Pengangkata Pegawai Dalam Jabatan Struktural

ANALISIS PENGANGKATAN PEGAWAI DALAM JABATAN STRUKTURAL PADA KANTOR CAMAT KADIA KOTA KENDARI

oleh:

ARDIANSYAH RAMLISTB: 21 310 310

Pembimbing I Pembimbing II

DR. Laode Bahana Adam, SE, M.Si. Sabarudin Sondeng, SE, MM

ABSTRAK

Ardiansyah Ramli 21 310 310, Analisis Pengangkatan Pegawai Dalam Jabatan Struktural Pada Kantor Camat Kadia Kota Kendari Dibimbing oleh Laode Bahana Adam dan Sabarudin Sondeng, pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Kendari.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Menganalisis pengangkatan pegawai dan jabatan struktural pada Kantor Camat Kadia Kota Kendari. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian diperoleh bahwa pengangkatan pegawai yang dilakukan pada kantor Camat Kadia Kota Kendari melalui proses rekrutmen pegawai yang ada di dalam kantor untuk menduduk jabatan struktur dan diseleksi untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab untuk pelaksanaan pengangkatan pegawai untuk jabatan struktural. Jabatan struktural di kantor Camat Kadia merupakan bentuk tanggung jawab pegawai dalam struktur organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan jabatan yang ditempati oleh setiap pegawai di kantor Camat Kadia Kota Kendari.

Kata Kunci : Jabatan Struktural.

PENDAHULUAN

Pengangkatan pegawai untuk jabatan struktural di kantor camat seharusnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Penangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalamdan dari jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.

Keberadaan pegawai dan camat diatur oleh pemerintah Kota Kendari dengan keputusan dari Walikota untuk dapat jabatan eselon III dan IV. Atau dari segi golongan dan

2

ruang, maka pegawai yang ditempatan pada kantor kecamatan adalah pegawai dengan golongan dan ruang yang mulai dari IIa, hingga Iva untuk camat. Pengaturan jabatan dalam struktural di kantor camat selama ini berada di bawah kendali Walikota, namun demikian peran dari camat menjadi bagian penting yang membuat seorang pegawai mendapat jabatan yang tepat di kantor camat. Tetapi yang terjadi dewasa ini adalah pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural berdasarkan pendekatan kelompok kepentingan untuk saling mendukung kepentingan kelompok dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga pegawai yang tidak terkelompokkan akan menjadi tidak puas dalam bekerja bahkan menunda pekerjaan dan melaksanakan pelayananan administrasi tidak efektif.

Permasalahan pengangkatan pegawai untuk jabatan struktural dalam organisasi kerja seperti pada kantor Camat Kadia dengan jumlah pegawai mencapai 44 orang sering tidak sesuai dengan kompetensi pegawai karena pegawai yang diharapkan untuk menduduki jabatan kepada seksi, selalu diberikan kepada pegawai yang belum memiliki kapasitas untuk jabatan tersebut, selalu itu terdapat pegawai yang baru melaksanakan jabatannya di bidang pemerintahan sudah diganti dengan pegawai lain, dengan alasan terjadi mutasi yang harus dilaksanakan untuk penyegaran pegawai di dalam kantor.

Kebijakan untuk memutasi dan mempromosi pegawai di dalam jabatan struktural pada kantor camat Kadia Kota Kendari adalah suatu upaya untuk memotivasi pegawai agar bekerja sesuai dengan pengetahuan, kemampuan kerja, keterampilan dan pengalaman kerja dan dilaksanakan dengan kreatif dan inovatif serta efektif dan produktif. Hal ini akan dapat mewujudkan hasil kerja yang baik dan mereka mendapat kesempatan untuk diangkat pada jabatan struktural. Tetapi yang terjadi adalah bahwa pengangkatan pegawai untuk jabatan struktural berada pada kebijakan Walikota atas usulan Camat.

Pegawai pada kantor Camat Kadia Kota Kendari merupakan aparatur pemerintah daerah dengan pangkat dan golongan yang berbeda-beda. Camat Kadia Golongan IV-a yang memimpin Kecamatan Kadia dan dibantu oleh staf pegawai sebagai 44 orang dengan golongan yang berbeda-beda mulai dari II-a – III-d. Pengangkatan pegawai dalam struktur jabatan dilakukan setiap 4 (empat) tahun sesuai dengan peraturan pengangkatan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah Kota Kendari dalam hal ini Walikota Kendari dan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Kendari. Tetapi terkadang pengangkatan pegawai dilaksanakan secara mendadak tanpa ada pemberitahuan sebelumnya

Pengangkatan pegawai dalam jabatan struktur yang tidak terencana di dalam kantor camat, selalu menimbulkan jabatan rangkap dan penundaan pekerjaan karena semua pekerjaan harus dilaksanakan hingga selesai, sementara yang melaksanakan pekerjaan tersebut hanya pegawai tertentu. Hasil pengamatan awal diperoleh bahwa jabatan rangkap dan pengangkatan pegawai di Kantor Camat Kadia.

Jurnal Manajemen SDM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari (2016)

3

TINJAUAN PUSTAKAPenelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan digunakan dalam penelitian ini sebagai referensi yang dianggap memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh :1. Komang Sridanayasa, (2011) meneliti tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam

Jabatan Struktural Pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan Di Provinsi Bali). Penelitian ini dilakukand engan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa keputusan Menteri Kehutanan yang mengatur jabatan struktural dan Non struktural, tidak terlihat adanya kepastian hukum persyaratan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural pada Seksi Informasi Sumber Daya Hutan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar. Persamaan kedua penelitian ini adalah mengkaji tentang pengangkatan pegawai. Perbedaan kedua penelitian ini, pada penelitian terdahulu difokuskan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan Di Provinsi Bali) sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada analisis pengangkatan pegawai untuk jabatan struktural pada Kantor Camat Kadia Kota Kendari.

2. Suci Amelia Permata Sari (2011) meneliti tentang Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Pada Pemerintah Daerah Kota Padang. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Pada Pemerintah Daerah Kota Padang. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa proses pelaksanaan pengangkatan PNS dalam jabatan strukutral pada Pemerintah Kota Padang yang mengacu pada UU No.43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan PP No. 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Strukural beserta Peraturan Pelaksanaannya. Namun masih terdapat kelemahankelemahan dalam proses pelaksanaan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural seperti dalam hal pengangkatan pejabat struktural masih terdapatnya patronage system selain itu penempatan PNS dalam jabatan yang masih belum sesuai dengan bidang ilmu yang dikuasai oleh pejabat struktural. Diharapkan perlu adanya kebijakan baru yang diambil pemerintah kota padang seperti dengan melaksanakan fit and proper test yang dilakukan oleh tim independen demi menjaga transparansi dalam pelaksanaannya. Persamaan kedua penelitian ini adalah mengkaji tentang pengangkatan pegawai. Perbedaan kedua penelitian ini, pada penelitian terdahulu difokuskan pada Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Pada Pemerintah Daerah Kota Padang sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada analisis pengangkatan pegawai untuk jabatan struktural pada Kantor Camat Kadia Kota Kendari.


4

3. Andi Anisa Agung (2014) meneliti tentang Analisis Yuridis Mekanisme Pengisian Jabatan Struktural Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintahan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis mekanisme pengisian jabatan struktural secara terbuka. Hasil penelitian diperoleh kesimpilan bahwa mekanisme pengisian jabatan struktural secara terbuka dimulai dengan proses pengumuman, pelaksanaan seleksi berupa: Seleksi Administrasi dan Kompetensi, dan Pengumuman Hasil Seleksi. Prosedur tersebut telah dilaksanakan di Kabupaten Maros melalui Keputusan Bupati Maros No. 35/KPTS/821.2/BKDD/X/2010 Tentang Mekanisme, Prosedur dan Sistem Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III Dan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros. Pada esensinya, Keputusan tersebut secara yuridis memiliki legitimasi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Persamaan kedua penelitian ini adalah mengkaji tentang jabatan. Perbedaan kedua penelitian ini, pada penelitian terdahulu difokuskan pada menganalisis mekanisme pengisian jabatan struktural secara terbuka sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada analisis pengangkatan pegawai untuk jabatan struktural pada Kantor Camat Kadia Kota Kendari.

Konsep Manajemen Sumber Daya ManusiaManajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dapat diartikan sebagai suatu pendekatan

yang mengarah pada pengelolaan tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan dengan menggunakan tatanan kultur yang terintegrasi melalui pengembangan strategi, kemampuan dan komitmen guna dapat menciptakan keunggulan bersaing yang meliputi aktivitas-aktivitas pengambilan keputusan dalam perencanaan, pengimplementasian dan pengendalian sumber daya manusia (Mangkuprawira, 2003: 6). Aktivitas manajemen SDM sebagai manajemen strategik adalah merupakan aplikasi dari fungsi-fungsi SDM yang mengacu pada kondisi lingkungan eksternal yang berkembang dan berinteraksi dengan lingkungan organisasi.

Hasibuan (2001 : 10) menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. Unsur manajemen sumber daya manusia adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan.

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu pendekatan terhadap manajemen sumber daya manusia, yang didasarkan pada 3 (tiga) prinsip dasar yaitu : (Siagian, 2003 : 13)1. Sumber Daya Manusia adalah harta yang paling penting yang dimiliki oleh suatu

perusahaan, sedangkan manajemen yang efektif adalah kunci bagi keberhasilan organisasi tersebut.

2. Keberhasilan ini sangat mungkin dicapai jika peraturan atau kebijaksanaan dan prosedur yang bertalian dengan manusia dari perusahaan tersebut saling berhubungan dan memberikan sumbangan terhadap pencapaian tujuan perusahaan dan perencanaan strategis.

3. Kultur dan nilai perusahaan suasana organisasi dan perilaku manajerial yang berasal dari kultur tersebut akan memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil pencapaian yang


5

terbaik. Oleh karena itu, kultur ini harus ditegakkan dengan upaya yang terus menerus mulai dari puncak, sangat diperhatikan agar kultur tersebut dapat diterima dan dipatuhi.

Menurut Nawawi (2002 : 40), mengetengahkan tiga pengertian tentang sumber daya manusia, yaitu :1. Sumber Daya Manusia, (SDM) adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu

organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja dan karyawan).2. Sumber Daya Manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam

mewujudkan eksistensinya.3. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai

model (non material/non finansial) didalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Pengembangan Sumber Daya ManusiaPengembangan adalah fungsi operasional kedua dari manajemen personalia.

Pengembangan pegawai perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Agar pengembangan dapat dilaksanakan dengan baik, lebih dahulu ditetapkan suatu program pengembangan sumber daya manusia (Hasibuan, 2001: 68).

Pengembangan mempunyai lingkup yang luas. Sebagaimana Smith (2000:2) mengemukakan “Development: the growth or realization of a person ability through conscious or unconscious learning”. Ini berarti bahwa pengembangan meliputi seluruh aspek peningkatan kualitas pegawai bukan hanya pendidikan dan pelatihan. Pengembangan lebih terfokus pada kebutuhan jangka panjang umum organisasi. Hasilnya bersifat tidak langsung dan hanya dapat diukur dalam jangka panjang. Pelatihan diarahkan untuk memperbaiki prestasi kerja saat ini sedangkan pengembangan adalah untuk mengembangkan keterampilan untuk pekerjaan masa depan.

Sumber daya aparatur yang berkualitas merupakan prasyarat dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan negara serta pemerintah kepada masyarakat. Dan agar setiap upaya pembinaan kearah peningkatan kualitas aparatur pemerintah mencapai sasaran dan menjadi relevan dalam menjawab tuntutan reformasi pada pencapaian standar kompetensi baik bagi aparatur pemangku jabatan struktural, fungsional maupun staf/pegawai non-jabatan.

.Konsep Jabatan Struktural1. Pengertian Jabatan

Secara etimologi, kata jabatan berasal dari kata dasar „jabat‟ yang ditambah imbuhan –an, yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan (Purwasunata, 2003:314).

Menurut Logemann dalam Makkatutu dan Pangkerego (2005: 124), menyebutkan bahwa jabatan adalah lingkungan kerja awet dan digaris-batasi, dan yang disediakan untuk


6

ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Dalam sifat pembentukan hal ini harus dinyatakan dengan jelas.

2. Konsep Jabatan StrukturalJabatan struktural eselon I pada instansi pusat ditetapkan oleh presiden atas usul

Pimpinan Instansi setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Jabatan struktural Eselon II ke bawah pada instansi Pusat ditetapkan oleh Pimpinan Instansi setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Jabatan struktural Eselon I ke bawah di Propinsi dan Jabatan Struktural Eselon II ke bawah di Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP No.100, 2000).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural, yang dimaksud dengan jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Taliziduhu Ndraha (2002:180), mengatakan bahwa jabatan struktural adalah jabatan yang menunjukan suatu posisi formal dalam suatu organisasi.

Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. Pola karier adalah pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai pensiun. Dalam PP Nomor 13 tahun 2002 dijelaskan pula bahwa PNS yang menduduki jabatan struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan struktural maupun dengan jabatan fungsional.

3. Pengangkatan Pegawai Dalam Jabatan StrukturalPeraturan pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai Negeri sipil

Dalam Jabatan Struktural. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :1) Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokokKepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.

2) Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

3) Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 4) Pimpinan Instansi adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet,

Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden. Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota.


7

5) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.

6) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur7) Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota8) Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan

dan/atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

9) Pola karier adalah pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seseorang Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.

Konsep PegawaiPegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia “Pegawai” berarti

“orang yang bekerja pada pemerintahan (perusahaan dan sebagainya)” sedangkan “Negeri” berarti Negara atau pemerintahan, jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintahan atau Negara (Kadarsih, 2008: 315). Sedangkan pengertian pegawai negeri menurut Mahfud M.D dalam Kadarsih, (2008: 315), terbagi dalam dua bagian yaitu :1. Pengertian Stipulatif

Pengertian yang bersifat stipulatif (penetapan tentang makna yang diberikan oleh Undang-Undang tentang pegawai negeri terdapat dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 1 angka 1 : Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 ayat (1) : Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen aparatur sipil Negara berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, nondiskriminatif, pesatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan. Pengertian di atas berlaku dalam pelaksanaan semua peraturan-peraturan kepegawaian dan pada umumnya dalam pelaksanaan semua peraturan perundang-undangan.

2. Pengertian EkstensifSelain dari pengertian stipulatif ada beberapa golongan yang sebenarnya bukan

Pegawai Negeri, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tetapi dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlukan sama dengan Pegawai Negeri.

Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dijelaskan bahwa pegawai negeri adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan


8

negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. pegawai negeri terdiri dari :a. Pegawai Negeri Sipilb. Anggota Tentara Nasional Indonesia, danc. Anggota Kepolisian Negara Repubik Indonesia.

Pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan diatas terdiri dari :a. Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah :

1. Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bekerja pada Departemen, Lembaga Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga tertinggi/Tinggi Negara, dan kepaniteraan pengadilan.

2. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada perusahaan jawatan3. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada daerah

otonom.4. Pegawai Negeri Pusat yang berdasarkan suatu peraturan perundangundangan

diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain, seperti perusahaan umum, yayasan, dan lain-lain.

5. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas negara lain, seperti hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan lain-lain.

METODE PENELITIAN Objek Penelitian

Objek penelitian adalah pegawai negeri sipil Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Camat Kadia Kota Kendari Penelitian ini dilaksanakan dari Maret - Juli 2016. Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan informan penelitian yang terdiri dari 1. Camat Kadia Kota Kendari, 2. Sekretaris3. Kasubag Umum dan Kepegawaian 4. Pegawai yang lebih mengetahui tentang camat Kadia Kota Kendari 5. Jadi jumlah informan penelitian ini sebanyak 12 pegawai.

Jenis dan Sumber DataJenis data :

Data menurut jenisnya terbagi atas data kualitatif yaitu data berupa perkataan atau keterangan-keterangan dan informasi. Serta data kuantitatif yaitu data berupa angka atau nilai.

Sumber DataData menurut sumbernya terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.


9

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti, dapat berupa opini subyek secara individu atau kelompok dan hasil observasi suatu kejadian atau kegiatan. Dengan data primer peneliti dapat mengumpulkan secara teliti informasi yang mereka inginkan (Cooper dan Emory, 1999). Dalam penelitian ini yang merupakan data primer adalah :a) Wawancara dengan Camat Kadia Kota Kendari.b) Dilengkapi dengan observasi di kantor Camat Kadia Kota Kendari.

b. Data sekunder adalah data yang telah didokumentasikan dalam bentuk laporan, majalah, atau dokumen pada kantor Camat Kadia Kota Kendari.

Teknik Pengumpukan DataData yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode

sebagai berikut :1. Observasi,.2. Wawancara. 3. Dokumentasi.Metode Pengolahan DataAdapun metode ppengolahan data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut :1. Editing.2. Correction.3. Tabulating, 4. Interpretasi.Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang sesuai dengan penelitian kualitatif adalah analisis deskriptif kualitatif. Secara operasional teknik analisis data yang dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana model teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994: 218) adalah:a. Pengumpulan data

Pada bagian ini, penulis melakukan observasi dan pengumpulan data melalui wawancara, serta dokumentasi dari informan yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

b. Reduksi data Pada bagain ini, penulis melakukan proses pemilihan, penyederhanaan klasifikasi

data kasar dari hasil penggunaan teknik dan alat pengumpulan data di lapangan. Reduksi dilaksanakan secara bertahap dengan cara membuat ringkasan data dan menelusuri tema yang tersebar untuk menggali informasi dalam wawancara dan observasi.

c. Penyajian data Pada bagian ini penulis melakukan penyusunan informasi dari para informan

menjadi pernyataan yang berhubungan dengan tujuan penelitian yang akan disajikan dalam bentuk teks yang pada mulanya terpencar dan terpisah diklasifikasikan menurut pokok-pokok permasalahan.

d. Menarik kesimpulan


10

Pada bagian ini penulis melakukan perbaikan data dan informsan untuk tujuan interpelasi dan penyajian data dilakukan pada setiap tahap sebelumnya selaras dengan mekanisme logika pemikiran induktif dengan hal-hal yang khusus (spesifik) sampai kepada rumusan kesimpulan yang sifatnya umum (general). (Miles dan Huberman, 1994: 187) dimodifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN1. Pengangkatan Pegawai Untuk Jabatan Struktur pada Kantor Camat Kadia Kota

Kendari.Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengangkatan pegawai untuk

jabatan struktural pada Kantor Camat Kadia Kota Kendari. Seorang pegawai yang diangkat untuk jabatan struktur pada satuan kerjannya diukur dari pendidikan dan masa kerja serta golongan. Tetapi hal ini diawali dengan proses perekrutan, seleksi dan kemuaian pengangkatan pegawai.Rekrutmen Pegawai dalam Jabatan Struktural

Pegawai yang ada pada Kantor Camat memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan struktur seperti sekretaris, kepala subbagian atau kepala seksi. Pelaksanaan rekurtmen pegawai untuk jabatan struktur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dirubah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam penelitian ini fokus penelitian pada pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan struktural.

Dalam penelitian ini yang dikaji adalah rekrut pegawai kepada jabatan yang ada di dalam kantor camat. Bukan pegawai yang baru diterima. Pandangan terhadap rekrutmen bukan terbatas pada penerimaan pegawai baru yang selalu digunakan untuk mendapat pekerja, karyawan atau pegawai baru Tetapi penelitian ini difokuskan pada rekrutmen pegawai kepada jabatan struktural di dalam kantor Camat untuk menduduki jabatan struktural sesuai dengan Peraturan Pemerinta Nomor 100 Tahun 2000.

Hasil wawancara dengan Camat Kadia pada Tanggal 3 Agustus 2016 mengatakan bahwa :

Rektrumen dalam kantor camat ini dilakukan untuk memperoleh pegawai yang akan menduduki jabatan struktural karena tidak selamanya seorang pegawai berada pada jabatannya, mereka harus dimutasi atau dipromosikan lagi untuk meningkatkan karier mereka. Pada umumnya prosesi rekrutmen ini dilakukan melalui penilaian kinerja pegawai dan kemudian diajukan kepada walikota Kendari untuk memperoleh pengesahan untuk pegawai dalam jabatan struktural.

Sementara itu Sekretaris Camat Kadia pada Tanggal 3 Agustus 2016 mengatakan bahwa :


11

Proses rekurtmen pegawai pada jabatan struktural ini bukan pegawai baru yang diurus, tetapi pegawai yang sudah ada dan mereka telah memiliki kemampuan dan kapasitas yang baik. Camat selalu melakukan rekrutmen berdasarkan hasil penilaian prestasi pegawai. Perekrutan ini dilaksanakan secara internal di kantor camat Kadia. Perekrutan di kantor camat ini adalah proses untuk memilih calon pejabat di dalam kantor camat yang layak untuk jabatan yang tersedia.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan kantor Camat Kadia Kota Kendari bahwa :

Pengalaman kami sebelum menjadi pejabat, kami direkrut berdasarkan hasil penilaian kinerja oleh camat selama kurang lebih 5 tahun dinas dan kemudian kami ditetapkan pada jabatan struktural berdasarkan keputusan Camat. Proses perekrutan pegawai untuk jabatan struktural tidak sama seperti perekrutan pegawai baru. Kami ini pegawai yang sudah bekerja dan direkrut oleh pimpinan dalam hal ini Camat untuk dapat bertanggung jawab pada unit kerja yang ada di kantor Camat.

Hasil wawancara yang disajikan di atas menunjukkan bahwa perekrutan pegawai dilakukan terhadap pegawai yang sudah ada di dalam kantor untuk dapat memenuhi jabatan yang ada pada struktur organisasi. Perekrutan ini tidak sama seperti penermaan pegawai baru, akan tetapi perekrutan pegawai untuk jabatan struktural dilaksanakan secara internal oleh camat di kantornya.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa rekrutmen merupakan salah satu bagian penting untuk mendukung proses pengangkatan pegawai untuk jabatan struktur dengan proses yang dilakukan melalui test atau mutasi dalam satuan kerja untuk mendapatkan pegawai yang potensial dan profesional guna meningkatkan pelaksanaan pekerjaan di kantor camat Kadia.

Seleksi PegawaiKegiatan untuk mencapatkan pegawai yang potensial dan ideal dalam pelaksanaan

suatu pekerjaan, maka ada tindakan yang dilakukan adalah seleksi. Proses seleksi telah digunakan oleh semua unit kerja untuk menentukan sumber daya manusia yang berpengetahuan, berpengalaman dan beretos dalam pelaksanaan pekerjaan. Seleksi di kantor Camat Kadia dilakukan di dalam kantor untuk menempatkan pegawai pada posisi jabatan yang ada seperti sekretaris, kepala sub bagian dan kepala seksi. Jabatan-jabatan ini ada pada struktur organisasi Kecamatan Kadia. Untuk memilih atau menentukan pegawai yang sesuai dengan kualifkasi penempatannya, maka seleksi dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Seleksi Administrasi Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi di kantor Camat Kadia yang

mendukung persyaratan. Penetapan minimal 3 (tiga) calon pejabat struktural yang


12

memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan struktural. Kriteria persyaratan administrasi didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan peraturan internal instansi yang ditetapkan oleh Walikota Kendari.

Syarat yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kualifikasil latar belakang pendidikan/ijasah, pengalaman kerja, serta rekam jejak yang bersangkutan dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki di kantor Camat Kadia. 2. Seleksi Kompetensi.

Calon pejabat struktural yang telah dinyatakan lulus dalam Seleksi administrasi, maka tahapan selanjutnya adalah seleksi kompetensi. Seleksi ini akan menguji pengetahuan calon pejabat struktural. Tahapan dalam melakukan seleksi kompetensi dapat dikategorikan menjadi beberapa tahap yakni:a) Kompetensi Manajerial

Kompetensi manajerial yaitu kompetensi atau kemampuan pegawai dalam melakukan manajemen atau pengaturan tata kelola kerja dalam pelaksanaan suatu fungsi atau program kerja kepegawaian. Peranan utama kompetensi manajerial tersebut adalah untuk mengelola dan mengatur berbagai sumber daya dalam lingkungan di kantor Camat Kadia, baik sumber daya tenaga kerja, infrastruktur, dan sebagainya guna sehingga mampu berhasil guna secara maksimal. Dengan kata lain, kompetensi ini tidak menitikberatkan pada kemampuan spesifik pegawai dalam suatu sub-bidang kerja yang ada di kantor Camat Kadia.

b) Kompetensi Bidang Kompetensi bidang merupakan kompetensi, kemampuan, dan/atau

keahlian yang dimiliki pegawai dalam suatu bidang tertentu secara spesifik di kantor Camat Kadia. Kompetensi ini menekankan pada kemampuan atau keahlian individual pegawai dalam melakukan kerja untuk melaksanakan suatu fungsi kerja tertentu yang bersifat spesifik terhadap suatu bidang kerja, misalnya dalam bidang pengembangan wilayah tata kelola ruang, pertanian, kelautan, komputer, dan sebagainya di kantor Camat Kadia.Hasil wawancara dengan Camat Kadia pada Tanggal 3 Agustus 2016 mengatakan

bahwa :Seleksi pegawai yang kami lakukan di kantor ini adalah proses pemeriksanaan dan penilaian pegawai yang layak untuk menduduki jabatan struktural yang kemudian dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik di dalam jabatan tersebut. Seleksi dalam pengangkatan pegawai untuk jabatan struktural ini menjadi tanggung jawab kami untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas dan mampu bekerja dengan baik. Seleksi ini harus betul-betul terlaksana dengan baik karena pekerjaan yang ada pada kantor camat Kadia harus terlaksana oleh pejabat yang tepat di kantor Camat ini sehingga pelayanan tetap berlangsung dengan baik.


13

Sementara itu Sekretaris Camat Kadia pada Tanggal 3 Agustus 2016 mengatakan bahwa :

Memang selama ini, kami melakukan seleksi terhadap para pegawai yang akan menduduki jabatan struktural dan hal ini dilakukan dalam bentuk penilaian hasil kerjadari para pegawai tersebut serta beberapa kriteria penilaian lainnya seperti masa kerja, pendidikan, dan lainnya yang berhubungan dengan proses seleksi.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan kantor Camat Kadia Kota Kendari bahwa :

Saya sudah menjadi sebagai Kasubag Pemerintahan selama 7 tahun dan tidak ada pergantian. pernah saya memiliki jabatan rangkap dan semua terselenggaran dengan baik, tetapi hal ini tidak efektif karena mengendalikan dua subbagian berbeda untuk itu perlu adanya pegawai yang tepat sehingga pekerjaan dapat berlangsung dengan baik.

Hasil wawancara dengan narasumber di atas, maka dapat ditemukan seleksi dalam penelitian ini menjadi atribut penting untuk mendukung kegiatan pelaksanaan pekerjaan pada kantor camat Kadia Kota Kendari. Hasil penelitian ini juga sekaligus menunjukkan bahwa keberadaan pegawai di kantor camat Kadia tidak lepasn dari proses seleksi yang membuat mereka layak untuk berada di kantor camat Kadia hingga saat ini.

2. Pengangkatan Pegawai Untuk Jabatan StrukturalPengangkatan pegawai yang dimaksudkan adalah memindahkan pegawai dari

tugas-tugas yang lama kepada tugas-tugas yang baru dan jauh lebih banyak dari tugas sebelumnya, artinya ada pemindahan tanggung tanggung jawab dari bawahan menjadi atasan atau pimpinan. Jenjang kepangkatan dalam pegawai negeri diukur berdasarkan golongan dan ruang. Golongan yang dimaksud adalah golongan I, II, III dan IV sedangkan ruang yang dimaksud adalah ruang a, b, c dan d. Ruang a menunjukkan ruangan rendah atau ruang dimana pegawai mulai mendapat tanggung jawab sebagai pegawai negeri sipil dan ruang d adalah ruang akhir untuk kembali ke ruang awal pada golongan yang baru atau dari I/d ke II/a. Penggolongan untuk pegawai negeri sipil di era reformasi adalah II/a untuk pendidikan SMA dan III/a untuk pendidikan sarjana.

Pengangakatan pegawai untuk jabatan struktur dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai setiap tahun. Penilaian pegawai untuk menduduki jabatan yang ada pada kantor camat Kadia diatur dalam Peraturan Pemerintah Kota Kendari dan diterapkan di setiap satuan kerja dalam lingkung pemerintahan Kota Kendari. Pengangkatan pegawai di kantor camat Kadia sama seperti pada kantor lainnya tetapi jika ada pegawai pejabat yang dipindahkan atau dikenakan sanksi jabatan maka terjadi kekosongan jabatan.


14

Jabatan Camat adalah jabatan struktural yang berada pada posisi teratas dan diangkat dan ditempatkan serta dimutasikan oleh Walikota dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Kendari. Masa jabatan camat adalah 5 tahun tetapi ada Camat Kadia hanya 3 tahun sudah diganti dengan camat yang baru dengan alasan rotasi kepemimpinan di kecamatan Kadia.

Jabatan untuk seorang sekretaris camat adalah jabatan struktur dan diangkat menurut pangkat dan golongan di dalam struktural. Masa jabatan seorang sekretaris dapat lebih dari 5 tahun, dan pejabat sekretaris dapat menjadi camat sementara jika belum ada camat tetap (defenitif). Pengangkatan sekretaris di kecamatan dilakukan berdasarkan surat keputusan Walikota yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas (a) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian. (b) Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat. (c) Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, (d) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja dan (e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hasil wawancara dengan Camat Kadia pada Tanggal 3 Agustus 2016 mengatakan bahwa :

Pengangkatan pegawai untuk jabatan sekretaris pada umumnya dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari langsung dan diketahui oleh Walikota. Kami melaksanakan keputusan walikota untuk Jabatan sekretaris adalah jabatan utama yang memiliki tanggung jawab besar terhadap penyelenggaraan kepemimpinan administrasi di dalam kantor camat dan jika jabatan ini kosong atau berada pada pegawai yang tidak tepat, maka akan terjadi kesenjangan pekerjaan. Jadi jabatan sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan camat.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Kadia pada Tanggal 3 Agustus 2016 mengatakan bahwa :

Memang benar bahwa jabatan sekretaris ini amat berat, selain memimpin pelaksanaan administrasi, juga menjabat sebagai camat sementara jika camat diberhentikan atau kondisi lainnya yang menimpa camat. Saya disini sudah lebih 10 tahun dan menjabat sebagai sekretaris sudah 6 tahun tidak pernah mutasi ke satuan kerja lainnya. Mulai dari rektrut, seleksi sampai penempatan pegawai, saya sudah di kantor ini dan saya menghadapi 3 orang camat dengan kepemimpinan yang berbeda, ada yang baru 2 tahun sudah mutasi, ada juga yang 4 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa pengangkatan pegawai untuk jabatan struktural dikendalikan oleh Walikota, sedangkan camat hanya pelaksana tugas Walikota di Kecamatan Kadia, Namun demikian saya sering merangkap jabatan karena pergantian kepemimpinan di dalam kantor camat ini adalah setiap 4 tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural.


15

Hasil wawancara dengan Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Kadia pada Tanggal 4 Agustus 2016 mengatakan bahwa :

Berbicara kepangkatan, kalau untuk kantor camat disini sejajar dengan eselon IV. Jabatan yang ada pada kantor camat ini adalah jabatan sub-bagian, bukan bagian dan yang menjadi pejabat adalah mereka yang memiliki golongan/ruang III/d atau IV/a itu tergantung juga pada prestasi dan dedikasi. Biar golongan dan ruang memenuhi tetapi kalau tidak ada prestasi dan dedikasi, maka tidak akan ada pengangkatan, begitupula jikan golongan baru III/b atau III/c dengan prestasi dan dedikasi yang baik, maka akan dipromosikan untuk jabatan yang ada di dalam kantor camat ini. Disinilah yang menimbulkan kekosongan jabatan dan terjadinya jabatan rangkap

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber, maka dapat dikemukakan bahwa pengangkatan pegawai untuk jabatan struktural didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 dan dilaksanakan sebagian oleh Walikota kepada Camat dan Sekretrasi sedangkan jabatan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dilakukan oleh camat selaku pimpinan dalam struktur organisasi.

3. Proses Pengangkatan Pegawai Dalam Jabatan StrukturalPegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Dalam penelitian ini, jabatan struktural di kantor camat merupakan kedudukan pimpinan dengan tanggung jawab administrasi pemerintahan di Kecamatan Kadia Kota Kendari.

Proses pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural pada penelitian ini adalah jabatan untuk sekretaris, kepala sub bagian dan kepala seksi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, maka pejabat dalam lingkungan kantor camat Kadia diangkat dan diberhentikan oleh camat, koordinasi dengan Walikota Kendari.

Proses pengangkatan pegawai dilakukan dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Kendari sebagai berikut :1. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai, hal ini menjadi salah satu dasar untuk mengetahui

kelayakan seorang pegawai dari kantor camat yang memiliki kinerja baik di kantor.2. Pengusulan hasil penilaian kepada pemerintah daerah Kota Kendari, hal ini bertujuan

untuk mengetahui pretasi yang dicapai dalam pelaksanaan pekerjaan sebelumnya di kantor camat.

3. Penerimaan hasil usulan, hasil usulan adalah nama-nama pegawai yang layak untuk diangkat pada jabatan struktural di kantor camat Kadia.


16

4. Pemberian pangkat dan golongan berdasarkan hasil usulan. Bentuk pemberian adalah surat keputusan menjabat pada sub bidang yang ada di kantor camat Kadia.

5. Penyeleksian jabatan yang tersedia, hal ini selalu dilakukan oleh camat untuk mengetahui kemampuan dan keterampilan pegawai pada jabatan yang akan ditempati di kantor camat Kadia.

6. Pelaksanaan pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural, ketika pegawai sudah direktrut dan diseleksi pada jabatan yang akan ditempati dan siap bekerja untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

7. Pelantikan Pejabat yang diangkat merupakan tugas camat Kadia untuk membentuk tim kerja di dalam kantor camat dengan pejabat yang mampu dan berkualitas untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kecamatan Kadia Kota Kendari.

Menurut Camat Kadia dalam wawancara langsung pada Tanggal 4 Agustus 2016, mengatakan bahwa :

Saya selaku pejabat berwenang diberikan kuasa untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai yang tidak efektif dan tidak produktif pada jabatannya di kantor. Selama saya menjabat sebagai camat di Kecamatan Kadia ini, sudah 4 tahun ini ada 2 kali pergantian pejabat yaitu pergantian kepala sub bagian umum dan kepegawaian dan kepala seksi pemerintahan yang selalu dijabat rangkap oleh sekretaris. Ada juga beberapa pegawai yang pindah tugas dari kantor camat ke satuan kerja lainnya. Semua ini ada dalam proses penilaian dan hasil dari penilaian tersebut menentukan apakah mereka dapat diangkat atau dimutasikan

Keterangan dari Sekretaris Camat Kadia dalam wawancara langsung pada Tanggal 4 Agustus 2016, mengatakan bahwa :

Penilaian terhadap kinerja pegawai di kantor camat, saya yang kelola dan diusulkan atas perintah camat dan ketika ada persetujuan pengangkatan, maka camat akan melaksanakan pengangkatan. Artinya bahwa camat melaksanakan pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural ini berdasarkan Peraturan Pemerintan Nomor 100 Tahun 2000 dan hasil penilaian yang diusulkan kepada pemerintah.

Keterangan dari Kepala Seksi Pemerintah dalam wawancara langsung pada Tanggal 5 Agustus 2016, mengatakan bahwa :

Dalam pelaksanaan tugas kerja di kantor camat ini, hal pengangkatan pegawai pada jabatan sangat berdampak kepada kinerja pemerintahan sehingga terkadang ada jabatan rangkap dan itu terjadi karena tidak mudah menemukan pejabat yang tepat. Pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural sering dilakukan oleh camat secara langsung untuk mengefektif waktu pelaksanaan pekerjaan

Hasil wawancana yang disajikan sebelumnya, menunjukkan bahwa pengangkatan pegawai untuk jabatan struktural merupakan tanggung jawab camat dan berkoordinasi dengan


17

Walikota serta pihak lainnya yang berkaitan dengan pengembangan karier pegawai. Pengangkatan pegawai diikuti dengan penempatan pegawai pada jabatan yang ada pada kantor camat Kadia.

Proses penempatan pegawai pada jabatan struktural dilakukan oleh camat dengan memperhatikan masa kerja, pendidikan dan kemampuan kerja pegawai pada sub bidang yang akan ditempati. Camat sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap penempatan pegawai pada posisi dan jabatan yang sesuai. Namun camat bukan pegawai tetap di kantor camat tersebut, camat akan berganti dan pergantian itu diiringi dengan perubahan gaya kepemimpinan yang berdampak juga kepada proses rekrutmen, seleksi hingga pengangkatan pegawai untuk jabatan struktural.

Keterangan dari Sekretaris Camat Kadia dalam wawancara langsung pada Tanggal 5 Agustus 2016, mengatakan bahwa :

Pelaksanaan pengangkatan pegawai untuk jabatan struktural diikuti dengan penempatan pegawai tersebut. Cara pengangkatan pegawai di dalam struktural berdasarkan data kinerja pegawai dan ditempatkan pada posisi jabatan yang sesuai dengan pendidikan dan pengalaman kerja pegawai. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan profesionalitas pegawai agar supaya pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Tapi ada juga pegawai yang sudah ditempatkan, kemudian mengusulkan dirinya untuk pindah ke satuan kerja lain. Permasalahan ini terjadi karena adanya upaya mereka mencari peluang jabatan lain, namun demikian, proses pengangkatan dan penempatan pegawai pada jabatan dalam struktural tetap berlangsung sebagai salah satu sistem birokrasi administrasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat diperoleh bahwa pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural adalah suatu kebijakan pengembangan sumber daya manusia pada pegawai untuk menggunakan pegawai yang berkualitas, berpendidikan, berpengalaman dan terampil dalam pelaksanaan pekerjaan serta mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

PembahasanHasil temuan dalam penelitian ini adalah bahwa pengangkatan pegawai dalam jabatan

struktural di kantor camat Kadia Kota Kendari merupakan tanggung jawab camat dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan persetuuan Walikota Kendari.

Jabatan dalam struktural kantor camat Kadia merupakan organ urgentif dalam mengakselerasi penyelenggaraan pekerjaan administrasi dan pada hakikatnya terbagi atas jabatan fungsional dan jabatan struktural. Ketika jabatan fungsional menekankan pada tataran jenjang karir atau fungsional kepegawaian, pengisian jabatan struktural yang lowong justru cenderung dipenuhi dengan praktik kekerabatan politis dan nepotisme, yang merupakan salah satu permisalan dari kegagalan prinsip desentralisasi saat ini. Hal inilah yang kemudian mencederai perlindungan terhadap hak asasi setiap orang untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.


18

Jabatan struktural merupakan suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka memimpin Kecamatan Kadia. Pada dasarnya pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Sebenarnya peraturan ini tidak menetapkan ketentuan baku dalam mengatur tentang mekanisme dan prosedur pengangkatan Pegawai Negeri Sipil PNS dalam jabatan struktural melainkan hanya sebatas persyaratan dan pihak yang berwenang dalam melakukan pengangkatan. Oleh karena itu tidak heran jika di masyarakat, proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil PNS dalam jabatan sering dikaitkan dengan praktik korupsi, kolusi, nepotisme, money politic, sistem yang tertutup, balas jasa, atau pun kedekatan politik dengan penguasa.

Walikota sebagai pejabat Pembina kepegawaian di daerah berwenang dalam mengangkat dan memberhentikan pejabat struktural di daerah otonomnya. Masalah yang paling kronis pada hakikatnya muncul pada saat proses pengangkatan jabatan struktural yang lowong di pemerintah daerah. Mekanisme pengangkatan masih cenderung dilakukan secara tertutup sehingga kesempatan dalam menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan semakin terbatas. Mekanisme pengangkatan jabatan struktural yang lowong tidak dijabarkan secara baku dalam Peraturan Pemerintah melainkan hanya dijabarkan dalam Surat Edaran KEMENPAN-RB No. 16 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural yang Lowong Secara Terbuka di Instansi Pemerintah, yang secara yuridis hanya bersifat imbauan, yang mensyaratkan adanya proses pengangkatan jabatan struktural yang lowong di pemerintahan secara terbuka dengan ketentuan dan prosedur yang telah dijelaskan secara sistematis dalam surat edaran tersebut.

Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan sebelumnya, maka dapat dikemukakan bahwa pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural pada kantor camat Kadia dilakukan melalui mekanisme pengusulan hasil kinerja pegawai kepada pemerintah daerah dan berkoordinasi dengan Walikota Kendari. Proses pengangkatan dan penempatan pegawai dalam jabatan sturktural dilaksanakan oleh Camat berdasarkan keputusan Walikota Kendari.

KESIMPULAN DAN SARAN

KesimpulanBerdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam penelitian

ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :1. Pengangkatan pegawai yang dilakukan pada kantor Camat Kadia Kota Kendari melalui

proses rekrutmen pegawai yang ada di dalam kantor untuk menduduk jabatan struktur dan diseleksi untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab untuk pelaksanaan pengangkatan pegawai untuk jabatan struktural


19

2. Jabatan struktural di kantor Camat Kadia merupakan bentuk tanggung jawab pegawai dalam struktur organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan jabatan yang ditempati oleh setiap pegawai di kantor Camat Kadia Kota Kendari.

SaranBerdasarkan kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat disarankan

sebagai berikut :1. Untuk melaksanakan pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural di kantor Camat

Kadia, maka perlu adanya peningkatan kegiatan rekrutmen pegawai yang lebih efektif dan seleksi yang memadai sesuai kebutuhan jabatan agar dapat memperoleh pegawai yang berkualitas dalam pelaksanaan pekerjaan di kantor Camat Kadia pada masa yang akan datang.

2. Sebaiknya pelaksanaan pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural di kantor Camat Kadia dilaksanakan oleh camat berdasarkan nilai kemampuan dan pengalaman kerja pegawai pada bagian kerjanya agar pegawai tersebut lebih bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan pada sub bagian kerja tersebut secara profesional di masa mendatang.

3. Sebaiknya proses pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural di kantor Camat Kadia dilaksanakan setiap tahun kepada seluruh pegawai agar semua pegawai mendapat kesempatan sebagai pemimpin dan mampu bekerja dengan baik di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, 2003. Manajemen Sumber Dana Manusia. Konsep dan Aplikasi. Jakarta : Bhuana Ilmu Populer.

Amstrong Michael, 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bina AksaraAndi Anisa Agung, 2014. Analisis Yuridis Mekanisme Pengisian Jabatan Struktural Secara

Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintahan. Yogyakarta : Skripsi STIE Widya Wiwaha.

As’ad, 2001. Manajemen Personalia. Jakarta : Salemba EmpatDonalson dan Scannnel. 2001. Employ quality step-up Home Affairs Journal Management.

www.jounal-management.comDessler Garry, 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PerhanllindoFlippo B. Edwin, 2004. Manajemen Personalia. Yogyakarta : BPFE-UGMGibson James L, John M. Ivancevich dan James H Donnely, 2003. Organisasi dan

Manajemen. Terjemahan. Jakarta : Erlangga.. Hasibuan, 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Rajawali Press.Kadarsih, 2008 Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika,Komang Sridanayasa, 2011. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

Pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan Di Provinsi Bali) Bali : Tesis Universitas Udayana.

Mangkuprawira, 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta. Gramedi Pustaka Utama.


http://www.jounal-management.com/

20

Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu, 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Mathis, Robert L. & Jackson. John H. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

Michael, 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Ghalia Ilmu Miles dan Huberman, 1994. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Bahasa Indonesia. Ghalia

Ilmu. JakartaMilkovich and Boudreau, 1997. Resourch Management. Journal Management.

www.journal.comMoekijat, 2004. Administrasi Kepegawaian Negara, Bandung: Mandar Maju. Muchdar, 2008. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bandung. Remaja Rosdakarya.Nawawi Hadori, 2002. Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia. Jakarta : Murai Kencana.Nawawi Hadari, 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Pengembangan Aparatur. Jakarta

: Bina Aksara.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan

Struktural. Jakarta : Kemendagri-RiPurwasunata, 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Gajah Mada Press.Rivai Veithzal, 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Murai Kencana : JakartaSchuler dan Jackson, 1997. Human Resource Development In Corporate. Journal

Management. www.jounal-management.comSedarmayanti, 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Refoamasi Birokrasi dan

Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Jakarta : Refika Aditam. Jakarta.Sharman G. Ricard, 1998. Human Research Development.

www.google.com/journal_management.Siagian, S.P, 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Keempat. Jakarta :

Gramedia Pustaka UtamaSihotang, 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Pradnya Paramita : Jakarta Simamora, 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia. Konsep dan Aplikasi. Jakarta : Bina

AksaraSimanjuntak, 2002. Pengembangan Sumber Daya Aparatur. Jakarta : Balai Pustaka.Sirait T. Justin, 2006. Memahami Aspek-Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam

Organisasi. Jakarta : Grasindo.Smith, 2000. Managament Resource. Alih Bahasa. Ghalia Ilmu : JakartaSuci Amelia Permata Sari, 2011. Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam

Jabatan Struktural Pada Pemerintah Daerah Kota Padang. Padang : Universitas Negeri Padang

Sujoko, 2012. Pengembangan Apartur Negara. Konsep dan Aplikasi. Jakarta : Ghalia IlmuSyaiful Makmur, 2002. Manajem Kinerja. Jakarta : Airlangga.Thoha Mifta, 2005. Perilaku Organisasi. Jakarta : Rajawali Press.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil NegaraUndang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok KepegawaianUtrecht, 1999. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Jakarta : Ghalia Ilmu.Watkins,1991. Perencanaan Sumber Daya Manusia. Edisi Terjemahan. Jakarta : Binarupa

Aksara.Werther and Davis, 1998. Perencanaan Sumber Daya Manusia. Edisi Terjemahan. Jakarta :

Binarupa Aksara.


http://www.jounal-management.com/

http://www.journal.com/

21

Widjaja, 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Rajawali Press.Yulianti, 2011. Manajemen Kualitas. Jakarta : Djambatan


Pengangkata Pegawai Dalam Jabatan Struktural

Education

Transcript of Pengangkata Pegawai Dalam Jabatan Struktural