Penggantian Nazhir

PENGGANTIAN NAZHIR

Dasar Hukum Penggantian Nazhir

Salah satu tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang kepada Badan Wakaf Indonesia adalah memberhentikan dan mengganti nazhir. Pasal 49 Undang-Undang Nomor41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan:

(1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang untuk: d. memberhentikan dan mengganti nazhir; .

Alasan Penggantian Nazhir

Menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nazhir, baik yang berbentuk perseorangan, organisasi, maupun badan hukum, dapatdiganti apabila yang bersangkutan:

a. meninggal dunia;

b. berhalangan tetap;

1 / 7

Penggantian Nazhir

c. mengundurkan diri;

d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam peraturan perundang-undangan wakaf;

e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

f. bubar atau dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (nazhir organisasi dan badan hukum);

g. diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Persyaratan Penggantian Nazhir

Persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengajukan permohonan penggantian nazhir kepada BWI adalah sebagai berikut:

No

Berkas Administrasi

I

2 / 7

Penggantian Nazhir

Bagi Nazhir Perseorangan

I.1

Surat permohonan kepada KUA setempat untuk meneruskan penggantian nazhir kepada BWI

I.2

Surat pengantar permohonan penggantian nazhir dari KUA tempat harta benda wakaf berada yang ditujukan kepada BWI

I.3

Keputusan rapat tentang penggantian nazhir dengan menyebutkan struktur nazhir paling kurang 3 (tiga) orang yaitu ketua, sekretaris dan bendahara serta melampirkan daftar hadir peserta rapat. (Nazhir organisasi atau badan hukum tanpa menyebutkan struktur nazhir)

I.4

Alasan penggantian nazhir (di-check list sesuai dengan alasan penggantian nazhir)

I.4.1

Jika alasan penggantian nazhir karena nazhir meninggal dunia, dengan melampirkan surat keterangan meninggal dunia/kematian dari instansi yang berwenang

3 / 7

Penggantian Nazhir

I.4.2

Jika alasan penggantian nazhir karena nazhir berhalangan tetap, dengan melampirkan surat keterangan dari pihak yang bersangkutan bermaterai cukup

I.4.3

Jika alasan penggantian nazhir karena nazhir mengundurkan diri, dengan melampirkan surat pengunduran diri dari pihak bersangkutan bermaterai cukup

I.4.4

Jika alasan penggantian nazhir karena nazhir organisasi atau badan hukum bubar atau dibubarkansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan melampirkan surat keterangan dari pengurus dan/atau instansi yang berwenang

I.4.5

Jika alasan penggantian nazhir karena nazhir tidak melaksanakan tugasnya dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan melampirkan surat pernyataan keberatan dari wakif/ahli warisnya bermaterai cukup

I.4.6

Jika alasan penggantian nazhir karena nazhir dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan melampirkan salinan putusan pengadilan

4 / 7

Penggantian Nazhir

I.5

Foto copy KTP calon nazhir atau pengurus yayasan/organisasi (ketua, sekretaris, bendahara)

I.6

Daftar riwayat hidup calon nazhir atau pengurus yayasan/organisasi (ketua, sekretaris, bendahara)

I.7

Foto copy Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)

I.8

Foto copy Surat Pengesahan Nazhir

I.9

Foto copy sertipikat wakaf (jika sudah bersertifikat).

5 / 7

Penggantian Nazhir

1.10

Program kerja dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf

I.11

Laporan pengelolaan dan pengembangan wakaf

II

Bagi Nazhir Organisasi atau Badan Hukum selain persyaratan di atas, juga melampirkan persyaratan berikut ini

II.1

Foto copy salinan akta notaris tentang pendirian organisasi/badan hukum dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang

II.2

Daftar susunan pengurus

II.3

6 / 7

Penggantian Nazhir

Foto copy Anggaran Rumah Tangga

II.4

Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain yang merupakan kekayaan organisasi/badan hukum

II.5

Surat pernyataan bersedia untuk diaudit bermaterai cukup

7 / 7