ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................ i DAFTAR ISI ..................................................................................................... ii

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ iv BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .............................................................................. 1

B. Dasar Hukum .............................................................................. 2

C. Tujuan Juklak .............................................................................. 2

D. Keluaran……………………………………………………………… ..... 3

E. Hasil yang Diharapkan .................................................................... 3

F. Pengertian dan Istilah ..................................................................... 3

BAB II. INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Rekomendasi .................................................................................. 8

B. IPTEK yang Adopsi ......................................................................... 9

C. Pengguna IPTEK .......................................................................... 10

BAB III. METODE PELAKSANAAN

A. Kerangka Pemikiran ...................................................................... 12

B. Alat Bantu Pengukuran Kinerja ..................................................... 14

C. Sumber Data dan Informasi .......................................................... 15

D. Penentuan Lokasi dan Responden / informan ............................... 16

E. Pengumpulan Data Kinerja ........................................................... 16

F. Tabulasi dan Teknik Analisis ......................................................... 17

G. Pelaksana Kegiatan Pengukuran Kinerja ...................................... 18

iii

BAB IV. PELAPORAN KINERJA

A. Penyajian Data dan Informasi Kinerja ........................................... 19

B. Pelaporan Kinerja Rekomendasi ................................................... 19

C. Pelaporan Kinerja IPTEK yang Adopsi .......................................... 21

D. Pelaporan Kinerja Pengguna IPTEK ............................................. 21

BAB V. EVALUASI KINERJA

A. Evaluasi Kinerja Rekomendasi ...................................................... 23

B. Evaluasi Kinerja Pengguna Hasil Litbang ...................................... 25

BAB VI. PENUTUP ........................................................................................... 27

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Iptek yang di manfaatkan oleh Kementerian

Kelautan dan Perikanan ............................................................................ 12

Gambar 2. Kerangka Pemikiran Pengukuran Capaian Kinerja Outcome

Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan ............... 14

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengukuran Kinerja adalah proses penilaian secara sistematis

dan berkesinambungan atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi

dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian

setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang pencapaian tujuan dan

sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang

menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan

kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana

ditetapkan dalam Renstra.

Pengukuran kinerja di lingkungan instansi pemerintah dilakukan sesuai dengan

peran, tugas dan fungsi masing-masing, sehingga lebih mengandalkan pada

pengukuran pencapaian kinerja instansi pemerintah yang dilakukan secara

berjenjang dari tingkatan unit kerja sampai pada tingkatan tertinggi organisasi.

Dalam melaksanakan pengukuran kinerja, maka harus ada ukuran pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi yang disebut indikator kinerja. Di antara indikator-

indikator kinerja terdapat indikator kinerja yang merupakan ukuran pencapaian

pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi (unit kerja mandiri) yang

disebut Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator), sedangkan ukuran

pencapaian yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan

atau sasaran yang akan dicapai disebut Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

(IKP/K).

2

Dalam menyusun Laporan Capaian Kinerja, rumusan indikator kinerja utama (IKU)

dan target-target yang akan dicapai harus dicantumkan dalam laporan tersebut. Hal

tersebut untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja utama/ program/ kegiatan

dibandingkan dengan terget kinerja yang telah ditetapkan.

B. Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi Badan

Penelitian dan Pengembangan KP dalam mengumpulkan data, menganalisa, dan

membuat laporan capaian kinerja sebagai wujud akuntabilitas kinerja. Juklak ini

juga diharapkan dapat membantu mengintegrasikan langkah-langkah bagi

Balitbang KP dalam mengelola kinerjanya, mulai dari perencanaan strategis,

rencana kinerja tahunan, penyusunan penetapan/perjanjian kinerja dan pelaporan

capaian kinerja.

C. Keluaran

Keluaran yang diharapkan adalah tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan Pengukuran,

capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sudah ditetapkan sebagai

acuan teknis yang berkaitan dengan pengumpulan data, analisis sampai dengan

penyusunan laporan kinerja bagi Balitbang KP.

D. Hasil yang Diharapkan

Dengan adanya Petunjuk Pelaksanaan Pengukuran capaian kinerja Outcome ini

diharapkan setiap unit kerja di lingkungan Balitbang KP dapat memahami hal-hal

yang berkaitan dengan:

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan keterkaitannya dalam salah satu

komponen sistem AKIP yang terdiri dari pengumpulan data, analisis data dan

evaluasi hasil pengukuran capaian kinerja;

2. Meningkatkan kualitas Capaian Kinerja;

3

3. Mengimplementasikan Capaian Kinerja untuk penyempurnaan perencanaan

kinerja di masa yang akan datang.

E. Pengertian dan Istilah

1. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban

atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan

hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau

berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

2. Kinerja adalah unjuk kerja/hasil kerja/keluaran/hasil dari

kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan

penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

3. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian

sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi,

dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat pencapaian dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan

kebijakan yang ditetapkan.

4. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan pencapaian/kegagalan pelaksanaan program

dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam

rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja

yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun

secara periodik.

5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian

sistematik dari berbagai komponen, alat, dan prosedur yang dirancang untuk

mencapai tujuan manajemen kinerja, yaitu perencanaan, penetapan kinerja dan

pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan

pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban

dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

6. Perencanaan Strategis (Renstra), adalah merupakan suatu proses yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai

4

dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan

memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin

timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah,

yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan

program serta ukuran pencapaian dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

7. Perencanaan Kinerja adalah merupakan proses penetapan kegiatan tahunan

dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam rencana strategis. Hasil dari proses ini berupa rencana

kinerja tahunan.

8. Pengukuran Kinerja adalah merupakan sistematis dan berkesinambungan

untuk menilai pencapaian dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam

mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

9. Laporan Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan

akuntabilitas kinerja Kementerian, Lembaga, pemerintah daerah, instansi

pemerintah di berbagai tingkatan, dan institusi yang menggunakan serta

mengelola sumber daya negara, yang disusun dan disampaikan secara

sistematik dan melembaga.

10. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang

dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan

kebijakan.

11. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

12. Indikator Kinerja adalah ukuran pencapaian yang akan dicapai dari program

dan kegiatan yang telah direncanakan, atau sasaran yang akan dicapai.

13. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran

pencapaian dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi

14. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

5

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan target-target

kinerja yang di gambarkan dengan capaian suatu indikator kinerja.

15. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga dalam

bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan

sumberdaya yang disediakan.

16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada

suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya

baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk

peralatan dan hasil litbang, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua

jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan

keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

17. Satuan Kerja Mandiri adalah unit kerja yang mengelola anggaran tersendiri

dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

18. PPDPI adalah Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan (PPDPI) yaitu salah

satu produk nyata Balai Penelitian dan Observasi Laut (BPOL) untuk

masyarakat nelayan di Indonesia. PPDPI telah dibuat dan didistribusikan sejak

tahun 2000,

19. IPTEKMAS adalah penerapan iptek yang telah teruji melalui proses diseminasi

kepada kelompok masyarakat pelaku masyarakat pelaku usaha perikanan dan

kelautan pada suatu kawasan/calon kawasan produksi perikanan dan kelautan.

20. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau

individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan

akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

21. Prosedur Operasional Standar (POS) adalah pedoman yang berisi prosedur-

prosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan

untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan

fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi

berjalan secara efisien dan efektif, konsisten, standar dan sistematis.

6

22. Kuisioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan

analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa

orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang

diajukan atau oleh sistem yang sudah ada.

23. Responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang

sesuatu fakta/ pendapat. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk

tulisan, yaitu ketika mengisi angket/ lisan ketika menjawab wawancara.

24. Informan adalah orang yang memberikan informasi dengan pengertian ini

maka informan dapat dikatakan sama dengan responden apabila pemberian

keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti

25. Kelompok Penerima adalah sekumpulan orang yang menerima paket hasil

litbang dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas kelompok

sasaran IPTEKMAS.

26. Orang (penerima) adalah individu yang menerima paket hasil litbang dan

bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas kelompok sasaran

IPTEKMAS.

27. Kelompok Kerja adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling

bergantungan, yang bergabung bersama-sama untuk mencapai sasaran. Suatu

kelompok kerja adalah kelompok yang berinteraksi untuk berbagai informasi

dan mengambil keputusan untuk membantu tiap anggota berkinerja dalam

bidang tanggungjawab.

28. Peraturan Daerah adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-

undangan, yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau

untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi dan menetapkan sesuatu organisasi dalam

lingkungan Pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

29. Deskritif adalah suatu upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat

diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh

orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri.

7

30. Skor adalah angka perolehan dari suatu tes atau kuesioner.

31. Kosmopolitan dapat berarti mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas

dan terjadi dari orang-orang atau unsur-unsur yang berasal dari pelbagai

bagian dunia.

32. Job Description adalah penyataan tertulis yang menjelaskan tugas-tugas,

kondisi kerja dan aspek-aspek lainnya dari suatu jabatan tertentu.

33. Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urut-

urutan prosedur dari suatu program.

8

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Rekomendasi

Rekomendasi merupakan indikator kinerja utama Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) yang telah ditetapkan di

dalam Rencana Strategis (Renstra) Balitbang KP. Di dalam Renstra tersebut

ditetapkan bahwa rekomendasi merupakan hasil dari kegiatan litbang yang

disampaikan secara resmi kepada pemangku kepentingan sebagai saran, masukan

atau bahan pertimbangan yang dapat dipercaya untuk dijadikan bahan dalam

menyusun kebijakan di pusat dan/atau daerah. Hasil litbang sebagai sumber

rekomendasi ini termasuk di dalamnya adalah hasil kepakaran atau buah pikiran

para pakar atau peneliti/perekayasa Balitbang KP yang menggunakan hasil litbang

sebagai acuan.

Rekomendasi yang bersumberkan pada hasil litbang dan hasil kepakaran tersebut

dapat dinyatakan sebagai outcome apabila telah dimanfaatkan oleh pengguna

sebagai bahan atau bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan

pembangunan baik di pusat maupun daerah. Indikator outcome ini merupakan

indikasi bahwa hasil litbang dan kepakaran yang dimiliki Balitbang KP telah

dipercaya dan telah ikut berperan penting dalam penentuan kebijakan bagi

program-program pembangunan kelautan dan perikanan atau serta sektor terkait

lainnya. Semakin banyak rekomendasi yang dimanfaatkan menunjukkan semakin

baik kinerja Balitbang KP.

Beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan rekomendasi sebagai

outcome Balitbang KP tersebut antara lain:

1. Telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan peraturan pemerintah

pusat maupun daerah, seperti misalnya naskah akademis untuk penyusunan

peraturan pusat/daerah;

9

2. Tetah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan keputusan UPT Ditjen

teknis lingkup KKP atau instansi terkait lainnya, seperti misalnya naskah

akademis untuk pembentukan Komisi Rumput Laut Nasional;

3. Telah digunakan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan pemerintah

untuk pengelolaan sumberdaya, seperti misalnya hasil kepakaran yang

digunakan dalam Kajiskan untuk menentukan potensi sumberdaya (peta WPP);

4. Telah digunakan sebagai acuan bagi pengguna atau masyarakat, seperti

misalnya Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan (peta PPDPI);

5. Telah digunakan sebagai acuan oleh staf ahli menteri;

6. Telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan

pembangunan, seperti misalnya sistim dan metode monitoring untuk mengukur

tingkat susut hasil (losses) perikanan nasional, program pembinaan

masyarakat, dan sebagainya;

7. Telah digunakan dalam penyusunan program kerja dan kegiatan di pusat dan

daerah yang diaplikasikan dalam KUK/KAK/TOR, RKA-KL, dan sebagainya.

B. IPTEK yang Adopsi

IPTEK hasil kegiatan litbang yang diadopsi merupakan indikator kinerja utama

Balitbang KP dan telah ditetapkan di dalam Renstra Balitbang KP. Di dalam

Renstra tersebut ditetapkan bahwa IPTEK hasil litbang KP yang diadopsi oleh

pengguna merupakan IPTEK hasil kegiatan litbang KP yang telah dimanfaatkan

oleh stakeholder kelautan dan perikanan (seperti masyarakat perorangan atau

kelompok, pengusaha, industri, pemerintah, perguruan tinggi, dsb.) untuk kegiatan

pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

IPTEK hasil kegiatan litbang dapat dinyatakan sebagai outcome apabila telah

dimanfaatkan oleh pengguna dalam berbagai tingkatan adopsi IPTEK, yaitu tingkat

adopsi tinggi, sedang dan rendah. Tingkat adopsi rendah adalah hanya sebagian

kecil hasil penelitian (kurang dari 50 %) di adopsi, sedangkan tingkat adopsi sedang

10

adalah 50 – 70 % hasil penelitian di adopsi, serta tingkat adopsi tinggi adalah lebih

dari 70 % hail penelitian di adopsi. Indikator outcome ini merupakan indikasi bahwa

hasil litbang dari Balitbang KP telah dipercaya dan bermanfaat serta ikut berperan

langsung dalam pembangunan kelautan dan perikanan melalui pengelolaan sumber

daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Semakin banyak IPTEK yang

diadopsi masyarakat menunjukkan semakin baik kinerja Balitbang KP.

IPTEK yang diadopsi dapat berupa IPTEK yang disebarluaskan oleh Balitbang KP,

baik secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai media, kepada

masyarakat pengguna. IPTEK yang diadopsi tersebut dapat juga berupa IPTEK

yang teridentifikasi berasal dari Balitbang KP yang dimanfaatkan oleh pengguna di

daerah penyebarluasan (daerah introduksi) maupun di luar daerah introduksi.

Penyampaian atau media penyampaian terutama dalam bentuk introduksi,

diseminasi, IPTEKMAS dan REFINE. Selain itu, penyampaian dapat juga dalam

bentuk penyampaian langsung oleh para pakar atau peneliti/perekayasa Balitbang

KP secara per orangan maupun kelompok, baik secara resmi maupun tidak resmi.

Bentuk penyampaian yang lain di antaranya adalah dalam bentuk tebar karya

IPTEK, sosialisasi, bimbingan teknis, penyebarluasan hasil litbang melalui lefleat,

buku paket IPTEK, brosur, video CD, kaset, dan bentuk lainnya.

C. Pengguna IPTEK

Pengguna IPTEK hasil kegiatan litbang KP merupakan indikator kinerja utama

Balitbang KP dan telah ditetapkan di dalam Renstra Balitbang KP. Di dalam

Renstra tersebut ditetapkan bahwa pengguna IPTEK hasil litbang KP adalah

anggota masyarakat secara perorangan maupun kelompok. Pengguna tersebut

termasuk juga institusi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pelaku ekonomi,

pengusaha, industri atau perusahaan yang bergerak di bidang kelautan dan

perikanan yang berada di kawasan minapolitan maupun di luar kawasan

minapolitan. Pengguna IPTEK tersebut dapat juga merupakan pengguna yang

menerima IPTEK secara langsung dari Balitbang KP maupun pengguna yang

11

mendapatkan IPTEK tersebut secara tidak langsung di sekitar kawasan kelompok

sasaran. Terkait keterlibatan penelitian dan pengembangan IPTEK kelautan dan

perikanan, maka paket bantuan lewat kegiatan Iptekmas, refine, dan lainnya harus

ada batas minimum sejak diberikan paket, sehingga bukti penggunanya bukan

karena bantuan, tetapi karena membutuhkan hasil litbang tersebut.

Pengguna IPTEK hasil kegiatan litbang tersebut dapat dinyatakan sebagai outcome

apabila telah memanfaatkan IPTEK hasil kegiatan Balitbang KP dalam berbagai

tingkatan adopsi IPTEK (tingkat adopsi tinggi, sedang dan rendah), dan difusi

IPTEK. Indikator outcome ini merupakan indikasi bahwa masyarakat telah

mempercayai hasil litbang dari Balitbang KP dapat memberikan manfaat ekonomi

maupun sosial. Dengan demikian, ini dapat diartikan bahwa hasil litbang tersebut

telah ikut berperan langsung dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

Semakin banyak jumlah pengguna IPTEK menunjukkan semakin baik kinerja

Balitbang KP.

Pengguna IPTEK tersebut mendapatkan informasi tentang IPTEK yang digunakan

dapat langsung dari Balitbang KP melalui kegiatan yang dilaksanakan seperti

introduksi, diseminasi, IPTEKMAS dan REFINE. Pengguna IPTEK tersebut dapat

juga mendapatkan IPTEK yang digunakan sumber lain yang memanfaatkan IPTEK

tersebut yang teridentifikasi berasal dari Balitbang KP. Media lain sumber IPTEK

yang dimanfaatkan pengguna dapat juga dalam bentuk penyampaian langsung oleh

para pakar atau peneliti/perekayasa Balitbang KP secara per orangan maupun

kelompok, baik secara resmi maupun tidak resmi. Sumber IPTEK yang lain di

antaranya adalah tebar karya IPTEK, sosialisasi, bimbingan teknis, penyebarluasan

hasil litbang melalui lefleat, buku paket IPTEK, brosur, video CD, kaset, dan bentuk

lainnya.

12

BAB III METODE PELAKSANAAN

A. Kerangka Pemikiran

Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Badan Litbang KP)

sebagai suatu lembaga yang menghasilkan IPTEK dan kebijakan di bidang

kelautan dan perikanan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh satuan

kerja dibawahnya. Hasil penelitian tersebut disusun dalam bentuk paket IPTEK dan

atau kebijakan yang selanjutnya menjadi inovasi yang dimanfaatkan sebagai bahan

diseminasi yang disampaikan melalui suatu kegiatan tertentu seperti yang terlihat

pada gambar 1 di bawah ini

Gambar 1. Kerangka Pemikiran IPTEK yang dimanfaatkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan

13

Hal ini sesuai dengan pernyataan Van Den Ban dan Hawkins (1996) yang

mengemukakan: “an innovation is an idea, method, or object which is regarded as

new by individual, but which is not always the result of recent research” (dalam

Musyafak dan Ibrahim, 2005). Dengan demikian, inovasi mempunyai tiga

komponen, yaitu;

(a) ide atau gagasan,

(b) metode atau praktek, dan

(c) produk (barang dan jasa).

Ketiga komponen tersebut harus mempunyai sifat “baru”. Sifat “baru” tersebut tidak

selalu berasal dari hasil penelitian mutakhir. Hasil penelitian yang telah lalu pun

dapat disebut inovasi, apabila diintroduksikan kepada masyarakat tani yang belum

pernah mengenal sebelumnya. Jadi, sifat “baru” pada suatu inovasi harus dilihat

dari sudut pandang masyarakat (calon adopter), bukan kapan inovasi tersebut

dihasilkan. Pada tataran pemahaman yang lebih operasional, inovasi yang

dihasilkan oleh suatu lembaga penelitian dan pengkajian dapat berwujud IPTEK,

kelembagaan, dan kebijakan.

Inovasi IPTEK dan kebijakan yang dihasilkan oleh Badan Litbang Kelautan dan

Perikanan didesiminasikan melalui berbagai kegiatan dan program. Salah satu

kegiatan yang bermodus diseminasi adalah kegiatan Iptekmas.

Beberapa indikator yang dapat merupakan parameter capaian kinerja Badan

Litbang Kelautan dan Perikanan yaitu jumlah rekomendasi, tingkat adopsi IPTEK,

dan jumlah pengguna hasil Badan Litbang Kelautan dan Perikanan.

Kuantitas dari setiap indikator yang dikemukakan merupakan suatu hasil evaluasi

kinerja yang menggambarkan outcome dari Badan Litbang KP. Hasil evaluasi ini

merupakan umpan balik (feedback) baik bagi perbaikan proses diseminasi,

perbaikan rumusan bahan rekomendasi, adopsi IPTEK, dan jumlah pengguna hasil

14

Badan Litbang KP. Secara skematis kerangka pemikiran pentingnya pengukuran

capaian kinerja outcome Badan Litbang KP diperlihatkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Kerangka Pemikiran Pengukuran Capaian Kinerja Outcome Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

B. Alat Bantu Pengukuran Kinerja

Alat bantu utama yang dipergunakan dalam pengukuran kinerja outcome adalah

kuesioner (daftar pertanyaan) baik yang dengan rekomendasi, adopsi IPTEK,

maupun jumlah pengguna IPTEK dan kebijakan. Sedangkan dokumen pendukung

dari pengukuran capaian outcome adalah Penetapan Kinerja, RKT, RENSTRA,

KUK/KAK/TOR, Proposal Teknis, dan Laporan Kegiatan/Penelitian

Kuesioner pengukuran kinerja rekomendasi berisikan hal-hal yang

mempertanyakan asal usul rekomendasi yang disampaikan kepada pihak

pengguna.

REKOMENDASI INOVASI HASIL LITBANG DAN

KEBIJAKAN

DISEMINASI

EVALUASI KINERJA

CAPAIAN KINERJA Jumlah

Rekomendasi Adopsi Hasil

litbang Jumlah

Pengguna

Um

pan Balik

Um

pan Balik

15

Kuesioner pengukuran kinerja tingkat adopsi IPTEK berisikan hal-hal yang terkait

dengan pertanyaan yang mempertanyakan sejauh mana IPTEK hasil Badan

Litbang KP yang diperkenalkan kepada pengguna dapat mereka terima (adopsi).

Kuesioner adopsi IPTEK disusun dalam bentuk pertanyaan tertutup yang

menyediakan alternatif pilihan jawaban bagi responden sesuai dengan uraian

IPTEK yang dikemukakan oleh satker dibawah Badan Litbang KP.

Bahan pokok yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan kuesioner adopsi

IPTEK adalah Prosedur Operasional Standar (POS) penerapan IPTEK dan

kebijakan yang telah dibuat oleh masing-masing satker lingkup Badan Litbang KP.

Alat bantu untuk pengukuran kinerja jumlah pengguna IPTEK dapat dipertanyakan

secara langsung kepada anggota masyarakat atau kelompok yang menerima paket

kegiatan diseminasi (Iptekmas) yang dilaksanakan oleh Badan Litbang KP.

Di lain pihak, dapat juga berasal dari berbagai laporan atau dokumen yang

membuat pernyataan bahwa anggota masyarakat atau sejumlah masyarakat telah

menggunakan suatu IPTEK yang berasal dari unit kerja Badan Litbang KP.

C. Sumber Data dan Informasi

Data dan informasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja outcome Badan

Litbang KP dapat bersumber dari sumber primer maupun sumber sekunder.

Sumber primer didapatkan dari para penerima paket kegiatan diseminasi yang

dilaksanakan oleh satker lingkup Badan Litbang KP, baik anggota masyarakat

secara perorangan maupun kelompok, atau lembaga swasta/pemerintah atau

pelaku ekonomi atau perusahaan tertentu.

16

Data dan informasi ini baik yang berasal dari hasil wawancara ataupun dari hasil

pencatatan lapangan petugas ataupun catatan lapangan informan atau responden.

Di lain pihak, sumber sekunder juga merupakan sumber data dan informasi yang

dapat dipergunakan, termasuk laporan lembaga pemerintah atau laporan satker.

D. Penentuan Lokasi dan Responden/ Informan

Lokasi kegiatan yang berkaitan outcome yang dihasilkan Badan Litbang KP

jumlahnya cukup banyak. Oleh karena itu perlu dilakukan pemilihan lokasi agar

upaya pengukuran yang dilakukan dapat merupakan hasil yang dapat mewakili

keseluruhan lokasi untuk komoditas tersebut.

Kemudian, seyogyanya lokasi yang dipilih berdasarkan keterwakilan satker yang

berada di bawah Badan Litbang KP. Kemudian dapat juga ditambah dengan kriteria

khusus jika diperlukan evaluasi pada lokasi-lokasi tertentu yang dianggap penting,

termasuk pengelompokan menurut komoditas, jenis IPTEK, tahapan produksi, dan

lain sebagainya.

Responden atau informan ditentukan berdasarkan informasi yang dikemukakan

oleh masing-masing satker terutama pada kegiatan Iptekmas. Namun demikian,

tidak tertutup kemungkinan responden atau informan lainnya dipilih berdasarkan

kebutuhan sesuai dengan indikator kinerja outcome yang akan diukur.

E. Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja dilakukan melalui wawancara yang dipandu kuesioner

terhadap responden ataupun informan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Studi dokumen juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, misalnya

termasuk Surat Keputusan Tim Kelompok Kerja di Kelembagaan Lingkup KKP,

keberadaan MoU, naskah akademis, Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Desa

17

(Perdes), notulensi rapat dengan pengguna misalnya dalam menyusun Rencana

Kerja Pemda/ RKA-KL yang dilengkapi dengan wawancara.

F. Tabulasi dan Teknik Analisis

Tabulasi dilakukan berdasarkan keperluan dan ketersedian data baik kualitatif

maupun kuantitatif. Analisis data secara umum dilakukan menggunakan

pendekatan deskriptif.

Teknik analisis yang digunakan dapat berupa analisis kelompok sasaran dan diluar

kelompok sasaran terutama terkait dengan adopsi dan penyebaran IPTEK.

Analisis dapat juga dilakukan mengunakan pendekatan statistik jika diperlukan

misalnya korelasi antara karakteristik penerima IPTEK terhadap tingkat adopsi

IPTEK.

Khusus untuk menentukan kategori tingkat adopsi IPTEK pada setiap inovasi

IPTEK atau kebijakan yang diperkenalkan atau dikembangkan, maka diadakan

pengelompokan yang meliputi adopsi tinggi, sedang, dan rendah. Adopsi tinggi,

sedang dan rendah didapatkan dengan cara sebagai berikut;

1Kategori Jumlah

MinimumSkor Maximum Skore−

−

Keterangan:

(1) Skor maksimum dan skor minimum diperoleh dari hasil penjumlahan skor setiap

responden untuk setiap item IPTEK yang diperkenalkan

(2) Jumlah kategori adalah 3 (rendah, sedang dan tinggi)

18

Jadi penetapan kategori variabel ”Tingkat Adopsi” secara keseluruhan dengan

jumlah responden m dan jumlah item pertanyaan n, maka perhitungan besar

kisaran adalah:

Skor maksimum = m x n x 3 = 3mn

Skor minimum = m x n x 1 = mn

G. Pelaksana Kegiatan Pengukuran Kinerja

Pelaksana kegiatan pengukuran kinerja outcome Badan Litbang KP ini dibedakan

berdasarkan kepentingan yang sama dalam suatu kegiatan. Kelompok tersebut

adalah :

a. Tim Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengukuran Capaian Kinerja;

b. Tim Pengumpulan Data;

c. Tim Analisis;

d. Tim Pelaporan;

e. Tim Evaluasi

Dengan demikian masing-masing tim tersebut memiliki fungsi sesuai dengan tugas

yang dibebankan dalam penunjukkannya.

19

BAB IV PELAPORAN KINERJA

A. Penyajian Data dan Informasi Kinerja

Data dan informasi untuk penilaian kinerja diperoleh dari hasil wawancara pada

sumber informasi. Sumber informasi kegiatan penelitian dan pengembangan dapat

dikatagorikan menjadi empat kelompok, yaitu: penghasil IPTEK, pengguna IPTEK,

dan pemanfaat IPTEK (disebut juga sebagai yang mengkomersialkan IPTEK) dan

laporan tertulis.

Data dan informasi yang telah dikumpulkan harus diformulasikan dalam bentuk

kuantitatif dan kualitatif. Data dan informasi kualitatif dapat dikonversi menjadi data

kuantitatif melalui teknik frekuensi, dan pembobotan.

Penyajian data dan informasi tersebut harus disampaikan dalam berbagai bentuk,

seperti: grafik, flowchart atau diagram, dan foto. Penyajian yang paling sederhana

adalah dalam bentuk tabel-tabel analisis.

Data dan informasi yang ditampilkan dalam bentuk grafik, flowchart atau diagram,

dan foto serta tabel-tabel analisis tersebut harus diuraikan secara deskriptif agar

tidak terjadi kekeliruan informasi. Selain itu, penyajian data dan informasi dalam

bentuk grafik, flowchart atau diagram, dan foto serta tabel-tabel analisis tersebut

sangat berguna untuk membantu penelusuran, alat ukur untuk menilai keberhasilan

dari suatu kegiatan penelitian dan pengembangan, serta mereplikasi atau renovasi

prosedur suatu kegiatan.

B. Pelaporan Kinerja Rekomendasi

Pelaporan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan dapat diperoleh dari

tiga katagori, yaitu: rekomendasi dari hasil penelitian, rekomendasi karena

20

kepakaran serta rekomendasi karena keikutsertaan satker Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan dalam mendukung salah satu program

pembangunan nasional.

Pelaporan kinerja rekomendasi dari hasil penelitian diperoleh dari suatu kegiatan

penelitian pada satker, atau interaksi kegiatan antar satker lingkup Badan Penelitian

dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. Pelaporan rekomendasi ini dapat

dalam bentuk naskah akademik tentang penyelesaian suatu permasalahan atau isu

pembangunan, peraturan daerah yang memanfaatkan sebagian atau seluruh hasil

rekomendasi hasil penelitian, naskah rekomendasi yang disampaikan dalam rapat

pimpinan, atau bagian naskah rekomendasi isinya sebagian atau seluruhnya

diadopsi oleh staf ahli menteri.

Pelaporan kinerja rekomendasi dari kepakaran terjadi karena keikutsertaan peneliti

lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan pada

berbagai tugas pada Kelompok Kerja di Eselon I Lingkup Kementerian Kelalutan

dan Perikanan serta pada Komisi Nasional dalam lingkup Kementerian Kelautan

dan Perikanan. Wujud dari pelaporan kinerja rekomendasi karena keikutsertaan ini

dapat dalam bentuk peraturan menteri seperti: peraturan yang terkait dengan

pengelolaan sumberdaya, pemanfaatan sumberdaya, pemasaran, mutu produk,

susut hasil, dan lain sebagainya.

Pelaporan kinerja rekomendasi yang mendukung salah satu program nasional

merupakan kegiatan dari satker lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan

Kelautan dan Perikanan yang diwujudkan dalam bentuk rencana aksi model

pemberdayaan ekonomi pada tingkat lokasi (desa atau kecamatan) pada sentra

perikanan. Wujud model pemberdayaan ekonomi ini, selanjutnya dimanfaatkan oleh

pemerintah daerah menjadi bagian dari program pembangunan yang sedang

dilaksanakan.

21

Bukti-bukti untuk memperkuat atas capaian Indikator Kinerja Utama diantaranya

berupa surat/naskah akademis tentang rekomendasi, SK Pokja yang

mengikutsertakan para peneliti sebagai tim dalam beberapa kegiatan di lingkup

Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan sebagainya.,

C. Pelaporan Kinerja IPTEK yang Adopsi

Pelaporan kinerja IPTEK yang diadopsi merupakan hasil kerja dari suatu kegiatan

penerapan IPTEK yang dilaksanakan oleh satker lingkup Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan pada berbagai lokasi. Kegiatan penerapan

IPTEK tersebut dapat dalam bentuk diseminasi hasil penelitian, uji adaptasi dari

suatu IPTEK, dan uji multi lokasi dari suatu IPTEK.

Kinerja dari IPTEK yang diadopsi tersebut dapat diukur dari kecepatan adopsi pada

kelompok sasaran (motivator, early adopter, mayoritas awal, mayoritas lambat,

mayoritas lamban). Kecepatan adopsi tersebut dapat dicermati dari lama adopsi

atau luasan jangkauan adopsi dari IPTEK tersebut.

D. Pelaporan Kinerja Pengguna IPTEK

Pelaporan kinerja pengguna IPTEK adalah performan dari pengguna tentang

IPTEK yang diadopsi. Performan ini mencakup ketepatan IPTEK yang dibutuhkan

oleh pengguna pada saat diperlukan, perubahan-perubahan yang terjadi pada

pengguna tentang kesesuaian IPTEK tersebut, serta manfaat dari keberadaan

IPTEK tersebut pada pengguna.

Pelaporan kinerja pengguna IPTEK terkait dengan ketepatan IPTEK yang

dibutuhkan ditunjukkan oleh semakin banyaknya pengguna yang ingin memperoleh

IPTEK tersebut, atau semakin banyaknya bantuan dalam bentuk replikasi IPTEK

tersebut yang diberikan oleh pihak lain, atau dapat juga dengan semakin luasnya

IPTEK tersebut digunakan pada suatu kawasan.

22

Pelaporan kinerja pengguna IPTEK yang berhubungan dengan perubahan yang

terjadi pada pengguna dicirikan oleh perubahan sikap pengguna kearah yang positif

dalam berbagai aktivitas kehidupan yang terkait dengan IPTEK tersebut seperti

perubahan cara penanganan ikan, perubahan cara mendistribusikan ikan, termasuk

juga efisiensi usaha dan peningkatan pendapatan.

Pelaporan kinerja pengguna IPTEK yang berhubungan dengan semakin luasnya

IPTEK tersebut dimanfaatkan dapat diukur dari sebaran pengguna yang

menggunakan IPTEK tersebut atau munculnya pengguna yang mengkormersialkan

IPTEK tersebut untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan.

23

BAB V EVALUASI KINERJA

A. Evaluasi Kinerja Rekomendasi

Evaluasi kinerja rekomendasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang

kebijakan dalam pelaksanaannya, alat yang dipakai dan tujuan-tujuan yang

diberikan. Karenanya kegiatan-kegiatan spesifikasi, pengukuran, analisis, dan

rekomendasi adalah mencirikan segala bentuk evaluasi. Evaluasi kinerja

rekomendasi berfokus pada nilai manfaat suatu kegiatan, program atau kebijakan;

interdependensi fakta nilai, evaluasi tidak hanya tergantung pada bukti tapi juga

terhadap nilai; berorientasi pada masa kini, masa lalu, dan obyektif. Unsur penting

evaluasi kinerja rekomendasi adalah mengukur dampak (to measure the effects)

dengan bertumpu pada metodologi penelitian yang digunakan, dampak (effects)

tadi menekankan pada suatu hasil (outcomes), dari pada efisiensi, kejujuran, moral

yang melekat pada aturan-aturan atau standar, perbandingan antara dampak

(effects) dengan tujuan (goals) menekankan pada penggunaan kriteria (criteria)

yang jelas dalam menilai bagaimana suatu rekomendasi telah dilaksanakan dengan

baik, memberikan konstribusi pada pembuatan keputusan selanjutnya dan

perbaikan kebijakan pada masa mendatang adalah merupakan tujuan sosial (the

social purpose) dari evaluasi.

Kriteria evaluasi kinerja rekomendasi mencakup Efektivitas (Apakah hasil yang

diinginkan tercapai); Efisiensi (Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk

mencapai hasil yang diinginkan); Kecukupan (Seberapa jauh pencapaian hasil

yang diinginkan memecahkan masalah); Pemerataan (Apakah biaya dan manfaat

didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda);

Responsivitas (Apakah hasil rekomendasi memuaskan kebutuhan preferensi atau

nilai kelompok-kelompok tertentu); Ketepatan (Apakah hasil/ tujuan yang diinginkan

benar-benar berguna atau bernilai). Evaluasi kinerja rekomendasi dilaksanakan

24

dengan menggunakan sistim pembobotan pentahapan Monev, sebagaimana yang

digunakan oleh Balitbang KP.

Evaluasi kinerja hasil litbang yang diadopsi dapat memberikan gambaran

permasalahan adanya gap hasil litbang, yaitu kesesuaian antara kebutuhan hasil

litbang dengan hasil litbang yang diterapkan, selain itu sifat hasil litbang merupakan

suatu hal yang perlu dievaluasi, untuk mengetahui sejauh mana kelebihan dan

kekurangan suatu hasil litbang, perlu digunakan seperangkat kriteria yang juga

bermanfaat untuk mengidentifikasi sejauh mana tingkat kecepatan adopsinya.

Kriteria tersebut adalah 1) keuntungan relatif (relative advantages) adalah tingkat

dimana suatu inovasi/hasil litbang dipandang sebagai sesuatu yang lebih baik dari

pada ide yang telah ada sebelumnya, dan membawa manfaat/ keuntungan bagi

calon adopter, 2) kesesuaian (compatibility), kesesuaian yaitu apakah inovasi/

hasil litbang yang akan didifusikan itu sesuai dengan nilai–nilai, sistem

kepercayaan, gagasan yang sudah ada sebelumnya, kebutuhan, selera, adat

istiadat, dan lainnya, 3) kerumitan (complexity) sebuah inovasi/ hasil litbang

apabila semakin rumit/ sulit digunakan maka tingkat adopsinya pun akan semakin

sulit dan lama, 4) dapat dicoba (trialibility) ,sebuah inovasi/ hasil litbang apabila

dapat diujicobakan terlebih dahulu sebelum memutuskan diterima atau tidak, maka

inovasi tersebut akan lebih cepat diadopsi oleh masyarakat, 5) dapat diamati (observability), sebuah inovasi/ hasil litbang apabila dapat diamati secara nyata

hasilnya maka akan lebih cepat diadopsi. Semakin mudah hasil/ efek sebuah

inovasi/ hasil litbang dapat terlihat/ diamati, maka orang – orang pun akan semakin

tertarik untuk menggunakan hasil litbang tersebut.

Evaluasi kinerja hasil litbang yang diadopsi dilaksanakan dengan menggunakan

sistim pembobotan pentahapan Monev, sebagaimana yang digunakan oleh

Balitbang KP. Pelaksanaan evaluasi kinerja hasil litbang yang diadopsi terdiri atas

lima tahapan, yaitu :

1. Perencanaan.

2. Penyiapan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

25

3. Pelaksanaan.

4. Pelaporan hasil evaluasi kinerja.

5. Implementasi rekomendasi hasil evaluasi kinerja.

B. Evaluasi Kinerja Pengguna Hasil litbang

Pada pelaksanaan penerapan hasil litbang kepada pengguna hasil litbang ,terjadi

perbedaan dan ketidaksesuaian antara pengguna hasil litbang yang

ditargetkan/direncanakan dengan pengguna hasil litbang yang direalisasikan,

beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah perbedaan karakteristik individu

pengguna hasil litbang yang berpengaruh terhadap kecepatan adopsi hasil litbang,

hal tersebut menyebabkan perlunya disusun suatu kategorisasi pengguna hasil

litbang berdasarkan kecepatan adopsinya. Dalam hal ini terdapat lima kategori

pengguna hasil litbang yang perlu dipertimbangkan yaitu (a) inovator (innovators)

jumlahnya 2,5% dalam masyarakat, (b) pengadopsi awal (early adopters)

jumlahnya 13,5% dalam masyarakat, (c) mayoritas awal (early majority) jumlahnya

34% dalam masyarakat, (d) mayoritas lambat (late majority) jumlahnya 34% dalam

masyarakat dalam masyarakat, dan (e) kelompok lamban (Laggard) jumlahnya

15% dalam masyarakat. Dengan pengetahuan tentang kategorisasi pengguna hasil

litbang dan prosentase jumlah pengguna hasil litbang, dapatlah kemudian disusun

strategi penerapan hasil litbang yang mengacu pada kelima kategori adopter

tersebut, sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal, sesuai dengan kondisi dan

keadaan masing-masing kelompok pengguna hasil litbang . Hal ini penting untuk

menghindari pemborosan sumberdaya hanya karena strategi penerapan hasil

litbang kepada pengguna hasil litbang yang tidak tepat sasaran. Strategi untuk

menghadapi adopter awal misalnya, haruslah berbeda dengan strategi bagi

mayoritas akhir, mengingat gambaran ciri-ciri mereka masing-masing.

Evaluasi kinerja pengguna hasil litbang dilaksanakan dengan menggunakan sistim

pembobotan pentahapan Monev, sebagaimana yang digunakan oleh Balitbang KP.

26

Adapun pelaksanaan evaluasi kinerja terdiri atas lima tahapan, yaitu :

1. Perencanaan.

2. Penyiapan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

3. Pelaksanaan.

4. Pelaporan hasil evaluasi kinerja.

5. Implementasi rekomendasi hasil evaluasi kinerja.

27

BAB VI PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan acuan yang harus dipedomani bagi para

pelaksana pengumpulan data, analisis, sampai dengan pelaporannya sebagai

perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang memadai. Pengukuran capaian

kinerja berperan sebagai salah satu rangkaian sistem akuntabilitas dan

pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pencapaian sasaran strategis organisasi

dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, dan media umpan balik pelaksanaan

perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas

secara berkelanjutan. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Pengukuran capaian

kinerja ini juga berfungsi sebagai rangkaian/ proses penyampaian laporan kinerja dalam

rangkaian pertanggungjawaban kepada publik. Semua ini memerlukan dukungan dan

peran aktif seluruh Satuan Kerja lingkup Balitbang KP serta partisipasi masyarakat.

Juklak pengukuran capaian kinerja ini disusun selaras dengan perkembangan SAKIP

selama ini. Namun demikian, sebagai suatu acuan bagi perwujudan akuntabilitas

kinerja di lingkungan Balitbang KP, Juklak ini tentu masih memerlukan

penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut dimasa mendatang. Oleh karena itu,

masukan positif bagi penyempurnaan Juklak ini tetap diperlukan agar tujuan

pengukuran capaian kinerja sebagaimana diuraikan di atas dapat tercapai dengan lebih

baik lagi.

Sebagai tindak lanjut Juklak akan disusun dan ditetapkan Prosedur Operasional

Standar (POS) oleh masing-masing satker lingkup Balitbang KP.