PEMINDAHTANGANANPEMINDAHTANGANAN

A. PENJUALANA. PENJUALAN

B. TUKAR MENUKARB. TUKAR MENUKAR

C. HIBAHC. HIBAH

E. PENYERTAAN MODALE. PENYERTAAN MODAL

A. PENJUALANA. PENJUALAN

Penjualan adalah pengalihan Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada Pihak lain kepemilikan BMN kepada Pihak lain dengan menerima penggantian dengan menerima penggantian dalam bentuk Uangdalam bentuk Uang

Pertimbangan penjualan BMNPertimbangan penjualan BMN

1.1. Dalam rangka optimalisasi BMN Dalam rangka optimalisasi BMN yang berlebih atau idleyang berlebih atau idle

2.2. Karena secara ekonomis lebih Karena secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negaramenguntungkan bagi negara

3.3. Sebagai pelaksanaan ketentuan Sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlakuperundang-undangan yang berlaku

BMN yang dapat dijualBMN yang dapat dijual

1.1. Tanah dan/atau BangunanTanah dan/atau Bangunan

a. Yang berada pada Pengelola Baranga. Yang berada pada Pengelola Barang

b. Yang statusnya berada Pada Penggunab. Yang statusnya berada Pada Pengguna

2. Selain tanah dan/atau bangunan2. Selain tanah dan/atau bangunan

Ketentuan dalam Pelaksanaan Ketentuan dalam Pelaksanaan PenjualanPenjualan

1.1. Penjualan tidak boleh mengganggu tupoksi Penjualan tidak boleh mengganggu tupoksi penyelenggaraan pemerintahanpenyelenggaraan pemerintahan

2.2. Penjualan BMN dilaksanakan dengan cara Penjualan BMN dilaksanakan dengan cara melalui lelang, dengan berpedoman pada melalui lelang, dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, ketentuan yang berlaku,

3.3. Penjualan BMN tanpa melalui lelang untuk :Penjualan BMN tanpa melalui lelang untuk : A. A. BMN yang bersifat khusus sesuai dengan BMN yang bersifat khusus sesuai dengan

peraturanperaturan perundang-undangan yang berlakuperundang-undangan yang berlaku : : a) Rumah negara gol III yang dijual kpda) Rumah negara gol III yang dijual kpd penghuninyapenghuninya b) Kendaraan dinas perorangan pejabat negarab) Kendaraan dinas perorangan pejabat negara yang dijual kepada pejabat negarayang dijual kepada pejabat negara

1.1. Tanah dan /atau bangunan yang akan Tanah dan /atau bangunan yang akan diguanakan untuk kepentingan umumdiguanakan untuk kepentingan umum

2.2. Yang jika dijual secara lelang akan merusak tata Yang jika dijual secara lelang akan merusak tata niaga berdasarkan pertimbangan dari instansi niaga berdasarkan pertimbangan dari instansi yang berwenang mis: gula atau beras yang berwenang mis: gula atau beras selundupan yang distita oleh negaraselundupan yang distita oleh negara

3.3. Berupa Tanah yang merupakan tanah kavling Berupa Tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri, sebagaimana tercantum dalam pegawai negeri, sebagaimana tercantum dalam Dokumen PenganggaranDokumen Penganggaran

B. BMN lainnya, ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola barang beradarlkan pertimbangan yang diberikan oleh Pengguna Barang dan instansi tehnis terkait :

Tindak lanjut Penjualan BMN yang Tindak lanjut Penjualan BMN yang tidak laku dkijual tidak laku dkijual

1.1. Dilakukan pemindahtangan dalam Dilakukan pemindahtangan dalam bentuk lainnyabentuk lainnya

2.2. Dalam hal tidak dapat Dalam hal tidak dapat dipindahtangankan dalam bentukl dipindahtangankan dalam bentukl lain, BMN dimaksud dimusnahkanlain, BMN dimaksud dimusnahkan

3.3. Pemusnahan dilakukan setelah Pemusnahan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari mendapat persetujuan dari Pengelola barangPengelola barang

Persyaratan untuk dapat dilakukan Persyaratan untuk dapat dilakukan penjualan BMN selain tanah dan/atau penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan :bangunan :

Secara fisik barang tidak dapat dipergunakan Secara fisik barang tidak dapat dipergunakan karena rusak, dan tidak ekonomis lagi kalau karena rusak, dan tidak ekonomis lagi kalau diperbaikidiperbaiki

Secara tehnis barang tidak dapat dipergunakan Secara tehnis barang tidak dapat dipergunakan lagi karena modernisasilagi karena modernisasi

Barang mengalami perubahan dalam spesifikasi Barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan seperti terkikis, aus.karena penggunaan seperti terkikis, aus.

Berkurangnya barang dalam timbangan/ukuran Berkurangnya barang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/ pengangkutanpenyimpanan/ pengangkutan

1. Memenuhi Persyaratan Tehnis

Lebih menguntungkan bagi negara apabila Lebih menguntungkan bagi negara apabila dihapus, karena biaya operasional dan dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari pemeliharaan barang lebih besar dari pada manfaat yang diperolehpada manfaat yang diperoleh

2. Memenuhi Persyaratan ekonomis

Penjualann kendaraan bermotorPenjualann kendaraan bermotor

Kendaraan bermotor dinas operasional Kendaraan bermotor dinas operasional hanya dapat dijual setelah sekurang-hanya dapat dijual setelah sekurang-kurangnya berumur 10 tahun terhitung kurangnya berumur 10 tahun terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehan mulai tanggal, bulan, tahun perolehan dlm kondisi baru atau terhitung tanggal, dlm kondisi baru atau terhitung tanggal, bulan, tahun pembuatannya untuk bulan, tahun pembuatannya untuk perolehan bukan baruperolehan bukan baru

Tidak akan mengganggu Tidak akan mengganggu penyelenggaraan Tupoksi penyelenggaraan Tupoksi kementerial/lembaga yang bersangkutankementerial/lembaga yang bersangkutan

Penjualanan kendaraan bermotor juga Penjualanan kendaraan bermotor juga dapat dilakukan apabila kendaraan dapat dilakukan apabila kendaraan bermotor tersebut hilang atau rusak berat bermotor tersebut hilang atau rusak berat akibat kecelakaan (force majeure) dengan akibat kecelakaan (force majeure) dengan kondisi paling tinggi 30% berdasarkan kondisi paling tinggi 30% berdasarkan keterangan instansi yang kompetenketerangan instansi yang kompeten

Penjualanan BMN berupa kendaraan Penjualanan BMN berupa kendaraan bermotor pada Kantor Perwakilan RI di luar bermotor pada Kantor Perwakilan RI di luar negeri persayaratannya mengikuti negeri persayaratannya mengikuti peraturan setempatperaturan setempat

TUKAR MENUKARTUKAR MENUKAR

B. TUKAR MENUKARB. TUKAR MENUKARDEFINISI :DEFINISI : Tukar menukar adalah pengalihan Tukar menukar adalah pengalihan

kepemilikan BMN yang kepemilikan BMN yang dilakukan antara Pemerintah dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah atau Pemerintah Pusat daerah atau Pemerintah Pusat dengan Pihak lain dengan dengan Pihak lain dengan menerima penggantian dalam menerima penggantian dalam bentuk sekurang-kuranya sama bentuk sekurang-kuranya sama dengan nilai seimbangdengan nilai seimbang

BAHAN PERTIMBANGAN :BAHAN PERTIMBANGAN : Tukar menukar adalah dalam Tukar menukar adalah dalam

rangka memenuhi kebutuhan rangka memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan operasional penyelenggaraan pemerintahan, optimalisasi pemerintahan, optimalisasi penggunaan BMN, atau tidak penggunaan BMN, atau tidak tersedia dana dalam APBNtersedia dana dalam APBN

BMN yang dapat dilakukan tujkar BMN yang dapat dilakukan tujkar menukar menukar

yang ada pada Pengelola barang maupun yang ada pada Pengelola barang maupun yang status penggunaannya ada pada yang status penggunaannya ada pada

Pengguna BarangPengguna Barang

1. Tanah dan / atau bangunan Yang :

2.2.Selain tanah dan/ atau bangunanSelain tanah dan/ atau bangunan

Ketentuan dalam pelaksanaan tukar Ketentuan dalam pelaksanaan tukar menukar menukar

1.1. BMN berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak BMN berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kotakota

2.2. BMN belum dimanfaatkan secara optimalBMN belum dimanfaatkan secara optimal3.3. Penyatuan BMN yang lokasinya terpencarPenyatuan BMN yang lokasinya terpencar4.4. Pelaksanaan Rencana strategis pementah/naraPelaksanaan Rencana strategis pementah/nara5.5. BMN selain tanah dan/atau bangunan yang BMN selain tanah dan/atau bangunan yang

ketinggalan tehnologi sesuai ketinggalan tehnologi sesuai kebutuhan/kondisi/peraturan perundang-undangankebutuhan/kondisi/peraturan perundang-undangan

1. Tukar menukar BMN dapat dilakukan dalam hal :

1.1. Penggantian utama berpa tanah, Penggantian utama berpa tanah, atau tanah dan bangunan;atau tanah dan bangunan;

2.2. Nilai pengganti sekurang-kurangnya Nilai pengganti sekurang-kurangnya sama dengan nilai BMN yang dilepassama dengan nilai BMN yang dilepas

2. Barang Pengganti Tukar-menukar BMN berupa tanah, atau tanah dan bangunan harus memenuhi syarat :

1)1) Aspek teknis al :Aspek teknis al :

a. Kebutuhan Pengelola barang/Pengguna a. Kebutuhan Pengelola barang/Pengguna

BarangBarang

b. Spesifikasi aset yang dibutuhkanb. Spesifikasi aset yang dibutuhkan

2) Aspek ekonomis, antara lain kajian antara 2) Aspek ekonomis, antara lain kajian antara aset yang dilepas dan nilai penggantiaset yang dilepas dan nilai pengganti

3. Tukar menukar BMN dilakukan setelah dilakukan kajian berdasarkan :

3)3) Aspek YuridisAspek Yuridis a. RUTR wilayah dan penataan kotaa. RUTR wilayah dan penataan kota b. Peraturan perundang-undangan b. Peraturan perundang-undangan

yang terkaityang terkait

4. Dalam hal tukar menukar terdapat BMN pengganti berupa bangunan, Pengelola Barang/Pengguna Barang dapat menunjuk konsultan pengawas5. Mitra tukar menukar ditentukan ditentukan melalui pemilihan calon mitra tukar menukar (tender) dengan mengikut sertakan sekurang-kurangnya 5 peminat, kecuali tukar menukar yg dilakukan dengan PEMDA yg mendapatkan tugas dari pemerintah dlm rangka kepentingan umum.

6. Mitra wajib menyetor ke rekening Kas 6. Mitra wajib menyetor ke rekening Kas umum Negara atas sejumlah nilai selisih umum Negara atas sejumlah nilai selisih nilai lebih antara barang yg dilepas nilai lebih antara barang yg dilepas dengan barang pengganti, yang dilakukan dengan barang pengganti, yang dilakukan paling lambat sebelum pelaksanaan serah paling lambat sebelum pelaksanaan serah terima barang terima barang

Pihak-pihak yang dapat melakukan Pihak-pihak yang dapat melakukan tukar menukar Barangtukar menukar Barang

1.1. Pengelola barang, untuk tanah dan Pengelola barang, untuk tanah dan bangunan yang ada pada Pengelola barangbangunan yang ada pada Pengelola barang

2.2. Pengguna barang, atas persetujuan Pengguna barang, atas persetujuan Pengelola barang untuk :Pengelola barang untuk :

1)BMN berupa tanah dan / atau bangunan yang berada di Pengguna Barang, akan tetapi tidak sesuai dengan Tata ruang wilayah atau penataan kota

2)BMN selain tanah dan/atau bangunan

Mitra tukar menukarMitra tukar menukar

a)a) PEMDAPEMDA

b)b) BUMNBUMN

c)c) BUMDBUMD

d)d) Badan Hukum milik Pemerintah Badan Hukum milik Pemerintah lainnyalainnya

e)e) Swasta baik yang berbentuk Badan Swasta baik yang berbentuk Badan Hukum maupun peroranganHukum maupun perorangan

Tata cara tukar menukarTata cara tukar menukar

Lihat Lampiran 8 Kep. Menteri Lihat Lampiran 8 Kep. Menteri Keuangan No.96/KMK.06/2007Keuangan No.96/KMK.06/2007

HIBAHHIBAH

C. HIBAH C. HIBAH

DEFINISI :DEFINISI :

Adalah pengalihan kepemilikan BMN dari Adalah pengalihan kepemilikan BMN dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah atau Pihak lain tanpa memperoleh atau Pihak lain tanpa memperoleh PenggantianPenggantian

PERTIMBANGAN :PERTIMBANGAN :

Hibah BMN dilakukan untuk :Hibah BMN dilakukan untuk :

1.1. Kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaanKepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan

2.2. Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Subyek Pelaksana Hibah dan Subyek Pelaksana Hibah dan Obyak HibahObyak Hibah

a.a. Pengelola barang, untuk tanah dan/atau bangunanPengelola barang, untuk tanah dan/atau bangunan

b.b. Pengguna barang, dengan persetujuan Pengelola Pengguna barang, dengan persetujuan Pengelola barang untuk :barang untuk :

a). Tanah dan/banguanan yang dari awal a). Tanah dan/banguanan yang dari awal pengadaanyapengadaanya

direncanakan untuk dihibahkan sebagaimana direncanakan untuk dihibahkan sebagaimana

tercantum dalam dokumen penganggarantercantum dalam dokumen penganggaran

b). Tanah dan/atau bangunan yang diperoleh darib). Tanah dan/atau bangunan yang diperoleh dari

dana dekonsentrasi & tugas pembantuandana dekonsentrasi & tugas pembantuan

c). Sebagian tanah yang ada pd pengguna barangc). Sebagian tanah yang ada pd pengguna barang

d). Selain tanah dan/atau bangunand). Selain tanah dan/atau bangunan

1. Pihak yang dapat melaksanakan Hibah BMN adalah :

a.a. Lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan Lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan organisasi kemanusiaan, yang mendapatkan organisasi kemanusiaan, yang mendapatkan pernyataan tertulis dari instansi tehnis yang pernyataan tertulis dari instansi tehnis yang berkompeten bahwa lembaga tersebut adalah berkompeten bahwa lembaga tersebut adalah lembaga yg dimaksud;lembaga yg dimaksud;

b.b. Pemerintah DaerahPemerintah Daerah

2. Pihak yang dapat menerima Hibah adalah :

KETENTUAN MENGENAI HIBAHKETENTUAN MENGENAI HIBAH

Lihat lampiran 9 Kep. Menteri Lihat lampiran 9 Kep. Menteri Keuangan No.96/KMK.6/2007Keuangan No.96/KMK.6/2007

PENYERTAAN PENYERTAAN MODALMODAL

D. PENYERTAAN MODALD. PENYERTAAN MODAL

DEVINISI :DEVINISI : Penyertaan Modal Pemerintah Penyertaan Modal Pemerintah

adalah pengalihan kepemilikan BMN adalah pengalihan kepemilikan BMN yang semula merupakan kekayaan yang semula merupakan kekayaan negara yg tidak dipisahkan menjadi negara yg tidak dipisahkan menjadi kekayaan negara yg dipisahkan utk kekayaan negara yg dipisahkan utk diperhitungkan sebagai diperhitungkan sebagai modal/saham negara pada BUMN, modal/saham negara pada BUMN, BUMD atau Badan hukum lainnya BUMD atau Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara/daerahyang dimiliki oleh negara/daerah

Tujuan Penyeratan ModalTujuan Penyeratan Modal

BMN dijadikan Penyertaan Modal BMN dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah pusat, dalam rangka Pemerintah pusat, dalam rangka pendirian, pengembangan dan pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja BUMN/D, atau peningkatan kinerja BUMN/D, atau Badan hukum lainnya yg dimiliki oleh Badan hukum lainnya yg dimiliki oleh negara/daerah negara/daerah

Pertimbangan dilakukan Penyertaan Pertimbangan dilakukan Penyertaan ModalModal

BMN yang dari awal pengadaannya sesuai BMN yang dari awal pengadaannya sesuai dengan dokumen penganggaran dengan dokumen penganggaran diperuntukkan bagi BUMN/D atau Badan diperuntukkan bagi BUMN/D atau Badan Hukum lainnya yg dimiliki oleh negara/daerah Hukum lainnya yg dimiliki oleh negara/daerah dlm rangka penugasan pemerintah dengan dlm rangka penugasan pemerintah dengan pertimbangan BMN tersebut akan lebih pertimbangan BMN tersebut akan lebih optimal apabila dikelola oleh BUMN/D atau optimal apabila dikelola oleh BUMN/D atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh negara/daerah, baik yang sudah ada maupun negara/daerah, baik yang sudah ada maupun yg akan dibentukyg akan dibentuk

BMN yg dapat dilakukan penyertaan BMN yg dapat dilakukan penyertaan Modal Modal

1.1. Tanah dan / atau bangunan yang Tanah dan / atau bangunan yang berada pada Pengelola barangberada pada Pengelola barang

2.2. Tanah dan / atau bangan yg dari Tanah dan / atau bangan yg dari awal pengadaanya direncanakan awal pengadaanya direncanakan untuk disertakan sebagai untuk disertakan sebagai penyertaan modal pemerintah penyertaan modal pemerintah pusat sesuai yang tercantum dlm pusat sesuai yang tercantum dlm dokumen penganggaran;dokumen penganggaran;

3.3. Selain tanah dan/atau bangunanSelain tanah dan/atau bangunan

Pihak-pihak yg dapat Pihak-pihak yg dapat melaksanakan Penyertaan Modalmelaksanakan Penyertaan Modal

1.1. Pengelola barang untuk tanah dan/atau Pengelola barang untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola bangunan yang berada pada Pengelola barang barang

2.2. Pengguna barang atas persetujuan Pengelola barang untuk:Pengguna barang atas persetujuan Pengelola barang untuk:

a) BMN berupa tanah dan/atau bangunana) BMN berupa tanah dan/atau bangunanyg dari yg dari

awal pengadaanya direncanakan untuk awal pengadaanya direncanakan untuk

disertakan sebagai penyertaan modal disertakan sebagai penyertaan modal

pemerintah pusat sesuai yang tercantumpemerintah pusat sesuai yang tercantum

dlm dokumen penganggaran;dlm dokumen penganggaran; b) BMN Selain tanah dan/atau bangunanb) BMN Selain tanah dan/atau bangunan

Pihak-pihak yang dapat menerima Pihak-pihak yang dapat menerima penyertaan modal pemerintah Pusatpenyertaan modal pemerintah Pusat

1.1. BUMNBUMN

2.2. BUMDBUMD

3.3. Badan Hukum lainnya yang dimiliki Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh negara/daeraholeh negara/daerah

Ketentuan Penyertaan ModalKetentuan Penyertaan Modal

Lihat lampiran 10 Kep. Menteri Lihat lampiran 10 Kep. Menteri Keuangan No.96/KMK.06/2007Keuangan No.96/KMK.06/2007