kecamatan (10%)
Tujuh propinsi (57%), 21 kabupaten (30%) dan 43 kecamatan (10%)
Petugas PT Pos Pendamping, Penanggungjawab UPPKH kabupaten/kota
UPPKH pusat. Tenaga Ahli dan Operator MIS UPPKH Pusat, dan Operator
Kabupaten/Kota untuk mengidentifikasi kesesuaian SDM,
Aplikasi dan Infrastruktur MIS. SDM pelaksana PKH, untuk menilai kinerja UPPKH, Korwil,
Pendamping dan Operator, Tim Koordinasi Provinsi/Kabupaten/kota, disesuaikan dengan siapa yang dilayani oleh masing-masing pelaksana PKH.
RTSM penerima bantuan untuk menilai manfaatnya bagi rumahtangga mereka, dan sekaligus menilai kinerja Pendamping.
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Tindak Lanjut Spot Check PKH
1. Pencetakan dokumen dilakukan oleh PT Pos.
2. Sebelum pencetakan dilakukan maka suplai data tentang status RTSM (by name & by address), Faskes dan Fasdik disiapkan oleh UPPKH Pusat.
3. Dokumen-dokumen yang dicetak, adalah dokumen validasi data RTSM, kartu PA, lembar pemutakhiran data dan lembar verifikasi komitmen PKH untuk Faskes dan Fasdik.
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Dengan demikian, proses pencetakan sangat tergantung dari kesiapan data-data yang
diperlukan dari dokumen-dokumen tersebut.
Dengan demikian, proses pencetakan sangat tergantung dari kesiapan data-data yang
diperlukan dari dokumen-dokumen tersebut.
Pencetakan dokumen PKH diawali dengan penyerahan Berita Acara Serah terima (BAST) antara UPPKH Pusat dan Admail di PT Pos.
Rata-rata PT Pos dapat menyelesaikan pencetakan dokumen PKH sesuai dengan jadual yang disepakati.
Sampai saat ini, PT Pos sudah mencetak formulir verifikasi sebanyak 4 (empat) kali, masing-masing 2 (dua) kali untuk verifikasi fasdik dan verifikasi faskes.
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Masalah yang ditemukan dalam pencetakan dokumen PKH di PT Pos adalah sebagai berikut:Kendala pengarsipan BAST.Kesalahan data pencetakan, khususnya
tidak adanya barcode pada form tersebut.Pihak admail masih mengalami kesulitan
memasukkan dokumen ke dalam amplop (sebelum dikirim) karena harus dilakukan secara manual >> Ini menjadi salahsatu penyebab keterlambatan distribusi dokumen ke kantor pos Kab/kota.
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Distribusi formulir PKH dari pusat ke kantor pos yang ada di wilayah atau kabupaten/kota yang biasa disebut KPRK memerlukan waktu rata-rata 5 hari kerja.
Distribusi dokumen dari kantor KPRK ke kantor pos di kecamatan (KPC) memerlukan waktu rata-rata 7 hari kerja
Distribusi dokumen dari KPRK atau KPC ke faskes & fasdik memerlukan waktu antara 1–3 hari kerja.
Dari survai yang dilakukan diperoleh informasi bahwa pendistribusian form PKH di beberapa kabupaten (sekitar 80%) dilakukan PT Pos dengan bantuan Pendamping PKH.
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Dokumen validasi dan pemutakhiran data RTSM, ke sekertariat UPPKH.
Dokumen verifikasi layanan pendidikan dan kesehatan ke alamat Fasdik dan Faskes setempat.
Dokumen Pertemuan Awal (PA) yang disampaikan langsung ke RTSM atau lewat Pendamping.
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Penjemputan dokumen PKH oleh PT Pos hanya untuk formulir verifikasi yang telah diisi oleh Faskes dan Fasdik.
Penjemputan seharusnya dilakukan oleh PT Pos secara berkala (1x per bulan) pada tanggal yang telah ditentukan). Dalam kenyataannya tidak demikian:Hampir 90% formulir verifikasi tidak diambil
oleh petugas Pos.Formulir yang dijemput oleh petugas pos,
umumnya setelah 7 (tujuh) hari kerja dari pengantaran formulir
Terjadi penumpukkan formulir untuk 3-4 bulan
Formulir yang sudah dijemput, langsung diberikan kepada kantor sekretariat UPPKH Kabupaten/Kota dalam waktu 1-3 hari untuk dientri oleh operator sebagai data base
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Pendistribusian dokumen verifikasi adalah dokumen yang paling banyak menimbulkan masalah dibanding pendistribusian dokumen-dokumen lainnya.
Beberapa alasan yang dapat dikemukakan adalah:1. Lambatnya data yang diterima oleh PT Pos
yang diperlukan sebagai data pencetakan formulir verifikasi seperti data alamat Faskes dan Fasdik, dan RTSM peserta PKH (by name & by address) yang mengakses layanan-layanan tersebut.
2. Kekeliruan pendistribusian oleh PT Pos karena salah alamat.
3. Alamat Faskes dan Fasdik yang telah dicantumkan tidak dapat ditemukan oleh petugas PT Pos.
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Jadual yang fix untuk pencetakan dokumen perlu disusun antara UPPKH Pusat dan PT.Pos sehingga tidak terjadi keterlambatan pendistribusian.
Perlu dipikirkan oleh PT.Pos untuk mengevaluasi beban kerja yang masih dapat mereka tangani sendiri dan yang mungkin perlu didelegasikan ke pihak lain dengan sepengetahuan UPPKH Pusat.
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Prosedur penyaluran dana ke RTSM cukup panjang dan berbelit-belit.
Meskipun informasi pencairan dari MIS Pusat telah disampaikan ke Operator Kab/kota ternyata KPRK dan KPC belum dapat melakukan pembayaran, sebelum ada instruksi dari Kantor Pos Pusat.
Sebaliknya, Kantor Pos Pusat baru dapat memberi instruksi bayar bila KPN sudah menyetor uang bantuan RTSM PKH ke rekening mereka.
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Pencairan dana dan pembayaran kepada RTSM terlambat. Pada saat pembayaran, RTSM berdesak-desakkan di kantor pos
karena khawatir tidak mendapat bantuan, selain sudah merupakan perilaku umumnya orang Indonesia yang sulit mengantri untuk mendapat giliran apa pun.
Pencairan dana dan pembayaran kepada RTSM terlambat. Pada saat pembayaran, RTSM berdesak-desakkan di kantor pos
karena khawatir tidak mendapat bantuan, selain sudah merupakan perilaku umumnya orang Indonesia yang sulit mengantri untuk mendapat giliran apa pun.
1. Dimulai setelah ada verifikasi faskes, fasdik dan RTSM
2. Pendamping mencocokan Kartu PKH dengan KTP/ Surat Keterangan Aparat Desa & Dinsos kab/kota
3. Pembayaran dilakukan oleh Juru bayar pos
4. RTSM menanda tangani Resi 2A dan Resi 2B
Tindak Lanjut Spot Check PKH
MULAI MULAI
MIS UPPKH PUSAT
MIS UPPKH PUSAT
UPPKH KABUPATENUPPKH KABUPATEN
PT Pos Indonesia Wilayah
PT Pos Indonesia Wilayah
KPRKKPRK
KPCKPCPEMBAYARANPEMBAYARAN
SELESAI
SELESAI
Koordinator
Koordinasi
Tindak Lanjut Spot Check PKH
NO KABUPATEN/KOTA ALOKASI DANA REALISASI( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( % )
SUMATERA UTARA1 Medan #VALUE! #VALUE!2 Tapanuli Tengah 1,835,391,000.00 1,814,221,000.00 21,170,000.00 1.15
DKI JAKARTA3 Jakarta Utara 6,308,615,000.00 6,287,089,000.00 21,526,000.00 0.34
BANTEN4 Serang 9,620,804,000.00 9,591,936,000.00 28,868,000.00 0.30 5 Pandeglang 551,088,000.00 551,088,000.00 - -
JAWA BARAT6 Bandung #VALUE! #VALUE!7 Bogor 6,996,783,000.00 6,993,271,000.00 3,512,000.00 0.05 8 Cirebon #VALUE! #VALUE!9 Kerawang #VALUE! #VALUE!
10 Sukabumi 6,070,274,000.00 6,066,043,000.00 4,231,000.00 0.07 JAWA TIMUR
11 Sidoarjo #VALUE! #VALUE!12 Jember 5,749,781,000.00 5,745,781,000.00 4,000,000.00 0.07 13 Sampang 6,288,886,000.00 6,276,027,000.00 12,859,000.00 0.20 14 Jombang 665,772,000.00 664,107,000.00 1,665,000.00 0.25 15 Gresik 4,923,335,000.00 4,903,278,000.00 20,057,000.00 0.41 16 Bangkalan 15,398,020,000.00 15,396,287,000.00 1,733,000.00 0.01
KALIMANTAN SELATAN17 Banjar - #DIV/0!18 Barito Kuala 2,320,567,200.00 2,312,637,200.00 7,930,000.00 0.34
SULAWESI UTARA19 Manado 1,565,815,000.00 1,561,217,000.00 4,598,000.00 0.29 20 Minahasa #VALUE! #VALUE!21 Bitung 1,561,013,000.00 1,549,346,000.00 11,667,000.00 0.75
ALOKASI DAN REALISASI PEMBAYARAN KEPADA RTSMSPOT CHECK PROGRAM KELUARGA HARAPAN
TAHUN 2009SELISIH
Tindak Lanjut Spot Check PKH
S atu T ahun S atu T ahap1 600,000 200,000 33,196 6,639,200,000 18.422 1,000,000 333,000 52,939 17,628,687,000 29.373 1,400,000 467,000 47,959 22,396,853,000 26.614 1,800,000 600,000 25,335 15,201,000,000 14.065 2,200,000 733,000 20,796 15,243,468,000 11.54
J umlah 180,225 77,109,208,000 100
s is a pemberian bantuan / tahun 121,694 67.52
pers entas e (% )No Alokas i P embayaran R T S M Alokas i P embayaran
Pencairan dana bantuan PKH yang disalurkan dalam tiga tahap menyebabkan adanya uang receh yang tidak terbayarkan ke RTSM
Pencairan dana bantuan PKH per RTSM per tahap untuk besaran nominal Rp.1000.000, dan Rp.1.400.000 dan Rp.2.200.000 akan menghasilkan selisih pembayaran ke RTSM, baik kurang atau berlebih, sekitar Rp.1.000
Untuk kasus 21 kabupaten dan 70 kecamatan yang merupakan lokasi pekerjaan tindaklanjut spot checks PKH maka ada sebanyak 180.225 RTSM dengan jumlah dana bantuan PKH sebesar Rp.77.109.228.000 dan dengan selisih Rp.1000 per tahap pembayaran maka ada dana recehan kumulatif sebesar Rp.121.694.000 yang tidak terbayarkan
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Dana yang belum dicairkan Pengutipan uang oleh pendamping/Ketua
Kelompok Kerjasama antara pendamping dengan
aparat desa mengutip uang Pengutipan uang oleh RT/Kepala
desa/aparat desa Pendamping diminta menjadi juru bayar
oleh PT. Pos Dana yang dialokasikan ternyata RTSM non-
eligible Kartu PKH dijadikan jaminan hutang
Tindak Lanjut Spot Check PKH
UPPKH kabupaten dan Tim Koordinasi PKH setempat perlu meningkatkan keterlibatan aktif mereka di dalam proses pembayaran bantuan ke RTSM dengan secara langsung mengawasi dan kemudian mengkoordinasikan pensolusian berbagai penyimpangan yang ditemukan ke pemerintah daerah.
Kepada RTSM perlu ditekankan dan diingatkan untuk menghitung ulang dana bantuan yang diterima pada saat pengambilan dengan diawasi oleh juru bayar di Kantor Pos dan dengan didampingi oleh Pendamping.
Pembayaran bantuan sebaiknya dilakukan empat tahap untuk menghindari terjadinya selisih recehan yang tidak terbayarkan.
Mekanisme sanksi positif terhadap pihak-pihak yang mengutip uang dari RTSM perlu diterapkan dengan tegas dan ketat.
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Tindak Lanjut Spot Check PKH
1. Mendatangi fasilitas layanan Kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan secara rutin setiap bulannya (bagi ibu hamil/nifas/balita)
2. Pendamping mendampingi RTSM dalam kunjungan rutin ke faskes ( bagi bumil/nifas/balita)
3. Ketua kelompok mendampingi RTSM dalam kunjungan rutin ke faskes (bagi bumil/nifas/balita)
4. RTSM selalu menunjukkan kartu peserta PKH bila datang ke Puskesmas/Posyandu setiap bulannya
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Pertanyaan Sumut Banten DKI Jabar Jatim Kalsel Sulut
1
3.00
3.42
3.40
3.09
3.38
3.58
3.67
2
2.68
1.46
2.90
2.69
2.49
2.62
2.87
3
2.65
2.42
3.50
2.69
2.47
2.81
2.69
4
2.81
2.83
3.50
2.72
2.47
2.54
2.90
Rataan
2.77
2.53
3.33
2.87
2.70
2.88
3.03
1 = Mendatangi faskes untuk pemeriksaan kesehatan secara rutin/bulan. 2 = Pendamping selalu mendampingi RTSM ke faskes 3 = Ketua kelompok selalu mendampingi RTSM ke faskes 4 = RTSM selalu menunjukkan kartu peserta PKH bila datang ke Puskesmas/Posyandu setiap bulannya
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Konsistensi kontrol melalui kartu PKH ketika mendatangi faskes masih kurang
Inisiatif pendamping dalam mendampingi RTSM binaan ke Faskes muncul di beberapa propinsi
Penggunaan dana bantuan seyogyanya diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu dan Balita masih belum konsisten.
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Pertanyaan Sumut Banten DKI Jabar Jatim Kalsel Sulut
1 3.81
3.37
3.88
3.11
3.59
3.87
3.96
2 3.89
3.02
3.81
2.86
3.30
3.60
3.93
3 3.84
2.81
3.63
2.73
3.17
3.36
3.90
4 3.28
3.79
3.38
3.56
3.47
3.87
3.85
Rataan 3.66
2.78
3.69
2.81
3.25
3.65
3.90
Tindaklanjut Spot Check PKH
1 = Wajib menyekolahkan anak di sekolah formal/nonformal bila terdaftar
sebagai peserta PKH2 = Selalu memotivasi anak bersekolah bila malas pergi sekolah3 = Selalu mengontrol belajar anak di rumah setiap hari4 = Pendamping selalu menanyakan perkembangan pendidikan
anak saya
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Pengawasan ketat terhadap RTSM dalam hal penggunaan dana bantuan PKH yang mereka terima, termasuk penggadaian kartu PKH untuk keperluan selain pendidikan dan kesehatan.
Perbaikan integritas moral Pendamping melalui peningkatan soft skill sebagai orang yang mendampingi RTSM agar dapat melayani komitmen RTSM yang tinggi terhadap kesehatan dan pendidikan PKH.
Capacity building untuk meningkatkan soft skill Pendamping di dalam memotivasi dan berkomunikasi efektif serta lebih meningkatkan komitmen RTSM terhadap pendidikan dan kesehatan PKH, anak dan keluarga, dalam upaya menggerakkan mereka ke arah berusaha produktif.
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Tindaklanjut Spot Check PKH
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Tindak Lanjut Spot Check PKH
1. Jumlah anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah
2. Jumlah ART ibu hamil yang terdaftar PKH
3. Jumlah ART balita yang terdaftar PKH
4. Jumlah ART usia SD yang terdaftar PKH
5. Jumlah ART usia SMP yang terdaftar PKH
6. Status Kependudukan Pengurus Rumahtangga
7. Status kepemilikan rumah tinggal
8. Status Pengurus dalam Rumahtangga
9. Jumlah orang yang mencari nafkah dalam keluarga
10. Jumlah anak usia 7–18 tahun putus sekolah SD
11. Jumlah anak usia 7–18 tahun putus sekolah SMP
12. Komponen PKH yang diikuti
Tindak Lanjut Spot Check PKH
96.1% RTSM tinggal bersama, 5-10 orang serumah(milik sendiri=23.5%, ortu/warisan=55.8%, sewa=20.7%.
86.4% RTSM tidak punya identitas diri (KTP) 46.2% RTSM adalah peserta PKH kesehatan, 42.3%
PKH pendidikan,11.0% kombinasi kes&dik
RTSM/ bantuan/tahap pencairan
Rp.600.000 (18.42% RTSM)
Rp.1.000.000 (29.37% RTSM)
Rp.1.400.000 (26.61% RTSM)
Rp.1.800.000 (14.06% RTSM)
Rp.2.200.000 (11.54% RTSM)
Penggunaan bantuan PKH: pemeriksaan kesehatan dan
pendidikan anak (73.9%),
kebutuhan makan sehari-hari (20.5%),
kebutuhan lainnya (4.3%).
Tindak Lanjut Spot Check PKH
1. Bantuan uang PKH yang saya terima untuk membantu keluarga membiayai?
2. Saya mengetahui jumlah nominal bantuan setiap komponen PKH
3. Pemilihan ketua dalam kelompok saya dilakukan dengan cara
4. Anggota dalam kelompok saya berjumlah5. Saya mengetahui jadual pertemuan kelompok6. Saya datang pada saat diadakan pertemuan ru
tin kelompok7. Saya mengetahui jumlah nominal uang bantua
n akan dikurangi setiap termin bila tidak memenuhi komitmen PKH
8. Setiap menemui masalah saya selalu bertanya
Tindak Lanjut Spot Check PKH
1. RTSM mengetahui jumlah nominal uang yang akan diterima setiap termin pembayarannya dari resi pembayaran.
2. Setiap menerima pembayaran, RTSM membawa kartu PKH untuk ditunjukkan ke pendamping dan PT Pos.
3. Jumlah nominal bantuan uang PKH yang diterima setiap tahap pembayaran.
4. Setiap menerima uang bantuan, dihitung jumlahnya dan dicocokkan dengan resi pembayaran yang diterima dihadapan pendamping dan petugas pos.
5. Nilai bantuan uang yang diterima RTSM selalu berubah jumlahnya setiap termin pembayaran bantuan.
6. RTSM selalu membubuhkan ttd di buku catatan keuangan pendamping setiap selesai menerima uang bantuan.
7. Uang bantuan yang diterima RTSM, disisihkan sebagian untuk pendampinga sebagai ucapan terimakasih.
8. Pendamping selalu melakukan pemutakhiran data keluarga. RTSM setiap akan dilakukan pembayaran bantuan PKH.
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Sosialisasi dan penyamaan persepsi mengenai kriteria RTSM seperti yang dimaksud oleh PKH dan layak mendapat bantuan PKH.
Ketegasan dalam menghadapi non-eligible RTSM agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Tindak Lanjut Spot Check PKH
1. Aplikasi SIM PKH saat ini2. Kesempurnaan menu yang terdapat pad
a aplikasi SIM PKH saat ini3. Aplikasi SIM PKH terkait dengan kebutuh
an pemutakhiran data RTSM peserta PKH
4. Pelaksanaan pelatihan terkait penggunaan SIM PKH
1. Proses pemutakhiran data pada aplikasi SIM PKH
2. Proses pemutakhiran data RTSM yang berada di lokasi perbatasan wilayah
3. Proses penyimpanan hasil pemutakhiran data
4. Proses pemutakhiran fasilitas kesehatan dan pendidikan pada aplikasi SIM PKH
1. Menu/tools terhadap hasil rekapitulasi pemutakhiran data per kecamatan atau pendamping
2. Menu/tools laporan hasil pemutakhiran data RTSM peserta PKH
3. Menu/tools laporan rekapitulasi jumlah faskes dan fasdik
4. Menu/tools laporan rekapitulasi realisasi pembayaran RSTM peserta PKH
5. Proses export hasil laporan ke dalam aplikasi seperti excel, word atau PDF
6. Menu/tools pengaduan masyarakat7. Menu/tools terhadap tindaklanjut pengaduan yan
g ada8. Menu/tools closing pemutakhiran data9. Proses download
hasil pemutakhiran data hingga hasil closing
1. Perbandingan jumlah komputer yang ada dengan jumlah RTSM
2. Kondisi komputer saat ini3. Koneksi jaringan saat ini4. Penggunaan email PKH saat ini5. Penggunaan user name dalam aplikasi SIM
PKH6. Keamanan data-data peserta PKH
Aplikasi SIM PKH belum optimal karena penguasaan teknis operator yang masih perlu ditingkatkan.
Pengembangan dan aplikasi SIM PKH harus terus dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi verifikasi, monitoring, pengaduan, serta pemutakhiran data yang diperlukan dapat berjalan lebih lancar
Perbandingan Jumlah RTSM dengan Jumlah komputer perlu dioptimalkan kembali
Kendala listrik, petir, menjadi isu dalam perawatan perangkat IT PKH
Koneksi Internet yang masih belum stabil dibeberapa daerah
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Diperlukan redundancy system dari sisi infrastruktur untuk memback up aplikasi SIM, sehingga ketika terjadi masalah pada infrastruktur atau ketika dilakukan perbaikan infrastruktur, aplikasi SIM PKH tetap on line.
Perlu penambahan fitur early reminding system atau failure detection pada aplikasi SIM bagi administrator (Tim administrator SIM PKH) agar dapat melakukan langkah pencegahan awal ketika terjadi tanda-tanda aplikasi SIM PKH akan down.
Perlu adanya penambahan infrastruktur (komputer), terutama bagi daerah-daerah yang terkena perluasan dan pengembangan PKH dan tambahan RTSMnya.
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Tindak Lanjut Spot Check PKH
1. Pengukuran kinerja Bappeda Kab/kota2. Penilaian Kinerja Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota3. Penilaian Kinerja PT. POS4. Penilaian Kinerja Pendamping oleh
Dinsos Kabupaten/Kota5. Penilaian Kinerja Pendamping oleh BPS
kabupaten/kota
Tindak Lanjut Spot Check PKH
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
1. Sumut 2. Banten 3. DKI 4. Jabar 5. Jatim 6. Kalsel 7. Sulut
2.5 2.6
4
2.7
3.3
2.8
3.4
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Semua Tim Koordinasi Dinsos kabupaten/kota di lokasi PKH sudah mengajukan anggaran operasional pelaksanaan PKH melalui APBD, dengan besaran yang beragam antar-kabupaten/kota
Hampir semuanya telah melakukan rapat tim koordinasi dengan instansi terkait sebanyak 2-3 kali selama tahun 2009
Hampir semuanya, telah memonitor pelaksanaan verifikasi pendidikan dan kesehatan yang dilakukan service provider, dan terhadap pembayaran RTSM dan laporan bulanannya yang kemudian ditindaklanjuti dalam rapat rutin bulanan dengan Operator dan Pendamping.
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Belum adanya formulir khusus bagi masyarakat miskin yang ingin terdata menjadi peserta PKH, akibatnya usulan pergantian RTSM peserta PKH hanya ditampung.
Media pensosialisasian PKH yang digunakan adalah media massa (koran, radio, televisi, majalah, spanduk), pertemuan-pertemuan dan media lainnya
PT.Pos selalu berkoordinasi dengan Pendamping sebelum melakukan pembayaran ke RTSM, menentukan jadual pembayaran dan mengecek jumlah pembayaran.
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Perlu ada lobi kebijakan lintas sektor mengenai perlunya komitmen inter-sektor di dalam penanganan program keluarga harapan bagi RTSM sehingga tidak terkesan bahwa PKH ini seakan-akan milik dan tanggungjawab Depsos belaka.
Cost sharing dari pemerintah daerah perlu dipertimbangkan dan dipertegas untuk mencakup semua unit yang terkait dengan kelancaran pelaksanaan PKH, baik di tingkat meso mapun tingkat mikro.
Perlu adanya mekanisme pengendalian (control) dan pembagian tugas serta wewenang yang lebih tegas antara Korwil, Koordinator Pendamping dan Pendamping.
Perlu ada insentif khusus bagi pemberi layanan pendidikan dan kesehatan di tingkat grass root (yang langsung menangani RTSM).
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Kesesuaian Peserta PKH dengan Kriteria BPS, walaupun tidak signifikan, masih menunjukkan adanya missed targeting RTSM peserta PKH coverage
Hasil sosialisasi PKH menunjukkan masih banyaknya peserta PKH yang tidak memahami tujuan program dan besaran bantuan PKH
Ditemukan keterlambatan pada jadual pembayaran yang dikarenakan prrosedur dan mekanisme alir-dana yang cukup panjang di tingkat pusat.
Pemanfaatan dana bantuan masih belum sesuai dengan peruntukannya
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Penanganan Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM)
SPM melayani : RTSM peserta PKH
sosialisasi SPM pengaduan mengenai data peserta PKH Pengaduan tentang pembayaran peserta PKH dan
pelayanan PT.Pos pengaduan tentang layanan PKH kesehatan dan
PKH pendidikan non-peserta PKH
keinginan menjadi peserta PKH layak-tidaknya RTSM yang telah menjadi peserta
PKHTindak Lanjut Spot Check PKH
Pengaduan tentang data peserta PKH Sebagian besar kabupaten/kota (80.0%) lokasi PKH
masih mengalami terjadinya kekeliruan pendataan peserta PKH
Pengaduan tentang pembayaran dan pelayanan PT.Pos Indonesia, Karena kekurangan uang kecil (recehan) nilai pembayaran menjadi sangat bervariasi
Pengaduan terkait Pelayanan Kesehatan Masih ada sekitar 20 persen petugas layanan
kesehatan (Puskesmas atau Posyandu) yang berkeberatan melayani peserta PKH
Pengaduan terkait Pelayanan PendidikaDi beberapa lokasi PKH masih ditemukan adanya peserta PKH yang tidak mendapat bantuan beasiswa miskin Depdiknas. Petugas layanan menanyakan insentif atas pelayanan di program PKH
Tindak Lanjut Spot Check PKH
RENCANA TAHUN 2010
NO
ALOKASI JUMLAH TAMBAHAN
1. RTSM PESERTA PKH
816 90.000 RTSM
2. PROPINSI 18 7
3. KABUPATEN/KOTA
88 18
4. KECAMATAN 954 175
5. OPERATOR/ENTRY DATA
488 72
6. PENDAMPING 3.669 600
NO PROVINSI RTSM
1. BALI (2 Kab) 5.000
2. SULAWESI SELATAN (4 kab) 36.000
3. SULAWESI TENGAH (2 kab) 8.000
4. KALIMANTAN TENGAH (1 Kab) 5.000
5. KEPULAUAN RIAU (3 kab) 6.000
6. BENGKULU (1 Kab) 8.000
6. KALIMANTAN BARAT (1 Kab) 7.000
7. PROVINSI 2009 (4 kab) 15.000
JUMLAH 90.00080
NO
KEGIATAN JADUAL PENG JWB KET
1. DATA JANUARI BPS & DEPSOS
130 rb - 90 rb
2. RAKOR PUSAT JANUARI DEPSOS INS TERKAIT
3. PENYEMPURNAAN BK PKH
JANUARI DEPSOS INS TERKAIT
4. RAKOR NASIONAL REG BRT
FEBRUARY
DEPSOS MEDAN
RAKOR NASIONAL REG TMR
MARET DEPSOS SULSEL
5. REKRUITMEN, KORWIL PEDAMPING
FEBRUARY S.D MARET
DEPSOS 600 Org
DAN OPERATOR FEBRUARY
DEPSOS 72 Org
6. PEMBAYARAN TAHAP I MARET DEPSOS & POS
Utk RTSM 2009 (4 thp)
7. PELATIHAN MRT-APRIL
DEPSOS BALAI DKLT
8. PERTEMUAN AWAL APRIL DEPSOS & POS
PGD IT SLSAI
9. PEMBAYARAN TAHAP I JUNI DEPSOS & BRI
Khusus data 2010
NO PROVINSI Kabupaten/Kota
Korwil Yg Dibutuhkan
Jumlah Pelamar
1. NAD 3 Kab 1 Orang 3 orang
2. SUMUT 3 Kab/Kota 1 orang 6 orang
3. SUMBAR/KEPRI
4 Kab 1 orang 0 orang
4. DKI Jakarta BANTEN
5 Kab 1 orang 6 orang
5. JABAR 14 Kab/Kota 2 orang 11 orang
6. JATIM 21 Kab/Kota 3 orang 8 orang
7. DI Yogyakarta 4 kab/Kota 1 orang 5 orang
8. BALI/NTB 4 Kab 1 2 orang
9. NTT 7 Kab 1 3 orang
NO PROVINSI Kabupaten/Kota
Korwil Yg Dibutuhkan
Jumlah Pelamar
10 KALSEL 5 Kab 1 Orang 0 orang
11 Kalteng/Kalbar 2 kab 1 orang 0 orang
12 SULUT 6 Kab/Kota 1 orang 2 orang
13 GORONTALO 4 Kab 1 orang 2 orang
14 Sulawesi Tengah 2 Kab 1 orang 0 orang
15 Sulawesi Selatan 4 kab 1 orang 0 orang
TOTAL 88 Kab/Kota 18 orang 37 orang
Komitmen yan tinggi dari RTSM terhadap pendidikan dan kesehatan PKH perlu diimbangi dengan layanan yang baik dan kooperatif di tingkat grass root.
Perlu diingatkan bahwa kartu kepesertaan PKH sangat penting untuk mengakses layanan PKH dan layanan publik lainnya (Jamkesmas/Jamkesda)
Perlu adanya bantuan khusus atau kerjasama dengan pemda setempat agar RTSM dapat memiliki identitas diri sebagai warga republik ini sehingga dapat mengakses pelayanan publik lainnya (jamkesmas/jamkesda).
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Ciptakan Model kompetisi PKH AWARD dan PKH GRANT untuk memotivasi daerah bekerja dengan lebih serius dan komitmen tinggi dalam nuansa kompetitif untuk menangani orang miskin sebagai bagian dari pembangunan daerah di dalam mengantisipasi pencapaian Millenium Goals 2015.
Membuat code of conduct tentang etika pelaksanaan PKH, pusat dan daerah yang diikuti dengan materi-materi pencerahan atau materi pelatihan untuk pelaksana PKH (Tim Koordinasi, Korwil, Pendamping) yang bersifat umum dan spesifik sesuai dengan Tupoksi masing-masing
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Tindak Lanjut Spot Check PKH
No Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan
1 Sumatera Utara
Kota MedanMedan Barat
Medan Helvetia
Medan Petisah Tapanuli Tengah Pandan
Sarudik
2 BantenSerang Mancak
Jawilan
Pandeglang SindangresmiMunjul
3Kalimantan
SelatanBanjar Astambul
Martapura Barito Kuala Anjir asar
Mekarsari
Tindak Lanjut Spot Check PKH
No Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Kab Bogor Bogor Selatan Bogor Tengah
Sukabumi Cibadak
Nagrak Cirebon Pabedilan
4. Jawa Barat Plered Bandung Margahayu Soreang Karawang Rengasdengklok
Majalaya 5. Jawa Timur Sidoarjo Sedati
Krian
Tindak Lanjut Spot Check PKH
No Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan
GresikDuduk sampeyan
Bunga
Jombang Jombang
5. Jawa Timur Megaluh
Sampang Pangarengan
Jerengi
Bangkalan Kelampis
Modung
Jember Balung
Patra
Tindak Lanjut Spot Check PKH
No Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan
Manado Tikala
6. SulawesiUtara
Tuminting
Kota Bitung Bitung Tengah
Bitung Utara
Minahasa Selatan Monoinding
Motoling
7. DKI Jakarta Jakarta Utara Koja
Kelapa Gading
Tindak Lanjut Spot Check PKH
1-5 orang = 52.3% 6-10 orang = 43.8% 11-15 orang = 3.2% tdk menjawab= 0.9%
Tdk ada = 96.5%1 orang = 3.2% 2 orang = 0.2%
Tdk ada = 47.3%1 orang = 43.6%
2 orang = 7.8% 3 orang = 1.1%4 orang = 0.2%
1 orang = 55.3%; 2 orang = 19.2%; 3 orang = 3.2%; 4 orang = 0.2%; tdk ada = 21.4%
1 orang= 32.3% 2 orang= 3.7%3 orang= 0.0%; tdk ada= 63.3%
Tdk punya = 86.4% KTP musiman=1.9% KTP beda domisili=6.3% KTP sesuai domisili=4.3%tdk menjawab=1.1%
Sewa = 20.7% Milik ortu/fam = 37.8% Warisan=17.7%Milik sendiri=23.5%; tdk menjawab=0.2%
Kakek/Nenek = 8.9% Kep.Keluarga = 32.2% Isteri = 56.4% Anak = 0.6%; tdk menjawab = 1.9%
9. Jumlah orang yang
mencari nafkah dalam
keluarga
1 orang = 74.7%2 orang = 20.5% 3 orang = 3.2% 4 orang = 0.2% tdk menjawab=1.3%
11.Jumlah anak usia 7–18 tahun putus sekolah SD
1 orang = 9.5% 2 0rang = 1.9%3 orang = 0.2%>3orang = 0.2%Tdk ada = 88.1%
11.Jumlah anak usia 7–18 tahun putus SMP
1 orang = 6.5% 2 0rang = 2.2%3 orang = 1.5% Tdk ada = 89.8%
12.Komponen PKH yang diikuti
Pendidikan = 46.2% kesehatan = 11.0% keduanya = 42.3%
Tindak Lanjut Spot Check PKH
1.Pengunaan bantuan PKH oleh RTSM
Kebthan lainnya=1.3%
kebthan lainnya=4.3%
kebthan kes/dik=73.9%Tdk tahu=1.3%
2. Pemahaman RTSM ttg nominal bantuan tiap komponen PKH
Bantuan tetap Rp.200rb/thn=30.5%
Bumil/Nifas Rp.800rb/thn=12.3%
Anak usia SD Rp.400rb/thn=25.5%
Anak usia SMP=28.9% tdk tahu/jawab=2.8%
3. Pengetahuan RTSM ttg cara pemilihan ketua kelompoknya
Tdk tahu=16.6%; ditunjuk kades=3.9%;
Ditunjuk Pendamping=19.0%;
Dipilih angg.klp=60.0%
4. Pengetahuan RTSM ttg jlh Anggota kelompoknya
26-30 orang= 18.6%
5-9 orang=18.8% 10-25
orang=52.7%Tdk tahu=0.2%
5. Sumber informasi RTSM ttg jadual pertemuan kelompoknya
Kades=11.7%Pendamping=11.9% anggota klp=18.8% Ka Klp=57.7%
6. Kehadiran RTSM di pertemuan rutin kelompok
Tdk pernah=16.2% Jarang=6.9% Sering=21.6% Selalu=55.3%
7. Pengetahuan RTSM ttg pengurangan nominal bantuan bila tdk memenuhi komitmen PKH
Tidak tahu =17.7% Angg.klp =2.4% Ketua.klp =21.6% Pendaming=58.3%
8. Tempat bertanya jika ada masalah
Tdk tahu= 21.8%; angg.klp=5.8%; Ka.Klp= 27.2%; Pendamping=44.7%; tdk menjawab=0.4%
Tindak Lanjut Spot Check PKH
A B C D E F G(kasus) (kasus) (kasus) (kasus) (kasus) (kasus) (kasus) (kasus)
1 Medan 0 0 0 0 0 0 0 02 Tapanuli Tengah 0 0 0 0 0 0 0 03 Jakarta Utara 0 0 0 0 0 0 1 14 Serang 0 0 0 0 0 0 0 05 Pandeglang 0 0 0 1 0 0 0 16 Bandung 0 0 0 0 1 0 0 17 Bogor 1 0 0 0 0 1 0 28 Cirebon 0 0 0 0 0 0 0 09 Kerawang 0 1 0 0 0 0 0 1
10 Sukabumi 0 0 0 0 0 0 0 011 Sidoarjo 0 0 0 0 0 0 0 012 Jember 0 0 1 0 0 0 0 113 Sampang 0 0 0 1 0 0 0 114 Jombang 0 0 0 0 0 0 1 115 Gresik 0 0 0 1 0 0 0 116 Bangkalan 0 0 0 0 0 0 0 017 Banjar 1 0 0 0 0 0 0 118 Barito Kuala 0 0 0 0 0 0 0 019 Manado 1 0 0 0 0 0 0 120 Minahasa 1 1 0 0 0 0 0 221 Bitung 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 1 3 1 1 2 14CATATANA= Dana yang belum dicairkanB= Pengutipan Uang oleh Pendamping / Ketua KelompokC= Kerjasama antara Pendamping dengan Aparat Desa mengutip uangD= Pengutipan uang oleh RT/Kepala Desa/Aparat DesaE= Pendamping diminta menjadi juru bayar oleh Petugas PosF= Dana yang dialokasikan, ternyata RTSM Non EligibleG= Kartu PKH dijadikan jaminan hutang
TOTAL
JUMLAHKABUPATEN / KOTA
NOKATAGORI KASUS
Luas lantai bangunan tempat tinggal
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Jenis lantai bangunan
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Jenis Dinding tempat tinggal
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Fasilitas kamar mandi dan WC
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Sumber penerangan rumah tangga
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Sumber air minum
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Bahan bakar untuk memasak
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Konsumsi daging / susu
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Pembelian pakaian baru dalam 1 tahun
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Kemampuan membayar biaya pengobatan
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Penghasilan rumah tangga perbulan
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Kepemilikan aset / tabungan
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Jumlah Bumil ART yang terdaftar PKH
Jumlah ART usia SD yang terdaftar
PKH
Status kependudukan pengurus RMT
Status pengurus dalam
rumahtangga
Komponen PKH yang diikuti
Jumlah anak usia 7–18 tahun putus sekolah SD
Jumlah anak usia 7–18 tahun putus sekolah SMP
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Menu thd rekap pemutakhiran data/ kecamatanatau pendamping
Menu laporan laporan pemutakhiran Data RTSM peserta PKH
Menu laporan rekap Faskes & Fasdik
Menu rekap pembayaran RTSM PKH
Export hasil lap ke aplikasi exel, word atau PDF
Menupengaduan masyarakat
Menu thd tindak lanjut pengaduan
Menu closing pemutkahiran data
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Aplikasi SIM PKH saat ini
Kesempurnaan menu Aplikasi SIM PKH saat ini
Aplikasi SIM PKH terkait pemutakhiran data RTSM PKH
Pelatihan penggunaan SIM PKH
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Proses pemutakhiran data pada aplikasi SIM PKH
Proses pemutakhiran data di lokasi perbatasan wilayah
Proses penyimpanan hasil pemutakhiran data
Proses pemutakhiran Faskes danFasdik
Tindak Lanjut Spot Check PKH
Kondisi komputer
saat ini
Koneksi Jaringan
Penggunaan email PKH
Penggunaan user name
dalam aplikasi SIM PKH
Keamanan data peserta PKH
LOKASI PKH YANG SULIT DIJANGKAU DAN MEMBUTUHKAN WAKTU DALAM PEMUKTAHIRAN DATA (RATIO PENDMG)
VERIFIKASI : BARU 30 % SERVICE PROVIDER KESEHATAN DAN PENDIDIKAN YANG BARU DILATIH PENGISIAN FORMULIR VERIFIKASI
KORWIL BELUM MENETAP DILOKASI PKH (menyebabkan permasalahan-permasalan dilapangan tidak terselesaikan secara maks)
PRASARANA :
- Kondisi kantor : keamanan perangkat yg krg, kantor UPPKH yg blm permanen dan ketersediaan listrik terbatas - Kualitas tegangan listrik tidak stabil /merusak PC dan sering padam
DATA : - Masih adanya Data yang Error (exclusion and
inclusion) - Data PKH seharusnya SPDKP - Data PKH seharusnya dgn pendekatan KK bukan RTSM Sosialisasi dirasakan belum maksimal Verifikasi belum maksimal terkait pemahaman yankes
dan yandik, pendistribusian dan pick up belum menjangkau yankes dan yandik dan tidak tepat waktu.
Masih adanya Pendamping yang masih belum maksimal kinerjanya ( tidak kenal RTSMnya, tidak pernah mengunjungi yankes dan yandik dll)
Pemda : - Adanya mutasi banyaknya yang tidak memahami PKH - Pilkada
- Menunda Jadwal Pembayaran - Koordinasi masih lemah
Data yang error inclusion and exclusion diganti dengan data yang elegibel (harus disetujui BPS setempat/ yg diluar data PPLS)
Sosialisasi dilaksanakan intensif melalui Instansi terkait di Kab/Kt oleh para korwil dan pendamping
Road Show dilaksanakan oleh Tim Uppkh Pusat untuk meningkatkan Koordinasi
Verifikasi belum berjalan maksimal, pendekatan dengan service provider, Bintek, Rakor dll.
Kontrak kerja dengan PT POS di sempurnakan
PETUGAS PT POS DI DAERAH BELUM MEMAHAMI PKH
KETERBATASAN TENAGA PT POS, SHG PENDAMPING BANYAK MEMBANTU TUGAS PT POS TANPA KOMPENSASI
TIDAK ADANYA PT POS DILOKASI PKH
KANTOR UPPKH KEC MASIH ADA YANG TIDAK LAYAK
PENDAMPING DITUGASKAN SEBAGAI TENAGA PAYMENT
MASIH ADANYA PENDISTRIBUSIAN FORMULIR VERIFIKASI TIDAK DISAMPAIKAN KE YANDIK DAN YANKES SERTA PICK UP NYA TIDAK SESUAI JADWAL YANG TELAH DISEPAKATI
JADWAL PEMBAYARAN TERTUNDA KARENA ADA KEGIATAN LAIN PT POS
LOKASI-LOKASI YANG TIDAK ADA PT POS TIDAK DIDATANGI SESUAI KESEPAKATAN
REKON PAYMENT MASIH TERDAPAT SELISIH
SEKOLAH FORMAL NEGERI TIDAK DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN BESAR SEGMEN POPULASI RTSM.
ADANYA PASSING GRADE (MENYULITKAN ANAK RTSM MASUK SDN DAN SMPN)
KEPUTUSAN KOMITE SEKOLAH MENGENAI KONTRIBUSI ORANG TUA UTK SEKOLAH
DAYA TAMPUNG SEKOLAH TERBATAS MASIH BANYAKNYA GURU YANG TIDAK
MEMAHAMI PKH
MASIH DITEMUKAN ADANYA RTSM TIDAK MEMILIKI JAMKESMAS SHG DIKENAKAN BIAYA DI FASKES
MASIH BANYAKNYA PETUGAS KESEHATAN TIDAK MEMAHAMI PKH
KURANGNYA TENAGA MEDIS DAN VAKSIN
RENCANA TAHUN 2010
NO
ALOKASI JUMLAH TAMBAHAN
1. RTSM PESERTA PKH
816 90.000 RTSM
2. PROPINSI 18 7
3. KABUPATEN/KOTA
88 18
4. KECAMATAN 954 175
5. OPERATOR/ENTRY DATA
488 72
6. PENDAMPING 3.669 600
NO PROVINSI RTSM
1. BALI (2 Kab) 5.000
2. SULAWESI SELATAN (4 kab) 36.000
3. SULAWESI TENGAH (2 kab) 8.000
4. KALIMANTAN TENGAH (1 Kab) 5.000
5. KEPULAUAN RIAU (3 kab) 6.000
6. BENGKULU (1 Kab) 8.000
6. KALIMANTAN BARAT (1 Kab) 7.000
7. PROVINSI 2009 (4 kab) 15.000
JUMLAH 90.000163
NO
KEGIATAN JADUAL PENG JWB KET
1. DATA JANUARI BPS & DEPSOS
130 rb - 90 rb
2. RAKOR PUSAT JANUARI DEPSOS INS TERKAIT
3. PENYEMPURNAAN BK PKH
JANUARI DEPSOS INS TERKAIT
4. RAKOR NASIONAL REG BRT
FEBRUARY
DEPSOS MEDAN
RAKOR NASIONAL REG TMR
MARET DEPSOS SULSEL
5. REKRUITMEN, KORWIL PEDAMPING
FEBRUARY S.D MARET
DEPSOS 600 Org
DAN OPERATOR FEBRUARY
DEPSOS 72 Org
6. PEMBAYARAN TAHAP I MARET DEPSOS & POS
Utk RTSM 2009 (4 thp)
7. PELATIHAN MRT-APRIL
DEPSOS BALAI DKLT
8. PERTEMUAN AWAL APRIL DEPSOS & POS
PGD IT SLSAI
9. PEMBAYARAN TAHAP I JUNI DEPSOS & BRI
Khusus data 2010
NO PROVINSI Kabupaten/Kota
Korwil Yg Dibutuhkan
Jumlah Pelamar
1. NAD 3 Kab 1 Orang 3 orang
2. SUMUT 3 Kab/Kota 1 orang 6 orang
3. SUMBAR/KEPRI
4 Kab 1 orang 0 orang
4. DKI Jakarta BANTEN
5 Kab 1 orang 6 orang
5. JABAR 14 Kab/Kota 2 orang 11 orang
6. JATIM 21 Kab/Kota 3 orang 8 orang
7. DI Yogyakarta 4 kab/Kota 1 orang 5 orang
8. BALI/NTB 4 Kab 1 2 orang
9. NTT 7 Kab 1 3 orang
NO PROVINSI Kabupaten/Kota
Korwil Yg Dibutuhkan
Jumlah Pelamar
10 KALSEL 5 Kab 1 Orang 0 orang
11 Kalteng/Kalbar 2 kab 1 orang 0 orang
12 SULUT 6 Kab/Kota 1 orang 2 orang
13 GORONTALO 4 Kab 1 orang 2 orang
14 Sulawesi Tengah 2 Kab 1 orang 0 orang
15 Sulawesi Selatan 4 kab 1 orang 0 orang
TOTAL 88 Kab/Kota 18 orang 37 orang
Proses Resertifikasi = melihat apakah RTSM masih eligible untuk mendapat PKH sebaiknya tidak dilakukan tahun 2011.
Alasan: Tahun 2009, jumlah penduduk miskin yang
masih sebanyak 32,53 juta manusia atau 14,15 persen dari total penduduk.
Gejolak sosial ekonomi dan bencana telah meningkatkan kerentanan terhadap masyarakat miskin
Perjuangan untuk memerangi kemiskinan dan kerentanan masyarakat masih sangat berat
Proses pelaksanaan kegiatan masih belum optimal (data masih memerlukan verifikasi MIS)
Perlu pembenahan sistem manajemen pelaksanaan Strategi pengembangan ke daerah-daerah baru
atau wilayah timur (misalnya Papua, Maluku, etc) perlu persiapan
Perlu penguatan koordinasi tingkat Pemda (Provinsi, Kabupaten/Kota, belum berjalan lancar).
Koordinasi antar Departemen - Dinas Teknis belum optimal.
Prosedur pengaduan belum berjalan sepenuhnya, dan tindak lanjut pengaduan masih belum jelas.
Pelatihan kepada penyedia layanan baru dilaksanakan, belum merata.
Perlunya advokasi pemahaman yang lebih baik Pelaksanaan sosialisasi belum optimal (team sosialisasi dari Unit yang ada di Kemensos: pendidikan dan pelatihan, unit pendidikan/STKS, dll.)
Perlu dilakukan penyusunan data untuk mengidentifikasi masyarakat miskin dan rentan
2009 2010 2011 2012
Jumlah RTSM 726.000 816.000 1.116.000 1.516.000
Jumlah Pendamping 3.069 3.669 4.464 6.064
Pertambahan Pendamping 600 795 1.600
Jumlah Kabupaten 70 88 120 163
Jumlah Operator 416 488 616 788
Pertambahan Operator 72 128 172
Proyeksi dilakukan berdasarkan asumsi jumlah RTSM penerima PKH pada RPJM 2010-2014 dan dengan asumsi rasio Pendamping : RTSM = 1 : 250 dan jumlah Operator per kabupaten/kota adalah 4.
NO PROVINSI Pendamping yg dibutuhkan
Operator yg dibutuhkan
1. KEPRI 22 orang 4 orang
2. BENGKULU 36 orang 4 orang
3. BANTEN 82 orang - orang
4. DKI (Jaktim) 27 orang - orang
5. BALI 18 orang 4 orang
6. KALBAR 33 orang 4 orang
7 KALTENG 21 orang 4 orang
8. SULSEL 171 orang 4 orang
9. SULTENG 29 orang 4 orang
10. SULUT 4 orang - orang
11 GORONTALO 7 orang - orang
TOTAL 450 orang 28 orang
NO Bulan Pendamping Operator
1 Januari 17 5
2 Pebruari 28 12
3 Maret 51 10
4 April 8 4
5 Mei 15 -
6 Juni 14 15
7 Juli 23 -
8 Agustus 10 2
9 September 16 5
10 Oktober 9 -
11 Nopember 14 1
12 Desember 12 3
Total 217 orang (7%) 57 orang (20%)
NO Alasan pengunduran diri Pendamping % Operator
1 Indisipliner 13 4% 5 8.7%
2 CPNS 134 50% 21 37%
3 Tanpa Alasan 21 8% -
4 Bekerja diinstansi lain 15 5.5 % 1 1.75 %
5 Gangguan kesehatan 4 1,5% 1 1.75 %
6 Meninggal dunia 4 1,5% - -
7 Double Job ? 1 0,35% 1 1.75 %
8 Pindah menjadi pendamping program lain (PNPM,PAUD,
Penyuluh pertanian)
6 2.3 % 1 1,75 %
9 Menjadi anggota DPRD 2 0,7 % 2 3.5 %
10 Kesibukan pribadi 1 0,35%
11 Tdk sanggup 4 1,5% - -
12 Melanjutkan studi 2 0,7 % 1 1.75 %
Total 271 100% 57 100%
REALISASI PENYALURAN DANA PKH TAHUN 2009
KET
ALOKASI REALISASI SISA
RTSM RUPIAH RTSM RUPIAH % RTSM RUPIAH
TAHAP I 587.712 245.948.029.000 583.713 244.538.611.000 99,43 3.999 1.409.418.000
TAHAP II 868.720 374.120.783.000 863.661 372.170.580.000 99,48 5.059 1.950.203.000
TAHAP III 712.353 303.872.300.000 709.023 302.616.787.000 99,59 3.330 1.255.513.000
JUMLAH 2.168.785 923.941.112.000 2.156.394 919.325.659.000 99,50 12.391 4.615.453.000
BATAS AKHIR PEMBAYARAN :- TAHAP I TAHUN 2009 DITETAPKAN : 27 APRIL 2009.- TAHAP II TAHUN 2009 DITETAPKAN : 18 JULI 2009.- TAHAP III TAHUN 2009 DITETAPKAN : 11 NOVEMBER
2009.
PERBANDINGAN ANTARA DROPING DANA DENGAN
REALISASI PENYALURAN DANA PKH TAHUN 2009
KET DROPING DANA REALISASI SISA DANA KETERANGAN
TAHAP I 245.948.029.000 244.538.611.000 1.409.418.000 Disetor ke Kas Negara
TAHAP II
374.123.050.000 372.170.580.000 1.952.470.000 x)
TAHAP III 299.296.921.000 302.616.787.000 -3.319.866.000
JUMLAH 919.368.000.000 919.325.978.000 -1.367.396.000
x) THP II: selisih lebih data tdk diolah seb 8 RTS, BSU Rp. 2.267.000 karena KIP ganda
Kepesertaan bayi atau anak peserta Jamkesmas dimana belum terdapat dalam database kepesertaan
Penyalahgunaan kartu peserta Jamkesmas (digunakan oleh bukan pemegang kartu)
Untuk masyarakat miskin diluar kuota sering menjadi masalah karena Pemda tidak menyediakan dana (APBD) yang cukup.
Kepatuhan PPK terhadap standar belum optimal
Penerapan INA DRG sebagai pola pertanggungjawaban belum optimal
DAPAT DILAKUKAN PADA PERTEMUAN SOSIALISASI/REVIEW PROGRAM JAMKESMAS tahun 2010 dengan seluruh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit
Pemahaman petugas di lapangan Keterbatasan tenaga Lokasi yang jauh/transportasi sulit Pemanfaatan tenaga pendamping Distribusi form verifikasi ke yandik dan
yankes
179
Adanya beberapa ‘temuan’ dalam pelaksanaan kegiatan di daerah, misalnya PT Pos yang tidak menjemput data ke RTSM (dilakukan oleh pendamping). Seharusnya PT Pos yang melakukan kegiatan tersebut.
PT Pos tidak lagi melakukan pencairan dana yang tidak seharusnya.
Mekanisme perbankan untuk penyaluran dana PKH (perlu diperhatikan pula untuk daerah-daerah terpencil)
Koordinator wilayah (korwil) berperan lebih banyak di lapangan (di kota hanya untuk keperluan pertemuan).
Penyempurnaan data untuk identifikasi masyarakat miskin dan rentan program keberpihakan kepada rumah tangga miskin dan rentan dapat ditargetkan dengan lebih tepat sasaran, adil dan efektif.