Pengelolaan keuangan negara

23
Copyright ©2014 zakajustice PERBAIKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Oleh ZAKA FIRMA ADITYA, SH. 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. 2 Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Undang- Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan, antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara 1 Email: [email protected] 2 Penjelasan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Transcript of Pengelolaan keuangan negara

Page 1: Pengelolaan keuangan negara

Copyright ©2014 zakajustice

PERBAIKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN

KEUANGAN NEGARA DI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH

DAERAH

Oleh

ZAKA FIRMA ADITYA, SH.1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam

alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara

yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang.

Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban

negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem

pengelolaan keuangan negara.2

Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan

menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem

pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan

dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal

Keuangan, antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara

ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak

dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam

dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Hal-hal lain mengenai

keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undang-undang.

Keuangan Negara merupakan hal terpenting dalam suatu Negara yang

berdaulat, tanpa adanya keuangan Negara tidak mungkin suatu Negara yang

berdaulat dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai badan hukum yang

1 Email: [email protected]

2 Penjelasan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Page 2: Pengelolaan keuangan negara

Copyright ©2014 zakajustice

bersifat publik dan semua alat dan kelengkapan Negara dapat berjalan dengan

baik. 3

Awal perkembangan keuangan Negara di mulai pada akhir abad ke dua

puluh ketika Negara mulai ikut campur dalam kepentingan negaranya ini yang

dapat di sebut dengan Negara modern (welfare state modern).4

Munculnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara sangatlah di sambut gembira karena diharapakan dapat mengatur dan

mengelola segala pertanggungjawaban Negara dengan baik dan bijaksana serta

dapat mengakhiri silang pendapat yang sering terjadi selama ini.

Adapun pengertian dari keuangan Negara menurut Undang-Undang

Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN) menyatakan bahwa

semua hak dan kewajiban Negara yang dapat di nilai dengan uang, serta segala

sesuatu yang dapat di nilai dengan barang yang dapat di jadikan milik Negara

yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.5

Akan tetapi dengan kehadiran Undang-Undan nomor 17 Tahun 2003 ini

tidak serta merta merubah system pengelolaan keuangan Negara menjadi lebih

baik seperti yang diharapkan. Akan tetapi justru menurut hasil temuan BPK tahun

2007 menyebutkan bahwa tingkat kebocoran keuangan Negara baik di

pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Yang disebabkan oleh buruknya

tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.

Perbaikan transparansi dan akuntabilitas fiskal merupakan salah satu kunci

bagi keberhasilan perombakan sistem sosial yang kita lakukan selama era

reformasi sejak krisis ekonomi tahun 1997-1998 yaitu berkaitan dengan

transparansi dan akuntabilitas. Di sektor ekonomi, kita ingin beralih dari sistem

perencanaan terpusat kepada sistem yang lebih banyak menggunakan mekanisme

pasar. Dalam bidang politik, reformasi itu ingin menggantikan sistem politik

otoriter masa lalu dengan sistem demokrasi. Dalam sistem pemerintahan, kita

ingin merombak sistem pemerintahan sentralistis masa lalu diganti dengan

memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah.

3 Muhammad Djafar, Hukum Keuangan Negara, Jakarta, Rajawali Press, 2011, hlm. 2.4 Ibid, hlm. 35 Lihat ketentuan umum BAB I Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Page 3: Pengelolaan keuangan negara

Copyright ©2014 zakajustice

Perencanaan terpusat pada masa Orde Baru telah menciptakan kolusi,

korupsi, dan nepotisme. Privatisasi dan deregulasi masa itu juga digunakan untuk

memindahkan hak milik negara kepada kroni penguasa politik. Akibatnya,

produktivitas dan efisiensi perekonomian nasional kita menjadi semakin menurun

dan berakhir pada krisis tahun 1997-1998. Sistem politik yang demokratris

sekarang ini memberikan jaminan kebebasan berserikat dan bersuara termasuk

mendirikan partai politik. Dewasa ini, TNI dan Polri tidak lagi memiliki wakil di

DPR dan menduduki jabatan sipil. Presiden dan wakil presiden serta kepala

daerah kini dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan platform atau janji politiknya

dan tidak lagi dipilih oleh MPR atau DPRD. Di masa lalu, MPR sekaligus

menyusun GBHN. Pada gilirannya, sistem ekonomi pasar hanya dapat berjalan

secara efektif dan efisien jika ada perlindungan hak milik individu serta

transformasi informasi pasar yang simetris6. Yang terakhir ini termasuk

transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Sistem politik yang demokratis

dan sistem pemerintahan yang didasarkan pada otonomi daerah juga menuntut

adanya transparansi serta akuntabilitas keuangan negara. Tanpa itu, rakyat tidak

akan mau membayar pajak dan investor tidak mau membeli Surat Utang Negara

(SUN) kecuali dengan tingkat suku bunga yang sangat tinggi. Konflik antar

daerah dapat dipicu oleh perasaan curiga karena tidak transparan dan tidak

akuntabelnya keuangan negara. UUD 1945 dan ketiga UU tentang Keuangan

Negara Tahun 2003-20042 serta UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK

menugaskan BPK sebagai satu-satunya auditor untuk memeriksa laporan

keuangan ketiga lapis pemerintahan di Indonesia baik dipusat, Provinsi dan

Kabupaten/Kota.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai akuntabilitas keuangan daerah

belum menunjukkan perbaikan sama sekali. Selama empat tahun sejak 2004-2007

tidak ada perubahan berarti. Kondisi buruk ini, dapat dilihat dari persentase

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa

Pengecualian dan Wajar Dengan Pengecualian. Bahkan selama kurun waktu

2004-2007 tersebut nilainya semakin menurun setiap tahun.7 Lebih jauh lagi,

Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2004 yang mendapat penilaian

6 Muhammad Djafar, Op.cit, hlm. 56.7 Pernyataan ketua BPK, Anwar Nasution dalam situs http://viva.co.id 15 Oktober 2008

Page 4: Pengelolaan keuangan negara

Copyright ©2014 zakajustice

Wajar Tanpa Pengecualian, di Balaikota DKI Jakarta turun dari semula 7 persen

menjadi 5 persen pada 2006 dan satu persen pada 2007. Sebaliknya, Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah dengan opini Tidak Memberi Pendapat semakin

meningkat dari 2 persen pada 2004 menjadi 17 persen pada 2007. Untuk periode

yang sama opini Tidak Wajar naik dari 3 persen menjadi 19 persen.

Melihat fenomena ini, Pemerintah Daerah seharusnya bertindak untuk

melakukan perbaikan terhadap laporan keuangan agar bisa mendapat opini Wajar

Tanpa Pengecualian. Sementara itu hasil pemeriksaan atas 275 Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah tahun 2007 menunjukkan hanya 3 laporan yang memperoleh

opini wajar tanpa pengecualian, 173 laporan dengan opini wajar dalam

pengecualian, 48 lapangan dengan opini tanpa memberi pendapat dan 51 laporan

dengan opini tidak wajar. BPK hingga 2007 disebutkan belum menerima laporan

dari 32 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan sebanyak 161 Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah dalam proses penyelesaian pemeriksaan.

B. Permasalahan

Transparansi dan akuntabilitas merupakan kata kunci untuk mewujudkan

pengelolaan keuangan negara yang bersih (good governance). Untuk

mewujudkannya, pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK RI) bertujuan untuk memastikan agar uang negara dikelola dengan baik,

transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan demi

sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Sehingga dengan tidak transparan dan

akuntabelnya suatu pengelolaan keuangan Negara maka dapat dipastikan tidak

akan memberikan kesejahteraan kepada rakyat.

ANALISIS

A. Upaya perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

negara, pemerintah dalam era reformasi telah melakukan koreksi secara

menyeluruh terhadap system keuangan negara yang dipergunakan pada masa

Page 5: Pengelolaan keuangan negara

Copyright ©2014 zakajustice

Pemerintahan Orde Baru. Koreksi pertama adalah degan mengintegrasikan

anggaran negara dengan meniadakan pembedaan antara anggaran rutin dan

anggaran pembangunan yang terpisah di masa Orde Baru. Kontrol atas APBN kini

sepenuhnya berada di tangan Menteri Keuangan. Tadinya anggaran pembangunan

dikendalikan oleh Bappenas. Sementara itu, tahun anggaran kini dirubah sesuai

dengan tahun kalender dari yang tadinya berakhir tanggal 31 Maret.

Administrasi dan pertanggungjawaban keuangan negara dirubah secara

mendasar. Jenis dan format laporan keuangan negara kini memberlakukan sistem

pembukuan berpasangan, menggunakan sistem akuntansi terpadu yang

dikomputerisasi, serta menerapkan desentralisasi pelaksanaan akuntansi secara

berjenjang oleh unit-unit akuntansi baik di kantor pusat maupun di daerah. ICW

yang digunakan selama Orde Baru merupakan warisan kolonial yang

menggunakan single entry account8 dan bukan sistem pembukuan berpasangan,

terpadu, dan berjenjang. Perubahan mendasar atas struktur APBN dan jenis,

format serta cara pelaporannya dimuat dalam ketiga Undang-Undang Keuangan

Negara tahun 2003-2004.

Koreksi yang kedua adalah dengan menyosialisasikan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) pada tanggal 13 Juni 20053. SAP ini merupakan yang

pertama dikeluarkan oleh pemerintah setelah enam puluh tahun Republik

Indonesia berdiri. Koreksi yang ketiga adalah dengan menerbitkan UU No. 15

Tahun 20064 yang memulihkan kebebasan dan kemandirian BPK dan sekaligus

memperluas objek pemeriksaannya. Setelah enam puluh tahun kita berbangsa dan

bernegara, pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel

baru dimulai dalam LKPP9 Tahun 2004. Walaupun masih jauh dari sempurna,

LKPP itu memuat rangkaian perubahan system fiskal yang disajikan dalam bentuk

neraca, lebih rinci dan lebih sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan

dicerna oleh masyarakat luas. Penyajian keuangan negara dalam bentuk neraca

dan format baru, yang telah diaudit oleh BPK-RI tersebut, merupakan suatu

8 Single entry account, disebut juga sistem tata buku tunggal. Merupakan pencatatan transaksi ekonomi dengan satu kali pencatatan. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas dicatatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat kurangnya kas dicatata pada sisi pengeluaran. 9 LKPP merupakan singkatan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Page 6: Pengelolaan keuangan negara

Copyright ©2014 zakajustice

tonggak sejarah kemajuan dan bagian dari perwujudan demokrasi politik yang

juga menuntut adanya transparansi serta akuntabilitas keuangan negara.10

LKPP yang merupakan pertanggungjawaban keuangan negara dalam

bentuk baru seperti sekarang ini adalah diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ketentuan peralihan

Pasal 36 ayat (2) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara itu menyatakan

bahwa ketentuan mengenai LKPP dalam bentuk sekarang ini akan berlaku mulai

APBN Tahun 2006. Namun demikian, UU No. 28 Tahun 2003 tentang APBN

Tahun 2004 telah memajukan awal mulai berlakunya penerapan LKPP format

baru tersebut. Undang-Undang APBN Tahun 2004 menyebutkan bahwa laporan

pertanggungjawaban APBN oleh Presiden sudah berupa LKPP format baru. 11

LKPP format baru sekarang ini berbeda dengan laporan keuangan

Pemerintah Pusat yang disusun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Sistem

Akuntansi Pemerintah dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)5. LKPP

yang berlaku sekarang ini terdiri dari Laporan Realisasi APBN (LRA) Pemerintah

Pusat yang disusun berdasarkan LRA Kementerian Negara/Lembaga, Neraca,

Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang

dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Bagian-

bagian LKPP yang lebih rinci, tertib dan sistematis tersebut merupakan hal yang

sangat penting bagi transparansi fiskal dan peningkatan akuntabilitas publik.12

Anggaran non budjter, yang sangat menonjol dalam masa Orde Baru, kini

semakin ditertibkan dan diintegrasikan dengan APBN/APBD. Kini tidak boleh

lagi menghimpun penerimaan nonbujeter dari mark-up pengadaan barang dan

jasa. Instansi negara tidak boleh lagi mendirikan badan usaha, yayasan dan

koperasi yang marak pada masa Orde Baru danpada hakikatnya merongrong

instansi induknya. Sementara itu, pemungutan Penerimaan Bukan Pajak semakin

ditertibkan.13

B. Temuan pemeriksaan atas LKPP dan opini pemeriksaan BPK

10 Yeni Nuraini, Model Pnegelolaan Keuangan Instansi Negara dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 11, No. 1 Juni 2012, hlm.611 Ibid, hlm.712 Ibid, hlm.713 Ibid, hl.8

Page 7: Pengelolaan keuangan negara

Copyright ©2014 zakajustice

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh BPK

selama periode 2004-2006 menemukan bahwa pertanggungjawaban atas

pelaksanaan APBN pada tingkat kementerian negara/lembaga belum seluruhnya

direviu oleh aparat pengawasan internal,sebagaimana diharapkan oleh UU.

Padahal dewasa ini pengawasan internal pemerintah di Indonesia merupakan yang

terumit di dunia dan terdiri dari empat lapis, yakni: BPKP, Irjen/SPI, Bawasda

Provinsi dan Bawasda Kabupaten/Kota. Keempat pengawas internal pemerintah

itu, terutama BPKP, memiliki jumlah sumber daya manusia, jaringan kantor,

peralatan maupun anggaran yang jauh lebih besar daripada BPK-RI. Seharusnya

BPKP itu dapat digunakan oleh pemerintah untuk membangun sistem akuntansi

dan pertanggungjawaban keuangan negara serta mengatasi kelangkaan tenaga

akuntan pada instansi teknis dan Bawasda agar dapat mengimplementasikan Paket

Ketiga UU tentang Keuangan Negara Tahun 2003-2004.

Dari segi teknis, setidaknya ada delapan kelemahan sistem pengendalian

internal keuangan negara yang ditemukan oleh pemeriksaan BPK atas LKPP pada

tahun anggaran 2004, 2005, dan 2006. Kelemahan tersebut yakni:14

pertama adalah masih perlunya perbaikan mendasar tentang sistem

akuntansi keuangan negara agar dapat diseragamkan sesuai dengan sistem yang

ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada tahun 2003 dan 2005.

Kedua, perlunya sinkronisasi sistem komputer instansi pemerintah agar

menjadi terintegrasi dan kompatibel antara satu dengan lainnya. Sebagaimana

telah disebut di atas, bahwa sistem computer pemerintah belum dapat menyamai

sistem komputer perbankan.

Ketiga, perlunya mengimplementasikan sistem perbendaharaan tunggal

agar uang negara tidak lagi tersebar di berbagai rekening, termasuk rekening

individu pejabat Negara yang sudah lama meninggal dunia. Undang-Undang No.

1 Tahun 2004 mengamanatkan perlunya kesatuan rekening Kas Umum Negara

dan Kas Umum Daerah. LKPP tahun 2004 melaporkan bahwa sebanyak 957 dari

rekening rekening pemerintah pada bank-bank senilai Rp20,55 triliun dicatat atas

nama pribadi pejabat negara, termasuk yang sudah lama meninggal dunia. LKPP

14 Mirawati, Sudjono dan Jan Hoesada. 2009. Strategi Penerapan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Majalah Akuntansi Indonesia. Edisi no. 15/tahun III/Maret 2009. Hal 56-61.

Page 8: Pengelolaan keuangan negara

Copyright ©2014 zakajustice

tahun 2005 dan 2006 melaporkan adanya peningkatan jumlah rekening seperti itu

dengan jumlah uang yang lebih besar pula.

Karena tersebarnya penyimpanan uang negara yang tidak terintegrasi pada

rekening Bendahara Umum Negara (BUN), Menteri Keuangan tidak mengetahui

posisi keuangan negara dan dana-dana yang tersebar itu tidak segera dapat

dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengatasi kesulitan likuiditasnya. Juga tidak

jelas siapa yang menikmati balas jasa bunga rekening tersebut. Setidaknya alokasi

sebagian dari Rekening Dana Investasi (RDI) merupakan praktik KKN. RDI

menjadi alternatif bagi kredit bank dan diberikan kepada badan usaha yang

sebenarnya mampu meminjam dari industri perbankan (bankable). Alokasi RDI,

yang berbunga rendah dan risiko yang hampir tidak ada dibuat oleh pejabat

Kemkeu dengan cara yang kurang transparan dan penagihannya kembali pun

hampir tidak pernah dilakukan secara serius. Besarnya RDI per 31 Desember

2005 adalah Rp60,5 triliun.

Keempat, perlunya inventarisasi aset negara, baik ditingkat pusat maupun

daerah. Kelima, perlunya penyediaan tenaga administrasi pembukuan pada setiap

unit instansi pemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Tenaga-tenaga

BPKP dapat digunakan untuk pembangunan sistem dan mengatasi kekurangan

tenaga administrasi pembukuan itu. Keenam, perlunya transparansi dan

akuntabilitas pemungutan pajak dan penyimpanannya sebelum ditransfer ke kas

negara. Ketujuh, perlunya perbaikan pembukuan BP Migas (Badan Pengelola

Migas) serta sinkronisasi penerimaan dan pengeluaran di sector perminyakan.

Sementara itu, perincian ongkos produksi penambangan migas oleh kontraktor

swasta harus dirasionalisasi dalam perhitungan cost recover agar dapat

mengoptimalkan penerimaan negara. Kedelapan, perlunya penertiban dasar

pemungutan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), penyimpanan dan

penggunaannya. Kesembilan, terbatasnya informasi tentang penerimaan negara.

Bagian berikut akan membahas larangan Undang-Undang Pajak untuk melakukan

pemeriksaan penerimaan negara dari pajak.

Kesembilan, temuan pemeriksaan di atas telah menyebabkan BPK

memberikan opini disclaimer pada LKPP selama tiga tahun berturut-turut. Yakni

pada tahun 2004, 2005, dan 2006. Pemberian pendapat BPK atas pemeriksaan

Page 9: Pengelolaan keuangan negara

Copyright ©2014 zakajustice

LKPP ketiga tahun anggaran itu adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 16, Ayat

(1), UU No. 15 Tahun 2004 BPK. Opini pemeriksaan BPK diberikan berdasarkan

tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan negara

berdasarkan kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),

kecukupan pengungkapan, efektifitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan

kepada perundang-undangan yang berlaku.

Pemeriksaan terhadap LKPP selama tiga tahun terakhir ini belum

ditujukan untuk menilai kinerja pemerintahan yang meliputi aspek ekonomi,

efisiensi dan efektifitas. Karena disusun berbasis kas, LKPP tidak

memperhitungkan kewajiban kontijensi pemerintah. LKPP juga tidak

mengungkapkan strategi pemerintah untuk menunda pembayaran kepada kreditur

maupun kontraktornya sebagai cara untuk mengurangi defisit anggaran berbasis

kas itu. Perbaikan kesembilan, kelemahan mendasar administrasi pengendalian

keuangan di atas merupakan upaya preventip bagi penanggulangan KKN. Hanya

orang yang tidak mengerti tata negara dan tidak memahami ilmu akuntansi serta

keuangan negara yang mengatakan bahwa temuan pemeriksaan BPK itu

bernuansa politik. Dengan opini LKPP seperti ini, sulit kiranya bagi pemerintah

untuk meningkatkan peringkat SUN (Surat Utang Negara) yang dijualnya di pasar

dunia sehingga mencapai investment grade agar dapat menurunkan kupon atau

tingkat suku bunganya.

C. Tidak transparan dan akuntabelnya Ditjen Pajak

Sebagaimana telah disebutkan di atas, salah satu alasan BPK memberikan

opini disclaimer pada LKPP adalah karena tidak adanya transparansi dan

akuntabilitas penerimaan pajak yang merupakan porsi terbesar dari penerimaan

negara. UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun

1983 dan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa

pemeriksaan pajak oleh BPK hanya boleh dilakukan dengan ijin tertulis dari

Menteri Keuangan. Faktanya, hampir tidak pernah Menteri Keuangan

memberikan ijin untuk melakukan pemeriksaan pajak. Dengan demikian, Ditjen

Page 10: Pengelolaan keuangan negara

Copyright ©2014 zakajustice

Pajak merupakan satusatunya instansi negara yang berada di luar jangkauan

pemeriksaan BPK. Dengan demikian BPK merupakan satu-satunya lembaga

pemeriksa keuangan di dunia yang tidak boleh memeriksa Ditjen Pajak negaranya

sendiri.

Walaupun sudah menghabiskan biaya yang sangat besar untuk

pembangunannya, data base Ditjen Pajak sangat buruk. Sementara itu statistik

perpajakan pun hampir tidak ada. Tidak ada informasi mengenai jumlah wajib

pajak yang telah memiliki NPWP dan berapa jumlah yang benar-benar membayar

pajak. Pada tahun 2006, Ditjen Pajak menyebut adanya kenaikan jumlah pemiliki

NPWP sebesar 5 kali lipat dalam masa satu bulan, tapi yang diberikan nomornya

langsung oleh presiden di Istana Negara adalah anggota TNI, PNS maupun

karyawan perusahaan swasta skala besar. Dalam sistem withholding yang

digunakan dewasa ini, pajak mereka itu dipotong langsung oleh kantor di mana

mereka bekerja untuk disetorkan pada Ditjen Pajak. Akibatnya, kenaikan jumlah

pemilik NPWP tersebut belum dapat meningkatkan tax ratio dari tingkat 13,5%

dari PDB15.

Tidak ada informasi distribusi wajib pajak menurut lapis tarif pajak, sektor

ekonomi, skala usaha maupun daerah. Tidak ada informasi mengenai kepatuhan

wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya dan apa upaya

Ditjen Pajak untuk menerapkan berlakunya undang-undang pajak untuk

meningkatkan tax ratio tersebut. Pengenaan pajak atas dasar kesadaran sukarela

dari wajib pajak untuk menghitung sendiri kewajibannya (selfassessment)

merupakan lisensi untuk penggelapan pajak jika tidak disertai dengan penegakan

hukum dan audit oleh auditor independen. Lebih dari 70% konsultan pajak

sekarang ini merupakan pensiunan karyawan Ditjen Pajak sendiri yang tidak

pernah diawasi dan direvisi pekerjaannya.

Sebagaimana yang berlaku secara universal, BPK tidak akan melakukan

pemeriksaan atas wajib pajak. Fokus pemeriksaan BPK adalah pada ketertiban

petugas pajak untuk melaksanakan tugasnya melaksanakan Undang-Undang

Perpajakan. Pemeriksaan oleh BPK pun akan dilakukan dengan mengambil

15 Nur Hidayat, Pemeriksaan Pajak, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, hlm. 20.

Page 11: Pengelolaan keuangan negara

Copyright ©2014 zakajustice

sampel yang dipilih secara acak. Setidaknya ada lima aspek perpajakan yang akan

diperiksa oleh BPK yaitu16:

1. Pelaporan mengenai penerimaan pajak menurut daerah, sektor ekonomi,

skala usaha.

2. Menilai kewajaran penetapan perhitungan kewajaran penetapan

perhitungan pajak PPh, PPN, dan Wajib Pajak oleh petugas pajak.

3. Menguji dan menilai penyelesaian keberatan dan peninjauan kembali

penetapan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak.

4. Administrasi tunggakan dan penagihan pajak termasuk kewajaran

penghapusan tunggakan pajak.

5. Dasar pemberian restitusi pajak yang dilakukan oleh petugas pajak. Pada

gilirannya, hasil pemeriksaan BPK itu wajib untuk dilaporkannya kepada

DPR sebagai pemegang hak budjet.

D. Peranan DPR dan DPRD untuk menindaklajuti temuan BPK

Peranan DPR dan DPRD perlu ditingkatkan untuk dapat mewujudkan

transparansi dan akuntabilitas keuangan negara maupun untuk membangun

kemampuan institusional Pemda. Peranan DPR itu, disatu pihak, dapat dilakukan

dengan melakukan sinkronisasi undang-undang agar jangan bertentangan antara

satu dengan lainnya. Contoh pertentangan antara undang-undang itu adalah UU

Perpajakan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Paket tiga UU Keuangan

Negara Tahun 2003-2004. Peranan DPR dan DPRD juga dalam meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas fiskal dapat diwujudkan melalui tindak lanjut

temuan BPK untuk menyempurnakan sistem pengendalian internal keuangan

negara.

Untuk dapat menindaklanjuti perbaikan kelemahan mendasar administrasi

keuangan negara dan daerah tersebut, BPK telah menyarankan kepada DPR dan

DPRD untuk dapat membentuk suatu Panitia Akuntabilitas Publik (PAP). Di

parlemen negara asing PAP itu disebut sebagai Public Account Committee (PAC).

Di negara lain itu, PAP diketuai oleh anggota DPR dan DPRD dari partai oposisi

16 Muhammad Djafar, Op.Cit, hlm. 104.

Page 12: Pengelolaan keuangan negara

Copyright ©2014 zakajustice

untuk menjaga check and balance. PAP merupakan perwujudan dari kekuasaan

DPR dan DPRD sebagai pemegang hak budjet. DPR dan DPRD di Indonesia

sudah memiliki Panitia Anggaran untuk membahas rencana anggaran negara

tingkat pusat dan daerah17.

DPR dan DPRD juga sudah memiliki komisi-komisi yang mengawasi

penggunaan anggaran dan kinerja sektoral departemen teknis. Namun, DPR dan

DPRD kita belum memiliki PAP yang memantau pelaksanaan RAPBN dan

RAPBD secara keseluruhan. Misalnya, tidak pernah dilakukan pengecekan oleh

DPR dan DPRD bagaimana suatu instansi negara membelanjai dirinya, berapa

dari sumber APBN/APBD dan berapa dari sumber lainnya. DPR, DPRD dan

pemerintah seharusnya dapat melakukan restrukturalisasi berbagai organisasi

badan layanan umum setelah era reformasi. Otonomi daerah yang menyerahkan

pengurusan sekolah dasar dan menengah, rumah sakit, dan sebagian dari

infrastruktur kepada daerah menuntut cara pengorganisasian dan pembelanjaan

yang berbeda daripada pada masa pemerintahan yang sentralistis di masa lalu.

Sementara itu, dasar pemungutan PNBP dari segi tarifnya, cara penyimpanan serta

penggunaannya perlu diatur dan diawasi oleh DPR dan DPRD agar tidak menjadi

liar seperti Pungutan Departemen Kelautan dan Perikanan serta pungutan

Mahkamah Agung yang terjadi dewasa ini. Pada hakikatnya, PNBP merupakan

user charge atau pungutan biaya penggunaan jasa publik yang jelas dapat

diidentikasikan konsumennya.18

E. Perbaikan Secara Total

Menyikapi buruknya laporan keuangan daerah, BPK mempersiapkan enam

bidang perbaikan atau action plan. BPK berharap dengan langkah ini buruknya

transparansi keuangan dan akuntabilitas daerah dapat meningkat dengan peluang

kebocoran yang lebih kecil. Karena dengan laporan yang lebih baik maka kinerja

pemerintah daerah bisa lebih cepat, tidak terhambat dan bisa memberikan

pelayanan dan kesejahteraan pada rakyat.

17 Yeni Nuraini, Op.Cit, hlm. 8.18 Yeni Nuraini, OP.Cit, hlm. 11.

Page 13: Pengelolaan keuangan negara

Copyright ©2014 zakajustice

Enam bidang perbaikan ini mencakup sistem pembukuan, sistem aplikasi

teknologi komputer, inventarisasi aset dan utang, jadwal waktu penyusunan

laporan keuangan dan pemeriksaan serta pertanggungjawaban anggaran, quality

assurance atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh pengawas intern dan

sumber daya manusia19.

Selain itu BPK juga telah mengambil enam bentuk inisiatif untuk

mendorong percepatan pembangunan sistem pembukuan dan manajemen

keuangan negara. Keenam bentuk inisiatif itu merupakan beyond the call of duty

bagi BPK yang mempengaruhi baik eksekutif maupun legeslatif20.

1. Pertama, pemerintah daerah menandatangani management representatif

letter dalam setiap pemeriksaan BPK RI untuk menunjukkan komitmen

dan tanggung jawabnya terhadap upaya perbaikan sistem keuangan daerah.

2. Kedua, pemerintah daerah menentukan kapan mencapai opini wajar tanpa

pengecualian dengan menyusun action plan yang memuat apa yang harus

dilakukan, aspek atau bidang apa yang perlu diperbaiki, bagaimana

caranya, siapa yang melakukannya dan kapan atau jadwal kegiatannya.

3. Ketiga, pemerintah daerah menggunakan universitas setempat dan BPKP

untuk memperbaiki sistem keuangan daerah dan aplikasi komputernya,

serta meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan akuntansi

keuangan daerah, dan penyediaan tenaga pembukuan yang trampil.

4. Keempat, mendorong perombakan struktural Badan Layanan Umum,

BUMN dan BUMD agar menjadi lebih mandiri dan korporatis. BLU

termasuk sekolah hingga universitas dan rumah sakit pemerintah pusat dan

daerah.

5. Kelima, DPR membentuk panitia akuntabilitas publik untuk

menindaklanjuti temuan BPK-RI dan mendorong pemerintah daerah untuk

perbaikan sistem pengendalian intern dan percepatan pembangunan sistem

keuangan daerah, termasuk penyusunan peraturan daerah terkait.

6. Keenam, dalam lingkungan makro, ditingkat departemen, Depdagri,

Depkeu, dan Departemen Teknis berkoordinasi untuk menyusun suatu

19 Diambil dari website resmi BPK, http://bpk.go.id20 Diambil dari situs http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/2808-akuntabilitas_keuangan_daerah_masih_buruk edisi 15 Oktober 2008

Page 14: Pengelolaan keuangan negara

Copyright ©2014 zakajustice

desain yang jelas dalam melaksanakan paket tiga UU Keuangan Negara

Tahun 2003-2004 dalam kaitannya dengan otonomi daerah untuk

meniadakan serangkaian peraturan yang tidak jelas, multi tafsir, rumit,

tidak stabil dan sering berubah

SIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan

keuangan Negara di Indonesia saat ini masih terjadi berbagai macam masalah,

salah satunya adalah berkaitan dengan proses transparansi dan akuntabilitas

keuangan Negara yang masih sangat lemah. Adanya kewenanan dari Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diamanatkan oleh UUD 1945 untuk mengawasi

jalannya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara baik oleh

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjadikan penggunaan keuangan

Negara sangat diperketat, meskipun masih juga terdapat kelemahan dan lubang

yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu dalam menguntungkan dirinya

sendiri dan merugikan negara.

Ketidakharmonisan antar lembaga dipemerintahan disinyalir menjadi

penyebab dari lemahnya transaparansi penggunaan keuangan Negara.

Ketidakharmonisan tersebut adalah anatara BPK , Dirjen Pajak dengan

DPR/DPRD.

DAFTAR REFERENSI

Djafar, Muhammad. 2011. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mirawati, Sudjono dan Jan Hoesada. 2009. Strategi Penerapan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Majalah Akuntansi Indonesia. Edisi no. 15/tahun III/Maret 2009

Nur Hidayat,. 2012. Pemeriksaan Pajak. Jakarta: Elex Media Komputindo.Yeni Nuraini, Model Pengelolaan Keuangan Instansi Negara dalam Mewujudkan

Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 11, No. 1 Juni 2012

Page 15: Pengelolaan keuangan negara

Copyright ©2014 zakajustice

Situs Website:

http://bpk.go.idhttp://viva.co.id