PEII\KSANAAN PENGAWASAN DAI{ PENGAI}IA'TN{ OT,EEIIAI(M PENGAWAS DAN PENGAI}IA-T TERHADAP

TERPIDANA PERCOBAAN

SKRIPSI

DtrirLD S.b.gi S.hL S.b Sy.ratIhtrkMqGD@Ulirr

SnrlrnrHcht!

OI;EE:

AI{GGARENALDINIIII:50 201t t2,l

rAKI'LTASET'KTJMI'NIYERIIITAS MTJflAMMADIYAH PALEMBANG

2019

TJNIVERSITAS MI'}IAMMADIYAH PALEMBANGFAKI'LTAS HI,JKI.IM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JLrDtlL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENGAWASAI.I DAN PENGAMATAI.IOIEH HAKIM PENGA\VAS DAN PENGAI|,IATTERHADAP TERPIDANA PERCOBAAN

NAMA :NIM :PROGRAM STTJDI :PROGRAMKEKHUSUS$I :

Pembimbing,Reny Okpirianti, SH., M.Hum

PERSETUruA}{ O[.EH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota :1. YrdistinRusydi, SH., M.Hum

2. Heni Marlina, SH., MH

AnggrRcnaldi502015324IImu HukmrHulumPid

PaIcmbmg, 2019

EMBANG

DISAHKANOLEHKAN FAKTJLTAS HUKI'M

PERNYATAANXEASIIIAN

Yang bertanda hngan dibawah ini:

Nama

NIM

Plogram Stdi

Progrm Kelfiusumn : HukumPidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

*PEI-A,KSANAAN PENGAWASAN DA}.I PENGAMATA}I OLEH

IIAKM PENGAWAS DA}.I PENGAMAT TERIIADAP TER}IDANA

PERCOBAAN'

Adalah hkm m€n4nlrm ksya tulis ormg laia 1qffi &larn bduk

kutipan yang tclah saya sebrdrm sumbernya. Apabila pemyatam k@slie

ini tidak b€nar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik

Demikianlah pernymm ini saya bud dengatr sebenr$enrnfa.

Palsmgen&2SAgustus 2019

enyatakan,

: AI',{GGARENALDI

:502015324

: Ilmu Hukum

lV

ARENALDI

KATAPENGA}{TAR

Aseahmu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta

shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta

keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini denganjudul:

.PELAKS.ANAAAI PENGAWASAN DAN PENGAMATAN OLEH HA,KIM

PENGAWAS DAN PENGAMAT TERIIADAP TERPIDANA PERCOBAAN'

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangarl

kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai

manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi

berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak,

akhimya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam

kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

l. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas

lvluhammadiyah Palembang.

2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I, II, III dan Makultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu

Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi yang telah

banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalarr

penulisan dan penyusunan slripsi ini.

6. Ibu Hj. Kumiati, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Ayahanda dan Ibunda , Kakanda dan Adind4 serta selunrh keluarga yang

telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang

membacanya, akhimya segala laitik dan saran penulis terima guna perbaikan

dimesa-masa mendatanB.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Z8Agustus 201 9

YI

MOITO

'Doa boczng siqa yutg ra *q* Itbh de, Rosul'Ir[yo futtt*u k@ Altoh dan tertqw *qsbNys, npha no*acfubh ovttgorwtg y6t ncnfinl Isanunngan'

(QS: An-Nrn 52)

Ku Perscnbrhkar kepdr:-Aylhendr den Ibunde yergtcrdntr- Seudan-$udrrrku yrng tcrlrlteDg- Sahebat-crhrbltku- Almematcr yang Luhnggelcn

vu

ABSTRAKPELAKSANAA}I PENGAWASA]\ DAII PENGAMATAIT OLEH

HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAPTERPIDA}{A PERCOBAAI{

OLEHANGGAR.ENALDI

Terdapat ketentuan dalam KUHAP yang mongatur mengenai pengawasanhakim pengawas dan pengamat tentu saja dikatakan sebagai tugas tambahan selaintugas utamanya di pengadilan. Karena bersifat tambahan, maka epektifitasnyaperlu untuk dipertanyakan, khususnya yang terjadi setelah keputusan tersebutmempwryai kekuatan hukum tetap.

Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pengawasan danpengamatan oleh hakim pengawas dan pengarnat terhadap terpidana percobaen,dan juga untr.rk mengetahui dan memahami personel yang diawasi oleh hakimpengawas dan pengamat.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami pelaksanaan pengawasan danpengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap terpidana percobaanadalah: dilahkan dengan cara mengawasi dan mengamati sendiri tingkah lakuterpidana dalam memenuhi syarat umum maupun syarat khusus dalam masapercobaannya, tetapi sampai saat ini hal tersebut belum berjalan sebagaimanayang diharapkan.

Pihak yang diawasi oleh hakim pengawas dan pengamat adalah: (a)terpidana, mengawasi dan mengamati tingkah laku terpidana" (b) terhadap jaks4apakah jaksa telak melaksanakan putusan pengadilan, (c) paniter4 apakah telahmembuat tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan dalam register,(d) kepala Iembaga pengawasan, apakah telah melaksanakan tugasnya yaitumemasukkan terpidana ke dalam lembaga pemasyarakatan.

Kata kunci: Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadapterpidna percobaan

vrlr

DAX'TAR.ISI

HALAMANJI,JDIJL

PERSETUruANPEMBIMBING

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI...................

PERNYTAAN KEASLIAN........ -..

KATAPENGANTAR

HAI-AMAN MOTTO DA}.I PERSEMBAIIAN

ABSTRAK

DAFTARISI

BAB. I. PENDAHI]LUANA. Latar Belakang

B. Permasalahan

C. RuangLingkupdanT 5

5D. Kerangka Konseptual

E. Metode Pmlitian

F. Sistematika Penulisan................

BAB. II. TINJAUANPUSTAKA

A. Hakim Dalam SistemPemdilm Pidma-..........

B. Tinjaum tlakim Pengewas Dm Pengamd.....................

C. Tinjauan Pidana Percobaan.. . . .. .

8

I{alaman

l't/

lt

lI1

vll

vllt

lX

t0

t6

lx

20

BAB. M. PEMBNIASAN

A Peleksmam nengamm Dm Pagmtu Oleh

Ilakim Pengaums Dan pengpmd T€,fiadry

TerpidanaPercobaan........,........... 30B. Personel YugDiawasi Oleh Hakim

Pcng[wasDanPmgamaa .. 35BAB.[V. PENUTI.]P

l" Kesimfmbn. 42

B. Srm-sum. 44DAFTARPUSTAKA

LAI\,PIRA}.I-I,AMPIRAN

x

BAB. I

PE]\IDAIil]LIIAN

A. Latar Belakang

Sebelum Indonesia mempunyai hukum acara pidana yang bersifat

nasional, maka hukum acara pidana yang berlaku adalah HIR (Het Herziene

Inlands Reglement) yang merupakan produk hukum pemerintah Negara Belanda.

Dalam HIR tugas jaksa adalah penyidikan, penyidikan lanjutan dan penuntutan

perkara di depan sidang pengadilan.

Sebelum berlakunya hukum pidana nasional, yaitu Undang-undang Nomor

8 tahun 1981, yang kemudian dikenal dengan Kitab Undang-mdang Hukum

Acara Pidana (KUHAP) maka tugas jaksa hanya sebagai penuntut umum dan

eksekusi saj4 sedangkan penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian.

Dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang

brq maka jaksa hanya mempunyai wewenang dalam bidang penuntutan saja bagi

perkara-perkara umum. Perlu kiranya dipahami kembali bahwa KUHAP adalah

salah satu produk hukum berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

dalam rangka pembangrrnan hukum nasional, merupakn hasil pe{uangan cita-cita

bangsa Indonesia karena produk yang sebelumnya HIR belum dapat menjangkau

ryirasi yang tumbuh dalam masyarakat serta belum mampu memenuhi tuntutan

zman Untr.rk itulah jaksa perlu didorong di samping pen$ursiuu.l hukum materiil

dn formil secara bailq juga melengkapi dirinya dengan pengetahuan sosial,

2

budaya dan filsafat bagi kalengkapan dan ketajaman pandangannya terhadap

hukum dan masalah kemasyarakatan.

Tugas jaksa dalam rangka melakukan penuntutan pidana mempunyai

tanggung jawab untuk membuat surat tuduhan yang terang dan mudah dimengerti

oleh terdakwa dan mengajukan tuntutan pidana setelah pemeriksaan perkara

dianggap selesai di persidangan. Dalam beberapa hal peranan kejaksaan ini

mengalami perluasan dan penyempitan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidan4 perbedaan kualitas pejabat kejaksaan menurut

KIJIIAP, Pasal 1 butir 6 dipisahkan:

(a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang sebagai penuntut umum sertamelaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap

(b) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang melakukanpenunfutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pemisahan kualitas pejabat kejaksaan menurut KUHAP tersebut

mengandung konsekuensi bahwa seorang jaksa biasa menjadi penuntut umum dan

melaksanakan keputusan pegadilan, sedangkan penuntut umum melakukan

penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim akan tetapi tidak biasa

menjalankan tugas melaksanakan putusan hakim. Ketentuan Pasal I (b) a-b

KUIIAP tersebut dapat dianggap sebagai "pertumbuhan dari pada kualitas pejabat

kejaksaan yaitu selakujaksa dan selaku penuntut umum dengan kewenangan serta

fi"rngsi masing-masing". I

Dalam hal melaksanakan penetapan hakim tersebut maka relevansinya

adalah Pasal 14 ayat (1) KUIIAP yang kemudian diperkuat oleh Pasal 270

'Djoko Prakoso dan I Ketut Mwtika, Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesiq, B][i,aAksar4 Jakarta 1997, hlm. 9

3

KLJHAP, yaitu: "Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa yang untuk itu panitera mengirimkan

salinan surat putusan kepadanya".

Terdapat ketentuan yang menyangkut mengenai tugas jaksa tersebut

menunjukkan bahwa dalam proses beracara pidana jaksa mempunyai kedudukan

strategis dalam usaha penegakan hukum. Selain dapat melakukan penyidikan

langsung terhadap tindak pidana tertentu, maka dalam hal tindak pidana biasa

perannya berlangsung sejak menerima/memeriksa berkas perkara dari penyidik,

sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.

Memperhatikan isi Pasal 270 KUHAP, dapat diketahui bahwa sebelum

memperoleh kekuatan hukum tetap, suatu keputusan tidak dapat dieksekusi yang

berarti jaksa belum dapat melaksanakan putusan hakim. Putusan hakim

dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila mempunyai unsur:

l. Terdakwa atau penuntut umum menerima putusan.2. Adanya tenggang waktu untuk melakukan upaya hukum temyata tidak

dimanfaatkan, atau karena lewat waktu dari yang ditentukan.3. Telah melakukan upaya hukum, tetapi sebelum adanya putusan diterima

atau tidakny4 permohnan upaya hukum ditarik kembali.

Apabila hakim menjatuhkan piclana bagi terdakwa clalam hal ini pidana

percobaan/bersyarat, maka sesuai dengan bunyi Pasal 276 KUTIAP yang

menyebutkan bahwa: "Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat,

maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang

sunguh-sungguh dan menururt ketentan Undang-undang".2

zBambang Poemomo, Orientasi HukumYogakarta" 1984, blm. 42

Acara Pidanq lndoesia, Amata B*u

4

Maka dalam hal ini perlu dipertanyakan siapa yang melakukan

pengawasan dan pengamatan tersebut, bagaimana cara melakukan pengawasan

den pengamatan terhadap terpidana yang dipidana dengan pidana percobaan.

Ketentuan tentang adanya pengawasan da pengamatan tersebut merupakan

suatu hal yang baru ketika diundangkannya KUFIAP pada tanggal 13 Desember

1981. adanya pengawasan dan pslgam2tan oleh hakim pengavms dan pengamat

tersebut dimaksudkan agar terdapat jaminan bahwa putusan pengadilan telah

dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Terdapat ketentuan dalam KUHAP yang mengatur mengenai pegawasan

hakim pengawas dan pengamat tentu saja dapat dikatakan sebagai tugas tambahan

selain tugas utamanya di pengadilan. Karena bersifat tambahan, maka

efektifitasnya perlu untuk dipertanyakan, khususnya yang te{adi setelah

keputusan tesebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dari apa yang telah diuraiakan di dalam latar belakang tetsebutt di atas,

penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih mendalam yang hasilnya

akan dituangkan kedalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul:

"PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGAMATAN OLEH HAKIM

PENGAWAS DAN PENGAMAT TERIIADAP TERPIDANA PERCOBAAN"

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi pemrasalahan adalah sebagai berikut:

l. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan dan pengarnatan oleh hakim

pengawas dan pengamat terhadap terpidana percobaan ?

5

2. Siapakah yang diawasi dan diamati oleh hakim pengaw.rs dan pengamat ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran

terhadap pelaksanaan pengawzrsan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan

pengamat terhadap terpidana percobaan, tanpa menutup kemungkinan

menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

l. Untuk mengetahui dan

pengamatan oleh hakim

percobaan.

menjelaskan pelaksanaan pengawasan dan

pengawas dan pengamat terhadap terpidana

2. Unhrk mengetahui dan memahami personel yang diawasi oleh hakim

pengawas dan pengarnat.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengatahuan teoritis

yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi iknu

pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, s€kaligus merupakan sumbangan

pemikiran yang dipersembakan kepada alarnater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konsephral merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan

yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan

dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran

6

penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini

akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan

judul slaipsi ini sebagai berikut:

l. Hakim adalah: Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh

undang-rmdang untuk mengadili.3

2. Pidarc Percobaan adalah: orang yang dijatuhi hukuman, tetapi hukuman

itu tidak usah dijalankan, kecuali jika kemudian temyata bahwa terhukum

sebelum habis tempo percobaan berbuat sesuatu peristiwa pidana atau

melanggar perjanjian yang diadakan oleh hakim kepadanya

3. Perbuatan Pidana adalah: perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. dapat juga

dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu

aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu

diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan

atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman

pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.a

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum,

terutama yang ada sangkut pautrya dengan pelaksanaan pengawasan dan

p€ngamatan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap terpidana percobaan,

'Andi HNnzah, Konus Hukum, Ghalialndonesia Jakarta l986,hhn- 229aMoeljatno,lsas-as as Hukum Pidana,Rmeka Cipt4 Jakarta, 1993, hlm. 54

7

maka jenis penelitiannya adalah penelitian httklurr normatif yang bersifat

desl

8

besifal deslriptif analitis yarrg menguraikan gambaran dari data yang

diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suat

kesimpulan yang bersifat umum.s

F. Sisematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunuur skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan

tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, pemtasalahan, ruang

serta

khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti

oleh hakim

personel yang

mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengamatan

pengawas dan pengamat terhadap terpidana percobaab,

diawasi dan diamati oleh hakim pengawas dan pengamat.

tBambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Penad4 lakart4 1997,hlm. 129

lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian,

sistematika penulisan

Bab. II. Tinjauan pustak4 memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan

mengenai hakim dalam sistem peradilan pidan4 pengertian hakim

pengawas dan pengamat, ruang lingkup tugas dan jumlah hakim

pengawas dan pengamat, metode yang digunakan dalam melakukan

pengawasan, jenis-jenis pidana, pengartian pidana percobaan serta

ketentuanny4 berakhimya pidana percobaan basi terpidana.

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara

9

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi

ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAI'TARPUSTAKA

Buku-buku:

Andi Hamzah, Penganlar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia [ndonesia,Jakarta 1983

-----------------, Kamus Hukum, Ghalia Indonesi4 Jakart4 1986

Andi Hamzah Dan Siti Rahayl Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan diIndonesia, Akademika Pressindo, Jakart4 1983

Ansorie Sabuan, Syariftdin Petanasse, Ruben Achma{ Hukwn Acqra Pidona,Angkas4 Baadung, 1990

Bambang Poemomo, Orientosi Huhtm Acara Pidana Indoneslc, Amarta Buku,Yogyakart4 1984

Bambang Sunggonq Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakart41997

Djoko Prakoso dan I Ketut Mwt*yMengenal Lembaga Kejal

Roscoe Paound, An Intoduction to the Philosophy of Law, New Heven, YaleUniversity Press, 1973

Soejono Koesoemo Sisworo, Tinjauon Sepintas Beberapa Aliran Filsafat HuhrmDalam Relasi dan Relevansinya Dengan Pembinaan Huhtm Indonesia,Jakarta 1988

Sudilmo Mertokusumo dan Pitlo, Bab-bab Tentang Penetmtan Huhm, CitraAditya Bakti, Yogyakarta, 1993

Yesmil Anwar Dan Adang, Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen DanPelaksanaannya Dalam Penegakan Huhtm di Indonesia, WidyaPadj adj aran, Bandung 2001

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 8 Tahrm 1981 tentang Kitab Undang-undang HukumAcara Pidana

Artikel:

Absar Kartabrata Akuntabilitas Hukum Dalam Mengemban Prinsip KebebasanHukum, Artikel Litigasi FH-UNPAS, Bandung, 1998