DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PENINGKATAN PERANGUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

(BERDASARKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014)

Oleh :

EKO SUBOWO

DIRJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

JAKARTA2018

ISU STRATEGIS GWPP1. GWPP MELAKUKAN BINWAS KE KAB/KOTA

2. SEKRETARIAT GWPP

3. GWPP MELANTIK BUPATI/WALIKOTA

4. GWPP MENGAWASI PERDA

5. GWPP EVALUASI ANGGARAN KAB/KOTA

6. GWPP MELAKUKAN PENGAWASAN PREVENTIF ATAS PERDA APBD,

PAJAK, RETRIBUSI, TATA RUANG KAB/KOTA

7. GWPP URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

8. GUBERNUR MENGENAI SANKSI KEBUPATI/WALIKOTA

9. KORDINATOR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAB/KOTA

10. MENGAWASI STOK KAB/KOTA DAN TUGAS2 LAIN

11. PENGAWASAN RAPERDA KECAMATAN

12. ALOKASI DAK

13. PENYERAHAN P3D

Pasal 10 ayat (2) UU 23 tahun 2014

Urusan pemerintahan Absolut yang menjadi kewenangan

Pemerintah Pusat diselenggarakan :

a. Sendiri oleh pemerintah Pusat;

b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di

Daerah atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

berdasarkan asas dekonsentrasi.

Pasal 19 UU 23 tahun 2014

(1) Urusan pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan

Pemerintah Pusat diselenggarakan :

a. Sendiri oleh pemerintah Pusat;

b. Dengan cara melimpahkan kepada Gubernur sebagai

wakil pemerintah pusat atau kepada Instansi Vertikal

yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi;

atau

c. Dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas

Pembantuan.

BIAYA 42 TUGAS ATRIBUTIF GWPP DEKON KEMENDAGRI

TNI/POLRI

dewan pertimbangan

KY

UUD 1945

Kementerian Negara

PUSAT

DAERAH

TUN

Militer

Agama

Umum

Lingkungan Peradilan

KAB/KOTA

DPRDKDH

KPU

BANK

SENTRAL

DPR DPDMPR

PERWAKILAN

BPK PROV

PRESIDEN/

WAPRESBPKMA MK

DPRDKDH

PROVINSI

HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH

DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

( DALAM KORIDOR UUD 1945) 4

LEGISLATIF EKSEKUTIF YUDIKATIF

PEMERINTAH PUSAT

TERGANTUNG & SUBORDINASI

DAERAH OTONOM

PROVINSI

DAERAH OTONOM

KAB / KOTA

HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH

SEBAGAI DAERAH OTONOM 5

GUBERNUR

(WAKIL PEMERINTAH)

Pembinaan,

Pengawasan,

Supervisi,

Monev

Fasilitasi

Kab/Kota

melaksanakan Otda

PELAYANAN

OPTIMAL

PERAN GUBERNUR SEBAGAI

WAKIL PEMERINTAH DIBANTU

PERANGKAT GUBERNUR

(GWP)

6

PENGUATAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PUSAT

1. DALAM UU 23/2014 DIPERJKUAT PERAN GUB SBG WAKIL PUSAT TERLIHAT DARI TUGAS DAN WEWENANGNYA

2. BIAYANYA DARI APBN

3. BISA SBG OULET MENGURANGI TEKANAN BIROKRASI DI PUSAT

4. TUGAS POKOKNYA MONEV DAN FASILITASI KAB/KOTA DALAM MENJALANKAN OTONOMI DAERAH

5. BEBAS DARI INTERVENSI DPRD KARENA SBG PERANGKAT PUSAT

PENGUATAN GUBERNUR DALAM KONTEKS URUSAN

PEMERINTAHAN

1. GUBERNUR BINWAS APA KAB/KOTA TELAH MELAKSANAKAN URUSAN SESUAI NSPK

2. DALAM BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN AKAN DILAKUKAN MAPPING OLEH PUSAT DAN DAERAH SEHINGGA TERJADI SINERJI PUSAT DAN DAN DAERAH UNTUK FOKUS MENCAPAI TARGET NASIONAL

3. GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PUSAT MEMBANTU K/L DALAM MEMFASILITASI PEMETAAN TSB

4. PEMETAAN AKAN MENCIPTAKAN SINERJI PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH DALAM PERENCANAAN DAN PENCAPAIAN TARGET NASIONAL ATAS SUATU URUSAN PEMERINTAHAN

8

PENGUATAN GUBERNUR DALAM KONTEKS KELEMBAGAAN DAERAH

1. KELEMBAGAAN UNTUK MEWADAHI URUSAN YG

DIPETAKAN

2. AKAN TERCIPTA SINERJI KELEMBAGAAN ANTARA

PUSAT, PROVINSI DAN KAB/KOTA ATAS SUATU

URUSAN PEMERINTAHAN

3. PERDA URUSAN DAN KELEMBAGAAN AKAN DI

EVALUASI OLEH GUBERNUR MELALUI PEMBERIAN

NOMOR REGISTER PERDA KAB/KOTA OLEH

GUBERNUR

9

PENGUATAN GUBERNUR DALAM KONTEKS PERSONIL

1. UNTUK MENDUDUKI JABATAN HARUS MEMENUHI

KOMPETENSI MANAJERIAL, TEHNIS DAN

PEMERINTAHAN

2. GUBERNUR MENGAWASI PADA PEMENUHAN

STANDARD KOMPETENSI

10

PENGUATAN GUBERNUR DALAM KONTEKS

KEUANGAN DAERAH

1. PENGENDALIAN AKAN DILAKUKAN PADA SISI SPENDING UNTUK MEMBIAYAI PELAYANAN DASAR YG MENGACU PADA SPM

2. DAK AKAN MEMBANTU DAERAH YG MENGALAMI BACKLOG KEUANGAN UNTUK MEMBIAYAI URUSAN WAJIB DAN PILIHAN TERMASUK UNTUK MEMBIAYAI KEKURANGAN BIAYA PELAYANAN DASAR

3. PERAN GUBERNUR ADALAH SEBAGAI FILTER UNTUK MENENTUKAN DAERAH MANA YG DIBANTU MELALUI DAK DAN UNTUK URUSAN APA

4. GUBERNUR AKAN BERPERAN SEBAGAI EQUALIZER PELAYANAN PUBLIK MELALUI DAK DAN MENCEGAH KAB/KOTA JANGAN LOBI KE PUSAT

11

PENGUATAN GUBERNUR DALAM KONTEKS

PELAYANAN PUBLIK

1. AKAN ADA MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DARI PEMDA KPD

MASYARAKAT

2. DALAM MAKLUMAT TERSEBUT AKAN DITENTUKAN JENIS

PELAYANAN YG DISEDIAKAN PEMDA, BAGAIMANA AKSES

NYA, BERAPA BIAYANYA, BAGAIMANA PROSEDURNYA

3. GUBERNUR MENJATUHKAN SANKSI BAGI KAB/KOTA

APABILA PEMDA TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI

DGN MAKLUMAT TSB.

4. GUBERNUR MELAKUKAN BINWAS, MONEV DAN FASILITASI

THD KAB/KOTA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK.

12

SUMATERAKALIMANTAN

JAVA

IRIAN JAYA

TERIMA KASIH