Pembinaan pengawasan

33
14/06/22 14/06/22 1 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Mata Kuliah HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH Fakultas Hukum

Transcript of Pembinaan pengawasan

Page 1: Pembinaan pengawasan

13/04/2313/04/23 11

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Mata KuliahHUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

Fakultas Hukum

Page 2: Pembinaan pengawasan

Dalam sebuah organisasi, termasuk Organisasi Pemerintahan Daerah, Pembinaan Pengawasan memegang peranan penting untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan mandat, visi, misi, tujuan serta target-target organisasi.

Sistem pengawasan memiliki dua tujuan utama yaitu akuntabilitas dan proses belajar

Dari sisi akuntabilitas, sistem pengawasan akan memastikan bahwa dana pembangunan digunakan sesuai dengan etika dan aturan hukum dalam rangka memenuhi rasa keadilan.

Dari sisi proses belajar, sistem pengawasan akan memberikan informasi tentang dampak dari program atau intervensi yang dilakukan, sehingga pengambil keputusan dapat belajar tentang bagaimana menciptakan program yang lebih efektif

Page 3: Pembinaan pengawasan

Pemerintah dan pemerintah daerah Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan manajemen pemerintahan melalui menyelenggarakan manajemen pemerintahan melalui fungsi-fungsi organik manajemen yang meliputi fungsi-fungsi organik manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi merupakan saranamerupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara profesional dan dalam rangka oleh manajemen secara profesional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien.dan efisien.

Pemerintahan Daerah pada hakekatnya merupakan Pemerintahan Daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari sub sistem dari pemerintahan nasional dan secara pemerintahan nasional dan secara implisit pembinaan dan pengawasanimplisit pembinaan dan pengawasan terhadap terhadap Pemerintahan Daerah merupakan bagian integral dari Pemerintahan Daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dewan sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah berkedudukan setara dan Pemerintahan Daerah berkedudukan setara dan bersifat kemitraan dengan pemerintah daerah.bersifat kemitraan dengan pemerintah daerah.

13/04/2313/04/23 33

Page 4: Pembinaan pengawasan

Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, meliputi koordinasi pemerintahan antar susunan daerah, meliputi koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan,pemerintahan, pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan, urusan pemerintahan, pemberian bimbingan, supervisi dan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusankonsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan, pendidikan dan pemerintahan, pendidikan dan pelatihan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota pelatihan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, anggota badan negeri sipil daerah, kepala desa, anggota badan permusyawaratan desa, dan masyarakat.permusyawaratan desa, dan masyarakat.

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah, Pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota adalah proses Gubernur dan Bupati/Walikota adalah proses kegiatan yang ditujukankegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pemerintahan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini dilakukan oleh aparat perundang-undangan. Pengawasan ini dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan bidang pengawas intern pemerintah sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing.kewenangannya masing-masing. 44

Page 5: Pembinaan pengawasan

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadapFungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pemerintah daerah bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pemerintah daerah bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis.pengawasan teknis.

Disamping pengawasan tersebut di atas pengawasan oleh Disamping pengawasan tersebut di atas pengawasan oleh masyarakat masyarakat (sosial kontrol) diperlukan dalam mewujudkan peran (sosial kontrol) diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakatserta masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas dari, korupsi, pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas dari, korupsi, kolusi serta nepotismekolusi serta nepotisme

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan,Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, Pemerintah memberi penghargaan kepada Pemerintahan Daerah, Pemerintah memberi penghargaan kepada Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, anggota Dewan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan daerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa berdasarkan hasil penilaian terhadap permusyawaratan desa berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menunjukkan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menunjukkan prestasi tertentu. Sebaliknya Pemerintah memberikan sanksi prestasi tertentu. Sebaliknya Pemerintah memberikan sanksi kepada Pemerintahan Daerah, kepala daerah atau wakil kepala kepada Pemerintahan Daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa apabila ditemukan dan anggota badan permusyawaratan desa apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran.adanya penyimpangan dan pelanggaran.

55

Page 6: Pembinaan pengawasan

Berdasarkan obyek pengawasan, kita dapat membagi pengawasan terhadap pemerintah daerah menjadi tiga jenis, yaitu pengawasan terhadap:1. Produk hukum dan kebijakan daerah2. Pelaksanaan penyelenggaraan

pemerintahan daerah serta produk hukum dan kebijakan

3. Keuangan daerah

Page 7: Pembinaan pengawasan

Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan DaerahPembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:

a.a. koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan;koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan;

b.b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusanpemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan;pemerintahan;

c.c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasipemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan;pelaksanaan urusan pemerintahan;

d.d. pendidikan dan pelatihan; danpendidikan dan pelatihan; dan

e.e. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauanperencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Pembinaan dilakukan terhadap kepala daerah atau wakil Pembinaan dilakukan terhadap kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, dan perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, dan kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desapermusyawaratan desa

13/04/2313/04/23 77

Page 8: Pembinaan pengawasan

Koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahanKoordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan berkaitan dengan aspek perencanaan dan evaluasi berkaitan dengan aspek perencanaan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerahpelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah

Koordinasi pemerintahan Koordinasi pemerintahan dilaksanakan pada tingkat nasional, dilaksanakan pada tingkat nasional, regional,regional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa secara berkala.provinsi, kabupaten/kota, dan desa secara berkala.

Koordinasi Koordinasi dilaksanakan antar susunan pemerintahan yang dilaksanakan antar susunan pemerintahan yang terkaitterkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan

Koordinasi tingkat nasional dan regional Koordinasi tingkat nasional dan regional dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh MenteriMenteri Negara/PimpinanNegara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Lembaga Pemerintah Non DepartemenDepartemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dan dikoordinasikan dengan Menteri.dikoordinasikan dengan Menteri.

Koordinasi antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Koordinasi antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, dilaksanakan oleh Gubernur.dilaksanakan oleh Gubernur.

Koordinasi antar desa/kelurahan lebih dari satu kecamatanKoordinasi antar desa/kelurahan lebih dari satu kecamatan dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.

Koordinasi antar provinsi dengan kabupaten/kota lebih dari Koordinasi antar provinsi dengan kabupaten/kota lebih dari satu provinsi, satu provinsi, dilaksanakan oleh Menteri Negara/ Pimpinan dilaksanakan oleh Menteri Negara/ Pimpinan LembagaLembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, setelah dikoordinasikan dengan Menteri.dan kewenangannya, setelah dikoordinasikan dengan Menteri.

13/04/2313/04/23 88

Page 9: Pembinaan pengawasan

Pemberian pedoman dan standar Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusanpelaksanaan urusan pemerintahan pemerintahan mencakup aspek perencanaan, mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasankualitas, pengendalian dan pengawasan

Pedoman dan standar urusan Pemerintahan Pedoman dan standar urusan Pemerintahan DaerahDaerah disusun oleh Menteri disusun oleh Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non DepartemenDepartemen sesuai dengan fungsi dan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.kewenangannya.

Penyusunan pedoman dan standar urusan Penyusunan pedoman dan standar urusan PemerintahanPemerintahan Daerah ditetapkan Daerah ditetapkan sesuai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan setelahsetelah dikoordinasikan dengan Menteri. dikoordinasikan dengan Menteri.

13/04/2313/04/23 99

Page 10: Pembinaan pengawasan

Pemberian bimbingan, Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi supervisi, dan konsultasi pelaksanaanpelaksanaan urusan urusan pemerintahan mencakup pemerintahan mencakup aspek perencanaan, aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan, tata laksana, tata laksana, pendanaan, kualitas, pendanaan, kualitas, pengendalian danpengendalian dan pengawasan.pengawasan.

13/04/2313/04/23 1010

Page 11: Pembinaan pengawasan

Pemberian bimbingan, supervisi dan Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasikonsultasi dilaksanakan secara berkala dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik kepada seluruh dan/atau sewaktu-waktu, baik kepada seluruh daerah atau kepada daerah tertentu sesuai daerah atau kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.dengan kebutuhan.

Pemberian bimbingan, supervisi dan Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasikonsultasi dilakukan secara berjenjang sesuai dilakukan secara berjenjang sesuai dengan susunan pemerintahan.dengan susunan pemerintahan.

Pemberian bimbingan supervisi dan konsultasi Pemberian bimbingan supervisi dan konsultasi kepadakepada kabupaten/kota dapat kabupaten/kota dapat dilimpahkan dilimpahkan oleh Menteri Negara/Pimpinan Lembagaoleh Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen kepada Pemerintah Non Departemen kepada Gubernur danGubernur dan dikoordinasikan dengan dikoordinasikan dengan Menteri.Menteri.

13/04/2313/04/23 1111

Page 12: Pembinaan pengawasan

Pendidikan dan pelatihanPendidikan dan pelatihan, meliputi rumpun pendidikan dan , meliputi rumpun pendidikan dan pelatihan teknis substantif Pemerintahan Daerah serta pendidikan pelatihan teknis substantif Pemerintahan Daerah serta pendidikan dan pelatihan fungsional untuk jabatan-jabatan fungsional binaan dan pelatihan fungsional untuk jabatan-jabatan fungsional binaan Departemen Dalam Negeri.Departemen Dalam Negeri.

Pendidikan dan pelatihanPendidikan dan pelatihan, diperuntukkan bagi kepala daerah atau , diperuntukkan bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa.perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa.

Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil daerah Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pendidikan dan pelatihan Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan bagi kepala daerah atau dilaksanakan bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa secara berkala.secara berkala.

Pendidikan dan pelatihan Pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan oleh Menteri dapat dilaksanakan oleh Menteri Negara/PimpinanNegara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi dengan fungsi dan kewenangannya dan dikoordinasikan dengan dan kewenangannya dan dikoordinasikan dengan Menteri.Menteri.

Pendidikan dan pelatihan Pendidikan dan pelatihan dapat dilimpahkan kepada Gubernur, dapat dilimpahkan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan dikoordinasikan dengan Menteri.Bupati/Walikota dan dikoordinasikan dengan Menteri. 1212

Page 13: Pembinaan pengawasan

Standarisasi program pendidikan dan pelatihan antara Standarisasi program pendidikan dan pelatihan antara lain meliputi kurikulum, silabi, bahan ajar dan tenaga lain meliputi kurikulum, silabi, bahan ajar dan tenaga pengajar, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, pengajar, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, dan pendanaan pendidikan dan pelatihan bagi kepala dan pendanaan pendidikan dan pelatihan bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, angggota Dewan daerah atau wakil kepala daerah, angggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dan negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa ditetapkan oleh anggota badan permusyawaratan desa ditetapkan oleh Menteri.Menteri.

Standarisasi program pendidikan dan pelatihan dapat Standarisasi program pendidikan dan pelatihan dapat ditetapkan oleh ditetapkan oleh Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah NonPemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi dan Departemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya setelah dikoordinasikan dengan kewenangannya setelah dikoordinasikan dengan Menteri;Menteri;

Pendidikan dan pelatihan Pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan kerjasama dapat dilakukan kerjasama antara Pemerintahantara Pemerintah dengan pemerintah daerah dan/atau dengan pemerintah daerah dan/atau dengan perguruan tinggi serta lembaga lainnya.dengan perguruan tinggi serta lembaga lainnya.

13/04/2313/04/23 1313

Page 14: Pembinaan pengawasan

Penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi Penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi kewenangan, kewenangan, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan asset,pengelolaan asset, Lembaga Pemerintah Non Lembaga Pemerintah Non Departemen, Dewan Perwakilan Departemen, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Rakyat Daerah, pelayanan publik, dan kebijakan daerah.pelayanan publik, dan kebijakan daerah.

Penelitian dan pengembanganPenelitian dan pengembangan dilaksanakan secara dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.kebutuhan.

Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah NonMenteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi dan Departemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dapat melakukan penelitian dan kewenangannya dapat melakukan penelitian dan pengembangan dan dikoordinasikan dengan Menteri.pengembangan dan dikoordinasikan dengan Menteri.

Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan dapat dilimpahkan dapat dilimpahkan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan dikoordinasikan dengan Menteri.dikoordinasikan dengan Menteri.

13/04/2313/04/23 1414

Page 15: Pembinaan pengawasan

Pedoman serta standar penelitian dan Pedoman serta standar penelitian dan pengembanganpengembangan urusan Pemerintahan Daerah urusan Pemerintahan Daerah disusun oleh Menteri Negara/Pimpinan Lembagadisusun oleh Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.dan kewenangannya.

Penyusunan pedoman dan standar urusan Penyusunan pedoman dan standar urusan PemerintahanPemerintahan Daerah ditetapkan Daerah ditetapkan sesuai dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelahperaturan perundang-undangan setelah dikoordinasikan dengan Menteri.dikoordinasikan dengan Menteri.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusanPemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dilakukan oleh Menteri.pemerintahan dilakukan oleh Menteri.

Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah NonMenteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi dan Departemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya kewenangannya dapat melakukan pemantauan dan dapat melakukan pemantauan dan evaluasi evaluasi dan dikoordinasikan dengan Menteri.dan dikoordinasikan dengan Menteri.

13/04/2313/04/23 1515

Page 16: Pembinaan pengawasan

Pedoman serta standar pemantauan dan evaluasi Pedoman serta standar pemantauan dan evaluasi urusanurusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah disusun oleh disusun oleh Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi dan Non Departemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.kewenangannya.

Penyusunan pedoman pemantauan dan evaluasi Penyusunan pedoman pemantauan dan evaluasi urusanurusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah ditetapkan sesuai ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangandengan peraturan perundang-undangan dan dan dikoordinasikan dengan Menteri.dikoordinasikan dengan Menteri.

Perencanaan, penelitian dan pengembangan, Perencanaan, penelitian dan pengembangan, pemantauanpemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan dan evaluasi atas pelaksanaan urusan pemerintahan dapaturusan pemerintahan dapat dilakukan kerja sama dilakukan kerja sama dengan perguruan tinggi, lembagadengan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan penelitian dan lembaga lainnya.lembaga lainnya.

13/04/2313/04/23 1616

Page 17: Pembinaan pengawasan

PENGAWASANPENGAWASANPengawasan pelaksanaan urusan Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerahpemerintahan di daerah meliputi: meliputi:

a.a. pelaksanaan urusan pemerintahan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi;di daerah provinsi;

b.b. pelaksanaan urusan pemerintahan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerahdi daerah kabupaten/kota; dan kabupaten/kota; dan

c.c. pelaksanaan urusan pemerintahan pelaksanaan urusan pemerintahan desadesa..

13/04/2313/04/23 1717

Page 18: Pembinaan pengawasan

13/04/2313/04/23 1818

Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsiPelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi terdiri dari: terdiri dari:

a.a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib;wajib;

b.b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat pilihan; danpilihan; dan

c.c. pelaksanaan urusan pemerintahan menurut dekonsentrasipelaksanaan urusan pemerintahan menurut dekonsentrasi dan dan tugas pembantuantugas pembantuan

Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kotaPelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota terdiri dari:terdiri dari:

a.a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib;wajib;

b.b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat pilihan; danpilihan; dan

c.c. pelaksanaan urusan pemerintahan menurut tugaspelaksanaan urusan pemerintahan menurut tugas pembantuanpembantuan

b. b. c. c.

Page 19: Pembinaan pengawasan

Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerahPengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah meliputi: meliputi:

a.a. pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dipembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah daerah provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan desa; dan provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan desa; dan

b.b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi,pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintahan desa.kabupaten/kota, dan pemerintahan desa.

Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintaholeh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.kewenangannya.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah Inspektorat Jenderal Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan pengawasanPelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pejabat pengawas dilakukan oleh pejabat pengawas pemerintah.pemerintah.

Pejabat pengawas pemerintah ditetapkan oleh Menteri/Menteri Pejabat pengawas pemerintah ditetapkan oleh Menteri/Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen ditingkat Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen ditingkat pusat, oleh Gubernur ditingkat provinsi, dan oleh Bupati/ Walikota pusat, oleh Gubernur ditingkat provinsi, dan oleh Bupati/ Walikota ditingkat kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-ditingkat kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.undangan.

Tata cara dan persyaratan pengangkatan, pemindahan, Tata cara dan persyaratan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan peningkatan kapasitas pejabat pengawas pemberhentian dan peningkatan kapasitas pejabat pengawas pemerintah daerah diatur dengan peraturan Menteri.pemerintah daerah diatur dengan peraturan Menteri. 1919

Page 20: Pembinaan pengawasan

Inspektur Provinsi dalam pelaksanaan tugas pengawasanInspektur Provinsi dalam pelaksanaan tugas pengawasan bertanggungjawab kepada Gubernur, Inspektur bertanggungjawab kepada Gubernur, Inspektur Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas pengawasanKabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas pengawasan bertanggungjawab kepada Bupati/ Walikota.bertanggungjawab kepada Bupati/ Walikota.

Inspektur Provinsi dalam pelaksanaan tugas selain tugasInspektur Provinsi dalam pelaksanaan tugas selain tugas pengawasan, mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah pengawasan, mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas selain tugas pengawasan, mendapat pembinaan dari tugas selain tugas pengawasan, mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten/KotaSekretaris Daerah Kabupaten/Kota

Inspektorat Jenderal Departemen dan Unit Pengawasan Inspektorat Jenderal Departemen dan Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen melakukan Lembaga Pemerintah Non Departemen melakukan pengawasan terhadap :pengawasan terhadap :

a. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;a. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

b. pinjaman dan hibah luar negeri; danb. pinjaman dan hibah luar negeri; dan

c.pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraanc.pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan fungsi dan Pemerintahan Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.kewenangannya.

13/04/2313/04/23 2020

Page 21: Pembinaan pengawasan

Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri selain Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri selain melakukan pengawasan selain sebagaimana tersebut diatas melakukan pengawasan selain sebagaimana tersebut diatas juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten/kota.Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten/kota.

Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap:Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap:

a.a. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraanpelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;

b.b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi;pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi; dandan

c.c. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerahpelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.kabupaten/kota.

Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:terhadap:

a.a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerahpelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota;kabupaten/kota;

b.b. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggarapelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan an pemerintahan desa; danpemerintahan desa; dan

c.c. pelaksanaan urusan pemerintahan desa.pelaksanaan urusan pemerintahan desa.13/04/2313/04/23 2121

Page 22: Pembinaan pengawasan

Gubernur sebagai wakil pemerintah melakukan pengawasan terhadap Gubernur sebagai wakil pemerintah melakukan pengawasan terhadap tugas dekonsentrasi.tugas dekonsentrasi.

Gubernur/Bupati/Walikota sebagai kepala daerah Gubernur/Bupati/Walikota sebagai kepala daerah melakukan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugaspengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan dan pembantuan dan pelaksanaan pinjaman/hibah luar negeri.pelaksanaan pinjaman/hibah luar negeri.

Aparat pengawas intern pemerintah melakukan pengawasanAparat pengawas intern pemerintah melakukan pengawasan sesuai sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui:dengan fungsi dan kewenangannya melalui:

a.a. pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatanpemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala kepala daerahdaerah..

b.b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupunpemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan pemeriksaan terpadu;terpadu;

c.c. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktuwaktu dari pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktuwaktu dari unit/satuan kerja;unit/satuan kerja;

d.d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;

e.e. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan pelaksanaan program dan kegiatan; danprogram dan kegiatan; dan

f.f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusanmonitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.daerah dan pemerintahan desa.

13/04/2313/04/23 2222

Page 23: Pembinaan pengawasan

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan PemerintahanPemerintahan Daerah ditetapkan paling lambat pada bulan Daerah ditetapkan paling lambat pada bulan Oktober setiap Oktober setiap tahun oleh Menteri berdasarkan masukan tahun oleh Menteri berdasarkan masukan dari Menteridari Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Gubernur, Bupati/Walikota.Departemen dan Gubernur, Bupati/Walikota.

Menteri mengkoordinasikan Menteri Negara, Pimpinan Menteri mengkoordinasikan Menteri Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Gubernur Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Gubernur dalam dalam menyusun rencana pengawasan atas menyusun rencana pengawasan atas penyelenggaraanpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah.

Penyusunan rencana pengawasan atas penyelenggaraan Penyusunan rencana pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur.Gubernur.

Koordinasi Koordinasi dilaksanakan dalam kegiatan penyusunan dilaksanakan dalam kegiatan penyusunan perencanaanperencanaan pengawasan di pusat dan di daerah.pengawasan di pusat dan di daerah.

Koordinasi dapat Koordinasi dapat dilakukan melalui rapat koordinasi di dilakukan melalui rapat koordinasi di tingkat provinsi dantingkat provinsi dan nasional paling sedikit 1 (satu) kali nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.dalam 1 (satu) tahun.

13/04/2313/04/23 2323

Page 24: Pembinaan pengawasan

Rencana pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Rencana pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dituangkan dalam rencana pengawasan tahunan dan Daerah, dituangkan dalam rencana pengawasan tahunan dan ditetapkan oleh Menteri.ditetapkan oleh Menteri.

Rencana pengawasan atas penyelenggaraaan Pemerintahan Rencana pengawasan atas penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah, dituangkan dalam rencana pengawasan tahunan dan Daerah, dituangkan dalam rencana pengawasan tahunan dan ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada rencana ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada rencana pengawasan yang ditetapkan oleh Menteri.pengawasan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Daerah provinsi dikoordinasikan olehDaerah provinsi dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri.Departemen Dalam Negeri.

Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraanPelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dikoordinasikan olehDaerah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Inspektorat Inspektorat Provinsi.Provinsi.

Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahPelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan desa dikoordinasikan oleh Inspektorat kecamatan dan desa dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan PemerintahanPelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah wajib berpedoman kepada rencana pengawasan Daerah wajib berpedoman kepada rencana pengawasan tahunan penyelenggaraan Pemerintahan Daerahtahunan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2424

Page 25: Pembinaan pengawasan

Pimpinan satuan kerja penyelenggara Pemerintahan DaerahPimpinan satuan kerja penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten/kota dan Desa wajib melaksanakan tindak provinsi, kabupaten/kota dan Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.lanjut hasil pengawasan.

Menteri, Menteri Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah NonMenteri, Menteri Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan Departemen, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pemantauan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasilatas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan. pengawasan.

Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Wakil WalikotaWakil Gubernur, Wakil Bupati/Wakil Walikota bertanggungjawab bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri;dikoordinasikan oleh Menteri;

Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur;dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur;

Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Wakil Bupati/Wakil Walikota;dikoordinasikan oleh Wakil Bupati/Wakil Walikota;

Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan dapat dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalamdilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.setahun.

2525

Page 26: Pembinaan pengawasan

Pengawasan pelaksanaan urusan Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerahpemerintahan di daerah berpedoman berpedoman pada norma:pada norma:

a.a. obyektif, profesional, independen obyektif, profesional, independen dan tidak mencari-caridan tidak mencari-cari kesalahan; kesalahan;

b.b. terus menerus untuk memperoleh terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan;hasil yang berkesinambungan;

c.c. efektif untuk menjamin adanya efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepattindakan koreksi yang cepat dan dan tepat;tepat;

d.d. mendidik dan dinamis.mendidik dan dinamis.13/04/2313/04/23 2626

Page 27: Pembinaan pengawasan

Pengawasan Peraturan DaerahPengawasan Peraturan Daerahdan Peraturan Kepala Daerahdan Peraturan Kepala Daerah

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.sejak ditetapkan.

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap PeraturanPemerintah melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Pelaksanaan pengawasan Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Menteri.dilakukan oleh Menteri. Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum

dan/atau dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapatdapat dibatalkan dengan Peraturan Presiden berdasarkan dibatalkan dengan Peraturan Presiden berdasarkan usulanusulan Menteri. Menteri.

Peraturan Kepala Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan dengan Peraturan Menteri.dengan Peraturan Menteri.

13/04/2313/04/23 2727

Page 28: Pembinaan pengawasan

Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden tentang pembatalan Peraturan Daerah pembatalan Peraturan Daerah ditetapkan paling lambat 60 (enam ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Daerah puluh) hari sejak Peraturan Daerah diterima oleh Pemerintah.diterima oleh Pemerintah.

Peraturan Menteri tentang Peraturan Menteri tentang pembatalan Peraturan Kepalapembatalan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan paling lambat 60 Daerah ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari (enam puluh) hari setelah Peraturan setelah Peraturan Kepala Daerah diterima oleh Menteri.Kepala Daerah diterima oleh Menteri.

13/04/2313/04/23 2828

Page 29: Pembinaan pengawasan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Belanja Daerah, Peraturan Kepala Daerah tentangtentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pajak daerah, retribusi dan rencana tata ruang Daerah, pajak daerah, retribusi dan rencana tata ruang disampaikan paling disampaikan paling lama 3 (tiga) hari setelah disetujui lama 3 (tiga) hari setelah disetujui bersama antara Kepalabersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Rakyat Daerah.

Menteri melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah Menteri melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi dan rancangan peraturan Gubernur tentangprovinsi dan rancangan peraturan Gubernur tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, pajak daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah.retribusi daerah dan tata ruang daerah.

Gubernur melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah Gubernur melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dan rancangan peraturan Bupati/Walikotakabupaten/kota dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, pajak tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah.daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah.

Evaluasi rancangan peraturan daerah dan rancanganEvaluasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah dilakukan paling lambat 15 (lima peraturan kepala daerah dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterima rancangan dimaksud.belas) hari kerja setelah diterima rancangan dimaksud.

13/04/2313/04/23 2929

Page 30: Pembinaan pengawasan

Gubernur dan Bupati/Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur dan Bupati/Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima.paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima.

Apabila Gubernur tidak menindaklanjuti dan tetap menetapkan Apabila Gubernur tidak menindaklanjuti dan tetap menetapkan menjadi peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, menjadi peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, Menteri dapat membatalkan peraturan daerah dan peraturan Menteri dapat membatalkan peraturan daerah dan peraturan kepala kepala daerah tersebut dengan peraturan Menteri.daerah tersebut dengan peraturan Menteri.

Apabila Bupati/Walikota tidak menindaklanjuti Apabila Bupati/Walikota tidak menindaklanjuti dan tetap dan tetap menetapkan menjadimenetapkan menjadi peraturan daerah dan/atau peraturan kepala peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah,daerah, Gubernur dapat membatalkan peraturan daerah dan Gubernur dapat membatalkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tersebut dengan peraturan Gubernur.peraturan kepala daerah tersebut dengan peraturan Gubernur.

Apabila Gubernur tidak dapat menerima keputusan Apabila Gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan pembatalan peraturan daerah dan peraturan kepala daerahperaturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan alasan dengan alasan yang yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Gubernurdibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung paling dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya pembatalan.lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya pembatalan.

Apabila Bupati/Walikota tidak dapat menerima keputusan Apabila Bupati/Walikota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan daerah dan peraturan kepala daerahpembatalan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, , dengan alasan yang dengan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Bupati/undangan, Bupati/Walikota dapat mengajukan keberatan kepada Walikota dapat mengajukan keberatan kepada MahkamahMahkamah Agung paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak Agung paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya pembatalan.diterimanya pembatalan.

13/04/2313/04/23 3030

Page 31: Pembinaan pengawasan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan fungsinya dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusandapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di dalam wilayah kerjanya sesuai denganPemerintahan Daerah di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.peraturan perundang-undangan.

Untuk mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, Untuk mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada kepala daerah Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa apabila terdapat pelanggaran dan penyimpangan dalam desa apabila terdapat pelanggaran dan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.penyelenggaraan pemerintahan.

Sanksi pembinaan dan pengawasan Sanksi pembinaan dan pengawasan dapat berupa:dapat berupa:

a. penataan kembali suatu daerah otonom;a. penataan kembali suatu daerah otonom;

b. pembatalan pengangkatan pejabat;b. pembatalan pengangkatan pejabat;

c. penanggguhan dan pembatalan suatu kebijakan daerah;c. penanggguhan dan pembatalan suatu kebijakan daerah;

d. administratif; dan/ataud. administratif; dan/atau

e. finansial.e. finansial. Sanksi diberikan oleh Sanksi diberikan oleh Menteri, Menteri Negara/Pimpinan Menteri, Menteri Negara/Pimpinan

Lembaga Pemerintah NonLembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan peraturan Departemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.perundang-undangan. 3131

Page 32: Pembinaan pengawasan

Koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atasatas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaporkan oleh Menteri kepada Presiden.dilaporkan oleh Menteri kepada Presiden.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraanpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Pemerintahan Daerah yang dilakukan Menteri Negara/Pimpinan dilakukan Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Lembaga Pemerintah Non Departemen dilaporkan kepadaPemerintah Non Departemen dilaporkan kepada Presiden dikordinasikan oleh Menteri.Presiden dikordinasikan oleh Menteri.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraanpenyelenggaraan pemerintahan provinsi dilaporkan pemerintahan provinsi dilaporkan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri.oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraanpenyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota pemerintahan kabupaten/kota dilaporkan oleh Bupati/Walikotadilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri kepada Menteri melalui Gubernur.melalui Gubernur.

13/04/2313/04/23 3232

Page 33: Pembinaan pengawasan

3333

SEKIANTERIMA KASIH