Pemutusan Hubungan Kerja yang Bermartabat

Dr. Parningotan Malau, S.T., S.H., M.H.

Universitas Putera Batam

Apakah Kepres 12/2020 jo.PP 21/2010 Dapat Dipersamakan Sebagai

Force Majeure Dalam Melakukan PHK Sebagaimana Pasal 164 ayat

(1) UU 13/2003?

Pasal 164 (1), Pengusaha dapat melakukan PHK thd P/B krn

perusahaan tutup (lock out) yg disebabkan perusahaan mengalami

kerugian secara terus menerus selama 2 thn, atau keadaan

memaksa (force majeur), dan p/b berhak atas UP sebesar 1

kali,UPMK sebesar 1 kali,dan UPH,masing2 sesuai ket. Ps 156 ayat

(2), ayat (3) dan ayat (4).

PHK DISEBABKAN KEADAAN MEMAKSA (FM)

2

Cont’d Prof. Mukti Fajar :

Dr. H.F.A. Vollmar: FM keadaan dimana perusahaan sama sekali tidak mungkin mempertahankan P/B (absolute overmacht) atau masih memungkin mempertahankan, tetapi memerlukan pengorbanan besar yang tidak seimbang atau kekuatan jiwa di luar kemampuan manusia atau dan menimbulkan kerugian yang sangat besar(relative overmacht)

Purwahid Patrik, perusahaan tidak dapat mempertahankan P/B, karena tidak ada kesalahan maka akan berhadapan dengan FM yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya

Black’s Law Dictionary, force majeure adalah“an event or effect that can be neither anticipated nor controlled”

Pandemi nonalam Covid-19 bukan FM. Namun, apabila pemerintah

termasuk pemda dgn peraturan sudah menyatakan bencana nasional yg

melarang orang untuk berkumpul dan melakukan suatu usaha atau

kegiatan, maka dapat berpotensi dikatakan sbg FM. Wabah Covid-19

sendiri bukan FM karena kenyataannya umumnya perusahaan masih

beroperasi/beraktivitas. Akan tetapi ketika perusahaan td dapat lg

melakukan aktivitasnya, td bs melakukan kehendaknya, dan di luar

kemampuannya sendiri, baik krn keadaan peraturan, baik karena

bencana alam atau bencana nonalam, shg perusahaan td dpt lagi

melakukan kewajiban terhadap P/B, maka pada situasi seperti ini dapat

dikatakan sdh terjadi keadaan FM.

Hal Keadaan Memaksa (FM)

4

Cont’d

Kepres 12/2020 jo. PP 21/2010 tidak serta merta secara umum dapat dikatakan FM, tetapi harus diterapkan pada situasi dan kondisi tertentu atau kasus per kasus. Apakah bagi perusahaan tertentu Covid-19 sebagai keadaan FM atau bagi perusahaan lain tidak dgn melakukan berbagai upaya yg td sampai menimbulkan kerugian yg lebih besar.

Dengan adanya FM, maka perusahaan tidak memungkinkan lagi mempertahankan P/B-nya (FM Absolut). Atau mungkin dalam FM tsb, perusahaan mau mempertahankan P/B tetapi dengan pengorbanan yang lebih besar (FM Relatif).

Keadaan FM atau tidak bukanlah semata-mata karena Kepres 12/2020 jo. PP 21/2010 tersebut, tetapi sifatnya natural, dalam hal ini LPPHI yang memberikan penetapan.

1. Kepres 12/2020 jo.PP 21/2010 tidak serta merta dapat

dipersamakan sebagai FM dalam melakukan PHK sebagaiamana

dimaksud Ps 164 (1) UU 13/2003; dan

2. Kepres 12/2020 jo.PP 21/2010 dapat dipersamakan sebagai FM dlm

melakukan PHK sebagaiamana dimaksud Ps 164 (1) UU 13/2003,

dan pengusaha wajib memberikan hak P/B.

COVID-19 DIPERSAMAKAN SEBAGAI FM

6

Kepres 7/2O2O Tentang Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 jo.

Kepres 9/2020 Tentang Perubahan Kepres 7/2020

Penyebaran Covid-19 telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan

kesejahteraan masyarakat. (konsiderans). Pasal 3 GTPP Covid-19 bertujuan al.

meningkatkan ketahanan nasional dibidang kesehatan (vide: Konsiderans :

Kepres 7/2020 jo. Kepres 9/2020, Kepres 12/2020, dan PP 21/2020).

Kepres 12/2O2O Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19

Sebagai Bencana Nasional

Bencana nonalam yang disebabkan penyebaran Covid-19 telah berdampak

meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan

wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial

ekonomi yang luas di Indonesia (konsiderans).

Mengapa Covid-9 Dapat Dipersamakan Sebagai FM

7

Penyebaran COVID-19 dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian

telah meluas dalam lintas wilayah, lintas negara dan berdampak pada

aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan,

serta kesejahteraan masyarakat (konsiderans). COVID-19 bencana

nonalam wabah penyakit yg wajib dilakukan penanggulangan

menghindari peningkatan kasus, yaitu dgn melakukan karantina

kesehatan berupa PSBB (PU)

PP 21 Tahun 2020 Tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

8

(1) PSBB meliputi al. : tempat kerja dan pembatasan kegiatan ;

(2) Pembatasan kegiatan al. harus produktivitas kerja;

(3) Pembatasan ke giatan dilakukan dengan memperhatikan

pemenuhan kebutuhan dasar penduduk (al. pelayanan kesehatan,

pangan, dan kehidupan sehari-hari lainnya).

Pasal 4 PP 21 Tahun 2020

9

Cont’d

Kepres 12/2020 jo.PP 21/2010 dapat

membatasi aktivitas sosial berskala besar dan

penetapan kedaruratan kesehatan dapat

berdampak pada berhentinya seluruh aktivitas

kehidupan sosial dalam masyarakat, termasuk

dalam aktivitas perusahaan.

1. Hakikat Hukum Perburuhan

2. Kedudukan Para Pihak

3. Sejarah Hukum Perburuhan

4. Prof. Imam Soepomo, S.H.

Tiada Perlindungan bagi Yang lemah terhadap pihak yang kuat, berarti

pula tiada perlindungan yang sam oleh undang-undang.

PHK SEPIHAK ... TIDAK DAPAT DILAKUKAN

11

1. Bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945

Pasal 27 ayat (2)

tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yg

layak bagi kemanusiaan;

Ayat (3),

setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya

pembelaan negara”.

PHK SEPIHAK ... TIDAK DAPAT DILAKUKAN

12

Cont’d

Bela negara pada hakikatnya kesediaan

berbakti dan berkorban membela negara.

Spektrum bela negara itu sangat luas, dari

yang paling halus, hingga yang paling keras.

Mulai dari hubungan baik sesama WN sampai

dg mengangkat senjata dari ancaman pihak

asing . Jadi, pembelaan negara bisa dilakukan

baik secara fisik/non fisik.

Cont’d Tujuan BN al.:

mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara;

melestarikan nilai-nilai Pancasila & UUD NRI Tahun 1945;dan

berbuat yg terbaik bg bangsa dan negara.

Fungsi BN al.: mempertahankan negara dari berbagai

ancaman/gangguan/hambatan baik yg datang dari dalam

maupun dari luar

Manfaat BN, al. menanamkan rasa kecintaan pada bangsa

dan kepedulian antar sesama.

Contoh BNal. mematuhi hk yg berlaku sbg perwujudan rasa

cinta tanah, dgn demikian akan menciptakan keamanan dan

ketentraman masyarakat.

Cont’d

Tertib dalam melakukan social/physical distancing

merupakan kewajiban warga negara. Seorang

warga negara harus mendukung setiap kebijakan

pemerintah dan berpartisipasi aktif dalam proses

menjalankannya. Karena social/physical distancing

merupakan kebijakan/perintah dari

penguasa/pemerintah, maka setiap warga negara

wajib untuk mematuhinya.

Cont’d

Pasal 28A, “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Pasal 28D,

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yg adil serta perlakuan yg sama dihadapan hkm.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yg adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pasal 28I (1), “Hak untuk hidup...” (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Pasal 28J (1), “Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Cont’d Pasal 30 ayat (1), “Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Dengan ikut serta dan mematuhi aturan melakukan social/physical distancing , maka warga negara sudah termasuk ikut serta dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 33 ayat (1), Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Cont’d

2. Konsep Hubungan Industrial

Pasal 1 butir 16 UU 13/2003 jo. konsiderans huruf a UU2/2004.: Bahwa hubungan industrial adalah sistem hubungan yg terbentuk atas unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Cont’d

3. Prinsip UUK Menghindari Terjadinya PHK

Pasal 151 (1) UU 13/2003 : oleh ketiga unsur di atas,

dengan segala upaya HARUS menghindari PHK.

Upaya2 yang dapat dilakukan al. :

- Pengaturan waktu kerja;

- Penghematan;

- Pembenahan metode kerja, dll

Houwing, perusahaan dapat mengemukakan FM kalau sudah terlebih

dahulu berusaha maksimal, tetapi tetap tidak memungkinkan.

FM bukan karena Kepres 12/2020 jo. PP 21/2010 atau karena

peristiwanya. Tidak bisa digunakan atau disamaratakan satu kasus

dengan kasus lainnya. PHK tdk boleh asal berdalih FM, sebab ternyata

dg berbagai upaya masih banyak perusahaan yg dapat menyelamatkan

P/B-nya tanpa melakukan PHK. Meskipun bg perusahaan tertentu tidak

mungkin lagi untuk menyelamatkan P/B, karena itu harus melakukan

PHK.

Inspanning Theorie

20

Cont’d

Pasal 153 ayat (1) huruf b, “Pengusaha

dilarang melakukan PHK dengan alasan P/B

berhalangan menjalankan pekerjaannya

karena memenuhi kewajiban terhadap negara

sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(vide Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1)

UUD NRI Tahun 1945

Cont’d

Mengapa harus dengan segala upaya ?

Pembangunan ketenagakerjaan yg terintergrasi dengan tujuan pembangunan nasional adalah berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 bertujuan:

a. memberdayakan/mendayagunakan P/B secara manusiawi (Ps 4 hrf a UU 13/2003).

b. memberikan perlindungan dalam mewujudkan kesejahteraan (Ps 4 hrf c).

c. Harus terpenuhi hak-hak dan perlindungan dasar (vide PU UU 13/2003)

Apakah maksud melakukan PHK Akibat Dampak Covid-19 harus

melalui penetapan LPPHI?

Iyaa...

Mengapa PHK akibat Pandemi Covid-19 -yang dengan Kepres

12/2020 jo.PP 21/2020- dapat dipersamakan sebagai FM

sebagimana Ps 164 ayat (1) UU 13/2003 dilakukan dengan

Penetapan LPPHI ?

PHK Wajib Melalui LPPHI

23

Cont’d

PENETAPAN LPPHI TIDAK DIPERLUKAN :

1. Pasal 154, Penetapan sebagaimana Ps 151 ayat (3) tidak diperlukan

dalam hal:

a. P/B masih dalam masa percobaan kerja;

b. P/B mengundurkan diri;

c. P/B mencapai usia pensiun; dan

d. P/B meninggal dunia.

2. Pasal 171, PHK tanpa penetapan LPPHI sbgm Ps 158, Ps 160

ayat (3) dan Ps 162, dan jika P/B td dpt menerima PHK tsb, P/B dpt

mengajukan gugatan ke LPPHI paling lama 1 th sejak tgl PHK.

.

Bagaimana SP/SB, P/B, Pemerintah mengetahui jika Pandemi Covid-19

-yang dengan Kepres 12/2020 jo.PP 21/2020- dapat dipersamakan

sebagai FM sebagaiamana Pasal 164 ayat (1) UU 13/2003 berdampak

langsung langsung kepada perusahaan yg bersangkutan sehingga

dijadikan alasan untuk melakukan PHK terhadap P/B ?

Generale Principles of FM, menuntut pembuktian dari pihak yang

meyatakan bahwa suatu kondisi tersebut adalah keadaan FM, shg harus

melakukan PHK

Pengusaha Wajib Membuktikan

25

Cont’d Menurut Prof. Mariam Darus Badrulzaman, terdapat 3 syarat untuk mengemukakan FM :

a. Perusahaan harus membuktikan tidak bersalah;

b. Perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan cara lain; dan

c. Perusahaan tidak menanggung risiko, baik menurut ketentuan UU, perjanjian atau karena itikad baik harus menanggug risiko.

Subekti , FM pembelaan perusahaan menunjukan bahwa tdk terlaksananya apa yg dijanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tdk terduga dan tdk dapat berbuat apa-apa thd keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi.

Cont’d

Tidak ada penjelasan mengenai doktrin hukum FM dalam sistem hukum CL, namun sering diterapkan dalam kontrak dengan menggunakan prinsip umum: a. Tidak bisa dicegah, dihambat, atau ditunda dari PKWT/kontrak ; b. Ketidakmampuan untuk melakukan berada di luar

kendali (Act of God); dan c. Tidak ada langkah yg wajar yg dapat diambil salah

satu pihak, dalam hal ini oleh perusahaan. Hal tersebut menuntut pembuktian dari pihak yg menyatakan bahwa suatu keadaan adalah FM

.

Bagaimana hak P/B dengan PKWT yang di PHK

sebelum berakhirnya jangka waktu PK, dimana Covid-

19 (dengan Kepres 12/2020 jo.PP 21/2020)

dipersamakan dgn FM ?

Dari ketentuan Pasal 164 ayat (1) dapat diinterpretasikan

bahwa pengusaha tetap wajib membayar ganti rugi sebesar

upah P/B sampai batas berakhirnya jangka waktu PK sbgm

Pasal 62 UU 13/2003.

HAK P/B PKWT KORBAN PHK AKIBAT COVID-19

28

Cont’d Mahfud MD, regulasi (Kepres 12/2020 jo.PP 21/2020) tidak bisa secara otomatis menjadi dasar untuk membatalkan dan menyimpangi perjanjian atau kontrak (PKWT).

Hotman Paris, kondisi keadaan FM sudah banyak dalam putusan pengadilan sebelumnya, atau yurisprudensi di sistem peradilan di Indonesia. Karena itu untuk FM sebaiknya mengacu pada putusan-putusan MA terdahulu

Cont’d

Bagaimana jika pengusaha tidak mampu

atau terdapat perbedaan pendapat yg

mengakibatkan pertentangan ?

Pengusaha dan P/B atau SP/SB wajib

mengupayakan penyelesaian perselisihan

melalui perundingan Bipartit (Mediasi, Gugatan

PHI, Kasasi ke MA