Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET,

TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN

Oleh : Dr. DJASWADIN, SH. MSi

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

PEGAWAI

UNIT KERJA

GRATIFIKASI

1. UPG Pusat dibentuk oleh Menteri terdiri atas; - SesItjen - Biro Hukor - Biro SDM - SesDitjen. 2. UPG Pimpinan perguruan Tinggi & Koordinator Lembaga Layanan PT

ANALISA

BUKAN SUAP 10 HARI

SUAP 6 hari

25 HARI

25 HARI

Dikembalikan Ke Penerima Diserahkan ke KPK

DASAR PERTIMBANGAN

¾Mewujudkan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ¾Untuk terwujudnya integritas

pengelola dan penyelenggara negara, perlu diatur pengendalian gratifikasi

¾ Menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Æ Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 13

� Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Æ Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

� Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Æ Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140

� Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

� Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019

� Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 Æ Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

DASAR HUKUM

¾ Pegawai di Lingkungan Kemenristekdikti yang selanjutnya disebut Pegawai adalah aparatur sipil negara dan pegawai lainnya berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan di lingkungan kemristekdikti

Pasal 1

¾ Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya

¾ Gratifikasi dalam Kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut

¾ Penerima adalah Pegawai maupun unit kerja di lingkungan Kemenristekdikti yang menerima uang/barang/jasa sehubungan dengan implementasi penerimaan dan pemberian dalam konteks gratifikasi.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

¾ Unit Pengendalian Gratifikasi, yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit pelaksana program pengendalian gratifikasi

Pasal 2

¾ Pegawai dan/atau unit kerja wajib melaporkan segala bentuk penerimaan sehubungan dengan Gratifikasi.

Pasal 3 Gratifikasi dikecualikan:

1. Hadiah langsung/undian, voucher, point rewards, atau souvenir berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;

2. Diperoleh karena prestasi akademis/ non-akademis dengan biaya sendiri

3. Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi tidak terkait dengan kedinasan;

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

4. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan

5. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat

6. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun

7. Diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana

8. Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan atau kegiatan

9. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan

10.Gratifikasi dalam kedinasan.

Pasal 3

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Pasal 4

¾Menteri membentuk UPG Pusat untuk mengendalikan Gratifikasi.

¾UPG Pusat terdiri atas: a. Sekretariat Inspektorat Jenderal; b. Biro Hukum dan Organisasi; c. Biro Sumber Daya Manusia; dan d. Sekretariat Direktorat Jenderal.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

� Pemimpin PTN dan koordinator lembaga layanan pendidkan tinggi membentuk UPG sebagai perpanjangan tangan UPG Pusat Æ melakukan koordinasi dengan UPG Pusat dan wajib membuat laporan kepada UPG Pusat.

�Unsur UPG pada perguruan tinggi negeri :

a. Wakil Rektor/Wakil Direktur yang membidangi administrasi umum dan/atau keuangan; dan

b. Satuan Pengawasan Intern.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

� Unsur UPG Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi :

a. Sekretaris Pelaksana Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;

b. Satuan Pengawasan Intern.

Pasal 5

�Setiap penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan kepada UPG Pusat atau UPG dengan mengisi formulir pelaporan melalui surat maupun surat elektronik melalui http://itjen.ristekdikti.go.id.

�Penerima gratifikasi wajib melaporkan ke UPG Pusat atau UPG paling lama 25 hari setelah menerima gratifikasi.

�UPG Pusat atau UPG Meneliti gratifikasi untuk menentukan gratifikasi dianggap suap atau bukan.

� Jika gratifikasi bukan suap, UPG Pusat atau UPG mengembalikan barang bukti gratifikasi kepada penerima gratifikasi paling lama 10 hari.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Pasal 6

�Jika gratifikasi dianggap suap, UPG Pusat atau UPG Pusat menyampaikan gratifikasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lama 6 hari kerja setelah diterima.

Pasal 7

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 20

- TERIMA KASIH -