PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id filemeskipun tidak disebut dalam akte perjanjian...

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA

Putusan Nomor: 381/PDT/2016/PT.MDN Halaman 1

P U T U S A N Nomor : 381/PDT/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai

berikut dalam perkara antara :

1. RAMLI HS, Umur ± 62 Tahun, Tempat Tanggal Lahir, Stabat 28 Oktober

1952, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam,

Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

Tempat Tinggal, di Perniagaan No 4 Rt/Rw 05/05,

Kel Stabat Baru, Kecamatan Langkat, Kab Langkat,

untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I

semuIa PENGGUGAT I ;

2. NY DINA BR GINTING, Umur ± 62 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Stabat

22 Desember 1954, Jenis Kelamin Perempuan,

Agama Islam Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Perniagaan No 4

Rt/Rw 05/05, Kel Stabat Baru, Kecamatan Langkat,

Kab Langkat, untuk selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING II semuIa PENGGUGAT II;

3. INDRA, Umur ± 37 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Stabat 25 Desember

1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam,

Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

Tempat Tinggal di Perniagaan No 4 Rt/Rw 05/05,

Kel Stabat Baru, Kecamatan Langkat, Kab Langkat

untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING

III semuIa PENGGUGAT III:

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Memberikan kuasa Khusus kepada ROSPIANA

TANJUNG SH DAN M YUSUF SH MH

Advokat/Pengacara, dari Kantor Law Office

Rosfiana Tanjung SH & Associates berkantor di

Jalan Gatot Subroto No 78 B Sei Sekala Kecamatan

Selesai Kabupaten Langkat Berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Tertanggal 01 Maret 2016.

L A W A N :

1. ISMAIL, Umur ± 50 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di

Jalan Proklamasi Nomor 99 Lingkungan XI

Kelurahan Kwala Bingei Kecamatan Stabat

Kabupaten Langkat, Selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING I semula TERGUGAT I ;

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada

SYAHRIAL SH Advocat/Penasehat Hukum Pada

Law Office Syahrial SH Dan Associates Berkantor

Di Jalan Perjuangan No 218 Paluh Manis ,

Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 11

April 2016.

2. NOVA SRI BULAN NASUTION SH, Umur ± 55 Tahun, Pekerjaan

Notaris, Bertempat Tinggal di Jalan Cut Nyak Dien

Nomor 163 Lingkungan III Kelurahan Tanah Tinggi

Kecamatan Binjai Timur. Selanjutnya disebut

sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II ;

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada

YUSFANSYAH DODI SH, AZWIR AGUS SH M

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


HUM OSCAR LEINARDO S. TAMPUBOLON SH.

Advocat & Konsultan Hukum pada kantor

YUSFANSYAH DODI SH & ASSOCIATES

berkantor di Jalan Merkisa Nomor 1 Binjai,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 18

April 2016.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Desember 2016,

Nomor: 381/PDT/2016/PT.MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding;

2. Berkas perkara PengadiIan Negeri Stabat Nomor: 09/Pdt.G/2016/PN.Stb.,

dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat I, II, dan III dengan Surat gugatannya

tertanggal 31 Maret 2106, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Stabat tanggal 31 Maret 2016 dalam register perkara Nomor :

09/Pdt.G/2008/PN-Stb, telah mengajukan gugatan terhadap tergugat dengan

gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari tahun 2010 antara Penggugat I, II, III dan

Tergugat I telah melakukan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Akte

Perjanjian Nomor 16 yang dibuat di hadapan Notaris / PPAT Sulaiman, SH.,

meskipun tidak disebut dalam akte perjanjian tersebut, namun peristiwa

awal yang menjadi sebab lahirnya perjanjian dimaksud adalah karena

terjadinya hutang piutang antara Penggugat III dengan Tergugat I

sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana

sebagai jaminan pembayaran atas hutang tersebut maka Tergugat I

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


meminta kepada Penggugat I, II dan III agar tanah berikut bangunan rumah

dan toko ( ruko) milik Penggugat I ber Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor

1730 seluas + 97 M2 yang terletak di Jl. Perniagaan Stabat dijadikan

jaminan;

2. Bahwa dikarenakan dalam situasi dan kondisi yang tidak seimbang dan

terjepit sebagai layaknya debitur yang berhutang, maka Penggugat I, II III

tidak dapat melakukan penawaran agar ruko milik Penggugat I tersebut

dijadikan sebagai jaminan pembayaran atas hutang Penggugat III,

melainkan oleh Tergugat I ruko tersebut dikontruksikan sebagai objek

pengikatan jual beli dengan syarat dan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Akte Perjanjian Nomor 16;

3. Bahwa menurut Pasal 1 perjanjian yang pada pokoknya Pihak Pertama

(Penggugat I, II, III) mengikatkan diri untuk pada waktu dikemudian hari

menjual dan menyerahkan kepada dan untuk dimiliki Tergugat I atas

sebidang tanah seluas + 97 M2 terletak di Jl. Perniagaan Stabat

sebagai dimaksud SHM Nomor 1730 atas nama Penggugat I, harga

jual beli atas tanah tersebut adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus

lima puluh juta rupiah) (vide Pasal 2), penetapan harga tersebut merupakan

penyesuaian saja dengan jumlah hutang Penggugat III kepada Tergugat I,

bukan karena hasil dari proses tawar - menawar sebagai layaknya jual beli

sesuai dengan harga pasar yang berlaku pada saat itu;

4. Bahwa selanjutnya menurut Pasal 3 pada pokoknya Penggugat I, II, III

diperkenankan untuk membatalkan jual beli tersebut apabila mampu

mengembalikan uang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

kepada Tergugat I dalam jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Januari

2011, sebelum waktu tersebut tercapai maka Tergugat I tidak

diperkenankan membuat akte jual beli dan balik nama sertifikat atau

mengalihkan hak atas tanah kepada siapapun;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


5. Bahwa dalam Pasal 5 pada pokoknya disebutkan Penggugat I, II, III tidak

berhak untuk mencari pembeli yang lain ataupun memberati dengan

beban-beban yang bersifat apapun kepada pihak lain, demikian juga

tentang jual beli akan dilakukan antara Pihak Pertama ( Penggugat I, II, III)

dengan Pihak Kedua (Tergugat I) sesuai dengan syarat-syarat yang lazim

(vide Pasal 6), selanjutnya penyerahan akan dilaksanakan oleh Penggugat

I, II,III kepada Tergugat I ditempat dimana letak tanah berada ( vide Pasal

7);

6. Bahwa dari syarat-syarat dan ketentuan perjanjian tersebut jelaslah bahwa

sejak awal sebenarnya Tergugat I beritikad dan bermaksud untuk

memiliki bangunan ruko dengan memanfaatkan situasi dan kondisi

yang tidak seimbang dan terjepit sebagai layaknya debitur dimana

Penggugat III mempunyai hutang kepada Tergugat I sebesar Rp.

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), seperti ternyata harga

jual beli tanah yang disepakati seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima

puluh juta rupiah) sama dengan nilai hutang Penggugat III, padahal

sebenarnya Penggugat I, II, III menginginkan agar hutang kepada Tergugat

I dijamin dengan ( ruko) milik Penggugat I ber Sertifikat Hak Milik (SHM)

Nomor 1730, karena jika tanah berikut bangunan ruko tersebut dikontruksi

sebagai jaminan pembayaran hutang, maka Tergugat I akan menerima

pelunasan pembayaran hutang berikut dengan bunga dan sebaliknya

Penggugat I, II, III tidak menderita kerugian karena hilangnya pendapatan

dari selisih harga jual dengan pembayaran hutang;

7. Bahwa dapat dikatakan syarat-syarat dan ketentuan yang terdapat pada

Akte Perjanjian Nomor 16 tersebut mengandung unsur penyalahgunaan

keadaan (Misbruik van de omstandigheden) dari Tergugat I, dimana

pada awalnya Penggugat I, II, III menginginkan agar pembayaran hutang

Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


dijamin dengan tanah dan ruko berSHM Nomor 1730 atas nama Penggugat

I, namun ternyata karena Penggugat I, II, III dalam situasi dan kondisi yang

terjepit, maka objek tanah dan ruko tersebut dikontruksikan oleh Tergugat I

sebagai objek pengikatan jual beli tanpa ada keberatan dari Penggugat I,

II, III;

8. Bahwa oleh karena Perjanjian Nomor 16 tersebut mengandung unsur

penyalahgunaan keadaan (Misbruik van de omstandigheden) dari Tergugat

I, maka beralasan apabila Perjanjian Nomor 16 tersebut dinyatakan

batal atau sekurang-kurangnya tidak mempunyai kekuatan hukum

yang mengikat sampai kemudian dibuat perjanjian baru dengan

kontruksi tanah dan ruko berSHM Nomor 1730 atas nama Penggugat I

dijadikan sebagai jaminan pembayaran hutang Penggugat III bukan

sebagai objek jual beli dengan Tergugat I;

9. Bahwa di samping itu Tergugat I juga tidak mentaati syarat dan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 perjanjian yang berbunyi sebagai

berikut :

Atas kesediaan Pihak Pertama (ic. Penggugat), maka dengan akte Kuasa

tersendiri yang segera akan ditanda tangani setelah penanda tanganan

akte ini Pihak Pertama memberi kuasa kepada Pihak Kedua (ic.

Tergugat I) dengan hak substitusi dan tanpa syarat untuk memberikan

perkiraan dan pertanggung jawaban yaitu kuasa untuk menjual

/mengalihkan tanah dimaksud kepada siapapun juga yang dikehendaki oleh

Pihak Kedua (termasuk kepada diri Pihak Kedua sendiri ) dengan harga

serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Pihak Kedua .

10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 tersebut maka Tergugat I berhak

menjual / mengalihkan tanah dimaksud termasuk kepada diri Tergugat I

sendiri setelah Penggugat I, II dan III memberi kuasa kepada Tergugat I,

akan tetapi sampai saat sekarang ini ternyata akte kuasa tersendiri

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


dari Penggugat I, II dan III kepada Tergugat belum pernah diterbitkan,

oleh karena itu jual beli / pengalihan hak atas tanah dan balik nama SHM

nomor 1730 atas nama Penggugat I kepada Tergugat I berdasarkan Akte

Jual Beli Nomor 232 / 2011 tanggal 09 Juni 2011 tanpa setahu dan tanpa

kuasa yang sah dari Penggugat I, II dan III adalah tidak sah karena telah

dilakukan dengan cara melawan hukum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 4

perjanjian;

11. Bahwa oleh karena Perjanjian Nomor 16 tersebut mengandung unsur

penyalahgunaan keadaan (Misbruik van de omstandigheden) dan Tergugat

I ternyata telah melanggar Pasal 4 Perjanjian, maka perbuatan yang

dilakukan oleh Tergugat I tersebut adalah merupakan perbuatan melawan

hukum;

12. Bahwa kalaupun benar Tergugat II telah membuat Akte Jual Beli Nomor 232

/ 2011 tanggal 09 Juni 2011, kemudian mengapa pada saat Tergugat I dan

Tergugat II membuat Akta Jual Beli tersebut tidak meminta dan melibatkan

Penggugat I, II dan III dalam hal penanda tanganan Akte Jual Beli Nomor

232 / 2011 tanggal 09 Juni ? padahal secara yuridis dan faktual tanah ber

SHM Nomor 1730 masih tertulis atas nama Penggugat I, oleh karena itu

tindakan Tergugat II yang tidak meminta dan melibatkan Penggugat I,

II dan III dalam hal penanda tanganan Akte Jual Beli tersebut adalah

merupakan perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah

merupakan perbuatan melawan hukum, maka secara yuridis beralasan

apabila Akte Jual Beli Nomor 232 / 2011 tanggal 09 Juni 2011 tersebut

dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang

mengikat, sehingga perbuatan-perbuatan hukum selanjutnya yang

dilakukan oleh Tergugat I atas dasar Akte Jual Beli Nomor 232 / 2011

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


tanggal 09 Juni 2011 tersebut adalah tidak sah atau tidak berkekuatan

hukum;

14. Bahwa oleh karena jual beli / pengalihan hak atas tanah ber SHM Nomor

1730 yang dibuat dengan Akte Jual Beli Nomor 232 / 2011 tanggal 09

Juni 2011 dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang

mengikat, maka beralasan secara hukum apabila Tergugat I dan

Tergugat dihukum untuk membatalkan Akte Jual Beli Nomor 232 / 2011

tanggal 09 Juni 2011;

15. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan

Tergugat II telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat I, II dan III baik

materil maupun immateril, adapun kerugian materil Penggugat I, II dan III

yang harus ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung

renteng adalah sebagai berikut :

- Mengeluarkan biaya untuk transportasi pengurusan hak-hak Penggugat I,

II dan III atas Objek Perjanjian, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta

rupiah);

- Mengeluarkan biaya Jasa Advokat untuk memperjuangkan hak-hak

Penggugat I, II dan III atas objek perjanjain baik secara litigasi maupun

non litigasi, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Hilangnya pendapatan Penggugat I, II dan III dari selisih harga jual ruko

dengan pembayaran hutang, diperkirakan sebesar Rp 970.000.000,-

dikurangi hutang Rp. 250.000.000,- sehingga menderita kerugian Rp.

720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

Total kerugian materil Rp. 785.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima

juta rupiah)

16. Bahwa sedangkan kerugian immateril yang dialami Penggugat adalah

hilangnya hak Penggugat I, II dan III atas objek perjanjian, direndahkannya

harkat dan martabat Penggugat I, II dan III oleh Tergugat I dan Tergugat II

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


karena tidak dilibatkan dalam proses jual beli / pengalihan tanah tersebut,

oleh karenanya pantas kerugian tersebut dibebankan kepada Tergugat I

dan Tergugat II secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu

milyar rupiah);

17. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I dan Tergugat II dapat membayar

ganti rugi materil dan immateril tersebut, maka sangat beralasan apabila

terhadap harta bergerak dan tak bergerak dari masing-masing Tergugat I

dan Tergugat II diletakkan sita jaminan (coservatoir Beslag) yang akan

diajukan kemudian;

18. Bahwa begitu juga untuk menjamin agar Tergugat I dan Tergugat II

mematuhi putusan dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap,

maka beralasan apabila terhadap Tergugat I dan Tergugat II dihukum

secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom)

sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari setiap keterlambatan

membayar yang mulai dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak

Ketua Pengadilan Negeri Stabat agar berkenan kiranya untuk memeriksa

perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan untuk Penggugat I, II dan III seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan ;

3. Menyatakan Akte Perjanjian Nomor 16 mengandung unsur

penyalahgunaan keadaan (Misbruik van de omstandigheden) dan oleh

karena itu Perjanjian Nomor 16 tersebut adalah batal atau sekurang-

kurangnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

4. Menyatakan menurut hukum, bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II

telah melakukan perbuatan melawan hukum;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


5. Menyatakan tidak sah atau sekurang-kurangnya tidak mempunyai kekuatan

hukum jual beli / pengalihan hak atas tanah ber- SHM Nomor 1730 atas

nama Penggugat I kepada Tergugat I atau kepada pihak lain tanpa Kuasa

Sah dari Penggugat I, II dan III;

6. Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekutan hukum yang

mengikat Akte Jual Beli Nomor 232 / 2011 tanggal 09 Juni 2011;

7. Menyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum terhadap perbuatan-

perbuatan hukum selanjutnya yang dilakukan oleh Tergugat I atas dasar

Akte Jual Beli Nomor 232 / 2011 tanggal 09 Juni 2011;

8. Menghukum Tergugat I untuk membuat perjanjian dengan Penggugat I, II

dan III dimana tanah dan ruko berSHM Nomor 1730 atas nama Penggugat I

dijadikan sebagai jaminan pembayaran hutang Penggugat III;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membatalkan Akte Jual Beli

Nomor 232 / 2011 tanggal 09 Juni 2011;

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung

renteng ganti rugi materil sebesar Rp. 785.000.000,- (tujuh ratus delapan

puluh lima juta rupiah) dan ganti rugi immateril sebesar Rp.

1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) kepada Penggugat I, II dan III sejak

putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara.

Subsidair:

Mohon putusan yang adil .

Atas terkabulnya gugatan ini diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat I dan

Tergugat II teIah mengajukan jawabannya masing-masing pada tanggal 15 Juni

2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Dalam Eksepsi :

1. Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium

Litisconsortium);

Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa

pada tanggal 20 Januari 2010 di hadapan Sulaiman, SH selaku Notaris

dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Langkat telah

dilakukan perjanjian jual beli antara Tergugat I dengan Penggugat I serta

turut disetujui oleh Penggugat II selaku isteri dari Penggugat I serta turut

didampingi oleh Penggugat III selaku anak kandung dari Penggugat I dan

Penggugat I dan Penggugat II atas sebidang tanah seluas + 97 M2

(sembilan tujuh meter pesegi) berikut dengan bangunan rumah toko

berlantai 2 (dua) yang berada di atasnya, setempat dikenal dengan Jalan

Perniagaan, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten

Langkat, sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 1730, bertanggal 07

Oktober 2005 Terdaftar atas nama Ramli ic.Penggugat I, seperti ternyata

dari surat Perjanjian, No. 16 bertanggal 20 Januari 2010;

Bahwa terhadap posita gugatan Para Penggugat tersebut diatas,

selanjutnya Para Penggugat dalam petitum Gugatan pada point 3

menghendaki agar yang Majelis Hakim yang memeriksa yang mengadili

perkara a quo ini menyatakan Akte perjanjian No. 16 mengandung unsur

penyalahgunaan keadaan (Misbruik van de omstandigheden) dan oleh

karena itu perjanjian No. 16 tersebut adalah batal atau sekurang-

kurangnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Bahwa apabila diteliti secara seksama, baik posita maupun petitum

Gugatan Para Penggugat, ternyata Para Pengugat tidak menarik

Sulaiman, SH selaku Notaris dan Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) di

Kabupaten Langkat dan Kantor Pertahanan Kabupaten Langkat sebagai

Tergugat karena Sulaiman, SH merupakan pihak yang menerbitkan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Surat Perjanjian, No. 16, bertanggal 20 Januari 2010 dan Surat Kuasa ,

No. 17 bertanggal 20 Januari 2010 yang merupakan Landasan bagi

Tergugat II untuk menerbitkan Akte Jual beli No : 232/2011, bertanggal

09 Juni 2011, sedangkan Kantor Pertahanan Kabupaten Langkat

merupakan Pihak yang melakukan Balik nama terhadap Sertifikat , HAK

milik No, 1730, bertanggal 07 Oktober 2005 dari dan atas nama Ramli ic.

Penggugat I menjadi untuk dan atas nama Ismail ic Tergugat I;

Bahwa dengan demikian, gugatan Para Penggugat yang tidak menerik

Sulaiman, SH selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT)

dan kantor pertanahan Kabupaten langkat merupakan Gugatan kurang

pihak (Plurium Litis Consortium), sehingga beralasan Hukum bagi Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak

Gugatan para Penggugat atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat

diterima atau (Niet Onvankelijke Verklaard)

2. Tentang Gugatan Para Penggugat Ne Bis In Idem

Bahwa semula Tergugat I bertindak sebagai Penggugat terhadap Objek

yang sama, yakni atas sebidang Tanah seluas + 97 M2 ( sembilan puluh

tujuh meter persegi) berikut dengan bangunan rumah toko berlantai 2

( dua) yang berada di atas, setempat dikenal dengan Jalan Perniagaan,

Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sesuai

dengan Sertifikat Hak Milik , No. 1730, bertanggal 07 Oktober 2005,

sedangkan Penggugat I dan II bertindak sebagai para Tergugat dan

Terhadap Gugatan Tergugat I tersebut, selanjutnya Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara

Perdata Register No. 33/Pdt.G/2014/PN. Stb pada tanggal 18 Maret 2015

telah memberikan Putusan hukum sebagai berikut;

1. Menyatakan Tergugat I Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi

tidak hadir ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


2. Mengabulkan Gugatan Penggugat sabagian dengan verstek;

3. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan

menempati tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan

Hukum;

4. Menyatakan demi hukum, Penggugat adalah pemegang hak yang sah

atas sebidang tanah seluas + 97 M2 ( sembilan puluh tujuh meter

persegi) berikut dengan bangunan rumah toko berlantai 2 ( dua) yang

berada diatas rumah setempat dikenal dengan Jalan Perniagaan,

Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat,

seperti ternyata dari sertifikat Hak Milik No: 1730, bertanggal 07

Oktober 2005 berbatas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perniagaan;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ramli ;

- Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Negara ;

- Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah Ismail ;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang

memperoleh Hak daripadanya untuk menyerahkan kepada Penggugat

dalam keadaan baik menurut Hukum, atas; sebidang tanah seluas +

97 M2 ( sembilan puluh tujuh meter persegi ) berikut dengan

bangunan rumah toko berlantai 2 (dua) yang berada diatas, setempat

dikenal dengan Jalan Perniagaan, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan

Stabat, Kabupaten Langkat, seperti ternyata dari sertifikat , Hak Milik

No :1730, bertanggal 07 Oktober 2005 berbatas sebagai berikut;





PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


6. Penghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp. 891.000,- ( delapan ratus sembilan puluh satu

rupiah) ;

7. Menolak Gugatan Penggugat secara verstek selebihnya;

Bahwa terhadap putusan Hukum Pengadilan Negeri Stabat, Register

No. 33/Pdt. G/2014/PN. Stb, tanggal 18 Maret 2015, ternyata baik

Penggugat I maupun Penggugat II tidak mengajukan upaya hukum

perlawanan terhadap putusan hukum tesebut, sehingga dengan

demikian secara Yuridis Putusan dalam perkara a quo telah

memperoleh kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan;

Bahwa selanjutnya, terhadap Putusan Hukum Pengadilan Negeri

Stabat No. 33/Pdt. G/2014/PN. Stb, tanggal 18 Maret 2015 yang telah

berkekuatan hukum tetap tersebut, Penggugat III selaku anak

kandung dari Penggugat I dan II telah mengajukan verzet yang

didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat Pada tanggal 08

Agustus 2015 dengan register perkara No. 33/Pdt. Vz/2014/PN. Stb, ;

Bahwa Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili

perkara perdata No. 33/Pdt. Vz/2014/PN. Stb, pada tanggal 23

Pebruari 2016 telah memberikan puusan hukum yang amar

selengkapnya, sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Terlawan I tidak dapat diteima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar;

2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 666.000 ( enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Bahwa akan tetapi terhadap putusan hukum dalam perkara register

No. 33/Pdt. G/2015/PN. Stb, ternyata Penggugat I s/d III kembali

mengajukan Gugatan yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan

Negeri Stabat, dengan register No. 9/Pdt.G/2016/PN.Stb, sedangkan

terhadap objek yang disengketakan status hukumnya secara tegas

telah ditetukan oleh Pegadilan Negeri Stabat;

Bahwa dengan demikian memberikan landasan hukum bagi Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili

perkara ini menyatakan gugatan para Penggugat ne bis in idem dan

beralasan untuk menolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima

( Niet Onvankelijke verklaard) gugatan para Penggugat tersebut;

3. Tentang Gugatan Para Penggugat Litis Pendentis ;

Bahwa semula dalam perkara Register No. 33/Pdt. G/2014/PN. Stb,

Tergugat I Bertindak sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan

perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I dan II atas sebidang

tanah seluas + 97 M2 ( sembilan puluh tujuh meter persegi) berikut

dengan bangunan rumah toko berlantai 2 (dua) yang berada

diatasnya , setempat dikenal dengan Jalan Perniagaan, Kelurahan

Stabat Baru, Kecamatan Stabat , Kabupaten Langkat, sesuai dengan

sertifikat Hak Milik No. 1730, bertanggal 07 Oktober 2005 dan tanah

terperkara kepunyaan Tergugat I tersebut telah ditempati dan dikuasai

secara melawan hukum oleh Penggugat I dan II, selanjutnya Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili

perkara perdata register No. . 33/Pdt. G/2014/PN. Stb pada tanggal 18

Maret 2015 telah memberikan putusan hukum sebagai berikut ;

1. Menyatakan Tergugat I Tergugat II telah dipanggil dengan patut

tetapi tidak hadir ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


2. Mengabulkan Gugatan Penggugat sabagian dengan verstek;

3. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan

menempati tanah sengketa adalah merupakan perbuatan

melawan Hukum;

4. Menyatakan demi hukum, Penggugat adalah pemegang hak yang

sah atas sebidang tanah seluas + 97 M2 ( sembilan puluh tujuh

meter persegi) berikut dengan bangunan rumah toko berlantai 2 (

dua) yang berada diatas rumah setempat dikenal dengan Jalan

Perniagaan, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat,

Kabupaten Langkat, seperti ternyata dari sertifikat Hak Milik No:

1730, bertanggal 07 Oktober 2005 berbatas sebagai berikut ;





8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang

memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan kepada Penggugat

dalam keadaan baik menurut hukum , atas ;

sebidang tanah seluas + 97 M2 ( sembilan puluh tujuh meter persegi)

berikut dengan bangunan rumah toko berlantai 2 ( dua) yang berada

diatas rumah setempat dikenal dengan Jalan Perniagaan, Kelurahan

Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, seperti ternyata

dari sertifikat Hak Milik No: 1730, bertanggal 07 Oktober 2005

berbatas sebagai berikut ;





PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp. 891.000,-(delapan ratus sembilan puluh satu

ribu rupiah)

10. Menolak gugatan Penggugat secara verstek selebihnya ;

Bahwa terhadap putusan hukum Pengadilan Negeri Stabat, Register

No. 33/Pdt. G/2015/PN. Stb, tanggal 18 Maret 2015, ternyata baik

Penggugat I maupun Penggugat II tidak mengajukan upaya hukum

Perlawanan terhadap putusan hukum tersebut, sehingga dengan

demikian secara yudiris putusan dalam perkara a quo telah

memperolah kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan ;

Bahwa akan tetapi ternyata, Penggugat III selaku anak kandung dari

Penggugat I dan II telah mengajukan perlawanan terhadap putusan

hukum Pengadilan Negeri Stabat Register No. . 33/Pdt. G/2014/PN.

Stb, tanggal 18 Maret 2015 dengan Register perkara No. 33/Pdt.

Vz/2014/PN. Stb ;

Bahwa Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili

perkara Register No. 33/Pdt. Vz/2014/PN. Stb, pada tanggal 23

pebruari 2016 telah memberikan putusan hukum yang amar

selengkapnya, sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Terlawan I tidak dapat diterima ;


1. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak benar;

2. Menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya;

3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah rp.

666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Bahwa selanjutnya, terhadap putusan hukum Pengadilan Negeri

Stabat, Register No. 33/Pdt. Vz/2014/PN. Stb, ternyata Penggugat III

pada tanggal 07 Maret 2016 telah mengajukan permohonan Peradilan

Banding, seperti ternyata dari Risalah Pemberitahuan Pernyataan

Banding No. 33/Pdt. Vz/2014/PN.Stb, tertanggal 14 Maret 2016 dan

selain daripada itu Pengadilan Negeri Stabat juga telah mengirimkan

berkas perkara Banding tersebut ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara

Medan, seperti ternyata dari Surat Pengadilan Negeri Satabat, No.

W2.U15/514/Pdt.01.10/IV/2016, bertanggal 19 April 2016 ;

Bahwa dengan demikian , berkas perkara permohonan banding

terhadap objek yang sama yang diajukan oleh Penggugat III dalam

Perkara Register No. 33/Pdt. Vz/2014/PN. Stb masih dalam proses

pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan, sehingga

oleh karenanya gugatan Para Pengggugat dalam perkara Register No.

9/Pdt. G/2016/PN. Stb beralasan hukum untuk ditolak atau setidak

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);


Bahwa Tergugat I membantah dalil dalil gugatan Para Penggugat, kecuali

terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini ;

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam bahagian Eksepsi tersebut di

atas, secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dalam jawaban ini ;

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2010 dihadapan

Sulaiman SH selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT) di Kabupaten Langkat telah dilakukan perjanjian jual beli

antara Tergugat I dan Penggugat I serta turut disetujui oleh

Penggugat II selaku isteri dari Penggugat I serta turut didampingi

oleh Penggugat III selaku anak kandung dari Penggugat I dan II atas

sebidang Tanah seluas + 97 M2 ( sembilan puluh tujuh meter

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


persegi) berikut dengan bangunan rumah toko berlantai 2 ( dua)

yang berada diatasnya setempat dikenal dengan Jalan Perniagaan,

Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat,

seperti ternyata dari sertifikat Hak Milik No: 1730, bertanggal 07

Oktober 2005 terdaftar atas Nama Ramli ic. Penggugat I , seperti

ternyata dari Surat Perjanjian, Nomor ; 16 bertanggal 20 Januari

2010 ;

2. Bahwa dalam Surat Perjanjian, Nomor ; 16 bertanggal 20 Januari

2010 , Penggugat I s/d III secara tegas mengakui telah menerima

uang pembelian bidang tanah terperkara dari Tergugat I sebesar

Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah ) dengan

ketentuan apabila Penggugat I maupun Penggugat II sampai dengan

tanggal 31 Januari 2011 tidak dapat mengembalikan uang

pembelian bidang tanah yang telah diterima oleh Penggugat I, maka

Tergugat I berhak untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana

layaknya yang dapat dilakukan oleh pemilik yang sah ;

3. Bahwa Setelah Diterbitkannya Surat Perjanjian , Nomor : 16,

bertanggal 20 Januari 2010, Tergugat I dengan itikad baik masih

memberikan kesempatan dan memperkenankan kepada Penggugat

I s/d III untuk menempati dan menjalankan usahanya diatas tanah

terperkara ;

4. Bahwa selanjutnya dihadapan Sulaiman SH, selaku Notaris dan

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Langkat dengan

suka rela Penggugat I dan telah disetujui oleh Penggugat II selaku

isteri dari Penggugat I serta turut didampingi oleh Penggugat III

selaku anak kandung dari Penggugat I dan Penggugat II telah

memberikan kuasa kepada Tergugat I dan kepada siapa saja yang

dikehendaki oleh Tergugat I selaku penerima kuasa untuk menjual

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


dengan cara lain untuk melepaskan hak atas sebidang tanah seluas

+ 97 M2 ( sembilan puluh tujuh meter persegi) berikut dengan

bangunan rumah toko berlantai 2 ( dua) yang berada diatas rumah

setempat dikenal dengan Jalan Perniagaan, Kelurahan Stabat Baru,

Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, seperti ternyata dari

sertifikat Hak Milik No: 1730, bertanggal 07 Oktober 2005 terdaftar

atas Nama Ramli ic. Penggugat I , seperti ternyata dari Surat

Perjanjian, Nomor ; 17 bertanggal 20 Januari 2010 ;

5. Bahwa dikarenakan Penggugat I s/d III tidak dapat memenuhi

kewajibannya untuk mengembalikan uang pembelian atas bidang

tanah terperkara , akhirnya Tergugat I dihadapan Tergugat II telah

melakukan peralihan Hak berupa jual beli atas bidang tanah

terperkara tersebut, seperti ternyata dari Akta Jual Beli atas bidang

tanah terperkara tersebut, seperti ternyata dari Akta Jual Beli, Nomor

: 232/2011, bertanggal 09 Juni 2011;

6. Bahwa dengan diterbitkannya Akta Jual Beli, Nomor : 232/2011,

bertanggal 09 Juni 2011, secara de facto bahwa Tergugat I adalah

pemengang hak yang sah atas bidang Tanah terperkara disamping

itu juga saat ini sertifikat Haka Milik Nomor : 1730, bertanggal 07

Oktober 2005 telah terdaftar atas nama Imail ic. Tergugat I, sehingga

oleh karenanya Akta Jual beli, Nomor 232/2011, bertanggal 09 Juni

2011, adalah sah menurut hukum ;

7. Bahwa dapat dijelaskan disini, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor

1730, bertanggal 07 Oktober 2005 oleh Tergugat I telah dijadikan

jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit di PT. Bank CIMB Niaga

Medan ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan alasan hukum tersebut di atas,

dengan hormat, dengan ini dimohonkan kepada yang Mulia Majelis Hakim

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

untuk memeberikan putusan hukum, sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;


- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak tidaknya

menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet

Onvankelijke verklaard) ;

Jawaban Tergugat II :

GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR

LIBEL).

1. Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa pada Gugatan Halaman 2 posita ke-1, para Penggugat

menyatakan “ bahwa pada tanggal 20 Januari 2010 antara penggugat I,

II, III dan Tergugat I telah melakukan perjanjian sebagaimana dimaksud

dalam Akte Perjanjian Nomor 16 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT

Sulaiman, SH, meskipuntidak disebut dalam Akte Perjanjian Tersebut,

namun peristiwa awal yang menjadi sebab lahirnya pejanjian dimaksud

adalah... dst”,

- Bahwa selanjutnya pada Gugatan halaman 3 posita ke-7, para

Penggugat juga menyatakan :

“ bahwa dapat dinyatakan syarat-syarat dan kektentuan yang terdapat

pada Akte Perjanjian Nomor 16 tersebut mengandung unsur

penyalahgunaan keadaan (Misbruik van de Omstandingheden ) dari

Tergugat I , dimana pada awalnya Penggugat I, II, III menginginkan agar

pembayaran hutang Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta ruiah),

kepada Tergugat I dijamin dengan Tanah dan Ruko ber SHM Nomor

1730 atas nama Penggugat I, namun ternyata karena Penggugat I, II, III

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


dalam situasi dan kondisi yang terjepit, maka objek tanah dan ruko

tersebut dikonstruksikan oleh Tergugat I sebagai objek pengikatan jual

beli tanpa ada keberatan dari Penggugat I, II, III”;

- Bahwa sesuai pengakuan para Penggugat tersebut diatas mengenai

adanya unsur penyalahgunaan keadaan (Misbruik van de

Omstandingheden ) dalam pembuatan Akte Perjanjian Nomor 16

dihadapan Notaris /PPAT Sulaiman, SH, dan jika dalil gugatan

menyatakan ada perubahan yang – quod non- melanggar kewajiban

hukum dengan menuntut supaya akta-akta tersebut dinyatakan tidak sah,

tidak berharga atau tidak berkekuatan hukum, maka sudah sepatutnya

Notaris /PPAT yang bersangkutan ditarik sebagai ‘formil partij’ untuk

memperjelas peristiwa hukum yang didalilkan oleh para Penggugat;

- Bahwa dengan tidak ditariknya Notaris /PPAT Sulaiman. SH, sebagai

‘formil partij’ dalam perkara ini maka gugatan para Penggugat a quo

menjadi kurang pihak :

2. Tentang Perbuatan Melawan Hukum.

- Bahwa tentang gugatan halaman 4 posita ke-11, para Penggugat

menyatakan “ bahwa oleh karena Perjanjian Nomor 16 tersebut

mengandung unsur penyalahgunaan keadaan (Misbruik van de

Omstandingheden) dan Tergugat I ternyata telah melanggar Pasal 4

perjanjian, maka perbuatan yang dilakukan Tergugat I tersebut adalah

merupakan perbuatan melawan hukum”;

- Bahwa kemudian pada psita ke-12, para Penggugat juga menyatakan

Tergugat II telah melakukan ‘ perbuatan melawan hukum’ dengan alasan

bahwa Tergugat II dalam membuat Akte Jual Beli NoMOR 232/2011

tanggal 9 Juni 2011 tidak meminta melibatkan para Penggugat dalam hal

penandatanganan akte jual beli tersebut, padahal secara yudiris dan

factual tanah ber SHM Nomor 1730 masih tertulis atas nama Penggugat I;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


- Bahwa sebagaimana diakui oleh para Penggugat, hubungan hukum antara

Penggugat dan Tergugat I adalah sumber dari ‘perikatan’ yang lahir kerena

persetujuan /perjanjian ‘ yaitu sumber dari Akte Perjanjian Nomor 16 yang

dibuat dihadapan Notaris/PPAT Sulaiman, SH, sehingga jika ada

pelanggaran terhadap perjanjian tersebut maka menurut hukum disebut

sebagai perbuatan ‘ wanprestasi’ bukan ‘perbuatan melawan hukum’

- Bahwa suatau gugatan atas ‘perbuatan melawan hukum’ tidak dapat

dicampuradukkan dengan gugatan ‘wanprestasi’ yang antara keduanya

akan menimbulkan hak serta kewajiban normatif prinsipil yang berbeda,

dan oleh karena para Penggugat mengkwalificier perbuatan paraTergugat

sebagai ‘perbuatan melawan hukum’ sedangkan –quo non –peristiwa yang

sesungguhnya dalam lingkup perbuatan’ wanprestasi’ maka Gugatan para

Penggugat in casu sangatlah kabur dan tidak jelas ( obscuur libel) ;

3. Tentang dwangsoom tidak dapat diajukan bersama sama gugatan perbuatan

melawan hukum dan gugatan atas sejumlah uang

- Bahwa pada gugatan halaman 5 posita ke-16 para Penggugat menyatakan

‘bahwa begitu juga menjamin agar Tergugat I dan Tergugat II memenuhi

putusan dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, maka

beralasan apabila terhadap Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara

tanggung renteng untuk membayar uang paksa ( dwangsoom) sebesar

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memebayar

yang dimulai dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa uraian posita tersebut diatas menjadikan Gugatan para Penggugat

semakin tidak jelas atau obscuur karena tidak ada petitum yang

mendukung prihal dwongsoom dan lebih jauh tidak sesuai dengan

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I No.1001/Sip/1979, yang

menyatakan : “ Uang paksa yang didasarkan atas gugatan ex pasal 1365

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


KUHPerdata (perbuatan melawan hukum ) tidak dapat diajukan secara

bersama –sama “ ;

- Bahwa kemudian berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung

R.I.No. 791/K/Sip/972, maka: ‘Uang paksa (dwangsoom) tidak berlaku

terhadap tindakan untuk membayar uang” :

Berdasarkan uraian-uraian yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas , telah

cukup alasan bagi Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo yang

mulia berkenan menyatakan gugatan para Penggugat a quo tidak dapat diterima

“ niet onvantkelijke verklaard”

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa hal- hal yang telah terurai dalam eksepsi, mohon dianggap

secara mutatis mutandis termuat dan diulangi kembali dalam pokok

perkara di bawah ini ;

- Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil

gugatan para Penggugat, baik dalil posita maupun dalil petitanya,

terkecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;

- Bahwa hal tidak benar dan ditolak dengan tegas dalil para Penggugat

pada Gugatan halaman 3 posita ke-7, menyatakan ‘bahwa dapat

dikatakan syarat-syarat dan ketentuan yang terdapat pada Akte

Perjanjian Nomor 16 tersebut mengandung unsur penyalahgunaan

keadaan (Misbruik van de Omstandingheden) dari Tergugat I, dimana

pada awalnya Penggugat I, II, III menginginkan pembayaran hutang Rp.

250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah ).- dijaminkan dengan

tanah dan ruko....,dst ;

- Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum jika para Penggugat

menyatakan ‘bahwa tindakan Tergugat II yang tidak meminta dan

melibatkan Penggugat I, II, III dalam hal penandatanganan Akte Jual

Beli Nomor 232/2011 tanggal 9 Juni 2011 adalah merupakan perbuatan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


yang melawan hukum’ karena pembuatan suatu Akte Jual Beli selalu

berdasarkan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Jabatan Notaris yang berlaku ;

- Bahwa Akte Jual Beli Nomor 232/2011 tanggal 9 juni 2011 berdasarkan

kekuatan Akta Kuasa Nomor 17 tanggal 20 Januari 2010 yang

dibuatkan di hadapan Notaris/PPAT Sulaiman. SH sehingga dengan

tidak ditariknya Notaris/PPAT Sulaiman. SH, sebagai ‘formil partij’ maka

para Penggugat tidak dapat membuktikan serta mempertahankan dalil-

dalil gugatan a quo

- Bahwa sesuai pendapat Munir Fuady, SH.MH.LLM, dalam bukunya

“perbuatan Melawan Hukum “ halaman 10, maka suatu “ perbuatan

melawan hukum “ haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a. Adanya Suatu perbuatan;

b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

c. adanya kesalahan dari pihak pelaku;

d. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

- Bahwa dengan demikian pada posita maupun petitum gugatan

Penggugat ternyata tidak secara tegas dan jelas menguraikan peraturan

( ketentuan) mana yang telah dilanggar atau apakah ada kesalahan

atau keikutsertaan Tergugat II dalam pembuatan Akta Kuasa Nomor 17

tertanggal 20 Januari 2010 yang menimbulkan kerugian bagi para

Penggugat , sehingga membuktikan Gugatan para penggugat tidak

memenuhi unsur-unsur “perbuatan melawan hukum” dan mohon Majelis

Hakim yang mulia menolak gugatan a quo untuk seluruhnya ;-

DALAM REKOPENSI

- Bahwa segala dalil yang diuraikan di dalam jawaban konpensi dianggap

termaktub dalam gugatan rekonpensi ini, dan oleh karenanya tidak perlu

diulangi lagi;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


- Bahwa Tergugat II d.k/Penggugat d.r dengan ini memajukan gugatan

rekonpensi terhadap para Penggugat d.k/para Tergugat d.r berdasarkan

alasan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II d.k /Penggugat d.r, sebagaimana diuraikan dalam

dalil konpensi telah membuktikan bahwa pembuatan Akte Jual Beli

Nomor 232/2011 tanggal 9 juni 2011 telah berdasarkan hukum dan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan Jabatan Notaris

yang berlaku;

2. Bahwa perbuatan para Penggugat d.k/para Tergugat d.r yang

mengajukan gugatan dalam konpensi dengan dalil bahwa Tergugat

II d. k/Penggugat d.r telah melakukan “ perbuatan melawan hukum”

sangat berpengaruh dan menyebabkan khalayak umum memberikan

pandangan yang negatif kepada Tergugat II. d.k/ Penggugat d.r

selaku Notaris/PPAT di Kabupaten Langkat ;

3. Bahwa Tergugat II d.k /Penggugat d.r menduga ada itikad tidak baik

dari para Penggugat d.r/para Tergugat d.r dalam membatalkan Akte

Jual Beli 232/2011 tanggal 9 juni 2011, sehingga dengan

disidangkannya perkara di Pengadilan Negeri Stabat, tidak tertutup

kemungkinan telah dipublikasikan oleh media massa yang hadir

pada persidangan perkara ini ;

4. Bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat d.k/para Tergugat d.r

tersebut tidak berlandaskan hukum dengan fakta yang tidak benar

maka perbuatan para Penggugat d.k/para Tergugat d.r sedemikian

rupa merupakan “ perbuatan melawan hukum” seperti dimaksud

dalam pasal1365 KUHPerdata dan memenuhi unsur pasal 1372

KUHPerdata yang sangat merugikan Tergugat II d.k/Penggugat d.r;

5. Bahwa untuk memulihkan kepercayaan dan nama baik Tergugat II

d.k/Penggugat d.r dimata masyarakat umum, maka para penggugat

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


d.k/para Tergugat d.r harus menyatakan diri bertanggung jawab atas

segala dampak yang ditimbulkan dari persidangan perkara ini,

sehingga harus meminta maaf kepada Tergugat II d.k/Penggugat d.r,

dengan syarat pernyataan minta maaf tersebut harus dimuat di Surat

Kabar Harian (SKH) Analisa Medan dan SKH Waspada Medan

dengan ukuran ½ halaman selama 3 hari berturut-turut;

6. Bahwa disamping itu, kerugian immateriil yang dialami Tergugat II

d.k/Penggugat d.r berupa hilangnya kepercayaan masyarakat

tidaklah dapat dinilai dengan apapun, namun demikian cukup layak

jika Tergugat II d.k/Penggugat d.r menuntut agar para penggugat

d.k/para Tergugat d.r membayar ganti kerugian sebesar

Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).-sebagai beban atas

kerugian moril dan materiil yang dikeluarkan oleh Tergugat II

d.k/Penggugat d.r dalam menghadapi atau melayani gugatan

konpensi dari para Penggugat d.k/para Tergugat d.r ;

7. Bahwa Tergugat II d.k/Penggugat d.r sangat khawatir dan

mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa para Penggugat

d.k/para Tergugat d.r akan berusaha mengalihkan harta kekayaan

miliknya kepada pihak lain, maka oleh sebab itu beralasan hukum

jika Tergugat II d.k/Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri

Stabat untuk dapat meletakkan sita jaminan ( conservatoir beslag)

atas seluruh harta kekayaan para penggugat dk/ para Tergugat d.r;

8. Bahwa gugatan rekonpensi Tergugat II d.k/Penggugat d.r ini

didasarkan pada fakta-fakta dan ketentuan hukum yang sah dan

berlaku, karenanya sangat beralasan jika putusan dalam rekonpensi

dinyatakan sebagai putusan uit voebaar bij voorraad;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Berdasarkan seluruh argumentasi yang telah dikemukakan diatas, telah cukup

beralasan apabila Tergugat II d.k/Penggugat d.r mohon kepada Majelis Hakim

yang terhormat kiranya berkenan memberikan putusan yang pada pokoknya

berisi:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi yang diajukan Tergugat II Seluruhnya;

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

- Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos/biaya yang timbul

dalam perkara ini;

III. Dalam Rekonpensi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Terggat II

d.k/penggugat d.r untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang

diletakkan dalam gugatan rekonpensi ini;

3. Menyatakan perbuatan para Penggugat d.k/para Tergugat d.r mengajukan

gugatan dengan fakta yang tidak benar dan mencemarkan nama baik

serta martabat Tergugat II d.k/Penggugat d.r adalah merupakan

‘Perbuatan Melawan Hukum”

4. Menghukum para Penggugat d.k/para Tergugat d.r membayar ganti

kerugian moril dan materiil sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar

rupiah).- kepada Tergugat II d.k/Penggugat d.r secara tunai dan seketika

tanpa syarat apapun;

5. Menghukum para penggugat d.k/ para tergugat d.r untuk membuat

‘Pernyataan maaf’ kepada Tergugat II d.k/Penggugat d.r di surat kabar

harian ( SKH) Analisa Medan dan SKH Waspada Medan dengan ukuran ½

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


halaman selama 3 (tiga) hari berturut-turut setelah putusan perkara ini

berkekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini uit voerbaar bij vooraad;

7. Menghukum para Penggugat d.k/para Tergugat d.r. untuk membayar

ongkos /biaya perkara:

“ atau apabila Majelis yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)”

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 25 Oktober 2016

Nomor: 09/Pdt.G/2016/PN.Stb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat-penggugat tidak dapat diterima ;

2. Menghukum Penggugat-penggugat untuk membayar biaya yang timbul

dalam perkara ini sebesar Rp.1.726.000 (satu juta tujuh ratus dua puluh

enam ribu rupiah).

Membaca reIaas pemberitahuan putusan PengadiIan Negeri Nomor:

09/Pdt.G/2016/PN.Stb yang dibuat oleh Muhammad Isa Jurusita Pengadilan

Negeri Binjai, yang menerangkan bahwa Putusan PengadiIan Negeri Stabat

Nomor: 09/Pdt.G/2016/PN.Stb., tanggaI 25 Oktober 2016, teIah diberitahukan

kepada Kuasa Hukum Tergugat II pada tanggaI 7 Nopember 2016;

Membaca akta banding No. 9/Pdt.G/2016/PN.Stb tanggal 3 Nopember

2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan

bahwa Kuasa Hukum Penggugat I, II, dan III telah mengajukan banding

terhadap Putusan PengadiIan Negeri Stabat Nomor: 09/Pdt.G/2016/PN.Stb.,

tanggaI 25 Oktober 2016 dan permohonan banding tersebut teIah diberitahukan

masing-masing kepada Kuasa Hukum Terbanding I semuIa Tergugat I pada

tanggaI 10 Nopember 2016 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II semuIa

Tergugat II pada tanggaI 11 Nopember 2016;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para

Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 10 Nopember 2016 dan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 10 Nopember

2016, memori banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada Kuasa

Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggaI 25 Nopember 2016 dan

kepada Kuasa Hukum Terbanding II semuIa Tergugat II pada tanggaI 21

Nopember 2016, yang pada pokoknya memori banding tersebut

mengemukakan haI-haI sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Stabat

tersebut mengenai pertimbangan hukum serta amar putusannya,

berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Keliru Pertimbangan Hakim Baik Faktual Maupun Yuridis karena Tidak

Seksama dan Tidak Rinci Menilai dan Mempertimbangkan Semua Fakta

yang Ditemukan dalam Persidangan

- Bahwa secara faktual putusan perkara Nomor: 33 /Pdt.G/2014/PN. Stb

sebagai bukti ( T – 3) adalah putusan yang bersifat verstek, artinya Majelis

Hakim pada waktu itu hanya mempertimbangkan berdasarkan prosedural

formal karena ketidak hadiran Pihak Tergugat, sehingga secara substantial

kebenaran tentang para pihak, duduk perkara maupun objek perkara belum

pernah diferifikasi secara objektif oleh Majelis Hakim dengan

mempertimbangkan kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat sesuai

dengan azas hukum acara perdata yaitu mendengarkan kedua belah pihak,

oleh karena itu secara faktual dan yuridis perkara Nomor: 33

/Pdt.G/2014/PN. Stb (T – 3) tidak mempunyai nilai pembuktian yang kuat

untuk membuktikan bahwa perkara aquo adalah sama dengan perkara

Nomor: 33 /Pdt.G/2014/PN. Stb;

- Bahwa secara faktual alasan atau dasar hukum gugatan dalam perkara aquo

Nomor : 09/Pdt.G/2016/PN-Stb adalah berbeda dengan perkara Nomor: 33

/Pdt.G/2014/PN. Stb dan Nomor 33 / Pdt.Vz/2014/PN-Stb, adapun dasar

hukum gugatan aquo adalah Akte Perjanjian Nomor 16 tanggal 20 Januari

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


tahun 2010, dimana pengikatan jual beli dengan syarat dan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Akte Perjanjian Nomor 16 mengandung unsur

penyalahgunaan keadaan (Misbruik van de omstandigheden) dari Tergugat

I, karena semula perjanjian dimaksudkan sebagai perjanjian hutang

piutang antara Penggugat III dengan Tergugat I sebesar Rp.

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan jaminan

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1730 An. Ramli , namun kemudian

menjadi perjanjian jual beli, selain itu dalam Pasal 4 Akte Perjanjian

tersebut juga mengandung unsur "kuasa mutlak", yaitu Pihak Kedua

(Tergugat I) dengan hak substitusi dan tanpa syarat untuk memberikan

perkiraan dan pertanggung jawaban yaitu kuasa untuk

menjual/mengalihkan tanah dimaksud kepada siapapun juga yang

dikehendaki oleh Pihak Kedua (termasuk kepada diri Pihak Kedua

sendiri ) dengan harga serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Pihak

Kedua, sehingga dengan kuasa tersebut kedudukan Tergugat I dalam akte

tersebut menjadi Pihak Pertama selaku Penjual dan Pihak Kedua selaku

Pembeli dan Tergugat I menentukan harga sendiri;

(Menurut putusan MARI No. 2817/K/Pdt/1994 menjelaskan jual beli yang

dilakukan dengan dasar kuasa mutlak maka tidak sah dan batal demi

hukum, selain itu dalam Yurisprudensi MARI Nomor 17.K/Sip/1959

menjelaskan jual beli yang ditinjau dalam keseluruhan mengandung

ketidakberesan dan tidak adanya persetujuan kehendak yang bebas, maka

jual beli batal dan harus dinyatakan batal);

- Bahwa oleh karena itu adalah keliru dan tidak sesuai fakta persidangan,

pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 13 alines 8 yang pada pokoknya

menyatakan bahwa perkara aquo termasuk perkara "Nebis in idem", karena

berdasarkan uraian di atas ternyata perkara aquo tidak sama dengan

perkara Nomor 33/Pdt.G/2014/PN-Stb Jo. Nomor : 33/Pdt.Vz/2014/PN-Stb.

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


- Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman

14 aline ke 1 dan ke 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan

Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijke

Verklaaard) dan mengenyampingkan petitum gugatan adalah merupakan

pertimbangan hukum yang keliru dan tidak sesuai fakta persidangan, karena

ternyata Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya seperti

terbukti dari P – 1, P – 2, P – 3 dan keterangan saksi-saksi maupun

pemeriksaan setempat yang saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan

aquo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para

Penggugat/Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan agar

sudi memeriksa permohonan dan memori banding ini, dan selanjutnya mohon

mengambil putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Menerima Permohonan Banding Para Pembanding untuk

seluruhnya;

- Menyatakan Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk

Seluruhnya;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 09/Pdt.G/2016/PN-

Stb tanggal 25 Oktober 2016;

- Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Membaca Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat

oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat atas perkara Nomor:

09/Pdt.G/2016/PN.Stb, telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa

Hukum Pembanding I, II, dan III semula Penggugat I, II, dan III pada tanggal 25

Nopember 2016, kepada Kuasa Hukum Terbanding I semuIa Tergugat I pada

tanggaI 10 Nopember 2016 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II semuIa

Tergugat II pada tanggaI 11 Nopember 2016 agar memeriksa berkas perkara di

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dalam tenggang waktu 14 (empat

belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut

sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum

Pembanding I, II, dan III semula Penggugat I, II, dan III teIah diajukan daIam

tenggang waktu dan tata cara serta teIah memenuhi syarat-syarat yang

ditentukan oIeh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara

formaI dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca

meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat – surat

yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan

Negeri Stabat tanggal 25 Oktober 2016 Nomor : 09/Pdt.G/2016/PN.Stb,

memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Pembanding I, II dan III

semula Penggugat I, II dan III, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat

sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ada

memasukkan jawaban Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II

semula Tergugat II dalam putusannya tanggaI 25 Oktober 2016 No.

09/Pdt.G/2016/PN.Stb hanya menunjuk berita acara tanggal 15 Juni 2016,

sebagaimana tertera dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 8

alinea terakhir, sehingga tidak diketahui apa jawaban Terbanding I semula

Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain itu dalam jawaban Terbanding I semula

Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing ada

mengajukan eksepsi dan Terbanding II semula Tergugat II telah pula

mengajukan gugatan Rekonpensi sebagaimana tertera diatas dalam putusan

tingkat banding ini, akan tetapi Majelis Hakim tingkat pertama tidak ada

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


mempertimbangkan secara rinci tentang eksepsi dari Terbanding I semula

Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, begitu juga tentang gugatan

rekonpensi yang diajukan oleh Terbanding II semula tergugat II/ Penggugat

Rekonpensi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan

mempertimbangkan perkara a quo seperti tersebut dibawah ini ;

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I

sebagai berikut :

1. Tentang gugatan para Penggugat kurang pihak ( Plurium Litis

Consorsium)

2. Tentang Gugatan nebis in idem

3. Tentang gugatan para Penggugat Letis Pendentis

Sedangkan eksepsi dari Terbanding II semula Tergugat II sebagai berikut ;

1. Tentang gugatan para Pengggat kurang pihak

2. Tentang perbuatan melawan hukum

3. Tentang Dwangsom tidak dapat diajukan bersama-sama gugatan

perbuatan melawan hukum dan gugatan atas sejumlah uang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan

mempertimbangkan Iebih dahuIu eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan

sebagai berikut :

1. Tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak ( Plurium Litis

Consorsium).

- bahwa menurut terbanding I semula Tergugat I, gugatan para Penggugat

kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Sulaiman, SH selaku

Notaris dan PPAT, yang merupakan pihak yang menerbitkan Surat

Perjanjian No.16 dan No.17 masing-masing bertanggal 20 Januari

2010 serta Kantor Pertanahan Kab. Langkat yang merupakan pihak

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


yang melakukan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik No.1730

tanggal 07 Oktober 2005 dari dan atas nama Ramli ic. Penggugat I

untuk dan atas nama Ismail ic. Tergugat I ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim tingkat

banding sependapat dengan Replik yang diajukan oleh para Penggugat,

bahwa para Penggugat mempunyai hak kewenangan untuk menentukan

siapa-siapa yang akan digugat yaitu orang-orang yang dianggap teIah

meIanggar hak-hak dan teIah merugikan Para Penggugat in casu Tergugat I

dan Tergugat II adalah orang-orang yang dianggap dan dirasa telah melanggar

hak-hak dan merugikan kepentingan para Penggugat sesuai dengan

Yurisprudensi MARI No.316 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1973

Yurisprudensi MARI No.3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997, oleh karena

itu eksepsi tersebut harus ditolak ;

2. Tentang Gugatan Para Penggugat Nebis in idem

- bahwa menurut Terbanding I semula Tergugat I gugatan para

Penggugat Nebis in idem karena Tergugat I sudah pernah mengajukan

gugatan terhadap obyek yang sama, dalam perkara

No.33/Pdt.G/2014/PN.Stb, dimana Penggugat I dan II dalam perkara a

quo sebagai Tergugat I dan II dan telah diputus oleh Pengadilan

Negeri Stabat pada tanggal 18 Maret 2015 dengan mengabulkan

gugatan Penggugat ( ic.Tergugat I ) untuk sebahagian dengan verstek

dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap karena

Penggugat I dan II tidak mengajukan upaya hukum, sebaliknya

Penggugat III selaku anak Penggugat I dan II telah mengajukan verzet

dengan Reg.Perkara No.33/Pdt.Vz/2014/PN.Stb yang telah diputus

pada tanggal 23 Februari 2016 dengan amar putusan “ Menyatakan”

Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan menolak perlawanan

Pelawan untuk seluruhnya ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Menimbang, bahwa para Penggugat di dalam Repliknya menyatakan

azas nebis in idem tidak relevan diterapkan dalam perkara ini karena ;

1. Perkara No.33/Pdt.V/2014/PN.Stb merupakan putusan verstek artinya

Majelis Hakim hanya mempertimbangkan berdasarkan prosedural

formal dan dalil-dalil tersebut sehubungan dengan obyek perkara

belum pernah diferifikasi secara objektif dengan mendengarkan kedua

belah pihak karena pada saat itu Penggugat I dan II tidak mengetahui

adanya gugatan a quo di PN.Stabat.

2. Dasar hukum gugatan dalam perkara a quo berbeda dengan perkara

No.33/Pdt.Vz/2014/PN.Stb

3. Pihak-pihak dalam perkara tidak sama yaitu Penggugat III dan

Tergugat III dalam perkara a quo tidak ada dalam perkara

No.33/Pdt.Vz/2014/PN.Stb

Menimbang, bahwa dasar hukum nebis in idem diatur pada pasal

1917 KUHPerdata yang berbunyi ;

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan

hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan untuk

dapat menggunakan kekuatan itu soal yang dituntut harus sama tuntutan

harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak

yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang

sama pula ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa

suatu perkara dapat dikatakan nebis in idem apabiIa memenuhi syarat-syarat

secara kumuIatif yaitu :

1. Pihak yang sama (subjek)

2. SoaI yang dituntut sama (objek) dan

3. AIasan yang sama (daIiI gugatan).

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Menimbang, bahwa mengenai syarat ke 1 yaitu pihak (subjek) yang

sama, MajeIis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Para Penggugat di

daIam RepIiknya tersebut diatas bahwa pihak-pihak daIam perkara a quo tidak

sama dengan pihak-pihak dengan perkara Nomor: 33/Pdt.G/2014/PN.Stb

tersebut dimana pihak (Penggugat III dan Tergugat II) daIam perkara a quo (No.

9/Pdt.G/2016/PN.Stb) tidak terdapat didaIam perkara Nomor:

33/Pdt.G/2014/PN.Stb;

Menimbang, bahwa oIeh karena syarat nebis in idem adaIah kumuIatif

dan ternyata saIah satu syaratnya yaitu pihak (subjek) yang sama tidak

terpenuhi, maka asas nebis in idem tidak dapat diterapkan daIam perkara a quo,

sehingga eksepsi tentang perkara a quo nebis in idem harus di toIak;

Menimbang, bahwa MajeIis Hakim Tingkat Pertama teIah menyatakan

perkara a quo nebis in idem dengan pertimbangan bahwa berdasarkan dari daIiI

gugatan Para Penggugat serta bukti-bukti surat diajukan oIeh Para Penggugat

dan Tergugat I dan Tergugat II adaIah sama dengan bukti surat yang sudah

pernah diajukan daIam perkara Nomor: 33/Pdt.G/2014/PN.Stb yang diputus

pada tanggaI 18 Maret 2015 dan putusan perkara perdata Nomor:

33/Pdt.G/2014/PN.Stb diputus pada tanggaI 23 Februari 2016, di peroIeh fakta

bahwa objek, pokok dan duduk perkara daIam perkara ini sama dengan perkara

yang sebeIumnya pernah diperkarakan di PengadiIan Negeri Stabat;

Menimbang, bahwa menurut MajeIis Hakim Tingkat Banding, bahwa

MajeIis Hakim Tingkat Pertama tidak teIiti dan tidak cermat daIam mempeIajari

gugatan dan repIik Pembanding I, II, dan III serta jawaban Tergugat I dan

Tergugat II dimana jeIas terurai bahwa perkara Nomor: 33/Pdt.G/2015/PN.Stb

putus tanggaI 18 Maret 2015, pihaknya adaIah IsmaiI (Penggugat) Iawan RamIi

H.S dan Ny. Dina Br. Ginting (Tergugat I dan Tergugat II) dan perkara Nomor:

33/Pdt.V/2015/PN.Stb putus tanggaI 23 Februari, pihaknya adaIah Indra

(PeIawan) meIawan IsmaiI, RamIi H.S, dan Ny. Dina Br. Ginting (TerIawan I, II,

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


dan III) sedangkan perkara a quo pihaknya adaIah 1. RamIi HS, 2. Ny. Dina Br.

Ginting, dan 3. Indra (masing-masing sebagai Penggugat I, II, dan III) Iawan

1.IsmaiI dan 2. Nova Sri BuIan Nasution, SH (masing-masing sebagai Tergugat

I dan II) sehingga dari jawaban dan repIik tanpa meIihat bukti-bukti pun

seharusnya sudah diketahui bahwa pihak-pihak daIam perkara a quo (No.

9/Pdt.G/2016/PN.Stb) berbeda dengan perkara Nomor: 33/Pdt.G/2014/PN.Stb

dan perkara Nomor: 33/Pdt.Vz/2014/PN.Stb.

3. Tentang Gugatan Para Penggugat Letis Pendentis

Bahwa menurut Terbanding I semula Tergugat I gugatan Para Penggugat

masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Medan Sumatera Utara,

(Reg.No.33/Pdt.Vz/2014/PN.Stb) sehingga gugatan Para Penggugat dalam

Register No.9/Pdt.G/2016/PN.Stb, harus di tolak atau setidak-tidaknya di

nyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Para Penggugat menyatakan bahwa

secara Kosuistis eksepsi tentang Letis Pendetis tidak relavan di terapkan

terhadap perkara aquo karena perkara No.33/Pdt.Vz/2014/PN.Stb yang masih

dalam proses tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan tidak sama dengan

perkara aquo, baik dasar hukumnya pihak-pihak serta bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan

Replik Para Penggugat, bahwa perkara No.33/Pdt.Vz/2014/PN.Stb pihak-

pihaknya tidak sama dengan perkara No.9/Pdt.G/2016/PN.Stb, karena pihak

dalam perkara Perlawanan No.33/Pdt.Vz/2014/PN.Stb sebagai berikut :

INDRA sebagai Pelawan

LAWAN

1. ISMAIL sebagai TerIawan I

2. RAMLI sebagai TerIawan II

3. DINA BR GINTING sebagai TerIawan III

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Sedangkan dalam perkara aquo pihak-pihaknya sebagai berikut :

1. RAMLI HS sebagai Penggugat I

2. DINA BR GINTING sebagai Penggugat II

3. INDRA sebagai Penggugat III

LAWAN

1. ISMAIL sebagai Tergugat I

2. NOVA SRI BULAN NASUTION sebagai Tergugat II

Artinya meskipun perkara No.33/Pdt.Vz/2014/PN.Stb sedang daIam

pemeriksaan tingkat banding akan tetapi pihak-pihaknya tidak sama dengan

perkara No.9/Pdt.G/2016/PN.Stb sehingga, eksepsi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa perlu di pertimbangkan bahwa dalam perkara

No.33/Pdt.Vz/2014/PN.Stb merupakan Perlawanan pihak ketiga oleh Indra

sebagai Pelawan dalam perkara Perdata No.33/Pdt.Vz/2014/PN.Stb, bukan

Verzet (Perlawanan) terhadap putusan Verstek karena pihak Tergugatnya tidak

hadir sehingga seharusnya menurut Majelis Hakim tingkat banding perkara

Perlawanan pihak ketiga tersebut tidak memakai No.33/Pdt.Vz/2014/PN.Stb

tetapi harus dengan Nomor tersendiri karena pihak Tergugat daIam perkara

No.33/Pdt.G/2014/PN.Stb tidak ada mengajukan Verzet ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan

mempertimbangkan eksepsi dari Terbanding II semula Tergugat II sebagai

berikut :

1. Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak

Bahwa menurut Terbanding II semula Tergugat II gugatan Para

Penggugat kurang pihak karena tidak mengikut sertakan Sulaiman SH selaku

Notaris / PPAT yang merupakan pihak yang menerbitkan akta perjanjian No.16

tersebut yang mengandung unsur penyalah gunaan keadaan (misbruik Van de

omstandingheden), sehingga sepatutnya Notaris tersebut di tarik sebagai formil

party.

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Menimbang bahwa terhadap eksepsi kurang pihak tersebut karena sama

dengan eksepsi Terbanding I semula Tergugat I maka secara mutasi muntandis

pertimbangan dalam eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, dipergunakan

untuk Pertimbangan dalam eksepsi ini, maka eksepsi kurang pihak dari

Terbanding II semula Tergugat II harus ditolak.

2.Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa menurut Terbanding II semula Tergugat II sebagaimana diakui

Para Penggugat bahwa suatu hubungan hukum antara Penggugat dengan

Tergugat I adaIah bersumber dari perikatan yang Iahir karena

persetujuan/perjanjian yaitu bersumber dari akta perjanjian No. 16, yang dibuat

dihadapan Notaris/PPAT SuIaiman SH sehingga jika ada peIanggaran terhadap

perjanjian tersebut maka menurut hukum disebut sebagai perbuatan

“wanprestasi” bukan “perbuatan meIawan hukum”.

Bahwa suatu gugatan atas “Perbuatan Melawan Hukum” tidak dapat

dicampur adukkan dengan gugatan “Wanprestasi” yang antara keduanya akan

menimbulkan hal serta kewajiaban normatif prinsipil yang berbeda, dan oleh

karena Para Penggugat mengkualifisir perbuatan Para Tergugat sebagai

Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan quod non peristiwa yang

sesungguhnya dalam lingkup perbuatan Wanprestasi maka gugatan Para

penggugat in casu sangatlah kabur dan tidak jelas (obscur libel)

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding eksepsi

tersebut telah menyangkut pokok perkara oleh karena itu eksepsi tersebut harus

ditolak;

3. Tentang Dwangsom Tidak Dapat Diajukan Bersama-sama Gugatan

Perbuatan Melawan Hukum Dan Gugata atau Sejumlah uang

Bahwa menurut Terbanding II semula Tergugat II menyatakan bahwa dari

gugatan Penggugat halaman 5 posita ke 16, para Penggugat menyatakan

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


bahwa begitu juga menjamin agar Tergugat I dan Tergugat II, memenuhi

putusan dalam perkara yang telah berkekuatan Hukum tetap, maka beralasan

apabila terhadap Tergugat I dan Tergugat II di Hukum secara tanggung renteng

untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta

rupiah) setiap hari, keterlambatan membayar yang di mulai terhitung sejak

keputusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa sesuai dengan Replik dari para penggugat dan

setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti posita gugatan No.16 ternyata

gugatan penggugat hal 5 posita No.16 berbunyi : Bahwa sedangkan kerugian in

materil yang dialami penggugat adalah hilangnya hak penggugat I, II, dan III

atas objek perjanjian direndahkannya harkat dan martabat Penggugat I,II, dan III

oleh tergugat I dan tergugat II dan tidak dilibatkan dalam proses jual beli /

pengalihan tanah tersebut, oleh karenanya pantas kerugian tersebut

dibebankan kepada Tergugat I dan II secara tanggung renteng sebesar

Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sehingga aIasan eksepsi Tergugat I

tersebut tidak sesuai dengan posita ke 16 gugatan Para Penggugat oleh karena

itu eksepsi tersebut harus di tolak.

Dalam Pokok Perkara Menimbang bahwa gugatan Pembanding I,II dan III semula Penggugat I,

II, dan III sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang bahwa pada pokoknya gugatan penggugat I,II dan III bahwa

pada tanggal 20 Januari 2010 antara Penggugat I, II, dan III dan tergugat I telah

melakukan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam akta perjanjian No.16,

yang dibuat Notaris / PPAT Sulaiman SH namun peristiwa yang menjadi sebab

lahirnya perjanjian tersebut adalah karena terjadinya hutang piutang antara

Penggugat III dengan Tergugat I sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh

juta) dimana sebagai jaminan pembayaran atas hutang tersebut, Tergugat I

meminta kepada Penggugat I, II dan III agar tanah berikut rumah dan toko

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


(ruko) miIik Penggugat I bersertifikat hak milik (SHM) No.1730 seluas lebih

kurang 907 m2 yang terletak dijalan Perniagaan Stabat dijadikan jaminan, akan

tetapi oleh Tergugat I Ruko tersebut di Konstruksi kan sebagai objek pengikatan

jual beli dengan syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam akta

perjanjian No.16 ;

- Bahwa syarat-syarat dan ketentuan yang terdapat dalam akta perjanjian

No.16 tersebut mengandung unsur penyalahgunaan keadaan (Mis bruik

Van De Onstandingheden) dari Tergugat I karena Penggugat I, II dan III

dalam situasi dan kondisi yang terjepit maka Objek tanah dan ruko

tersebut diatas dikonstruksikan oleh Tergugat I sebagai Objek Pengkatan

jual beli tanpa ada keberatan dari Penggugat I, II dan III, oleh karena itu

maka beralasan apabila perjanjian No.16 tersebut dinyatakan batal atau

sekurang-kurangnya tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat sampai

kemudia dibuat perjanjian baru dengan Konstruksi tanah dan ruko ber

sertifikat hak milik (SHM) No.1730 An. Penggugat I dijadikan sebagai

jaminan pembayaran hutang Penggugat III bukan sebagai objek jual beli

dengan Tergugat I

- Bahwa disamping itu Tergugat I juga tidak mentaati syarat dan ketentuan

sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 perjanjian yang berbunyi sebagai

berikut :

“atas kesediaan pihak pertama (i.c Penggugat) maka dengan akta

kuasa tersendiri yang segera akan ditanda tangani setelah

penandatangan akta ini pihak pertama memberi kuasa kepada

pihak kedua (i.c Tergugat I) dengan hak subtitusi dan tanpa syarat

untuk memberikan perkiraan dan pertanggung jawaban yaitu

kuasa untuk menjual/ mengalihkan tanah dimaksud kepada

siapapun juga yang dikehendaki oleh pihak kedua (Termasuk

kepada diri pihak kedua sendiri) dengan harga serta syarat-syarat

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


yang ditentukan oleh pihak kedua”. Akan tetapi sampai saat

sekarang ini ternyata akta kuasa tersendiri dari Penggugat I, II dan

III kepada Tergugat I belum pernah diterbitkan oleh karena itu jual

beli/ pengalihan hak atas tanah dan balik nama SHM No.1730 dari

Penggugat I kepada Tergugat I berdasarkan akta jual beli No.232/

2011 tanggal 09 Juni 2011 tanpa setahu dan tanpa kuasa yang

sah dari Penggugat I, II dan III adalah tidak sah karena telah

dilakukan dengan cara melawan hukum yang melanggar

ketentuan pasal 4 perjanjian dan tindakan Tergugat II yang tidak

meminta dan melibatkan Penggugat I, II dan III dalam hal

penandatangan akta jual beli tersebut adalah merupakan

perbuatan melawan Hukum yang telah yang merugikan Penggugat

I, II, dan III secara material sebesar Rp.785.000.000,- (tujuh ratus

delapan puluh lima juta rupiah) dan in material sebesar Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Menimbang bahwa jawaban Tergugat I, pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 di hadapan Sulaiman SH,

selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten

Langkat telah di lakukan perjanjian jual beli antara Tergugat dan Penggugat I

serta turut di setujui oleh Penggugat II selaku istri Penggugat I serta turut

didampingi oleh Penggugat III selaku anak kandung dari Penggugat I dan II

atas sebidang tanah seluas kurang lebih 97 m2 berikut dengan bagunan

rumah, toko berlantai 2 (dua) setempat di kenal dengan jalan Perniagaan

Stabat sesuai sertifikat Hak Milik No.1730 tertanggal 7 Oktober 2005 terdaftar

a.n Ramli i.c Penggugat I seperti ternyata dari dari Perjanjian No.16

tertanggal 20 Januari 2010, dan selanjutnya Penggugat I dan telah di setujui

Penggugat II selaku istri serta turut didampingi Penggugat III telah memberi

kuasa kepada Tergugat I dan kepada siapa saja yang di kehendaki oleh

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Tergugat I selaku penerima kuasa untuk menjual tanah berikut rumah, toko

berlantai 2 (dua) tersebut diatas, seperti ternyata dari akta surat kuasa No.17

bertanggal 20 Januari 2010, dan oleh karena Penggugat I, II, dan III tidak

dapat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan uang pembelian tanah

terperkara tersebut akhirnya Tergugat I dihadapan Tergugat II telah

melakukan peralihan hak berupa jual beli atas bidang tanah tersebut seperti

ternyata dari akta jual beli No.232/2011 bertanggal 9 Juni 2011 dan

selanjutnya sertifikat hak milik No.1730 bertanggal 7 Oktober 2005 telah

terdaftar An. Ismail (i.c Tergugat I).

Menimbang bahwa jawaban Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan Hukum jika para Penggugat

menyatakan tindakan Tergugat II yang tidak meminta dan melibatkan

Penggugat I, II dan III dalam hal penanda tangan akta jual beli No. 232/2011

tanggal 9 Juni 2011, adalah perbuatan melawan Hukum karena akta jual beli

No.232/2011 tanggal 9 Juni 2011 berdasarkan akta kuasa No.17 tanggal 20

Januari 2010 yang dibuat di hadapan Notaris/ PPAT Sulaiman.SH

Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat I, II, dan III dihubungkan

dengan jawaban Tergugat I dan Tergugat II maka yang menjadi permasalahan

Hukum adalah sebagai berikut :

- apakah benar akta perjanjian No.16 tanggal 20 Januari 2010 antara

Penggugat I, II, dan III dengan Tergugat I yang dibuat di hadapan Notaris/

PPAT Sulaiman, SH mengandung unsur penyalah gunaan keadaan (Mis

bruik Van de Onstandingheden).

- Apakah benar, Tergugat II tidak meminta dan melibatkan Tergugat I, II, dan

III dalam hal penanda tanganan akta jual beIi No.232/2011 tanggaI 9 Juni

2011 terhadap tanah/ Ruko SHM. No.1730 An. Penggugat I kepada

Tergugat I ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan

meneliti perjanjian No.16 tanggal 20 Januari 2010 dihubungkan dengan

keterangan saksi Muhammad Gambar Ginting dan Dedi Suroto berpendapat

sebagai berikut :

- Bahwa perjanjian No.16 tanggal 20 Januari 2016 merupakan perjanjian

jual beli antara Penggugat I yang disetujui oleh Penggugat II selaku Istri

Penggugat dan turut didampingi oleh Penggugat III (Anak kandung

Penggugat I dan Penggugat II) dengan Tergugat I atas sebidang tanah

seluas kurang lebih 97 m2 berikut dengan bangunan rumah toko bertingkat

permanen dengan segala turutannya dikenal ditempat sebagai jalan

Perniagaan Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat

Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada Sertifikat Hak Milik No.1730

yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan kabupaten Langkat pada tanggal

7 Oktober 2005 surat ukur tanggal 21 September 2005 No.41/ Stabat

Baru/ 2005 Terdaftar An. Ramli (Penggugat I)

- Bahwa saksi Muhammad Gambar Ginting pada pokoknya menerangkan

pada awal tahun 2010, sewaktu saksi ke Toko PonseI Para Penggugat,

Indra (Penggugat III) cerita bahwa Dia Indra mau pinjam uang sama Ismail

(Tergugat I) untuk modal bisnis, lalu saksi bertanya lagi apa bisnis tersebut

beruntung, Penggugat III menjawab, bisa dan surat rumah Penggugat-

Penggugat yang menjadi jaminannya akan tetapi saksi tidak pernah tahu

tentang uang tersebut jadi dipinjam atau tidak sedangkan saksi Dedi

Suroto pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2010, saksi ada

mengantar para Penggugat ke Kantor Notaris Sulaiman, didalam mobil

orang tua Indra (Penggugat III) menerangkan bahwa si Indra mau pinjam

uang sama Ismail (Tergugat I)

- Bahwa dari keterangan saksi Muhammad Gambar Ginting dan Dedi Suroto

tersebut, tidak ada terkesan pada saat itu kondisi Penggugat I, II dan III

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


terjepit apaIagi uang tersebut akan dipergunakan untuk bisnis yang

menguntungkan seIain itu saksi-saksi tidak mengetahui proses pinjam

meminjam antara Penggugat III dengan Tergugat I ;

- Bahwa dari perjanjian No.16 tanggaI 20 Januari 2010 tersebut (bukti P-2)

dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Gambar Ginting dan Desi

Suroto, maka syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal-pasal yang

tertera dalam perjanjian No.16 tersebut menurut Majelis Hakim tingkat

banding tidak mengandung unsur penyalahgunaan keadaan (Mis bruik

Van De Onstanding Heden) karena situasi kondisi Penggugat I, II, dan III

seimbang dengan Tergugat I dan tidak daIam kondisi terjepit ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti adanya unsur

penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian No.16 (Bukti P.2), seIain itu

Penggugat I, II, dan III tidak dapat membuktikan adanya perjanjian meminjam

uang maka dalil gugatan Penggugat I, II, dan III yang mengatakan sebenarnya

perjanjian No.16 adalah merupakan pinjam meminjam uang dengan jaminan

tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat I, II, dan III dalam posita gugatannya No.9

dan 10 pada pokoknya menyebutkan bahwa Tergugat I juga tidak mentaati

syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 perjanjian No.16

tersebut dimana berdasarkan ketentuan pasal 4 tersebut, maka Tergugat I

berhak menjual / megalihkan tanah dimaksud termasuk kepada diri Tergugat I

sendiri setelah Penggugat I, II, dan III memberi kuasa kepada Tergugat I akan

tetapi sampai saat sekarang ini ternyata akta kuasa tersendiri dari Penggugat I,

II, dan III kepada Tergugat I belum pernah diterbitkan oleh karena itu jual beli /

pengalihan Hak atas tanah dan balik nama SHM No.1730 An. Penggugat I

kepada Tergugat berdasarkan akta jual beli No.23/2/2011 tanggal 9 Januari

2011 tanpa setahu dan tanpa kuasa yang sah dari Penggugat I, II, dan III adalah

tidak sah karena telah dilakukan dengan cara melawan hukum ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Menimbang, bahwa bunyi pasal 4 perjanjian No.16 tanggal 20 Januari

2010 sebagai berikut : atas kesediaan pihak pertama (i.c Penggugat) maka

dengan akta kuasa tersendiri yang segera akan yang ditanda tangani setelah

penanda tanganan akta ini pihak pertama memberi kuasa kepada pihak kedua

(i.c Tergugat I) dengan Hak subsitusi dan tanpa syarat untuk memberikan

perkiraan dan pertanggung jawaban yaitu kuasa untuk menjual / mengalihkan

tanah dimaksud. Kepada siapapun juga yang dikehendaki oleh pihak kedua

termasuk kepada diri pihak kedua sendiri dengan harga dan syarat-syarat yang

ditentukan oleh pihak kedua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat T 2.1 (akta kuasa No.17

tanggal 20 Januari 2010) yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT Sulaiman SH,

ternyata Ramli HS (Husin) / Penggugat I yang telah memperoleh persetujuan

dari istrinya Ny.Dina Br Ginting (Penggugat I) yang juga didampingi oleh anak

kandungnya bernama Indra (Penggugat III) telah memberi kuasa kepada Ismail

(Tergugat I) khusus memberi kuasa untuk menjual atau melepaskan Hak atas

tanah seluas kurang lebih 97 m2 setempat dikenal sebagai jalan Perniagaan

Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Sumatera Utara

sebagaimana dimaksud dalam sertifikat / SHM No.1730 yang di terbitkan oleh

Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat pada tanggal 7 Oktober 2005. Surat

ukur tanggal 21 September 2005 No.41/ Stabat Barat 2005 terdaftar An. Ramli

(i.c Penggugat I) berikut segala sesuatu yang berdiri di sekitarnya terutama

bangunan rumah ruko bertingkat permanen berikut segala urutannya ;

Menimbang, bahwa dari bukti T 2.1 tersebut diatas tidak terbukti dalil

gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sampai saat sekarang ini surat

kuasa tersendiri dari Penggugat I, II, dan III kepada Tergugat I belum pernah

diterbitkan, akan tetapi sesuai dengan bunyi pasal 4 perjanjian No.16 akta

kuasa tersendiiri tersebut segera akan ditanda tangani setelah penanda

tanganan akta ini (No.16 tanggaI 20 Januari 2010) yaitu pada hari yang sama

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


dan tanggal yang sama telah ditanda tangani akta kuasa No.17 tanggal 20

Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa No.17 tanggal 20 Januari

2010 (bukti T 2.1) tersebut kemudian Tergugat I melakukan jual beli atas tanah

objek sengketa dihadapan Tergugat II, sesuai dengan akta jual beli No.232 /

2011 tanggal 9 Juni 2011. (bukti T 2.2) dan selanjutnya berdasarkan akta jual

beli No.232/ 2011 tanggal 9 Juni 2011, SHM No. 730 / 2005 An. Ramli

(Penggugat I) telah dibalik nama menjadi keatas nama Ismail /Tergugat I (bukti

T 1.2), sehingga tidak terbukti puIa daIiI gugatan Penggugat I, II, dan III yang

menyatakan Tergugat II tidak meminta dan tidak meIibatkan Penggugat II dan III

daIam haI penandatangan akta juaI beii No. 232/2011 tanggaI 9 Juni 2011

tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas tidak terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan

melawan Hukum dalam melakukan jual beli tanah objek sengketa karena akta

jual beli No.232/ 2011 tanggal 9 Juni 2011 atas SHM No.1730 / 2005 tanggal 21

September 2005 berikut rumah ruko bertingkat yang ada di atasnya atas dasar

akta kuasa No.17 tanggal 20 Januari 2010 dan akta perjanjian No.16 tanggal 20

Januari 2010 yang dibuat di hadapan Notaris / PPAT Sulaiman SH.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I, II, dan III tidak dapat

membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat I, II, dan III harus

ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I, II, dan III di tolak

untuk seluruh nya maka memori banding Penggugat I, II, dan III agar gugatan

Penggugat I, II, dan III di kabulkan untuk seIuruhnya tidak mempunyai alasan

hukum yang tepat ;

Dalam Rekonpensi

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya

sebagai mana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonpensi

bahwa perbuatan Para Penggugat dk / Para Tergugat dan yang mengajukan

gugatan dalam Konpensi dengan dalil bahwa Tergugat II dk / Penggugat dk

telah melakukan “Perbuatan Melawan Hukum” sangat berpengaruh dan

menyebabkan khalayak umum memberikan pandangan yang negatif kepada

Tergugat II d.k / Penggugat d.r selaku Notaris / PPAT di Kabupaten Langkat,

padahal gugatan para Penggugat d.k / para Tergugat d.r tersebut tidak

berlandaskan Hukum dengan fakta yang tidak benar sehingga perbuatan

tersebut merupakan “Perbuatan Melawan Hukum” yang telah merugikan

Tergugat II d.k / Penggugat d.r berupa hilangnya kepercayaan masyarakat yang

tidak dapat dinilai dengan apapun, namun demikian cukup Iayak apabila

Tergugat II d.k / Penggugat d.r menutut ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa para Tergugat Rekonpensi mengajukan jawaban yang

pada pokoknya bahwa secara normatif pembuatan akta jual beli haruslah di

hadiri oleh para pihak terkait, jika perlu Tergugat II mendatangi para pihak di

maksud, akan tetapi ternyata Penggugat I, II, dan III sebagai pihak terkait tidak

pernah menghadiri atau di datangi oleh Tergugat II dalam penanda tanganan

akta jual beli No.232 / 2011 tanggal 9 Juni 2011 pada hal Penggugat I dk /

Tergugat I dk sebagai pemilik SHM No.1730, dengan demikian tidak benar jika

pembuatan akte tersebut telah sesuai dengan perundang – undang yang

berlaku ;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan ke PengadiIan adaIah merupakan

hak setiap orang yang merasa dirinya atau hak – haknya telah dirugikan oleh

pihak lain, asalkan prosedure pengajuan keberatan atau gugatan tersebut

sesuai dengan yang di tentukan oleh undang-undang ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


Menimbang, bahwa Penggugat I, II, dan III dk / Tergugat I, II, dan III dr,

merasa bahwa perbuatan Tergugat II dk / Penggugat dr dalam pembuatan akta

jual beli No.232/2011 tanggal 9 Juni 2011, tidak sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat II dk /

Penggugat dk, ke PengadiIan Negeri Stabat di wilayah Hukum Tergugat II dk /

Penggugat dk, sebagai notaris berdomisili adalah merupakan prosedure yang

sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku, terIepas apakah

gugatan tersebut terbukti atau tidak, sehingga perbuatan Penggugat I, II, dan III

dk / tergugat I, II, dan III dk yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan

Tergugat II ke PengadiIan Negeri Stabat bukan merupakan Perbuatan Melawan

Hukum, oleh karena itu gugatan Tergugat II dk / Penggugat dk harus di tolak.

DaIam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding I, II, dan III dahulu

Penggugat I, II, dan III dalam Konpensi / Tergugat I, II, dan III dalam

Rekonpensi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang-pertimbangan tersebut

diatas, maka putusan PN.Stabat tanggal 25 Oktober 2016 No. 09/ Pdt.G/ 2016/

PN.Stb, tidak dapat di pertahankan lagi dan harus di batalkan, dan PengadiIan

Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan

dibawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dan undang-undang dan peraturan-peraturan

lain yang berkenan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, dan III semula

Penggugat I, II, dan III ;

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


- Membatalkan putusan PengadiIan Negeri Stabat tanggal 25 Oktober 2016

No.09/Pdt.G/2016/PN.Stb, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat I, II, dan III untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menghukum Pembanding I, II, dan III semuIa Penggugat I, II, dan III dalam

Konpensi/ Tergugat I, II, dan II daIam Rekonpensi untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tigkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar

Rp.150.000,-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Stabat pada hari KAMIS Tanggal 2 Februari 2017 oleh

kami: Hj. WAGIAH ASTUTI, SH sebagai Ketua Majelis, H. DASNIEL, SH., MH

dan H. ADE KOMARUDIN, SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Tinggi

pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan

Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Desember 2016 Nomor:

381/PDT/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari SENIN tanggal 20 Februari 2017 oleh Ketua Majelis,

dihadiri Hakim Anggota serta dibantu oleh P. SIAHAAN, SH sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah

pihak berperkara maupun kuasanya.

PENG

ADIL

AN T

INGG

I SUM

ATER

A UT

ARA


HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS

H. DASNIEL, SH., MH Hj. WAGIAH ASTUTI, SH

H. ADE KOMARUDIN, SH., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

P. SIAHAAN, SH Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,- 2. Redaksi Rp. 5.000,- 3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus Iima puIuh ribu rupiah)

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id filemeskipun tidak disebut dalam akte perjanjian...

Documents

Transcript of PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA - pt-medan.go.id filemeskipun tidak disebut dalam akte perjanjian...