K E M E N T E R I A N P E N D A Y A G U N A A N A P A R A T U R N E G A R AD A N R E F O R M A S I B I R O K R A S IR E P U B L I K I N D O N E S I A

PENYEDERHANAAN BIROKRASIPADA PEMERINTAH DAERAH

DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA

Kamis, 25 Maret 2021

Arahan Presiden: Reformasi Struktural

4

ARAHAN PRESIDEN

“Sangat penting bagi kitauntuk mereformasi birokrasi

kita. Reformasi struktural! Agar Lembaga semakin

sederhana, semakin simple, semakin lincah!”

“PENYEDERHANAAN ESELONISASI BIROKRASI MENJADI 2 (DUA) LEVEL,

DAN DIGANTI DENGAN JABATAN FUNGSIONAL YANG MENGHARGAI

KEAHLIAN DAN KOMPETENSI”

PENGATURAN ORGANISASI

memprioritaskan keberadaan Jabatan Fungsional dalam pengaturan susunan organisasi

PENATAAN STRUKTURAL

mengalihkan jabatan struktural eselon III ke bawah ke dalam jabatan fungsional

5 Prioritas Kerja 2019-2024

PEMBANGUNAN SDM

▪ SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai IPTEK

▪ Mengundang talentaglobal

SIMPLIFIKASI REGULASI

▪ Kendala regulasi disederhanakan, dipotong, dan dipangkas

▪ Omnibus Law

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

▪ penghubung produksi dan distribusi

▪ mempermudah akses wisata▪ mendongkrak lapangan kerja▪ nilai tambah perekonomian

PENYEDERHANAAN BIROKRASI

▪ Penyederhanaan Birokrasi Menjadi 2 Level Eselon

▪ Peralihan Jabatan Struktural Menjadi Fungsional

TRANSFORMASI EKONOMI

▪ Daya saing manufaktur dan jasa modern bernilai tambah tinggi

1

2

3

4

5

3

Tujuan Penyederhanaan Birokrasi

Birokrasi yang dinamis

dan agile

Percepatan sistem kerja

Mendorong

efektivitas dan

efisiensi kinerjaMewujudkan

profesionalitas ASN

Fokus pada

pekerjaan fungsional

4

Manfaat Penyederhanaan Birokrasi

4

❑ Alignment Organisasi – Rencana strategi dapat

dicascading dengan cepat sehingga organisasi bergeraksebagai satu kesatuan unit.

❑ Kejelasan – peningkatan span of control mengarah pada

kejelasan pemahaman yang baik pada top dan middle leveldalam pengambilan keputusan.

❑ Produktivitas – Dapat melakukan hal yang banyak dan

cepat dengan sedikit layer manajemen.

❑ Customer Oriented – organisasi lebih

mampu dan fokus memahami kebutuhan publik daripada fokus pada proses internalisasi birokrasi.

PAGE

INSTANSIa. Pusat

• Kementerian• Alat Negara/Lembaga Setingkat Kementerian• Lembaga Pemerintah Non Kementerian• Sekretariat Jenderal Lembaga Negara• Sekretariat Jenderal Lembaga Non Struktural• Lembaga Penyiaran Publik

b. Daerah• Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi• Perangkat Daerah Pemerintah Kab/Kota

JABATAN

a. Administrator/eselon IIIb. Pengawas/eselon IVc. Pelaksana/eselon V

Sasaran Penyederhanaan Birokrasi

PAGE

Ruang Lingkup Penyederhanaan Birokrasi

PENYEDERHANAAN BIROKRASI

01

❑ Penyederhanaan struktur organisasi menjadi 2 level.

❑ Perampingan struktur organisasi Jabatan Administrasi pada K/L/D

dengan kriteria tertentu dan memperhatikan karakteristik sifat tugas

dari Jabatan Administrasi tersebut.

❑ Penyederhanaan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah

melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

02

03

01 TRANSFORMASI ORGANISASI

02 TRANSFORMASI JABATAN

❑ Pengalihan Pejabat Administrasi yang unit organisasinya

dirampingkan menjadi Pejabat Fungsional yang bersesuaian.

❑ Pengembangan Jabatan Fungsional.

❑ Penyetaraan Penghasilan.

03 TRANSFORMASI MANAJEMEN KERJA

❑ Penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang

berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan

pelayanan publik.

❑ Pengembangan sistem kerja berbasis digital.

PAGE

Langkah Strategis Penyederhanaan Birokrasi

Transformasi

Manajemen KerjaTransformasi Organisasi Transformasi Jabatan

▪ Penyusunan Rancangan InstruksiPresiden untuk mempercepatpelaksanaan PenyederhanaanBirokrasi

▪ Penyusunan Rancangan PeraturanMenteri PANRB mengenai PedomanPelaksanaan PenyederhanaanBirokrasi

▪ Penyusunan desain Model Organisasi berbasis Fungsional

▪ Penyusunan Rancangan PeraturanPresiden mengenai PenyelarasanPenghasilan

▪ Penyesuaian/perubahan pengaturanmengenai Penyetaraan JabatanAdministrasi ke Jabatan Fungsional, Pengembangan Karir PejabatFungsional, Angka Kredit dan Kenaikan Pangkat PejabatFungsional hasil Penyetaraan, dan Pola Karir

▪ Penyusunan peraturan mengenaiPenyetaran Jabatan yang didudukiprajurit TNI/anggota POLRI

▪ Penyusunan Rancangan PeraturanMenteri mengenai MekanismeKerja

▪ Penyusunan Rancangan PeraturanMenteri mengenai Sistem Kerja

Progress Penyederhanaan Struktur Organisasi pada K/L

SELESAI

DALAM PROSES

76 K/L

12 K/L

19 K/L Percepatan dan Peningkatan KualitasCapaian Tujuan Organisasi

OUTCOME

TOTAL STRUKTUR TELAHDISEDERHANAKAN:

39.291

➢ Perubahan desain strukturorganisasi

➢ Penyederhanaan layer/rentangbirokrasi

OUTPUT

Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah

Penyederhanaan Birokrasi dilingkungan PemerintahDaerah dikoordinasikan olehKementerian Dalam Negeri.

Penyederhanaan Birokrasitersebut tetap memperhatikandan diselaraskan dengan AspekPenyederhanaan Birokrasi yangberlaku secara nasional yangditetapkan Kementerian PANRB.

Mandat Reformasi Struktural pada Perangkat Daerah

Kepala Daerah

Organisasi Perangkat Daerah dibangun dengan mengoptimalkan

Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompokjabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuholeh kelompok jabatan fungsional.(Pasal 97 ayat 1 PP 18/2016)

Organisasi Struktural Organisasi Profesional

Mandat pada Perangkat Daerah

PAGE

Kriteria Penyederhanaan Struktur Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kriteria UmumPengalihan

Tugas analisis dan penyiapan bahan

Tugas koordinasi, pemantauan, & evaluasi

Tugas teknis tertentu urusan pemerintahan

Tugas yang bersesuaian dgn jabatan fungsional

Tugas pelayanan teknis fungsional

Kriteria Unit Organisasi berpotensi dialihkan

Kewenangan otorisasi bersifat atributif

sebagai kepala satuan kerja yang memilikikewenangan berbasis kewilayahan

sebagai kepala satuan kerja pelaksanateknis mandiri

Tugas pengadaan barang/jasa

Kriteria Unit Organisasi berpotensi tidak dialihkan

Pertimbangan

Karakteristik UrusanSpesialisasi urusan*

Penyederhanaan Struktur Organisasi Pemda*(berdasarkan lampiran UU 23/2014)

PAGE

Mekanisme Pengusulan Penyederhanaan Struktur

Pemetaan dan Analisis

Pengajuan Usulan

Penetapan

Mekanisme Penyederhanaan

Struktur Organisasi:

Bupati/Walikota

Gubernur

1. menyampaikan usul penyederhanaanstruktur OPD Kab/Kota melalui

Gubernur sbg Wakil Pemerintah Pusat

MekanismeBerjenjang

Menteri Dalam Negeri

Gubernur sbgWakil Pemerintah Pusat

1. menyampaikan usul penyederhanaanstruktur OPD Provinsi

Menteri PANRB

3. Melakukan koordinasi dan pembahasan usulan kepada MenPANRBuntuk mendapat pertimbangan tertulis

4. menyampaikan pertimbangantertulis kepada Menteri Dalam Negeri

5. Mendagri menyampaikan hasil verifikasi & validasi untuk dilakukan penyederhanaan struktur organisasi

5. Mendagri menyampaikan hasil verifikasi & validasi untuk dilakukan penyederhanaan struktur organisasi

Keterangan warna panah:• Biru: Proses awal• Merah: Proses akhir

verifikasi & validasi

PAGE

Penyesuaian Struktur Organisasi Dan Tata Kerja

KONDISI

SEBELUM

PENGALIHAN

KONDISI

SETELAH

PENGALIHAN

JPT Pratama

Administrator

(Eselon III)

Pengawas

(Eselon IV)

Pelaksana

(Eselon V)

Eselon III atau

Fungsional

Ahli Madya

Fungsional

Ahli Muda

Koordinator

Fungsional

Ahli Pertama

JPT Pratama

▪ Tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan

pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu

kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian

fungsi.

▪ Memimpin sekelompok substansi pejabat fungsional dan pelaksana

dalam melaksanakan tugas dengan dibantu oleh sub-koordinator.

▪ Perlu perubahan mekanisme tata kerja dalam organisasi dengan

menambahkan fungsi koordinasi (pengelola kegiatan) pada

Jabatan Fungsional Ahli Madya.

▪ Kesetaraan kelas jabatan fungsional dengan kelas jabatan dalam

jenjang jabatan yang akan diduduki.

PAGE

Perubahan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja

ESELON II/JPT PRATAMA

ESELON III/ADMINISTRATOR

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

STRUKTUR BARU

JF AHLI MADYA (KOORDINATOR)

ESELON II/JPT PRATAMA

ESELON III/ADMINISTRATOR

ESELON III/ADMINISTRATOR

ESELON IV/PENGAWAS

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

STRUKTUR LAMA

ESELON IV/PENGAWAS

PAGEORGANISASI SAAT INI ORGANISASI HASILPENYEDERHANAAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Sumber Daya Air

Bidang Bina Marga

Bidang Cipta Karya Dan Jasa

Kontruksi

Bidang Tata Ruang Dan

Pengendalian

Seksi Perencanaan

Teknis dan Pengendalian

Bidang Pertamanan Dan Pengembangan

Sistem Persempahan

Sekretariat

Subbagian Umum dan Aparatur

Subbagian Perencanaaan

Subbagian Keuangan

Seksi Pembangunan

Saluran

Seksi Pemeliharaan

Saluran

Seksi Perencanaan

Teknis dan Evaluasi Jalan dan Jembatan

Seksi Pembangunan

Jalan dan Jembatan

Seksi Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

Seksi Penataan Bangunan

Gedung

Seksi Pengelolaan Air

bersih dan Pengembangan

Sistem Air Limbah Domestik

Seksi Jasa Konstruksi

Seksi Perencanaan

dan Pemetaan Ruang

Seksi Pengendalian

dan Pemanfaatan

Tata Ruang

Seksi Pengawasan Tata Ruang

Seksi Pengembangan

Taman dan Ruang Terbuka

Hijau

Seksi Pemeliharaan

Taman

Seksi Pengembanga

n Sistem Persampahan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JF Teknik Pengairan

Madya

JF Teknik Jalan dan Jembatan

Madya

Bidang Cipta Karya Dan Jasa

Kontruksi

JF Penata Ruang Madya

JF Teknik Pengairan

Muda

Bidang Pertamanan dan Pengembangan

Sistem Persempahan

Sekretariat

Subbagian Umum dan Aparatur

JF Perencana Muda

JF Analis Anggaran Muda

JF Teknik Pengairan

Muda

JF Teknik Pengairan

Muda

JF Teknik Jalan dan Jembatan

Muda

JF Teknik Jalan dan Jembatan

Muda

JF Teknik Jalan dan Jembatan

Muda

JF Teknik Tata Bangunan dan

Perumahan Muda

JF Teknik Penyehatan Lingkungan

Muda

JF Pembina Jasa

Konstruksi Muda

JF Penata Ruang Muda

JF Penata Ruang Muda

JF Penata Ruang Muda

Seksi Pengembangan

Taman dan Ruang Terbuka

Hijau

Seksi Pemeliharaan

Taman

JF Teknik Penyehatan Lingkungan

Muda

CONTOH PENERAPAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI

: dialihkan menjadi Jabatan Fungsional di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

: dipertahankan menjadi Jabatan Struktural

Keterangan:

PAGEStrategi Penyederhanaan Birokrasi Melalui Pengembangan Jabatan Fungsional

❖ Fasilitasi K/L/D dalam Membentuk JF Baru dan Evaluasi terhadap JF Eksisting❖ Inventarisasi dan identifikasi JF yang dibutuhkan pada K/L/D sesuai karakteristik organisasi❖ Reviu Peraturan Menteri PANRB mengenai Jabatan Fungsional

242 Jumlah JF (Eksisting)

70 Proyeksi JF Baru (2021)

3414 Jumlah NomenklaturJabatan Pelaksana

Mengembangkan JF Eksisting menjadi beberapa JF baru

Menata JF EksistingMengubah Jabatan

Pelaksana Menjadi JF

Membentuk JF Baru 1

2 4

3

PAGE

LANGKAH KE DEPAN

Percepatan kebijakan mengenaiPenyelarasan Penghasilan antara JabatanFungsional dan Jabatan Administrasi

Melanjutkan percepatan pembentukan jabatanfungsional baru untuk mengakomodasiperpindahan dari jabatan struktural ke jabatanfungsional

Pengembangan dan penetapan sistem kerjabaru yang berbasis fungsional

Pengembangan/optimalisasi SistemPemerintahan Berbasis Elektronik untukmendukung sistem kerja baru

TERIMA KASIH

PENUTUP

Photo Courtesy of Rini Widyantini