PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL LKPM...

Kampar Riau, 30 September 2019

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL LKPM DAN DASAR HUKUM

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

2

PEMANTAUAN

PEMBINAAN

PENGAWASAN

PENGENDALIAN

PELAKSANAAN

PENANAMAN

MODAL

OUTPUT

Pemahaman Ketentuan

Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal oleh

investor dan

penyelesaian

permasalahan

Pelaksanaan Penanaman

Modal dan Pemanfaatan

Fasilitas Penanaman

Modal dilakukan sesuai

ketentuan

IMPLEMENTASI

TARGET: Mencapai

target realisasi investasi

sesuai ketentuan

RUANG LINGKUP

LINGKUP PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Data dicantumkan di :

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

Laporan Kantor Perwakilan

Supervisi dan sosialisasi ketentuan

pelaksanaan penanaman modal

Pembinaan dan penyelesaian

permasalahan

Fasilitasi percepatan realisasi investasi

proyek

Pengawalan percepatan proyek strategis

nasional

Pengawasan tindak lanjut dari :

Evaluasi Perizinan Berusaha

Indikasi pelanggaran ketentuan

Pemanfaatan fasilitas bea masuk

Permintaan unit lain di BKPM dan/atau

Instansi Teknis terkait

Usulan pencabutan perizinan berusaha

dari DPMPTSP Provinsi/Kab/Kota

Proses pengenaan dan pencabutan sanksi

KEWENANGAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL (Pasal 5)

1. Memiliki ruang lingkup lintas daerah provinsi.

2. Terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi.

3. Pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional.

4. Pada bidang industri yang mengolah dan menghasilkan bahan B3 dan jenis industri teknologi tinggi yang strategis.

5. Terkait fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah.

6. Terkait strategi pertahanan dan keamanan nasional.

7. PMA dan Penanam Modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain.

8. Bidang penanaman modal lain menurut peraturan perundang-undangan

BKPM DPMPTSP Provinsi

1. Memiliki ruang lingkup kegiatan lintas daerah kabupaten/kota.

2. Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Badan PKPBPB/ Administrator KEK

Kegiatan Berusaha yang berlokasi di wilayah KPBPB/wilayah KEK.

DPMPTSP Kab/Kota

Memiliki ruang lingkup kegiatan di daerah kabupaten/kota.

Penanaman Modal

Kewenangan langsung jika terjadi hal-hal sbb: a. permintaan dari Instansi Teknis berwenang; b. permintaan pendampingan dari instansi Pemerintah; c. pengaduan masyarakat; d. pengaduan dari Pelaku Usaha; atau e. terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat

membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.


4

PEMANTAUAN (Pasal 9 - 17)

Laporan realisasi

impor dan/atau fasilitas fiskal

7 hari kerja setelah mendapat SPPB dari Dirjen Bea dan Cukai

Laporan Kegiatan Kantor Perwakilan

KPPA dan KP3A

KPA Migas

BUJKA

LKPM

Setiap kegiatan usaha ≥ Rp. 500 juta

per bidang usaha

per lokasi

Belum berproduksi

komersial

Sudah berproduksi

komersial

Setiap 3 bulan

Laporan kegiatan usaha lainnya sesuai peraturan Instansi Teknis

Semester I : paling lambat tanggal 10 Juli

tahun bersangkutan

Semester II : paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya

1 tahun sekali, paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya

BKPM

BKPM dan

Kementerian PUPera


5

KETENTUAN PENYAMPAIAN LKPM

Perizinan Berusaha yang diterbitkan

OSS

Perizinan Berusaha yang tidak diterbitkan melalui OSS

Belum Berproduksi Komersial

Sudah Berproduksi Komersial

LKPM

3 Disampaikan

setiap 3 bulan

> Rp 500 Juta Kegiatan Usaha

dengan investasi diatas Rp. 500 juta

Pernyataan siap berproduksi/beroperasi

komersial

Disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli,

Oktober, dan Januari

Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM setiap 3

bulan sekali secara online melalui SPIPISE


6

PRINSIP DASAR LKPM

1. Laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Penanam Modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.” (Peraturan BKPM No 7/2018)

2. Media komunikasi antara Pemerintah dan Pelaku Usaha

What ?

Why ?

1. Setiap Penanam Modal (Pelaku Usaha) wajib untuk membuat dan menyampaikan LKPM (Undang-Undang No. 25 Tahun 2007)

2. Dengan melaporkan LKPM, Pelaku Usaha berperan dalam pertumbuhan ekonomi.

3. Pelaku usaha dapat menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan proyeknya dilapangan.

1. LKPM merupakan potret investasi di Indonesia mengenai potensi, hambatan dan kebijakan apa yang harus diambil oleh Pemerintah.

2. Pemerintah mempunyai target realisasi investasi setiap tahun sesuai dengan RPJMN.

PELAKU USAHA PEMERINTAH


7

PRINSIP DASAR LKPM

IU IK 1. LKPM terdiri atas : a. LKPM yang belum berproduksi

Komersial b. LKPM yang sudah berproduksi

komersial. 2. LKPM Kegiatan usaha yang sudah

berproduksi komersial disampaikan oleh Pelaku Usaha yang telah menyatakan siap berproduksi/beroperasi komersial secara daring melalui SPIPISE

PERIZINAN

BERUSAHA

WHEN ?

WHO? Pelaku Usaha setelah mendapatkan Perizinan Berusaha, wajib menyampaikan LKPM untuk

setiap bidang usaha dan/atau lokasi

PERIODE PELAPORAN LKPM


8

Aplikasi LKPM Online dapat diakses dengan menggunakan komputer (laptop) spesifikasi standar yang dilengkapi dengan akses ke jaringan internet

Akses ke sistem disarankan menggunakan browser:

Mozilla Firefox https://www.mozilla.org

Alamat Website LKPM Online

https://lkpmonline.bkpm.go.id/

APLIKASI LKPM ONLINE WHERE ?

Google Chrome

https://www.mozilla.org/

https://lkpmonline.bkpm.go.id/


9

PEMBINAAN (Pasal 18 - 19)

Pemblokiran Hak Akses (flag) dapat

dilakukan terhadap perusahaan dengan

permasalahan sengketa antar pemegang

saham dan dapat dibuka kembali setelah

para pemegang saham telah mencapai

kesepakatan.

• Koordinasi dengan instansi teknis/pihak

terkait dalam hal fasilitasi penyelesaian

permasalahan.

• Koordinasi dengan Satuan Tugas dalam

hal fasilitasi penyelesaian hambatan

atas Perizinan Berusaha.

Hasil fasilitasi debottlenecking

dituangkan dalam notula yang

standar dan perkembangannya

didata dan dimonitor.

Bimbingan sosialisasi atau workshop

atau bimbingan teknis atau dialog

investasi;

Fasilitasi percepatan realisasi investasi

proyek dan pengawalan percepatan proyek

strategis nasional yang sudah memiliki

perizinan berupa kemudahan berusaha bagi

Penanam Modal contohnya antara lain

launching KOPI MANTAP pada tanggal 12

Maret 2019

Pemberian konsultasi

Fasilitasi penyelesaian permasalahan


10

PENGAWASAN (Pasal 20 - 24)

Evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal

Terindikasi penyimpangan atas ketentuan penanaman modal

Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan

Permintaan unit lain di BKPM dan/atau Instansi Teknis terkait

Usulan pencabutan perizinan berusaha dari DPMPTSP Provinsi/Kab/Kota

Proses pengenaan dan pencabutan sanksi

Dapat didampingi oleh instansi

teknis dan profesi bersertifikat

keahlian terkait

Dituangkan dalam BAP

Surat pemberitahuan disampaikan 3

hari kerja

Pengawasan dapat dilaksanakan

oleh BKPM, DPMPTSP Provinsi,

DPMPTSP Kabupaten/Kota,

Badan Pengusahaan KPBPB,

atau Administrator KEK sesuai

dengan kewenangannya.


11

TINDAKAN ADMINISTRATIF (Pasal 25 - 39 )

Diperuntukkan terhadap Perizinan Penanaman Modal

yang tidak diterbitkan melalui sistem OSS.

KP3A dan Kantor

Perwakilan BUJKA

menyampaikan

permohonan

Penutupan melalui

sistem OSS

Pencabutan perizinan

berdasarkan

permohonan pelaku

usaha

Pencabutan

perizinan

berdasarkan putusan

pengadilan

Penutupan

KPPA dan KPA

MIGAS

Penutupan Kantor

Cabang yang Izin

Usahanya diterbitkan

oleh PTSP Pusat di BKPM

Pengenaan

Sanksi

1 2 3 4 5

Pencabutan pada salah

satu proyek dalam 1

perizinan,

ditindaklanjuti melalui

perubahan perizinan.

Diterbitkan paling

lambat 3 hari kerja

setelah berkas

lengkap dan benar

Pemblokiran hak

akses SPIPISE dan

dapat dibuka kembali

setelah tanggapan

tertulis dan tindak

lanjut disampaikan.

Pencabutan Perizinan

Jenis

Perizinan

sesuai

Lampiran PP

No. 24/2018

Jenis Perizinan

sesuai

Pasal 4

Per BKPM

No. 6/2018


12

Pengenaan Sanksi Jenis Sanksi Mekanisme Pengenaan Sanksi

Pelaku Usaha :

Tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab.

Melakukan pelanggaran tertentu dan mendesak.

Memenuhi kriteria pengenaan sanksi yang diatur oleh instansi teknis terkait.

Pengenaan sanksi dapat dilakukan secara bertahap dan dapat diikuti dengan pemblokiran Hak Akses.

Pelaku usaha dapat memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut dalam 30 hari kalender.

Sanksi Administratif (Pasal 31 - 39 )

peringatan tertulis atau daring pembatasan kegiatan usaha pembekuan kegiatan usaha

dan/atau Fasilitas Penanaman Modal; atau

pencabutan kegiatan usaha dan/atau Perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.

Thank you

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia Investment Coordinating Board Jln. Jend. Gatot Subroto No. 44 Jakarta 12190 - Indonesia

t .+62 21 5292 1334

f .+62 21 5264 211

e [email protected]

www.bkpm.go.id Terima kasih

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL LKPM...

Documents

Transcript of PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL LKPM...