Penjelasan Hukum Tentang Eksekusi Gadai Saham - eBook

Penjelasan Hukum

tentang GADAI SAHAM

Suharnoko Kartini Muljadi

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

cover_gadai_saham_v4_arsip_dpn.pdf 1 12/15/10 5:02 PM

PENJELASAN HUKUM TENTANG EKSEKUSI GADAI SAHAM

Isi1-ok.indd 1 12/13/2010 11:19:32 PM

Sanksi Pelanggaran Pasal 72Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penjelasan Hukum tentang Eksekusi Gadai Saham

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.Diterbitkan pertama kali oleh Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010

Suharnoko, Kartini Muljadi

Kartini Muljadi

Prof. Dr. Henk Joseph Snijders

Lembaga Kajian Hukum Perdata Universitas Indonesia

Endah HartatiRosa AgustinaAkhmad Budi CahyonoHenny MarlinaAbdul SalamKarisa UtamiM. Yahdi SalampessyGita Nurthika

Penulis:

Pengulas:

Ahli Internasional:

Pelaksana Penelitian:

Peneliti:

Editor:

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, JakartaIsi di luar tanggung jawab Percetakan

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun (seperti cetak, fotokopi, mikrofilm, VCD, CD-ROM, dan rekaman suara) tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Sebastian Pompe

Gregory Churchill

Mardjono Reksodiputro

Binziad Kadafi

Fritz Edward Siregar

Harjo Winoto

Fisella Mutiara A.L.Tobing

Isi1-ok.indd 2 12/13/2010 11:19:32 PM

Penjelasan Hukum Eksekusi tentang Gadai Saham iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ............................................................................................................... v

Ringkasan Eksekutif .................................................................................................. 1

Dokumen Penjelas: Eksekusi Gadai Saham .......................................... 3

Perspektif Internasional ......................................................................................... 19

Laporan Penelitian ...................................................................................................... 28

A. Ekeskusi Gadai Saham Menurut Literatur dan

Peraturan Perundang-undangan .................................................................... 281. Permasalahan Hukum Mengenai Eksekusi Gadai Saham

Menurut Para Ahli ............................................................................................... 282. Permasalahan Hukum Mengenai Eksekusi Gadai Saham

yang Dibahas dalam Tesis-Tesis ..................................................................... 293. Permasalahan Hukum Mengenai Gadai Saham

Menurut Kajian Literatur dan Peraturan Perundang-undangan ....... 34

B. Ekeskusi Gadai Saham Menurut Putusan Pengadilan ........................... 43 1. Latar Belakang Munculnya Lembaga Gadai Saham .............................. 43 2. Arti Gadai, Saham, dan Gadai Saham .......................................................... 44

Isi1-ok.indd 3 12/13/2010 11:19:32 PM

iv Perspektif Internasional

3. Urgensi Restatement tentang Gadai Saham ............................................ 44 4. Pembahasan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ......... 46

Daftar Putusan .................................................................................................................... 59

Daftar Pustaka ..................................................................................................................... 61

Lampiran ................................................................................................................................ 67

iv Daftar Isi

Isi1-ok.indd 4 12/13/2010 11:19:32 PM

Penjelasan Hukum tentang Eksekusi Gadai Saham v

KATA PENGANTARPENJELASAN HUKUM TENTANG EKSEKUSI GADAI SAHAM

Ketiadaan kepastian hukum merupakan masalah utama di Indonesia pada zaman modern ini. Ketidakpastian hukum merupakan masalah besar dan sistemik yang mencakup keseluruhan unsur masyarakat. Ketidakpastian hukum juga merupakan hambatan untuk mewujudkan perkembangan politik, social dan ekonomi yang stabil dan adil. Singkat kata, jika seseorang ditanya apa hukum Indonesia tentang subyek tertentu, sangat sulit bagi orang tersebut untuk menjelaskannya dengan pasti, apalagi bagaimana hukum tersebut nanti diterapkan. Ketidakpastian ini banyak yang bersumber dari hukum tertulisnya yang umumnya tidak jelas dan kontradiktif satu sama lain. Selain dari itu, adalah ketidakpastian dalam penerapan hukum oleh institusi pemerintah maupun pengadilan. Yang menjadi garis bawah dari ketidakpastian hukum adalah lemahnya lembaga dan profesi hukum.. Itu dapat kita lihat di lingkungan peradilan, dimana hakim terus menerus tidak menjaga konsistensi dalam putusan mereka. Advokasi pun tidak berhasil untuk betul-betul jaga standar profesi mereka. Ketidakpastian hukum juga bersumber dari dunia akademik yang ternyata kurang berhasil untuk membangun suatu disiplin ilmiah terpadu dalam analisa peraturan perundangan dan putusan pengadilan. Lemahnya legal method di dunia akademik adalah alas an pokok kenapa akuntabilitas pengadilan dan lembaga negara tetap lemah.

Proyek Restatement ini merupakan upaya untuk menjawab isu ketidakpastian hukum tersebut. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk mewujudkan suatu gambar yang jelas tentang beberapa konsep penting hukum Indonesia modern. Metode yang digunakan adalah analisis terhadap tiga sumber hukum: peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur yang otoritatif. Tujuan kedua dari proyek ini adalah untuk membangun kembali the legal method, yaitu sistem penelitian dan diskursus hukum yang riil oleh kalangan universitas, institusi penelitian dan organisasi swadaya masyarakat. Tentunya Restatement ini tidak dimaksudkan sebagai kata terakhir atau tertinggi untuk suatu topik hukum yang dibahas di dalamnya. Namun, Restatement ini bisa memperkaya nuansa hukum Indonesia, terutama karena analisisnya bersandarkan pada putusan pengadilan dan literatur yang berwibawa mulai Indonesia merdeka. Ahli hukum, hakim, dan advokat jelas mempunyai kebebasan untuk menyetujui atau menolak hasil analisis dalam Restatement ini, namun kami berharap supaya Restatement ini bisa mencapai suatu kepastian hukum lebih besar untuk topik-topik tertentu, terutama dalam struktur

Isi1-ok.indd 5 12/13/2010 11:19:32 PM

vi Perspektif Internasional

analisis terhadap disiplin hukum tertentu, agar pembahasan tentang topik tersebut mampu menapak suatu tingkatan intelektual yang lebih tinggi.

Alasan kami memilih topik Gadai Saham sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah karena terdapat inkonsistensi putusan pengadilan terkait lembaga hukum Gadai Saham. Selain itu perkembangan kegiatan ekonomi terkait dengan kegiatan usaha persekutuan perdata melahirkan banyak kekosongan hukum terkait diskursus hukum perdata tentang gadai saham. Misalnya, apakah eksekusi gadai saham bisa dilakukan di bawah tangan atau harus melalui penetapan pengadilan? Bagaimana bila terdapat parate eksekusi untuk saham tersebut? Bagaimana pula jika dalam parate eksekusi pihak debitur tidak mau bekerja sama atau kooperatif?

Akhir kata, kami berharap mimpi kami untuk mewujudkan koherensi, konsistensi dan kesesuaian diskursus hukum perdata dapat terakomodasi dengan baik dalam program Restatement ini sehingga mempunyai faedah bagi para stakeholders.

Hormat kami,

Sebastiaan Pompe Program Manager

vi Kata Pengantar

Isi1-ok.indd 6 12/13/2010 11:19:32 PM

Penjelasan Hukum tentang Eksekusi Gadai Saham 1

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pokok-pokok dalam Restatement Eksekusi Gadai Saham adalah sebagai berikut.

A. Pengertian saham menurut UPT 20071. Penulis diminta untuk membuat Restatement tentang Eksekusi Gadai Saham.

Pada saat ini, sudah berlaku UPT 2007 maka pengertian saham dalam Restatement ini adalah saham menurut UPT 2007. Dengan demikian, juga harus di sebutkan cara dan persyaratan penggadaian saham menurut UPT 2007.

2. Penulis juga mengemukakan ketentuan dalam UPT 2007 yang harus diperhatikan dan diatur dalam Perjanjian Gadai Saham, supaya kreditor/pemegang gadai dapat melaksanakan hak atas saham yang digadaikan sebagaimana mestinya.

B. Pengertian gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 dan Pasal

1153 KUH Perdata serta dalam Pasal 60 UPT 2007

C. Surat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali yang diberikan oleh pemberi gadai kepada kreditor untuk menjual barang yang digadaikan tidak mengakibatkan kreditor secara otomatis menjadi pemilik barang yang digadaikan.

Menurut hemat penulis, surat kuasa tersebut tidak mengakibatkan kreditor/pemegang gadai secara otomatis menjadi pemilik barang yang digadaikan sehingga pemberian kuasa itu tidak melanggar ketentuan Pasal 1154 KUH Perdata.

D. Kalimat pertama Pasal 1155 KUH Perdata.

Kalimat pertama Pasal 1155 KUH Perdata sebaiknya dirumuskan kembali sesuai dengan maksudnya, yaitu sebagai berikut. Jika debitor/pemberi gadai cidera janji setelah tenggang waktu yang ditentukan untuk membayar kembali utang lampau atau jika tidak ditentukan suatu tenggang waktu, setelah diperingati untuk membayar tidak juga membayar utangnya, maka kreditor/pemegang gadai oleh Undang-Undang diberi hak untuk melaksanakan gadai atas kewenangannya sendiri (parate

Isi1-ok.indd 1 12/13/2010 11:19:32 PM

2 Perspektif Internasional

executie) dengan cara menjual barang yang digadaikan di muka umum (lelang), menurut kebiasaan setempat dengan syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan semua biaya yang berkaitan dengan eksekusi tersebut, dari pendapatan penjualan barang yang digadaikan. Debitur/pemberi gadai dan kreditur/pemegang gadai dapat membuat perjanjian bahwa jika debitur/pemberi gadai cidera janji, gadai dapat dilaksanakan dengan perantaraan/izin hakim.

E. Kalimat pertama Pasal 1156 KUH Perdata Kalimat pertama Pasal 1156 KUH Perdata sebaiknya dirumuskan kembali se-suai dengan maksud pasal tersebut, yaitu jika debitor/pemberi gadai cidera janji maka dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, kreditor/pemegang gadai dapat mohon supaya hakim menetapkan cara eksekusi gadai dengan cara penjualan di bawah tangan (bukan lelang) dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh hakim, atau hakim dapat menetapkan bahwa barang yang digadaikan boleh dibeli sendiri oleh pemegang gadai dengan harga yang ditetapkan hakim.

F. Persoalan: debitor belum membayar lunas utangnya, tetapi perjanjian gadai saham yang menjaminnya sudah berakhir.

Hal ini dibahas dalam halaman 13 Restatement ini.

G. Komentar atas Putusan dan Penetapan Pengadilan

Komentar atas Putusan dan Penetapan Pengadilan hanya didasarkan pada Bagan Ringkasan Isu hukum mengenai Gadai Saham berdasarkan Putusan dan Penetapan Pengadilan karena sayang sekali penulis tidak menerima salinan Putusan dan/atau Penetapan Pengadilan yang bersangkutan secara lengkap.

2 Ringkasan Eksekutif

Isi1-ok.indd 2 12/13/2010 11:19:32 PM

Penjelasan Hukum Eksekusi tentang Gadai Saham 3

DOKUMEN PENJELAS

EKSEKUSIGADAI SAHAM

A. Pengertian Saham Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Saham Jika kita akan membicarakan gadai saham, perlu kiranya ditetapkan terlebih dahulu saham apa yang digadaikan itu. Yang dimaksud dengan saham di sini adalah saham suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang sekarang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007 (selanjutnya disebut UPT 2007). UPT 2007 hanya mengenal saham atas nama. Sebelum berlakunya UPT 2007, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia diperkenankan mengeluarkan saham atas nama dan saham atas unjuk. Namun, jelas dalam Pasal 48 UPT 2007 ditetapkan bahwa saham yang dapat dikeluarkan oleh perseroan terbatas yang didirikan menurut UPT 2007 (selanjutnya disebut Perseroan) adalah hanya saham atas nama pemiliknya. Oleh karena itu, logis bahwa dalam Pasal 50 UPT 2007, Perseroan diwajibkan menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham (selanjutnya disebut DPS) dan Daftar Khusus.

2. Tentang Klasifikasi Saham Walaupun menurut UPT 2007 hanya ada saham atas nama, Pasal 53 UPT 2007 menetapkan bahwa dalam Anggaran Dasar Perseroan dapat ditetapkan

Isi1-ok.indd 3 12/13/2010 11:19:33 PM


lebih dari satu klasifikasi saham, dan jika ada lebih dari satu klasifikasi saham, salah satu di antaranya harus ditetapkan sebagai saham biasa. Saham biasa adalah saham yang memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan suara dan ikut serta mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan, dan berhak menerima dividen yang dibagikan serta menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Ayat (2) dan ayat (3) Pasal 60 UPT 2007 mengatur tentang Gadai Saham. Ayat (2) Pasal 60 tersebut dengan jelas memungkinkan saham suatu Perseroan diagunkan dengan Gadai atau Jaminan Fidusia, sepanjang tidak ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan, apakah mungkin dalam Anggaran Dasar suatu Perseroan ditentukan bahwa saham Perseroan yang bersangkutan tidak dapat diagunkan dengan gadai? Menurut hemat penulis, mungkin saja karena adanya kata-kata sepanjang tidak ditentukan lain. Yang juga perlu diperhatikan adalah ketentuan dalam ayat (3) Pasal 60 UPT 2007 yang menentukan bahwa gadai saham wajib dicatat dalam DPS dan Daftar Khusus yang memuat keterangan tentang saham yang dipegang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan beserta keluarga mereka dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Hal-hal ini menimbulkan pertanyaan Apakah gadai atas saham yang belum atau tidak dicatat dalam DPS dan Daftar Khusus tidak sah dan/atau tidak berlaku sehingga tidak ada dampak hukumnya? Siapa yang berkewajiban untuk mendaftarkan gadai atas saham itu? Menurut hemat penulis, demi kepastian hukum, setelah akta gadai atas saham ditandatangani, sebaiknya dipastikan agar gadai atas saham tersebut dicatat dalam DPS, dan jika gadai atas saham itu mengenai saham yang dipegang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan/atau keluarga mereka, sebaiknya gadai saham itu dicatatkan dalam Daftar Khusus. Kreditur yang menerima gadai sebaiknya mensyaratkan agar kepadanya dalam perjanjian gadai diberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi gadai untuk memberitahukan Direksi Perseroan tentang dibuatnya perjanjian gadai dan supaya Direksi Perseroan mencatatkan gadai saham yang bersangkutan dalam DPS dan Daftar Khusus

4 Dokumen Penjelas

Isi1-ok.indd 4 12/13/2010 11:19:33 PM


Perseroan untuk memastikan keabsahan gadai saham yang bersangkutan. Lagi pula Kreditor sebaiknya memperoleh bukti tertulis tentang pencatatan gadai itu dari Direksi Perseroan yang sahamnya digadaikan itu. Menurut hemat penulis, penting sekali diperhatikan ketentuan ayat (4) Pasal 60 UPT 2007, yang berbunyi Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham.Ketentuan tersebut penting untuk dibicarakan dan dipikirkan akibatnya karena jika seandainya pemberi gadai tidak beritikad baik dan ia sendiri menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta misalnya, mengusulkan untuk membagi dividen yang sangat besar jumlahnya atau untuk memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk memindahkan hak atas aset utama Perseroan sehingga jika usul-usul itu disetujui Rapat Umum Pemegang Saham, nilai intrinsik Perseroan dapat berkurang dan tentunya nilai saham juga dapat berkurang. Hal ini dapat sangat merugikan pemegang gadai. Pada praktiknya, dalam perjanjian gadai, pemberi gadai disyaratkan untuk memberi kuasa kepada pemegang gadai, untuk atas nama pemberi gadai saham, menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berkaitan selama utang belum dibayar lunas. Ini merupakan proteksi bagi pemegang gadai.

3. Gadai Pada Pasal 1150 KUH Perdata ditentukan apa yang dimaksud dengan gadai, yaitu sebagai berikut. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain yang bertindak atas nama orang yang berutang, dan yang memberikan kewenangan kepada yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada pihak yang berpiutang lainnya; kecuali, biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang tersebut setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

a. Ciri-Ciri Gadai Ciri-ciri gadai adalah sebagai berikut. 1) Berdasarkan Pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah accessoir pada

perjanjian utang-piutang yang dijaminnya; berakhirnya perjanjian

Isi1-ok.indd 5 12/13/2010 11:19:33 PM


utang-piutang mengakibatkan berakhirnya perjanjian gadai yang berkaitan.

2) Hak gadai bersifat kebendaan dan mengikuti benda gadai (droit de suite) karenanya pemegang gadai berhak menuntut haknya atas benda yang digadaikan dalam tangan siapa pun benda itu berada dan pemegang gadai berhak menjual benda yang digadaikan jika debitor cidera janji.

3) Pemegang gadai berkedudukan preferen, yang berarti harus didahulukan di antara para kreditor lainnya, dan untuk didahulukan dalam penerimaan pembayaran tagihannya dari hasil penjualan benda yang digadaikan, kecuali jika ditentukan lain oleh Undang-Undang. Misalnya, pembayaran biaya lelang dan biaya untuk menyelamatkan barang gadai, tagihan pajak negara harus didahulukan (Pasal 1133 jo. Pasal 1137 jo. 1150 KUH Perdata).

4) Pemegang gadai berkedudukan sebagai separatis, yaitu pemegang gadai dapat mengeksekusi hak gadainya seolah-olah debitor tidak dinyatakan pailit. Hak eksekusi tersebut dapat ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah keputusan kepailitan debitor diucapkan (Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

5) Menurut Pasal 1160 KUH Perdata, jika utang yang dijamin dengan gadai dibayar untuk sebagian, hak gadai tidak hapus untuk sebagian.

Di halaman 131, buku karangan J. Satrio S.H., Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan Tahun 2002, ditulis: Setiap hutang (dan setiap bagian dari hutang) menindih setiap bagian maupun seluruh benda jaminan sebagai satu kesatuan, bukan sebagai benda berdiri sendiri-sendiri, sekalipun benda jaminannya dapat dibagi-bagi.

6) Menurut Pasal 1150 dan Pasal 1152 KUH Perdata, benda yang dijaminkan harus dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya dan harus diserahkan dalam kekuasaan kreditor atau pihak ketiga yang disetujui kreditor, debitor dan pemberi gadai. Ini adalah syarat pokok gadai.

b. Gadai Saham Pasal 1153 KUH Perdata menentukan bahwa Hak gadai atas benda-benda bergerak yang tak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal penggadaiannya kepada

6 Dokumen Penjelas

Isi1-ok.indd 6 12/13/2010 11:19:33 PM


orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Oleh orang ini, tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang izinnya si pemberi gadai dapat diminta suatu bukti tertulis.

Dalam hubungan ini, perlu diperhatikan Pasal 60 UPT 2007 yang pada dasarnya berbunyi sebagai berikut.

1) Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 UPT 2007 kepada pemiliknya.

2) Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

3) Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UPT 2007.

4) Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham.

c. Kreditor/Pemegang Gadai Dilarang secara Otomatis Menjadi Pemilik Barang yang Digadaikan jika Debitor Cidera Janji

Pasal 1154 KUH Perdata berbunyi Jika yang berutang atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, maka yang berpiutang tidak diperkenankan memiliki barang yang digadaikan. Semua janji yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal.Jadi, Pasal 1154 KUH Perdata melarang bahwa dalam perjanjian gadai dicantumkan jika debitor/pemberi gadai cidera janji, kreditor secara otomatis/langsung menjadi pemilik benda yang digadaikan itu. Namun, Kreditor tidak dilarang untuk membeli benda yang digadaikan, asal melalui prosedur eksekusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya baca Pasal 1155 dan 1156 KUH Perdata. Pembelian demikian menurut hemat penulis, tidak bertentangan dengan Pasal 1154 KUH Perdata karena dalam hal ini, kreditor tidak otomatis menjadi pemilik benda yang digadaikan. Tentang hubungan ketentuan Pasal 1154 KUH Perdata dengan surat kuasa yang tidak dapat dicabut kembali yang diberikan oleh debitor/pemberi gadai kepada kreditor/penerima gadai, untuk menjual benda yang digadaikan dengan cara apa pun dan dengan harga berapa pun, telah dikaji oleh Lembaga Kajian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia (selanjutnya disebut LKHP).

Isi1-ok.indd 7 12/13/2010 11:19:33 PM


Di halaman 1 butir 3 dan halaman 17 Laporan Penelitian Eksekusi

Gadai, Lembaga Kajian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas

Indonesia, Pengkajian Literatur/Dokrin/Pendapat Ahli/Tesis/Buku/Jurnal

Hukum (selanjutnya disebut Laporan Literatur) dan di halaman 14 butir

3) Laporan Penelitian Peraturan Perundang-undangan Eksekusi Gadai

Saham (selanjutnya disebut Laporan Peraturan Perundangan) serta di

halaman 14 butir 3) Laporan Penelitian Putusan Eksekusi Gadai Saham

(selanjutnya disebut Laporan Putusan), LKHP menguraikan pendapatnya,

yang pada pokoknya menyatakan bahwa naskah surat kuasa mutlak atau

irrevocable power of attorney yang isinya, debitor/pemberi gadai memberi

kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada kreditor/pemegang gadai

untuk menjual saham yang digadaikan, dengan cara dan harga yang

ditentukan oleh kreditor pemegang gadai sendiri, pada dasarnya tidak

dengan sendirinya merupakan tindakan kepemilikan oleh kreditor penerima

gadai sebagaimana dilarang oleh Pasal 1154 KUH Perdata. Akan tetapi,

(masih menurut LKHP) seharusnya surat kuasa tersebut tidak dibuat sebelum

debitor/pemberi gadai melakukan wanprestatie, tetapi seharusnya dibuat

setelah debitor/pemberi gadai melakukan wanprestatie.

Selanjutnya, LKHP setuju dengan pendapat Henk Snijders yang

disampaikan dalam Seminar tentang Eksekusi Gadai Saham di Jakarta,

tahun 2010 bahwa untuk melakukan penjualan benda yang digadaikan

secara tertutup (private sale), surat kuasa mutlak untuk menjual tidak

cukup.

Menurut hemat penulis, surat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali

tersebut, tidak mengakibatkan kreditor/pemegang gadai secara otomatis

menjadi pemilik benda yang digadaikan sehingga surat kuasa itu tidak

melanggar Pasal 1154 KUH Perdata; tetapi perlu diperhatikan juga bahwa

pada waktu mempergunakan surat kuasa tersebut, kreditor/pemegang

gadai tidak boleh melanggar prosedur eksekusi sebagaimana diatur, antara

lain, dalam Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUH Perdata.

Penulis berpendapat bahwa untuk dapat melakukan private sale

suatu barang gadai, kreditor/pemegang gadai harus terlebih dahulu

mengajukan permohonan kepada hakim untuk memperoleh izin menjual

barang gadai itu tanpa melalui lelang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1156 KUH Perdata; jadi tidak cukup hanya dengan menggunakan surat

kuasa yang tidak dapat ditarik kembali sebagaimana dimaksud di atas.

8 Dokumen Penjelas

Isi1-ok.indd 8 12/13/2010 11:19:33 PM


B. Eksekusi Gadai Saham

Dalam membicarakan eksekusi gadai saham, kita harus memperhatikan ketentuan tentang pemindahan hak atas saham Perseroan yang tercantum berturut-turut dalam Pasal 55, 56, 57, 58, dan Pasal 59 UPT 2007 sehingga tidak menjumpai kendala ketika melakukan eksekusi gadai saham yang bersangkutan.

Alangkah baiknya jika pembuat konsep perjanjian gadai saham mengingat bahwa ketentuan tentang pemindahan hak atas saham dalam Anggaran Dasar Perseroan berbeda dari satu perseroan ke perseroan lain.

1. Parate Executie Ketentuan yang berkaitan dengan parate executie adalah kalimat pertama Pasal 1155 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut. Jika oleh para pihak tidak diperjanjikan lain, maka pihak yang berpiutang berhak, jika pihak yang berutang atau pemberi gadai cidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak ditentukan suatu tenggang waktu, setelah diberikan peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang yang digadaikan di muka umum menurut kebiasaan setempat serta dengan syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya, beserta bunga dan biaya dari hasil penjualan tersebut. Kalimat pertama Pasal 1155 KUH Perdata mengandung kata-kata jika oleh para pihak tidak diperjanjikan lain. Kata-kata ini sering disalahtafsirkan, yaitu ditafsirkan bahwa jika debitor/pemberi gadai cidera janji, para pihak dalam perjanjian gadai dapat menentukan bahwa kreditor berhak menyuruh agar benda dijual di bawah tangan (private sale). Tafsiran ini tidak benar karena menurut hemat penulis, maksud kalimat pertama Pasal 1155 KUH Perdata adalah sebagai berikut.

Jika debitor/pemberi gadai cidera janji sesudah tenggang waktu yang ditentukan lampau atau jika tenggang waktu tidak ditentukan, maka sesudah disomasi oleh Pengadilan untuk memenuhi kewajibannya, dan debitor tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka Undang-Undang memberi hak kepada kreditor/pemegang gadai untuk melaksanakan gadai dengan parate executie (zonder tussenkomst van de Rechter, eigenmachtig verkoop). Pemegang gadai siap (paraat) untuk menjual benda yang digadaikan atas kewenangannya sendiri,

Isi1-ok.indd 9 12/13/2010 11:19:33 PM


kecuali para pihak menyetujui eksekusi perjanjian gadai dengan

cara lain, yaitu dengan perantaraan hakim (met tussenkomst van de

Rechter).

Jadi, walaupun para pihak dalam perjanjian gadai dapat menentukan

cara eksekusi dengan atau tanpa perantaraan hakim, mereka tidak boleh

menyetujui bahwa benda yang digadaikan itu dijual di bawah tangan

(private sale).

Hak kreditor/pemegang gadai untuk melelang benda yang

digadaikan atas kekuasaan sendiri (parate executie) terjadi demi hukum,

yaitu berdasarkan Undang-Undang dan tidak karena diperjanjikan oleh/

antara kreditor, debitor, dan pemberi gadai.

Di sinilah letak perbedaan antara gadai di satu pihak, dan hipotik serta

hak tanggungan di pihak lain. Pasal 1178 kalimat kedua KUH Perdata dan

Pasal 11 ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan, pada pokoknya mengatur bahwa dalam Akta Pemberian

Hipotik/Hak Tanggungan dapat diperjanjikan bahwa pemegang Hipotik/

Hak Tanggungan pertama diberi hak untuk menjual atas kewenangannya

sendiri objek agunan, jika debitor/pemberi hipotik/hak tanggungan cidera

janji (beding van eigenmachtig verkoop).

Jadi, parate executie pada hipotik dan hak tanggungan tidak terjadi demi

hukum, tetapi harus dengan tegas diperjanjikan antara debitor/pemberi

agunan dan pemegang hipotik/hak tanggungan yang pertama.

Menurut Pasal 1155 KUH Perdata, penjualan barang yang digadaikan

dengan parate executie harus dilakukan dengan cara lelang. Jika pemberi

gadai dan kreditor menginginkan penjualan dengan cara di bawah tangan

(private sale), harus ditempuh cara yang diatur dalam Pasal 1156 KUH

Perdata. Kreditor/pemegang gadai dapat melaksanakan eksekusi gadai

atas kewenangan sendiri tanpa parantaraan hakim yang biasanya disebut

parate executie, dengan cara melelang barang yang digadaikan itu dengan

perantaraan kantor lelang.

Di halaman 97 s/d halaman 100, Edisi 2007, Buku Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, yang dikeluarkan oleh

Mahkamah Agung Republik Indonesia, ditentukan tentang cara lelang,

antara lain, sebagai berikut.

10 Dokumen Penjelas

Isi1-ok.indd 10 12/13/2010 11:19:33 PM


- Pengumuman lelang harus dilakukan di harian yang terbit di kota atau kota yang berdekatan dengan tempat objek lelang terletak.

- Lelang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan S.1908 Nomor 189 jo S.1941 Nomor 3, antara lain, diatur cara penyerahan surat penawaran yang harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan harus ditandatangani oleh penawar. Kemudian, surat penawaran setelah memenuhi syarat, disahkan oleh pejabat kantor lelang.

- Penawar tidak boleh mengajukan surat penawaran lebih dari satu kali untuk suatu barang yang sama.

- Untuk dapat ikut serta dalam pelelangan, para penawar diwajibkan menyetor uang jaminan yang jumlahnya ditetapkan oleh pejabat lelang, dan uang jaminan tersebut akan diperhitungkan dengan harga pembelian jika penawar bersangkutan ditunjuk sebagai pembeli.

- Pembeli tidak boleh menguasai barang yang telah dibelinya sebelum uang pembelian dilunasi sesuai dengan akta pemindahan hak atas barang yang digadaikan.

Selanjutnya, akta pemindahan hak atas saham atau salinannya disampaikan kepada Perseroan yang mengeluarkan saham berkaitan, dan Direksi Perseroan wajib mencatat pemindahan hak atas saham tersebut dalam DPS/Daftar Khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham itu kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pencatatan pemindahan hak untuk dicatat dalam Daftar Perseroan Terbatas (Pasal 56 UPT 2007). Penulis menyarankan supaya kalimat pertama Pasal 1155 KUH Perdata dirumuskan kembali sebagai berikut.

Jika debitor/pemberi gadai cidera janji setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak ditentukan suatu tenggang waktu, setelah diberikan peringatan untuk membayar, kreditor/pemegang gadai oleh Undang-Undang diberi hak untuk melaksanakan gadai atas kewenangannya sendiri (parate executie) dengan cara menjual barang yang digadaikan di muka umum (lelang) menurut kebiasaan setempat dengan syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud

Isi1-ok.indd 11 12/13/2010 11:19:33 PM


untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan semua biaya yang berkaitan dengan eksekusi tersebut, dari pendapatan penjualan barang yang digadaikan.

Debitur/pemberi gadai dan kreditur/pemegang gadai dapat membuat perjanjian bahwa apabila debitur/pemberi gadai cidera janji, gadai dapat dilaksanakan dengan perantaraan/izin hakim.

2. Eksekusi Gadai dengan Perantaraan/Izin Hakim Kalimat pertama Pasal 1156 KUH Perdata menentukan bahwa dalam segala hal, jika debitor/pemberi gadai cidera janji, kreditor dapat menuntut di hadapan Pengadilan (in rechten vorderen) agar a. benda yang digadaikan dapat dijual menurut cara yang ditentukan

oleh hakim untuk dapat melunasi utang debitor beserta bunga dan biaya, atau

b. atas tuntutan kreditor, hakim dapat mengabulkan permohonan kreditor agar barang yang digadaikan tetap berada pada kreditor, untuk suatu jumlah yang ditetapkan oleh hakim dalam putusannya, sampai sejumlah utang debitor beserta bunga dan biaya.

Tentang penjualan benda yang digadaikan, kreditor wajib memberitahukan debitor/pemberi gadai selambatnya pada hari berikutnya jika ada hubungan pos harian atau telegraf, atau jika tidak, dengan pos yang berangkat pertama. Proses di Pengadilan yang ditempuh sesuai dengan Pasal 1156 KUH Perdata harus dilakukan dengan cara mengajukan permohonan. Walaupun diajukan dengan cara mengajukan permohonan (bukan dengan mengajukan gugatan), karena terdapat kepentingan debitor dan pemberi gadai, debitor dan pemberi gadai sebagai pihak yang berkepentingan harus didengar oleh hakim dalam persidangan. Berdasarkan Pasal 1156 KUH Perdata dengan cara mengajukan permohonan kepada hakim, kreditor/pemegang gadai dapat mohon supaya hakim menetapkan bahwa eksekusi gadai dapat dilakukan melalui penjualan di bawah tangan (private sale), dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan hakim dengan adil sehingga kreditor tidak dapat menentukan harga dengan semena-mena, atau hakim juga dapat menetapkan bahwa benda yang digadaikan itu diperbolehkan tetap dipegang pemegang

12 Dokumen Penjelas

Isi1-ok.indd 12 12/13/2010 11:19:33 PM


gadai, dengan membeli sendiri benda yang digadaikan itu, dengan harga yang ditetapkan oleh hakim. Di halaman 16 alinea kedua Laporan Literatur, LKHP mengemukakan pendapat Sdr. Fred B.G. Tumbuan sebagai ahli dalam kasus Beckkett Pte. Ltd. versus Deutsche Bank AG dan PT Dianlia Setyamukti di High Court of the Republic of Singapore, sebagai berikut:

Dalam hal pemberi dan pemegang gadai telah secara eksplisit sepakat di antara mereka tentang suatu cara penjualan barang gadai selain melalui lelang, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah dalam hal perjanjian tersebut telah dibuat terlebih dahulu bahwa perjanjian tersebut menjadi dasar permohonan pemegang gadai kepada hakim untuk dikeluarkan suatu penetapan atau perintah hakim yang menyatakan bahwa pemegang gadai, dapat melaksanakan penjualan dengan cara tersebut.

Jadi, meskipun antara pemberi gadai dan pemegang gadai sudah ada persetujuan tentang penjualan gadai tidak dengan lelang (private), penjualan tidak dengan lelang hanya dapat dilakukan setelah ada penetapan hakim (Pasal 1156 KUH Perdata). Penulis menyarankan supaya kalimat pertama Pasal 1156 KUH Perdata dirumuskan kembali sehingga pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: Dalam hal debitor/pemberi gadai cidera janji, kreditor/pemegang gadai dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri, supaya hakim menetapkan cara eksekusi gadai melalui penjualan di bawah tangan (tidak melalui lelang) dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh hakim dengan adil, untuk melunasi seluruh kewajiban debitor kepada kreditor, atau hakim juga dapat menetapkan bahwa benda yang digadaikan diperbolehkan tetap ada pada pemegang gadai dengan cara pemegang gadai sendiri membeli barang yang digadaikan dengan harga yang ditetapkan hakim dalam penetapannya.

C. Persoalan Jika Debitor Belum Membayar Lunas Utangnya, Tetapi Perjanjian Gadai Saham Sudah Berakhir

Di halaman 24 butir 2 dan halaman 25 Laporan Peraturan Perundangan, serta di halaman 24 butir 2 dan halaman 25 Laporan Putusan, disebut Isu Hukum sebagai berikut:

Isi1-ok.indd 13 12/13/2010 11:19:33 PM


Ketika utang debitor belum lunas dibayar dan jangka waktu perjanjian gadai sahamnya terbatas, apakah kreditor dalam memperpanjang perjanjian gadai saham tersebut harus dilakukan dengan persetujuan pemberi gadai atau cukup dengan pemberitahuan?

Selanjutnya, dalam Laporan Peraturan Perundangan dan Laporan Putusan ditulis:

Menurut hemat kami, bahwa dalam hal tersebut cukup dengan pemberitahuan saja,

merujuk pada Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 49 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: Pemindahan hak atas saham atas nama

dilakukan dengan akta pemindahan hak, dan kemudian dalam Pasal 49 ayat (2), Akta

pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) atau salinannya

disampaikan secara tertulis kepada Perseroan sehingga perpanjangan gadai saham

cukup dengan pemberitahuan saja, dan tidak memerlukan persetujuan.

Di halaman 1 Restatement Eksekusi Gadai Saham, LKHP mengemukakan

kembali pendapatnya bahwa sesuai dengan sifat gadai yang accessoir, selama utang

yang dijamin dengan gadai saham belum dilunasi, untuk memperpanjang gadai

saham tidak diperlukan persetujuan debitor/pemberi gadai, tetapi cukup melalui

pemberitahuan oleh kreditor/pemegang gadai saham kepada debitor/pemberi

gadai saham.

Pendapat penulis adalah sebagai berikut.

Pada praktiknya, hampir tidak pernah terjadi bahwa suatu perjanjian gadai

saham berakhir sebelum utang yang dijaminnya dibayar lunas. Sifat perjanjian

gadai adalah accessoir pada perjanjian utang yang dijaminnya dan biasanya dalam

perjanjian gadai selalu ada ketentuan bahwa selama kewajiban debitor belum lunas

dibayar debitor, perjanjian gadai akan terus berlaku.

Jika seandainya ada kasus perjanjian gadai saham sudah berakhir padahal utang

yang dijaminnya belum lunas dibayar, bagaimana cara memperpanjang perjanjian

gadai saham tersebut?

Dalam UPT 2007 tidak ada pengaturan mengenai cara menggadaikan saham.

Oleh karena itu, penulis merujuk pada ketentuan KUH Perdata.

Pasal 1153 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut:Hak gadai atas benda-benda bergerak yang tak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan

14 Dokumen Penjelas

Isi1-ok.indd 14 12/13/2010 11:19:34 PM


perihal penggadaiannya, kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Oleh orang ini, tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang izinnya si pemberi gadai dapat diminta suatu bukti tertulis.

Dalam Pasal 1153 KUH Perdata, yang dimaksud dengan orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan adalah Perseroan yang mengeluarkan saham yang digadaikan.

Jadi berdasarkan Pasal 1153 KUH Perdata, jika debitor belum melunasi utangnya kepada kreditor, tetapi gadai saham yang diberikan oleh pemberi gadai sudah berakhir, maka jika debitor/pemberi gadai beritikad baik, debitor tersebut harus memperpanjang berlakunya perjanjian gadai, dan perpanjangan berlakunya gadai tersebut juga harus diberitahukan secara tertulis oleh debitor/pemberi gadai dan/atau kreditor/pemegang gadai kepada Perseroan yang mengeluarkan saham yang digadaikan tersebut.

Dalam hal ini, dapat saja terjadi bahwa Perseroan minta bukti tertulis tentang perpanjangan perjanjian gadai ini, dan jika debitor mau bekerja sama dengan cara menegaskan secara tertulis bahwa benar utangnya belum lunas, maka gadai diperpanjang. Jika pemberi gadai tidak beritikad baik dan tidak setuju memberi konfirmasi bahwa gadai saham itu diperpanjang berlakunya, maka pihak kreditor menghadapi persoalan yang pelik.

Kalau Perseroan menerima pemberitahuan perpanjangan gadai saham dari kreditor/pemegang gadai, dan kemudian debitor membantah/menolak perpanjangan gadai saham itu, menurut hemat penulis, Perseroan kemungkinan besar tidak dapat/tidak mau mencatatkan perpanjangan gadai saham. Dalam hal ini, kreditor dapat kehilangan jaminan berupa gadai saham.

Jadi pada pokoknya, dalam pembuatan perjanjian gadai saham harus dihindari kemungkinan berakhirnya gadai saham sebelum utang debitor dibayar lunas.

Perpanjangan perjanjian gadai saham tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang mengeluarkan saham yang digadaikan itu, dan selanjutnya harus dicatat dalam DPS Perseroan dan/atau Daftar Khusus Perseroan yang bersangkutan (Pasal 60 UPT 2007).

Dalam Anggaran Dasar Perseroan, kadang-kadang terdapat faktor yang dapat menghambat penjualan saham yang digadaikan. Misalnya, menurut Pasal 57 ayat (1) UPT 2007, dalam Anggaran Dasar dapat diatur persyaratan pemindahan hak atas saham, yaitu

1) keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya, dan

Isi1-ok.indd 15 12/13/2010 11:19:34 PM


2) keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ Perseroan.

Seandainya terdapat persyaratan seperti dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dalam Anggaran Dasar Perseroan yang sahamnya digadaikan, dan kreditor serta pemberi gadai ingin membuat perjanjian gadai, maka dalam perjanjian gadai saham, kreditor harus mensyaratkan supaya para pemegang saham lainnya secara tertulis dengan tegas melepaskan hak untuk membeli saham yang akan digadaikan itu dan mereka setuju jika debitor/pemberi gadai cidera janji, pemegang gadai dapat melakukan penjualan saham yang digadaikan tanpa perlu menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya.

Pada praktiknya, dalam perjanjian gadai, kreditor juga mensyaratkan adanya persetujuan tertulis semua anggota organ Perseroan yang persetujuannya disyaratkan oleh Anggaran Dasar Perseroan, untuk memberi persetujuan kepada pemegang gadai untuk menjual saham yang digadaikan dan selama utang debitor belum terbayar lunas, keanggotaan organ yang bersangkutan tidak dapat diubah tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu kreditor/pemegang gadai.

D. Isu Hukum Mengenai Gadai Saham dalam Putusan dan Penetapan Pengadilan

Sayang sekali, penulis hanya menerima Bagan Putusan dan Penetapan Pengadilan, tanpa disertai Putusan dan Penetapan Pengadilan yang lengkap sehingga pendapat penulis yang dikemukakan di sini hanya didasarkan atas Putusan dan Penetapan Pengadilan yang tercantum dalam Bagan Putusan dan Penetapan Pengadilan tersebut.

Pendapat penulis adalah sebagai berikut. 1. Isu Hukum: Maksud unsur kecuali ditentukan lain dalam Pasal 1155 ayat (1)

KUH Perdata.- Penetapan No. 332/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel s/d Penetapan No. 343/Pdt.P/2001/

PN.Jak.Sel dengan pemohon: Deutsche Bank Aktiengesellschaft. Di halaman 1 Bagan Putusan dan Penetapan Pengadilan ditulis: Berdasarkan

share pledge agreement, kreditor berhak untuk menjual keseluruhan saham yang telah digadaikan secara private atau secara tidak di muka umum.

Menurut penulis, private sale benda yang digadaikan harus dilakukan berdasarkan Pasal 1156 KUH Perdata; jadi tidak berdasarkan share pledge agreement saja.

16 Dokumen Penjelas

Isi1-ok.indd 16 12/13/2010 11:19:34 PM


2. Isu Hukum: Maksud unsur tuntutan (vorderen) dalam Pasal 1156 KUH Perdata. - Penetapan No. PTJ.KPT.01.2005 s/d Penetapan No. PTJ.KPT. 04.2005 jo

Penetapan No. 33/Pdt.P/2002/PN.Jaksel s/d Penetapan No. 36/Pdt.P/2002/PN.Jaksel.

Di halaman 2 Bagan Putusan dan Penetapan Pengadilan ditulis: Berdasarkan Pasal 1156 KUH Perdata untuk melakukan eksekusi maka lembaga jaminan gadai memerlukan Pengadilan.

Menurut hemat penulis, kata Pengadilan seharusnya diartikan Izin Pengadilan.

3. Isu Hukum: Berakhirnya hak penerima gadai untuk melakukan eksekusi.- Putusan MA RI No.115 PK/PDT/2007 jo No. 517/PDT.G/ 2003/PN.JKT.PST. Di halaman 3 Bagan Putusan dan Penetapan Pengadilan ditulis: Perjanjian

gadai saham tersebut merupakan perjanjian accessoir. Accessoir, artinya berlakunya hak gadai atas saham tergantung pada ada atau tidaknya perjanjian pokok atau hutang piutang, artinya jika perjanjian hutang piutang sah, maka perjanjian gadai sahamnya sebagai perjanjian tambahan juga sah. Sebaliknya jika perjanjian hutang piutang tidak sah, maka perjanjian gadai sahamnya juga tidak sah.

Menurut penulis, putusan MA RI tersebut sudah tepat karena berdasarkan Pasal 1150 KUH Perdata, salah satu sifat perjanjian gadai adalah accessoir pada perjanjian utang-piutang yang dijaminnya.

4. Isu hukum: Ketika utang belum lunas dan jangka waktu gadai sahamnya terbatas, apakah kreditor dalam memperpanjang gadai saham harus mendapat persetujuan pemberi gadai atau cukup dengan pemberitahuan saja?- Putusan PK No. 115PK/PDT/2007 jo. No. 517/PDT.G/2003 /PN.JKT.PST. Di halaman 3 Bagan Putusan dan Penetapan Pengadilan ditulis: Cukup

dengan pemberitahuan, merujuk pada Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Ayat (1), bahwa pemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak. Ayat (2), akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan sehingga perpanjangan gadai saham cukup dengan pemberitahuan saja tidak memerlukan persetujuan.

Pendapat penulis dalam hubungan ini telah diuraikan di halaman 13 Restatement ini.

Isi1-ok.indd 17 12/13/2010 11:19:34 PM

Isi1-ok.indd 18 12/13/2010 11:19:34 PM

Penjelasan Hukum Eksekusi tentang Gadai Saham 19

PERSPEKTIF INTERNASIONAL

PLEDGE IN GENERAL AND PLEDGE OF SHARES IN PARTICULAR INCLUDING THE ENFORCEMENT UNDER NETHERLANDS LAWOleh: Dr. Henk Joseph Snijders

A. General RemarksPledge (pand) is a dismemberedalso translated as limitedsecurity right provided for in Title 3.9 of the Burgerlijk Wetboek (BW; Dutch Civil Code). The concept of dismembered or limited right (beperkt recht) is described in art. 3:8 BW as one which is derived from a more comprehensive right encumbered with the dismem-bered right. The principal right is also called the parental right and the person enti-tled to the parental right is called the principal entitled person (rechthebbende). A parental right may be both a full right and a dismembered right. Thus, dismembered rights may exist in the second degree. An example is a pledge on a right of usufruct (vruchtgebruik) which in turn is vested on the ownership of a motor car.

Only independent and transferable rights may be parental rights (art. 3:81 para. 1 BW). If the dismembered right is extinguished, the principal right ipso iure regains its former status.

The qualification of this right as dismembered or limited (beperkt) is quite misleading, for dismembered rights have a high legal status by their nature. As dis-membered rights are proprietary rights by definition, they are also absolute rights. They are effective vis--vis everybody. This implies exclusivity first of all: every third party must refrain from behaviour that disturbs the title-holder to a property in his use, management or disposal. This exclusivity is done the most justice in the full rightsownership (eigendom) and other belonging (toebehoren). Indeed, seve-ral dismembered rights may apply to property. If two dismembered rights are cre-ated on property, the exclusivity of the oldest right prevails, pursuant to the priority

Isi1-ok.indd 19 12/13/2010 11:19:34 PM


principle. The effect of a proprietary right on property vis--vis third parties implies that no third party can also create a proprietary right on that property unless ful-ly subject to the proprietary right that was first in existence (prior tempore, potior iure). The droit de suite is also a consequence of the absolute nature of proprietary rights: the title-holder can exercise his right regardless of who is holding the object of his right. It is also important to note that a person who has a proprietary right on property may exercise that right in spite of a later attachment of that property or the bankruptcy of the principal person entitled to that property and can there-fore separately exercise his proprietary right. For this reason a person with a pro-prietary right, especially a proprietary security right such as pledge and hypothec (mortgage), is called a separatist. Thus, the pledgee can, in the event of the debtors bankruptcy or judicial debt rescheduling, exercise his proprietary rights as if there were no such bankruptcy or judicial debt rescheduling (art. 57 para. 1 Faillissements-wet (Fw; Bankruptcy Act) resp. art. 57 para. 1 in conjunction with art. 299 para. 3 Fw). On the other hand it may be mentioned that the pledge is not allowed to use or to appropriate the pledged property (art. 3:235 BW). Naturally there are also exceptions in the domestic Netherlands law to the legal consequences discussed here. They will be discussed later on as far as applicable to pledge. Now, attention will be paid to a special BW ruling for financial collateral arrangements (security contracts) for the establishment of a right of pledge, as intro-duced in the Netherlands on the basis of the Collateral Directive1. This special ruling has been laid-down in Title 7.2 BW. It applies only to financial security contracts of which at least one of the parties is a government agency or an agency belonging to the governmental sector or a financial institution subject to governmental financial supervision or a similar person (art. 7:52 BW). Furthermore it deals only with pledge on money (a very strange concept under Netherlands law) or on shares and similar transferable securities: shares and other securities, bonds and other debt instru-ments traded in the capital market (art. 7:51 BW). Art. 7:53 BW provides, contrary to Netherlands law in general, that if so stipu-lated, the pledgee is allowed to use the pledge. Art. 7:54 para. 1 BW states that unless the financial security contract for the establishment of a right of pledge otherwise provides, the secured creditor may, when the conditions for execution are met, ap-propriate such securities and net the value of the securities with the sum due by

1 Directive 2002/47/EC of 6 June 2002.

Isi1-ok.indd 20 12/13/2010 11:19:34 PM


it. This provision forms an exception to the rule that the pledgee is not entitled to appropriate the pledged property (laid down in art. 3:235 BW). For the case that the conditions for execution are not met, art. 7:54 BW provides in the third paragraph that such appropriation is permitted if so agreed and the valuation of such securities is based on their market value or value on an exchange. As to the enforcement of the pledged shares, there are also exceptions to the domestic Netherlands law. These will be dealt with under 4. Article 3:98 BW is of paramount importance. It states that in principle the provi-sions relating to the transfer of property apply mutatis mutandis to the establish-ment, transfer and abandonment of a dismembered right. We will not here discuss the general provisions on transfer of property, but it may be kept in mind that these provisions apply mutatis mutandis, except for derogations in the arrangement per-taining to the pledge itself.Just like hypothec, pledge is provided for in Title 3.9 BW. The regulation for pledge and hypothec commences in Title 3.9, with section 1, General provisions. Subse-quently the right of pledge is provided for (section 3.9.2-3 BW) and, finally hypothec (section 3.9.4 BW). Hypothec is a dismembered security right over registered property, pledge is a dismembered security right over other properties, such as movable things and debts. Pledge or hypothec can be established for an existing claim as well as for a future claim (art. 3:231 para. 1, first sentence BW). It can be a claim against the gran-tor of the pledge or hypothec himself as well as a claim against another person (art. 3:231 para. 1, final sentence BW). Pledge and hypothec are both dependent rights (art. 3:7 and art. 3:82 BW) and accessory rights (6:142 BW). This would mean that the security right is extinguished ipso iure upon the extinction of the secured claim, and that the security right also by operation of law passes to the person who acquires the debt with which the se-curity right is attached, as in the event of assignment or subrogation. However, the law knows exceptions to the dependent nature. This was shown above when it was established that pledge and hypothec may also be established for future claims, like a right of pledge and hypothec for a claim arising from a loan agreement at the mo-ment when the balance of the loan is still nil. An important legal effect that pledge and hypothec have in common, even though it has not been arranged in a common general provision but in art. 3:248 BW respectively art. 3:268 BW (see also art. 7:19 BW and art. 461a-b and 490b respec-tively 461c and 551 para. 5 BRv (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; Code of Civil

Isi1-ok.indd 21 12/13/2010 11:19:34 PM


Procedure)), may be described as the right of summary execution (parate executie), that is to say execution without a judicial or comparable title for enforcement. Pursuant to art. 57 para. 1 Fw, pledge and hypothec also have in common that they are unsusceptible to bankruptcy, as pointed out before and explicitly laid down in the Act for these two proprietary rights. As separatists the pledgee and hypothe-cary creditor can exercise their rights in principle separately from the bankruptcy; unlike other creditors they can, if they like, proceed to execution on their own and take recourse for what is owed to them. However, attention may be drawn to art. 63 (a) Fw, which may cause the pledgee and the hypothecary creditor temporarily not to enforce their rights to summary execution. Of course it is also possible that the receiver fully settles the claim secured by pledge or hypothec, as a result of which the relevant security right is extinguished (art. 58 para. 2 Fw).

B. Types of pledge and their legal consequencesSection 3.9.2 BW provides for four kinds of right of pledge, depending on the ques-tion on what kind of property the pledge is established and whether it concerns an undisclosed or public establishment. See art. 3:236 para. 1 BW for the establishment of a public right of pledge on movable things and on similar property and see art. 3:236 para. 2 BW for a public right of pledge on other property (i.e. personal rights not to order or bearer, and usufruct on such rights). See art. 3:237 BW for the estab-lishment of an undisclosed right of pledge on movable things and on similar prop-erty and see art. 3:239 BW for the establishment of an undisclosed right of pledge on other property (i.e., again, personal rights not to order or bearer, and usufruct on such rights). These provisions show that an undisclosed right of pledge may be es-tablished by an authentic or registered private instrument (the same form of delivery as for the undisclosed assignment (art. 3:94 para. 3 BW)). A public right of pledge on a property is established in approximately the same manner as has been provided for the delivery of the property itself. This is not only evident from art. 3:236 para. 2 BW, but also from art. 3:236 para. 1 BW. However, for the establishment of a pledge on a movable thing or similar property, the pledgor does not need to give posses-sion of the property to the pledgee, but only control of the property to him or at least control of the property to a third person (so another person than the pledgor and the pledgee), apart from the required endorsement in the event of a pledge of a right to order. The importance of the difference between a public and an undisclosed pledge lies in the existence yes or no of protection against third persons claiming that the

Isi1-ok.indd 22 12/13/2010 11:19:34 PM


pledge was not validly established, arguing that the pledgor lacked the right to dis-pose of the property. In case of a public pledge this protection is offered indeed to a pledgee in good faith, whereas an undisclosed pledge does not give such protec-tion. See art. 3:238 BW for the right of pledge on movable things and similar property and art. 3:239 para. 4 BW for the pledge of rights not payable to bearer or order. The difference between a public and an undisclosed pledge on a personal right also becomes evident when we read art. 3:246 para. 1 BW, which does not grant the power to collect payment of the debt until notice of the right of pledge has been given to the pledgee.

C. Pledge on shares in generalShares are subject to special rules. A distinction must be made between bearer shares and registered shares. The shares in the capital of a public limited company (PLC; in Dutch naamloze vennootschap (NV)) are either bearer shares or registered shares (art. 2:82 BW), shares in the capital of a limited liability company, a private company with limited liability (Ltd.; in Dutch besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV)), are always registered shares (art. 2:175 BW). In principle, the general rules on patrimonial law (including the general law on pledge) apply to the establishment of a pledge on bearer shares (in particular art. 3:98 BW, arts. 3:236 and 237 BW), but there are some particulars to which I shall come back later. A different arrangement applies to the establishment of a pledge on registered shares. A public pledge on registered shares in a public limited company of which the (depositary receipts of ) shares are listed on the stock exchange, is established by a private instrument and a written acknowledgement of the pledge by or service on the public limited company (art. 2:86c, para. 2 BW). An undisclosed pledge on such registered shares (art. 2:89 para. 6 BW) is established in the same manner as an undisclosed pledge on other property, notably by a notarial or private registered instrument (art. 2:86c para. 4 BW). This undisclosed right of pledge may be made public by acknowledgement by or service on the public limited company (art. 2:89 para. 6 BW), in derogation of art. 3:239 para. 4 BW, which provides for a notification that requires no prescribed form. A right of pledge on all other registered shares in a public limited company or a limited liability company can be established by notarial instrument (arts. 2:86 and 2:196 BW). A registered private instrument does not suf-fice here, then. All persons involvedthe pledgor and the pledge must be parties to this instrument (art. 2:86 para. 1 BW and 2:196 para. 1 BW). The establishment of

Isi1-ok.indd 23 12/13/2010 11:19:34 PM


the pledge shall (ipso iure) also have effect as against the company (art. 2:86a para. 1, first sentence BW and art. 2:196a para. 1, first sentence BW). However, shareholders rights such as voting can only be invoked by the pledgee after acknowledgement by or service to the company. See art. 2:86a para. 1, second sentence BW and art. 2:196a para. 1, second sentence BW, thus providing for disclosed respectively public pledge. The following special provisions for a right of pledge on shares may be interest-ing to note as well (even though this paper priMA RIly concerns the enforcement of pledge on shares). The pledge of registered shares in a public limited company or a limited liability company may be excluded in the articles of association of a com-pany (arts. 2:89 para. 1 and 2:198 para. 1 BW), but the pledge of bearer shares may not be excluded in the articles of association (art. 2:89 para. 1 BW). The shareholder shall have the right to vote in a general meeting, unless this right is attributed to the pledgee (arts. 2:89 and 198 BW; see also art. 2:24a BW). Furthermore, there are special rules applicable to the enforcement of a pledge on shares, on which more will be said here.

D. Enforcement of pledge on sharesArticles 3:248 BW respectively 3:268 BW give a pledgee respectively a hypothecary creditor (mortgagee) the right, when the debtor is in default, to sell the pledged or encumbered property and to have recourse for what is owed to them. As mentioned before, this right is a right of summary execution, which means that execution can be effected without any judicial or similar title of enforcement, such as a judicial deci-sion or a notarial deed. The sale must take place in public, barring judicial permission for a private sale. See arts. 3:250251 BW, resp. art. 3:268 BW; see also art. 3:254 BW. This ruling is mandatory and what is more, it cannot be bypassed by an irrevocable power of attorney.2 As stated, the sale must take place in public subject to judicial permission for a private sale. This private sale may be a sale to a third party or the sale in the form of securities remaining with the pledgee as buyer (3:251 BW). This judicial permission must be requested (art. 3:251 para. 1 BW provides that it can be granted op verzoek van (at the request of ) the pledgee or the pledgor, so it concerns request proceed-ings. The permission will usually not be granted ex parte. The general rules for re-quest proceedings apply (arts. 61 et seq. BRv, particularly arts. 278-279 BRv). Apart

2 HR 1 April 1927, NJ 1927, 601 and Asser/Van Mierlo, Goederenrecht III, Kluwer: Deventer 2003, No. 50.

Isi1-ok.indd 24 12/13/2010 11:19:34 PM


from these legal options, art. 3:251 para. 2 BW provides the pledgee and the pledgor with the option of agreeing to a manner of sale which deviates from art. 3:250 BW. If the pledged property is encumbered with a dismembered right or is subject to a seizure (attachment), then this form of execution ex contractu also requires the co-operation of the holder of the dismembered right or of the seizor (attachor). It is also worth mentioning that such an agreement can be concluded in a legally valid man-ner only after the pledgee has become entitled to proceed to the sale. It is difficult to underestimate the statutory requirements applicable to enforce-ment of pledge on shares:

1. there must be a default of the pledgee (art. 3:248 para. 1 BW); 2. if so provided, the court must, upon the demand of the pledgee, determine

that the obligor is in default (art. 3:248 para. 2 BW); 3. unless otherwise stipulated the pledgee must give at least three days no-

tice to the pledgee, to the extent that this is reasonably possible (art. 3:249 BW);

4. after the power to sell has arisen, the sale shall take place in public, subject to the courts permission for another way of sale, or a different agreement in that matter (art. 3:250-251 BW);

5. unless otherwise stipulated, and to the extent that this is reasonably pos-sible, the pledgee must, no later than on the day following the sale, give notice of the sale to the pledgor (art. 3:252 BW).

The pledgee must also comply with the restrictions set in the articles of the company for the disposal and transfer of shares. Admittedly, the right to pledge a bearer share in a public limited company may not be restricted or excluded by the articles of association (art. 2:89 para. 1, first sentence BW). Registered shares in a public limited company may be pledged, unless otherwise provided by the articles of association (art. 2:89 para. 1, second sentence BW). The provisions of the articles of association in respect of the disposal and transfer of shares apply to the disposal and transfer of shares by the pledgee or the transmission of shares to the pledgee, pro-vided that the pledgee shall exercise all the rights conferred upon the shareholder in respect of disposal and transfer and shall perform the obligations of the latter in respect thereof (art. 2:89 para. 5 BW). For the limited liability company, art. 2:195 BW provides a share transfer restriction that extends much further. According to this article, insofar as the articles of association do not restrict or exclude such right, a shareholder may transfer one or more of his shares to some of his near relatives, a

Isi1-ok.indd 25 12/13/2010 11:19:34 PM


co-shareholder and to the company, but in respect of any other transfer the articles of association must contain restrictions on transfer (art. 2:195 paras. 1-2 BW). Such restrictions on transfer must provide that the shareholder shall require the approval of a transfer by a corporate body of the company, designated by the articles, for the same to be valid (art. 2:195 para. 4 BW with a nuance in art. 2:195 para. 5 BW; see also art. 2:195 paras. 6-9 BW and art. 2:195a-195b BW). Article 2:198 para. 5 BW provides that art. 2:195 BW and the provisions of the articles of association in respect of the disposal and transfer of shares shall apply to the disposal and transfer of shares by a pledgee or to the transmission of shares to a pledgee, provided that the pledgee shall exercise all the rights conferred upon the shareholder in respect of disposal and transfer and shall perform the obligations of the latter in respect thereof. Articles 2:89 and 198 para. 5 BW constitute a lex specialis in respect of art. 3:250-251 BW.3

It is also conceivable that an execution of shares requires a permit or exemption in accordance with the Wet Toezicht Effectenverkeer (Securities Transactions Supervi-sion Act).

Furthermore, it is conceivable that in accordance with the Wet op het Financieel Toezicht (Wft; Financial Supervision Act) a prospectus is required for the public ex-ecution sale of pledged shares. In this respect there are exemptions, for example where an offer to fewer than a hundred persons is concerned, not being qualified investors, or a total equivalent of less than 100.000 euros or a situation in which the nominal value per security is at least fifty thousand euros (art. 5:3 Wft).4

Then, a brief reference must be made to art. 3:259 BW, which provides for a spe-cial (statutory) right of pledge for holders of depositary receipts for shares to the shares for which the depositary receipts have been issued. The third paragraph of this provision states special rules for the enforcement of such a right of pledge.

Finally it may be noted that in conformity with the Collateral directive art. 7:54 BW provides a special ruling for the enforcement of pledged shares and similar prop-erty subject to this directive besides the appropriation as discussed under 1. They may be sold in a market through a professional intermediary or on the stock ex-

3 According to the judge for special provisions of the District Court of Amsterdam, 2 February 2006, JOR (Jurisprudentie Ondernemingsrecht) 2006, 93. See also Ondernemingskamer Hof Amsterdam 10 March 2003, JOR 2003, 108, HJE Veerbeek, and, for example, Tijdschrift O&F (Onderneming & Fi-nanciering) 2003 p. 24, W. ten Hove V&O (Vennootschap & Onderneming) 2007, pp. 222-223.

4 See further f.i. Georg van Daal, Executoriaal en conservatoir verhaalsbeslag op aandelen in kapitaal-vennootschappen en op certificaten daarvan, thesis Rotterdam, Kluwer: Deventer 2008, nos. 105-122 and 226.

Isi1-ok.indd 26 12/13/2010 11:19:34 PM


change if so stipulated (art. 7:54 para.2 BW). If so stipulated, the court may permit another way for the sale or decide that the pledged properties by way of appropria-tion remain with the pledgee (as art. 7:54 para. 4 BW states, slightly differing from the general ruling of art. 3:251 BW).

Altogether, the sale in public of pledged shares is by no means a sinecure and this is therefore a rare phenomenon in the Netherlands. It occurs regularly that per-mission is requested for a private sale pursuant to art. 3:251 BW, which is usually granted, also in view of the fact that the proceeds of a private sale are often much higher than those of a sale in public. This is true in particular for unlisted shares (for listed shares art. 3:250 para. 2 BW contains a reasonably practical provision, the gist of which is that the sale may take place in a market through a professional interme-diary).

Although the enforcement of a right of pledge on shares is the central topic in this paper, it must be noted also that a pledgee can benefit a great deal by exercis-ing his right to vote, provided that he has stipulated a right to vote. This can be very useful. By means of voting the pledgee can exert his influence on the company and ask for a transfer of the company or of a companys subsidiary for instance. It is also conceivable that he will receive a dividend, provided that the dividend has been pledged too.

Henk Snijders5 31st March 2010

5 Professor of Civil Law and Civil Procedure at Leiden University, [email protected].

Isi1-ok.indd 27 12/13/2010 11:19:35 PM

28

LAPORAN PENELITIANOleh: Lembaga Kajian Hukum Perdata Universitas Indonesia

A. Gadai Saham Menurut Literatur dan Peraturan Per-undang-undangan

1. Permasalahan Hukum Mengenai Eksekusi Gadai Saham Menurut Para Ahli

Terdapat tiga permasalahan hukum utama terkait dengan eksekusi gadai saham, yaitu sebagai berikut.

J. Satrio dan Fred TumbuanBerdasarkan Pasal 1156, penjualan barang gadai dengan cara tertutup/privat dimungkinkan, tetapi dengan prosedur pemegang gadai mengajukan permo-honan kepada hakim, meminta hakim untuk mengizinkannya menjual barang gadai secara tertutup/privat.

R. Subekti, J. Satrio, dan Kartini MulyadiUntuk dapat melakukan eksekusi gadai saham dengan melakukan penjualan secara tertutup/privat maka prosedur yang harus ditempuh oleh kreditur pene-rima gadai saham adalah dengan mengajukan permohonan untuk mendapat-kan Penetapan Pengadilan.

H. H. SnijdersKhusus untuk melakukan penjualan secara privat/tertutup, surat kuasa mut-lak ini tidaklah cukup untuk dapat melakukan penjualan secara tertutup. Se-bagaimana yang diatur dalam Pasal 1156, untuk dapat melakukan penjualan secara tertutup, pemegang gadai harus mengajukan permohonan kepada hakim, meminta hakim untuk mengizinkannya menjual barang gadai secara tertutup/privat. Surat kuasa mutlak atau irrevocable power of attorney yang isi-nya debitur memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali, kepada kreditur untuk menjual saham-saham yang digadaikan dengan cara dan harga yang ditentukan oleh kreditur, pada dasarnya tidak dengan sendirinya merupakan tindakan kepemilikan oleh kreditur Pemegang Gadai sebagaimana yang di-larang oleh Pasal 1154 KUH Perdata. Akan tetapi, sebaiknya surat kuasa demi-kian seharusnya tidak dibuat sebelum debitur wanprestasi seperti yang selama

Isi1-ok.indd 28 12/13/2010 11:19:35 PM

28 Penjelasan Hukum tentang Eksekusi Gadai Saham 29

ini terjadi dalam praktik. Surat Kuasa demikian sebaiknya dibuat setelah debitur wanprestasi supaya lebih adil bagi para pihak.

2. Permasalahan Hukum Mengenai Eksekusi Gadai Saham yang Dibahas dalam Tesis-Tesis

a. Bagaimanakah cara mengeksekusi gadai saham? Kurniawan Catur Andrianto6Eksekusi gadai saham dapat dilakukan melalui penjualan langsung, penjual-an melalui lelang, dan penjualan di bursa efek. Terkait penjualan langsung masih terdapat kesimpangsiuran tentang tata cara eksekusi gadai saham, khususnya tentang cara penjualan langsung. Perbedaan pendapat terdapat di kalangan praktisi hukum, yaitu apakah penjualan langsung dapat dilaku-kan sebagaimana jual beli biasa selama diperjanjikan dalam akta perjanjian gadai saham ataukah harus melalui penjualan di muka umum (lelang).

b. Apakah eksekusi gadai saham selalu harus melalui lelang umum?J. Satrio7Parate eksekusi dilaksanakan melalui penjualan di depan umum agar bisa didapat harga pasar. Terhadap benda-benda yang setiap hari mempunyai harga pasar, pelaksanaan eksekusinya tidak perlu melalui lelang.

Dedy Adi Saputra8Praktik eksekusi gadai saham tidak selalu harus melalui lelang umum. Hal ini juga dibenarkan oleh Pasal 1155 KUH Perdata. Sifat aanvullend dari keten-tuan Pasal 1155 KUH Perdata, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memperjanjikan cara penjualan yang lain, selain penjualan di muka umum, yaitu setelah debitur wanprestasi, para pihak dapat memperjan-jikan menjual objek gadai di bawah tangan untuk memperoleh hasil yang maksimal dan menguntungkan para pihak sehingga diharapkan debitur dapat melaksanakan kewajibannya membayar hutang kepada kreditur.

6 Tesisnya berjudul Lelang Eksekusi Atas Gadai Saham PT Terbuka.7 Dalam makalahnya yang berjudul Eksekusi Benda Jaminan Gadai.8 Dalam tesisnya yang berjudul Pelaksanaan Eksekusi Gadai Saham yang Dilakukan Secara Privat

(Private Selling) Menurut Hukum Jaminan (Analisis Yusidis Eksekusi Gadai Saham PT Swabara Min-ing Energy dan PT Asminco Bara Utama oleh Deutsche Bank) hlm. 130-131.

Isi1-ok.indd 29 12/13/2010 11:19:35 PM


Rachmat Soemadipradja9 Dalam praktik, ada tahapan yang harus dilakukan sebelum mengajukan penetapan eksekusi saham. Sesuai Pasal 1243 KUH Perdata, harus ada per-nyataan gagal bayar terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan pengajuan somasi. Apabila tidak dipenuhi juga, sudah cukup alasan untuk mengajukan tagihan. Dalam hal terjadi kegagalan, barulah meminta bantuan pengadil-an untuk mengeksekusinya. Sepanjang disepakati oleh para pihak, dapat saja penjualan saham dilakukan tanpa mekanisme lelang.

Ignatius Andy10KUH Perdata tidak mengatur eksekusi gadai secara terperinci. Namun, ber-dasarkan KUH Perdata, bila dianalogikan dengan Hak Tanggungan, gadai saham merupakan hak dari kreditur preference sehingga untuk eksekusi gadai saham, dapat dilakukan melalui upaya hukum yang istimewa juga dan tidak harus melalui mekanisme gugatan. Penjualan saham secara pri-vat adalah hal yang wajar, apalagi dalam kontrak gadai saham yang leng-kap, selalu dicantumkan klausula itu. Lelang hanya ditujukan sebagai perlindung an terhadap debitur untuk mencapai harga tertinggi dari penju-alan sahamnya. Jadi, sepanjang sudah mendapatkan harga yang tinggi dan wajar, penjualan saham secara privat tidak akan menjadi persoalan, apalagi kalau secara kontraktual sudah disepakati. Hampir selalu dikatakan private sale itu diperbolehkan. Namun, untuk mencoba mendapatkan rasa aman, kreditur selaku pemegang hak gadai meminta legalisasi, dari penjualan sa-hamnya dengan cara meminta penetapan.

Harifin A. Tumpa11Seandainya ada perselisihan antara kreditur dan debitur, eksekusi saham yang dijaminkan harus menunggu putusan pengadilan yang menyatakan debitur wanprestasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, seandainya ada seng-keta, kreditur tidak bisa melakukan eksekusi saham dengan berpegang pada penetapan pengadilan. Setelah dinyatakan wanprestasi, pengadilan akan menghukum debitur. Pembayarannya itu tidak harus dengan saham karena dapat juga dilakukan dengan yang lain. Namun demikian, dalam hal debitur hanya memiliki saham, saham-saham itulah yang harus dijual. Jika

9 Sebagaimana dikutip dalam Tesis Dedy Adi Saputra.10 Sebagaimana dikutip dalam Tesis Dedy Adi Saputra.11 Sebagaimana dikutip dalam Tesis Dedy Adi Saputra.

30 Laporan Penelitian

Isi1-ok.indd 30 12/13/2010 11:19:35 PM

Penjelasan Hukum tentang Eksekusi Gadai Saham 31 30 Laporan Penelitian

pemegang gadai setuju untuk dijual maka tidak akan ada masalah. Jadi, begitu debitur wanprestasi kemudian ia mengatakan untuk menjual sa-hamnya, hal itu dapat dilakukan. Selain itu, penjualannya juga tidak harus dilakukan melalui lelang. Akan tetapi, jika para pihak berkeinginan penjual-an dilakukan melalui lelang maka hal tersebut juga tidak masalah.

J. Satrio12Kelebihan lain yang diberikan UU kepada kreditur pemegang gadai adalah diberikannya hak parate eksekusi (Pasal 1155 KUH Perdata). Hak ini diberi-kan demi UU, tetapi bersyarat: (1) hak itu tidak telah disingkirkan oleh para pihak; (2) hak tersebut baru ada pada kreditur kalau debitur wanprestasi yang disyaratkan dalam Pasal 1155 KUH Perdata. Syarat pertama menunjuk-kan bahwa ketentuan tersebut bersifat menambah (aanvullend), dan kare-nanya dapat disepakati oleh para pihak untuk disingkirkan. Jadi, hak parate eksekusi ini ada kalau tidak telah disingkirkan. Hak parate eksekusi ini dapat dilaksanakan tanpa campur tangan pengadilan, artinya eksekusi selalu pa-raat di tangan kreditur.

c. Apakah alternatif terbaik eksekusi atas gadai saham?

Kurniawan Catur Andrianto dalam tesisnya yang berjudul Lelang Eksekusi Atas Gadai Saham PT Terbuka menyimpulkan bahwa lelang se-bagai alternatif eksekusi atas gadai saham merupakan alternatif terbaik yang memiliki keunggulan, yaitu penjualannya dilakukan di muka umum, harga yang transparan, memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak, baik kreditur, debitur, dan pembeli serta pihak terkait lainnya, serta mengurangi potensi gugatan dari debitur.

d. Bagaimana cara eksekusi terhadap gadai saham yang belum tercetak

jika debitur wanprestasi?

Siti Chadijah Erna Montez13Cara eksekusi terhadap gadai saham yang belum tercetak jika debitur wan-prestasi adalah seperti layaknya jaminan lainnya, yaitu dengan cara lelang.

12 Dalam makalahnya yang berjudul Eksekusi Benda Jaminan Gadai.13 Dalam tesisnya yang berjudul Analisis Hukum terhadap Gadai Saham Perseroan Terbatas yang Be-

lum Dicetak Sebagai Barang Jaminan Kredit dalam Akta Notaris, USU, Tahun 2003.

Isi1-ok.indd 31 12/13/2010 11:19:35 PM


Eksekusi atas gadai saham ini dilakukan apabila hasil eksekusi atas jaminan pokok tidak mencukupi untuk membayar hutang debitur kepada kreditur.

e. Sejauh mana pihak pemegang gadai saham dapat mengeksekusi hak-hak dan kekuasaannya selaku kreditur preferen apabila pemberi gadai pailit berdasarkan prinsip umum jaminan, berdasarkan pe ri k atan yang dituangkan dalam perjanjian gadai saham dan berdasarkan UU Kepailitan?

Sri Moelyati14Kewenangan pemegang gadai saham selaku kreditur preferen untuk mengeksekusi hak-hak dan kekuasaannya apabila pemberi gadai pailit:

1) berdasarkan prinsip umum jaminan (KUH Perdata), kreditur pemegang gadai saham dapat mengeksekusi hak-hak dan kekuasaannya sebagai kreditur preferen, kreditur dengan hak separatis dan kreditur dengan hak parate eksekusi, secara penuh tanpa ada batasan-batasan tertentu, kecuali mengenai tata cara penjualan yang harus dilaksanakan di muka umum atau melalui 2 orang pialang di bursa efek;

2) berdasarkan perikatan yang dituangkan dalam perjanjian gadai saham, kewenangan kreditur pemegang gadai saham biasanya tidak diatur secara rinci dalam perjanjian gadai saham, tetapi hanya disebutkan bahwa si pemegang gadai saham berhak untuk menjual saham yang digadaikan dalam hal si pemberi gadai wanprestasi mengacu pada ke-tentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3) berdasarkan UU Kepailitan, kreditur pemegang gadai saham juga dapat melaksanakan hak-hak dan kekuasaannya sebagai kreditur preferen, kreditur dengan hak separatis dan kreditur dengan hak parate eksekusi sebagaimana kewenangannya berdasarkan prinsip umum jaminan, tetapi dibatasi dengan beberapa aturan, yaitu dengan adanya: (i) masa penangguhan selama 90 hari setelah adanya putusan pailit, di mana pemegang gadai saham tidak boleh mengeksekusi/menjual saham yang digadaikan kepadanya; (ii) jangka waktu selama 2 bulan untuk melakukan eksekusi/menjual saham yang digadaikan; (iii) hak kurator

14 Dalam tesisnya yang berjudul Aspek Hukum Gadai Saham Terkait dengan Kepailitan Pihak Pemberi Gadai.


Isi1-ok.indd 32 12/13/2010 11:19:35 PM


untuk menuntut agar saham yang digadaikan diserahkan kepada kura-tor, untuk selanjutnya dijual sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 169 UU Kepailitan.

f. Apakah untuk melaksanakan hak parate eksekusi untuk melaku-kan penjualan jaminan gadai secara tertutup, pemegang gadai perlu mengajukan penetapan kepada PN?

Melisa Juan15Untuk melaksanakan hak parate eksekusi melakukan penjualan jaminan gadai secara tertutup, pemegang gadai tidak perlu mengajukan peneta-pan kepada PN. Bagi kreditur pemegang jaminan gadai apabila debitur melakukan wanprestasi, sedangkan dalam perjanjian telah diatur bah-wa eksekusi jaminan gadai boleh dilakukan tanpa melalui pelelangan umum, pemegang jaminan tidak perlu mengajukan permohonan pe-netapan kepada PN, cukup dengan parate eksekusi. Apabila debitur tetap tidak kooperatif, sebagai pemegang gadai oleh Pasal 1156 KUH Perdata diberi hak untuk mengajukan gugatan perdata di pengadilan agar barang gadai dapat dijual menurut cara yang ditentukan oleh ha-kim atau mengajukan gugatan agar barang gadai tetap pada kreditur.

Dedy Adi Saputra sependapat dengan Melisa Juan16Putusan Pengadilan Tinggi sudah tepat karena telah membatalkan Pe-netapan Pengadilan Negeri yang menyatakan Pemegang Gadai berhak dan berwenang menjual saham-saham yang digadaikan. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat bahwa untuk melakukan ekse-kusi gadai saham secara privat berdasarkan Pasal 1156, tidak memerlu-kan Penetapan dari Pengadilan Negeri.

MA RIa Elisabeth Elijana menyatakan pendapat yang berbeda17Mengutip pendapat Prof. Wiryono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Perdata tentang Hak atas Benda dan Prof. Subekti dalam bukunya Pokok-

15 Dalam tesisnya yang berjudul Penjualan Jaminan Gadai Saham Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri: Analisis Kasus Gadai Saham PT Abu di DBA.

16 Dalam tesisnya yang berjudul Pelaksanaan Eksekusi Gadai Saham yang Dilakukan Secara Privat (Private Selling) Menurut Hukum Jaminan (Analisis Yusidis Eksekusi Gadai Saham PT Swabara Mining Energy dan PT Asminco Bara Utama oleh Deutsche Bank).

17 Dalam makalahnya yang berjudul Eksekusi Barang Jaminan Sebagai Salah Satu Cara Pengembalian Hutang Debitur.

Isi1-ok.indd 33 12/13/2010 11:19:35 PM


Pokok Hukum Perdata halaman 81, serta pendapat MA RI dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I MA RI Agustus 1993 hlm. 63 No. 31b, menurutnya eksekusi langsung parate eksekusi yang diatur dalam Pasal 1155-1156 KUH Perdata dengan seizin Hakim, penggunaan Pasal 1156 KUH Perdata cukup ditempuh dengan permohonan kepada Ketua/Hakim Pengadilan yang berwenang, yang menghasilkan penetapan.

g. Apakah pemberi dan pemegang gadai saham dapat memperjan-jikan mengenai persetujuan bahwa pemegang gadai akan dapat secara langsung melakukan eksekusi gadai saham melalui penjual-an saham secara tertutup atau bawah tangan, dalam hal debitur melakukan tindakan wanprestasi (cidera janji) terhadap pemegang gadai selaku kreditur?

Ivan Lazuardi Suwana18Persetujuan atau kesepakatan mengenai pelaksanaan eksekusi gadai saham melalui penjualan secara tertutup hanya dapat dilakukan sete-lah debitur wanprestasi karena dalam keadaan demikian debitur dan kreditur berada dalam posisi yang seimbang untuk memberikan peni-laian mengenai cara penjualan yang paling menguntungkan bagi para pihak sehingga penjualan saham secara tertutup dapat dipastikan me-rupakan solusi untuk memperoleh hasil penjualan yang terbaik untuk dipergunakan dalam pelunasan hutang debitur kepada kreditur.

3. Permasalahan Hukum Mengenai Gadai Saham Menurut Kajian Literatur dan Peraturan Perundang-undangan

Terdapat tiga permasalahan hukum utama yang dikaji, yaitu sebagai berikut.

a. Apakah ketentuan eksekusi gadai saham dalam KUH Perdata mem-benarkan eksekusi gadai dilakukan secara private tanpa melalui kantor lelang?

18 Dalam tesisnya yang berjudul Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Eksekusi Gadai Saham Melalui Penjualan Secara Tertutup (Studi Kasus Eksekusi Gadai Saham PT Ongko Multicorpora).


Isi1-ok.indd 34 12/13/2010 11:19:35 PM


1) Penjualan Harus Melalui Lelang

Mariana Sutadi19Menurut Pasal 1155 dan 1156 KUH Perdata, barang gadai harus di-jual melalui lelang. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1156, pemegang gadai harus mengajukan gugatan dan menggugat debitur untuk memperoleh putusan sebelum mengeksekusi gadai saham terse-but.

2) Penjualan Boleh Secara Tertutup

J. Satrio dan Fred Tumbuan menyatakan pendapat ber-beda dengan Mariana SutadiPasal 1156 adalah aturan hukum yang memaksa (dwingend recht) yang tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak. Ketentuan ini adalah hak yang dimiliki oleh pemegang gadai sekaligus persyarat-an gadai. Setiap pemegang gadai mempunyai hak untuk meminta hakim untuk menentukan cara menjual barang gadai selain mela-lui lelang.Dalam hal pemberi gadai dan pemegang gadai tidak menca-pai kese pakatan mengenai alternatif cara menjual selain mela-lui lelang, masih berdasarkan Pasal 1156, pemegang gadai dapat meminta hakim untuk mengizinkannya menjual barang gadai dengan cara private.

Fred B.G. Tumbuan20 Dalam hal pemberi dan pemegang gadai telah secara eksplisit sepakat di antara mereka tentang suatu cara penjualan barang gadai selain melalui lelang, berikut ini hal-hal yang harus diperha-tikan.

a) Perjanjian tersebut diperbolehkan berdasarkan Pasal 1155 dan 1156 KUH Perdata.

b) Sejak pemberi gadai wanprestasi, berdasarkan Pasal 1156 paragraf 1, pemegang gadai tetap harus meminta penetap-an hakim untuk mengizinkan cara penjualan alternatif tersebut.

19 Makalah Beberapa Penyelesaian Permasalahan oleh Pengadilan Menurut UU No. 40 Th. 2007.20 Dalam kasus Beckket PTE LTD.

Isi1-ok.indd 35 12/13/2010 11:19:35 PM


c) Dalam hal perjanjian tersebut telah dibuat terlebih dahulu, perjanjian tersebut menjadi dasar permohonan pemegang gadai ke hakim untuk suatu penetapan atau perintah hakim yang menyatakan bahwa pemegang gadai dapat melak-sanakan penjualan dengan cara tersebut.

Dedy Adisaputra21 Adalah sah untuk menjual gadai saham secara privat, namun harus

dilakukan dengan melibatkan debitur setelah terjadi wanprestasi.

Pendapat LKHP

Terkait permasalahan hukum ini, LKHP mempunyai pendapat yang sama dengan J. Satrio dan Fred Tumbuan, berdasarkan Pasal 1156, penjualan barang gadai dengan cara private dimungkinkan, tetapi dengan prosedur pemegang gadai mengajukan permohonan kepada hakim, meminta hakim untuk mengizinkannya menjual barang gadai secara tertutup/privat.

3) Jika eksekusi secara private, yaitu tanpa melalui kantor lelang dibenarkan, bagaimana prosedur yang harus ditempuh oleh kreditur penerima gadai saham, apakah melalui prosedur per-mohonan ataukah harus melalui prosedur gugatan?

Terdapat perbedaan pendapat, ada yang menyatakan cukup dengan mengajukan permohonan penetapan, namun ada juga yang menyatakan harus melalui prosedur gugatan.

a) Mengajukan Permohonan Penetapan

Wirjono Prodjodikoro22 Menurut Pasal 1156 B.W. pemegang gadai dapat menempuh jalan lain, yaitu meminta kepada Hakim, supaya Hakim menetapkan cara bagai-mana penjualan itu harus dilakukan, atau supaya barangnya ditetapkan oleh Hakim menjadi milik si pemegang gadai selaku pembayaran hu-tang, seluruh atau sebagiannya.

21 Tesis Eksekusi Gadai Saham yang Dilakukan Secara Privat.22 Hukum Perdata tentang Hak atas Benda, hlm. 158.


Isi1-ok.indd 36 12/13/2010 11:19:36 PM


Prof. Subekti menyatakan pendapat yang senada23 Pasal 1156 ayat (1) mensyaratkan agar pemegang gadai mengajukan penetapan pengadilan.

J. Satrio24 Sebagai tambahan dari hak untuk menjual, pemegang gadai dalam hal debitur wanprestasi, dapat meminta penetapan hakim untuk menetap-kan cara penjualan benda gadai.

J. Satrio25 Pasal 1156 ayat (1) BW memberikan sarana agar kreditur bisa:

minta agar

Penjelasan Hukum Tentang Eksekusi Gadai Saham - eBook

Documents

Transcript of Penjelasan Hukum Tentang Eksekusi Gadai Saham - eBook