Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan...

12

description

Nomor 79 Tahun 2014Nomor PB.3/Menhut-11/2014Nomor 17/PRT/M/2014Nomor 8/SKB/X/2014

Transcript of Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan...

Page 1: Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di
Page 2: Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di
Page 3: Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di
Page 4: Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di
Page 5: Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di
Page 6: Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di
Page 7: Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di
Page 8: Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di
Page 9: Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di
Page 10: Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di
Page 11: Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di
Page 12: Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di

MODUL KARTOGRAFI DAN VISUALISASI DATA PERTANAHAN

MODUL KARTOGRAFI DAN VISUALISASI DATA PERTANAHAN

Renstra Kementerian Kehutanan 2015-2019

Renstra Kementerian Kehutanan 2015-2019

KERINCI SEBLATksdae.menlhk.go.id/assets/publikasi/BUKU KERINCI INDO.pdf · DIPA BBTNKS Tahun 2018 ... Tahun 1999, Menteri Kehutanan dan Perkebunan menetapkan ... revisi terakhir tahun

KERINCI SEBLATksdae.menlhk.go.id/assets/publikasi/BUKU KERINCI INDO.pdf · DIPA BBTNKS Tahun 2018 ... Tahun 1999, Menteri Kehutanan dan Perkebunan menetapkan ... revisi terakhir tahun

VALUASIEKONOMIPENGEMBANGAN …eprints.undip.ac.id/66128/1/14_KURNIAWATI.pdf · Menurut Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan No. KB 550/264/Kpts/4/1984

VALUASIEKONOMIPENGEMBANGAN …eprints.undip.ac.id/66128/1/14_KURNIAWATI.pdf · Menurut Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan No. KB 550/264/Kpts/4/1984

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN …bp2d.pandeglangkab.go.id/wp-content/uploads/Permen...14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN …bp2d.pandeglangkab.go.id/wp-content/uploads/Permen...14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional – Sekolah Tinggi Pertanahan … · 2020. 7. 17. · SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 YOGYAKARTA

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional – Sekolah Tinggi Pertanahan … · 2020. 7. 17. · SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 YOGYAKARTA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN …p3tb.pu.go.id/uploads_file/20190424043234.Permen ATR... · 2019. 10. 3. · Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN …p3tb.pu.go.id/uploads_file/20190424043234.Permen ATR... · 2019. 10. 3. · Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

SILK - Kementerian Kehutanan

SILK - Kementerian Kehutanan

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA...bukan Bendahara dan Pihak Ketiga di lingkungan Kementerian Kehutanan, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri membentuk TPKN di lingkungan Kementerian.

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA...bukan Bendahara dan Pihak Ketiga di lingkungan Kementerian Kehutanan, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri membentuk TPKN di lingkungan Kementerian.

FORDA - Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan ...Pengembangan ser-ta Pendidikan dan Latihan Kehutanan; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2005 tentang Pedoman

FORDA - Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan ...Pengembangan ser-ta Pendidikan dan Latihan Kehutanan; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2005 tentang Pedoman

PERATURAN MENTERI KEHUTANANmenlhk.co.id/simppuh/public/uploads/files/P.70 (5).pdf · 2018. 5. 18. · Title: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN Author: Penumpang Gelap Created Date: 1/9/2009

PERATURAN MENTERI KEHUTANANmenlhk.co.id/simppuh/public/uploads/files/P.70 (5).pdf · 2018. 5. 18. · Title: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN Author: Penumpang Gelap Created Date: 1/9/2009

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN · PDF fileUntuk memperbaiki hasil ... minimal satu sample pada setiap kelas penutupan lahan. (2) Merujuk hasil penafsiran ... Pengelolaan data

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN · PDF fileUntuk memperbaiki hasil ... minimal satu sample pada setiap kelas penutupan lahan. (2) Merujuk hasil penafsiran ... Pengelolaan data

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Pertanahan

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Pertanahan

matrikulasi Bp wiryono fak kehutanan

matrikulasi Bp wiryono fak kehutanan

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA … No...- 4 - BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT 14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA … No...- 4 - BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT 14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN … · biro hukum dan hubungan masyarakat menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional peraturan menteri agraria dan

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN … · biro hukum dan hubungan masyarakat menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional peraturan menteri agraria dan

TATA RUANG PERTANAHAN - LandSpatialtrp.or.id/komponen/produk/the_file/newsletter_TRP_maret.pdf · adat dalam proses penetapan kawasan hutan dan realitas pengurusan kehutanan di Indonesia.

TATA RUANG PERTANAHAN - LandSpatialtrp.or.id/komponen/produk/the_file/newsletter_TRP_maret.pdf · adat dalam proses penetapan kawasan hutan dan realitas pengurusan kehutanan di Indonesia.

Laporan klimatologi kehutanan

Laporan klimatologi kehutanan

Sistem Informasi Pertanahan di Australia

Sistem Informasi Pertanahan di Australia

PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DALAM …

PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DALAM …