BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didalam Al-Qur’an kata Maryam diulang-ulang beberapa kali, hal ini tentu

mengisyaratkan bahwa Allah SWT hendak menunjukkan sesuatu yang ada pada Maryam,

B. Pembahasan

B.1 Dewan Syari’ah Nasional

B.1.1 Dasar Hukum Terbentuknya Dewan Syari’ah Nasional

Dewan Syari’ah Nasional dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tugas

mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syari’ah untuk mendorong

penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan.1

Sebagaimana dalam Keputusan Dewan Syari’ah Nasional No: 01 tahun 2000

tentang Pedoman Dasar Dewan Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI), atas pedoman

Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia Periode 1995-2000, dan

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indosesia No : Kep-754/MUI/II/99

tentang pembentukan Dewan Syari’ah Nasional. Maka dibentuklah Dewan Syari’ah

Nasional dengan dasar pemikiran sebagai berikut :

a. Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di tanah air

akhir-akhir ini dan adanya Dewan Pengawas Syariah pada setiap lembaga keuangan,

dipandang perlu didirikan Dewan Syariah Nasional yang akan menampung berbagai

masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam

1 Tim Penulis Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, (Jakarta: Pointermasa, 2003), Cet 2., hlm. 279.

1

penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga

keuangan syariah.

b. Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi

para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah

ekonomi/keuangan.

c. Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan

ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.

d. Dewan Syariah Nasional berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan

masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidangn ekonomi dan keuangan.2

Otoritas syari’ah tertinggi di Indonesia berada pada Dewan Syari’ah Nasional –

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang merupakan lembaga independen dalam

mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan semua masalah syari’ah, baik masalah

ibadah maupun mu’amalah, termasuk masalah ekonomi, keuangan dan perbankan.3

Keberadaan Dewan Syari’ah Nasional (DSN) di luar struktur Bank Sentral

membuat otoritas fatwa ini independen, dan diakui secara nasional dalam mengeluarkan

keputusan dan fatwa yang berkaitan dengan masalah-masalah syari’ah yang dihadapi oleh

perbankan dan Lembaga Keuangan Syari’ah lainnya. Namun demikian, karena

beragamnya urusan yang ditangani oleh DSN dan tidak adanya spesialisasi khusus di

bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan syari’ah, tanggapan DSN terhadap masalah

yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syari’ah menjadi kurang responsif dan terlambat

memenuhi kebutuhan pasar.

B.1.2 Kedudukan, Status dan Anggota

Adapun kedudukan, status dan anggota yang dimiliki oleh Dewan Syari’ah

Nasional adalah sebagai berikut :

a. Dewan Syari’ah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia.

b. Dewan Syari’ah Nasional membantu pihak terkait, seperti Departement Keuangan,

Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk Lembaga

Keuangan Syari’ah.

2 Ibid., 281. 3 Ascarya, ed, Akad dan Produk Bank Syari’ah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)., hlm. 206.

2

c. Anggota Dewan Syari’ah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi dan para pakar

dalam bidang yang terkait dengan muamalah syari’ah.

d. Anggota Dewan Syari’ah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti

4 (empat) tahun.4

Dalam Keputusan Dewan Syari’ah Nasional No: 02 tahun 2000 tentang Pedoman

Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PRTD SN-MUI) pada

pasal 1, juga dimuat mengenai kedudukan dan status Dewan Syari’ah Nasional,

diantaranya :

(1) DSN berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

(2) DSN merupakan satu-satunya badan yang berwenang dan mempunyai tugas utama

untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan

syari’ah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga

keuangan syari’ah di Indonesia.5

Secara jelasnya mengenai Keanggotaan, Hak dan Kewenangan, dinyatakan pada

pasal 2 Keputusan Dewan Syari’ah Nasional No: 02 tahun 2000, diantaranya :6

(1) DSN beranggotakan para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang-bidang yang terkait

dengan perekonomian dan mu’amalah syari’ah serta memiliki akhlak karimah.

(2) a. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 (empat) tahun.

b. Setelah jangka waktu tersebut, yang bersangkutan dapat diperimbangkan untuk

diangkat kembali selama-lamanya dua periode.

(3) a. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DSN dibantu oleh suatu badan yang

dinamakan Badan Pelaksana Harian Dewan Syari’ah Nasional, disingkat BPH-

DSN.

b. Anggota BPH-DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI.

(4) a. Anggota DSN berhak mendapat bantuan transport rapat.

b. Anggota BPH-DSN diberi bantuan transport bulanan.

(5) Bantuan transport anggota DSN dan BPH-DSN dibebankan pada anggaran tahunan

DSN.

4 Op.cit., hlm 283.5 Ibid., hlm. 286.6 Ibid., hlm. 286-288

3

(6) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2)

diatas, DSN mempunyai kewenangan untuk:

a. memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai

anggota Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) pada suatu Lembaga Keuangan

Syari’ah, dengan memperhatikan pertimbangan dari BPH-DSN.

b. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di setiap Lembaga Keuangan Syari’ah

dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.

c. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh

instansi yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan BAPEPAM.

d. Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syari’ah untuk menghentikan

penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.

Sebagaimana yang telah dilihat dalam pasal-pasal keputusan Dewan Syari’ah

Nasional diatas, tergambarlah suatu cakupan mengenai kedudukan dan peran DSN dalam

kelembagaan yang independen dalam memutuskan perkara-perkara yang berkaitan

dengan kegiatan pada Lembaga Keuangan Syari’ah. Disamping itu DSN juga dibantu

oleh BPH-DSN dalam mengimplementasikan dan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis

kegiatan, produk, dan jasa keuangan syari’ah, serta mengawasi penerapan fatwa

dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syari’ah. Kemudian memberikan atau

mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota Dewan Pengawas

Syari’ah (DPS) pada suatu Lembaga Keuangan Syari’ah.

B.1.3 Tugas dan Wewenang

a) Dewan Syariah Nasional bertugas:

1. Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan

perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.

3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.

4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.7

b) Dewan Syariah Nasional berwenang:

7 Majelis Ulama Indonesia. 2009. Tentang Dewan Syari’ah Nasional. http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=55:tentang-dewan-syariah-nasional&catid=39:dewan-syariah-nasional&Itemid=58. 2 Juni 2011

4

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah dimasing-masing

lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.

2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang

dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank

Indonesia.

3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan

duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.

4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam

pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam

maupun luar negeri.

5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan

penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila

peringatan tidak diindahkan.8

B.1.4 Mekanisme Kerja

Dalam menerapkan kerjanya, maka Dewan Pengawas Syari’ah harus

memperhatikan aspek-aspek sebagaimana yang telah ditetapkan oleh MUI, diantaranya:

a. Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan

Pelaksana Harian DSN.

b. Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga

bulan, atau bilamana diperlukan.

c. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan

(annual report) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak

memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh

Dewan Syariah Nasional.9

B.2 Dewan Pengawas Syari’ah

B.2.1 Dasar Hukum Terbentuknya Dewan Pengawas Syari’ah

8 Ibid. 9 Tim Penulis Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Op.cit., hlm. 283

5

Dewan Pengawas Syari’ah adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syari’ah yang

bersangkutan, yang menempatkannya atas persetujuan Dewan Syari’ah Nasional.10

Sebagaimana dalam Keputusan Dewan Pengawas Syari’ah No: 03 tahun 2000 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari’ah Pada Lembaga

Keuangan Syari’ah, bahwa kehadiaran Dewan Pengawas Syari’ah pada Lembaga

Keuangan Syari’ah mutlak diperlukan, sebagai wakil DSN yang ditempatkan pada

Lembaga Keuangan Syari’ah. Oleh karena itu, DSN perlu menetapkan keputusan tentang

petunjuk pelaksanaan penetapan anggota Dewan Pengawas Syari’ah pada Lembaga

Keuangan Syari’ah.11

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berkewajiban secara langsung melihat

pelaksanaan suatu lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan

yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia

(MUI). DPS melihat secara garis besar dari aspek manajemen dan administrasi harus

sesuai dengan syari’ah, dan yang paling utama sekali mengesahkan dan mengawasi

produk-produk perbankan syari’ah agar sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-

undang yang berlaku.

Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia ayat 2 dan 3 pasal 19 tanggal 12

Mei 1999, disebutkan bahwa :12

“Bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank (Head Office). Persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.”

Salah satu perbedaan yang mendasar dalam struktur organisasi Bank

konvensional dan Bank Syari’ah adalah kewajiban memposisikan Dewan Pengawas

Syariah (DPS) pada perbankan syari’ah. Demikian juga halnya di Indonesia,

sedangkan di Bank konvensional tidak ada aturan yang demikian. Dewan Pengawas

Syari’ah merupakan satu dewan pakar ekonomi dan ulama yang menguasai bidang

fiqh mu’amalah yang berdiri sendiri dan bertugas mengamati dan mengawasi

operasional Bank dan semua produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan-

ketentuan syariat Islam. Dewan pengawas Syari’ah mesti melihat secara teliti

10 Ibid., hlm. 294. 11 Ibid., hlm. 293. 12 Heri Sudarsono, “Hukum Islam,” Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Shari’a Supervisory

Board) Dalam Perbankan Syariah di Indonesia. Vol. IV. No. 2, Desember 2005., hlm. 161.

6

bagaimana bentuk-bentuk perikatan atau akad yang dilaksanakan oleh institusi

keuangan syariah.

B.2.2 Kedudukan Dewan Pengawas Syariah

Di indonesia, otoritas masalah keagamaan berada dibawah Majelis Ulama

Indonesia (MUI). Dengan berkembangnya lembaga keuangan Islam di Indonesia, maka

berkembang pula jumlah DPS. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kebingungan

dikalangan umat akibat banyak dan beragamnya DPS, MUI sebagai payung dari lembaga

dan organisasi keislaman di Indonesia menganggap perlu dibentuknya suatu Dewan

Syari’ah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan. Pada bulan

Juli 1997 dalam acara Lokakarya Reksadana Syari’ah dihasilkan rekomendasi

pembentukan Dewan Syari’ah Nasional (DSN). Lembaga ini didirikan pada tahun yang

sama dan merupakan badan otonom MUI yang diketuai secara eks-oficio oleh Ketua

MUI. Sedangkan untuk kegiatan sehari-hari DSN dilaksanakan oleh Badan Pelaksana

Harian DSN. Bagi perusahaan yang akan membuka Bank Islam atau cabang syari’ah dari

Bank konvensional atau lembaga keuangan syari’ah lainnya, mereka harus mengajukan

rekomendasi anggota DPS kepada DSN.13

DPS biasanya diletakkan pada posisi setingkat dengan Dewan Komisaris pada

setiap Bank. Ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang dikeluarkan oleh DPS.

Karena itu biasanya penetapan anggota DPS dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang

Saham, setelah para anggota DPS itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syari’ah

Nasional.14

Dengan demikian, kedudukan DPS sangat diperlukan pada suatu Lembaga

Keuangan Syari’ah, agar praktek-praktek yang dilakukan oleh perbankan dalam

menerapkan prinsip Islam dapat diawasi dan dimonitoring oleh DPS. Begitupun dengan

jabatan yang dimiliki DPS, sehingga DPS diletakkan setingkat dengan Dewan Komisaris

pada setiap Bank yang memakai konsep Islami, baik itu Bank konvensional maupun

lembaga-lembaga keuangan syari’ah lainnya. Posisi yang demikian bertujuan agar Dewan

Pengawas Syariah lebih berwibawa dan mempunyai kebebasan pandangan dalam

13 Tim Pengembangan Perbankan Syari’ah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional, (Jakarta: Djambatan, 2003) cet I., hlm. 28-29.

14 Budi Setyanto, et al. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. 1., hlm. 295.

7

memberikan bimbingan dan pengarahan kepada semua direksi di Bank tersebut

dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan aplikasi produk perbankan syari’ah.

Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) di perbankan syari’ah memiliki peran penting

dan strategis dalam penerapan prinsip syari’ah di Bank syari’ah. DPS bertanggung jawab

untuk memastikan semua produk dan prosedur Bank syari’ah sesuai dengan prinsip

syari’ah. Karena pentingnya peran DPS tersebut, maka dua Undang-Undang di Indonesia

mencantumkan keharusan adanya DPS tersebut di perusahaan syari’ah dan lembaga

perbankan syari’ah, yaitu Undang-Undang UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah. Dengan demikian,

secara yuridis, Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) di lembaga perbankan menduduki posisi

yang kuat, karena keberadaannya sangat penting dan strategis.

Menurut UU No 40 Tahun 2007 Pasal 109 :

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah selain

mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syari’ah.

(2) Dewan Pengawas Syari’ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang

ahli syari’ah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama

Indonesia.

(3) Dewan Pengawas Syari’ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan

nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai

dengan prinsip syari’ah.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, setiap perusahaan yang berbadan hukum

Perseroan Terbatas wajib mempunyai Dewan Pengawas Syari’ah. Sejalan dengan itu,

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan :

(1) Dewan Pengawas Syari’ah wajib dibentuk di Bank Syari’ah dan Bank Umum

Konvensional yang memiliki UUS.

(2) Dewan Pengawas Syari’ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat

Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

(3) Dewan Pengawas Syari’ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas

memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan  Bank agar

sesuai dengan Prinsip Syari’ah.

8

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syari’ah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut kedudukan DPS sudah jelas dan

mantap serta sangat menentukan pengembangan bank syariah dan perusahaan syari’ah.

B.2.3 Peranan, Fungsi dan Tugas Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai peranan yang sangat penting

dalam perbankan atau institusi keuangan syariah yaitu:15

a. Membuat persetujuan garis panduan operasional produk perbankan syariah

tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional

(DSN).

b. Membuat pernyataan secara berkala pada setiap tahun tentang bank syariah yang

berada dalam pengawasannya bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai

dengan ketentuan syariah. Dalam laporan tahunan (annual report) institusi syariah,

maka laporan dari Dewan Pengawas Syariah mesti dibuat dengan jelas.

c. Dewan Pengawas Syariah wajib membuat laporan tentang perkembangan dan

aplikasi sistem keuangan syariah di institusi keuangan syariah khususnya bank

syariah yang berada dalam pengawasannya, sekurang-kurangnnya enam bulan

sekali.16 Laporan tersebut diberikan kepada Bank Indonesia yang berada di Ibu kota

provinsi dan atau Bank Indonesia di Ibu kota negara Indonesia-Jakarta.

d. Dewan Pengawas Syariah juga berkewajiban meneliti dan membuat rekomendasi

jika ada inovasi produk-produk baru dari bank yang diawasinya. Dewan inilah

yang melakukan pengkajian awal sebelum produk yang baru dari bank syariah

15 Ibid., hlm. 161-162. 16 Surat Edaran dari Bank Indonesia kepada Bank-bank syariah di Indonesia pada bulan Februari 2005.

9

tersebut diusulkan, diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional

(DSN).

e. Membantu sosialisasi perbankan atau institusi keuangan syariah kepada

masyarakat.

f. Memberikan masukan (input) bagi pengembangan dan kemajuan institusi kewangan

syariah.

Dalam Keputusan Dewan Syari’ah Nasional No: 02 tahun 2000 tentang Pedoman

Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PRTD SN-MUI) pada

pasal 4 mengenai fungi dan tugas DPS, diantaranya:17

(5) DPS pada setiap Lembaga Keuangan mempunyai tugas poko sebagai berikut:

a. Memberikan nasehat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syari’ah dan

pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syari’ah mengenai hal-hal yang

berkaitan dengan aspek syari’ah.

b. Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun secara pasif, teruma dalam

pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas

produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syari’ah.

c. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syari’ah dengan DSN dalam

mengkomunikasi usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga

keuangan syari’ah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

(6) DPS berfungsi sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan

syari’ah wajib:

a. Mengikuti fatwa DSN.

b. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN.

c. Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syari’ah yang

diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

(7) Setiap calon anggota DPS dipilih dari para ulama, praktisi dan pakar di bidangnya

masing-masing yang berdomisisli dan tidak berjauhan dengan lokasi lembaga

keuangan syari’ah yang bersangkutan.

17 Tim Penulis Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Op.cit., hlm. 290-291.

10

(8) Calon DPS dapat diajukan oleh lembaga keuangan syari’ah bersangkutan, sekurang-

kurangnya satu orang disertai rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia untuk

mendapat pengukuhan DSN.

(9) Untuk mngefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPS pada lembaga keuangan

syari’ah, setiap anggota DPS diberikan bantuan uang transport yang dibebankan pada

lembaga keuangan syari’ah yang bersangkutan.

B.2.4 Posisi Dewan Pengawas Syari’ah pada Bank Syari’ah

Masing-masing Bank atau institusi keuangan syariah mempunyai struktur

organisasi yang tersendiri sesuai dengan kebutuhan dari institusi tersebut dalam

menjawab tantangan ke depan. Posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara garis

besar dapat dilihat pada tabel berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BANK UMUM SYARIAH

*Note : Inilah adalah struktur organisasi yang sederhana, untuk lebih

lengkapnya bisa dilihat pada masing-masing Bank Syariah yang memiliki cirri-ciri khas tersendiri

STRUKTUR ORGANISASI BANK SYARIAH

(BANK SYARIAH MANDIRI)

11

*SUMBER: Annual Report Bank Syariah Mandiri Tahun 2002

STRUKTUR ORGANISASI BPRS

*Sumber data: BPRS Hasanah, Pekanbaru, Riau, tahun 2002.

12

STRUKTUR ORGANISASI UNIT USAHA SYARIAH DI BANK KONVENSIONAL

Berdasarkan struktur organisasi perbankan syari’ah diatas, maka dapat diketahui

bagaimana kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam satu perbankan syariah,

Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah

(BPRS). Dewan pengawas syariah dalam struktur organisasi Bank Syari’ah

diletakkan pada posisi setingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap Bank Syari’ah.

Posisi yang demikian bertujuan agar Dewan Pengawas Syariah lebih berwibawa dan

mempunyai kebebasan opini dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada

semua direksi di bank tersebut dalam hal-hal yang berhubungan dengan aplikasi

produk perbankan syariah. Oleh sebab itu penetapan anggota Dewan Pengawas

Syariah dilakukan oleh rapat umum pemegang saham perseroan dari suatu Bank

Syariah setelah nama-nama anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut mendapat

mengesahan dari Dewan Syariah Nasional.

B.3 Hubungan Antara Dewas Syari’ah Nasional dengan Dewan Pengawas Syari’ah

Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah pada setiap Bank Umum Syariah

yang berpusat di ibu kota negara Indonesia-Jakarta, maka tidak menolak

kemungkinan timbulnya berbagai perbedaan pendapat tentang beberapa produk

perbankan syariah antara satu Bank Syariah dengan Bank Syariah yang lain. Hal in

13

akan membingungkan para nasabah untuk menyatukan persepsi umat Islam terhadap

perbankan syariah di Indonesia. Oleh sebab itu didirikanlah Dewan Syariah Nasional

yang mengetuai semua institusi keuangan syariah di Indonesia.

Berdasarkan peraturan yang diberlakukan di negara Indonesia, Bank Umum

syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) dan BPRS wajib mempunyai dewan pengawas

syariah yang berkedudukan di kantor pusat Bank Umum Syariah, UUS dan BPRS.

Syarat-syarat anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan

Syariah Nasional. Dewan ini berfungsi mengawasi kegiatan usaha BPRS agar sesuai

dengan prinsip syariah dengan berpedoman kepada fatwa Dewan Syariah Nasional.18

Disisi lain, Dewan Syariah Nasional dapat memberikan teguran kepada institusi

keuangan syariah jika suatu institusi keuangan syariah telah menyimpang dari garis

panduan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional setelah terlebih dahulu

menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah di institusi keuangan syariah tersebut.

Jika institusi keuangan syariah tidak mempedulikan teguran yang diberikan oleh Dewan

Syariah Nasional, maka dapat diusulkan kepada institusi yang mempunyai kuasa untuk

memberikan sanksi, misalnya Bank Indonesia dan Departemen atau Jabatan Keuangan

Republik Indonesia. Hukuman yang diberikan bertujuan agar bank syariah tersebut

tidak lagi melakukan berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

C. Kesimpulan

Dewan Syari’ah Nasional dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tugas

mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syari’ah untuk mendorong

penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan. Otoritas

syari’ah tertinggi di Indonesia berada pada Dewan Syari’ah Nasional – Majelis Ulama

Indonesia (DSN-MUI), yang merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa

yang berhubungan dengan semua masalah syari’ah, baik masalah ibadah maupun

mu’amalah, termasuk masalah ekonomi, keuangan dan perbankan.

Dewan Pengawas Syari’ah adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syari’ah yang

bersangkutan, yang menempatkannya atas persetujuan Dewan Syari’ah Nasional. Peranan

Dewan Pengawas Syari’ah sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga 18 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR, tentang Bank Perkreditan Rakyat

Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia. No. 32/34/KEP/DIR, tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Lihat Pasal 19 dan 20, Bab V.

14

perbankan syariah. Menurut Surat Keputusan DSN MUI No.Kep-

98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI bahwa DSN memberikan tugas

kepada DPS untuk (1) melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan

syariah, (2) mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada

pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN; (3) melaporkan perkembangan

produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-

kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran; (4) merumuskan permasalahan yang

memerlukan pembahasan dengan DSN.

Untuk melakukan pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi

keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam

modern. Kesalahan besar perbankan syari’ah saat ini adalah mengangkat DPS karena

kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat, bukan karena keilmuannya di

bidang ekonomi dan perbankan syari’ah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Ascarya, ed, Akad dan Produk Bank Syari’ah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Majelis Ulama Indonesia. 2009. Tentang Dewan Syari’ah Nasional. http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=55:tentang-dewan-

syariah-nasional&catid=39:dewan-syariah-nasional&Itemid=58. 2 Juni 2011

Setyanto, Budi, et al. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Jakarta: Kencana, 2006. Cet. 1.

Sudarsono, Heri. “Hukum Islam,” Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Shari’a Supervisory Board) Dalam Perbankan Syariah di Indonesia. Vol. IV. No. 2, Desember 2005.

Surat Edaran dari Bank Indonesia kepada Bank-bank syariah di Indonesia pada bulan Februari 2005.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR, tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia. No. 32/34/KEP/DIR, tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Tim Pengembangan Perbankan Syari’ah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional, Jakarta: Djambatan, 2003. Cet I.

15

Tim Penulis Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, Jakarta: Pointermasa, 2003. Cet 2.

MAKALAH

KAJIAN TAFSIR AYAT-AYAT EKONOMI

Tentang

KISAH MARYAM DALAM AL-QUR’AN

16

Oleh :

Akromul UmamNPM : 1660102010

Dosen Pembimbing :

Dr. Yusuf Baihaqi, M.A.

KOSENTRASI EKONOMI ISLAMPROGRAM PASCA SARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)IMAM BONJOL PADANG

1432 H/ 2011 M

17