PENGERTIAN HUKUM

download PENGERTIAN HUKUM

of 73

Transcript of PENGERTIAN HUKUM

PENGERTIAN HUKUM DAGANGPosted on Mei 21, 2011 by eghasyamgrint Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan . atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan . sistem hukum dagang menurut arti luas adalah hukum dibagi 2 yaitu yang tertulis dan tidak tertulis tentang aturan perdagangan.PENGERTIAN HUKUM DAGANG

Perdagangan atau Perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Pada zaman yang modern ini perdagangan adalah pemberian perantaraan antara produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan. Ada beberapa macam pemberian produsen dan konsumen : perantaraan kepada

Pekerjaan orang-orang perantara sebagai makelar, komisioner, pedagang keliling dan sebagainya.

Pembentukan badan-badan usaha (asosiasi), seperti perseroan terbatas (PT), perseroan firma (VOF=Fa) Perseroan Komanditer, dsb yang tujuannya guna memajukan perdagangan. Pengangkutan untuk kepentingan lalu lintas niaga baik didarat, laut maupun udara. Pertanggungan (asuransi)yang berhubungan dengan pengangkutan, supaya si pedagang dapat menutup resiko pengangkutan dengan asuransi. Perantaraan Bankir untuk membelanjakan perdagangan. Mempergunakan surat perniagaan (Wesel/ Cek) untuk melakukan pembayaran dengan cara yang mudah dan untuk memperoleh kredit.

Pada pokoknya Perdagangan mempunyai tugas untuk : Membawa/ memindahkan barang-barang dari tempat yang berlebihan (surplus) ke tempat yang berkekurangan (minus). Memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen. Menimbun dan menyimpan barang-barang itu dalam masa yang berkelebihan sampai mengancam bahaya kekurangan. Pembagian jenis perdagangan, yaitu :

Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang. Perdagangan mengumpulkan (Produsen besar eksportir) Perdagangan menyebutkan (Importir pedagang menengah konsumen) Menurut jenis barang yang diperdagangkan Perdagangan barang, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani manusia (hasil pertanian, pertambangan, pabrik) Perdagangan buku, musik dan kesenian. Perdagangan uang dan kertas-kertas berharga (bursa efek) Menurut daerah, tempat perdagangan dilakukan Perdagangan dalam negeri. Perdagangan luar negeri (perdagangan internasional), meliputi : Perdagangan Ekspor Perdagangan Impor Perdagangan meneruskan (perdagangan transito) tengkulak pedagang

pedagang besar

Usaha Perniagaan adalah usaha kegiatan baik yang aktif maupun pasif, termasuk juga segala sesuatu yang menjadi perlengkapan perusahaan tertentu, yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan. Usaha perniagaan itu meliputi : Benda-benda yang dapat diraba, dilihat serta hak-hak seperti : Gedung/ kantor perusahaan. Perlengkapan kantor : mesin hitung/ ATK dan alat-alat lainnya. Gudang beserta barang-barang yang disimpan didalamnya. Penagihan-penagihan Hutang-hutang Para pelanggan Rahasia-rahasia perusahaan. Kedudukan antara kekayaan pribadi (prive) dan kekayaan usaha perniagaan : Menurut Polak dan Molengraaff, kekayaan usaha perniagaan tidak terpisah dari kekayaan prive pengusaha. Pendapat Polak berdasarkan Ps 1131 dan 1132 KUHS

Ps 1131 : Seluruh harta kekayaan baik harta bergerak dan harta tetap dari seorang debitur, merupakan tanggungan bagi perikatanperikatan pribadi. Ps 1132 : Barang-barang itu merupakan tanggungan bersama bagi semua kreditur. Menurut Prof. Sukardono, sesuai Ps 6 ayat 1 KUHD tentang keharusan pembukuan yang dibebankan kepada setiap pengusaha yakni keharusan mngadakan catatan mengenai keadaan kekayaan pengusaha, baik kekayaan perusahaannya maupun kekayaan pribadinya.

Sumber Hukum Dagang Hukum Dagang di Indonesia bersumber pada : Hukum tertulis yang dikodifikasikan KUHD KUHS Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan yaitu peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan.

KUHD mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848 berdasarkan asas konkordansi. Menurut Prof. Subekti SH, adanya KUHD disamping KUHS sekrang ini tidak pada tempatnya, karena KUHD tidak lain adalah KUHPerdata. Dan perkataan dagang bukan suatu pengertian hukum melainkan suatu pengertian perekonomian. Dinegeri Belnda sudah ada aliran yang bertujuan menghapuskan pemisahan antara hukum perdata dengan hukum dagang.

Asas-Asas Hukum Dagang Pengertian Dagang (dalam arti ekonomi), yaitu segala perbuatan perantara antara produsen dan konsumen. Pengertian Perusahaan, yaitu seorang yang bertindak keluar untuk mencari keuntungan dengan suatu cara dimana yang bersangkutan menurut imbangannya lebih banyak menggunakan modal dari pada menggunakan tenaganya sendiri.

Pentingnya pengertian perusahaan : Kewajiban memegang bersangkutan. buku tentang perusahaan yang

Perseroan Firma selalu melakukan Perusahaan. Pada umumnya suatu akte dibawah tangan yang berisi pengakuan dari suatu pihak, hanya mempunyai kekuatan pembuktian jika ditulis sendiri oleh si berhutang atau dibubuhi tanda persetujuan yang menyebutkan jumlah uang pinjaman, tapi peraturan ini tidak berlaku terhadap hutang-hutang perusahaan. Barang siapa melakukan suatu Perusahaan adalah seorang pedagang dalam pengertian KUHD Siapa saja yang melakukan suatu Perusahaan diwajibkan, apabila diminta, memperlihatkan buku-bukunya kepada pegawai jawatan pajak. Suatu putusan hakim dapat dijalankan dengan paksaan badan terhadap tiap orang yang telah menanda tangani surat wesel/ cek, tapi terhadap seorang yang menandatangani surat order atau surat dagang lainnya, paksaan badan hanya diperbolehkan jika suart-surat itu mengenai perusahaannya.

Sumber Hukum Dagang Pokok : KUHS, Buku III tentang Perikatan. Kebiasaan Ps 1339 KUHS : Suatu perjanjian tidak saja mengikat untuk apa yang semata-mata telah diperjanjikan tetapi untuk apa yang sudah menjadi kebiasaan Ps 1347 KUHS : hal-hal yang sudah lazim diperjanjikan dalam suatu perjanjian, meskipun tidak secara tegas diperjanjikan harus dianggap juga tercantum dalam setiap perjanjian semacam itu. Yurisprudensi Traktat Doktrin Pentingan suatu Perusahaan memegang buku (Ps 6 KUHD) Sebagai catatan mengenai : Keadaan kekayaan perusahaan itu sendiri keharusan menanggung hutang piutang Segala hal ihwal mengenai perusahaan itu. Dari sudut hukum pembuktian (Ps 7 KUHD Jo Ps 1881 KUHS), misalnya dengan adanya pembukuan yang rapi, hakim dapat berkaitan dengan

mengambil keputusan yang tepat jika ada persengketaan antara 2 orang pedagang mengenai kwalitas barang yang diperjanjikan.

Orang-orang Perantara Golongan I : buruh/ pekerja dalam perusahaan: pelayan, pemegang buku, kasir, orang yang diberi kuasa untuk menjalankan usaha dagang dalam suatu Firma (Procuratie Houder) Golongan II : Makelar : seorang penaksir dan perantara dagang yang telah disumpah yang menutup perjanjian-perjanjian atas perintah dan atas nama orang lain dan untuk pekerjaannya itu meminta upah (Provisi) Komisioner : seorang perantara yang berbuat atas perintah dan menerima upah, tetapi ia bertindak atas namanya sendiri seorang komisioner memikul tanggung jawab lebih berat dibanding dengan perantara lainnya. Perkumpulan-perkumpulan Dagang Persekutuan (Maatschap) : suatu bentuk kerjasama dan siatur dalam KUHS tiap anggota persekutuan hanya dapat mengikatkan dirinya sendiri kepada orang-oranglain. Dengan lain perkataan ia tidak dapat bertindak dengan mengatas namakan persekutuan kecuali jika ia diberi kuasa. Karena itu persekutuan bukan suatu pribadi hukum atau badan hukum.

Perseraoan Firma : suatu bentuk perkumpulan dagang yang peraturannya terdapat dalam KUHD (Ps 16) yang merupakan suatu perusahaan dengan memakai nama bersama. Dalam perseroan firma tiap persero (firma) berhak melakukan pengurusan dan bertindak keluar atas nama perseroan. Perseroan Komanditer (Ps 19 KUHD) : suatu bentuk perusahaan dimana ada sebagian persero yang duduk dalam pimpinan selaku pengurus dan ada sebagian persero yang tidak turut campur dalam kepengurusan (komanditaris/ berdiri dibelakang layar) Perseroan Terbatas (Ps 36 KUHD) : perusahaan yang modalnya terbagi atas suatu jumlah surat saham atau sero yang lazimnya disediakan untuk orang yang hendak turut. Arti kata Terbatas, ditujukan pada tanggung jawab/ resiko para pesero/ pemegang saham, yang hanya terbatas pada harga surat sero yang mereka ambil. PT harus didirikan dngan suatu akte notaris PT bertindak keluar dengan perantaraan pengurusnya, yang terdiri dari seorang atau beberapa orang direktur yang diangkat oleh rapat pemegang saham.

PT adalah suatu badan hukum yang mempunyai kekayaan tersendiri, terlepas dari kekayaan pada pesero atau pengurusnya. Suatu PT oleh undang-undang dinyatakan dalam keadaan likwidasi jika para pemegang saham setuju untuk tidak memperpanjang waktu pendiriannya dan dinyatakan hapus jika PT tesebutmenderita rugi melebihi 75% dari jumlah modalnya. Koperasi : suatu bentuk kerjasama yang dapat dipakai dalam lapangan perdagangan Diatur diluar KUHD dalam berbagai peraturan : Dalam Stb 1933/ 108 yang berlaku untuk semua golongan penduduk. Dalam stb 1927/91 yang berlaku khusus untuk bangsa Indonesia Dalam UU no. 79 tahun 1958 Keanggotaannya bersifat sangat pribadi, jadi tidak dapat diganti/ diambil alih oleh orang lain. Berasaskan gotong royong Merupakan badan hukum Didirikan dengan suatu akte dan harus mendapat izin dari menteri Koperasi. Badan-badan Usaha Milik Negara (UU no 9/ 1969)

Berbentuk Persero : tunduk pada KUHD (stb 1847/ 237 Jo PP No. 12/ 1969) Berbentuk Perjan : tunduk pada KUHS/ BW (stb 1927/ 419) Berbentuk Perum : tunduk pada UU no. 19 (Perpu tahun 1960)

Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan . atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan . Sistem hukum dagang menurut arti luas dibagi 2 : tertulis dan tidak tertulis tentang aturan perdagangan.

Perkembangan Hukum Dagang di DuniaPerkembangan hukum dagang sebenarnya telah di mulai sejak abad pertengahan eropa (1000/ 1500) yang terjadi di Negara dan kota-kota di Eropa dan pada zaman itu di Italia dan perancis selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan (Genoa, Florence, vennetia, Marseille, Barcelona dan Negaranegara lainnya ) . Tetapi pada saat itu hokum Romawi (corpus lurus civilis ) tidak dapat menyelsaikan perkara-perkara dalam perdagangan , maka dibuatlah hokum baru di samping hukum Romawi yang berdiri sendiri pada abad ke-16 & ke- 17 yang berlaku bagi golongan yang disebut hokum pedagang (koopmansrecht) khususnya mengatur perkara di bidang perdagangan (peradilan perdagangan ) dan hokum pedagang ini bersifat unifikasi Karena bertambah pesatnya hubungan dagang maka pada abad ke-17 diadakan kodifikasi dalam hokum dagang oleh mentri keuangan dari raja Louis XIV (1613-1715) yaitu Corbert dengan peraturan (ORDONNANCE DU COMMERCE) 1673. Dan pada tahun 1681 disusun ORDONNANCE DE LA MARINE yang mengatur tenteng kedaulatan Dan pada tahun 1807 di Perancis di buat hokum dagang tersendiri dari hokum sipil yang ada yaitu (CODE DE COMMERCE ) yang tersusun dari ordonnance du commerce (1673) dan ordonnance du la marine(1838) . Pada saat itu Nederlands menginginkan adanya hokum dagang tersendiri yaitu KUHD belanda , dan pada tahun 1819 drencanakan dalam KUHD ini ada 3 kitab dan tidak mengenal peradilan khusus . lalu pada tahun 1838 akhirnya di sahkan . KUHD Belanda berdasarkan azas konkordansi KUHD belanda 1838 menjadi contoh bagi pemmbuatan

KUHD di Indonesia pada tahun 1848 . dan pada akhir abad ke-19 Prof. molengraaff merancang UU kepailitan sebagai buku III di KUHD Nederlands menjadi UU yang berdiri sendiri (1893 berlaku 1896).Dan sampai sekarang KUHD Indonesia memiliki 2 kitab yaitu , tentang dagang umumnya dan tentang hak-hak dan kewajiban yang tertib dari pelayaran

pengertian hukum dagang 1. Menurut Soesilo Prajogo yang dimaksud Hukum Dagang adalah Pada hakekatnya sama dengan hukum perdata hanya saja dalam hukum dagang yang menjadi objek adalah perusahaan dengan latar belakang dagang pada umumnya termask wesel, cek, pengangkutan,basuransi dan kepalitan 2. menurut Achmad Ichsan, hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan. 3. Fockema Andreae yang mengartikan hukum dagangadalah keseluruhan dari aturan hukum mengenai perusahaan dalam lalu lintas perdagangan, sejauhmana diatur dalam KUHD dan beberapa undangundang tambahan. dan menurut saya Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan . atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan . sistem hukum dagang menurut arti luas adalah hukum dibagi 2 yaitu yang tertulis dan tidak tertulis tentang aturan perdagangan.

HUKUM DAGANGPengertian Hukum Dagang Menurut Para Ahli: 1. Menurut H.M.N.Purwosutjipta Hukum Dagang adalah hukum yang mengatur perikatan didalam lapangan perusahaan. 2. Menurut Achmad Ichsan Hukum Dagang adalah Hukum yang mengatur masalah perdagangan atau perniagaan yaitu masalah yang timbul karena tingkah laku manusia (persoon) dalam perdagangan atau perniagaan. Sumber-Sumber Hukum Dagang 1. Dikodifikasi BW dan WvK 2. Diluar kodifikasi

- UU No 40 Tahun 2007 Tentang PT - UU No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal - UU No 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan - UU No 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan - UU No 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran - UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen - UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan - UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan 3. Hukum Kebiasaan Adalah Aturan-aturan atau kadah-kaidah yang terjadi dalam masyarakat yang dapat diterima oleh masyarakat sehingga menjadi suatu norma. Sejarah Hukum Dagang Adapun perkembangan hukum dagang sebenarnya telah dimulai Sejak abad pertengahan di Eropa ,Kira-kira tahun 1000-1500. Hukum Romawi tidak dapat menyelesaikan seluruh perkara-perkara yang timbal dibidang perdagangan.Oleh karena itu di Eropa Barat di susun peraturan-peraturan hukum baru yang berdiri sendiri disamping Hukum Romawi yang berlaku. Hukum yang baru ini berlaku bagi golongan pedagang dan disebut hukum pedagang ( Koopmansrecht ). Hukum pedagang ini mulanya belum merupakan unifikai.Oleh karena itu di Perancis pada abad ke 17 diadakan kodifikasi dalam hukum dagang;Menteri keuangan dari raja Louis XIV (1643-1715) adalah COLBERT membuat suatu peraturan yaitu ORDONNANCE DU COMMERCE (1673). Pada tahun 1807 di Perancis di samping adanya CODE CIVIS DES FRANCAIS mengatur hukum perdata dan CODE DE COMMERCE mengatur hukum dagang. Tahun 1807 dinyatakan juga berlaku di Nederland sampai tahun 1838.. Dan 1 Oktober 1838 KUHD berlaku di Belanda. 1 Mei 1948 hukum dagang berlaku di Indonesia Perubahan-perubahan di dalam KUHD 1. Pasal 2-5 KUHD ; dihapuskan

Alasan: - Perdagangan dalam hal barang-barang tetap yang banyak terjadi dalam masyarakat sehingga tidak dimasukan dalam pengertian perdagangan menurut pasal tersebut dalam KUHD - Amat sukar menentukan apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan dagang menurut rumusan KUHD atau tidak, dan menetukan apakah seorang itu adalah pedagang atau bukan pedagang. - Apabila terjadi, bahwa didalam suatu perjanjian tidaklah buat kedua pihak merupakan suatu perbuatan dagang, misalnya seorang partikelir ( swasta ) membeli sebuah sepeda dari seorang pedagang sepeda. 2. Pasal 6, 16, dan 36 ; kata pedagang diganti dengan kata perusahaan 3. Buku ke III KUHD dihapus, diganti dengan UU no 37 tahun 2004; kepailitan

PERUSAHAANPengertian Perusahaan 1. Menurut Memorie Van Adalah Suatu perbuatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara terus- menerus dengan terang terangan dan dalam kedudukan tertentu untuk mencari laba bagi dirinya sendiri. Unsur- Unsur Perusahaan -Ada Perbuatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. -Perbuatan itu terus menerus -Mempunyai kedudukan tertentu -Mencari laba bagi dirinya sendiri 2. Menurut POLAK Perusahaan itu memiliki dua unsur : a. Unsurnya ada perhitungan Laba/ Rugi b. Dicatat dalam pembukuan atau Dokumen Perusahaan

3. Menurut UU, Pasal 1 butir 2 UU No 8/ 1997 Dokumen Perusahaan ( UUDP ) Perusahaan adalah Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terusmenerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba , baik yang di selenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha yang terbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara RI. 4. Menurut UU No 3 Tahun 1982 pasal 1 huruf b tentang UUWDP (UU Wajib Daftar Perusahaan ) Perusahaan adalah Setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan , bekerja serta berkedudukan dalam wilayah RI untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Bentuk-bentuk Perusahaan Bentuk-bentuk perusahaan dari segi pengaturannya ada tiga macam yaitu : 1. Perusahaan yang diatur di dalam KUHD Contoh : Firma, CV, PT. 2. Perusahaan yang diatur di dalam KUH perdata Contoh : Maatschap. 3. Perusahaan yang diatur di luar KUHD dan KUH perdata. Contoh : Koperasi, Yayasan. Pembantu-pembantu Pengusaha Pembantu-pembantu pengusaha terbagi 2 yaitu : 1. Pembantu di dalam perusahaan Contoh : pelayan toko, pekerja keliling, pengurus cabang, pemegang prokurasi, pimpinan cabang, pimpinan perusahaan. 2. Pembantu di luar perusahaan (Perantara perusahaan)

Contoh : makelar, komisioner, ekspedisi, notaries, pengacara (advokat), agen perusahan, broker (pialang). Di dalam KUHD pembantu di luar perusahaan ialah makelar dan komisioner. Makelar Makelar ialah perantara yang menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga untuk mengadakan perjanjian. Berdasarkan pasal 62 KUHD, makelar harus mendapatkan pengangkatan resmi dari pemerintah atau presiden sebelum melakukan kegiatannya, makelar harus disumpah di pengadilan negri, kemudian di dalam pekerjaannya ia mendapatkan provisi (caurtage). Berdasarkan pasal 69 KUHD makelar bertanggung jawab dalam ganti rugi yang timbul akibat perbuatan makelar tersebut. Pembagian Makelar 1. Makelar resmi Makelar diangkat oleh pemerintah 2. Makelar tidak resmi Makelar tidak diangkat oleh pemerintah. Diatur dalam pasal 63 KUHD dan1792 BW Perbedaan antara makelar resmi dengan makelar tidak resmi Perbedaan Pengangkatan Makelar Resmi Diangkat oleh Pemerintah, Makelar tidak Resmi dan Tidak diangkat oleh disebut

disumpah oleh pengadilan negri

pemerintah, pemegang kuasa.

Penggajian Pengaturan

Mendapatkan provisi

Mendapatkan upah 6 KUHD,

Pasal 66-68 KUHD, harus membuat Pasal buku saku atau buku harian

membuat catatan biasa.

Kewajiban

Berkewajiban

menyimpan contoh Tidak di wajibkan

barang dalam jual-beli (pasal 29 KUHD) Tanggung jawab Menanggung sahnya tanda tangan Tidak demikian penjual dalam surat berharga (pasal 70 KUHD) Komisioner Ialah orang yang menjalankan perusahaan dengan membuat perjanjian-perjanjian atas namanya sendiri, mendapat provisi atas perintah dan atas pembiayaan orang lain (pasal 76 KUHD). Ciri-ciri komisioner : 1. Tidak ada syarat pengangkatan resmi dan penyumpahan di pengadilan negeri. 2. Membutuhkan komiten (perusahaannya) dengan pihak ketiga atas namanya sendiri 3. Di dalam membuat perjanjian, komisioner tidak berkewajiban menyebut nama komitennya. 4. Komisioner dapat juga bertindak atas pemberi kuasa (pasal 79m KUHD) URUSAN PERUSAHAAN Pengertian Urusan perusahaan adalah segala macam urusan baik yang bersifat materil maupun inmateril yang termasuk di dalam lingkungan perusahaan, dan segala sesuatu yang berwujud benda di dalam lingkungan perusahaan. Contoh : gedung-gedung, peralatan kantor, piutang, nama perusahaan, merek, paten, dan goodwill (HMN Purwosujipto) 1. Urusan Perusahaan dari segi Ekonomi. Yaitu segala harta kekayaan dan usaha yang terdapat di dalam lingkungan perusahaan sebagai satu kesatuan yang bulat dengan perusahaan yang digunakan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.

2. Urusan Perusahaan dari segi Hukum Yaitu segala benda yang dapat diperalihkan kepada pihak lain, baik sendiri-sendiri terpisah dari perusahaan maupun bersama-sama dengan perusahaan sebagai satu kesatuan. GOODWILL - Menurut S.J Foekeme Addree, Goodwill ialah benda ekonomis yang tidak berubah, yang terjadi dari hubungan para perusahaan dengan para langganannya dan kemungkinan perkembangan yang akan datang. - Menurut HMN Purwosucipto Goodwill adalah benda bergerak yang tidak bergerak. - Menurut Abdul Kadir Muhammad, Goodwill adalah usaha perusahaan yang bukan berupa benda dalam arti hukum karena goodwill tidak dapat diperalihkan kepada pihak lain. Ada beberapa faktor yang mendukung terjadinya Goodwill, yaitu: 1. Hubungan baik antara perusahaan dengan konsumen 2. Adanya manajamen perusahaan yang baik, sistematis, dan efisien 3. Adanya tempat perusahaan atau penjualan yang strategis 4. Adanya iklan yang tepat dan menarik 5. Adanya hasil produksi yang bermutu tinggi, memenuhi selera konsumen dengan harga yang layak 6. Adanya pelayanan dari staff perusahaan yang menarik dan memuaskan pelanggan atau konsumen. Penjualan urusan perusahaan. Urusan perusahaan dapat dijual secara en bloc (bersama-sama, sehingga merupakan satu kesatuan), Dasar hukum khusus cara penjualan urusan perusahaan secara en bloc tidak ada, tetapi dianalogi dari Pasal 1533 KUH Perdata Yg menentukan bhw penjualan harta warisan tanpa rincian. Dan Pasal 1533 KUHPerdata, yg menentukan bahwa penjualan piutang berikut segala sesuatu yg melekat padanya spt penanggungan, hak istimewa dan hak hipotik. Penyerahan Urusan Perusahaan

urusan perusahaan meskipun bisa di jual secara en bloc tetapi penyerahannnya tidak bisa dilakukan secara en bloc, karena masing2 benda memiliki cara penyerahan tersendiri. 1. Penyerahan benda tidak bergerak - tanah dilakukan dengan balik nama dihadapan PPAT. - kapal dilakukan dengan akta otentik dihadapan syahbandar - pesawat dilakukan dengan akta otentik dihadapan pejabat dirjen perhub udara. 2. Penyerahan benda bergerak. - benda bergerak yg berwujud dari tangan ke tangan (psl 612 KUHPdt) - piutang atas nama, dilakukan dg cessie - piutang atas pembawa dg cara penyerahan dari tangan ke tangan - piutang atas pengganti dg cara endosemen. Cara Penyerahan Urusan Perusahaan 1. Loco Adalah Pembeli menerima barang di tempat barang berada. 2. Franco Adalah Pembeli akan menerima penyerahan barang dimana tempat pembeli. 3. FOB ( Free On Board ) Adalah Syarat penyerahan barang antara penjual dan pembeli ( Exportir & Importir ) dengan penetapan barang dihitung berdasarkan nilai barang ditambah semua barang sampai barang berada di atas kapal. 4. C & F ( Cost & Freight ) Adalah Penyeraha barang dimana harga jual sudah mencakup harga pokok serta ongkos tetapi tidak masuk premi asuransi. 5. CIF ( Cost Insurance and Freight )

Adalah Penyerahan barang sudah mencakup harga pokok, premi asuransi dan pengangkutan. 6. NVG ( Netto Vitgelevered Gewith ) Adalah Penyerahan barang hanya akan diterima dalam keadaan bersih. 7. FAS ( F ree Alongside Ship ) Adalah Penyerahan barang disamping kapal, pembeli menanggung biaya muat dipelabuan, biaya bongkar, premi asuransi dan ongkos lainnya. WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN Dasar hukum : UU No 3 Tahun1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan - Pengertian : daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan UUDWP atau peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. - Tujuannya : mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. ARTI PENTING 1. Pemerintah : - Memudahkan untuk mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan dunia usaha, - Mengamankan pendapat negara, - Dapat mengarahkan dan mengusahakan terciptanya iklim usaha yang tertib dan sehat. 2. Dunia Usaha: - Sumber informasi untuk kepentingan usaha, - Mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur ( persaingan curang, penyeludupan dll)

3. Masyarakat dan para pengusaha: - informasi yang bertujuan mencatat keterangan yang dibuat secara benar. 4. Untuk Pihak ketiga : sebagai alat bukti yang sempurna bagi perusahaan sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. KEWAJIBAN DAFTAR PERUSAHAAN - Setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjualkan usahanya di wilayah Indonesia, termasuk kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan wajib melakukan daftar perusahaan. Bentuk perusahaan yang wajib daftar perusahaan : 1. Perseorangan 2. Persekutuan : a. Tidak berbadan hukum b. Badan hukum - Perusahaan lainnya. 3. Pengecualian perusahaan yang tidak wajib daftar perusahaan: - Perusahaan jawatan (tidak ada lagi) - Perusahaan perseorangan yang dijalankan secara pribadi atau hanya memperkerjakan anggota keluarga terdekat dan tidak memerlukan izin usaha. Sanksi Pasal 32-34 UUWDP menyebutkan bahwa perusahaan yg tidak mendaftarkan perusahaan nya diancam pidana kurungan selama 1 bulan atau denda 3 juta rupiah. JUAL BELI PERUSAHAAN Pengertian : suatu perjanjian jual beli sebagai perbuatan perusahaan yakni perbuatan pedagang atau pengusaha lainnya, yang berdasarkan perusahaannya atau jabatannya melakukan perjanjian jual beli.

Hal-hal yang Tercakup Dalam Jual Beli Perusahaan 1. Kesepakatan ditambah dengan pembuatan akta. 2. Dalam kalangan perniagaan penawaran barang yang akan dijual itu disebut offerte. 3. Dalam offerte harus memuat keterangan: - Barang - Syarat penyerahan - Syarat pembayaran BARANG Termuat di dalamnya 1. Macam atau jenis barang Contoh : beras berat 1000 ton Penyebutan ini penting karena berhubungan dengan pengalihan risiko. 2. Kualitas barang : dapat dilakukan dengan contoh (monster) ----- ini banyak dilakukan oleh makelar atau perantara di bursa-bursa komoditi. SYARAT PENYERAHAN Berlaku dengan cara penyerahan dokumen. Ada 4 macam dokumen yaitu : 1. 2. 3. 4. Faktur Konosemen (bill of lading) Polis asuransi Wesel

Kesemua dokumen tersebut disebut commercial set

Menurut Prof. Subekti, S.H berpendapat bahwa : Terdapatnya KUHD dan KUHS sekarang tidak dianggap pada tempatnya, oleh karena Hukum Dagang tidak lain adalah hukum perdata itu sendiri melainkan pengertian perekonomian.

HUKUM DAGANG SILABUS - PENDAHULUAN 1. 2. 3. 4. Istilah, Pengertian, pedagang, hukum dagang sumber sumber hukum dagang hubungan antara pengaturan hukum dagang dengan KUHD dengan KUHPer. perkembangan hukum dagang di Indonesia

- PERUSAHAAN 1. 2. 3. 4. Pengertian, Perusahaan Pengertian Pengusaha Macan-macam pembantu-pembantu pengusaha Urusan perusahaan, dokumen perusahaan, rahasia perusahaan

- BENTUK BENTUK PERUSAHAAN 1. Perusahaan tidak berbadan hukum 1. Perusahaan perorangan 2. Firma 3. CV 2.Bentuk perusahaan berbadan hukum

a. PT b. Koperasi 3. Perusahaan Negara 4.Pengembangan perusahaan : a. Merger b. Konsolidasi c. Akuisisi d. Hoging company - SURAT-SURAT BERHARGA - KEPAILITAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN - PERLINDUNGAN KONSUMEN a. Istilah dan pengertian konsumen, jenis konsumen, pengaturan perlindungan konsumen. b. Aspek-aspek hukum perlindungan konsumen c. Hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha d. Penyelesaian sengketa konsumen - MONOPOLI 1. Istilah dan pengertian monopoli 2. Bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha secara sehat 3. Kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha yang sehat - Tentang HAKI - PASAR MODAL 1. Istilah dan pengertian pasar modal 2. Fungsi pasar modal

3. Bentuk-bentuk penawaran yang dikenal dengan permodalan 4. Fungsi BAPEPAM 5. Go Public perusahaan dan syarat-syarat go public perusahaan. - LEMBAGA PEMBIAYAAN - PERBANKAN SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN - HUKUM PENGANGKUTAN - HUKUM ASURANSI DAN PERTANGGUNGAN - KONTRAK PERJANJIAN DALAM DUNIA PERDATA INTERNATIONAL ISTILAH HUKUM DAGANG Pengertian hukum dagang menurut : 1. Ahmad Ihsan Hukum dagang adalah hukum yang mengatur masalah perdagangan yaitu masalah yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan / perniagaan. 2. Purwo Sucipto Hukumperikatan yang timbul dalam lapangan perusahaan. 3. CST. Kansil Hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya memperoleh keuntungan. 4. Sunaryati Hartono Hukum ekonomi, keseluruhan peraturan putusan pengadilan dan hukum kebiasaan yang menyangkut pengembangan kehidupan ekonomi. 5. Munir Fuadi Hukum Bisnis, suatu perangkat kaedah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan optik adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu.

SUMBER SUMBER HUKUM DAGANG 1. Yang tertulis dan dikodifikasi yaitu KUHD dan KUHPerdata 2. Yang tertulis dan tidak dikodifikasi yaitu seluruh perundang-undangan tentang perdagangan. 3. tidak tertulis yaitu kebiasaan. SEJARAH KUHD Berasal dari zaman Romawi melalui BW PERUSAHAAN Dengan dicabutnya pasal 2 5 KUHD stablat 1938, 276. Pengertian Perusahaan menurut para ahli : 1. MOLEGRAF Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Molegraf sama dengan pendapat Sukardono. 2. POLAK Baru ada perusahaan jika diperlukan adanya perhitungan laba rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatunya dicatat dalam pembukuan. Pendapat Polak ini merupakan tambahan dari perumusan Molegraf. 3. Menister van Justity Neterland (Menkeh). Perusahaan keseluruhan perbuatan yang di lakukan secara terus menerus dengan terang terangan dalam keadaan tertentu untuk mencari laba terhadap dirinya. Undang Undang No. 8, tahun 1987 tentang DOKUMEN. Perusahaan yaitu suatu bentuk usaha yang melakukan kegiatan tetap, terus menerus mencari untung/laba, baik dilakukan oleh orang perorangan maupun Badan usaha yang berbentuk badan hokum atau bukan badan hokum yang didirikan dan berkedudukan diwilayah RI. UNSUR UNSUR PERUSAHAAN

1. 2. 3. 4.

Badan Usaha / Perseorangan kegiatan terus menerus , tetap, terang-terangan tujuan dari untung dicatat / pembukuan PEKERJAAN TETAP

1. 2.

Merupakan professional / kondisi tertentu Tujuan bukan untuk cari untung PEMBUKUAN

Dasar hukum pasal 6 12 KUHD. Setiap perusahaan perusahaan harus dan wajib membuat pencatatan / pembukuan dalam perusahaannya. Kalau tidak dilaksanakan akan ada sanksi berupa : 1. Uang paksa 2. Sanksi Badan PERUBAHAN KUHD 1. STB. 1927, 146: sanksi yang tidak jelas batasnya

Perusahaan harus membuat buku harian dan buku copy (catatan arus barang/uang). 2. Tehnis diserahkan pada perusahaan tetapi harus mengikuti perkembangan. PERUBAHAN PERUBAHAN,STB. 1938, 276:

Setiap orang yang melakukan kegiatan perusahaan harus membuat kegiatan pembukuan. TUJUAN / FUNGSI PEMBUKUAN : 1. Untuk melihat perkembangan harta kekayaan perusahaan.

2. Untuk dapat melihat hak dan kewajiban / kepentingan, seperti hak : piutang, kewajiban : Hutang.

3.

sebagai alat bukti.

Setiap perusahaan harus membuat neraca perusahaan. Sebuah pembukuan merupakan rahasia perusahaan dan dapat dibuka dengan cara / azas-asaz pembukuan. Pembukuan : 1. a. b. 2. Azas Reprentation (Oleh hakim) Pihak yang bersengketa, antara penggugat/tergugat Dengan permohonan ke pengadilan Dengan jalan communication

Oleh orang yang berkepentingan langsung dengan perusahaan. a. b. c. d. e. f. Direksi/dirktur Komisaris, pengawas Pemegang saham Akuntan public Ahli waris Karyawan dengan beban tetap perusahaan.

Lamanya penyimpanan Pembukuan. Berdasar pasal 6 12 KUHD, pembukuan dibagi : 1. 2. Pembukuan keuangan - 30 Tahun Pembukuan surat surat yang dimiliki 10 Tahun

Undang Undang Dokumen Perusahaan No. 8/ 1997 Latar belakang lahirnya adalah karena masa : 1. Daluwarsa 30 Tahun dan 10 Tahun terlalu lama, tidak sesuai dengan kedinamisan perkembangan perekonomian.

2. lama waktu tersebut akan menjadi beban ekonomi dan administrasi bagi perusahaan. 3. perkembangan tehnologi (elektronik) dalam penyimpanan data.

Sementara untuk dokumentasi keuangan harus dicantumkan dalam media kertas disamping media lainnya. DOKUMEN PERUSAHAAN Pasal 1 butir 2 UU. No. 8/1997, dokumen perusahaan yaitu data, catatan dan keterangan yang dibuat atau diterima oleh perusajaan dalam rangaka pekajsanaan kegiatannya baik yang terulis diatas kertas atau media lain yang dpat dilihat, dibaca dan didengar. Dokumen Perusahan dapat dibagi atas: 1. a. b. Dokumen Keuangan Catatan catatan keuangan, neraca dan lain lain (harus dalam bentuk kertas) Bukti penunjang keuangan, warkat warkat, transaksi sperti kwitansi, cek dll

c. Surat penunjang lainnya yang mendukung laporan keuangan. Seperti SPK, kontrak, dll. 2. Surat surat lain (tergantung pada nilainya), yang tidak ada hubungan dengan dokumen keuangan tetapi ada nilai guna. Seperti tanda bukti pengiriman surat , harus disimpan 10 tahun saja. Semua dokumen keuangan: - pada point 1, harus disimpan dalam bentuk kertas dan dapat dipindahkan ke bentuk media lain dengan adanya legalitas oleh Notaris. - Sementara untuk point 2 dan 3, bisa disimpan dalam bentuk media lainnya. URUSAN PERUSAHAAN / HANDLE ZAAK Menurut PROWO SUCIPTO, perusahaan perusahaan adalah : 1. Segala macam urusan yang bersifat materil maupun in materil yang termasuk dalam lingkungan oerusahaan. 2. Segala sesuatu yang menunjuk benda dalam lingkungan perusahaan seperti perwatan antor, mesin, nama perusahaan, piutang

3. Dari segi ekonomi perusahaan perusahaan, segala harta kekayaan dan usaha yang terdapat dalam lingkungan perusahaan sebagai satu kesatuan yang bulat dengan perusahaan yang digunakan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. 4. Dari segi hokum, urusan perusahaan yang merupakan harta kekayaan adalah segala benda yang dapat diperalihkan kepada pihak lain baik sendiri-sendiri terpisah di perusahaan maupun secara bersama sama dengan perusahaan sebagai satu kesatuan. Menurut ABDUL KADIR MUHAMMAD, urusan perusahaan yaitu perbuatan hukum dan produk yang dihasilkannya bukan benda. ASSET adalah aktiva atau kekayaan yaitu semua harta piutang biaya yang dibayar terlebih dahulu pendapatan yang masih harus diterima, property atau harta benda yang dimiliki oleh perusahaan. LIABILITIES perusahaan/Passiva, semua sisi kredit neraca yang terdiri dari hutang, modal saham, pendapatan yang diterima lebih dahulu dan ongkos-ongkos yang meski dibayar. GOODWILL (Keistimewaan yang dimiliki oleh perusahaan), didapat dari : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kwalitas modal pekerja yang loyal tempat strategis Produk berkualitas mampu bersaing dengan perusahaan lain Ciri khas perusahaan memberi pelayanan terhadap konsumen iklan - tidak boleh membuai

benda bergerak berwujud : 1. 2. Hak Cipta hak paten

3. 4. 5.

hak merek goodwill nama perusahaan

HAK RETENSI Hak retensi adalah hak menahan barang, alasannya adalah untuk menumpuk barang menunggu harga yang lebih tinggi. PENGUSAHA DAN PEMBANTU PEMBANTU PENGUSAHA Pengusaha adalah setiap orang atau perseorangan (orang pribadi) atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Pengusaha dapat dibagi atas berbagai macam : 1. 2. Pengusaha tanpa pembantu pengusaha Pengusaha dengan pembantu pengusaha

3. Pengusaha tidak ikut dalam perusahaan tapi memberikan kuasa kepad apembantu pengusaha. Pembantu pengusaha terbagi atas 2 yaitu : 1. Pembantu pengusaha didalam perusahaan. Yaitu pembantu pengusaha yang masuk ke dalam struktur perusahaan. 2. a. b. c. d. Pembantu pengusaha diluar perusahaan yang berfungsi untuk membantu, seperti : Agen Perniagaan (commercial agent) Makelar (Broker) Komisioner (Factor) Pengusaha bank

Pekerja pekerja didalam lingkungan perusahaan adalah :

1. 2. 3.

Pimpinan perusahaan Pemegang prokurasi Pedagang keliling

Ad.1. Pimpinan perusahaan Seorang pimpinan perusahaan adalah seorang kuasa dari pemilik perusahaan (Pengusaha), ia menggantikan pengusaha dalam segala hal dan oleh karena itu ia menjadi kepala seluruh perusahaan itu, ia merangkap sebagai pekerja pada si pengusaha dan wakilnya. Kedudukannya adalah sama dengan kedudukan seorang direktur PT. Ia pun memimpin perusahaan itu atas nama pengusaha, ia dianggap berkuasa untuk semua tindakan yang timbul dari perusahaan itu kecuali jika kekuasaannya dibatasi. Ad.2. Pemegang Prokurasi Pemegang prokurasi adalah juga seorang kuasa dari sipengusaha yang menolong dan meringankan pengusaha seperti mewakili perusahaan itu dimuka hakim, meminjam uang, menarik dan mengakseptir surat wesel, mewakili pengusaha dalam hal mendandatangani perjanjian dagang, mendandatangani surat keluar dan lain-lain. Ad.3. Pedagang keliling Pedang keliling ini erat kaitannya dengan majikannya karena pedagang berkeliling adalah perantara untuk mendistribusikan barang-barang produksi. PEKERJA PEKERJA DILUAR LINGKUNGAN PERUSAHAAN 1. Agen perniagaan (Commercial agent)

Menurut pasal 1601 KUHS, agen perniagaan orang yang mempunyai perusahaan untuk memberikan perantara pada pembuatan persejawatan tertentu dan perusahaan yang diwakilinya. Agen ini tidak terikat karena perburuhan, melainkan perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Agen perniagaan berdiri sendiri dan tidak berkedudukan sebagai pekera secara prinsipnya agen sebagai perantara juga berdagang untuk kepentingan sendiri. 2. Makelar (Broker)

Menurut pasal 62 KUHD, makelar adalah seorang pedagang perantara yang diangkat oleh gubernur jenderal (sekarang president) atau pembesar yang oleh gubernur jenderal dinyatakan berwenang untuk itu.

Seorang makelar dapat diangkat oleh pembesar laindaripada gubernur jendral yang menurut L.N. 1986 / 479 adalah kepala pemerintahan daerah. Tentang pekerjaan makelar diatas pada pasal 64 KUHD yang tujuannya adalah memperoleh upah tertentu atau provisi. Kesimpulan makelar adalah seorang yang mempunyai perusahaan dengan tugas menutup persetujuan persetujuan atas pemerintah dan atas nama orang orang dengan siapa ia tidak mempunyai pekerjaan tetap. 3. Komisioner (Factory).

Diatur dalam pasal 76 s/d 86 KUHD. Komisioner adalah seoranag yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perbuatan perbuatan menutup persetujuan atas nama firma dia sendiri,tetapi atas amanat dan tanggunggan orang lain dan dengan menerima upah provisi (komisi) tertentu. Berlainan dengan makelar, maka seorang komisioner tidaklah disyaratkan pengangkatan resmi dan penyumpahan oleh pejabat tertentu dalam menjalankan pekerjaannya ia menghubungkan pihak pembantu kuasanya (komiten) dengan pihak pihak ketiga dengan namanya sendiri. AGEN Agen perdagangan adalah seorang atau suatu perusahaan yang bertindak sebagai penyalur untuk menjualkan barang-barang keluaran perusahaan lain. Umumnya perusahaan dari luar negeri dengan siapa atau perusahaan itu ia mempunyai hubungan tetap. Hubungannya dapat berupa : 1. Perusahaan itu memberli barang barang itu untuk perhitungannya sendiri dengan mendapatkan komisi dan kemudian menjualnya kembali. 2. Perusahaan itu merupakan wakil dari perusahaan yang memprodusir atau memproduksi barang barang itu. 3. Perusahaan itu bertindak sebagai penyalur untuk menemui pembelinya dan mengusahakan suatu penawaran pembelian. ARTI PENTING KEDUDUKAN AGEN Arti penting dari kedudukan agen perdagangan adalah adanya hubungan tetap dengan perusahaan perusahaan yang memproduksi barang barang itu sehingga perusahaan perusahaan itu tidak akan menjual barang barang itu melalui perusahaan lain, disini dijumlai dalam praktek dikenal dengan agen tunggal. Agen tunggal disebut Sole Agent

Agen dan distributor memiliki perbedaan perbedaan principal dalam hal hal sbb : 1. Hubungan dengan prinsipal

Seorang agen akan menjual barang / jasa untuk dan atas nama pihak prinsipalnya, sementara seorang distributor bertindak untuk dan atas namanya sendiri (independent tender). 2. Pendapatan perantara

Pendapatan seorang agen adalah berupa komisi dari hasil penjualan barang / jasa kepada konsumen dan distributor pendapatnya adalah berupa laba dari selisih harga beli (dari prinsipal) dengan harga jual kepada konsumen. 3. Pengiriman barang

Agen dikirim langsung dari prinsipal kepada konsumen dan distributor langsung dikirim ke konsumen jadi dalam hal distribusi pihak pinsipal bahkan tidak mengetaui siapa konsumen itu. 4. Pembayaran harga barang

Pihak prinsipal akan langsung menerima pembayaran harga dari pihak konsumen tanpa melalui agen, sedangkan dalam hal distribusi pihak distributorlah yang menerima harga bayaran dari konsumen. Hubungan kedudukan agen dengan prinsipalnya diatur dalam suatu kontrak agency, dimana diatur antara lain : 1. 2. 3. 4. Daerah perwakilannya Lamanya kontrak itu berlaku Berkuasa tidaknya menutup perjanjian Jumlah provisi dalam penggantian ongkos MAKELAR makelar adalah seorang perantara yang menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga untuk mengadakan perjanjian. Beberapa macam perjanjian menurut pasal 64 : 1. 2. 3. 4. Perjanjian jual beli barang dagangan Kapal-kapal Obligasi Efek-efek

5. Wesel 6. Aksep 7. Surat-surat berharga lainnya. Makelar sebagai pedagang perantara yang dalam melakukan pekerjaannya memperoleh izin dari pemerintah dan disumpah oleh pengadilan negeri yang tugasnya berupa menyelenggarakan perusahaan dengan jalan membuat transaksi bagi pihak pemberi kuasa dengan cara menjual, membeli barang, saham, serta mengusahakan asuransi dengan menerima upah atau provisi. Pengangkatan makelar menurut pasal 65 ayat 1 KUHD ada s macam yaitu: 1. Pengangkatan yang bersifat umum, yaitu untuk segala jenis lapangan atau cabang perniagaan. 2. Pengangkatan yang bersifat terbatas, yaitu bahwa dalam aktanya ditentukan untuk jenis atau jenis jenis lapangan/cabang perniagaan apa mereka perolehkan menyelenggarakan pemakelaran mereka misal, wesel, efek-efek, asuransi., dll. Makelar berbuat atas nama dan tanggungan yang memberi kuasa. Ia tidak mempunyai ikatan yang tetap. Mengenai pemberian kuasa diatur oleh pasal 1792 KUHPerdata. Dimana dalam pemberian kuasa ia bertindak sebgai wakil dengan batas yang ditentukan oleh undang-undang atau kebiasaan. Apabila seorang makelar yang melanggar maka diatur dalam pasal 71 KUHD, setiap makelar yang ersalah atau melanggar hanya berlaku baginya. Semuanya tergantung dari pejabat umum yang mengangkatnya, ahrus dibebaskan dari tugasnya atau dilepaskan dari jabatannya. Dengan mengganti biaya, rugi, bunga sebagai si penerima kuasa (last hebber). Tugas tugas pokok makelar Adapun tugas tugas pokok makelar adalah sbb: 1. 2. Memberi perantara dalam jual beli Menyelenggarakan lelang terbuka dan lelang tertutup.

Lelang terbuka adalah penjualan kepada umum dimuka pegawai yang diwajibkan untuk itu (notaris atau juru sita) Lelang tertutup adalah tawaran dilakukan dengan rahasia. 3. 4. 5. Menaksir untuk bank hipotik dan maskapai asuransi. Mengadakan monster monster (contoh)barang yang akan diperjualbelikan Menyortir party party yang akan diperjual belikan

6. 7.

Memberikan keahlian dalam hal kerusakan dan kerugian Menjadi wasit dan arbiter dalam hal perselisihan tentang kwalitet KEWAJIBAN SEORANG MAKELAR

Kewajiban seorang makelar antara lain : 1. Mengadakan buku catatan mengenai tindakannya sebagai makelar, setiap hari catatan itu disalin dalam buku dengan keterangan yang jelas tentang pihak-pihak yang mengadakan transaksi, penyelelenggaraan, penyerahan, kwalitet jumlah dan harga serta syarat-syarat yang dijanjikan (Pasal 66 KUHD). 2. Siap sedia tiap saat untuk memberikan kutipan / ikhtisar dari buku itu kepada pihak-pihak yang ersangkutan mengenai pembicaraan dan tindakan yang dilakukan dalam hubungan dengan transaksi yang diadakan (Pasal 67 KUHD). 3. Menyimpan contoh sampai penyerahan barang itu dilakukan. Menjamin kebenaran tanda-tanda dari penjual dalam perdagangan surat wesel atau surat-surat berharga lainnya yang tercantum dalam surat surat tersebut (Pasal 69 KUHD). Pasal 68 KUHD menyebutkan : Pembukuan seorang makelar sebagai mempunyai kekuatan pembuktian khusus yang menyatakan bahwa catatan dalam bukunya merupakan bukti yang sempurna, apabila tidak disangkal. Sebagai seorang makelar mempunyai hak retensi yaitu jumlah upah atau provisi ditetapkan sebelumnya atau menurut kebiasaan. KOMISIONER Pengertian komisioner menurut pasal 76 KUHD adalah : Orang yang menyelenggarakan perusahaan untuk mengadakan atas perintah dan perhitungan orang lain yang disebut komiten, akan tetapi persetujuan tidk dilakukan atas nama komitennya melainkan atas nama sendiri atau firmanya dan dengan ini menerima upah yang disebut provisi atau komisi. Komisioner diatur dalam dalam Bab V, bagian pertama pasal 76 sampai dengan pasal 85 butir a buku 1 KUHD. Ciri khas komisioner diantaranya adalah : 1. Tidak ada syarat pengangkatan resmi dan penyumpahan sebagai halnya makelar

2. Komisioner menghubungakan komiten dengan pihak ketiga atas namanya sendiri (Pasal 76)

3. Komisioner tidak berkewajiban untuk menyebut namanya komiten, disini dia hanya menjadi pihak dalam perjanjian. 4. 5. Tetapi komisioner juga dapat bertindak atas nama pemberi kuasa Berdasarkan Bab XVI, buku III KUHPerdata tentang pemberian kuasa.

Berakhirnya pemberian kuasa perjanjian komisioner : 1. 2. 3. 4. Meninggal si pemberi / penerima Dicabutnya pemberian kuasa Pengembalian pemberi kuasa oleh pemegang kuasa Pengampuan, failit tidak mampu

Hubungan pihak ketiga dengan komisioner adalah hubungan para pihak dalam perjanjian dimana komiten tidak dapat menggugat pihak ketiga sedangkan pihak ketiga tidak perlu tahu untuk siapa komisioner bertindak, begitu pula komiten tidak perlu tahu dengan siapa komisioner bertindak, tetapi semua biaya yang dikeluarkan oleh komisioner untuk melaksanakan perjanjian harus ditanggung oleh komiten (Pasal 76&77). Hak hak yang dimiliki komisioner : 1. Hak retensi, hak komisioner untuk menahan barang komiten, bila provisi dan biaya yang lain belum dibayar 2. a. b. c. Hak istimewa, hak isitimewa komisioner terhadap barang komiten, yaitu : Hak untuk jual Hak untuk ditahan bagi kepentingan lain yang akan datang Hak untuk dibeli dan diterimanya untuk kepentingan lain

Tugas pekerjaan komisioner dalam hal jual beli : 1. Menerima, menyimpan, mengasuransikan barng-barang milik prinsipalnya.

2. Membayar ongkos-ongkos yang dikeluarkan untuk kepentingan barang-barang tersebut. 3. Menjual barang-barang tersebut dengan harga setinggi-tingginya

4. 5.

Menagih pendapatan penjual dan mengirimkan perhitungan kepad prinsipalnya. Membayar kepada prinsipalnya yaitu pendapatan kotor setelah barang dan komisi. SIFAT HUKUM PERJANJIAN KOMISI

Perjanjian komisi adalah perjanjian antara komisioner dengan komiten, yakni perjanjian pemberi kuasa. Dari perjanjian ini timbul hubungan hukum yang bersifat tidak tetap dan sifat ini tidk diatur dalam undang undang. Mengenai persoalan ini ada beberapa pendapat, yaitu : 1. Polak

Menurut polak, KUHD sendiri menganggap hubungan komisioner dan komitennya sebagai pemberi kuasa (last giving) yang diatur dalam kitab ketiga KUHS, pendapatnya ini didasarkan pada pasal 25 KUHD yang menegaskan :pemberian hak-hak dalam pasal 81,82 dan 83 sama sekali tidak mengurangi hak menahan (retensi) yang diberikan kepada komisioner oleh pasal 1812 KUHS. Menurut polak, perjanjian last giving antara komisioner dan komitennya suatu perjanjian last giving yang bersifat khusus. Adapun kekhususannya terdapat dalam:

Seorang pemegang kuasa bertindak pada umumnya atas nama pemberi kuasa, seorang komisioner pada umumnya bertindak atas nama diri sendiri.

Pemegang kuasa bertindak tanpa upah, kecuali kalau diperjanjikan dengan upah (pasal 1794 KUHD). Komisoner mendapat provisi bila pekerjaannya sudah selesai (Pasal 76).

Akibat hukum perjanjian komisi ini banyak yang tidak diatur dalam undang undang. 2. Molegraaff

Ia berpendapat bahwa hubungan komisioner dengan komitennya adalah suatu perjanjian campuran antara perjanjian last giving (Bab XVI kitab ke III KUHS) dan perjanjian untuk melakukan pekerjaan (Overeenkomst tot het verrichten van enkele hensten) yang diatur dalam pasal 1601 KUHS. Menurut Molegraff, perjanjian khususnya mengandung unsur perjanjian untuk melakukan pekerjaan (Pasal 1601 KUHS) dan pada umumnya dapat pula digunakan (takluk) peraturan peraturan tentang pemberian kuasa. Kalau ada pertentangan antara mereka maka diutamakan melakukan perjanjian pekerjaan (Pasal 1601 KUHS).

3.

Sukardono

Dengan mendasarkan pada pasal 79 dan 85 KUHD, Prof. Sukardono menyetujui pendapat polak, yang mana dilihatnya didalam pasal 79 yang menyebutkan bahwa seseorang komisioner bertindak atas nama pengamatnya, maka segala hal dan kewajibannya pun terhadap pihak ketiga dikuasai oleh ketentuan ketentuan tentang KUHS pada bab tentang pemberian kuasa. Pendapat ini diperkuat dengan hak retensi yang diberikan kepada komisioner (pasal 85), hak retensi diberikan kepada pemegang kuasa (Pasal 1812 KUHP) dan hak retensi tidak diberikan kepada pemberi pelayanan berkala. Hubungan antara komisioner dan komiten adalah sebagai pemegang kuasa dan pemberi kuasa. Komisioner bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada pemberi kuasa dan pemberi kuasa bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan perintah dan pembayaran provisi. PERBEDAAN AGEN, MAKELAR dan KOMISIONER

AGEN : 1. Sifat hubungan hukum tetap 2. Pengangkatan tidak dapat disumpah 3. Berkewajiban menjual barang sesuai yang ditentukan oleh prinsipalnya 4. Kebiasaan (dasar hukumnya) 5. Hak provisi 6. Aturan kebiasaan, KUHPerdata

MAKELAR 1. 2. 3. 4. 5. Hubungan hukum pemberian kuasa Sifat hubungan hukum tidak tetap Pengangkatan diangkat dan disumpah Resiko ditanggung prinsipal Hak komisi dan retensi

6. 7.

Aturan dalam KUHD Menyimpan contoh barang, membuat pembukuan

KOMISIONER 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Hubungan hukum pemberian kuasa khusus Sifat hubungan hukum tidak tetap Pengangkatan tidak ada Bertindak atas nama sendiri Resiko ditanggung komisioner Hak berupa komisi, retensi, privillege Aturan dalam KUHD, KUHPerdata PERSAMAAN AGEN DAN MAKELAR 1. Sama sama pemegang kuasa, bertindak atas nama pemberi kuasanya tapi tanggungjawab masih berada ditangan si pemberi kuasa (Prinsipal), karena pemberi kuasa merupakan para pihak dalam perjanjian 2. Sama- sama perantara BEDA AGEN DAN DISTRIBUTOR AGEN 1. Jadi perantara dalam perjanjian tertentu distributor konsumen 2. Harga jual ditentukan oleh prinsipal DISTRIBUTOR 1. Pengusaha

2. Harga ditentukan oleh distributor, keunTungan selisih antara harga jual dengan Harga beli

Wajib daftar perusahaan (UU no. 3 tahun 1982). Didaftarkan pada departemen perindustrian dan perdagangan (Depperindag). Hal hal yang wajib didaftarkan :

Identitas : 1. 2. 3. 4. 5. Nama merek perusahaan Tempat kedudukan perusahaan Pemilik Pengurus Pengawas

Data-data perusahaan : 1. Kegiatan perusahaan 2. Modal perusahaan 3. Kegiatan lain para pemilik dan pengurus

Keterangan : 1. Tanggal pendirian perusahaan (Akta) 2. Tanggal izin perdagangan 3. Tanggal izin tertulis Daftar perusahaan - informasi resmi tentang perusahaan : 1. Bentuk perusahaan 2. Milik siapa 3. Solvabilitas Hal penting daftar perusahaan : 1. Pemerintah : Pembinaan dan pengawasan Pajak 2. Dunia usaha : Persaingan usaha yang sehat Kepastian berusaha

Izin usaha perdagangan harus diurus paling lambat 30 hari setelah pendirian. Setiap perusahaan harus didaftarkan kecuali PERJAN dan PO yang menjalankan sendiri usahanya, atau dijalan sendiri dibantu oleh anggota keluarga sampai derajat ke tiga.

PO yang laba yang dihasilkan Cuma untuk memenuhi kebutuhan. Alasan PERJAN tidak difartarkan adalah : Usahanya Cuma untuk publik service (Pelayanan masyarakat) Tidak mencari keuntunan BENTUK BENTUK PERUSAHAAN 1. Anggota/sekutu : 1. Perusahaan Perseorangan 2. Perusahaan Persekutuan 2. Pemilik modal : 1. Perusahaan Negara 2. Perusahaan Swasta (Nasional) 3. Perusahaan asing 4. Campuran (Joint venture) 3. Dari badan usahanya : 1. Berbadan hukum 2. Non bantuan hukum Fa. CV BADAN HUKUM Syarat materil : 1. 2. 3. 4. Didirikan oleh minimal 2 orang Punya struktur Punya tujuan Harta kekayaan terpisah dari kekayaan pengurus

Syarat Formil : 1. Pengesahan oleh Menteri hukum dan HAM SUMBER HUKUM 1. KUHPerdata Maatschap 2. KUHD Fa, CV 3. Diluar UU - PT, CV, Koperasi, BUMN PERUSAHAN PERORANGAN Ciri-cirinya adalah :

1. 2. 3. 4. 5.

Modalnya Dimiliki oleh 1 orang Tidak berbadan hukum Umumnya kegiatan usaha dagang Tujuan cari untung, umumnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari Tidak seluruhnya harus didaftarkan dalam daftar perusahaan.

Perusahaan perorangan yang ingin mengembangkan usahanya dan memerlukan syarat-syarat tehnis maka usaha perorangan harus di daftar perusahaan. Seperti usaha transportasi, industri yang ingin menambah modal usaha., dll. Keuntungan usaha perorangan : Laba untuk sendiri Mudah mengatur usaha Mudah dalam mengambil keputusan

Kelemahan : Sulit mengembangkan usaha Modal kecil dalam memperluas usaha agak lambat Kurang dalam relasi Segi manajemen, dari sege pemasaran agak lemah Sulit mengatur personalianya MAATSCHAAP (PERSEKUTUAN PERDATA) Isi perjanjian maatschaap : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bagian yang harus dimasukkan oleh tiap-tiap peserta dalam perseroan Cara bekerja Pembagian keuntungan Tujuan bekerja sama Lamanya (waktu) Hal lain yang dirasa perlu

Sekutu perseroan : 1. Struktur (Yang tertera dalam anggaran dasar) 2. Mandatir (sekutu yang menggabungkan diri kemudian)

Bentuk bentuk maatschaap: 1. yang melakukan kerja tetap contoh : LBH, guru-guru les, dokter praktek bersama. 2. Benar-benar melakukan kegiatan perusahaan, asal tidak atas nama bersama Contoh : Toko B yang dimiliki oleh beberapa orang, atau bengkel yang dimiliki seseorang dan bergabung dengan bengkel lain. 3. Kerjasama untuk cari untung Contoh : Pembajak dengan pemilik bajak Berakhirnya sebuah perjanjian maatschaap : Batas waktu Musnah objek Tujuan tercapai FIRMA (VENNOT SCHAP ONDER FIRMA) Pasal 16 35 KUHD Pengertian firma menurut pasal 16 KUHD: Firma yaitu tiap tiap perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dibawah satu nama bersama dimana anggota anggotanya langsung dan sendiri sendiri bertanggungjawab sepenuhnya terhadap orang orang pihak ketiga. Unsur unsur firma : 1. Menjalankan perusahaan 2. Dengan pemakaian firma (nama) bersama 3. Pertanggungjawaban tiap tiap sekutu untuk seluruhnya mengenai perikatan dengan firma. Perjanjian bersifat solider yaitu tanggung menanggung. Syarat syarat perusahaan berbadan hukum : Syarat materil : 1. Harus didirikan berdasarkan perjanjian 2. mempunyai tujuan

3. struktur organ 4. harta kekayaan yang terpisah syarat formil : 1. mendapatkan pengesahan dari kehakiman dan HAM ex. PT. Koperasi pendirian firma : 1. 2. 3. 4. Didirikan minimum 2 orang harus dibuat akta otentik pendirian yaitu adanya anggaran dasar Didaftarkan pada Pengadilan negeri dimana firma itu berkedudukan Diumumkan tambahan berita negara

Menurut pasal 22 KUHD : 1. Tidak mesti didukung oleh akta otentik Akta pendirian didalm anggaran dasar isinya : 1. Ada sekutu sekutu yang dikecualikan, misalnya didalam perusahaan itu si A tidak boleh berhubungan dengan pihak ketiga 2. Firma bersifat personlijk Apabila salah satu sekutu firma meninggal atau failit maka sekutu firma itu langsung bubar, terkecuali dianggaran dasar dikecualikan. 3. Pembahagian keuntungan terdapat pada pasal 1630 KUHD Pembubaran firma : 1. Batas waktu 2. salah satu sekutu failit 3. Bubar atas keputusan pengadilan, biasanya perusahaan dinyataan failit, permohonan karena permintaan jaksa harus perusahaan dianggap bertentangan dengan kepentingan umum. 4. Tujuan perusahaan sudah tercapai CV CV adalah :

- sekutu komplementer bersifat aktif pengurus yang solider yaitu harta private.

- sekutu komanditer bersifat pasif dan tanggung jawab sebatas inbreng/saham yang disetorkannya. SEKUTU KOMPLEMENTER Kalau lebih dari satu menunjuk salah satu untuk menjadi pengawas tetapi tidak boleh mencampuri kegiatan perusahaan. Bertindak keluar dan ke dalam Kalau lebih dari satu bertanggung jawab secara solider, tanggung renten (tanggung menanggung). SEKUTU KOMANDITER kalau dia keluar hanya sebatas sebatas sahamnya saja hampir sama dengan pemegang saham mengawas saja.

CV merupakan perpaduan antara firma dengan PT. CV dapat dibagi 3 yaitu : 1. CV diam diam Firma 2. CV teranga-terangan 3. CV atas saham transisi antara CV ke PT yang melepaskan sahamnya. Perbedaan CV dengan firma Firma 1. dasar hukum: Pasal 16 35 2. Sekutu : Sekutu Perseroan 3. Tugas & kewenangan : - Pengurus perusahaan CV 1. dasar hukum: pasal 19 35 2. Sekutu : Sekutu komanditer&komplementer 3. Tugas & wewenang : - S. Koman : memasukkan modal

- Mengurusi/mewakili perush. - memasukkan modal disetor

- S. Komple : s d a firma - S. Koman: hny sebats modal yg

- S. Komple : s d a firma 4. Tanggung jawab: Sampai ke harta Pribadi Tgg jwb bersifat solider Persamaan CV dengan firma 1. Tekhnis pendirian sama yaitu : Membuat akta Didaftarkan ke Pengadilan negeri Diumumkan dalam tambahan berita negara 2. Tidak berbadan hukum 3. Pembubaran Kebaikan firma : Lebih dipercaya oleh pihak bank, karena firma bersifat persoonlijk yaitu bersifat tanggung renten. Keburukan firma : Kelangsungan hidup tidak terjamin Keuntungan CV: Modal lebih banyak daripada firma karena membuka kesempatan kepada orang lain Keburukan CV : Sekutu komplementer mempertanggungjawabkan seluruh hartanya sampai ke harta pribadinya. Perbedaan maatschaap dengan firma 4. Tanggungjawab:

Maatschaap 1. Segi nama: Persekutuan perdata biasa 2. Segi Pendirian : Lisan 3. Hubungan keluar : Pihak III tahu maatschap perush. 4. Tanggung jawab: Pribadi 5.Seluruh sekutu bisa mewakili Slrh Maatschapp dijelaskan dalam anggaran dasar.

firma 1. Segi nama : Persekutuan perdata nama bersama 2. Segi Pendirian : Akta otentik (Pasal 22) 3. Hubungan keluar : Pihak III atas nama bersama 4. Tanggungjawab: Solider (Bersama) 5. sekutu bisa mewakili firma Tetapi bisa dikecualikan asalkan

Delcrederer adalah keajiban untuk menjamin terlaksananya perjanjian menguntungkan pemberi kuasa. PERSEROAN TERBATAS (PT) Dasar hukumnya UU No. 1 tahun 1995 PT diatur dalam dalam pasal 36 PT dalam bidang perkapalan berdasarkan UU Perkapalan, maka terjadi dualisme hukum maka lahir UU No. 1 tahun 1995 tentang PT. PT adalah badan hukum yang didirikan berdsarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu yang seluruhnya terbagi dalam saham saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU ini serta peraturan pelaksananya. Ciri ciri PT : 1. Berbadan hukum Punya harta kekayaan yang terpisah

2. Dua orang perjanjian 3. Modal terdiri dari saham saham sehingga tanggung jawab pemegang saham terbatas pada sejumlah saham yang dimasukkannya. 4. Sistem tertutup segala tehnis pengoperasian, pembubaran dan aturan lainnya diatur berdasarkan UU. Pendiriannya : 1. 2. 3. 4. Akta pendirian dari notaris anggaran Dasar Disyahkan oleh menteri kehakiman dan HAM Didaftarkan ke Departemen Perindustrian dan perdagangan Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara

Lamanya pengesahan : 1. 60 Hari lamanya kalau menggunakan sistem manual 2. 30 Hari lamanya kalau menggunakan sistem komputerisasi PT spesifikasinya : 1. Nama PT tidak boleh sama dengan atau mirip dengan perusahaan lain atau sama dengan nama Perusahaan perusahaan terkenal. 2. Tidak boleh nama itu bertentangan dengan ketertiban Modalnya : 1. Modal dasar minimal 20 juta 2. Modal ditempatkan 25 % dari modal dasar - 25% x 20 juta 3. Modal disetor - 50% x modal ditempatkan Bukti dari setoran modal ke bank tersebut harus ada. Pertanggungjawaban atas PT yang belum bendapat pengesahan : Pribadi sampai ke harta pribadinya kecuali dinyatakan secara terang atau tegas bahwa segala hal yang dilakukan oleh pendiri sebelum PT menjadi Badan hukum dinyatakan menerima mengambil alih dan mengukuhkan secara tertulis. kalau belum mendapat pengesahan maka sama saja dengan maatschaap. Kewajiban mendaftarkan / mengumumkan berada dipundak direksi. Seandainya tidak diumumkan setelah pengesahan maka menjadi tanggung jawab renten. Kapan tanggung jawab pemegang saham itu berakhir :

Apabila secara terang dibuktikan bahwa pemegang saham ikut melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Pemegang saham itu dengan etiket buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadinya. Pemegang saham itu secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT yang mengakibatkan PT tidak dapat melunasi hutang hutangnya. Persyaratan Badan Hukum belum terpenuhi. Organ organ PT : 1. RUPS - pemegang kekuasaan tertinggi dalam PT 2. Direksi 3. Komisaris Kewenangannya dan tugas : 1. Menerima, menolak, membahas dan mengesahkan laporan laporan dilakukan oleh direksi dan komisaris. 2. Mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris 3. Menetapkan anggaran dasar 4. Menetapkan tata tertib, syarat syarat pengajuan dan pengangkatan direksi dan komisaris. 5. Menetapkan Pembubaran 6. Menetapkan penggabungan, peleburan serta pengambilalihan perusahaan RUPS dilakukan, ditempatkan kedudukan perusahaan. Macam macam RUPS : 1. RUPS tahunan tujuan untuk mendengar laporan pertanggungjawaban komisaris dan direksi selama 1 tahun. 2. RUPSLB Dilakukan pada saat saat penting, misalnya meninggalnya direksi, direksi melakukan penyimpangan penyimpangan. Direksi Tugasnya : 1. Mengurus perusahaan 2. Mewakili perusahaan diluar maupun didalam perusahaan

Direksi hubungannya dengan perusahaan : 1. hubungan perjanjian kerja/perburuhan mendapat gaji tetap 1. Adanya kasus didalam perusahaan 2. Apabila konflik interest antarankepentingan direksi dengan PT Syarat jadi direksi : 1. Mampu melakukan perbuatan hukum 2. Tidak pernah dinyatakan failit 3. Tidak pernah menjadi direksi/komisaris yang perusahaannya dinyatakan failit oleh ulahnya 4. Diancam dengan hukuman 5 tahun penjara Komisaris Tugasnya : 1. Mengawasi seluruh kebijakan yang dilakukan oleh direksi 2. memberikan nasehat kepada direksi macam macam PT 1. 2. PT Tertutup PT Terbuka 3. PT. Umum 4. PT. Perseorangan

Ad.1. PT. Tertutup PT Tertutup ialah perseoran dimana tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya dengan memberi satu atau beberapa saham. Suatu kriteria untuk dapat mengatakan adanya perseroan tertutup ialah bahwa surat sahamnya seluruhnya dikeluarkan atas nama PT. Dalam akta pendirian sering dimuat ketentuannya yang mengatur siapa siap yang diperkenankan ikut dalam modal. Yang sering terjadi ialah bahwa yang diperkenankan membeli surat saham ialah hanya orang orang yang mempunyai hubungan tertentu, misalnya hubungan keluarga. Ad.2. PT Terbuka PT Terbuka ialah perseroan yang terbuka untuk setiap orang. Seseorang dapat ikut serta dalam modalnya denganmembeli satu/lebih surat saham lazimnya tidak tertulis atas nama. Ad.3. PT. Umum

Perseroan umum adalah perseroan terbuka,yang kebutuhan modalnya didapat dari umum dgn jalan dijual sahamnya dalam bursa.Pada perseroan umum orang yang ikut serta dalam modal perseroan hanyalah memp. perhatian pada kurs saham. Ad.4. PT. Perseorangan PT tidak mungkin didirikan oleh satu orang saja, karena perseoran merupakan suatu perjanjian, dan perjanjian hanya mungkin dilakukan oleh paling sedikit atas dua orang. Akan tetapi setelah PT berdiri mungkin sekli semua saham jatuh disatu tangan sehingga hanya ada seorang pemegang saham saja yang menjadi direkturnya. Bubarnya PT 1. Keputusan RUPS karena sudah tidak mampu Karena waktu Bergabung dengan perusahaan lain 2. Keputusan hakim

Yaitu dengan failit, kejaksaan apabila dianggap perusahaan kegiatan usahanya bertentangan dengan UU, atas permintaan 1/10 pemegang saham, permintaan masyarakat. Pembubaran harus didaftarkan dan diumumkan karena akan berakhirnya kewajiban kita. Perbedaan CV dengan PT CV 1. PT Sekutu komanditer, tugasnya mengawas, 1. Pemegang saham. Hanya pny hak suara pada RUPS

Modal

2. Sekutu komplementer, memp. Hak kewe- 2. RUPS Nangan tertinggi. 3. Kalau meninggal, sekutu komple berakhir, 3. Direksi bisa digonta ganti berdasarkan Mengundurkan diri FAILIT Anggaran dasar

( FAILISSEMENT / BANKRUPACY) Diatur dalam UU No. 4 tahun 1998 tentang kefailitan baik materil maupun formil Failit adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu membayar hutang atau kreditur tidak dapat memaksa debitur untuk membayar hutang-hutngnya atas dasar keputusan hakim. Unsur unsur failit : 1. Harus ada debitur dan kreditur 2. Harus ada kreditur minimal 2 orang 3. Ada hutang yang telah jatuh tempo/dapat ditagih Dasar hukumnya adalah : Pasal 1131 BW dan pasal 1132 BW Pasal 1131 BW : Seluruh harta benda seseorang dari yang sekarang maupun yang akan datang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak menjadi jaminan bagi seluruh perikatan. Pasal 1132 BW: Memerintahkan agar seluruh harta debitur tersebut dijual, dijual lelang dimuka umum atau dasar putusan hakim dan hasil-hasilnya dibagikan kepada para kreditur secara seimbang kecuali apabila diantara para krediturnya ada kreditur previlege atau kreditur istimewa. Kreditur ada 2 : 1. Konkuren 2. Preferen Konkuren adalah kreditur biasa yang pembahagian hak atas piutangnya dibagi secara proporsional (adil) Contoh : hutang hutang biasa Preferen adalah kreditur yang mempunyai hak istimewa (Privilege) dimana pemenuhan haknya itu harus lebih didahulukan pemenuhannya. Contoh : mempunyai hak jaminan gadai, hipotik, komisioner Permohonan pengajuan kefailitan:

1. 2. 3. 4. 5.

Oleh debitur Minimal 2 kreditur yang punya hutang yang bisa ditagih Jaksa BI kalau perusahaan itu bergerak dibidang perbankan BAPEPAM kalau perusahaan bergerak dibidang penjualan efek dipasar modal

Siapa yang bisa dimohonkan failit : 1. 2. 3. 4. Orang perseorangan Firma CV Perusahaan yang berbadan hukum seperti PT, koperasi, PT persero dan Perum

Tehnik beracara pada pengadilan niaga untuk permohonan failit: 1. 1 x 24 jam, permohonan pendaftaran melalui panitera disampaikan kepada keuta pengadilan 2. 2 x 24 jam, dipelajari dan ditetapkan hari sidangnya 3. 20 hari untuk bersidang maksimum 30 hari sudah harus ada keputusan Upaya hukum : Hanya kasasi, waktunya hampir sama dengan Pengadilan Negeri noaga Akibat hukum dijatuhkannya failit : 1. Debitur kehilangan hak hak untuk berbuat bebas atas pengurusan dan pemutusan harta kekayaannya. 2. Si failit (debitur) masih punya kewenangan melakukan perbuatan dalam bidang harta kekayaan sepanjang perbuatan perbuatan tersebut membawa keuntungan bagi harta failit tersebut. Kalau permohonan failit dikabulkan maka hakim akan menunjuk : 1. Hakim pengawas Adalah hakim yang ditugasi mengurus dan pemberesan harta failit 2. Curator Tugasnya melakukan pengurusan dan pemberesan harta failit Curator : Balai harta peninggalan (BHP) kantor pengurusan hutang negara 55 hari.

Perseorangan atau persekutuan lain yang memenuhi syarat-syarat seperti pengacara, konsultan., dll. Proses pengurusan harta failit : 1. Panitia kreditur 2. Dibuat rapat para kreditur yang diawasi oleh hakim pengawas dan diketahui curator. Rapatnya : 1. Rapat verifikasi 2. Rapat yang membicarakan accord (Perdamaian) 3. Kalau diterima accord di homologasi oleh hakim - tidak diterima accord maka debitur dinyatakan didalam keadaan insolvensi yaitu suatu keadaan tidak mampu lagi - melakukan pelelangan dimuka umum 3. Pemberesan yang dilakukan oleh hakim atau curator. Didaftarkan, diumumkan hasil kefailitan. KOPERASI 1. Dasar hukumnya : UU no. 79 tahun 1958 UU no. 12 tahun 1967 UU no. 25 tahun 1992

2.Unsur unsurnya : - Badan usaha - Beranggotakan : a. Orang - koperasi primer - minimal 20 orang b. Badan hukum koperasi sekunder, terdiri dari : 1. Induk min. 3 gabungan

2. Gabungan min. 3 kop. pusar 3. Pusat min. 3 kop. Primer - Prinsip prinsip koperasi : a. Sukarela b. Demokratis c. SHU jasa masing masing anggota d. Kemandirian - Asas kekeluargaan - Tujuan kesejahteraan anggota 3. Pendiri : - Akta pendirian - Anggaran Dasar - Pengesahan kantor departemen koperasi - Domisli - Didaftarkan di Depperindag TDP - Diumumkan Tambahan berita negara 4. Organ Koperasi : - Rapat anggota - Pengurus - Pengawas MODAL KOPERASI 1. Dari anggota : 1. Simpanan pokok 2. Simpanan wajib 2. Hibah 3. Dana cadangan Dari SHU (Sisa hasil usaha) 4. Pinjaman pinjaman lainnya TANGGUNG JAWAB :

1. Anggota : sejumlah simpanan yang dimasukan pada koperasi Tugas : Pengurus - mengurus dan dan mewakili Pengawas mengontrol dan memberi nasehat BUBARNYA KOPERASI : 1. Rapat anggota : Waktu dan kesempatan 2. Pemerintahan (pejabat koperasi): tidak sesuai lagi dengan UU Bertentangan dengan ketertiban umum ole pejabat koperasi Failit Perbedaan PT dengan KOPERASI PT : 1. Dasar hukumya : UU no. 1 tahun 1995 2. Modalnnya : Pemegang saham yang tdd dari lembaran saham saham dan bukti kepemilikan saham., baik saham atas nama (namanya tercantum ) maupun saham atas unjuk (sertifikat saham). 3. Tujuannya : Provit oriented dan deviden 4. Pendirian : Pengesaham oleh Menteri Hukum dan HAM 5. Organ :- RUPS, Direksi dan komisaris 6. Kumpulan modal 7. Kegiatan usaha bervariasi, karena : modal besar Target pasar masyarakat Produknya tergantung pada ketentuan masyarakat 8. Pembubaran : perusahaan bertentangan dengan umum, UU, bisa juga di tentukan oleh jaksa dan masyarakan. 9. Likuidator / pemberes KOPERASI : 1. Dasar hukumnya : UU no. 12 tahun 1992 2. Modalnya : simpanan dari anggota 3. Tujuan : kesejahteraan anggota

4. Pendirian : Pejabat koperasi dimana ia berdomisili 5. 6. Diutamakan kumpulan orang/badan hukum 7. Tidak bervariasi : - Modal terbatas - Pengguna jasa anggota 8. Pejabat koperasi 9. Penyelesaiannya Persamaan PT dengan KOPERASI 1. Sama sama berbadan hukum 2. sama sama bertanggung jawab sebatas pada modal yang disetorkannya 3. tugas dan kewenangan pada organ organ itu hampir sama. BUMN Dasar hukumnya : - UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN - PP no. 41 tahun 2003 Bentuk bentuk BUMN : 1. Perjan 2. Perum 3. Persero Perbedaan Perum dengan Persero Perum : Rapat anggota Direksi/pengurus Komisaris/pengawas - harus anggota - Direksi boleh mengangkat pengelola tapi hrs diperilakukan pada rapat anggota.

1. Modal berasal dari negara 2. Tujuan : a. Keputusan umum, barang bermutu, b. Keuntungan

1. Modal min. 51% milik negara 2. Tujuan : a. Keuntungan b. Kepentingan umum, brg bermutu, berdaya saing

3. Organ : a. Menteri b. Pengurus c. Pengawas 4. Pendirian :

3. Organ : a. RUPS b. Direksi c. Komisaris 4. Pendirian :

a. Atas usulan menteri BUMN, keuangan Usulan menteri untuk cari untung tehnisnya : tehnisnya = PT 5. Pegawai PNS tersendiri Tidak dibagi atas saham 5. Swasta atas saham

Hukum Dagang (RESUME)Minggu ini di Kampus ada tugas mengenai Hukum Dagang, Yang mana dosen pengajarnya adalah Ibu Nurinsani SH.MH, beliau menginstruksikan agar membuat tugas tentang resume hukum Dagang, seperti matakuliah beliau yang bawakan di kampus. Bagi Teman-Teman Yang belum membuat tugas, sebagai Referensi, bisa melihat materi saya yang sudah saya buatkan dengan judul Resume Hukum Dagang. 1. Pengertian Perdagangan Hukum Dagang timbul karena adanya kaum pedagang. Hukum dagang adlah hukum perdata khusus bagi kaum pedagang, jadi hukum dagang bagi pedagang.

Pengertian perdagangan adalah : Perdagangan adalah Kegiatan jual beli barang dan / atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan / atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi ( SK MENPERINDAG No. 23/MPP/Kep/1/1998 1.1 Siapa Pedagang dan perbuatan perniagaan itu? Hukum dagang timbul karena adanya kaum pedagang , hukum dagang adalah hukum perdata khusus bagi kum pedagang, jadi hukum dagang bagi pedagang! Siapa pedagang itu? Pertanyaan ini tersirat dalam KUHD (lama) Pasal 2 pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan (daden van koopehandel) sebagai pekerjaannya seharihari dan untuk pengertian perniagaan di jawab oleh pasal 3 KUHD (lama) perbuatan perniagaan adalah perbuatan pembelian untuk dijual lagi 1.2 Beberapa Istilah dalam perdagangan a. Dagang : Jual Beli b. Pedagang : Subjek yg melakukan Aktivitas (orang dan Badan hukum) c. Perdagangan : Perdagangan atau perniagaan dalam arti umum ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. 1.3 Tugas Pokok Perdagangan a. Membawa memindahkan barang-barang dari tempat yang berkelebihan (surplus) ketempat yang kekurangan (minus) b. Memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen c. Menimbun dan menyimpan darang-barang itu dalam jumlah besar sampai mengakibatkan bahaya kekurangan 1.4 Pembagian Perdagangan a. Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang 1. Pedagang dalam hal mengumpulkan (produsen-tengkulak-pedagang besarexportir.)

2. Pedagang dalam hal menyebarkan (importir-pedagang besar-pedagang menegahkonsumen.) b. Menurut jenis barang yang diperdagangkan 1. Pedagang barang (ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani manusia seperti hasil pertanian, pertambangan, pabrik.) 2. Pedagang buku, musik, dan kesenian. 3. Pedagang uang dan kertas berharga (bursa efek) c. Menurut daerah tempat perdagangan itu dijalankan 1) Perdagangan dalam negeri 2) Perdagangan luar-negeri (perdagangan internasional) yag meliputi : a. Perdagangan eksport, dan b. Perdagangan import c. Perdagangan meneruskan (perdagangan transito) 2. Sumber-sumber Hukum Dagang Hukum dagang Indonesia terutama bersumber pada (diatur dalam) a. Hukum Yang Tertulis yang dikodifikasikan 1. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetbook van Koopehandel Indonesia (WvK) 2. Kitab Undang-undang Hukum Sipil (KUHS) atau Burgerlijk Wetbook Indonesia (BW) b. Hukum Tertulis yang belum dikodifikasikan Yakni peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan. 1. Hukum Tertulis yang dikodifikasikan :

Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) merupakan sumber hukum tertulis yang mengatur masalah a. Peraturan lain diluar kodifikasi a. Staatblad 1927-262, mengenai pengangkutan dengan kereta api (Bepalingen Spoorwagen b. Staatblad 1939-100 jo 101, mengenai pengangkutan dengan kapal terbang dipedalaman dan perubahan-perubahan serta tambahan selanjutnya c. Staatblad 1941-101, mengenai perusahaan pertanggungan jiwa d. Peraturan pemerintah No. 36 tahun 1948 tentang Damri e. Undang-undang No.4 Tahun 1959 tentang POS f. Peraturan pemerintah No.27 Tahun 1959, tentang POS internasinal 2. Landasan strukturil UUD 45 pasl 33 ayat 1 berbunyi : Perekonomian disusun berasas pada kekeluargaan Dari dasar itu maka dilahirkanlah UU atau aturan yang menyangkut perdagangan daam Negara RI. Hukum ini tidak boleh bertentangan dengan ekdua landasan di atas. Karenanya tujuan hokum dagang adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. 3. Yang belum terkodifikasi : a. UU No.1 thn 1995 tentang PT (UU No 40 thn 2007 ttg PT) b. UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal c. UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN, d. UU no 14 tahun 2001 tentang hak Paten, e. UU no 14 tahun 2001 tentang Merek, f. UU no 19 tahun 2002 Hak Cipta, g. UU no 30 tahun 2000 Rahasia Dagang

1. Yursiprudensi 2. Traktat 3. Hukum Kebiasaan

3. Istilah hukum dagang dari beberapa para sarjana 1. Menurut Ahmad Ihsan Sebagai hukum yang mengatur masalah perdagangan atau perniagaan yaitu masalah yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan atau perniagaan 2. Menurut Purwosutjipto Hukum Perikatan yang timbul dalam lapangan perusahaan Hukum Dagang ialah Hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya memperoleh keuntungan 3. Menurut KUHD Hukum dagang adalah bagian hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan yang diatur dalam Buki III BW. 4. Latar belakang Lahirnya Hukum Dagang ; a. Asal Usul KUHD Berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD RI tahun 1945, KUHD masih berlaku di Indonesia. KUHD Indonesia diumumkan dengan dipublikasi tanggal 30 April 1847 (staatblad 1847-23) yang mulai berlaku mulai Mei 1848 KUHD Indonesia hanya turunan dari wetbook van koophandel Belanda yang ibuat atas dasar asas konkordansi (pasal 131. I.S) (indishe staatregeling). Burgerlijk. Wetbook van Koophandel Belanda berlaku mulai tanggal 1 oktober 1838 dan 1 January di Linburg. Slanjutnya wetbook van Koophandel juga mencontoh dari Code du Commerce Perancis itu diambila alih oleh wetbook van koophandel Belanda.

b. Penerapan dari Perancis ke Belanda Dalam abad pertengahan ketika bangsa Romawi sedang mengalami masa kejayaan, hukum rmawi pada waktu itu dianggap paling sempurna yang banyak digunakan oleh bangsa di dunia. Atas perintah Napoleon, hukum yang berlaku bagi pedagang dibutuhkan dalam buku code de commerce) tahun 1807. Disamping itu disusun kitab-kitab lainnya, yakni :Code Civil adalah pengatur hukum sipil/hukum perdata, Code Panal ialah yang mengatur tentang hukum pidana. Kedua buku itu dibawa dan berlaku di negeri Belanda dan akhirnya di bawa ke Indonesia tanggal 1 Januari 1809 Code De Commerce (hukum dagang) berlaku di Belanda atas azas konkordansi yang diterapkan oleh Perancis kepada Belanda c. Sejarah Hukum Dagang Di Indonesia Sejarah Hukum Dagang thn 1807 di Prancis dgn nama code de commerce lalu tahun 1838 (WvK) Wet Book van Koophandel dinyatakan berlaku di Belanda pada waktu itu, pemerintah Belanda menginginkan adanya Hukum dagang sendiri dgn nama KUHD dimana kitab tersebut diberlakukan juga di Indonesia berdasarkan asas konkordansi sistem hukum yang dianut oleh penjajah diterapkan pula pada tanah jajahannya, hal tersebut terjadi pada tahun 1848. Jadi dalam struktur Mungkin pembentuk undang-undang beranggapan bahwa rumusan atau definisi hukum dagang diserahkan kepada pendapat atau doktrin dari para sarjana. Untuk memahami makna hukum dagang, berikut dikutip rumusan hukum dagang yang dikemukakan oleh para sarjana : a. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan. b. Hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya,yakni mengatur masalah perjanjian dan perikatan yang diatur dalam buku ke III BW. Dengan kata lain, hukum dagang adalah himpunan dari peraturan-peraturan yang mengatur seseorang dangan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum dagang pula dapat dirumuskan sebagai serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dalam lalu lintas perdagangan.

c. Hukum dagang (handelsrecht) adalah keseluruhan dari aturan hukum mengenai perusahaan dalam lalu lintas perdagangan, sejauh mana diatur dalam Kitb UndangUndang Hukum Dagang dan Hukum Perdata dijadikan dalam 1 (satu) buku, yaitu buku II da buku III dalam BW baru Belanda. d. Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapagan perusahaan e. Hukum dagang adalah hukum bagi para pedagang untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya 5. Hubungan Antara KUHPer dan KUHD Apabila dicermati dengan seksama, terdapat hubungan yang sangat erat antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Kiranya dapat dikemukakan bahwa KUHPerdata adalah ketentuan umum (genus) dalam mengatur hubungan dunia usaha, sedangkan KUHD adalah ketentuan khusus (spesies) bagaimana mengatur dunia usaha. Hubungan antara KUHPerdata dan KUHD terlihat pada pasal 1 KUHD yang mengemukakan : kitab undang-undang hukum perdata, seberapa jauh dalam kitab undang-undang hukum dagang ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan berlaku juga terhadap hal-hal yang disinggung dalam kitab ini. Demikian juga pada pasal 15 KUHD disebutkan segala perseroan tersebut dalam bab ini dikuasai oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan oleh kitab ini dan oleh hukum perdata Hubungan keduanya hukum tersebut merupkaan genus (umum) dan species (khusus) yang dikenal dengan azas Lex Specialist Derogat Lex Generalis (Hukum yang khusus dapat mengalahkan hukum yang umum), di mana ketentuan ini dapat ditemukan dalam pasal 1 KUHD yang menyebutkan Kitab UU Perdata, sepanjang tidak diatur lain, berlaku juga terhadap hal-hal yang diatur dalam kitab ini (KUHD) Menurut Prof. Sudiman Kartohadiprojo KUHD merupakan suatu lex specialist terhadap KUH Perdata sebagai lex generalis, maka sebagai lex specialist, kalau andaikata dalam KUHD terdapat ketentuan mengenai hal yang dapat aturan pula dalam KUH Perdata, maka ketentuan dalam KUHD itulah yang berlaku.

6. Kodifikasi Hukum Dagang Yang Pertama Dahulu sebelum zaman Romawi, disamping Hukum perdata yang mengatur hubugan antara perseorangan yang sekarang termasuk dalam KUH Perdata, pdara pedagang membutuhkan peraturan-peraturan mengenai perniagaan. Karena perniagaan makin lama makin berkembang, maka kebutuhan hukum perniagaan atau hukum dagang makin bertambah. Lama kelamaan hukum dagang pada waktu itu masih merupakan hukum kebiasaan, begitu banyak sehingga dipandang perlu untuk mengadakan kodifikasi. Kodifikasi hukum dagang yang pertama dibuat atas perintah raja Lodewjik XIV di Prancis, yaitu Ordonnance de Commerce 1673 dan Ordonnance de la Marine 1681. 7. Kitab Undang-undang Hukum Sipil (KUHS) Berdasarkan azas konkordansi, pada tanggal 1 mei 1948 di Indonesia diadakan KUHS, adapun KUHS Indonesia ini berasal dari KUHS Nedetland yang dikodifikasikan pada tanggal 5 Juli 1830, dan mulai berlaku di Netherland pada Desember 1830 KUHS Belanda ini berasal / bersumber pada KUHS Prancis (Code Civil) dan code civil ini bersumber pula pada kodifikasi hukum Romawi Corplus Iuris Civilis dari kaisar Justianus (527565) KUHS Indonesia Terbagi atas 4 Bab yakni: 1. Kitab I Berjudul : Perial orang (van personen), yang memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum kekluargaan, termasuk hukum perkawinan. 2. Kitab II berjudul : hal benda (van zaken) yang memuat hukum perbendaan serta hukum warisan. 3. Kitab III Berjudul : hal perikatan (van verbintenis) yang memuat hukum kekayaan yang mengenal hak-hak kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak yang tertentu (perjanjian-perjanjian) 4. Kitab IV berjudul : perihal pembuktian kadaluarsa (van bewijs en verjaring), yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Bagian dari KUHS yang memuat tentang hukum dagang ialah sebagian besar dari kitab III dan sebagian kecil dari kitab II. Hal-hal yang diatur dalam KUHS ialah mengenai perikatan-perikatan paa umumnya dan perikatan-perikatan yang dilahirkan dari persetujuan dan undang-undang seperti : a. Persetujuan jual beli (contract of sale) b. Persetujuan sewa menyewa (contract of hire) c. Persetujuan peminjaman uang (contract of loan) a. Buku III Hukum Sipil/BW, yaitu Mengenai Hukum Perikatan Hukum perikatan yang mengatur akibat hukum yang disebut perikatan, yakni suatu hubungan hukum, yang terletak dalam bidang hukum harta kekayaan, antar dua pihak yang masing-masing berdiri sendiri, yang menyebabkan pihak yang satu terhadap pihak menjadi kewajiban pihak terakhir pihak pertama Jadi, perikatan adalah hubungan hukum, dan hukum adalah salah satu akibat hukum. Akibat hukum ini timbul karena adalah suatu kenyataan hukum (rechtfeit) kenyataan hukum ini terdiri atas : 1. Kenyataan belaka, misalnya gila, jatuh pailit, adanya dua buah pekarangan yang letaknya berdampingan, daluarsa, lahir, mati, dewasa, dan lain-lain. 2. Tindakan manusia, misalnya membuat tertamen, menerima, menerima atau menolak warisan mendaku (occopeatie), membuat perjanjian, dan lain-lain. Menurut pasal 1233 KUH Perdata perikatan bersumber pada perjanjian dan undang-undang . akan tetapi, ada peristiwa yang dapat menimbulkan perikatan, misalnya surat wasiat yang menimbulkan legal, putusan hakim yang mengandung uang paksa, kenataan hukum yang terakhir ini dianggap menimbulkan perikatan atas dasar keadilan atau kepatutan dalam masyarakat. 8. Peraturan-peraturan khusus (diluar KUHD) Hukum dagang selain diatur dalam KUHD dan KUHS juga terdapat dalam berbagai peraturan-peraturan khusus (yang belum dikodifikasi) misalya : a. Peraturan tentang koperasi

- Dengan badan hukum Eropa (staatblad 1949/197) - Dengan badan hukum Indonesia )staatblad 1933/108) Kedua peraturan ini sekarang tidak berlaku lagi karena telah digantikan oleh Undangundang No 79 1958 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1965 tentang Koperasi b. Peraturan pailisemen (staatblad 1905 No.217 jo staatblad 1906 No. 348 c. Undang-undang Oktoroi (staatblad No 1922 No.54) d. Undang-undang hak milik industri, (Staatblad 1912 No.545) e. Peraturan Lalu-lintas (staatblad 1933 No.66 yo 249) f. Peraturan maskapai andil Indonesia (staatblad 1939 No 589 jo 717 g. Peraturan perusahaan negara (Perpu No 19 Tahun 1960 jo Undang-undang No 1 Tahun 1961) dan UU No 9 Tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha negara (persero, perum, perjan) h. Peraturan kepailitan (staatblad 1905 No. 217) i. Undang-undang hak cipta (UU No 5 Tahun 1982) j. Peraturan oktroi (staatblad 1911 No. 136 k. Peraturan pabrik dan merek dagang (S 1912 No 545) l. Peraturan tentang pertanggungan hasil bumi (oogstverband) S.1886 NO 57 m. UU koperasi No 25 Tahun 2002 n. Ordonansi Balik nama (S.1834 No.27) a. Undang-Undang Hak Cipta Untuk melidungi hak cipta, pada tanggal 12 April 1982 memlalui lembaran negara No.15 tahun 1982, pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan undang-undang No 6 Tahun 1982 tentang hak cipta menggantikan Auteurswet 1912 diubah dengan No 19 Tahun 2002 tentang hak cipta.

Undang undang hak cipta ini selanjutnya disingkat UUHC merupakan produk pembangunan hukum yang bertujuan antara lain untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil karya bidang ilmu, seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan bangsa. 1. Hak Cipta Dapat dibagi : Hak cipta bersifat dapat dibagi (divisible). Sifat ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 2 ayat (1) UUHC yang menentukan, hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Hak Cipta tidak dapat disita Walaupun hak cipta itu adalah benda bergerak, ia tidak dapat disita (Pasal 4 UUHC). Alasannya adalah ciptaan bersifat pribadi dan menunggal pada diri pencipta. Apabila pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta sebagai yang berwewenang menguasai hak cipta, dengan hak cipta itu melakukan pelanggaran hukum, atau melanggar ketertiban umum, maka yang dapat dilarang oleh hukum adalah perbuatan pemilik atau pemegang haj cipta yang mengunakan haknya itu. Apabila larangan tersebut mengakibatkan penghukuman, maka penghukuman itu tidak mengenai hak cipta, atrinya hak cipta tidak dapat disita, dirampas atau dilenyapkan. Yang dapat disita adalah ciptaannya. 9. Persekutuan Perdata Inggris dikenal dengan istilah Hukum Persekutuan dengan nama company law adalah himpunan hukum atau ilmu hukum mengenai bentuk-bentuk kerjasama, baik yang berstatus badan hukum (partnership) ataupun yang tidak berstatus badan hukum (corporation) Belanda istilah Hukum Persekutuan dengan nama Vennotschapsretchts yang lebih simple sekadar terbatas pada NV, Firma dan CV diatur dalam KUHD, sedangkan Persekutuan Perdata (maatschap) yang dianggap sebagai induknya diatur dalam KUH Perdata. Pengertian Persekutuan Perdata Psl 1618 KUH Perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih mengikat diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.

Unsur-unsurnya : 1. Adanya suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih 2. masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (inbreng) 3. bermaksud membagi keuntungan bersama Angela Scheeman mendefinifisikan partnership sebagai suatu organisasi yang terdiri dari dua orang atau lebih melakukan kepemilikan bersama suatu bisnis untuk mendapatkan keuntungan Partnership dapat diartikan sebagai suatu perjanjian (agreetment) diantara dua orang atau lebih untuk memasukkan uang, tenaga kerja dan keahlian kedalam suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan bagian atau proporsi yang telah disepakati bersama. Di Inggris menurut psl 1 Partnership ACT 1890 persekutuan perdata adalah hubungan antara orang yang menjalankan kegiatan bisnis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Di Malaysia Persekutuan Perdata dikenal dengan istilah perkongsian adalah perhubungan yang wujud antara orang-orang yang menjalankan perniagaan Dari Persekutuan Perdata ynag dianut di Ingris, Amerika, Malysia, maka memiliki unsurunsur sebgai berikut: 1. Tidak tegas memasukkan Persekutuan Perdata sebagai perusahaan yang terdaftar berdasarkan ketentuan per-uu-an perusahaan 2. Merupakan hubungan kontratual 3. Menjalankan suatu kegiatan bisnis 4. Mendapatkan