Pengukuhan Dan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
-
Upload
pustaka-virtual-tata-ruang-dan-pertanahan-pusvir-trp -
Category
Documents
-
view
394 -
download
8
description
Transcript of Pengukuhan Dan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
-
5/24/2018 Pengukuhan Dan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
1/34
PENGUKUHAN DAN
PERMASALAHAN TENURIALKAWASAN HUTAN
DIREKTORAT PENGUKUHAN PENATAGUNAAN DAN TENURIAL
KAWASAN HUTAN
SOLO, 19 JUNI 2014
-
5/24/2018 Pengukuhan Dan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
2/34
DEFINISI
Hutan :
Suatu kesatuan ekosistem(hamparan, sumber daya alamhayati, didominasi pepohonandalam persekutuan alam
lingkungannya, yg satu dgnlainnya tdk dpt dipisahkan).
Kawasan hutan: wilayah tertentu yang ditetapkan olehpemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai
hutan tetap.(Pasal 1 Angka 3 UU No. 41/1999 & Putusan MK No 45/PUU-IX/2011 tgl 21 Februari 2012)
Pengertian Hutan Kawasan Hutan
-
5/24/2018 Pengukuhan Dan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
3/34
Z. KOLONIAL
BELANDA---
1980 -19921992 -1999 1999 -2005< 1980
UU No.
41/1999
UU No.
24/1992
UU No.
5/1967
Hutanregister
Penunjukanpartial TGHK
Paduserasi
RTRWP -TGHK
UsulanPerubahan
KawasanHutandalam
Review RTRWP/K
danPemekaran
Penunjukan
KawasanHutan
UU No.
5/1990
UU No. 32/2004
UU No. 26/2007
2004 -..
SEJARAH KAWASAN HUTAN
Proses pengukuhan kawasan hutan sudah dimulai sejak zaman Belanda.
Kawasan hutan selalu mengalami perubahan sejalan dengan dinamika
pengaturan ruang sejak terbitnya UU No. 24 Tahun 1992 jo UU No. 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang, sehingga perlu pengaturan yang ketat terhadap
proses review tata ruang.
-
5/24/2018 Pengukuhan Dan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
4/34
KAWASAN HUTAN (KH)
PENGUKUHANKH
a. Penunjukan
b. Penataan Batas
c. Pengesahand. Penetapan
PENATAGUNAANKH
a. Penetapan fungsi
KHb. Penggunaan KH
Memberikan Kepastian
Hukum Mengenai Status,
Fungsi, Letak, Batas Dan
Luas Kawasan Hutan.
Pemanfaatan KH
sesuai fungsi pokok
Penggunaan KH utk
Non Kehutanan
-
5/24/2018 Pengukuhan Dan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
5/34
TAHAPAN PENATAAN BATASPERMENHUT P.44/2012)
PETAPENUNJUKAN
PEMANCANGANBATAS
SEMENTARA
PENGUMUMAMBATAS
SEMENTARA
PENATAANBATAS
DEFINITIFBERITA
ACARA TATA
BATAS
PENGESAHA
N KAWASANHUTAN
PENETAPAN
KAWASANHUTAN
-
5/24/2018 Pengukuhan Dan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
6/34
PENETAPAN FUNGSI KAWASAN HUTANKAWASAN
SUAKA ALAM
DAN
PELESTARIAN
ALAM
PP 28
Tahun
2011Taman Buru
Hutan lindung
Hutan Produksi
Terdapat satwa buru yang dikembangbiakkan
Perburuan teratur
Segi rekreasi, olahraga dan kelestarian satwa
Scoring :
Faktor tanah
Faktor kelerengan
Faktor curah hujan
-
5/24/2018 Pengukuhan Dan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
7/34
LATAR BELAKANG PERCEPATAN
PENETAPAN KAWASAN HUTAN
1. Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari
2012 bahwa Kawasan Hutan yang ditunjuk tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Nota Kesepakatan Bersama 12 Kementerian/Lembaga
tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan HutanIndonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama
dan koordinasi para pihak dalam percepatan pengukuhan
kawasan hutan Indonesia yang berlaku 3 (tiga) tahun
sejak tanggal 11 Maret 2013.
3. Pelaksanaan tata batas kawasan sudah mencapai 219.206Km ( 77,64 %) namun baru menghasilkan penetapan
kawasan hutan 11,29 % dari luas total kawasan hutan
Indonesia 125.754.310,35 Ha
-
5/24/2018 Pengukuhan Dan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
8/34
4. Gap tata batas dan penetapan sebesar 66,35 %tersebut
harus segera diselesaikan penetapannya mengingat : sudah temu gelang namun baru dalam tahap
pengesahan BATB
tata batas yang hampir temu gelang tetapi pada bagian-
bagian tertentu terdapat klaim oleh masyarakat
belum dimanfaatkannya batas alam (sungai,pantai, dan
batas DAS), jalan, batas administrasi pemerintahan
(batas kab, prov dan batas negara)
-
5/24/2018 Pengukuhan Dan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
9/34
HASIL YANG DIHARAPKAN
Penetapan kawasan hutan seluruh Indonesia
seluas 75.452.586,15 Ha (60 %) terdiri dari :
- Surat keputusan 1.884 buah
- Peta lampiran 12.017 lembar.
Revisi Permenhut nomor P.47/Menhut-II/2010
tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan
-
5/24/2018 Pengukuhan Dan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
10/34
Design Penetapan dengan kombinasi BATB, tata
batas izin usah pemanfaatan (TBT)
-
5/24/2018 Pengukuhan Dan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
11/34
DESIGN PENETAPAN DENGAN KOMBINASI BATB,
TBT, BATAS SUNGAI DAN BATAS PANTAI
-
5/24/2018 Pengukuhan Dan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
12/34
CONTOH
SK PENETAPAN KAWASAN HUTAN
-
5/24/2018 Pengukuhan Dan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
13/34
-
5/24/2018 Pengukuhan Dan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
14/34
-
5/24/2018 Pengukuhan Dan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
15/34
Dalam hal masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang sah
dalam penetapan kawasan hutan ini, dikeluarkan dari kawasan
hutan sesuai peraturan perundang-undangan
-
5/24/2018 Pengukuhan Dan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
16/34
Luas Kawasan Hutan :
125.754.310,35ha
Panjang Batas:
282.323 Km
Sisa Tata Batas s/d 2009:63.117 Km (22,36%)
Target Renstra 2010-2014
25,000 Km
TARGET, REALISASI DAN SISA TATA BATAS
Target 2010 -2014Tahun 2010 2011 2012 2013 2014
Target 3.440 4.560 4.000 6.000 7.000
RealisasiTata Batas:219.206 Km (77,64%)
Target 2010 -2014 (New Inisiative)
Tahun 2010 2011 2012 2013 2014
Target 3.440 4.750 16.000 19.000 20.000
PercepatanPenyelesaian
Sisa Tata
Batas s/d 2014
63.117 Km
Luas Penetapan:
14,173 juta ha (11.24%)
-
5/24/2018 Pengukuhan Dan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
17/34
BPKH TARGET LUAS TARGET SK NAIK LUAS NAIK MASUK QC*)
I 84 3.117.067,68 37 1.317.826,96 63II 34 2.524.507,36 31 2.176.932,37 34
III 162 5.343.000,00 23 1.864.115,03 34
IV 27 10.950.000,00 13 416.103,34 12
V 84 1.279.484,00 10 1.043.041,34 37
VI 76 584.462,64 69 661.038,03 65
VII 68 2.608.167,37 2 8.235,12 11
VIII 34 682.704,35 38 997.202,49 16
IX 28 1.989.721,00 38 2.144.573,09 38
X 87 20.738.017,00 51 18.022.307,91 56
XI 60 372.631,91 62 369.760,56 180
XII 21 34.080,83 8 29.140,21 11
XIII 70 737.567,98 36 211.589,27 60
XIV 114 1.055.668,22 28
XV 16 723.373,61 14 619.191,89 13
XVI 43 3.273.377,99 22 560.278,99 12XVII 34 5.168.809,02 10 3.717.797,64 9
XVIII 11 2.353.603,62 1 9.701,74 7
XIX 89 2.808.823,64 6 245.864,63 21
XX 100 759.010,99 5 11.268,30 23
XXI 100 7.700.424,00 6 577.137,15 5
XXII 20 2.030.862,38 9 557.557,92 5
1362 76.835.365,59 491 35.560.663,97 740
Target dan Realisasi Penetapan 2014 per 16 Mei
36,05% 46,28%
-
5/24/2018 Pengukuhan Dan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
18/34
CONTOH
PETA PENETAPAN KAWASAN HUTAN
-
5/24/2018 Pengukuhan Dan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
19/34
CONTOH
PETA PENETAPAN KAWASAN HUTAN
-
5/24/2018 Pengukuhan Dan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
20/34
CONTOH
PETA PENETAPAN KAWASAN HUTAN
-
5/24/2018 Pengukuhan Dan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
21/34
CONTOH
PETA PENETAPAN KAWASAN HUTAN
-
5/24/2018 Pengukuhan Dan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
22/34
CONTOH
PETA PENETAPAN KAWASAN HUTAN
-
5/24/2018 Pengukuhan Dan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
23/34
KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN
PERMASALAHAN TENURIAL KAWASAN HUTAN
-
5/24/2018 Pengukuhan Dan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
24/34
Hutan negara adalah hutan yang berada
pada tanah yang tidak dibebani hak atastanah.
Hutan hak adalah hutan yang berada pada
tanah yang dibebani hak atas tanah.Hutan adat adalah hutan yang beradadalam wilayah masyarakat hukum adat(putusan MK No.35/PUU-X/2012)
-
5/24/2018 Pengukuhan Dan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
25/34
LEGALITAS KAWASAN HUTAN
Zaman K. Belanda -
19671967 - 1999 1999 - sekarang
Putusan MK 45
21 Februari 2012 - sekarangPerundangankehutanan yangberlaku
Bos Reglement 1897, 1913 UU No 5 Tahun 1967 UU No 41 Tahun 1999 UU No 41 Tahun 1999
Bos Ordonnantie 1927 UU No 5 Tahun 1990 UU No 5 Tahun 1990 UU No 5 Tahun 1990
Bos Verordening 1932
Tahapanpengukuhan
kawasan hutan
Penunjukan (AanwijzingBesluit)
Penunjukan Penunjukan Penunjukan
Tata Batas (grensregeling) Tata Batas Tata Batas Tata BatasPenetapan Pemetaan Pemetaan
Penetapan Penetapan
Bentuk Dokumenkawasan hutan
GB (Government Besluit),ZB
SK Penunjukan Parsial, TGHK SK Penunjukan Parsial /Provinsi
SK Penunjukan Parsial / Provinsi
GP (Grens Projectkart) Peta Hasil Tata Batas Peta Hasil Tata Batas Peta Hasil Tata Batas
PV (Proces Verbaal vanGrens Regeling)
Berita Acara Tata Batas Berita Acara Tata Batas Berita Acara Tata Batas
SK Penetapan SK Penetapan SK Penetapan
Keabsahan Aturan Peralihan UUD 1945
Pasal ISegala peraturanperundangan yang adamasih tetap berlaku selamabelum diadakan yang barumenurut UUD ini.Pasal II
Segala badan negara danperaturan yang ada masihtetap berfungsi sepanjanguntuk melaksanakanketentuan UUD dan belumdiadakan yang barumenurut undang-undangdasar ini
Pasal 20 UU No. 5 Thn. 1967
Hutan yang telah ditetapkan sebagaihutan tetap, Cagar Alam dan SuakaMargasatwa, berdasarkan peraturanperundangan yang berlaku sebelumberlakunya Undang-Undang ini, dianggaptelah ditetapkan sebagai kawasan hutandengan peruntukan dan fungsi sesuaidengan penetapannya
Penjelasan Pasal 20 UU No.5/1967
Hutan yang telah ditetapkan sebagaihutan tetap, suaka margasatwa dancagar alam oleh pejabat-pejabat yangberwenang, baik berdasarkan Ordonansidan Verordening Pemerintah, PeraturanDaerah dan/atau peraturan swaprajayang berlaku sebelum keluarnya undang-undang ini, dianggap telah ditetapkansebagai kawasan hutan denganperuntukkan dan fungsi sesuai dengan
penetapannya
UU No. 41/1999 (Pasal
81)
Kawasan hutan yangtelah ditunjuk dan atauditetapkan berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlakusebelum berlakunyaundang-undang inidinyatakan tetapberlaku berdasarkanundang-undang ini
Kawasan hutan adalah wilayahtertentu yang ditetapkanolehpemerintah untuk dipertahankankeberadaannya sebagai hutan tetap.(pasal 1 angka 3 UU 41)
Wilayah tertentu yg ditunjuk sbg KHmelalui Keputusan pejabat berwenangyang diterbitkan sebelum 21 Februari2012 tetap berlaku dengan maknasesuai pasal 1 angka 3 UU 41 sebelum
diubah melalui putusan MK 45, yaitukawasan hutan.
Putusan MK mengikat sejak 21Februari 2012 (putusan dibacakan)bukan sejak UU 41/1999 ditetapkan,karena putusan MK tidak berlakusurut (asas retroaktif), efekberlakunya putusan MK bersifatprospektif ke depan (forward looking)tidak retrospektif ke belakang
(backward looking).
-
5/24/2018 Pengukuhan Dan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
26/34
TENURIAL Tenure berasal dari bahasa latin tenere yang mencakup arti:
memelihara, memegang, memiliki.
Land tenureberarti sesuatu yang dipegang dalam hal ini termasuk
hak dan kewajiban dari pemangku lahan (hold ing or possessing).
Pemangku lahan tidak selalu mempunyai hak menguasai (hak atas
lahan, hak penguasaan dan hak pemangkuan)
Tenurial adalah sekumpulan hak-hak dan kewajiban kepemilikan,penguasaan, akses dan atau penggunaan satu unit bahan tertentu
atau sumberdaya yang erat kaitannya dengan pohon, jenis
tanaman, air, mineral dan lainnya (lahan) (Lamp iran BAB I huruf B .16Kepu tusan Direksi Perum Perhutani Nom or 549/Kp ts/Dir /2012 tang gal 10
Okto ber 2012); Sistem land tenure adalah keseluruhan sistem dari pemangkuan
yang diakui oleh pemerintah secara nasional, maupun oleh sistem
lokal (Bruce,1998)
Forest tenure adalah konsep umum yang mencakup kepemilikan,
sewa dan pengaturan lain untuk pemanfaatan hutan (FAO)
TIPOLOGI PERMASALAHAN TENURIAL
-
5/24/2018 Pengukuhan Dan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
27/34
TIPOLOGI PERMASALAHAN TENURIAL
KAWASAN HUTANIngin memiliki dan menguasai :
1. Permohonan pelepasan tanah warisan dan hak-hak lama pada
kawasan hutan.2. Permohonan enclave dari kawasan hutan
3. Tanah Ulayat di dalam kawasan hutan
4. Klaim masyarakat atas kawasan hutan
5. Sertifikat di dalam kawasan hutan
Tidak ingin memiliki, hanya ingin mengelola :1. Klaim masyarakat atas IUPHHK-HT, IUPHHK-HA, IPPKH
2. Sengketa lahan kawasan hutan yang akan dikelola dengan polaPHBM (Pola Perum Perhutani)
Lain-lain :
1. Permasalahan pembagian lahan APL yang berasal dari perubahanperuntukan
2. Pembebasan tanah untuk lahan kompensasi/pengganti yangmenurut masyarakat belum selesai
3. Pembentukan desa definitif dalam kawasan hutan
4. Keberadaan infrastruktur pemerintahan di dalam kawasan hutan
-
5/24/2018 Pengukuhan Dan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
28/34
Permasalahan tenurial kawasan hutan di PulauJawaAktifitas di dalam kawasan hutan secara ilegal tanpa bermaksud
untuk menguasai / memiliki lahan yang dikerjakan.
Aktifitas di dalam kawasan hutan secara ilegal dengan maksudmenguasai (waktu tak terbatas), namun tidak ingin memiliki.
Aktifitas di dalam kawasan hutan secara ilegal dengan maksud untukmenduduki / memiliki (tanpa adanya dokumen kepemilikan)
Aktifitas di dalam kawasan hutan dengan maksud menduduki /memiliki disertai adanya dokumen / bukti kepemilikan
1
2
4
3
5 Klaim kawasan hutan dengan / tanpa disertai adanya dokumen/ bukti-bukti kepemilikan
6 Pemekaran wilayah ( Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan)
-
5/24/2018 Pengukuhan Dan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
29/34
ALTERNATIF PENYELESAIANPERMASALAHAN1. Mediasi / sosialisasi / klarifikasi2. Dalam proses tata batas
3. Proses Enclave
4. Perubahan kawasan hutan secara parsial(TMKH)
5. Perubahan kawasan hutan tingkat Provinsi
(sejalan dengan review tata ruang)6. Penerapan instrumen pemberdayaan
7. Penegakan Hukum
-
5/24/2018 Pengukuhan Dan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
30/34
ALUR PENYELESAIAN PERMASALAHAN / KLAIM
PermasalahanTenurial
Mediasi /
sosialisasi /
klarifikasi
1.Sejarah
kawasan hutan
2.Dokumenkawasan Hutan
Berhasil
TidakBerhasil
Operasipenegakan
hukum
Gugatan kePengadilan
Penyelesaian hak-hak pihak ketiga dalam tata
-
5/24/2018 Pengukuhan Dan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
31/34
Bukti hak secara tertulis(Pasal 24 ayat (2) s/d (4)) Bukti hak diperoleh sebelum penunjukan.
dilakukan klarifikasi oleh instansi yang membidangi urusanpertanahan.
Bukti secara tidak tertulis(Pasal 24 ayat (5) s/d (7)
Permukiman, fasum dan fasos keberadaannya ada sebelumpenunjukan kawasan hutan.
Permukiman, fasum dan fasos yang memenuhi kriteria: telahditetapkan dalam perda, tercatat pada statistikdesa/kecamatan, penduduk di atas 10 KK dan terdiri dariminimal 10 rumah.
Tidak berlaku pada provinsi yang luas kawasan hutannyadibawah 30 %.
Keberadaan permukiman, fasum dan fasos didukung dengancitra penginderaan jauh resolusi menengah sampai tinggi danmenjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan BATB
Penyelesaian hak hak pihak ketiga dalam tatabatas
Permenhut P.44/Menhut-II/2012 jo P.62/Menhut-II/2013 ttg Pengukuhankawasan hutan
-
5/24/2018 Pengukuhan Dan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
32/34
Pasal 24A
(1) Keberadaan masyarakat hukum adat ditetapkan denganPeraturan DaerahProvinsi atau Kabupaten/Kota.
(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
memuat letak dan batas wilayah masyarakat hukum adat
yang dinyatakan secara jelas dalam petawilayah
masyarakat hukum adat.(3) Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah masyarakat
hukum adat berada dalam kawasan hutan, dikeluarkan dari
kawasan hutan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengeluarkan
wilayah masyarakat hukum adat dari Kawasan Hutan, diaturdengan Peraturan Direktur Jenderal
Masyarakat hukum adatP.62/Menhut-II/2013)
-
5/24/2018 Pengukuhan Dan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
33/34
PROGRAM PENYELESAIAN PERMASALAHANDALAM PENGELOLAAN HUTAN Kemitraan Dengan Pemegang Izin
Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat
Pembangunan Hutan Kemasyarakatan
Pembangunan Hutan Desa
Pembangunan Desa Konservasi Pada
Kawasan Konservasi
Pembangunan Hutan Bersama Masyarakat
(Perhutani Di Jawa)
-
5/24/2018 Pengukuhan Dan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
34/34
TERIMA
KASIH