PENGHAPUSAPENGHAPUSAN BMNN BMN

Disampaikan oleh : AGUS BUDIONO

SIKLUS PENGELOLAAN BMNSIKLUS PENGELOLAAN BMN

PENATAUSAHAANPERENCANAAN KEBUTUHAN &

PENGANGGARAN

PENGADAAN

PENGGUNAAN

Pembukuan

Inventarisasi

Pelaporan

Evaluasi

PENGHAPUSAN:1. Pemusnahan2. Pemindahtanganan:

a. Penjualanb. PMP (PMN/D)c. Hibah

PEMANFAATAN:1. Sewa2. KSP3. BGS/BSG

PENILAIAN

12a

2b

7

6

95

8

9c9a

PENGAMANAN

PEMELIHARAAN

3

4

10

1112

13

14

9b

PENGAWASAN & PENGENDALIANPEMBINAAN

Pengguna Barang Pengelola Barang Pengguna Barang Lainnya Pihak Lain

Pengadaan BMN/D

Penyelesaian Dok. Kepemilikan

Penetapan Status

Penggunaan BMN

Penggunaan sebatas utksebatas utk

penyelenggaraan tupoksipenyelenggaraan tupoksi

Barang Milik Negara:•Tidak sesuai Tupoksi•Berlebih/idle/rusak/

tidak ekonomis

Tanah dan/atau bangunan yg telah diserahkan

Tindak Lanjut:• Pengalihan Status

Penggunaan• Pemanfaatan• Pemindahtanganan

Tanah dan/atau bangunan

(wajib diserahkan kpd

Pengelola Barang)

Penggunaan sebatassebatas

utk penyelenggaraanutk penyelenggaraan

tupoksitupoksi

Fungsi Pelayanan

Pemindahtanganan:Jual

Tukar menukarPMNHibah

Pemanfaatan:SewaKSP

BSG/BGSPinjam Pakai

Non tanah dan/atau

bangunan

Persetujuan:• Pemanfaatan• Pemindahtanganan

Fungsi Budgeter

Sebagian tanah

dan/atau bangunan

Penetapan

RKBMN/D

Perencanaan Kebutuhan BMN/D

Pemusnahan

Persetujuan:• Pemusnahan

ALUR PENGELOLAAN BMNALUR PENGELOLAAN BMN

Penghapusan adalah tindakan menghapus

BMN dari Daftar Barang dengan menerbitkan

SK dari Pejabat Yang Berwenang untuk

membebaskan Pengguna Barang dan/atau

Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola

Barang dari tanggung jawab administrasi

dan fisik atas barang yang berada dalam

penguasaannya.3

PENGERTIANPENGERTIAN

• UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

• UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

• PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D

• PMK No.96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

3

DASAR HUKUMDASAR HUKUM

PENGHAPUSAN BMNPENGHAPUSAN BMN(Berdasarkan PP No.6 Tahun 2006)(Berdasarkan PP No.6 Tahun 2006)

Penghapusan dr Daftar Barang Milik Negara

Penghapusan dr Daftar Barang

Pengguna/Kuasa

Pengguna

BMN sdh tdk berada dlm penguasaan Pengguna/Kuasa Pengguna, karena:

• Penyerahan kpd Pengelola• Pengalihgunaan BMN Non T/B kpd

Pengguna lain• Pemindahtanganan BMN Non T/B kpd

Pihak Lain• Pemusnahan• Sebab lain (hilang, kecurian, terbakar,

susut, menguap, mencair dll)

SK Penghapusan dr Pengguna/

Kuasa Pengguna dg persetujuan dari

pengelola

Dilaporkan kpd Pengelola

SK Penghapusandr Pengelola

BMN sdh beralih kepemilikannya, karena:

• Pemindahtanganan• Putusan pengadilan berkekuatan

hukum tetap

Pemusnahan

Sebab lain (hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair dll)

PERTIMBANGAN/ALASAN PERTIMBANGAN/ALASAN PENGHAPUSANPENGHAPUSAN

(Berdasarkan PP No.6/2006)(Berdasarkan PP No.6/2006)A. Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKPBMN dimaksud sdh tdk berada dlm penguasaan Pengguna

Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang, a.l. karena:1. Penyerahan kpd Pengelola Barang;2. Pengalihgunaan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan

kpd Pengguna Barang lain;3. Pemindahtanganan atas BMN selain Tanah dan/atau

Bangunan kpd pihak lain;4. Pemusnahan;5. Sebab-sebab lain, spt krn hilang/kecurian, terbakar,

susut, menguap atau mencair.B. Penghapusan BMN dari DBMN

1. BMN dimaksud sdh beralih kepemilikannya, krn:a. Telah terjadi pemindahtanganan;b. Dlm rangka menjalankan putusan pengadilan yg tlh

memperoleh kekuatan hukum tetap & sdh tdk ada upaya hukum lainnya

2. Terjadi pemusnahan; 3. Sebab-sebab lain.

PERTIMBANGAN/ALASAN PENGHAPUSANPERTIMBANGAN/ALASAN PENGHAPUSAN(Berdasarkan PMK.Nomor 96/PMK.06/2007)(Berdasarkan PMK.Nomor 96/PMK.06/2007)

A.A. BARANG BERGERAKBARANG BERGERAK1. Pertimbangan Teknis, a.l.:

a. Secara fisik tdk dpt digunakan krn rusak & tdk ekonomis bila diperbaiki;

b. Secara teknis tdk dpt digunakan krn modernisasi;c. Kadaluwarsa;d. Mengalami perubahan dlm spesifikasi seperti terkikis,

aus, dll krn penggunaan biasa;e. Selisih kurang dlm timbangan/ukuran krn penggunaan

atau penyusutan dlm penyimpanan/pengangkutan.2. Pertimbangan Ekonomis, a.l.:

a. Karena berlebih (surplus/ekses);b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bg negara

apabila dihapus, krn biaya operasional & pemeliharaan lebih besar dr manfaat yg diperoleh;

3. Karena Hilang, Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian yg disebabkan:a. Kesalahan atau kelalaian Bendahara Barang/Pengurus

Barang;b. Di luar kesalahan/kelalaian Bendahara Barang, mis. krn

force majeurec. Mati bg tanaman atau hewan/ternak

PERTIMBANGAN/ALASAN PENGHAPUSANPERTIMBANGAN/ALASAN PENGHAPUSAN(Berdasarkan PMK.Nomor 96/PMK.06/2007)(Berdasarkan PMK.Nomor 96/PMK.06/2007)

B.B. BARANG TIDAK BERGERAKBARANG TIDAK BERGERAK

1. Rusak berat, terkena bencana alam atau force majeure, tdk dpt dimanfaatkan scr optimal (idle);

2. Terkena planologi kota;

3. Kebutuhan organisasi krn perkembangan tugas;

4. Penyatuan lokasi dlm rangka efisiensi & memudahkan koordinasi;

5. Pertimbangan dlm rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.

Penghapusan dg tindak lanjut Pemindahtanganan:Penghapusan dg tindak lanjut Pemindahtanganan:A. Tanah dan/atau Bangunan dilaksanakan oleh Pengelola Barang:

1. Setelah memperoleh persetujuan DPR, kecuali:a. sudah tidak sesuai dg tata ruang wilayah atau penataan kota;b. harus dihapuskan karena anggaran utk bangunan pengganti sudah disediakan dlm dokumen

penganggaran;c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;d. diperuntukkan bagi kepentingan umum;e. dikuasai Negara berdasarkan keputusan pengadilan yg telah memiliki kekuatan hukum tetap

dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yg jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

2. Yang termasuk dlm pengecualian:a. bernilai > Rp.10 M, setelah mendapat persetujuan Presiden;b. bernilai s.d. Rp.10 M, langsung oleh Pengelola Barang.

B. Selain Tanah dan/atau Bangunan dilaksanakan oleh Penguna Barang:1. bernilai s.d. Rp.10 M, setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;2. bernilai > Rp.10 M - Rp.100 M, setelah mendapat persetujuan Presiden, dg usul dr Pengelola Barang;3. bernilai > Rp.100 M, setelah mendapat persetujuan DPR, dengan usul dr Pengelola Barang.

Penghapusan dg tindak lanjut Pemindahtanganan:Penghapusan dg tindak lanjut Pemindahtanganan:A. Tanah dan/atau Bangunan dilaksanakan oleh Pengelola Barang:

1. Setelah memperoleh persetujuan DPR, kecuali:a. sudah tidak sesuai dg tata ruang wilayah atau penataan kota;b. harus dihapuskan karena anggaran utk bangunan pengganti sudah disediakan dlm dokumen

penganggaran;c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;d. diperuntukkan bagi kepentingan umum;e. dikuasai Negara berdasarkan keputusan pengadilan yg telah memiliki kekuatan hukum tetap

dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yg jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

2. Yang termasuk dlm pengecualian:a. bernilai > Rp.10 M, setelah mendapat persetujuan Presiden;b. bernilai s.d. Rp.10 M, langsung oleh Pengelola Barang.

B. Selain Tanah dan/atau Bangunan dilaksanakan oleh Penguna Barang:1. bernilai s.d. Rp.10 M, setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang;2. bernilai > Rp.10 M - Rp.100 M, setelah mendapat persetujuan Presiden, dg usul dr Pengelola Barang;3. bernilai > Rp.100 M, setelah mendapat persetujuan DPR, dengan usul dr Pengelola Barang.

KEWENANGAN PENGHAPUSAN BMNKEWENANGAN PENGHAPUSAN BMN(Berdasarkan PP No.6 Tahun 2006)(Berdasarkan PP No.6 Tahun 2006)

KEWENANGAN PENGHAPUSANKEWENANGAN PENGHAPUSAN(Berdasarkan Keputusan Dirjen Kekayaan Negara(Berdasarkan Keputusan Dirjen Kekayaan Negara

No. KEP-01/KN/2008 tanggal 1 Februari 2008)No. KEP-01/KN/2008 tanggal 1 Februari 2008)

A. Barang Bergerak dg tindak lanjut dijual melalui Kantor Lelang NegaraSK Penghapusan dr Menteri/Ketua Lembaga, dengan

ketentuan:1. Nilai perolehan per paket usulan dari 0 sampai

dengan Rp.100 juta dengan persetujuan Kepala KPKNL.

2. Nilai perolehan per paket usulan dari Rp.100 jt s.d. Rp.500 juta dengan persetujuan Kakanwil DJKN.

3. Nilai perolehan per paket usulan > Rp.500 juta dengan persetujuan Kantor Pusat Ditjen Kekayaan Negara.

PERSYARATAN USUL PENGHAPUSANPERSYARATAN USUL PENGHAPUSAN(Berdasarkan PMK.96/PMK.06/2007)(Berdasarkan PMK.96/PMK.06/2007)

A.A. UMUMUMUM1. Surat usulan penghapusan (pengusul adalah Sekjen atau Pejabat

yg setingkat pd Dep./Lembaga atau sekurang2nya Pejabat Es. II di daerah yg mendapat pelimpahan wewenang dari atasannya)

2. SK Pembentukan Panitia Penghapusan:

a. Utk BMN di lingkungan Unit Organisasi Tk. Daerah:

1) Ditetapkan oleh Pengguna/Kuasa Pengguna BI (Pejabat setingkat Es.II yg mendapat pelimpahan wewenang dari Pengguna BI);

2) Keanggotaan: unsur PB dan unsur KPBI yg membidangi perlengkapan, umum dan keuangan.

b. Utk BMN di lingkungan Unit Organisasi Tk. Pusat:

1) Ditetapkan oleh Pengguna BI (Pejabat setingkat Es.I);

2) Keanggotaan: unsur Pengguna BI dan unsur PBI/KPBI yg membidangi perlengkapan, umum dan keuangan.

c. Dlm hal diperlukan dpt mengikutsertakan unsur teknis atau tenaga ahli/surveyor/advisor dari Instansi/Lembaga lain yg terkait

PERSYARATAN USUL PENGHAPUSANPERSYARATAN USUL PENGHAPUSAN(Berdasarkan PMK.96/PMK.06/2007)(Berdasarkan PMK.96/PMK.06/2007)

UMUM (…lanjutan)UMUM (…lanjutan)

3. BA Hasil Penelitian dan Penilaian dari Panitia Penghapusan, dilampiri dengan:

a. Daftar BMN yg diusulkan utk dihapus, lengkap dengan data/informasi ttg BMN ybs (identitas, spesifikasi, lokasi, tahun perolehan, harga perolehan/taksiran, kondisi);

b. Sebab-sebab/alasan penghapusan;

c. Bukti/surat ket./gambar/foto yg mendukung usul penghapusan;

d. Penjelasan lain yg diperlukan.

4. Fotocopy bukti kepemilikan (Sertifikat, IMB, BPKB, STNK dll);

5. Fotocopy KIB/DIR/DIL.

PERSYARATAN USUL PENGHAPUSANPERSYARATAN USUL PENGHAPUSAN(Berdasarkan PMK. 96/PMK.06/2007)(Berdasarkan PMK. 96/PMK.06/2007)

B.B.KHUSUSKHUSUS

1.Karena bencana alam/force majeur, persyaratan umum ditambah dg :

a.Keterangan dari Pejabat yang berwenang mengenai terjadinya bencana alam;

b.Rekomendasi dari instansi teknis terkait, mis.: kondisi bangunan dari PU atau kondisi tanah dr BPN.

2.Tidak laku dijual lelang, stlh ditempuh prosedur umum dpt dimusnahkan/ dihibahkan dg dilampiri BA yg dttd oleh pejabat Kantor Lelang Negara

3.Karena hilang di luar kesalahan Bendahara/Pengurus Barang, persyaratan umum ditambah dg Surat Keterangan dari Kepolisian setempat ttg penyidikan di TKP.

PERSYARATAN USUL PENGHAPUSANPERSYARATAN USUL PENGHAPUSAN(Berdasarkan PMK.96/PMK.06/2007)(Berdasarkan PMK.96/PMK.06/2007)

B.B. KHUSUS (…lanjutan)KHUSUS (…lanjutan)

4. Karena hilang akibat kesalahan atau kelalaian Bendahara, persyaratan & proses penghapusan sesuai ketentuan ttg Tuntutan Ganti Rugi.

5. Barang kadaluwarsa atau tanaman/hewan/ternak mati atau cacat berat, persyaratan umum ditambah dg:

a. Keterangan dari pejabat yg bertindak selaku pimpinan KPB;

b. Rekomendasi dari instansi teknis terkait.

6. Kendaraan bermotor, persyaratan umum ditambah dg :

a. Surat Keterangan ttg kondisi kendaraan dr instansi teknis, mis. Dephub/ DLLAJR.

b. Melebihi 10 th pemakaianTMT tanggal, bulan, tahun perolehan tercatat dlm IKMN.

PEMINDAHTANGANAN

TINDAK LANJUT PENGHAPUSANTINDAK LANJUT PENGHAPUSAN

PENJUALAN

TUKAR MENUKAR

H I B A H

P M P (PMN/D)

PEMUSNAHAN

PENGHAPUSAN

•Dilaksanakan oleh Pengguna Barang

setelah mendapat persetujuan Pengelola

Barang

PEMUSNAHAN BMNPEMUSNAHAN BMN(Berdasarkan PP No.6/2006)(Berdasarkan PP No.6/2006)

•Sebagai tindak lanjut penghapusan apabila

BMN ybs:−tidak dapat digunakan, dimanfaatkan, dan

dipindahtangankan, atau−alasan lain sesuai ketentuan perundang-

undangan.

•Pelaksanaan pemusnahan oleh Pengguna

Barang dituangkan dlm BA dan dilaporkan

kpd Pengelola Barang