Pengawasan Hakim MK oleh KY

of 10 /10
NAMA KELOMPOK: Medina Aulia Nugraha 20046 Windi Audya Harahap 20047 Kartini Promita R. Sianturi 20048 Hervinda Adi Prasetya 20049 Fajar Kusuma Pratama 20050 Andhika Chandra 20051

Transcript of Pengawasan Hakim MK oleh KY

Page 1: Pengawasan Hakim MK oleh KY

NAMA KELOMPOK: Medina Aulia Nugraha 20046

Windi Audya Harahap 20047

Kartini Promita R. Sianturi 20048

Hervinda Adi Prasetya 20049

Fajar Kusuma Pratama 20050

Andhika Chandra 20051

Page 2: Pengawasan Hakim MK oleh KY

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga tinggi

negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang

merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama

dengan Mahkamah Agung.

Page 3: Pengawasan Hakim MK oleh KY

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (atau yang disingkat PERPU)

Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Perppu MK).

Page 4: Pengawasan Hakim MK oleh KY

Perpu ini menyangkut tiga hal yaitu :

1. Persyaratan majelis hakim MK,

2. Proses seleksi hakim dan

3. Sistem pengawasan hakim.

Page 5: Pengawasan Hakim MK oleh KY

Ada 3 poin yang dapat menguatkan wacana terhadap

pengawasan hakim MK oleh KY yaitu :

1. Lemahnya monitoring secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman,

karena monitoring hanya dilakukan secara internal saja.

2. Menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan, karena

senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga ekternal dari MK itu sendiri.

3. Mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat kepada MK sebagai

lembaga yaing putusan nya bersifat final.

Page 6: Pengawasan Hakim MK oleh KY

1. Hal ini sesuai dengan sila ke 4 Pancasila.

2. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (atau yang disingkat PERPU) Nomor

1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Perppu MK).

Page 7: Pengawasan Hakim MK oleh KY

1. Lemahnya monitoring secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman, karena

monitoring hanya dilakukan secara internal saja .

2. Selain itu dengan adanya pengawasan oleh lembaga KY pada Hakim Konstitusi, ini

kemudian diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap

lembaga MK.

3. Menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan, karena senantiasa

diawasi secara intensif oleh lembaga eksternal diluar MK itu sendiri.

Page 8: Pengawasan Hakim MK oleh KY

1. Lord Acton mengatakan bahwa “Power tends to corrupt but absolute power corrupts absolutely” yang

intinya adalah kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan akan tetapi kekuasaan absolut sudah pasti disalah

gunakan.

2. Menurut Suparno SH.MH selaku dosen FH UNDIP beliau mengatakan bahwa Hakim Konstitusi

yang tidak diawasi oleh KY sama saja seperti seseorang yang melakukan pelanggaran norma agama.

3. Taufiqurahman Sahuri selaku Komisioner pada Komisi Yudisial (KY) Bidang Rekrutmen Hakim

mengatakan, pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini sesuai dengan tuntutan keadilan

dari masyarakat. Ini juga sesuai dengan pola pikir model hukum yang progresif.

Page 9: Pengawasan Hakim MK oleh KY

Kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini adalah, pengawasan Hakim MK

oleh KY sangatlah diperlukan. Karena pada hakikatnya, setiap lembaga di Indonesia

memiliki pengawasan nya. Pengawasan Hakim MK oleh KY merupakan tuntutan dari

masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Jika Hakim MK

diawasi oleh KY diharapkan tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran kode etik yang

dilakukan oleh Hakim, apalagi oleh Hakim Mahkamah Konstitusi.

Page 10: Pengawasan Hakim MK oleh KY