Penerapan asas asas hukum acara peradilan dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah...

download Penerapan asas asas hukum acara peradilan dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung

of 28

  • date post

    22-Jun-2015
  • Category

    Law

  • view

    1.671
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of Penerapan asas asas hukum acara peradilan dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah...

  • 1. 1 PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERADILAN DALAM PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH AGUNG1 Shalahuddin Al Ayoubi S.H. ABSTRAK Judicial review merupakan salah satu bentuk judicial control dalam kerangka checks and balances di antara cabang-cabang kekuasaan pemerintahan. Pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi terdiri atas dua yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Di antara pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan melaksanakan judicial review adalah Mahkamah Agung. Landasan konstitusional kewenangan Mahkamah Agung melakukan judicial review diatur dalam Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi , menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Pelaksanaan judicial review di Indonesia dewasa ini sudah semakin mapan, namun masih terdapat persoalan hukum yaitu mengenai penerapan asas-asas hukum acara peradilan dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung. Pelaksanaan hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil. Yang menjadi fokus penelitian ini adalah apakah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 memuat asas-asas hukum acara peradilan yang berlaku umum dan apakah proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung harus menerapkan asas-asas hukum acara peradilan yang berlaku umum. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan sejarah hukum (historical approach). I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hanya dengan kaidah aturan yang tersusun secara hierarkis, hukum sebagai suatu sistem dapat terbangun. Jika peraturan perundang-undangan saling bertentangan satu dengan lainnya, tidak lagi dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem yang dapat dilaksanakan dan ditegakkan.2 Untuk itu diperlukan mekanisme yang dapat menjamin hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu melalui pengujian peraturan perundang-undangan atau juga dikenal dengan sebutan judicial review. Judicial review di dalam negara hukum semakin memegang peranan penting sekaligus eksistensinya merupakan konsekuensi logis dari suatu negara dengan corak 1 Tulisan ini disarikan dari skripsi penulis yang berjudul Penerapan Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang Terhadap Undang- Undang Oleh Mahkamah Agung, (Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2014). 2 Kata pengantar Jimly Asshiddiqie dalam Zainal Arifin Hoesein, Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia : Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan, (Jakarta, Rajawali Pers, 2009), hlm. v.

2. 2 pemerintahan yang demokratis. Dalam sistem demokrasi konstitusional, judicial review diyakini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bidang hukum ketatanegaraan.3 Abdul Hakim Garuda Nusantara misalnya berpendapat bahwa judicial review merupakan sarana pengembangan good governance.4 Ide judicial review telah demikian luas diterima dan dipraktikan di dunia sebagai hasil perkembangan ketatanegaraan masing- masing. Tak terkecuali di Indonesia yang usia ide judicial review bahkan dapat dikatakan lebih tua dari umur Negara Republik Indonesia ini. Pelembagaan fungsi judicial review di dalam ketatanegaraan Indonesia saat ini terdiri atas dua lembaga pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan konstitusional Mahkamah Agung melakukan judicial review tercantum dalam Pasal 24A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Sementara itu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review tercantum dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dari ketentuan di atas, jelas dibedakan antara konsep pengujian undang-undang terhadap UUD yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dengan konsep pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Dengan adanya pembedaan itu membedakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah pengawal Undang-Undang Dasar (the guardian of the constitution).5 Sedangkan Mahkamah Agung adalah pengawal undang- undang (the guardian of the law).6 Meskipun pelaksanaan judicial review di Indonesia dewasa ini sudah semakin mapan, namun masih terdapat persoalan hukum terutama mengenai penerapan asas-asas hukum acara peradilan dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung. Pelaksanaan hukum acara pengujian peraturan 3 Pan Mohamad Faiz, Konstitusi dan Aktivisme Yudisial, Kolom Opini Jurnal Nasional, Selasa 25 Agustus 2009. 4 Abdul Hakim Garuda Nusantara, Judicial Review Sebagai Sarana Pengembangan Good Governance, (Makalah disampaikan pada Seminar Hukum Nasional VII, Jakarta, 12-15 Oktober 1999), hlm. 5-6. Dalam Fatmawati, Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1. 5 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm. 30. Lebih lanjut beliau menjelaskan : Penjelasan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan sebagai berikut : keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. 6 Ibid. 3. 3 perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil. Jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 31A Ayat (3) huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung,7 permohonan hak uji yang langsung diajukan kepada Mahkamah Agung adalah bersifat peradilan voluntair (voluntary jurisdiction). Ketentuan ini menegaskan yang harus dicantumkan dalam permohonan : nama dan alamat pemohon saja. Tidak disebut nama dan alamat termohon. Berarti permohonan cukup menyebut nama dan alamat pemohon saja, dan tidak disyaratkan mesti ada pihak lain yang ditarik sebagai termohon dan tergugat. Jadi tidak mesti menarik penguasa tertentu sebagai pihak termohon atau tergugat. Akan tetapi, tidak dilarang untuk menarik penguasa atau badan pemerintah tertentu sebagai termohon/tergugat yakni penguasa atau badan pemerintah (government agency) yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.8 Bagaimana proses pemeriksaannya di persidangan? Apakah benar-benar murni melalui proses pemerikasaan secara ex parte, yakni pemeriksaan di sidang peradilan hanya melibatkan pihak pemohon saja tanpa hadirnya pihak lain (involving only one party to a legal matter)? Jika secara strict law berpegang pada asas ex parte, proses pemeriksaannya hanya mendengar pihak pemohon saja tanpa menarik pihak lain sebagai termohon/tergugat. Akan tetapi, Jika dikaitkan dengan lingkup permohonan hak uji bukan semata-mata untuk kepentingan pemohon, namun langsung menyangkut kepentingan masyarakat luas, kurang tepat menganut pemeriksaan persidangan secara ex parte. Oleh karena itu dianggap tepat dan rasional ketentuan yang digariskan Pasal 2 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 1993 yang menggariskan proses pemeriksaan hak uji tersebut dengan menerapkan hukum acara yang berlaku bagi sebuah perkara kontentiosa (contentieuze rechtspraak, contentious jurisdiction).9 Dengan demikian, proses pemeriksaannya dilakukan secara contradictoir (interpartes). Tata cara proses pemeriksaan berdasarkan prinsip kontentiosa perlu diterapkan dan dipertahankan tanpa mempersoalkan apakah permohonan hak uji yang diajukan bersifat permohonan secara sepihak atau gugatan yang menarik pihak lain sebagai termohon/tergugat.10 Penerapan cara pemeriksaan kontentiosa atas bentuk permohonan telah dikembangkan dalam berbagai kasus. Seperti halnya pemeriksaan cerai talak berdasarkan Pasal 66 Undang- 7 Pasal 31A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung berbunyi : Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat : a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan menguraikan dengan jelas bahwa : 1) materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau 2) pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. 8 M. Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), hlm. 113. 9 Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1993 Tentang Hak Uji Mater