Penanggulangan Bencana

PENANGGULANGAN BENCANAPENANGGULANGAN BENCANA

MADUSENO WIDYOWORO, SH, MSiMADUSENO WIDYOWORO, SH, MSi

2

apakahBENCANA(disaster)

???

3

BENCANA???A B

C D

5

1. Gempa Bumi2. Tsunami3. Letusan Gunung Api4. Gerakan Tanah5. Banjir6. Kekeringan7. Kebakaran Hutan & Lahan8. Erosi9. Kebakaran Gedung & Permukiman10. Gelombang Ekstrem & Abrasi11. Cuaca Ekstrem12. Kegagalan Teknologi13. Epidemi & Wabah Penyakit14. Konflik Sosial

Sumber: Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010—2014

ANCAMAN-ANCAMAN BENCANAdi Indonesia

6

Suatu gangguan yang serius terhadap keberfungsian sebuah komunitas atau sebuah masyarakat yang berwujud kehilangan/kerusakan/kerugian nyawa manusia, materi, ekonomi, ataupun lingkungan yang luas dan besar, yang melebihi kemampuan komunitas atau masyarakat tersebut untuk menghadapinya dengan menggunakan sumberdaya-sumberdayanya sendiri. (UN-ISDR, 2009)

Penjelasan: Bencana seringkali dijelaskan sebagai sebuah hasil dari kombinasi (a) penghadapan kepada sebuah bahaya/ancaman, (b) kondisi-kondisi kerentanan yang tampak ada, dan (c) kapasitas atau tindakan-tindakan untuk mengurangi atau menghadapi akibat-akibat negatif yang tidak mencukupi. Dampak bencana bisa meliputi hilangnya nyawa, luka-luka, penyakit, dan efek-efek negatif lainnya terhadap keadaan fisikal, mental, dan sosial manusia, bersama dengan kerusakan terhadap harta benda, kehancuran aset-aset, hilangnya pelayanan-pelayanan, gangguan sosial dan ekonomis, serta degradasi lingkungan alam.

Apakah BENCANA?

7

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa

yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat

yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

(Pasal 1, Ayat 1, Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana)

Apakah BENCANA?

8

Klasifikasi BencanaUU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana

Definisi Contoh

• Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. (Pasal 1 ayat [2])

Gempa bumi Tsunami Gunung meletus Banjir Kekeringan Angin topan Tanah longsor

• Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam. (Pasal 1 ayat [3])

Gagal teknologi Gagal modernisasi Epidemi Wabah penyakit

• Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia. (Pasal 1 ayat [4])

Konflik sosial antarkelompok/antarkomunitas masyarakat

Teror

9

Kerangka Berpikir untuk Memahami Unsur-Unsur Pembentuk BENCANA

Disaster Risk (R)

=

Hazard (H) x Vulnerability (V)

Capacity (C)

Risiko Bencana =

Ancaman/Bahaya x Kerentanan/Vulnerabilitas

Kapasitas/Kemampuan

10

Unsur-Unsur BENCANA # 1RISIKO BENCANA Kerugian-kerugian yang mungkin timbul, dalam bentuk hilangnya nyawa, status kesehatan, penghidupan, aset, dan pelayanan, yang dapat timbul pada sebuah komunitas atau sebuah masyarakat tertentu pada suatu periode waktu masa depan yang khusus.

Penjelasan: Definisi risiko bencana ini mencerminkan konsep tentang bencana sebagai hasil dari kondisi-kondisi risiko sekarang yang akan terus berlanjut kelak. Risiko bencana terdiri atas jenis-jenis kerugian yang berbeda-beda, yang kerapkali sulit untuk dikuantifikasi. Walaupun demikian, sekarang, dengan bekal pengetahuan tentang bahaya/ancaman yang lazim berikut pola-pola perkembangan penduduk dan sosio-ekonomis, risiko bencana bisa dikaji dan dipetakan, sekurang-kurangnya dalam maknanya yang luas.

11

Unsur-Unsur BENCANA # 2

BAHAYA/ANCAMAN Suatu fenomena, substansi, kegiatan manusia, atau kondisi yang berbahaya yang mungkin mengakibatkan hilangnya nyawa, luka-luka, ataupun dampak-dampak kesehatan lainnya, kerusakan harta-benda, hilangnya penghidupan dan pelayanan, gangguan sosial dan ekonomis, ataupun kerusakan lingkungan.

Penjelasan: Bahaya/ancaman yang menjadi pusat perhatian pengurangan risiko bencana sebagaimana dinyatakan di dalam catatan kaki nomor 3 Kerangka Kerja Aksi Hyogo adalah “... bahaya-bahaya yang bersifat alam dan bahaya/ancaman serta risiko lingkungan maupun teknologis yang sekaitan.” Bahaya-bahaya semacam ini muncul dari sumber-sumber yang bervariasi, baik yang bersifat geologis, meteorologis, hidrologis, oseanis, biologis, dan teknologis, kadangkala muncul secara kombinatif. Dalam latar-latar teknis, bahaya-bahaya digambarkan secara kuantitatif kemungkinan besar melalui frekuensi/kekerapan kemunculannya dengan intensitas-intensitasnya yang berlainan pada wilayah-wilayah yang berbeda, yang ditentukan melalui data historis maupun analisis saintifik.

12

Kategori Sifat Contoh/Jenis Mendadak

Lambat

BahayaNatural/Alamiah

Hidro-Meteorologis

Banjir Air, Banjir Lumpur, & Banjir Bandang

Siklon Tropis, Angin Topan, Badai Angin & Hujan, Badai Salju, Badai Pasir/Debu, Kilat/Petir/Halilintar

Kekeringan, Desertifikasi, Kebakaran Hutan, Suhu Udara Ekstrem

Permafros, Salju Longsor

Geologis Gempa Bumi (Tektonis & Vulkanis)

Tsunami

Aktivitas & Emisi Vulkanis/Gunung Api

Gerakan-Gerakan Massa, Tanah Longsor, Batu Longsor, Pencairan Es (Likuifaksi), Dasar Lautan Longsor

Permukaan Daratan Ambruk, Aktivitas Penyimpangan Geologis

Biologis Penjangkitan Wabah Penyakit Menular (Epidemi), Penularan Penyakit dari Hewan dan Tanaman

Serangan Virus Ganas

Klasifikasi Bahaya/Ancaman # 1(UN-ISDR 2004)

13

Klasifikasi Bahaya/Ancaman # 2(UN-ISDR 2004)

Kategori Sifat Contoh/Jenis Mendadak

Lambat

BahayaAkibatUlahManusia

Teknologis/Antropogenis

Pencemaran Industrial

Kebocoran Reaktor Nuklir/Pelepasan Bahan Radioaktif ke Alam Bebas

Kerusakan Dam/Waduk

Kecelakaan Transportasi, Industri, atau Teknologi (Kebakaran, Ledakan, dll.)

Environmental/DegradasiLingkungan

Degradasi (Penurunan Mutu), Deforestasi (Penggundulan Hutan), & Desertifikasi Tanah (Penggurunan)

Kebakaran Hutan

Kepunahan Keanekaragaman Hayati

Pencemaran/Polusi Air, Tanah, & Udara

Pemanasan Global/Perubahan Iklim

Peningkatan Tinggi Permukaan Air Laut

Pengikisan Ozon

Sosial(Ekonomis,Kultural,Politis, dll.)

Konflik Komunal, Antar-Suku, dll.

Kerusuhan/Kekacauan Massal

Perang (Bersenjata)

Serangan Teroris

14

KERENTANAN/VULNERABILITAS Ciri-ciri dan keadaan-keadaan sebuah komunitas, sistem, atau aset yang membuatnya dapat diduga akan terkena efek-efek kerusakan akibat terkena sebuah bahaya.Penjelasan: Ada banyak aspek kerentanan, yang muncul dari faktor-faktor fisikal, sosial, ekonomis, dan lingkungan. Di antara contoh-contohnya ialah desain/rancangan dan konstruksi bangunan yang buruk, perlindungan aset-aset secara tidak mencukupi, ketiadaan informasi dan kesadaran publik, pengenalan atas risiko-risiko dan tindakan-tindakan kesiapsiagaan yang resmi yang terbatas, serta ketidakpedulian/penyepelean terhadap pengelolaan lingkungan secara bijak. Status kerentanan bisa sangat berlain-lainan di dalam sebuah komunitas seiring perjalanan waktu. Definisi ini mengidentifikasi kerentanan sebagai sebuah cara bagi dari unsur/elemen yang menjadi perhatian (komunitas, sistem, atau aset) yang terpisah/tidak secara langsung terpapar (bahaya). Namun demikian, dalam penggunaan yang lazim, kata ini seringkali dipakai secara lebih luas, mencakup paparan terhadap unsur.


15

KAPASITAS/KEMAMPUAN – Kombinasi/ perpaduan dari seluruh kekuatan, peralatan/ kekayaan, dan sumberdaya yang tersedia di dalam sebuah komunitas, masyarakat, atau organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan (dalam hal ini: “ketangguhan dalam menghadapi bencana”—H.B.) yang telah disepakati.

Penjelasan: Kapasitas/kemampuan dapat meliputi perlengkapan-perlengkapan infrastruktur dan fisikal, kelembagaan-kelembagaan, kemampuan-kemampuan masyarakat dalam menghadapi paparan, sekaligus juga pengetahuan, keterampilan, dan kekayaan kolektif manusia semisal hubungan-hubungan sosial, kepemimpinan, dan manajemen. Kapasitas dapat pula disebut kapabilitas. Penilaian kapasitas adalah sebuah istilah yang dipakai untuk menyebut proses dengan mana kapasitas sebuah kelompok ditinjau dengan cara dilawankan/dihubungkan dengan tujuan-tujuan yang dikehendaki, dan kesenjangan-kesenjangan kapasitas diidentifikasi untuk menentukan tindakan lanjutan.


16

Peristiwa Bencana

Akses yang terbatas terhadap:· Struktur-struktur

tenaga listrik· Sumber dayaIdeologiSistem EkonomiFaktor-faktor pra-kondisi umum

Kurangnya:· institusi lokal· pendidikan· pelatihan· ketrampilan yang

memadai· investasi lokal· pasar lokal· kebebasan persKekuatan makro:· ekspansi

penduduk· urbanisasi· degradasi

lingkungan

Penyebab yang mendasari

Tekanan Dinamis

Lingkungan fisik yang rentan:· lokasi yang

berbahaya· infrastruktur dan

bangunan yang berbahaya

Ekonomi lokal yang rentan· kehidupan yang

beresiko· tingkat

pendapatan yang rendah

Tindakan umum

Kondisi tidak aman

RANGKAIAN KERENTANAN

KERENTANAN

BAHAYA+

=

BENCANA

BAHAYA

Kejadian-kejadian pemicu· Gempa bumi· Angin kencang· Letusan gunung· Tanah longsor· Kekeringan· Banjir· Perang, konflik

sipil· Kecelakaan

teknologi

17

Penanggulangan Bencana(Disaster Management)

Penanggulangan Bencana # 1(Disaster Management)

BENCANA

TANGGAP-DARURAT

REHABILITASI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PENCEGAHAN

MITIGASI

KESIAPSIAGAAN

REKONSTRUKSI

MA

NA

JEM

EN

R

ISIK

O

MA

NA

JEM

EN

K

RIS

IS

PERINGATAN DINI

RECOVERY

KejadianKritis

KejadianKritis

KEDARURATAN PASCA-BENCANAPRA-BENCANA

Pencegahan

Penjinakan

Tanggap Darurat

Rehabilitasi


21

Penanggulangan BencanaDefinisi Kerja # 1(UN-ISDR, 2009)

Disaster Risk Management (Penanggulangan Risiko Bencana) – Proses sistematis dalam mendayagunakan arahan-arahan/instruksi/petunjuk administratif, organisasi-organisasi, dan keahlian-keahlian serta kapasitas-kapasitas operasional untuk mengimplementasikan strategi-strategi, kebijakan-kebijakan, dan kapasitas-kapasitas terus meningkat dalam rangka mengurangi/memperkecil dampak-dampak yang merugikan yang ditimbulkan oleh bahaya-bahaya maupun kemungkinan kejadian bencana.

Penjelasan: Istilah ini merupakan perluasan dari istilah yang lebih umum, yaitu “manajemen risiko”, untuk menyasar risiko-risiko bencana sebagai isu yang spesifik. Penanggulangan risiko bencana bertujuan untuk menghindari, memperkecil/mengurangi, ataupun mengalihkan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bahaya-bahaya yang merugikan melalui kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan pencegahan/prevensi, mitigasi, dan kesiapsiagaan

22

Penanggulangan BencanaDefinisi Kerja # 2 (Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana)

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

[Bab I, Pasal 1, ayat (5)]

23

Komponen Program/KegiatanPenanggulangan Bencana

TUGAS KELOMPOK

1. Apa DEFINISI masing-masing istilah tersebut?

2. Secara lebih rinci, apa sajakah KEGIATAN yang terdapat di dalam masing-masing konsep tersebut berikut TUJUAN/SASARAN-nya?

A. Pencegahan (prevention)

B. Mitigasi (mitigation)C. Kesiapsiagaan

(preparedness)D. Peringatan Dini (early

warning)E. Tanggap Darurat

(emergency response)F. Bantuan Darurat

(relief)G. Pemulihan (recovery)H. Rehabilitasi

(rehabilitation)I. Rekonstruksi

(reconstruction)

24

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

(UU-PB 24/2007)Misalnya:- Melarang pembakaran hutan dalam perladangan.- Melarang penambangan batu di daerah yang curam. Upaya untuk mencegah

terjadinya bencana

25

1. Membuat Peta Daerah Bencana 2. Mengadakan & Mengaktifkan Isyarat-

Isyarat Tanda bahaya3. Menyusun Rencana Umum Tata Ruang 4. Menyusun Perda mengenai syarat

keamanan, bangunan pengendalian limbah dsb.

5. Mengadakan peralatan/perlengkapan Ops. PB

6. Membuat Prosedur tetap, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis PB.

7. Perbaikan kerusakan lingkungan

26

Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

(UU-PB 24/2007)

Ada 2 bentuk mitigasi:- Mitigasi struktural (membuat chekdam, bendungan, tanggul sungai, dll.)- Mitigasi non struktural (peraturan, tata ruang, pelatihan) termasuk spiritual.

Upaya untuk meminimalkandampak bencana.

27

1. Menegakkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan

2. Memasang tanda-tanda bahaya/larangan

3. Membangun pos-pos pengamanan, pengawasan/pengintaian

4. Membangun sarana pengaman bahaya dan memperbaiki sarana kritis (tanggul, dam, sudetan, dll.)

5. Pelatihan kebencanaan

28

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

(UU-PB 24/2007)

Misalnya:- Penyiapan sarana komunikasi/pos komando,- Penyiapan lokasi evakuasi,- Rencana Kontinjensi,- Sosialisasi peraturan/pedoman PB

Upaya untuk mengantisipasibencana melalui pengorganisasian langkah secara tepat, efektifdan siap siaga

29

Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

(UU-PB 24/2007)Pemberian peringatan dini harus:- Menjangkau masyarakat (accesible) - Segera (immediate)- Tegas tidak membingungkan (coherent)- Bersifat resmi (official) Upaya memberikan

tanda peringatan akan kemungkinan terjadinyabencana

30

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

(UU-PB 24/2007)Upaya pada saat bencana Untuk menanggulangi dampakYang ditimbulkan bencana.

31

Kebutuhan dasar berupa:- pangan/makanan, - sandang/pakaian,- papan/tempat tinggal sementara,- kesehatan, sanitasi & air bersih

32

Serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

(UU-PB 24/2007)

Pemulihan meliputi:- Pemulihan fisik- Pemulihan non-fisik

33

Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca-bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

(UU-PB 24/2007)

Upaya untuk membantuMasyarakat untukMemperbaiki rumah, Fasilitas umum & sosial, Dan menghidupkan roda

Perekonomian.

34

Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca-bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat. Program untuk perbaikan

fisik, sosial, dan ekonomi untuk mengembalikankehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik.

35

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana(Disaster Management System)

Nasional & Lokal

36

SEKTOR SWASTAMASYARAKAT

SENTRALISASI DESENTRALISASI

KESIAPANTANGGAP DARURAT PENCEGAHAN

PEMERINTAH

TANGGUNG JAWAB SEKTOR

TANGGUNG JAWAB MULTI-SEKTOR

PENDEKATAN SATU HAZARD

PENDEKATAN MULTI HAZARD

MANAJEMEN KRISIS

MANAJEMEN RISIKO

Perubahan-Perubahan Mendasar di dalam Sistem Nasional Penanggulangan Bencana adanya payung hukum, mandat bagi

perlindungan rakyat dari risiko bencana.

perubahan cara pandang dari responsif menjadi pengurangan risiko dan kesiapsagaan.

terintegrasinya pb dalam rencana pembangunan

pb diatur, diselenggarakan dan dibiayai oleh anggaran pembangunan pemerintah dan pemda.

membentuk kelembagaan yang kuat dan sembada

mengatur tentang hak dan kewajiban rakyat.

PERENCANAAN

LEGISLASI

KELEMBAGAAN PENDANAAN

PENGEMBANGAN KAPASITAS

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Sistem Nasional Penanggulangan Bencana

UU 24/2007, PP21, 22, 23/ 2008

BNPB, Perpres No 8, 2008Perda Pembentukan BPBD

Dana DIPA, Dana kontinjensi, Dana Siap Pakai, Dana Bantuan Berpola hibah, dana yg bersumber dari Masy

Rencana PB, Renc. Kontinjensi, Renc. Operasi, Ren Pemulihan, RAN, RADPencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat, Pemulihan, Logistik, Pengawasan

Penelitian dan pengembangan Iptek Kebencanaan Penerapan Teknologi PB (Deteksi EWS, Pemetaan dll)

Sistem Nasional Penanggulangan Bencana

Tidak ada BencanaPerencanaan PBPengurangan risikoPencegahanPemaduan ke dlm PembangunanPensyaratan analisis risiko bencanaPerencanaan tata ruang

Pemulihan- RehabilitasiRekonstruksi

Pemulihan- RehabilitasiRekonstruksi

KesiapsiagaanMitigasiKesiapanPeringatan Dini

Pada Saat DaruratKajian kilatPenetapan keadaan bencanaPemenuhan kebutuhan dasarPerlindungan kelompok rentanPemulihan sarana kunci dll.

Pada Saat DaruratKajian kilatPenetapan keadaan bencanaPemenuhan kebutuhan dasarPerlindungan kelompok rentanPemulihan sarana kunci dll.

Koordinasi Pelaksana

Koordinasi Pelaksana

Koordinasi Komando Pelaksana

Koordinasi Komando Pelaksana

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

PENANGGULANGAN BENCANA

SEBELUM PADA SAAT SESUDAH

PENCEGAHAN

MITIGASI

KESIAPSIAGAAN

KOMANDO

KENDALI

KOORDINASI

KOORDINASI

TANGGAP DARURAT

KOORDINASI

PEMULIHAN

SEKTORALSEKTORAL TERPUSAT

BNPB

Unsur Pengarah Unsur Pelaksana

BPBD Prov.


BPBD Kab./Kota


BNPB, BPBD Provinsi, & BPBD Kabupaten

B P B D

UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2007

Pasal 5 : Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung-jawab penyelenggaraan PB.

Pasal 18 : Pemerintah Daerah membentuk BPBD. - Tingkat Propinsi dipimpin seorang pejabat setingkat di bawah Gubernur/setingkat eselon I.b. - Tingkat Kabupaten/Kota dipimpin seorang pejabat setingkat di bawah Bipati/Walikota/setingakt eselon II.a

Pasal 25 : Pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi dan tata kerja BPBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

KEDUDUKAN BPBD PROVINSI

BPBD Propinsi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

BPBD Kab/Kota berada di bawah dan bertanggugjawab kepada Bupati/Walikota.

BPBD dipimpin oleh seorang Kepala

GUBERNUR

Unsur Pengarah

Unsur Pelaksana

KepalaBPBD Prov.

KepalaBPBD Kab./Kota

Organisasi BPBD

UNSUR PENGARAH

Pejabat Pemerintah Masyarakat Profesional

9 orangmasyarakat profesional

(pakar/profesionaldan/atau

tokoh masyarakat)

Dalam Negeri

Sosial

Pekerjaan Umum

Kesehatan

Keuangan

Perhubungan

ESDM

Kantor Menko Kesra

TNI

POLRI

Unsur Pengarah

KEPALA PELAKSANA BPBD

Kepala Bagian TU

KepalaBidang Pencegahan

& Kesiapsiagaan

Kepala BidangTanggap Darurat

Kepala BidangRehabilitasi &Rekonstruksi

Kepala BidangLogistik & Peralatan

Unsur Pelaksana

UNSUR PELAKSANA PB

Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.

Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana.

Tugas : melaksanakan PB, meliputi tahapan pra-bencana, saat tanggap darurat, dan pasca-bencana. Fungsi : - koordinasi, komando, pelaksana. - pemantauan dan evaluasi - pemberian pedoman dan arahah upaya PB. - dukungan, bantuan dan pelayanan (sosial, kesehatan, sarana/prasarana, informasi, komunikasi, transportasi, keamanan dll).

Penanggulangan Bencana

Documents

Transcript of Penanggulangan Bencana