Penyusunan Rencana PeMBANGUNAN Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Kota MARTAPURA

Slide: 1

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) - 2

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN

KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP)

KOTA MARTAPURA

D I T J E N C i p t a K a r y a

K e m e n t e r i a n P U

J u l i , 2 0 1 3

HARI SENIN, TANGGAL 8 JULI 2013

PT. ANUGRAH ADYATAMA

Team Leader: Dr. Ir. Rino Wicaksono, MAUD, MURP, IAP

Urban Planner : Tiar Pandapotan Purba, ST

S I S T E M A T I K A P E M B A H A S A N

POKOK BAHASAN:

1. PENDAHULUAN.

2. PEMAHAMAN UMUM MENGENAI RPKPP.

3. METODOLOGI & RENCANA KERJA.

4. PROFIL KAWASAN PERKOTAAN MARTAPURA.

5. PENENTUAN KAWASAN PERMUKIMAN

PRIORITAS (KPP) SESUAI ARAHAN SPPIP.

6. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENANGANAN

KAWASAN.

7. KONSEP PEMBANGUNAN KAWASAN.

8. RENCANA AKSI PROGRAM 5 TAHUN.

9. PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN

KAWASAN TAHAP 1 TAHUN 1.

10.PENUTUP

Slide: 2 © D I T J E N C i p t a K a r y a – P U | P e m e r i n t a h K a b u p a t e n B a n j a r | 2 0 1 3

P E N D A H U L U A N


A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Sasaran

D. Keluaran

E. Lingkup Kegiatan

1.


A. Latar Belakang

1. Seiring meningkatnya jumlah penduduk perkotaan dan makin tingginya arus

urbanisasi, pembangunan kawasan perkotaan Martapura akan dihadapkan pada

suatu tantangan dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan.

2. Perkembangan kawasan permukiman yang tidak terkendali dapat menyebabkan

munculnya permukiman kumuh.

3. Pemerintah daerah Kabupaten Banjar bersama dengan semua pemangku

kepentingan pembangunan permukiman perlu menentukan sub kawasan

permukiman yang akan mendapatkan penanganan prioritas sesuai dengan

potensi dan tantangan yang dihadapi.

4. Kabupaten Banjar perlu melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan

Permukiman Prioritas (RPKPP) yang dilakukan berdasarkan dokumen Strategi

Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP).

P E N D A H U L U A N 1.

Slide: 5 © D I T J E N C i p t a K a r y a – P U | | P e m e r i n t a h K a b u p a t e n B a n j a r | 2 0 1 3

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Menghasilkan rencana aksi program penanganan permasalahan

permukiman serta infrastruktur keciptakaryaan yang ada di dalam

kawasan prioritas sebagai panduan penanganan kawasan.

2. Tujuan

Untuk memberikan pendampingan kepada Pokjanis pemangku

kepentingan dalam rangka memenuhi target/sasaran.



C. Sasaran

Sasaran dari kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan

Permukiman Prioritas untuk Kawasan Perkotaan Martapura adalah:

1. Teridentifikasinya kawasan permukiman yang merupakan prioritas

untuk penanganan pembangunannya;

2. Teridentifikasinya program strategis kawasan permukiman

prioritas;

3. ersusunnya rencana detail desain pembangunan sub kawasan

permukiman prioritas pada tahun pertama.



D. Keluaran

No Keluaran Kegiatan Peserta Laporan

1

1. Arah Kebijakan Pada KPP (SPPIP)

2. Profil KPP (SPPIP)

3. Potensi & Permasalahan

4. Kebutuhan Penanganan

5. Konsep Pembangunan KPP

Pra & FGD 1

1. Pokjanis

2. Tenaga ahli pendamping

3. Tim Teknis Provinsi

4. Satker CK Provinsi

1. Laporan

Pendahuluan

2. Dokumen

Proceding

2

1. Rencana Pembangunan KPP

2. Rencana Aksi Program

3. Pentahapan Kegiatan Pembangunan Pra & FGD 2

1. Pokjanis




5. Tokoh masyarakat

6. Akademisi

1. Dokumen

Proceding

2. Masukan Laporan

Antara

3 1. Kriteria & Indikator Sub KPP (Skoring)

2. Sub Kawasan KPP

Diskusi

Partisipatif

1. Laporan Antara

4

1. Konsep pembangunan Sub Kawasan

2. Rencana Pembangunan Sub Kawasan

3. Masterplan Sub Kawasan

4. Rencana DED Sub Kawasan

FGD 3

1. Pokjanis




1. Laporan Akhir

2. Masterplan

3. Siteplan, RAB

4. Dokumen

Proceding

5

1. Hasil evaluasi

2. Kesamaan hasil RPKPP

Workshop &

Diskusi

1. Pokjanis


3. Satker PKP

1. Dokumen

Proceding

2. Poster, Banner,

Leaflet

6

1. Konsultasi Publik

Diskusi

Terbuka

1. Pokjanis


3. Satker PKP

4. Akademisi

5. Penerima Manfaat

1. Dokumen

Proceding

2. Poster, Banner,

Leaflet

Tabel Keluaran Tahapan Kegiatan

Sumber: Pedoman SPPIP & RPKPP, 2013



E. Lingkup Kegiatan

1. Melakukan kajian terhadap kebijakan, strategi, dan program pembangunan daerah

2. Melakukan identifikasi:

• KPP sesuai arahan SPPIP

• Kebutuhan infrastruktur dan skala prioritas penanganan

3. Menghasilkan rencana aksi program pembangunan permukiman dan infrastruktur

perkotaan pada kawasan prioritas selama 5 tahun

4. Menghasilkan:

• Strategi, program strategis dan pendetailan program pada kawasan prioritas

• Pemilihan kawasan di dalam kawasan prioritas yang akan dilakukan

pembangunannya pada tahap pertama (dilakukan penyusunan rencana penanganan

secara lebih rinci dan operasional, dengan tingkat kedalaman skala perencanaan

1:1000)

5. Mengikuti kegiatan kolokium

6. Menyelenggarakan konsultasi publik

7. Menyusun Rencana Detail Desain (Detailed Engineering Design/DED) untuk

pelaksanaan tahun pertama di dalam sub kawasan (bidang CK)

8. Melakukan diseminasi


P E M A H A M A N U M U M M E N G E N A I R P K P P

Slide: 9

A. Dasar Pemikiran

B. Kebutuhan Penanganan

C. Kedudukan RPKPP

D. Korelasi RTRW Kota dengan SPPIP & RPKPP

E. Korelasi SPPIP dan RPKPP dengan RPIJM

F. Dasar/Sumber Muatan RPKPP

G. Legitimasi Produk

H. Stakeholders

I. Lingkup Kawasan dan Kedalaman Substanri RPKPP

J. Kerangka Isi RPKPP

K. Standar Minimal Album Peta & Gambar RPKPP

© D I T J E N C i p t a K a r y a – P U | | P e m e r i n t a h K a b u p a t e n B a n j a r | 2 0 1 3

2.


A. Dasar Pemikiran

Sumber: Panduan Penyusunan SPPIP RPKPP

Dioperasionalkan melalui

pelaksanaan RPKPP

P E M A H A M A N U M U M M E N G E N A I R P K P P 2.


A. Dasar Pemikiran (Keterkaitan Arah

Pengembanan dan Pembangunan Kota




B. Kebutuhan Penanganan




C. Kedudukan

RPKPP




D. Korelasi RTRW Kab/ Kota dengan SPPIP & RPKPP

Sub-Kawasan

Tahap I (DED

Tahun Pertama)



RTRW KABUPATEN/KOTA


D. Korelasi RTRW Kota dengan SPPIP & RPKPP







STRATEGI PROGRAM LOKASI

LIMA TAHUNAN KE-

I

II III IV

1 2 3 4 5

Pembangunan sarana

dan prasarana

pengendali sampah

Program pengadaan

tong sampah

Kawasan X,

Kawasan Y, dan

Kawasan Z

(Kecamatan A

X X

STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP)

PROGRAM KEGIATAN VOL LOKASI LIMA TAHUNAN KE-

1 2 3 4 5

Program Pengadaan

Tong sampah

Pembelian Tong Sampah 2500

M3

Blok 1, Kecamatan A X X

RENCANA PEMBANGUNAN INVETASI JANGKA MENENGAH (RPIJM)

PROGRAM KEGIATAN VOL LOKASI LIMA TAHUNAN KE-

1 2 3 4 5

Program pengadaan

tong sampah

Pembelian Tong Sampah 1500

M3

Blok 1-C3 X X

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP)


F. Dasar/Sumber Muatan RPKPP

• Di tengah banyaknya dokumen kebijakan yang ada, RPKPP ini pada dasarnya bukan berarti

membuat yang baru; tetapi dapat mengisi yang belum ada namun harus ada;

• Dalam proses penyusunannya, RPKPP merupakan bentuk sinkronisasi, akomodasi, dan adopsi

dari kebijakan dan strategi pembangunan yang ada (Tabel); dan

• SPPIP dan RPKPP juga berorientasi pada pencapaian legitimasi produk berupa adanya rasa

memiliki dan komitmen terhadap hasil yang telah disepakati.




G. Legitimasi Produk




H. Pemangku Kepentingan (Stakeholders)




I. Lingkup Kawasan dan Kedalaman Substanri RPKPP


Kawasan permukiman prioritas merupakan satu kesatuan fungsional

tertentu yang tidak terpisah (memiliki kesamaan permasalahan/tema

penanganan) tanpa merujuk pada batas adminstrasi.

Jumlah kawasan yang ditetapkan dan terpilih minimal 1 (satu) kawasan

dengan luasan per kawasan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak

daerah (Pokjanis). Sebagai acuan luasan untuk kawasan terpilih adalah

hingga 500 Ha atau dapat disesuaikan dengan batas deliniasi kawasan

permukiman yang disepakati.

prioritas untuk dimulai pembangunannya pada tahun pertama dalam

rencana pentahapan pembangunan kawasan. Luasan per kawasan

pengembangan tahap 1 antara 20 - 30 Ha atau lainnya berdasarkan

kesepakatan dengan pihak daerah.



I. Lingkup Kawasan Permukiman Prioritas


Kedalaman substansi dari RPKPP sampai dengan rencana aksi program yang

dijabarkan ke dalam rencana teknis. Rencana aksi program merupakan

penjabaran dari strategi skala kawasan yang dirumuskan pada SPPIP yang

disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan didetailkan pada program tahunan/1

(satu) tahun.

Program yang telah didetailkan untuk tahun pertama pada kawasan

pengembangan Tahap 1, dilakukan penyusunan Rencana Detail Desain (DED)

untuk komponen yang termasuk dalam lingkup bidang cipta karya.

Fokus dari obyek yang diatur didalam RPKPP adalah program dan kegiatan

terkait dengan infrastruktur permukiman perkotaan, yaitu:

• Sistem penyediaan air minum untuk kawasan permukiman;

• Sistem pengelolaan air limbah untuk kawasan permukiman;

• Sistem pengelolaan persampahan untuk kawasan permukiman;

• Sistem drainase permukiman;

• Sistem jaringan jalan lingkungan di dalam kawasan permukiman; dan

• Ruang terbuka hijau (RTH).



J. Kerangka Muatan Produk RPKPP BAGIAN 1: PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

2. Tujuan

3. Sasaran

4. Ruang Lingkup

5. Kedudukan RPKPP

6. Penyajian Dokumen

BAGIAN 2: ARAH KEBIJAKAN

PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR

PERKOTAAN

1. Kebijakan Dalam Spatial Plan

2. Kebijakan Dalam Development Plan

3. Kebijakan Dalam Spatial Plan Dalam

Lingkup Kawasan Prioritas

4. Kebijakan Dalam Development Plan

Dalam Lingkup Kawasan Prioritas

BAGIAN 3: PROFIL UMUM PERMUKIMAN

DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

PERKOTAAN KAWASAN

1. Profil Kawasan

2. Profil Infrastruktur Kawasan

3. Potensi dan Persoalan Permukiman dan

Infrastruktur Permukiman Kawasan

BAGIAN 4: KONSEP DAN RENCANA

PEMBANGUNAN KAWASAN

1. Konsep Pembangunan

2. Rencana Pembangunan

BAGIAN 5: RENCANA AKSI PROGRAM

KAWASAN

1. Rencana Aksi Program Kawasan

2. Pentahapan Kegiatan

3. Pemilihan Sub Kawasan dalam Kawasan

Prioritas

BAGIAN 6: DED

1. Masterplan Kawasan (Konsep 3D)

2. DED




K. Standar Minimal Album Peta & Gambar RPKPP




A. Metodologi

B. Tahapan Kerja

C. Jadwal Pelaksanaan

M E T O D O L O G I & R E N C A N A K E R J A 3.


M E T O D O L O G I & R E N C A N A K E R J A

A. Metodologi Kerja


3


B. Tahapan Kerja

1. PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1.1. Pembentukan POKJANIS Daerah

1.2. Persiapan Dan Pemantapan Rencana Kerja

2. IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN

2.1. Kajian Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah

2.2. Kajian Mikro Kawasan Permukiman Prioritas (KPP) Berdasarkan Arahan

SPPIP

2.3. Identifikasi Potensi dan Permasalahan Pembangunan Permukiman Dan

Infrastruktur Perkotaan (PPIP) pada KPP

3. PERUMUSAN RENCANA AKSI PROGRAM

3.1. Identifikasi Kebutuhan Penanganan Prioritas RPKPP

3.2. Penyusunan Konsep Pembangunan KPP

Penyelenggaraan Pra FGD 1

Penyelenggaraan FGD 1

3.3. Identifikasi Program Penanganan KPP Berdasarkan Arahan SPPIP

3.4. Perumusan Rencana Aksi Program


3.5. Penyusunan Tahapan Pelaksanaan Penanganan Pembangunan Permukiman


P

r

a

&

F

G

D

2



B. Tahapan Kerja

4. PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN PENGEMBANGAN TAHAP 1

4.1. Perumusan Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Pembangunan Tahap I

4.2. Penentuan Kawasan Pembangunan Tahap I

Pelaksanan Diskusi Partisipatif

4.3. Perumusan Konsep Pembangunan Kawasan Pembangunan Tahap I

4.4. Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Pembangunan Tahap I



4.5. Penyusunan Rencana Detail Desain/Ded Kawasan

Keikutsertaan Dalam Kolokium

Penyelenggaraan Konsultasi Publik

5. FINALISASI DAN SOSIALISASI

5.1. Penyempurnaan Rencana Aksi Program dan Rencana Pembangunan

Kawasan Pembangunan Tahap 1

Penyelenggaraan Diseminasi

Pra & FGD 2


C. Jadwal Pelaksanaan Kerja


Keterangan

1 Penandatanganan kontrak

tenaga ahli pendamping

2 Persiapan dan koordinasi di

tingkat provinsi

3 Sosialisasi di tingkat nasional

4 Konsolidasi Tingkat Provinsi

5 Pra FGD-1

6 FGD-1 (Penyusunan Konsep

Penanganan Kawasan)

7 Pra FGD-2

8 FGD-2 (Perumusan Rencana

Aksi Program)9 Diskusi Partisipatif

9 Pra FGD-3

10

FGD-3 (Penyusunan Rencana

Penanganan Kawasan

Pengembangan Tahap I)

11 Kolokium

12 Konsultasi publik

13 Disseminasi

No Tahapan Pelaksanaan KegiatanMaret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober

Bulan Pendampingan Penyusunan RPKPP

Sumber: Olahan Konsultan, 2013


P R O F I L K A W A S A N P E R K O T A A N M A R T A P U R A


A. Profil Kawasan Perkotaan Martapura

4.


1. Delineasi Kawasan Perkotaan Martapura

1. Perlu disingkronkan antara dokumen RTRW, RDTR serta peta yang menetapkan

delineasi Kawasan Perkotaan Martapura.

2. Dalam menentukan delineasi Kawasan Perkotaan Martapura, dengan

menggunakan pendekatan sebagai berikut:

• Mempertimbangkan karakteristik sebuah kawasan perkotaan, yang umumnya terbangun,

serta arahan terhadap kecamatan yang ada dalam lingkup Kawasan Perkotaan

• Melakukan super impose peta tutupan lahan dengan rencana pola ruang permukiman di

ketiga kecamatan (Kec. Martapura Barat, Martapura Kota, dan Martapura Timur) yang

terdapat dalam RTRW Kabupaten Banjar.

• Melakukan superimpose hasil no.2 dengan hasil kegiatan survei

3. Dari hasil superimpose, diperoleh luasan Kawasan Perkotaan Martapura,

yaitu 8.376 Ha


PROFIL K AWAS AN PERKOTAAN M ARTAPUR A 4.


2. Hasil Superimpose Tutupan Lahan dan Pola Ruang Permukiman


Sumber: SPPIP Kabupaten Banjar 2012



3. Sejarah Kawasan Perkotaan Martapura

Periode/Masa KEJADIAN

Perpindahan

Pusat

Pemerintahan ke

Martapura

• Pada tahun 1559 Pedagang-pedagang Banjar di Kesultanan Banten diserang oleh Kompeni

• Pada tahun 1607 utusan dagang Belanda di Kesultanan Banten dibunuh

• Pada tahun 1612 Belanda melakukan balas dendam dengan menyerbu, menembak, dan membakar Kerjajaan

Banjar di Kuin Banjarmasin

• Pada tahun 1620, Sultan Musta‟in Billah melakukan pemindahan pusat pemerintahan secara berangsur-angsur

dari Kuin ke Muara Tambangan, Batang Banyu, Kayu Tangi sampai Ke Martapura

Pembentukan

Kabupaten

Banjar

• Juni 1860, Kesultanan Banjar dihapuskan oleh Belanda

• Status Kesultanan Banjar masuk ke dalam Keresidenan Afdeling Martpura dan Timur Borneo. Afdeling

Martapura terbagi dalam 5 distrik, yaitu Distrik Martapura, Riam Kanan, Riam Kiwa, Banua Ampat, dan

Margasari

• Perubahan dalam keorganisasian pemerintahan Hindia Belanda, di mana di bahawah Afdeling terdapat

Ondeafdeling dan distrik, sehingga Martapura menjadi Onderafdeling di bawah Afdeling Banjarmasin. Afdeling

dipimpin oleh Controleur dan Kepala Distrik merupakan seorang Bumi Putera dengan Pangkat Kiai

• Pada tanggal 27 Desember 1949, ditetapkan Daerah Otonomi Kabupaten Banjarmasin, yang melingkupi 4

Kewedanana, termasuk Martapura.

• DPRDS pada tanggal 27 Februari 1952, mengusulkan perubahan nama Kabupaten Banjarmasin menjadi

Kabupaten Banjar yang disetujui dengan Undang-Undang Darurat 1953, kemudian dikukuhkan dengan

Undang-Undang No.27 Tahun 1959

SEJARAH SINGKAT:

• Kabupaten Banjar dengan Ibukotanya Martapura, dulunya menjadi pusat pemerintahan Kerajaan

Banjar.

• Kerajaaan Banjar di Kabupaten Banjar di mulai pada tahun 1612, dimasa pemerintahan Sultan Musta‟in

Billah yang dikenal dengan Pangeran Kecil, keraton dipindahkan dari Banjarmasin ke Kayu Tangi atau

Telok Selong Martapura, karena keraton di Kuwin dihancurkan Belanda.



B. Profil Kawasan Perkotaan Martapura

4. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

• Karakteristik Kota:

• Merupakan Kota Intan, karena terkenal sebagai pusat

transaksi penjualan intan dan tempat penggosokan

intan

• Terkenal juga dengan sebutan Kota santri, karena

banyaknya santri yang sekolah dan menuntut ilmu

keislaman

• Suku:

• Sebagian besar masyarakat yang tinggal di

Martapura adalah suku bangsa Banjar atau biasa

disebut Urang Banjar

• Mata Pencaharian:

• Petani (Petani, Pekebun, Peternak, Pembudidaya

Ikan)

• Pedagang

• Penambang




5. Potret Permukiman Eksisting

1

Kawasan Permukiman

Perbatasan Banjar

dengan Tapin

2

Kawasan Permukiman

Heritage

3

Kawasan Permukiman

Pendukung Kegiatan

Pertanian Sawah

4 Kawasan Permukiman di

sekitar Pusat

Perdagangan

1

2

3 4





6. Potret Permukiman Eksisting

9

Kawasan Permukiman

Pendukung Kegiatan

Minapolitan

8

Kawasan Permukiman

Pendukung Kegiatan

Perkebunan

6

Kawasan Permukiman

Pusat Bisnis Martapura-

Banjarbaru

5

Kawasan Permukiman

Baru Pendukung Pusat

Pemerintahan

Kabupaten

7

Kawasan Permukiman

Pemerintahan

Kabupaten

6 5 7

8 9




P E N E N T U A N K P P S E S U A I A R A H A N S P P I P

Slide: 37 © D I T J E N C i p t a K a r y a – P U | P e m e r i n t a h K o t a C i l e g o n | 2 0 1 1

A. Pertimbangan Penentuan Kawasan Permukiman Prioritas (KPP)

B. Penetapan Kawasan Permukiman Prioritas (KPP)

C. Profil Kawasan Prioritas


5.

A. Pertimbangan Penentuan KPP

• Kawasan prioritas adalah kawasan permukiman yang disepakati oleh pihak

daerah sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis dalam konteks

pembangunan kota dan merupakan prioritas dalam pembangunan dan

pengembangannya.

• Pertimbangan dalam penetapannya :

• Memiliki Urgenitas Penanganan;

• Memiliki Kontribusi Dalam Penanganan Permasalahan Kota;

• Memiliki Kontribusi Dalam Stimulasi Pembangunan Dan Pengembangan

Kota;

• Sesuai Kebijakan Pembangunan Dan Pengembangan Kota;

• Memiliki Dominasi Permasalahan Terkait Bidang Cipta Karya; Dan

• Memiliki Dominasi Penanganan Melalui Bidang Cipta Karya.



P E N E N T U A N K P P S E S U A I A R A H A N S P P I P 5.

B. Identifikasi Kawasan Permukiman Prioritas

Tabel Identifikasi Kawasan Permukiman Prioritas Berdasarkan SPPIP

No Kawasan Keterangan

1 Kawasan Permukiman Kumuh Murung

Keraton Jawa

• Permukiman kumuh dan rawan

banjir eksisting 2

Kawasan Permukiman Kumuh Murung

Keraton - Kenanga

3 Kawasan Permukiman Kumuh Antasan

Senor Hilir

4 Kawasan Permukiman Tanjung Rema • Permukiman rawan banjir

eksisting

5 Kawasan Permukiman Tanjung Rema Darat • Permukiman rawan banjir

eksisting

6 Kawasan Permukiman Cagar Budaya Teluk

Selong Ulu

• Permukiman heritage/cagar

budaya

7 Kawasan Permukiman Agropolitan Keramat • Permukiman pendukung kegiatan

agropolitan dan rawan banjir

8 Kawasan Permukiman Kampung Pegawai

Indera Sari

• Permukiman baru pendukung

kegiatan pusat pemerintahan

kabupaten




B. Identifikasi Kawasan Permukiman Prioritas


P E N E N T U A N K P P S E S U A I A R A H A N S P P I P

B. Penilaian Penentuan Kawasan Prioritas


KRITERIA INDIKATOR

Ka

wasan

Pe

rmu

kim

an

Ku

mu

h M

uru

ng

Ke

rato

n –

Ja

wa

Ka

wasan

Pe

rmu

kim

an

Ku

mu

h M

uru

ng

Ke

na

ng

a

Ka

wasan

Pe

rmu

kim

an

Ku

mu

h A

nta

sa

n S

nr.

Hilir

Ka

wasan

Pe

rmu

kim

an

Ta

nn

jun

g R

em

a

Ka

wasan

Pe

rmu

kim

an

Ta

nju

ng

Re

ma

Da

rat

Ka

wasan

Pe

rmu

kim

an

Ca

gr.

Bd

ua

ya

Te

luk

Se

lon

g U

lu

Ka

wasan

Pe

rmu

kim

an

Ag

rop

ollit

an

Ke

ram

at

Ka

wasan

Pe

rmu

kim

an

Ka

mp

un

g P

eg

aw

ai

Ind

we

ra S

ari

A

Kesiapan Kws

Menerima

Penanganan

1 Status lahan pada kws legal (tdk sengketa) 5 5 5 5 5 5 5 5

2 Masy. kondusif menerima penanganan 5 5 3 5 5 3 3 3

3 Aparat lokal mendukung penanganan 5 5 3 3 3 3 3 3

B Urgenitas

Penanganan

1 Kondisi Permasalahan dalam Kws 5 5 5 3 3 0 0 0

2 Kebutuhan Percepatan Pembangunan Kws

Baru 5 5 5 3 0 3 3 3

3 Kebutuhan Pengendalian Pertumbuhan Kws

Cepat Tumbuh 5 3 3 0 0 0 0 0

C Sesuai kebijakan

pembangunan kota

1 Terletak pada Kawasan Strategis dalam RTRW 5 5 5 5 5 5 5 5

2 Kesesuaian dengan Program dalam RPJMD 5 5 5 5 5 5 5 5

3 Terletak pada Lokasi Prioritas Bidang CK

dengan RPIJM Kota 5 5 5 5 5 5 3 5

D

Kontribusi dalam

penanganan

permasalahan kota

1 Kekumuhan Kawasan (Bangunan & PSU) 5 5 5 3 3 0 0 0

2 Genangan atau Banjir 5 5 5 5 5 3 3 3

3 Kesulitan Air Bersih/Minum 5 5 5 3 3 3 3 3

E

Kontribusi dalam

stimulasi

pembangunan kota

1 Letak Strategis Kws dlm Konstelasi Kota 5 5 5 3 3 5 5 5

2 Fungsi Strategis Kws dlm Konstelasi Kota 5 5 0 3 3 5 5 5

F

Dominasi

permasalahan terkait

bidang

keciptakaryaan

1 Dominasi Permasalahan Sekt. Drainase 5 5 5 5 5 5 5 0

2 Dominasi Permasalahan Sekt. Air Bersih 5 5 5 3 3 3 3 3

3 Dominasi Permasalahan Sekt. Sanitasi 5 5 5 3 3 3 3 0

4 Dominasi Permasalahan Sekt. Persampahan 5 5 5 3 3 3 3 3

G

Dominasi

penanganan melalui

bidang

keciptakaryaan

1 Dominasi Penanganan Sekt. Drainase 5 5 5 5 5 5 5 5

2 Dominasi Penanganan Sekt. Air Bersih 5 5 5 3 3 3 3 3

3 Dominasi Penanganan Sekt. Sanitasi 5 5 5 3 3 3 3 3

4 Dominasi Penanganan Sekt. Persampahan 5 5 5 3 3 3 3 3

TOTAL PENILAIAN = 110 108 99 79 76 73 71 63

URUTAN SKALA PRIORITAS = 1 2 3 4 5 6 7 8

C. Profil Kawasan Permukiman Prioritas



1. Kawasan Permukiman Kumuh Murung Keraton – Jawa (Ranking I, Skor: 110)

Profil lokasi

• Deskripsi Lokasi: • Kawasan terletak di bantaran Sungai

Martapura • Merupakan lingkungan padat penduduk. • Terletak relatif di pusat kota

• Administratif: • Masuk dalam Lingkup Kelurahan Murung

Keraton dan sebagian Kelurahan Jawa dengan luas 0,35 Km2

• Kependudukan: • Jumlah Penduduk: 4.199 jiwa, L: 2.171 jiwa &

P: 2.028 jiwa • Kondisi Ke-Cipta Karya-an

• Kondisi rumah relatif padat &kurang layak huni

• Konstruksi fisik bangunan dari kayu & seng • Sanitasi langsung dibuang ke sungai • Infrastruktur lainnya relatif belum memadai


A. Peta Administrasi RT B. Pembagian Sub Kawasan C. Permasalahan Umum KPP 1 (Murung Keraton – Jawa) D. Inventarisasi Potensi, Permasalahan, Tantangan,

Hambatan dan Kebutuhan Penanganan Kawasan E. Kebutuhan Penanganan Kawasan F. Hasil FGD 1

I D E N T I F I K AS I K E B U T U H AN P E N AN G AN A N K AWAS A N 6 .

A. Peta Administrasi RT (Kel.Murung Keraton) & Kel.Jawa


6 . I D E N T I F I K AS I K E B U T U H AN P E N AN G AN A N K AWAS AN

PETA PEMBAGIAN SUB KAWASAN

RT.02

RT.03

RT.04

RT.05

RT.06

RT.11

RT.01

RT.07 RT.08

RT.09

RT.10

Kel.Jawa

B. Pembagian Sub Kawasan


A

B

C

PETA PEMBAGIAN SUB KAWASAN

35,5 ha


C. Permasalahan Umum KPP 1 Kelurahan Murung Keraton – Jawa


1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Muara kali Mati Genangan air & sampah

Jalan lingkungan Sanitasi di tepi sungai

Kali Mati Penumpukan sampah

• Kejadian banjir 2x setahun pada RT 001 s/d

RT 008, ketinggian mencapai 1-2 m.

• Tidak berfungsinya kali mati sebagai

drainase sekunder skala kawasan.

• Manajemen persampahan yang buruk.

• Jaringan jalan yang tidak dilengkapi dengan

drainase.

• Manajemen sanitasi lingkungan yang buruk.


C. Permasalahan Umum Kawasan KPP 1 (Bangunan)


1

3

5

2

4

6

1

2

3

4

5

6

Rumah permanen Rumah konstruksi Kayu

Rumah konstruksi kayu Rumah konstruksi kayu

Rumah konstruksi kayu Rumah konstruksi kayu

1

2

3

4

5

6


• Tingkat kerapatan bangunan yang

tinggi, tidak ada jarak kenyamanan

antar bangunan;

• Berdampak kepada (rawan) bahaya

kebakaran pada musim kering,

korsleting listrik.

C. Permasalahan Kawasan KPP 1 (Jalan Lingkungan)


1

3

5

2

4

6

Jalan aspal Jalan di pasar

Jalan beton Jalan beton

Jalan titian kayu Jalan beton

6

5

4

3

2

1

• Tidak lengkapnya fasilitas jalan seperti

drainase membuat jalan aspal (jalan utama

lingkungan) semakin rusak.

• Jalan lingkungan (kontruksi beton) yang ada

menahan pergerakan air hujan disertai dengan

tingkat resapan air yang rendah di KPP

membuat banjir dan genangan air lebih lama

di lingkungan perumahan.

• Jalan titian kayu yang tidak dipelihara dengan

baik memberi dampak kepada tingkat

kebisingan saat kendaraan roda dua melintas


C. Permasalahan Kawasan KPP 1 (Drainase)


1

3

5

2

4

6

6

Drainase besar Kali mati

Drainase di tepi jalan lingkungan Genangan air di rumah warga

Genangan air tidak mengalir Genangan air tidak mengalir

3

4

5

1

2

• Tidak berfungsinya drainase sekunder,

memberi dampak kepada jaringan drainase

tersier (rumah) tersumbat dan mengakibatkan

luapan dan genangan didalam lingkungan

rumah.

• Pembuangan sampah di kolong rumah juga

mengakibatkan tersumbatnya fungsi drainase

dan banjir pada musim hujan/air sungai naik.


C. Permasalahan Kawasan KPP 1 (Air Bersih)


1

3

2

4

1

2

3

4

5

6

Sumber air bersih PDAM Sumber air bersih pribadi

Pompa tangan Sumber air bersih bantuan PNPM

1

3 4

2

• Tingkat aksesibilitas terhadap air bersih yang

rendah oleh masyarakat disiasati melalui

sumur bor + tangki bersama yang dikoordinasi

oleh RT.


C. Permasalahan Kawasan KPP 1 (Sanitasi)


1

3

5

2

4

6

1

2

3

4

5

6

Kegiatan cuci Kegiatan cuci

Mandi di sumber air bersih BAB di belakang rumah

MCK RT.10 Kegiatan mandi

2

3

1

5

6

4

• Tingkat aksesibilitas yang rendah terhadap

(kepemilikan individual) sanitasi/MCK

membuat masyarakat memilih menggunakan

air sungai Martapura sebagai sumber air

mandi, cuci dan BAB.

• Sistem sanitasi ini harus diputus bertahap

melalui peningkatan kualitas lingkungan

kawasan permukiman dan mengubah pola

pikir bahwa sungai sebagai Banyu sumber

kehidupan. (Mata Pencaharian; Perternakan

ikan, Sumber Air Baku, Pengembangan

Potensi Ekonomi Wisata)


C. Permasalahan Kawasan KPP 1 (Sampah)


1

3

5

2

4

6

1

2

3

4

5

6

Sampah di bantaran sungai Sampah di bawah rumah warga

TPST Pasar Bank sampah pasar

Papan himbauan sampah Penumpukan sampah

1

2

5 6

3

4

• Perilaku membuangan sampah oleh

masyarakat dilingkungannya sendiri, tidak

peduli dengan dampak baliknya.

• Dikarenakan KPP 1 merupakan kawasan

dengan fungsi campuran, yakni perdagangan,

pasar dan jasa serta permukiman, maka

• Pemerintah Kab/Kota perlu meningkatkan

layanan keciptakaryaan pada kawasan fungsi

perdagangan/pasar dengan visi Pasar Bersih,

Nyaman dan Sehat, sehingga

• Volume sampah di kawasan permukiman juga

dapat terlayani dengan baik.


C. Permasalahan Kawasan KPP 1 (Kebakaran)


1

2

Hydrant Halaman

Mobil pompa pemadam kenbakaran

1

2

3

4

5

6

3

1

2 4

• Tingkat kerapatan bangunan yang tinggi,

menimbulkan potensi dampak rawan

kebakaran didalam lingkungan perumahan.

• Saat ini ada 5 (lima) pos swasta yang melayani

(siaga) kawasan KPP 1.


D. Inventarisasi Potensi, Permasalahan, Tantangan, Hambatan

No. Aspek Potensi Permasalahan Tantangan Hambatan 1 Fisik Potensi lahan kosong untuk

Pengembangan RTH yang Berfungsi sebagai taman bermain anak dan penempatan MCK

Kepadatan bangunan kawasan yang mencapai >70%

- Warga yang tidak mau melepas tanahnya untuk kepentingan Umum walaupun memiliki tanah yang berlebih.

Kelancaran Drainase diantara rumah yang tersumbat agar tidak tergenang air

Terdapat genangan air karena tertahan oleh jalan llingkungan

Kelancaran aliran air untuk drainase

Struktur jalan yang sudah dibeton, harus diperbaiki agar dapat dillalui air.

Kebersihan Kawasan dengan penyiapan tempat sampah

Kurangnya tempat sampah dan TPS

Penyediaan Tempat sampah dan TPS beserta lahannya dan Tambahan armada pengangkut sampah

Kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, keterbatasan tempat sampah, lahan untuk TPS.

Ketersediaan air bersih (Sebagian)

Kepadatan Penduduk dan penyediaan PDAM yang masih terbatas

Ketersediaan Air Bersih secara menyeluruh

Jaringan air bersih yang masih belum menyeluruh

Pengadaan MCK Keterbatasan lahan untuk membangun MCK

Kebutuhan MCK karena keterbatasan masyarakat akan Jamban didalam rumah

Warga yang tidak mau melepas tanahnya untuk pembuatan MCK dan lahan yang dimiliki PEMDA yang Terbatas


No. Aspek Masalah Dampak Yang Terjadi Lokasi Kebutuhan Penanganan

1 Fisik

Status lahan (surat hijau, sewa, lahan Negara)

Konflik Tanah Seluruh Kawasan Normalisasi sungai dan pembersihan sampah

Aliran sungai yang terhambat Banjir pasang Sepanjang sungai Normalisasi sungai dan pembersihan sampah

Drainase tersumbat Banjir Hampir Seluruh Kawasan Perbaikan saluran drainase

Minimnya sambungan rumah PDAM

Terbatasnya pasokan air bersih

Sebagian Kawasan Penambahan Sambungan PDAM

Penanganan sampah yang tidak tuntas

Menumpuknya sampah Hampir Seluruh Kawasan Pengelolaan dan penambahan tempat sampah

Kualitas bangunan yang buruk Rumah tidak sehat dan layak Sebagian Kawasan Perbaikan rumah

Kepadatan bangunan (kerapatan) tinggi

Rawan kebakaran Seluruh RT 001 s/d RT 009 Penataan dan pengendalian

E. Kebutuhan Penanganan Kawasan Sumber: Analisis Konsultan, 2013

Sumber: Analisis Konsultan, 2013


F. Hasil FGD 1


F.1. Sektor yang dimasukkan ke Rencana Aksi Program;

1. Jalan lingkungan perumahan

2. Drainase

3. Sanitasi rumah tinggal

4. Persampahan

5. RTH

F.2. Sektor yang di DED-kan;

1. Jalan lingkungan dan drainase;

2. Jaringan dan unit sistem sanitasi rumah tinggal;

3. Sistem dan unit pengolahan sampah di daratan dan terapung di S.

Martapura;

4. Bangunan MCK pada bantaran sungai.


7 . K O N S E P P E M B AN G U N A N K AWAS A N P R I O R I TAS

A. Pendekatan

B. Strategi Dan Program Pembangunan Yang

Diarahkan SPPIP

A. Pendekatan Berdasarkan Fungsi/Kegiatan Blok Kawasan dan Fungsi

Struktur Pembentuk Kawasan



A

B

C

Konsep Sub

KPP

Improvement Services

Peningkatan pelayanan perkotaan

sektor ke-Ciptakarya-an

C, B

Improvement Quality Environment,

Settlement:

• Peningkatan kualitas lingkungan

program ke-ciptakarya-an, Bina

Marga (BM) dan program sumber

daya air (SDA)

• Pengendalian dan penataan kembali

bangunan, khususnya pada

bantaran kali mati

• Percontohan perumahan yang

bersih, sehat dan nyaman.

• Kemungkinan resettlement

(Pemukiman kembali)

A

Kegiatan Utama Sub

KPP

Rumah Ibadah, Mall, Pasar , Pendidikan,

Keamanan, Jasa, RTH

(Pelayanan Skala Kota) C, B

Permukiman kepadatan tinggi, kumuh A

Settlement,

Kali Mati 2

Sumber: Analisis Konsultan, tahun 2013

A

B.1. Strategi & Program Pembangunan Yang Diarahkan SPPIP



Strategi Program Pelaksana Tahun

Pengendalian

Pertumbuhan

Kawasan

Pendataan Bangunan PU, Perkim 2013 2014

Pengendalian Pembangunan melalui IMB PU, Perkim 2013 2014

Pengawasan secara Berkala PU, Perkim 2013 2014

Peningkatan

Kualitas

Permukiman

Penataan bangunan dan lingkungan PU, Perkim 2013 2014

Peningkatan kualitas lingkungan secara swadaya Masyarakat 2013 2014

Penyediaan

Pelayanan Air

Minum

Penyediaan air bersih/minum secara swadaya

oleh masyarakat

Masyarakat 2013 2014

Pemberian bantuan fisik penyediaan air

bersih/minum secara swadaya oleh pemerintah

PU, Perkim 2013 2014

Pengembangan hidran umum PU, Perkim 2013 2014

Peningkatan kualitas dan kapasitas distribusi air

minum PDAM


Pengembangan reservoir umum oleh PDAM atau

pemerintah


Sumber: SPPIP Kabupaten Banjar, tahun 2012

B.2. Program Pembangunan Yang Diarahkan SPPIP




Penataan Tepi

Sungai Martapura Konsolidasi Lahan Sempadan Sungai PU, Perkim 2013

Revitalisasi Permukiman Sempadan Sungai PU, Perkim 2013

Pembangunan Jalan Tepi Sungai PU, Perkim 2013

Penataan Kawasan Tepi Sungai PU, Perkim 2013

Normalisasi Sungai

Martapura Pengerukan Sungai PU, Perkim 2013 2014

Pembangunan Turap/Bronjong PU, Perkim 2013

Peningkatan

Kualitas Jalan dan

Penataan Jaringan

Drainase

Program Pengembangan sumur resapan

dalam kaveling sesuai kebutuhan


Program Pengembangan sumur biopori dalam

kaveling


Peningkatan kualitas jalan lingkungan dan

Drainase tersier


Perbaikan jalan lingkungan dan Drainase

tersier


Pembangunan jalan lingkungan dan Drainase

tersier



B.3. Strategi & Program Pembangunan Yang Diarahkan SPPIP




Pengelolaan Sistem

Sanitasi Pengembangan sistem pengelolaan sanitasi

domestik secara swadaya oleh masyarakat


Bantuan fisik sistem pengelolaan sanitasi

komunal oleh pemerintah

PERKIM, PU 2013

Bantuan fisik sistem pengelolaan sanitasi

komunal melalui CSR

Swasta 2014

Pengembangan jaringan perpipaan limbah

terpusat

PERKIM, PU 2014

Pengembangan sistem pengelolaan sanitasi

untuk fungsi khusus

PERKIM, PU,

Swasta

2014

Pengelolaan Sistem

Persampahan Pengembangan pengelolaan persampahan

domestik


Penyediaan tempat sampah umum DK, PERKIM 2013 2014

Penyediaan TPS skala lingkungan dan kawasan DK, PERKIM 2014 2015

Penyediaan layanan pengangkutan sampah DK, PERKIM 2015 2016

Pengembangan sistem pengolahan sampah

skala kawasan

DK, PERKIM 2015 2016


B.4. Strategi dan Jumlah Program Pembangunan Yang

Diarahkan SPPIP Pada Tahun 2013 Dan 2014



No Strategi ∑ Program

2013 2014

1 Pengendalian Pertumbuhan Kawasan 3 3

2 Peningkatan Kualitas Permukiman 2 2

3 Penyediaan Pelayanan Air Minum 3 3

4 Penataan Tepi Sungai Martapura 3 -

5 Normalisasi Sungai Martapura 2 1

6 Peningkatan Kualitas Jalan dan Penataan Jaringan

Drainase

- 5

7 Pengelolaan Sistem Sanitasi 2 4

8 Pengelolaan Sistem Persampahan 2 3


8 . R E N C AN A AK S I P R O G R AM 5 TAH U N

A. Skenario Pentahapan Penanganan KPP

B. Peta Dan Matrik Penanganan KPP

A. Skenario Pentahapan Penanganan KPP


8 . R E N C AN A AK S I P R O G R AM

No Prinsip dasar

1 Jangka waktu penanganan adalah 5 tahun.

2 Ketersediaan anggaran di Pusat (Ditjen CK) dan pemerintah daerah.

3 Kesiapan masyarakat penerima dampak positif dan kesiapan ekonomi masyarakat.

4 Penanganan program pertahun dapat disesuaikan dengan kebutuhan kawasan dan

prioritas.

5

Berdasarkan hasil diskusi (FGD 1) dan pengamatan lapangan, prioritas penanganan

kawasan dimulai dari; (i) jalan lingkungan dan drainase; (ii) sanitasi/MCK; dan (iii)

persampahan.

6

Pendekatan yang digunakan untuk pembagian blok didalam sub kawasan dan

pentahapan program;

• Pendekatan fungsi blok kawasan.

• Pendekatan fisik topografi.

• Pendekatan kemampuan ekonomi penduduk di blok fungsi kawasan.

• Arahan SPPIP Kabupaten Banjar, tahun 2012.

• Intervensi/Bantuan pemerintah daerah dan atau pusat melalui Ditjen Cipta Karya,

Kementerian Pekerjaan Umum.

Sumber: Olahan Konsultan, tahun 2013

B. Peta dan Matrik Penanganan KPP 5 Tahun



Gambar Peta Penanganan Secara Spasial Program Tahun – Lokasi/Blok

I II III IV V

Jalan dan

Drainase

(Prioritas 1)

A1, A2 A2, A3 A3, A4 B1, B2,

C5, C3

C1,

C2,

C4

Sanitasi/MCK

(Prioritas 2) A1, A2 A2, A3 A3, A4

B1, B2,

C5, C3

C1,

C2,

C4

Persampahan


B1, B2,

C5, C3

C1,

C2,

C4

Air Bersih


B1, B2,

C5, C3

C1,

C2,

C4

RTH (Ruang

Terbuka Hijau)

(Prioritas 5)

A1, A2 A2, A3 A3, A4 B1, B2,

C5, C3

C1,

C2,

C4

Fasilitas PBK


B1, B2,

C5, C3

C1,

C2,

C4

A1

A2

B1

A3

A4

B2

C1

C2 C3

C4 C5


B.1. Peta dan Matrik Penanganan KPP Tahun Ke 1




I II III IV V

Jalan dan

Drainase A1, A2 A2, A3 A3, A4

B1, B2,

C5, C3

C1,

C2,

C4

Sanitasi/MCK

A1, A2 A2, A3 A3, A4

B1, B2,

C5, C3

C1,

C2,

C4

Persampahan

A1, A2 A2, A3 A3, A4

B1, B2,

C5, C3

C1,

C2,

C4

Air Bersih

A1, A2 A2, A3 A3, A4

B1, B2,

C5, C3

C1,

C2,

C4

Ruang Terbuka

Hijau (RTH) A1, A2 A2, A3 A3, A4

B1, B2,

C5, C3

C1,

C2,

C4

Fasilitas PBK

A1, A2 A2, A3 A3, A4

B1, B2,

C5, C3

C1,

C2,

C4

A1

A2

B1

A3

A4

B2

C1

C2 C3

C4 C5






I II III IV V

Jalan dan


B1, B2,

C5, C3

C1,

C2,

C4

Sanitasi/MCK A1, A2 A2, A3 A3, A4 B1, B2,

C5, C3

C1,

C2,

C4

Persampahan A1, A2 A2, A3 A3, A4 B1, B2,

C5, C3

C1,

C2,

C4

Air Bersih A1, A2 A2, A3 A3, A4 B1, B2,

C5, C3

C1,

C2,

C4

Ruang Terbuka


B1, B2,

C5, C3

C1,

C2,

C4

Fasilitas PBK A1, A2 A2, A3 A3, A4 B1, B2,

C5, C3

C1,

C2,

C4

A1

A2

B1

A3

A4

B2

C1

C2 C3

C4 C5





Gambar Peta Penanganan Secara Spasial Program

Tahun – Lokasi/Blok

I II III IV V

Jalan dan


B1, B2,

C5, C3

C1,

C2,

C4


C5, C3

C1,

C2,

C4


C5, C3

C1,

C2,

C4


C5, C3

C1,

C2,

C4

Ruang Terbuka


B1, B2,

C5, C3

C1,

C2,

C4


C5, C3

C1,

C2,

C4

A1

A2

B1

A3

A4

B2

C1

C2 C3

C4 C5






I II III IV V

Jalan dan


B1, B2,

C5, C3

C1,

C2,

C4


C5, C3

C1,

C2,

C4


C5, C3

C1,

C2,

C4


C5, C3

C1,

C2,

C4

Ruang Terbuka


B1, B2,

C5, C3

C1,

C2,

C4


C5, C3

C1,

C2,

C4

A1

A2

B1

A3

A4

B2

C1

C2 C3

C4 C5


9 . P E R U M U S A N R E N C A N A P E N A N G A N A N K AWA S A N TA H A P 1 TA H U N

1

A. Tahapan Perumusan Penentuan Kawasan Prioritas

Dan Program Prioritas

B. Sistem Dan Desain Penanganan Sektor

A.1. Tahap Perumusan Penentuan Kawasan Pembangunan Tahap 1


9. PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN TAHAP 1 TAHUN 1

No Tahapan Perumusan

1 Merumuskan kriteria dan indikator;

2 Pemilihan dan penentuan kawasan tahap 1;

3 Perumusan konsep penanganan kawasan;

4 Penyusunan rencana berskala 1:1000;

5 Penyusunan DED tahap 1;

6 Kegiatan kolokium;

7 Konsultasi publik;

B. Tahap Perumusan Penentuan Prioritas Program Ke-ciptakarya-an

1. Jalan Lingkungan dan Drainase.

2. Sanitasi/MCK.

3. Persampahan.

4. Air bersih.

5. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

6. Fasilitas Pemadam Kebakaran

Berdasarkan hasil FGD 1 pada bulan

Mei 2013 serta berdasarkan hasil

diskusi dengan RT 004/RT 005 dan

pengamatan lapangan dengan

pemangku kepentingan di KPP 1

Murung Keraton-Jawa, beberapa

program prioritas adalah;

√

√

√

×

×

×




No Kriteria/Indikator

Sub

Kawasan/Blok

A B C

1 Urgenitas terhadap penanganan akar permasalahan kawasan

a • Mempunyai korelasi positif terhadap penanganan akar permasalahan √ √ ×

b • Sesuai dengan tahapan penanganan akar permasalahan kawasan √ × ×

c • Mempunyai implikasi positif terhadap lokasi lainnya √ √ ×

2 Jaminan keberlanjutan program dan penuntasan masalah

a • Potensi konflik rendah (konflik lahan, konflik sosial, dsb) √ √ ×

b • Dukungan kelembagaan masyarakat √ √ ×

c • Historical kawasan √ × ×

d • Keluwesan dalam penyusunan rencana aksi √ √ ×

3 Berpotensi untuk menjadi pilot project dalam skala kawasan dan kota

a • Keragaman penanganan infrastruktur bidang cipta karya √ √ ×

b • Aspek yang ditangani secara menyeluruh (fisik sosial, ekonomi) √ × ×

c • Model penanganan dapat direplikasikan pada lokasi lain (best practice) √ √ ×

A Sub Kawasan Terpilih

Tabel Kriteria/Indikator Penentuan Kawasan


A.3. Tahap Perumusan Penentuan Program Prioritas Pembangunan Tahap 1



N

o

Kriteria Prioritas Sub Kawasan/Blok

1 Prioritas utama yang langsung dirasakan oleh

masyarakat setempat A B C

Indikator Fungsi Kawasan :

Perumahan Kepadatan Tinggi (Kumuh) √ × ×

Indikator Permasalahan:

Program Air Bersih √ √ ×

Program Jalan Lingkungan dan Drainase √ √ ×

Program Persampahan √ √ √

Program MCK √ × ×

Program RTH √ × ×

Program Fasilitas Pemadam Kebakaran √ √ √

Program SDA (Banjir) √ √ √

A

Sub Kawasan Terpilih

Tabel Kriteria/Indikator Penentuan Prioritas Program





N

o

Kriteria Komponen

Program Ke-ciptakarya-an Sub

KPP

A

Jalan dan

Drainase

(1)

Persam

pahan

(2)

MCK/

Limbah

(3)

Air

Bersih

(4)

RTH

(5)

Fas.

PBK

(6)

1

Komponen yang dibangun

memberi dampak nyata terhadap

perbaikan lingkungan

√ √ √ √ √ √ FGD 2

2

Komponen yang dibangun terlihat

secara visual (konstruksi) untuk

memberi dorongan moril bahwa

penataan lingkungan berdampak

positif

√ √ √ √ √ √ FGD 2

3

Komponen yang dibangun mudah

dilaksanakan pembangunannya

dan tidak berada dalam

tanah/lahan yang disengketakan

√ √ √ √ √ √ FGD 2

4

Komponen yang dibangun dapat

tercukupi oleh pembiayaan yang

telah disediakan

√ √ √ √ √ √ FGD 2

Tabel Kriteria/Indikator Komponen Program Prioritas





No Program

Keciptakaryaan

Design/Lokasi Keterangan

1 Jalan lingkungan 1. Jalan lingkungan sisi barat

menghubungkan RT 4 s/d RT 9.

2. Peningkatan pemeliharaan jalan (aspal)

utama lingkungan

1. Dapat dilalui oleh mobil Ambulance

2. Dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran

2 Persampahan 1. Tong sampah 2 unit per 5 KK

2. Design terintegasi dengan jalan

lingkungan.

3. Disesuaikan dengan jalan lingkungan

dan sebaran rumah.

1. Pada tong sampah dituliskan nama KK.

2. Design tong dituliskan sampah busuk dan tidak

busuk.

3. Terintegrasi dengan pengangkutan melalui

gerobak ke TPS kawasan, pengangkutan oleh

Truk Dinas Kebersihan ke TPA

4. Menerapkan sistem retribusi

3 Sanitasi/MCK 1. Design Septiktank

2. Design bak air lemak

3. Setiap rumah

1. Adaptif lingkungan di kawasan,

2. Terletak diatas tanah/dibawah rumah panggung

3. Terintegrasi dengan pengangkutan sistem

pengangkutan truk tinja dan IPLT Kota/Kab

4 Normalisasi Kali

dan Sungai

1. Kali mati 1, RT 003 , RT 004

2. Kali mati 2, RT 001 s/d RT 009

1. Kali mati 1, sepanjang 200 meter

2. Kali mati 2, sepanjang 70 meter

3. Sepanjang RT 1 s/d RT 3 dan sepanjang RT 4 s/d

RT 9

5 RTH 1. Design jalan terintegrasi dengan bak

vegetasi/tanaman, seluruh jalan

lingkungan

2. Pemanfaatan bantaran kali mati sebagai

RTH tanaman obat, RT 004 s/d RT 009

1. Rekomendasi: sebaiknya kali mati diberi nama :

kali indah.

Tabel program yang di detailkan berdasarkan lokasi





N

o Program Instansi

1 Jalan, Peningkatan jalan

lingkungan menjadi 2

meter. (Panjang 327m)

CK, PU

2 Jalan, Peningkatan jalan

eksisting (aspal kembali).

(Panjang = 240 m)

CK, PU

3 Normalisasi kali mati 1,

(Panjang 615 m)

CK, PU

4 Normalisasi kali mata 2,

(Panjang 141 m)

CK, PU,

SDA, BM

5 Normalisasi sungai

martapura, Pembangunan

Talud dan Jalan Inspeksi

(5a = Panjang 450 m, 5b =

297)

CK, PU,

SDA, BM

RT 001

RT 002

RT 004

RT 003

RT 005

RT 005

RT 009

RT 008

RT 007

RT 006

1

3

4

5b

5a

Lokasi program yang di detailkan

(DED) di Sub KPP Prioritas (A)

Program Strategis


2




N

o Program Instansi

1 Persampahan, 2 TS Bersama. (Rumus =

Jumlah KK RT A/ 5 KK);

• RT 001 = 64 KK/5 = 13

• RT 002 = 67 KK/5 = 13

• RT 003 = 45 KK/5 = 9

• RT 004 = 108 KK/5 = 22

• RT 005 = 98 KK/5 = 20

• RT 006 = 95 KK/5 = 19

• RT 007 = 105 KK/5 = 21

• RT 008 = 106 KK/5 = 21

• RT 009 = 160 KK/5 = 30

TPS 2 Titik

CK,

Masyarak

at

2 Air Bersih Bersama Sumur Bor +

Tangki 1200 lt. Rumus = Jml KK RT/ 8

KK) ;

• RT 001 = 64 KK/8 = 8

• RT 002 = 67 KK/8 = 8

• RT 003 = 45 KK/8 = 6

• RT 004 = 108 KK/8 = 14

• RT 005 = 98 KK/8 = 12

• RT 006 = 95 KK/8 = 12

• RT 007 = 105 KK/8 = 13

• RT 008 = 106 KK/8 = 13

• RT 009 = 160 KK/8 = 19

CK,

Masyarak

at

3 MCK (Individual) Masyarak

at

Lokasi program yang di detailkan (DED) di Sub KPP

Prioritas (A)

Ket gambar:

1. Warna representasi dari 5-6 rumah yang memiliki tong

sampah (TS) dengan ukuran 30 lt. dua (2) TS dengan label „TS

Busuk” dan “TS Tidak Busuk”.

2. Sistem pengelolaan terintegrasi dengan sistem perkotaan.


B. Sistem dan Desain Penanganan Program



B.1. Sistem Penyediaan Air Bersih

Sumber air:

Mata Air Bangunan

penangkap air Reservoar Gravitasi Gravitasi Konsumen

Sumber air:

Air Permukaan Bangunan

sadap

Unit

Pengolahan Gravitasi/Pemom

paan

Gravitasi/

Pemomp

aan

Konsumen

Sumber air:

Air Hujan Bak

Penampung

Bak

Penampung air

hujan yg

dilengkap

dengan

saringan kran

Gravitasi Gravitasi Konsumen

Sumber air:

Air Permukaan Bak

Penampung Unit Pengolah Gravitasi Gravitasi Reservoir

Konsumen

t

Sistem yang diterapkan di Sub KPP A

Sumber : Standar teknis bidang sarana air minum: AB-K/RE-RT/TC/026/98 dan ABK/OP/ST/004/98.




B.2. Sistem Penyediaan Air Bersih Sumur Dalam

Pengambilan Air Baku dari Tanah:

• Gunakan cincin sumur beton standard

yang berdiameter 0,90 m dengan tinggi

sekitar 0,50 m,

• Survai kedalaman dan kualitas air pada

sumur yang telah ada disekitar lokasi,

• Perhitungkan kebutuhan cincin sumur

dengan mempertimbangkan ketinggian

cincin diatas permukaan tanah

sekurang-kurangnya 0,80 m,

• Berikan lapisan batu sungai yang

berdiameter 5-10 cm pada dasar sumur

setebal 20-40 cm (jika air sumur keruh),

• Buat lantai pada sekeliling area sumur

dengan semen cor yang diplester dan

sumur dilengkapi dengan dinding,

• Buatkan saluran air dari sumur ke

saluran air terdekat.

Faktor-faktor yang perlu menjadi bahan pertimbangan untuk sumur dalam : 1. Jenis-jenis akifer daerah pemboran apakah

memiliki permeabilitas rendah atau tinggi, kenaikan air dan tinggi muka air tanah.

2. Jenis pompa, perlu diperhatikan untuk menentukan diameter pipa jambang/casing.

3. Debit air yang dibutuhkan.

Beberapa hal yg perlu diperhatikan utk sumur bor: 1. Diameter sumur; 2. Kedalaman sumur; 3. Saringan; 4. Gravel pack (kerikil); 5. Pompa; 6. Piezometer; 7. Grouting;




B.3. Pemilihan Lokasi Sumur Dalam

Pemilihan lokasi harus mempertimbangkan jarak dari sumber pencemar

potensial yang bisa menimbulkan pencemaran pada sumur:

Jarak Sumber Pencemar Potensial

100 Tempat pembuangan sampah, bengkel, pompa bensin, kegiatan industri yang

menhasilkan zat pencemar, penyimpanan bahan B3 dll.

59 Sumur resapan air limbah

30 WC Cubluk, kandang lemak, sawah atau tegal di diberi pupuk buatan maupun kompos.

Dll

15 Tangki septik, badan air (sungai, rawa, danau atau embung

7 Saluran drainase, selokan atau rumah

Sumber : Standar teknis bidang sarana air minum: AB-K/RE-RT/TC/026/98 dan ABK/OP/ST/004/98.




B.4. Perhitungan kebutuhan air bersih di Sub KPP A

KETERANGAN JUMLAH

Luas Kawasan Prioritas (KPP) (ha) 35,5

Luas Kawasan Sub KPP A (ha) 12,4

Jumlah Penduduk KPP 8811

Jumlah Penduduk Sub KPP A ( RT 1 s/d RT 9) 2877

Kebutuhan Air (diambil 50 lt/orang/hari 50

Jumlah Kebutuhan Air Bersih KPP lt/hari 440.550

Jumlah Kebutuhan Air Bersih Sub KPP A lt/hari 143.850

Jumlah kran air / 25 pendududk (KPP) 17622

Jumlah kran air / 25 pendududk (Sub KPP A) 5754





B.5. Standar perhitungan pembangunan MCK Umum

Jumlah Pemakai

(Orang)

Banyaknya Ruangan

Mandi Cuci Kakus

10-20 2 1 2

20-40 2 2 2

41-80 2 3 4

81-100 2 4 4

101-120 4 5 4

121-160 4 5 6

161-200 4 6 6

Sumber: SNI No. 03-2399-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK Umum




B.6. Septiktank di daerah rawa dan sungai

Sumber :World Bank, Water and Sanitation Program (WSP).

Tripikon S




B.7. Septiktank di daerah rawa dan sungai

Anaerobic Baffled Reactor

Sumber :World Bank, Water and Sanitation Program (WSP).




B.8. Sumur Bor Air Tanah Dalam (Tipikal)




B.9. Rekomendasi Bak Penangkap Lemak dan Bak Kontrol Sanitasi

Bak Penangkap Lemak & Bak Kontrol

Bak Penangkap Lemak

• Karakteristik lahan didaerah Sub KPP A yang memiliki tingkat

permeabilitas yang rendah (rawa) dan area bantaran sungai,

membuat penanganan limbah cuci dan mandi harus ditangani

secara berbeda dengan daerah daratan (jauh dari

sungai/rawa).

• Untuk itu, design bak penangkap lemak dan bak kontrol

berada di bawah rumah (panggung) dan cairan akhirnya

dialirkan di kolam yang diberisi tanaman sayuran kangkung.

• Sayuran kangkung merupakan vegetasi yang mampu

menyerap kandungan air kotor akhir dan membuat tanaman

ini lebih subur/sehat.





B.10. Rekomendasi RTH di Kali Mati (FGD-1)


• Berdasarkan hasil FGD-1, disepakati bahwa

RTH adalah bagian dari program prioritas

di kawasan KPP 1 terutama di kawasan

lingkungan perumahan.

• Disarankan/rekomendasikan agar

dibantaran kali mati (perlindungan

setempat) menjadi RTH Tanaman Obat-

Obatan yang dikelola oleh Ibu-Ibu

Perkumpulan RT, Masjid, Ibu-Ibu Peduli

Lingkungan.

• Perlu dilakukan penyepakatan/konsensus

di tingkat masyarakat Sub KPP A





B.11. Rekomendasi Penerapan Tong Sampah (TS)/5 KK Menurut Rukun Tetangga (RT)


Sampah

Busuk

Sampah

Tidak

Busuk

Sampah

Busuk Sampah

Tidak

Busuk




B.12. Rekomendasi Alternatif Jalan Lingkungan, RTH, Tong Sampah (TS) dan

Drainase Terintegrasi





B.13. Rekomendasi Gorong-Gorong (Hasil FGD-1)

1. Berdasarkan pengamatan lapangan, jalan lingkungan yang menghubungkan antar rumah, antar lingkungan sangat

adaptive terhadap banjir dan air pasang hujan (naik). Model ini tidak membatasi pergerakan air saat banjir (muka air

sungai naik) maupun saat hujan. Namun jalan titian kayu yang ada (eksisting) hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda

2 (dua) dan pejalan kaki.

2. Jalan lingkungan berupa beton yang ada saat ini sudah baik, namun tidak adaptive terhadap pergerakan air hujan dan

saat muka air sungai naik. Sehingga merusak beton jalan yang ada.

3. Disarankan/rekomendasikan jalan lingkungan yang ada dilengkapi dengan gorong-gorong dan pintu air


Genangan

Air

Genangan

Air

Jalan Beton

Gorong-Gorong &

Pintu Air

Gorong-Gorong &

Pintu Air




B.14. Rekomendasi Sistem MCK Individual

• Sistem MCK Individual ini merupakan rekomendasi dari tim konsultan untuk menjawab tantangan kondisi lokasi

yang berada di tepi sungai/rawa dengan tipologi rumah panggung.

• Prinsip dasarnya adalah bangunan septiktank berada dibawah rumah dengan sistem membran berlapis 3-4

dimana air akhir proses di dalam septiktank (diatas tanah) adalah air yang dialirkan ke kolam sayuran kankung.

• Sedangkan untuk bangunan pengolahan limbah cuci dan mandi disebut dengan bak kontrol lemak juga berada

diatas tanah . Lemak yang ada di bak kontrol di buang secara rutin ke TS (Tong Sampah Bersama) dan air akhir

dari bak terakhir dapat juga dialirkan ke kolam sayur kankung.

Sumber: Analisis Konsultan, tahun 2013 Sumber: Analisis Konsultan, tahun 2013




B.15. Rekomendasi Sistem MCK Individual

Sumber: Analisis Konsultan, tahun 2013 Sumber: Analisis Konsultan, tahun 2013




B.16. Rekomendasi Sistem MCK Umum (Hasil FGD-1)


• Gbr 1 (slide 93) & 2 (Slide 94). Rekomendasi Sistem dan design MCK di darat dengan pola komunal

• (Kondisi eksisting) MCK Komunal yang ada sekarang sudah tidak digunakan lagi, rusak.

• Tidak ada lahan yang dapat dijadikan sebagai lahan untuk MCK Umum. Tidak ada kesediaan dari masyarakat.

• Masyarakat lebih „senang‟ melakukan MCK di sungai

1




B.17. Rekomendasi Sistem MCK Umum (Hasil FGD-1)


2




B.18. Rekomendasi Sistem Persampahan di Darat dan Terapung (Hasil FGD-1)




• Gbr 1 & 2. Angkutan yang

digunakan untuk menarik

TPS Terapung di Sungai

dibawa ke darat TPS

Darat.

• Sistem manajemen sampah

individual ditransfer

menggunakan tenaga

personil kebersihan di

transfer ke TPS lalu dibawa

oleh truk sampah kota lalu

ke TPA (TPST Kota/Kab).

1

2

3




B.19. Rekomendasi Fasilitas Pemadam Kebakaran

• Berdasarkan hasil pengamatan

dilapangan, terdapat 5 pos swasta

pemadam kebakaran.

• Fasilitas dan personil sudah ada dan

mampu melayani skala kawasan

dibantu oleh PBK Kab.

• Yang perlu dilakukan adalah

pemeliharaan dan training petugas

bersama PBK Kabupaten.

• Didalam penyusunan masterplan

kawasan Sub KPP A, Sungai Martapura

dan titik-titik sumur bor ditetapkan

menjadi sumber air/hidran umum

untuk fasilitas pemadam kebakaran.

• Untuk menghindari tingkat bahaya

kebakaran, masyarakat secara

perlahan perlu menata kembali

bangunan rumah yang terlalu rapat.

Ada jarak aman, jarak limpasa air hujan

yang tidak saling merugikan bangunan

disebelahnya.

Sumber: www.google.com, 2013

http://www.google.com/

1 0 . P E N U T U P

A. Rencana kerja selanjutnya

B. Diskusi, Kesimpulan dan Rekomendasi

A. RENCANA KERJA SELANJUTNYA


10. PENUTUP

No Tahapan kerja selanjutnya

1 Diskusi Partisipatif

• Tujuan : Untuk mendapatkan kesepakatan dari semua stakeholder mengenai rencana

penanganan pada kawasan pembangunan tahap 1

• Penyusunan Masterplan, Rencana Detail Desain (DED) Kawasan (Siteplan dan RAB)

2 Pra & FGD 3

• Tujuan : Merumuskan rencana penanganan kawasan pembangunan tahap 1 yang

Operasional

3 Kolokium

• Tujuan : Memonitor pencapaian dari kegiatan penyusunan RPKPP yang dilakukan di

setiap kota/kabupaten

4 Konsultasi Publik

• Tujuan : Untuk menjaring masukan terhadap konsep, rencana penanganan, dan rencana

aksi program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan pada

kawasan prioritas RPKPP untuk jangka waktu 5 tahun dan kawasan pembangunan tahap

1 pada pelaksanaan 1 tahun pertama

5 • Diseminasi

• Tujuan : nyempurnakan hasil yang telah dicapai sehingga layak untuk dipublikasikan

Sumber: Pedoman SPPIP & RPKPP, 2013

Slide: 99

SELESAI

TERIMA KASIH

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) -2

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN

KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP)

KOTA MARTAPURA

D I T J E N C i p t a K a r y a

K e m e n t e r i a n P U

J u l i , 2 0 1 3

Penyusunan Rencana PeMBANGUNAN Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Kota MARTAPURA

Documents

Transcript of Penyusunan Rencana PeMBANGUNAN Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Kota MARTAPURA