PENJELASAN SK 80

PENJELASAN KEPUTUSAN DIREKSI NO. 080.K/DIR/2008 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN PT PLN (PERSERO)

20081

DASAR HUKUMMenurut Hirarchi Perundang-UndanganUU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa hirarki peraturan perundang-undangan RI terdiri dari :

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Undang Undang Dasar 1945 Undang-undang Peraturan Pemerintah Pengganti UU Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Daerah

2

DASAR HUKUMPedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Diatur dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya ( 7 perubahan).

3

DASAR HUKUM Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah1. Subyek (Pejabat Negara): TNI/POLRI, Pemda, BI, BHMN, BUMN,BUMD.

2. Sumberdana: APBN, APBD dan Loan yang tidak diatur dalam persyaratan loan.

Bagaimana dengan Sumberdana

APLN ?

4

DASAR HUKUMPERATURAN PEMERINTAH (PP) No. 45 TAHUN 2005 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NEGARABagian Keempat Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 99 (1) Pengadaan barang dan jasa oleh BUMN yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Direksi BUMN menetapkan tata cara pengadaan barang dan jasa bagi BUMN yang bersangkutan, selain pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Pedoman umum dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisensi dan transparansi.5

DASAR HUKUMPENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH (PP) No. 45 TAHUN 2005 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NEGARA Ayat (2) Pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri tersebut berlaku secara otomatis terhadap BUMN yang seluruh saham/modalnya dimiliki oleh negara karena dalam hal ini Peraturan Menteri atas penetapan pedoman umum tersebut sama dengan keputusan RUPS. Sedangkan bagi BUMN yang tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, maka pemberlakuan pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri dimaksud dikukuhkan terlebih dahulu dengan keputusan RUPS.

6

DASAR HUKUM Pedoman Pengadaan Barang / Jasa APLNMengacu pada Prinsip Dasar Pengadaan barang/jasa Efektif,Efisien,Terbuka, Trasparan, Adil dan Akuntabel dan memperhatikan SE Meneg BUMN No.S.298/S.MBU/2007, 25 Juni 2007, maka Direksi PT PLN (PERSERO) menggunakan SK 80 Tahun 2008 sebagai dasar Pengadaan Barang/Jasa APLN

7

KEPUTUSAN DIREKSI NO. 080/2008BAB I KETENTUAN PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 1 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.Pasal 2 Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) yang dilakukan melalui Swakelola, diatur tersendiri dengan Keputusan Direksi

8

KEPUTUSAN DIREKSI NO. 080/2008BAB IISERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA Pasal 3

Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 1 April 2009BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 4 Proses Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sebelum tanggal 1 April 2008 berpedoman pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 100.K/010/DIR/2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero) beserta penjelasannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 200.K/010/DIR/2004.

9

KEPUTUSAN DIREKSI NO. 080/2008BAB IV KETENTUAN PENUTUPPasal 5 Dengan diberlakukan Keputusan ini, maka Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 100.K/010/DIR/2004 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero) beserta penjelasannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 200.K/010/DIR/2004 serta ketentuanketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku. Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 April 2008 Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 29 Februari 2008 Direktur Utama EDDIE WIDIONO S.

10

Perbedaan perbedaan substansialKeppres No.80/2003 dan perubahannya vs SK Dir PLN No.80 Tahun 2008

1. HPS sebagai batas atas (ceiling price) harga penawaran (sangat penting). 2. Pemilihan langsung cukup 2 peserta (tidak penting) 3. Pembelian Langsung (tidak penting)

Diakomondasikan dalam RKS

Ulasan-1 11

Pentingnya Menetapkan Pedoman Tatacara Pengadaan Barang / Jasa1. Untuk mendapatkan Penyedia Barang / Jasa yang terbaik. 2. Untuk mendapatkan Mutu Barang / Jasa yang terbaik dan sesuai dengan yang diinginkan. 3. Untuk mendapatkan harga yang paling kompetitif atau harga terbaik. 4. Untuk mendapatkan akuntabilitas / kepercayaan dari stake holder (Pemerintah, masyarakat, karyawan, pemasok dan pelanggan ).Ulasan-5 12

Bagaimana untuk mendapatkan Penyedia Barang / Jasa terbaik?1. Mengumumkan adanya pengadaan barang / jasa sehingga diketahui oleh para penyedia jasa. 2. Memberi cukup waktu kepada Penyedia Barang /Jasa untuk mempelajari prosedur pengadaan yang diinginkan oleh Pengguna Barang/Jasa. 3. Menjelaskan kriteria barang/jasa yang diinginkan secara jelas dan mendetail. 4. Membuat ketentuan cara memilih (sistem penilaian yang baik) secara rasional dan wajar.Ulasan-5 13

Bagaimana Untuk Mendapatkan Mutu Barang / Jasa yang terbaik sesuai dengan yang Diinginkan ?1. Menguraikan spesifikasi jenis barang/jasa yang diinginkan secara jelas . 2. Mengambarkan jenis barang/jasa secara detail. 3. Lakukan pengawasan saat proses pekerjaan berlangsung. 4. Lakukan pengendalian agar mutu barang sesuai dengan mutu yang direncanakan.Ulasan-5 14

Bagaimana Untuk Mendapatkan Harga Barang / Jasa yang terbaik ?1. Menjelaskan jumlah volume pekerjaan dengan tepat dan akurat untuk setiap bagian dari pekerjaan, sehingga mudah dipahami secara detail dan rinci.

2. Jelaskan kualitas barang/jasa yang diinginkan secara jelas pada masing-masing komponen.3. Jelaskan resiko yang dihadapi dalam proses yang dihadapi dan tegaskan siapa yang harus bertanggungjawab.

Ulasan-5

15

Bagaimana Untuk Mendapatkan Harga Barang / Jasa yang terbaik ?1. Menjelaskan jumlah volume pekerjaan dengan tepat dan akurat untuk setiap bagian dari pekerjaan, sehingga mudah dipahami secara detail dan rinci.

2. Jelaskan kualitas barang/jasa yang diinginkan secara jelas pada masing-masing komponen.3. Jelaskan resiko yang dihadapi dalam proses yang dihadapi dan tegaskan siapa yang harus bertanggungjawab.

Ulasan-5

16

Bagaimana untuk mendapatkan akuntabilitas ?1. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara transparan.2. Menentukan sistem penilaian ( evaluasi ) sesuai dengan sistem yang fair 3. Membuat sistem penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan 4. Siap mempertanggung jawabkan setiap ada klaim dari penyedia barang.Ulasan-5 17

Jenis Pengadaan Barang/Jasa1. 2. 3. 4. Jasa Borongan Pekerjaan ( Kontraktor ) Pengadaan Barang (Suplayer) Pengadaan Jasa Konsultansi ( Konsultan ) Pengadaan Jasa Lain : ( Konsultan Hukum, Akuntan Publik, Konsultan Keuangan, Penerbitan, dan Asuransi). 5. Pengadaan Khusus untuk Penanggulangan Bencana Alam. 6. Pengadaan Khusus : (Energi Primer, Pembelian Tenaga Listrik, Sewa-menyewa, Outsourcing, pengadaan asuransi)Ulasan-2 18

Pihak Yang terkait dalam Proses Pengadaan Barang / JasaPENGGUNA BRG/JASA

PENYEDIA BRG/JASA

PEJABAT ATAU PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA

Ulasan-4

19

Hal 4

Penyedia Barang/JasaBHMN BUMD

Pabrik PLN Agen

Suplayer Kontraktor Konsultan Koperasi

PT CV Firma JO

Distrib utor

Perseora ngan Toko Glosir Koperasi

Sales Sales20

Rentang Proses PBJ

Proses PBJ

Pelaksanaan Kontrak

Persiapan PBJ

Kontrak

Serah Terima Fisik Pekerjaan

21

Prinsip Dasar Pengadaan Barang / Jasa1. Efisien mencapai sasaran dgn dana yang terbatas 2. Efektif pengadaan sesuai dengan kebutuhan 3. Terbuka dan bersaing terbuka bagi penyedia barang/jasa dan melalui persaingan sehat 4. Transparan ketentuan pengadaan bersifat terbuka bagi peserta. 5. Adil tidak diskriminatif memberikan perlakukan yang sama bagi peserta 6. Akuntabel harus dapat dipertanggungjawabkanUlasan-1 22

Hal 8

Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa1. Meningkatkan transparansi, persaingan usaha yang sehat, kompetitif secara terbuka.2. Menyederhanakan ketentuan, tatacara pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan bertanggungjawab. 3. Pendelegasian kewenangan ke Unit sesuai prosedur. 4. Jika e-procurement sudah tersedia maka proses pengadaan harus dilaporkan kedalam e-procurement PLNHal 9

Ulasan-4

23

Tugas Pokok & Kewajiban Pengguna Barang / Jasa1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Menyusun perencanaan pengadaan brg/jasa sesuai RKAP Mengangkat Pejabat / Panitia Pengadaan brg/jasa Menetapkan paket-paket pekerjaan dan metode PBJ Menyiapkan RKS atau KAK Mengesahkan dok.PQ, RKS, HPS, Pemenang, Menyiapkan biaya untuk kegiatan pengadaan barang/jasa Menyiapkan dan menandatangani kontrak dengan penyedia barang/jasa 8. Melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa 9. Mengendalikan pelaksanaan kontrak. 10. Bertanggungjawab segi administratib, fisik, dan fungsi atas pengadaan yang dilaksanakan.Ulasan-4 24

Hal 10

Etika Pengadaan Barang / Jasa1. Melaksanakan tugas secara tertib, tanggungjawab untuk kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan 2. Bekerja profesional, jujur dan menjaga kerahasiaan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan 3. Tidak saling mempengaruhi untuk menghindari persaingan tidak sehat 4. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang disepakati bersama. 5. Menghindari conflict of interest, mencegah terjadinya pemborosan dan menghindari penyalahgunaan wewenang 6. Tidak menerima, tidak menawarkan, tidak menjanjikan, menerima/memberi hadiah terkait dengan pengadaanUlasan-4 25

Hal 11

Ijin Prinsip Pengadaan Barang / JasaIjin prinsip dilakukan jika pengadaan terkait dengan hal-hal sbb.:1. Apabila nilai pengadaan > Rp.50,- Milyar 2. Pengadaan berupa teknologi baru belum pernah dipergunakan PLN 3. Pengadaan menggunakan pembayaran dengan valuta asing

Ulasan-4

26

Hal 15

Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadan1. Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan

1) Langsung yang nilainya > Rp. 300,- juta wajib dibentuk Panitia Pengadaan Metode Pelelangan, Pemilihan Langsung dan Penunjukan barang/jasa. 2) Pengadaan dengan nilai Rp. 300,- juta dapat menunjuk Pejabat Pengadaan atau mengangkat Panitia Pengadaan 3) Panitia berjumlah 3 orang atau 5 orang atau 7 orang. 4) Pembelian langsung < Rp.300,- jt. di lakukan oleh Pejabat Pengadaan2. Pengadaan Jasa konsultansi

Metode Seleksi Umum, Seleksi Langsung dan Penunjukan Langsung dilakukan oleh Panitia.Hal 15

Ulasan-4

27

Syarat Panitia dan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa1. Memiliki Integritas Moral, disiplin dan tanggungjawab untuk melaksanakan tugas. 2. Memahami isi dokumen pengadan barang/jasa, metode, prosedur pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku 3. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dan tanda bukti keikutsertaan dalam pelatihan. 4. Tidak boleh merangkap sebagai pemeriksa dan penerima barang/jasa

Ulasan-4

28

Hal 16

Dilarang menjadi Panitia atau Pejabat Pengadaan Barang / Jasa1. Pengguna Barang/Jasa2. Pejabat dan Staf dibidang Pengawasan. 3. Pejabat yang sifat pekerjaannya menimbulkan benturan kepentingan.

Ulasan-4

29

Hal 16

Masa Kerja Panitia atau Pejabat Pengadaan Barang / JasaMasa kerja Panitia atau Pejabat pengadaan barang/jasa berakhir setelah terbit Penunjukan Penyedia Barang/Jasa atau sesuai dengan masa penugasannya.

Ulasan-4

30

Hal 16

Tugas Panitia Pengadaan Barang / Jasa1. 2. 3. 4.5. 6. 7. 8.Ulasan-4

Menyusun jadwal pelaksanaan PBJ. Menyiapkan dokumen pengadaan Menyusun HPS Menandatangani Fakta Integritas sebelum melaksanakan PBJ Mengumumkan pelaksanaan pengadaan Memastikan Badan Usaha yang diundang tidak masuk daftar hitam PLN Memberikan rapat penjelasan (aanwizing) Menilai peserta melalui PQ atau Pasca kualifikasi31

Hal 16

Lanjutan .

Tugas Panitia Pengadan Barang / Jasa9. Melakukan klarifikasi kepada Penyedia Jasa terhadap data yang kurang jelas 10. Melakukan evaluasi dokumen penawaran 11. Melakukan negosiasi harga jika melalui metode pemilihan langsung atau penunjukan langsung 12. Mengusulkan calon pemenang 13. Mengumumkan pemenang 14. Mendokumenkan proses pengadaan 15. Melaporkan mengenai proses dan hasil PBJ kepada pengguna jasa.Ulasan-4 32

Hal 16

Tugas Pejabat Pengadaan Barang / Jasa1. Menyusun HPS. 2. Memastikan badan usaha yang diundang tidak masuk daftar hitam PLN 3. Memberi penjelasan kepada Penyedia Barang/Jasa 4. Melakukan negosiasi dengan Penyedia barang/jasa 5. Mendokumentasikan proses pembelian 6. Melaporkan kepada Pengguna Jasa mengenai proses dan hasil pembelian

Ulasan-4

33

Hal 17

Syarat Penyedia Barang / Jasa1. Syarat Umum Penyedia Barang/Jasa (Perusahaan) 1) 2) 3) 4) 5) 6) Memiliki ijin usaha sesuai dengan bidang usahanya Secara hukum memiliki kemampuan menandatangani kontrak Memiliki keahlian untuk menyediakan barang/jasa Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang kena sangsi Telah memenuhi kewajiban pajaknya. Dalam 5 tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan kecuali perusahaan yang baru berdiri < 4 tahun. Memiliki SDM,modal, peralatan dan fasilitas sesuai bidangnya Memiliki alamat jelas dan tidak dalam daftar hitam yang diyakini oleh Panitia34

7) 8)

Ulasan-4

Hal 21

2. Syarat Konsultan (Perorangan) 1) Jika Profesinya sebagai Konsultan dan diberi tugas atas nama pribadi maka harus memiliki NPWP Pribadi. 2) Khusus pekerjaan Konsultansi maka Ijazah tenaga Ahli harus memiliki Legalitas Pendidikan Formal yang dilegalisir oleh yang berwewenang melakukan akreditasi.

3) Memiliki pengalaman pada bidang sesuai dengan keahliannya

Ulasan-4

35

Metode Pengadaan Barang / Jasa

CARA PENGADAAN BARANG/JASA

I. SWAKELOLADirancang sendiri, dibiayai sendiri, dilaksanakan Sendiri, diawasi sendiri

II. MELALUI PIHAK PENYEDIA BARANG/JASA

PENGADAAN : BARANG dan JASA BORONGAN1) 2) 3) 4)Ulasan-3

PENGADAAN : JASA KONSULTANSI1) 2) 3) 4) SELEKSI UMUM SELEKSI LANGSUNG PENUNJUKAN LANGSUNG KONSULTAN PERORANGAN

PELELANGAN PEMILIHAN LANGSUNG PENUNJUKAN LANGSUNG PEMBELIAN LANGSUNG36

Hal 33

I. SWAKELOLAKepdir 198.K/2007 Swakelola dapat dilakukan dengan alasan ;1. Pekerjaan yang bertujuan untuk memaksimalkan SDA sehingga dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi Perusahaan. 2. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sdm sehingga menjadi lebih kompeten dan profesional. 3. Pekerjaan untuk proyek percontohan ( pilot project) 4. Pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh Unit Jasa Penunjang 5. Pekerjaan yang menurut pertimbangan khusus Direksi harus dilaksanakan dengan swakelola dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi Perusahaan.

Ulasan-3

37

Pelaksanaan Swakelola dapat dibedakan menjadi ;1. Swakelola Mandiri, yaitu pekerjaan yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri oleh Unit, yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi utama Unit, dengan menggunakan SDA dan/atau SDM Unit 2. Penugasan Antar Unit, yaitu pekerjaan yang perencanaannya dilakukan oleh Unit dan pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh Unit Jasa Penunjang sebagai Pelaksana. 3. Penugasan Kantor Pusat, yaitu penugasan oleh Direksi kepada Unit Jasa Penunjang sebagai Pelaksana untuk melaksanakan pekerjaan baik di Kantor Pusat atau di Unit.

38

Batas Kewenangan ;1. General Manager memiliki kewenangan untuk melaksanakan Swakelola dengan nilai : a) Sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk Swakelola Mandiri b) Sampai dengan 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk Penugasan Antar Unit 2. Pelaksanaan Swakelola untuk nilai yang lebih besar dari nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas harus memperoleh ijin prinsip terlebih dahulu dari Direksi. 3. Permohonan ijin prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersebut diatas, diajkan oleh Unit yang akan melaksanakannSwakelola Mandiri, atau yang akan memberi penugasan kepada Unit Jasa penunjang.39

II.

Acuan Memilih Metode Pengadaan1. Kriteria PekerjaanREFERENSI PEMBELIAN LANGSUNG Rutin, operasional, mendesak PENUNJUKAN LANGSUNG Spesifik, emergensi, pek.lanjutan, pek.tambahan1. Spesifik ( aplikasi relay,scada) 2. Hak patent 3. emergensi, 4. Suku cadang khusus 5. Anak perusahaan (core bisnis) 6. pek.tambah 7. Hanya ada 1 peserta

MELALUI PIHAK PENYEDIA BARANG/JASA

PEMILIHAN LANGSUNG Perlu waktu lebih cepat u/ menghindari risiko lebih besar1. dibutuhkan mendesak untuk operasional 2. Pelelangan ulang gagal ada 2 pesrta

PELELANGAN1. Umum/sederhana 2. Terbatas (pek komplek dan Penyedia Terbatas) Prinsipnya pengadaan barang/jasa melalui pelelangan 1. Umum/sederhana

Kep.Dir.No. 100-200 Th 2004

Kep.Dir.No. 80 / 2008

1. Kebutuhan opersional dan rutin 2. Nilai < Rp.300 jt

KEPPRES No.80/2003dan prbh, 61/04, 32/05, 70/05, 8/06, 95/07, p187

Darurat, penyedia tunggal, skala kecil Rp.50,- jt, hak patent, penanganan khusus.

Nilai pek. Rp.100,- juta

2. Terbatas (pek komplek dan Penyedia Terbatas)

Ulasan-3

40

Hal 33 dst

Acuan Memilih Metode Pengadaan 2. Batasan Nilai Anggaran (bukan sebagai acuan)Swakelola

300.000

500.000

1.000.000

2.000.000

50.000.000

Pembelian Langsung

Penunjukan Langsung

Pemilihan Langsung

Pelelangan

Ulasan-3

41

PT PLN (PERSERO) WIL. SULSELRABAR

PEMBELIAN, PEMILIHAN & PEMBELIAN LANGSUNG42

Metode Pembelian langsungKriteria Pembelian Langsung1. Pengadaan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan operasional yang bersifat rutin,(ATK, notebook, LCD, Foto copy, mobil) dengan nilai < Rp.300,- juta. 2. Pengadaan langsung dilakukan hanya oleh Pejabat pengadaan. 3. Pengadaan barang Rp. 50,- juta pembelian langsung tanpa SPK, pengadaan barang > Rp.50,- juta menggunakan SPK

4. Pengadaan barang yang menggunakan jasa harus menggunakan SPKUlasan-10 43

Hal 35

Proses Pembelian Langsung tanpa SPK Urutan Kegiatan Pembelian Langsung tanpa SPK1. Pejabat pengadaan melakukan evaluasi terhadap Penyedia jasa untuk melaksanakan pengadaan barang. 2. Pejabat pengadaan menetapkan Penyedia jasa.

Ulasan-10

44

ALUR PROSES PENGADAAN LANGSUNG TANPA SPKNo KegiatanPermintaan / perencanaan pengadaan ditujukan ke Menejer Menejer menunjuk Panitia /Pejabat Panitia / Pejabat menyusun Spek, RAB dan dimintakan persetujuan Menejer Menejer menyetujui usulan (HPS dan Spek) dan diteruskan ke Panitia /Pejabat Panitia / Pejabat melaporkan ke Administrasi untuk alokasi Anggaran dan menghubungi rekanan untuk menyediakan barang seharga RAB Bagian Administrasi menyiapkan alokasi anggarannya 6 Rekanan menyerahkan barang dan menyerahkan tagihan Panitia / Pejabat menerima tagihan dan melanjutkan ke Kasir

Menejer

User

Keuangan

Pejabat Pengadaan

Penyedia Jasa

1

2

3

4

5

7

Ulasan-10

45

Metode Pembelian Langsung dengan SPK Urutan Kegiatan Pembelian Langsung dengan SPK1. Pejabat pengadaan melakukan evaluasi terhadap Penyedia jasa untuk melaksanakan pekerjaan (jasa) 2. Pejabat pengadaan mengusulkan kepada Pengguna jasa untuk menetapkan calon Penyedia jasa. 3. Pengguna Jasa menetapkan Penyedia jasa. 4. Pejabat pengadaan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa dan SPK.Ulasan-10 46

ALUR PROSES PENGADAAN LANGSUNG DENGAN SPKNo KegiatanPermintaan / perencanaan pengadaan ditujukan ke Menejer Menejer menunjuk Panitia /Pejabat Panitia / Pejabat menyusun Spek, RAB dan dimintakan persetujuan Menejer Menejer menyetujui usulan (HPS dan Spek) dan diteruskan ke Panitia /Pejabat Panitia / Pejabat menghubungi rekanan untuk mengajukan penawaran barang sesuai spek yang diperlukan serta menjelaskan proses pembayarannya Rekanan mengajukan penawaran ke Panitia/ Pejabat Panitia melakukan klarifikasi dan negosiasi selanjutnya melaporkan hasil negosiasi kepada manajer Manajer menyetujui untuk dibuat SPK Pejabat menyerahkan berkas ke Administrasi untuk membuat SPK Administrasi membuat SPK dan menyerahkan ke Manajer Menejer menyerahkan SPK Rekanan melaksanakan SPK

Menejer

User

Administra si

Pejabat PBJ

Penyedia Jasa

1

2

3

4

5

6

7 8

9

10

Ulasan-10

11

47

Metode Pemilihan LangsungMengundang 2 calon peserta Proses PQ hasil PQ Persetujuan Pengguna Penunjukan LangsungN

Proses PQ

diUlang

Penunjukan

Gagal

AMelakukan Negosiasi

2 Y Nego Sepakat N Nego Sepakat Y Y

Undangan Pengambil an Dok. Aanwizing2)

Usulan Calon Pmn Penetapan PmnY

N Nego Sepakat N

Pengumuman / Pemberitahuan PmnN

Pembukaan SPHSanggah

Penunjukan

Evaluasi SPH

Y 3)

Kontrak / SPK

AUlasan-9 48

I. Kriteria Pemilihan Langsung1) Pengadaan barang / jasa pemborongan dibutuhkan mendesak untuk operasional PLN.2) Pelelangan ulang gagal karena hanya ada 2 peserta 3) Pengadaan barang/jasa bersifat mendesak, jika segera dilakukan akan mendatangkan kerugian yang lebih besar.

Ulasan-9

49

I. Urutan Kegiatan Pemilihan Langsung1. Mengundang 2 calon peserta sekaligus mengirimkan dok. PQ 2. Evaluasi dok PQ 3. Mengusulkan kepada Pengguna calon yang lulus PQ (jika 1 calon yang lulus PQ maka dilakukan seperti penunjukan langsung) 4. Memberitahukan / mengumumkan hasil PQ 5. Undangan mengambil RKS 6. Rapat Penjelasan RKS (aanwizing) 7. Membuat HPS 8. Pemasukan SPH dan Pembukaan SPH 9. Evaluasi SPHUlasan-9 50

Lanjutan urutan.. Pemilihan Langsung10. Mengundang Peserta Urautan terendah 1 untuk negosiasi 11. Berita acara hasil evaluasi 12. Pernyataan Panitia bahwa proses dilakukan dengan benar 13. Usulan calon pemenang 14. Jika pemenang telah ditetapkan oleh Pengguna Jasa maka Panitia mengumumkan pemenangnya. 15. Masa sanggah 16. Penunjukan Pemenang 17. KontrakUlasan-9 51

Metode Penunjukan LangsungMengundang Satu Rekanan dan mengirimkan Dok.PQ Evaluasi PQ

Proses PQ

PQ tidak dilakukan jika menunjuk Agen, Pemegang Hak Patent

Penetapan calon Usulan Calon Pmn Penetapan Pmn Penunjukan Pelaksana Pengadaan Brang/jasa

Pengambil an Dok. Aanwizing Pembukaan SPH

Evaluasi SPH

N

Negosiasi

Y

Ulasan-9

52

I. Kriteria Penunjukan LangsungArgumentasi melakukan penunjukan langsung adalah; 1. Penyedia jasa bersifat tunggal (pemegang patent, agen tunggal). 2. Pekerjaan bersifat darurat (emergency) 3. Konsultan hukum untuk menjadi lawyer Direksi. 4. Penasehat ahli GM 5. Penelitian yang dilakukan oleh Perguruan tinggi 6. Jasa yang diperlukan merupakan pekerjaan tambah 7. Hanya ada 1 peserta dari pelelangan gagal.Ulasan-9 53

II. Urutan Kegiatan Penunjukan Langsung1. Mengundang 1 calon peserta sekaligus mengirimkan dok. PQ (jika agen atau pemegang patent langsung RKS tanpa PQ) 2. Evaluasi dok PQ 3. Mengusulkan kepada Pengguna calon yang lulus PQ (jika calon tidak lulus PQ, maka dilakukan penunjukan kepada peserta lainnya) 4. Undangan mengambil RKS 5. Rapat Penjelasan RKS (aanwizing jika diperlukan) 6. Membuat HPS 7. Pemasukan SPH dan Pembukaan SPH 8. Evaluasi SPH dan negosiasi harga 9. Penetapan penyedia jasa 10. Penunjukan penyedia jasaUlasan-9 54


KETENTUAN DALAM TATACARA PENGADAAN BARANG/JASA

55

1. Rapat Penjelasan (Aanwizing)PENGADAAN BARANG/JASA BORONGAN 1) Aanwijziing dilakukan ditempat yang ditelah ditentukan dan dihadiri oleh peserta. 2) Ketidakhadiran peserta tidak menggugurkan kepersetaannya. 3) Hal-hal yang harus dijelaskan pada aanwijzing : metode penilaian, cara penyampaian SPH, dokumen yang harus dilampirkan, batas akhir pemasukan SPH, hal-hal yang menggugurkan penawaran, jenis kontrak, referensi harga atas penggunaan produk dalam negeri, ketentuan sub. kontraktor, besaran, masa berlaku jaminan. 4) Bila perlu Panitia dapat melanjutkan peninjauan lapangan. 5) Aanwijzing harus dituangkan dalam berita acara 6) Berita acara aanwijzing menjadi bagian dari dokumen pengadaanUlasan-7.2 56

Hal 68

2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)PENGADAAN BARANG/JASA BORONGAN1) HPS sebagai batas atas (ceiling price) 2) HPS disusun oleh Panitia, disahkan oleh Pengguna Jasa 3) HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan 4) HPS sebagai dasar menetapkan besarnya jaminan penawaran 5) Nilai total HPS harus diumumkan, kecuali pada e-auction tidak perlu diberitahukan. 6) HPS telah memperhitungkan PPN, ROK max.10% 7) Tidak boleh memasukan biaya PPh dan biaya tak terduga kedalam HPS.Ulasan-7.2 57

Hal 32

Lanjutan .. (HPS)PENGADAAN BARANG/JASA BORONGANDalam menyusun HPS harus memperhatikan hal-hal sbb.:1) Mempelajari dengan cermat, isi dokumen meliput: spesifikasi teknis, gambar dan syarat-syarat kontrak 2) Meneliti kondisi lapangan atau bisnis prosesnya

3) Meneliti harga dasar upah tenaga kerja, bahan, peralatan4) Mempertimbangkan metode kerjanya 5) Meneliti harga pasar, tarif biaya angkutan, asuransi dan ketentuan instansi yang berwenang

6) Mempertimbangkan harga satuan pada kontrak yang lalu7) Memperhitungkan pengenaan PPNHal 32

Ulasan-7.2

58

3. Kriteria SPHPENGADAAN BARANG/JASA BORONGANSPH harus bermaterai cukup, bertanggal, ditandatangani dan dicap serta dilampirkan: 1) Jaminan penawaran asli sebesar (1 s.d. 3)% dari HPS berlaku > 28 hari kalender setelah berlakunya penawaran. 2) Daftar kuantitas dan harga 3) Waktu pelaksanaan 4) Jika diperlukan (metode pelaksanaan, daftar peralatan, daftar personil, analisis harga satuan, lampiran lain yang ditentukan)

Ulasan-7.2

59

Lanjutan . Kriteria SPHPENGADAAN BARANG/JASA BORONGANJaminan penawaran diterbitkan oleh bank umum, perusahaan asuransi yang memiliki program surety bond dan diutamakan memiliki peringkat yang diterbitkan PerfindoJaminan penawaran tidak diberlakukan atau tidak diperlukan untuk hal-hal sbb.:

1) 2) 3) 4)

Pengadaan jasa konsultansi Pengadaan jasa asuransi Pengadaan dengan metode penunjukan langsung Pengadaan yang nilainya < Rp. 300,- juta.

Ulasan-7.2

60

Hal 27/28

4. Kriteria Penilaian SPHPENGADAAN BARANG/JASA BORONGAN1) Kriteria dan tata cara evaluasi harus dijelaskan pada saat rapat penjelasan dokumen (aanwizing) berlangsung.2) Jika terjadi perubahan kriteria dan tata cara evaluasi setelah aanwizing, maka harus disampaikan tertulis kepada peserta sebelum pemasukan penawaran. 3) Sistem penilaian dapat memilih salah satu cara yang tersedia; sistem gugur, sistem nilai, sistem umur ekonomis. 4) Kriteria penilaian dituangkan dalam berita acara.

Ulasan-7.2

61

5. Penyampaian SPHPENGADAAN BARANG/JASA BORONGAN1) Metode penyampaian harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan ( satu sampul, dua sampul atau dua tahap ). 2) Batas akhir penyampaian SPH, diumumkan oleh Panitia dan dilanjutkan pembukaan SPH. 3) Jika SPH yang dikirim lewat Pos tertinggal karena terlambat, maka Panitia segera memberitahu peserta yang tertinggal untuk mengambil kembali SPHnya. 4) Tidak dibenarkan menunda batas akhir pemasukan SPH, jika terpaksa harus berupa addendum yang diberitahukan keseluruh peserta 5) SPH dibuat rangkap 2, asli dan copy.

Ulasan-7.2

62

5.1. Penyampaian SPH Sistem 1 SampulPENGADAAN BARANG/JASA BORONGAN

Dokumen Penawaran Jasa Borongan Jenis Pekerjaan : Bangunan Gedung Pemasukan SPH : Hari/tanggal : Senin, 29 Maret 2004 Pukul : 10.oo WIB Tempat : Kantor PLN Wil.V. Pontianak.

Dokumen berisi : 1) Kelengkapan Administrasi 2) Kelengkapan Teknis 3) Harga Penawaran Dimasukan dalam 1 Sampul Luar diserahkan sekaligus.

Kepada : Panitia Pengadaan Barang/Jasa PLN Wil.V Pontianak Jl. S.Parman no.27- Pontianak

Ulasan-7.2

63

5.2. Penyampaian SPH Sistem 2 SampulPENGADAAN BARANG/JASA BORONGAN

SAMPUL I (Data Administrasi + Teknis)Dokumen Penawaran Jasa Borongan Jenis Pekerjaan : Bangunan Gedung Pemasukan SPH : Hari/tanggal : Senin, 29 Maret 2004 Pukul : 10.oo WIB Tempat : Kantor PLN Wil.V. Pontianak.


SAMPUL I berisi : 1) Kelengkapan Administrasi 2) Kelengkapan Teknis SAMPUL II berisi : Harga penawaran

SAMPUL II (Penawaran Harga)Dokumen Penawaran Jasa Borongan Jenis Pekerjaan : Bangunan Gedung Pemasukan SPH : Hari/tanggal : Senin, 29 Maret 2004 Pukul : 10.oo WIB Tempat : Kantor PLN Wil.V. Pontianak.


Diserahkan sekaligus dalam satu sampul tertutup

Ulasan-7.2

64

Kriteria Pemasukan SPH sistem 2 Sampul:(1) Jumlah sampul yang masuk 3 peserta, jika kurang dari 3 maka pelelangan dinyatakan gagal. (2) Pelelangan gagal dicatat dalam berita acara (3) Pelelangan harus diulang kembali

Ulasan-7.2

65

5.3. Penyampaian SPH Sistem 2 TahapPENGADAAN BARANG/JASA BORONGANSAMPUL IDokumen Penawaran Jasa Borongan Jenis Pekerjaan : Bangunan Gedung Pemasukan SPH : Hari/tanggal : Senin, 29 Maret 2004 Pukul : 10.oo WIB Tempat : Kantor PLN Wil.V. Pontianak.Kepada : Panitia Pengadaan Barang/Jasa PLN Wil.V Pontianak Jl. S.Parman no.27- Pontianak

Dokumen berisi : SAMPUL I berisi : 1) Kelengkapan Administrasi 2) Kelengkapan Teknis Diserahkan Tahap I

SAMPUL IIDokumen Penawaran Jasa Borongan Jenis Pekerjaan : Bangunan Gedung Pemasukan SPH : Hari/tanggal : Senin, 29 Maret 2004 Pukul : 10.oo WIB Tempat : Kantor PLN Wil.V. Pontianak.

SAMPUL II berisi : *) Data Penawaran Harga setelah lulus tahap I


Diserahkan pada Tahap II

Ulasan-7.2

66

Kriteria SPH Sistem Dua Tahap(1) Jumlah sampul yang masuk tahap I harus 3 peserta, jika kurang dari 3 maka pelelangan dinyatakan gagal.(2) Jumlah sampul yang masuk tahap II harus 3 peserta, jika kurang dari 3 maka pelelangan tetap dilanjutkan. (3) Pelelangan gagal dicatat dalam berita acara

(4) Pelelangan harus diulang kembali

Ulasan-7.2

67

6. Pembukaan SPHPENGADAAN BARANG/JASA BORONGAN1) Jika jumlah SPH yang masuk kurang dari 3 peserta, maka lelang dinyatakan gagal, dibuat berita acara gagal dan pelelangan harus diulang 2) Pembukaan SPH harus dihadiri minimal 2 peserta sebagai saksi, jika tidak maka pembukaan dapat diundur 2 jam, jika tidak terpenuhi maka mengundang 2 orang saksi diluar peserta yang ditunjuk secara tertulis oleh Panitia. 3) Untuk sistem satu sampul, penawaran harga dibuka dihadapan peserta.Ulasan-7.2 68

PT. PLN (Persero) Udiklat JakartaLanjutan ..

Lanjutan . Pembukaan SPHPENGADAAN BARANG/JASA BORONGANUntuk sistem dua sampul1) Pembukaan sampul pertama dihadapan para peserta. Sampul kedua (penawaran harga) disimpan oleh Panitia. 2) Yang lulus pada evaluasi sampul I, diundang untuk mengikuti pembukaan sampul 2. Yang tidak lulus sampul 1, sampul 2nya dikembalikan. 3) Pembukaan sampul 2 dilakukan jika jumlah peserta yang lulus harus 1 peserta.

Ulasan-7.2

69

Lanjutan ..

Lanjutan . Pembukaan SPHPENGADAAN BARANG/JASA BORONGANUntuk sistem dua Tahap1) Pembukaan sampul I 3 peserta dihadapan para peserta. Sampul II (penawaran harga) belum diserahkan kepada Panitia. 2) Yang lulus sampul I 3 peserta, jika jumlah peserta yang lulus harus < 3 peserta, maka pelalngan gagal. 3) Yang lulus pada evaluasi Tahap I, diundang untuk mengajukan penawaran harga (sampul 2). 4) Pembukaan sampul 2, dilakukan didepan peserta.

Ulasan-7.2

70

7. Evaluasi SPHPENGADAAN BARANG/JASA BORONGANHal-hal yang harus dilakukan Panitia dalam evaluasi SPH adalah:1) Evaluasi aritmatik semua penawaran harga 2) Penawaran yang syah adalah yang memenuhi ketentuan, syarat-syarat dan spekteknis sebagai ditetapkan dalam RKS 3) Penyimpangan bersifat pokok adalah: (1) Penyimpangan yang sangat substansif yang mempengaruhi hasil kerja. (2) Menimbulkan inkonsistensi terhadap dokumen (3) Menimbulkan persaingan tidak sehat

Ulasan-7.2

71

Lanjutan . Evaluasi SPHPENGADAAN BARANG/JASA BORONGANSistem evaluasi SPH ada tiga cara;1) Sistem Gugur : - Evaluasi Administrasi. - Evaluasi Teknis & Harga

2) Sistem Nilai ( Merit Point System ) : - Ev. Administrasi - Ev. Teknis & Harga (digabung) 3) Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis : - Ev. Administrasi - Ev. Teknis - Ev. Harga pengadaan + biaya operasional selama waktu tertentu

Ulasan-7.2

72

Lanjutan .. Evaluasi SPHPENGADAAN BARANG/JASA BORONGAN1) Evaluasi Sistem Gugur;(1) Evaluasi administrasi saat pembukaan berlangsung, lengkap Lulus, tidak lengkap gugur. (2) Evaluasi administrasi, dokumen penawaran dan lampirannya dicocokan dengan ketentuan yang diatur dalam kriteria penilaian, sesuai lulus, tidak sesuai gugur. (3) Evaluasi teknis, mencocokan nilai teknis yang disyaratkan dalam kriteria penilaian, sesuai lulus, tidak sesuai gugur. (4) Evaluasi Harga, dievaluasi rinciannya (aritmatik) kemudian urutkan mulai dari penawaran terendah. Terndah 1, 2, 3 dilanjutkan pembuktian kualifikasinya.Ulasan-7.2 73

Lanjutan .. Evaluasi SPHPENGADAAN BARANG/JASA BORONGAN2) Evaluasi Sistem Nilai (mengutamakan kualitas);(1) Evaluasi administrasi saat pembukaan berlangsung, lengkap Lulus, tidak lengkap gugur. (2) Evaluasi administrasi, dokumen penawaran dan lampirannya dicocokan dengan ketentuan yang diatur dalam kriteria penilaian, sesuai lulus, tidak sesuai gugur. (3) Evaluasi teknis, mencocokan nilai teknis yang disyaratkan dalam kriteria penilaian. Penilaian berupa skore dari yang tertinggi s.d. terendah (70 s.d. 100) (4) Evaluasi Harga, dievaluasi rinciannya (aritmatik) kemudian urutkan mulai dari penawaran terendah. Penilaian berupa skore, penawaran terendah mendapat skore tertinggi. (5) Jumlah skore tertinggi keluar sebagai calon pemenangUlasan-7.2 74

Lanjutan . Evaluasi SPHPENGADAAN BARANG/JASA BORONGAN3) Evaluasi Sistem Penilaian Umur Ekonomis;(1) Evaluasi administrasi saat pembukaan berlangsung, lengkap Lulus, tidak lengkap gugur. (2) Evaluasi administrasi, dokumen penawaran dan lampirannya dicocokan dengan ketentuan yang diatur dalam kriteria penilaian, sesuai lulus, tidak sesuai gugur. (3) Evaluasi teknis, mencocokan nilai teknis yang disyaratkan dalam kriteria penilaian. Sesuai lulus, tidak sesuai gugur. (4) Evaluasi Harga + biaya operasional selama kurun waktu tertentu. Total (harga + biaya) terendah keluar sebagai calon pemenang.Ulasan-7.2 75

8. Pembuktian (Verifikasi) Data KualifikasiPENGADAAN BARANG/JASA BORONGANCalon pemenang 1, 2 dan 3, diundang untuk dilakukan pembuktian data kualifikasi. 1) Apabila data kualifikasi tidak benar, maka calon pemenang dibatalkan dan ybs diblack-list selama 2 tahun 2) Apabila Panitia ragu terhadap kebenaran data maka wajib melakukan check fisik ke lapangan. 3) Hasil akhir pembuktian adalah (1) dapat dipertanggungjawabkan atau (2) tidak dapat dipertanggungjawabkan. 4) Jika tidak dapat dipertanggungjawabkan maka calon pemenang digugurkan.Ulasan-7.2 76

9. Berita Acara Hasil PelelanganPENGADAAN BARANG/JASA BORONGANPanitia harus membuat kesimpulan dari hasil pelelangan dan dituangkan dalam berita acara hasil pelalangan (BAHP). BAHP bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan kontrak. Isi BAHP mencakup: 1) Nama semua peserta pelelangan 2) Metode evaluasi dan unsur-unsur yang dievaluasi 3) Rumus yang digunakan dalam evaluasi 4) Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus 5) Tanggal melakukan evaluasi 6) Usulan penetapan calon pemenang 1,2 dan 3 (jika ada). Jika tidak ada maka menyatakan pelelangan gagal. 7) Usulan calon pemenang 1 peserta yang syah dapat dilaksanakan.Ulasan-7.2 77

10. Usulan Calon PemenangPENGADAAN BARANG/JASA BORONGAN1) Panitia mengusulkan calon pemenang dengan pertimbangan: Penawar memenuhi syarat administrasi dan teknis dan memiliki penawaran responsif dengan urutan terendah.

2) Jika ada 2 penawaran yang sama, maka data kualifikasi yang lebih besar dipilih sebagai urutan pertama.3) Data pendukung usulan calon pemenang; Dokumen pengadaan dan perubahannya BA pembukaan, BA hasil pelelangan Dokumen penawaran

Ulasan-7.2

78

11. Penetapan PemenangPENGADAAN BARANG/JASA BORONGANPenetapan pemenang oleh Pengguna Jasa, jika:1) Jika nilai usulan panitia Rp.50,- milyar dapat ditetapkan oleh Pengguna Jasa tanpa persetujuan Direksi. 2) Jika nilai usulan panitia > Rp.50,- milyar maka Pengguna Jasa terlebih dahulu minta persetujuan Direksi. 3) Jika Pengguna Jasa tidak sependapat dengan usulan panitia, maka dilakukan rapat bersama antara panitia dan pengguna jasa untuk mengambil keputusan. Keputusan hasil rapat dapat menyetujui atau dapat menolak usulan panitia. Hasil keputusan dituangkan dalam berita acara.Ulasan-7.2 79

12. Pengumuman PemenangPENGADAAN BARANG/JASA BORONGAN1) Pemenang pengadaan diumumkan dan diberitahukan oleh Panitia kepada para peserta, setelah diterimanya surat penetapan pemenang pengadaan dari Pengguna jasa2) Pengumuman dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada para peserta yang akan mengajukan keberatan (sanggahan) atas proses pengadaan yang telah dilaksanakan.

Ulasan-7.2

80

13. Tata Cara SanggahanPENGADAAN BARANG/JASA BORONGAN1) Sangahan diajukan oleh peserta lelang kepada Pengguna Jasa paling lambat 3 hari kerja setelah pengumuman pemenang2) Isi sanggahan meliputi hal-hal sbb.: (1) Panitia atau Pengguna Jasa menyalahgunakan wewenang (2) Terdapat rekayasa pihak tertentu yang mengakibatkan tidak adil, tidak transparan, tidak terjadi persaingan yang sehat. (3) Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang dituangkan dalam dokumenUlasan-7.2 81

14. Jawaban atas SanggahanPENGADAAN BARANG/JASA BORONGAN1) Pengguna Jasa paling lambat 5 hari kerja setelah menerima sanggahan, harus menjawab sanggah 2) Jika sanggahan benar maka perlu melakukan sbb.: (1) Jika ada rekayasa yang merugikan maka yang terlibat dikenakan sangsi dan menggugurkan penyedia jasa yang ikutserta merekayasa. (2) Jika evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan maka Panitia ditugaskan mengulangi evaluasinya. (3) Jika panitia salah prosedur dan tidak sesuai dengan ketentuan maka pelelangan diulang. 3) Proses pengadaan tetap dilanjutkan setelah jawaban sanggahan ditertibkan.Ulasan-7.2 82

15. Pelelangan GagalPENGADAAN BARANG/JASA BORONGANDinyatakan Gagal jika :1) Calon peserta lelang kurang dari 3. 2) Surat Penawaran yang masuk kurang dari 3. 3) Semua peserta tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. 4) Semua penawaran harga melebihi HPS. 5) Sanggahan terhadap kesalahan prosedur pelelangan ternyata benar. 6) Calon pemenang 1,2 dan 3 mengundurkan diri. 7) Pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lelang. 8) Pengaduan masyarakat adanya KKN dalam proses pelelangan ternyata benar.

Ulasan-7.2

83

15. Pelelangan UlangPENYEBAB Calon peserta lelang kurang dari 3. Surat Penawaran yang masuk kurang dari 3. Sanggahan adanya salah prosedur lelang ternyata benar Semua peserta tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Semua penawaran harga melebihi pagu anggaran. Pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lelang Sanggahan adanya KKN diantara calon pemenang 1,2 dan 3 ternyata benar Panitia tidak terlibat adanya KKN dalam proses pelelangan Panitia terlibat adanya KKN dalam proses pelelangan Calon pemenang 1,2 dan 3 mengundurkan diri. Pesertas Lelang Ulang < 3 hanya ada 2 Peserta lelang Ulang < 3 hanya ada 1 Ulasan-7.2 84

PEMECAHANNYADiulang dari awal Dibuat calon peserta yang lama + baru

Mengundang ulang semua peserta agar menawarkan secara lengkap Jika perlu menambah peserta baru

Semua calon peserta yang terdaftar sebagai calon diundang kecuali Yg terklibat KKN Jika perlu menambah peserta baru Panitia diganti dengan Panitia baru Mengundan peserta yg lulus adm + teknis Jika < 3 , mengumumkan kembali Diproses seperti Pemilihan langsung Diproses seperti Penunjukan langsung


PELELANGAN DENGAN PQ85

Pengumuman Pelelangan Umum Pendaftaran Calon Peserta

>

AGagal Evaluasi SPHN 1) 3)

Penunjukan Langsung atau Pemilihan langsung

Proses Pasca Q

Jml Pst Y

NJml Pst

BMasa Sanggah

Undangan

Y Verifikasi Q

Pengambil an Dok.4)

NJml Pst

Y

Diterima

AanwizingPembukaan SPH

Y N

Usulan CPPenetapan Pmn Lelang Penunjuk kan Pmn

Jml SPH masuk

N

2)

Y

Pengumum an Pmn

Kontrak

A5)

B86

Ulasan-8

1. Skuensi Pelelangan dengan Pasca Kualifikasi1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Pengumuman Pelelangan Pendaftaran calon peserta Undangan Pelelangan Pengambilan RKS Membuat BA kriteria Penilaian SPH (dan kualifikasinya) Rapat Penjelasan RKS (aanwizing) Membuat BA HPS Membuat BA Pemasukan SPH Membuat BA Pembukaan SPH Membuat BA Evaluasi SPH Pernyataan Panitia bahwa proses dilakukan dengan benar Pelaporan hasil evaluasi kepada Pengguna jasa Usulan calon pemenang Jika pemenang telah ditetapkan oleh Pengguna Jasa maka Panitia mengumumkan pemenangnya.87

Ulasan-8

2. Kriteria Proses Pelelangan Pasca Kualifikasi1. Pengumuman Pelelangan di surat kabar dan website 2. Jumlah calon peserta yang diundang minimum 3 persh 3. Pengambilan RKS 1 hari sebelum SPH masuk 4. HPS Pagu, HPS Penawaran Harga 5. Jumlah SPH yang masuk 3 peserta 6. Jumlah yang Lulus evaluasi 1 peserta 7. Konfirmasi data Qualifikasi sesuai dengan yang dilampirkan. 8. Proses pelelangan dilakukan sesuai dengan prosedur yang dituangkan dalam RKS 9. Hasil pelelangan diumumkan dipapan pengumuman dan websiteUlasan-8 88

Pelelangan dengan Pra-Qualifikasi (PQ)Pengumuman Pra Qualifikasi>

Proses PQ

Penunjukan Langsung atau Pemilihan langsung

Proses dan Hasil Evaluasi dok PQ1)

AGagal Evaluasi SPHN 3)

Jml Pst Y

N

Jml Pst

BMasa Sanggah

UndanganPengambil an Dok.4)

Y Konfirmasi Data

N

Jml Pst

Y

Diterima

Aanwizing Pembukaan SPH

Y N Usulan CP Penetapan Pmn Lelang Penunjuk kan Pmn

Jml SPH masuk

N

2)

Y

Pengumum an Pmn

Kontrak

A5)

B89

Ulasan-7.4

Tahap-tahap Pelaksanaan PelelanganTahap 1. Pra-Qualifikasi1) Pengumuman Pra Kualifikasi (PQ) Pelelangan 2) Pendaftaran calon peserta dan Pengambilan Dok PQ 3) Penjelasan Dok.PQ (jika diperlukan) 4) Penyampaian Dok PQ kepada Panitia 5) Evaluasi Dok. PQ 6) Pengumuman hasil PQ 7) Masa sanggah hasil PQ (bila diperlukan) 8) Penetapan Calon Peserta Pelelangan.

Ulasan-7.4

90

Lanjutan

Tahap 2. Proses Penawaran9) Undangan Calon Peserta Pelelangan yang Lulus PQ 10)Pengambilan dokumen lelang (RKS) 11)Rapat Penjelasan RKS (aanwizing) 12)Menetapkan HPS 13)Penetapan Kriteria Penilaian 14)Penyampaian SPH 15)Pembukaan SPH

Ulasan-7.4

91

Lanjutan

Tahap 3. Proses Evaluasi SPH16) Evaluasi Surat Penawaran Harga 17) Pembuktian Kualifikasi 18) Pernyataan Panitia bahwa proses dilakukan dengan benar 19) Pelaporan hasil evaluasi kepada Pengguna jasa 20) Usulan calon pemenang

Ulasan-7.4

92

Lanjutan

Tahap 4. Proses Evaluasi SPH21) Jika pemenang telah ditetapkan oleh Pengguna Jasa maka Panitia mengumumkan pemenangnya. 22) Waktu Sanggah 23) Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Jasa

Ulasan-7.4

93


PRINSIP PENILAIAN KUALIFIKASI94

JENIS DAN METODA PENGADAAN DAN KAIATANNYA DENGAN PENILAIAN KUALIFIKASIJENIS PENGADAAN 1 Barang/Jasa Pemborongan /Jasa Lainnya a. b. c. d. 2 Jasa Konsultansi a. Seleksi Umum b. Seleksi Langsung c. Penunjukan Langsung Prakualifikasi Prakualifikasi Prakualifikasi Prakualifikasi Prakualifikasi Prakualifikasi Pelelangan Pemilihan Langsung Penunjukan Langsung Pengadaan langsung Prakualifikasi Prakualifikasi Prakualifikasi Pascakualifikasi Prakualifikasi METODA PENGADAAN KOMPLEKSITAS PEKERJAAN Kompleks Tidak Kompleks

95

Formulir isian pasca/prakualifikasi No 1. 2. 3. Uraian JP JK B/L KETERANGAN JP = Jasa Pemborongan

4. 5. 6. 7.

Surat pernyataan minat ikut pbj Pakta integritas Surat pernyataan kapasitas menanda-tangani kontrak Data administrasi (umum) Izin usaha Landasan HK.Pendirian BU Pengurus (komisaris & pengurus)

JK = Jasa KonsultansiB/L = Pemasokan Barang /Jasa Lainnya

Ulasan-7.3

96

Formulir isian pasca/prakualifikasi

No8.

UraianData keuangan Pemilik saham & pajak Neraca Data personalia Tenaga teknis Peralatan Data pengalaman Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan Dukungan bank

JP

JK B/L

KET.JP = Jasa Pemborongan JK = Jasa Konsultansi

9.

10. 11.12.

B/L = Pemasokan Barang /Jasa Lainnya

Ulasan-7.3

97

Perhitungan PQ ( contoh)

TATA CARA PENILAIAN KUALIFIKASI UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMBORONGAN KONSTRUKSI

1.

Pemeriksaan administrasi Pemeriksaan kelengkapan dokumen, dilakukan verifikasi bagi calon pemenang Penilaian Keuangan a. Perhitungan SKK SKK = KK (Nilai Kont dlm pekerjaan-Prestasi) KK = Fp.MK Fp = 6 (UK), Fp = 8 (Non UK) MK = Fl.Kb Fl = 0,3 (UK), Fl = 0,8 (Non UK) SKK > (0,2 s.d. 0,8) Nilai Paket Pekerjaan b. SKP = KP Jml paket yg sedang dikerjakan KP = 3 s.d. 8 SKP 1 b. Dukungan Bank (DB); (10% untuk JP, 5% untuk JB)98

2.

Ulasan-7.3

Penilaian Kualifikasi Jasa Konstruksi (contoh)

3.

Penilaian Pengalaman (max 60/min 30) a. Bidang dan sub bidang pekerjaan (30) Bidang dan sub bidang sama (30) Bidang sama, sub bidang tidak sama (15) b. Nilai Kontrak pengalaman (20) NKP > nilai pek (20) NKP > 50% nilai pek < 100% nilai pek (10) NKP > 50% nilai pek (0) c. Bidang Status Badan Usaha (10) Kontraktor Utama/lead firm (10) Sebagai sub kontraktor (3)99

Ulasan-7.3

4.

Penilaian Kualifikasi Jasa Konstruksi Penilaian Kemampuan Teknis (max 30/min 15) a. Peralatan (15) Yang dinilai kondisi > 70% Bila tidak ada bukti sewa/sewa beli, tidak dinilai Milik sendiri (100% = 15) Sewa beli (100% = 15) Sewa jangka panjang (90% = 13,5) Sewa jangka pendek (50% = 7,5) UK : Ditetapkan minimal kepemilikan peralatan Bukan UK : Kebutuhan alat disesuaikn dengan jenis pekerjaan b. Personil (10) UK : Min personil ditetapkan sesuai jenis pekerjaan SKT harus bersertifikat100

Ulasan-7.3

Penilaian Kualifikasi Jasa Konstruksi

Lanjutan no.4 c. Manajemen mutu (5) Yang meyampaikan manajemen mutu diberi nilai 5, yang tidak, tidak mendapatkan nilai 5. Ambang Lulus Minimum nilai kelulusan tiap kriteria (keuangan, pengalaman dan teknis) adalah 50% nilai bobot kriteria Nilai 60 untuk pekerjaan sederhana Nilai 75 untuk pekerjaan kompleks

Ulasan-7.3

101

TATA CARA PENILAIAN KUALIFIKASI UNTUK PENGADAAN JASA KONSULTANSI 1. Tata cara kualifikasi seluruhnya sama dengan prakualifikasi jasa pemborongan dan barang/jasa lainnya. 2. Syarat kelulusan = Jasa pemborongan dan barang/jasa lainnya, kecuali : a. 5 (lima) tahun terakhir mempunyai pengalaman pekerjaan, kecuali Badan Usaha yang baru berdiri 4 tahun b. SKK dan SKP tidak diperlukan c. Tidak diperlukan surat dukungan permodalan dari bank

d. Memiliki KD = 3 Npt (7 tahun terakhir)

Ulasan-7.3

102

3. Cara penilaian Menyusun peringkat sesuai nilai prakualifikasi yang ditetapkan panitia pengadaan 4. Penetapan hasil prakualifikasi a. Ditetapkan daftar pendek konsultan, min 5 konsultan, maksimal 7 konsultan b. Bila yang lulus > 7, daftar pendek = 7 c. Bila yang lulus < 5, dilakukan PQ ulang, dengan mengumumkan PQ kembali d. Bila setelah PQ ulang yang lulus Antara 2-4 konsultan, dilakukan seleksi umum Hanya 1 konsultan, dilakukan penunjukan langsung 5. Yang diundang konsultan peringkat terbaik yang masuk daftar pendek

Ulasan-7.3

103

BUTIR PENTING LAIN YANG PERLU DIPERHATIKAN : 1. 2. 3. 4. 5. Penetapan sub bidang IUJK yang berlaku Legalisir SBU pada pelelangan Persyaratan kualifikasi yang diskriminatif Penetapan kemampuan paket : UK : Kp = 3 Bukan UK : Kp = 3 s.d. 8 atau Kp = 1,2 N (N = Jumlah paket terbanyak pada tahun yang bersamaan, dalam 7 tahun terakhir)

Ulasan-7.3

104


JAMINAN PENGADAAN105

PT. PLN (Persero) Udiklat Jakarta

Jaminan Penawaran1. Jaminan penawaran sebesar antara 1 s.d 3 % dari HPS2. Jaminan diperuntukan untuk penawaran diatas Rp.300 jt. 3. Pembelian langsung dan Penunjukan langsung tidak perlu jaminan penawaran 4. Jasa konsultansi dan Jasa Asuransi tidak perlu jaminan.

Ulasan-15

106


Jaminan Pelaksanaan dan PemeliharaanPersiapan PBJ KontrakSerah Terima Fisik Pekerjaan I Serah Terima Fisik Pekerjaan II

Proses PBJ

Pelaksanaan Kontrak

Pemeliharaan

B-1

B-2B-3

Jaminan hanya berlaku untuk pengadaan barang dan pemborongan pekerjaan yang nilainya Rp.300 jt Jaminan pelaksanaan (B-2) sebesar 5% kontrak dengan waktu selama pelaksanaan + 14 hari Jaminan pemeliharaan sebesar 5% kontrak dengan waktu selama pemeliharaan + 14 hari107

Ulasan-15


PENGADAAN JASA KONSULTASI108

Metode Pengadaan Jasa Konsultansi1. Seleksi UmumPekerjaan konsultansi yang dapat diikuti banyak peserta yang perlu diumumkan secara luas

2. Seleksi LangsungPekerjaan konsultansi yang dapat secara operasional PLN, bersifat mendesak.

3. Penunjukan LangsungPekerjaan konsultansi yang bersifat hak-patent, darurat, konsultan keuangan, lawyer untuk Direksi 4. dan GM Penunjukan Konsultan Perseorangan Pekerjaan yang sifatnya tidak perlu kerja kelompok

Ulasan-13

109


Ketentuan Penerapan KualifikasiSemua metode pengadaan jasa konsultansi harus dengan pra-kualifikasi 1. Peserta yang lulus PQ dimasukan dalam daftar lulus PQ diurutkan sesuai rangking (longlist) calon konsultan 2. Peserta yang akan diundang diambil dari longlist urutan peringkat 3 s.d. 7, sesuai metodenya, kemudian dibuat daftar calon peserta yang diundang,yang disebut daftar pendek (shortlist)

Ulasan-13

110

Jasa Konsultansi

1. Seleksi LangsungSeleksi Langsung dapat dilakukan dengan ketentuan sbb.:

Pekerjaan diperlukan dalam waktu cepat untuk mendukung operasional PLN

Ulasan-14

111

Ketentuan Penerapan KualifikasiPenerapan kualifikasi pada metode seleksi langsung pada prinsipnya sama seperti pada seleksi umum, hanya calon peserta tidak diumumkan tetapi diundang dan dikirimkan dok. PQ. Jumlah calon yang diundang mengikuti seleksi langsung 2 peserta.

Ulasan-14

112

Urutan Kegiatan Seleksi Langsung1. Mengundang 2 calon peserta sekaligus mengirimkan dok. PQ 2. Evaluasi dok PQ 3. Mengusulkan kepada Pengguna calon yang lulus PQ (jika 1 calon yang lulus PQ maka dilakukan seperti penunjukan langsung) 4. Memberitahukan / mengumumkan hasil PQ 5. Undangan mengambil KAK 6. Rapat Penjelasan KAK (aanwizing) 7. Membuat HPS 8. Pemasukan SPH dan Pembukaan SPH 9. Evaluasi SPH (seusi metode yang dipilih) 10. Negosiasi

Ulasan-14

113

Lanjutan ..

I. Urutan Kegiatan Seleksi Langsung11. Berita acara hasil evaluasi 12. Pernyataan Panitia bahwa proses dilakukan dengan benar 13. Usulan calon pemenang 14. Jika pemenang telah ditetapkan oleh Pengguna Jasa maka Panitia mengumumkan pemenangnya. 15. Masa sanggah 16. Penunjukan Konsultan 17. Kontrak

Ulasan-14

114

3. Penunjukan LangsungPenunjukan Langsung Konsultan dapat dilakukan jika: 1) Pekerjaan specifik dan hanya ada satu Konsultan yang mampu meaplikasikannya. 2) Pekerjaan dalam keadaan mendesak dan tidak dapat ditunda lagi untuk menghindarkan kerugian dan demi citra PLN 3) Pekerjaan lanjutan dari Konsultan yang sama demi homogineitas, kotinouitas dan agar kompartibel dengan pekerjaaan sebelumnya, serta dg harga sama kontrak yll. 4) Pekerjaan tambah yg tidak dpt dielakan dan tdk lebih dari 10 % dari total kontrak yll. 5) Pekerjaan studi kelayakan / penelitian yg dilakukan oleh Perguruan Tinggi Negri / Lembaga Ilmiah Pemerintah.jadwal Ulasan-14 115

Urutan Kegiatan Penunjukan Langsung1. Mengundang 1 calon peserta sekaligus mengirimkan dok. PQ dan sekaligus memberitahu jadwal aanwijzing 2. Evaluasi dok PQ 3. Mengusulkan kepada Pengguna calon yang lulus PQ (jika calon tidak lulus PQ, maka dilakukan penunjukan kepada peserta lainnya) 4. Undangan mengambil KAK 5. Rapat Penjelasan KAK (aanwizing jika diperlukan) 6. Membuat HPS 7. Pemasukan SPH dan Pembukaan SPH 8. Evaluasi SPH dan negosiasi harga 9. Penetapan penyedia jasa 10. Penunjukan Konsultan

Ulasan-14

116

Konsultan PeroranganKonsultan Perorangan dpt melaksanakan pekerjaan jika:

A. Sifat Pekerjaan:1. Pekerjaan bukan kerja kelompok 2. Pekerjaan yg secara utuh berdiri sendiri 3. Hanya mungkin dilakukan oleh orang yg mempunyai hak paten 4. Pekerjaan yang terkait dengan tugas-tugas khusus berupa nasehat 5. Konsultan yang memberi nasehat tidak boleh menjadi pelaksana dari obyek nasehat 6. Proses pengadaan konsultan perorangan mengikuti pedoman seleksi umum, seleksi langsung atau penunjukan langsung.Ulasan-14 117

Lanjutan Konsultan Perorangan dpt melaksanakan pekerjaan jika:

B. Kreteria Orang dan Bentuk Pelaporannya 1. Syarat yang mengikuti Jasa Konsultansi perorangan adalah penyedia jasa konsultan yg ahli dibidangnya yg dibuktikan dengan Sertikat dan pengalaman yg dimiliki. 2. Jika Konsultan berasal dari PNS maka harus mendapat ijin tertulis dari atasannya. 3. Pelaoran proses pelaksanaan pekerjaan dibuat sebagai pertanggungjawaban dalam penyelesaian pekerjaan.

Ulasan-14

118

2. Seleksi UmumKetentuan : Seleksi umum dilakukan dengan PQ. Penilaian kualifikasi didasarkan pada kompentensi dan kemampuan usaha calon peserta. Jumlah peserta yang lulus PQ antara 3 s.d. 7 peserta .

Ulasan-13

119

Urutan Kegiatan Seleksi UmumTahap 1. Pra Kualifikasi1) Pengumuman seleksi umum2) Pendaftaran dan pengambilan dok PQ 3) Penyampaian dok. PQ 4) Evaluasi dok. PQ 5) Penetapan hasil PQ 6) Pengumuman hasil

Ulasan-13

120

Lanjutan ..

Urutan Kegiatan Seleksi UmumTahap 2. Pengajuan Biaya7) Undangan dan pengambilan KAK 8) Penjelasan (aanwijzing) 9) Penyampaian dok.Penawaran (SPH)

10) Evaluasi Penawaran Sampul 1.11) Pembukaan Penawaran Harga (sampul 2) bagi peringkat teknis terbaik 12) Klarifikasi dan negosiasi 13) Usulan Penetapan Pemenang

Ulasan-13

121

Seleksi Umum

1). Dokumen Pra Qualifikasi (PQ)Penilaian PQ berdasarkan data yang diisikan pada FORMULIR ISIAN yang disediakan oleh Panitia1) Menbuat SURAT PERNYATAAN MINAT MENGIKUTI PENGADAAN ( Form. 2.a )

2)3)

Menandatangai PAKTA INTEGRITAS ( Form. 2.b )Mengisi FORMULIR 1.c yang memuat tentang : a). Data Administrasi : Nama perusahan, alamat kantor b). Ijin Usaha : IUJK / SIUP / TDP

Ulasan-13

122

Seleksi Umum

Lanjutan dok. PQ..c). Landasan Hukum Pendirian Perusahaan : Akte pendirian. d). Pengurus : Komisaris jika PT, Pengurus Perusahaan e). Data Keuangan : Susunan Pemilik Saham (jika PT), Susunan Pengurus jika CV, Pajak. f). Data Personalia : Tenaga Ahli yang diperlukan. g). Data Pengalaman : 5 tahun terakhir (bagi perusahaan yang telah berdiri > 5 tahun)

Ulasan-13

123

Seleksi Umum

2). Persyaratan QualifikasiPeringkat kualifikasi dihitung berdasarkan kemampuan dasar perusahaan, dan kelengkapan syarat yang dimiliki yaitu; 1) Memiliki ijin usaha dalam bidangnya 2) Tidak dalam pengawasan pengadilan dan mampu menandatangani kontrak 3) Telah melunasi kewajiban pajak 4) Untuk perusahaan yang sudah > 5 tahun, memiliki pengalaman sejenis 5) Memiliki kemampuan dasar (KD) 6) Jika perusahaan asing harus ada ijin perwakilan Jasa Konsultan di Indonesia.

Ulasan-13

124

Seleksi Umum

3). Dokumen Pengadaan1) Instruksi kepada calon peserta meliputi: a) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi b) Hal-hal yang menggugurkan penawaran c) Format menyusun biaya 2) Format surat penawaran, format surat penunjukan 3) Syarat-syarat kontrak 4) Kerangka acuan kerja yang berisikan: a) Uraian gambaran lingkup pekerjaan b) Standar teknis yang digunakan c) Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai d) Jenis dan jumlah pelaporan yang disyaratkan 5) Gambar-gambar (jika diperlukan)Ulasan-13 125

Seleksi Umum

KAK sekurang-kurangnya berisikan: Penjelasan Umum : Jenis dan lingkup pekerjaan, Sumber dana, Pemilik pekerjaan, Pengawas pekerjaan, Direksi pekerjaan, Lokasi pekerjaan, Jadwal pelaksanaan pekerjaan, tempat memberikan informasi kepada konsultan. Kelengkapan Administrasi : Kreteria Konsultan yang diundang, Jadwal pemilihan konsultan, kreteria evaluasi pra kualifikasi, tahap-tahap pelaksanaan pemilihan konsultan, metode pemilihan konsultan, syarat kelengkapan administrasi, syarat usulan teknis dan usulan biaya, jaminan pelaksanaan, surat penunjukan, bentuk kontrak, cara pembayaran.

Ulasan-13

126

Seleksi Umum

Lanjutan KAK Sasaran Teknis : Tujuan pekerjaan konsultan, Jumlah dan kualitasTenaga ahli yang disyaratkan, garis besar pekerjaan yang akan dilaksanakan, jenis dan jumlah laporan yang harus diserahkan , pedoman pengumpulan data lapangan, jadwal tahap pelaksanaan.

Ulasan-13

127

Seleksi Umum

4). Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Dalam menyusun HPS, Panitia wajib melakukan halhal sbb.: 1) Mempelajari seksama isi KAK termasuk kontraknya 2) Mengetahui kondisi lapangan 3) Mempelajari jadwal pelaksanaan 4) Menetapkan jumlah kualifikasi tenaga ahli dan penudasanya. 5) Mempertimbangkan pengaruh luar instansinya 6) Menghitung biaya langsung personil (gaji, upah dlsb) 7) Menghitung biaya langsung non personil (sewa kantor, telp, listrik dlsb) 8) Pajak-pajak yang dikenakan.

Ulasan-13

128

Seleksi Umum

5). Dokumen Penawaran (SPH)SPH harus bermaterai cukup, bertanggal, ditandatangani dan dicap serta dilampirkan: 1) Metode pelaksanaan 2) Waktu pelaksanaan 3) Daftar personil dan pengalamannya, daftar biaya 4) Lampiran lain yang dipersyaratkan

Ulasan-13

129

Seleksi Umum

6). Penyampaian SPHPenyampaian SPH ada 3 cara: - Cara satu sampul - Cara dua sampul - Cara dua tahap Cara penyampaian SPH pada umumnya disesuaikan dengan metode evaluasi yang dipilih diantara 3 cara evaluasi yaitu: Evaluasi kualitas Evaluasi kualitas dan biaya Evaluasi biaya terendah

Ulasan-13

130

Seleksi Umum

7). Pembukaan SPH1) Cara satu sampul1) Panitia meneliti isi kotak, surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai SPH. Jika penawaran < 3 SPH, maka pelelangan gagal. SPH dikembalikan. 2) Pembukaan disaksikan peserta minimum 2 orang, jika kurang maka ditunda 2 jam, jika terpaksa akan dibuka maka mencari saksi dari luar panitia. 3) Pada saat pembukaan Panitia hanya mencatat tidak menggugurkan, karena akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kriteria penilaiannya. 4) Panitia wajib membuat berita acara pembukaan penawaran (BAPP).Ulasan-13 131

Seleksi Umum

Lanjutan pembukaan ..2) Cara dua sampul1) Panitia meneliti isi kotak, surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai SPH. Jika penawaran < 3 SPH, maka pelelangan gagal. SPH dikembalikan. 2) Pembukaan disaksikan peserta minimum 2 orang, jika kurang maka ditunda 2 jam, jika terpaksa akan dibuka maka mencari saksi dari luar panitia. 3) Pada saat pembukaan Panitia hanya membuka SAMPUL 1 saja, sampul 2 disimpan dan dibuka setelah hasil evaluasi sampul 1 . 4) Panitia wajib membuat berita acara pembukaan penawaran (BAPP).

Ulasan-13

132

Seleksi Umum

Lanjutan pembukaan ..2) Cara dua tahapPemasukan Tahap I. (dok. Administrasi dan teknis) 1) Panitia meneliti isi kotak, surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai SPH. Jika penawaran < 3 SPH, maka pelelangan gagal. SPH dikembalikan. 2) Pembukaan disaksikan peserta minimum 2 orang, jika kurang maka ditunda 2 jam, jika terpaksa akan dibuka maka mencari saksi dari luar panitia. 3) Panitia wajib membuat berita acara pembukaan penawaran (BAPP). 4) Pemasukan Tahap 2 (penawaran harga) akan dilakukan jika yang lulus tahap I 3 peserta.

Ulasan-13

133

Seleksi Umum

8). Evaluasi SPH1) Evaluasi KualitasMetode evaluasi kualitas digunakan untuk pekerjaan yang komplek, yang mengutamakan kualitas

2) Evaluasi Kualitas dan BiayaMetode evaluasi kualitas digunakan untuk pekerjaan tidak komplek, mengutamakan kombinasi kualitas dan biaya.

3) Evaluasi Biaya TerendahMetode evaluasi kualitas digunakan untuk pekerjaan yang sederhana, mengutamakan unsur biaya.

Ulasan-13

134

Seleksi Umum

Lanjutan evaluasi 1) Evaluasi Kualitas(1) Evaluasi administrasi memenuhi syarat lulus, tidak gugur. (2) Evaluasi teknis, Panitia menilai teknis dan membuat urutan dimulai dari yang terbaik

(3) Panitia mengundang calon yang memiliki nilai teknis terbaik diundang untuk melakukan negosiasi. Jika tidak dicapai sepakat maka mengundang urutan teknis ke-2, dan begitu seterusnya. (4) Hasil negosiasi harga harus HPS (5) Jika menggunakan sistem 2 sampul, maka SPH yang tidak dibuka dikembalikan.

Ulasan-13

135

Seleksi Umum

Lanjutan evaluasi 2) Evaluasi Kualitas dan Biaya(1) Evaluasi administrasi memenuhi syarat lulus, tidak gugur. (2) Evaluasi teknis, Panitia menilai teknis dan membuat skore masing-masing peserta dan membuat ambang batas kelulusan . Bagi yang tidak lulus, SPHnya dikembalikan. (3) Panitia mengundang calon yang memiliki nilai teknis diatas ambang lulus, untuk membuka penawarannya. (4) Penawaran dihitung dengan skore, penawaran terendah mendapat skore 100%, begitu seterusnya dibuat interpolasi skore terhadap nilai terendah. (5) Hasil akhir adalah kombinasi nilai teknis + nilai penawaran, nilai tertinggi menjadi calon pemenang 1. (6) Dilakukan negosiasi dengan ketentuan hasil negosiasi HPS.

Ulasan-13

136

Seleksi Umum

Lanjutan evaluasi 3) Evaluasi Biaya Terendah(1) Evaluasi administrasi memenuhi syarat lulus, tidak gugur. (2) Evaluasi teknis, Panitia menilai teknis dan membuat skore ambang kelulusan (3) Panitia mengundang calon yang memiliki nilai teknis diatas ambang lulus, untuk membuka penawarannya. Bagi yang tidak lulus, SPHnya dikembalikan. (4) Penawaran harga terendah menjadi calon pemenang 1.(5) Hasil negosiasi harga HPS

Ulasan-13

137


138

PENJELASAN SK 80

Documents

Transcript of PENJELASAN SK 80