PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN...

39
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 17/BAPPEBTI/PER-SRG/10/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 07/BAPPEBTI/PER-SRG/3/2008 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERBITAN RESI GUDANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan Sistem Resi Gudang, perlu menyempurnakan pedoman teknis penerbitan Resi Gudang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459); 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8P Tahun 2014;

Transcript of PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN...

Page 1: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2015-01-12_10-42-23... · bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR : 17/BAPPEBTI/PER-SRG/10/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN

BERJANGKA KOMODITI NOMOR 07/BAPPEBTI/PER-SRG/3/2008 TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENERBITAN RESI GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas

pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan Sistem Resi

Gudang, perlu menyempurnakan pedoman teknis penerbitan

Resi Gudang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan

Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi

Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5231);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang

Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4735) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 172, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang

Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden

Nomor 8P Tahun 2014;

Page 2: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2015-01-12_10-42-23... · bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Nomor : 17/BAPPEBTI/PER-SRG/10/2014

2

5. Keputusan Presiden Nomor 69/M Tahun 2013 tentang

Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian

Perdagangan;

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian

Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

57/M-DAG/PER/10/2012;

9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

Komoditi Nomor 07/BAPPEBTI/PER-SRG/3/2008 tentang

Pedoman Teknis Penerbitan Resi Gudang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN

BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN

BERJANGKA KOMODITI NOMOR 07/BAPPEBTI/PER-SRG/3/2008

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERBITAN RESI GUDANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor

07/BAPPEBTI/PER-SRG/3/2008 tentang Pedoman Teknis

Penerbitan Resi Gudang diubah sehingga berbunyi sebagaimana

terlampir dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi ini.

Pasal II

(1) Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi ini, para Pihak wajib

menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini paling

lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini ditetapkan.

Page 3: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2015-01-12_10-42-23... · bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan
Page 4: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2015-01-12_10-42-23... · bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan
Page 5: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2015-01-12_10-42-23... · bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Nomor: 17/BAPPEBTI/PER-SRG/09/2014

1

I. PEDOMAN TEKNIS PENERBITAN RESI GUDANG

A. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan terlaksananya Sistem Resi Gudang secara

tertib dan teratur, perlu ditetapkan berbagai persyaratan dan tata cara

yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang melakukan kegiatan di bidang

Sistem Resi Gudang, yang meliputi penerbitan, pengalihan, penjaminan

dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.

Pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara dimaksud dimulai

dari proses penerbitan Resi Gudang yang meliputi pihak yang dapat

menerbitkan Resi Gudang, bentuk Resi Gudang yang dapat diterbitkan,

pendaftaran Resi Gudang ke Pusat Registrasi untuk mendapatkan kode

pengaman, penerbitan Resi Gudang Pengganti serta pendaftarannya ke

Pusat Registrasi.

Agar penerbitan Resi Gudang dapat dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, dan untuk memberikan

kepastian hukum serta menjamin kepentingan masyarakat, perlu diatur

pedoman teknis penerbitan Resi Gudang.

B. ACUAN

Acuan yang dipergunakan dalam menyusun pedoman teknis ini

didasarkan pada antara lain:

a. Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang

berhubungan dengan Sistem Resi Gudang, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi

Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2011;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang

Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013;

3. Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang

relevan dengan pedoman teknis;

b. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2000.

Page 6: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2015-01-12_10-42-23... · bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Nomor: 17/BAPPEBTI/PER-SRG/09/2014

2

C. DEFINISI

1. Surat Perjanjian Pengelolaan Barang (SPPB)

Surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Pengelola Gudang

dengan pihak pemilik barang tentang penyimpanan barang yang

sekurang-kurangnya memuat :

a. identitas para pihak;

b. hak dan kewajiban para pihak;

c. jangka waktu penyimpanan;

d. uraian /deskripsi barang;

e. biaya penyimpanan;

f. biaya asuransi;

g. cara penagihan;

h. klaim ganti rugi;

i. penyelesaian sengketa/perselisihan; dan

j. penutup.

2. Surat Perintah Angkut Barang (SPAB)

Adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Pemilik barang kepada

Perusahaan Pengangkut Barang/Expeditur/Transportir untuk

mengangkut barang sejak dari tempat Pemilik barang (Supply point)

sampai dengan gudang tempat penyimpanan. SPAB ditembuskan

kepada Pengelola Gudang dan berlaku sebagai dasar pencatatan

Dokumen Induk Pemasukan barang.

3. Berita Acara Barang Masuk (BABM)

Adalah Berita Acara yang diterbitkan oleh Bagian Administrasi

Gudang apabila satu partai Resi Gudang sudah selesai dimasukan.

BABM diisi berdasarkan penjumlahan Laporan Harian Masuk

Barang dari Resi Gudang.

Sebagai tanda keabsahannya, maka BABM harus dibubuhi dengan

stempel dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak (Kepala

Gudang dan Pemilik Barang/Pengambil barang yang mewakili).

4. Stapel atau Unit Load atau Lot

Adalah unit tumpukan sejumlah barang yang tersusun secara rapi

dimana kolinya mudah di hitung.

5. Kekurangan barang pada saat pemasukan

Adalah selisih kurang koli antara catatan dalam surat jalan truk

Page 7: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2015-01-12_10-42-23... · bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Nomor: 17/BAPPEBTI/PER-SRG/09/2014

3

dengan catatan hasil bongkar.

6. Kesusutan barang pada saat pemasukan

Adalah selisih berat antara berat yang tercatat dalam surat jalan

truk dengan berat hasil timbang pada saat

pembongkaran/pemasukan.

7. Kesusutan barang selama penyimpanan (susut timbun)

Adalah kesusutan yang dihitung antara berat pada saat masuk

dalam stapel atau lot dengan berat terakhir setelah penimbangan

pada saat keluar (koli cukup tetapi beratnya yang berkurang).

8. Berita Acara Pengeluaran Barang (BAPB).

Apabila satu partai barang sesuai dengan SPAB yang menyertainya

sudah selesai dibongkar/direalisir, maka Bagian Administrasi

Gudang menerbitkan/membuat BAPB. BAPB diisi berdasarkan

penjumlahan Laporan Harian Keluar Barang dari SPAB tersebut.

Sebagai tanda keabsahannya, maka BAPB harus dibubuhi stempel

dan ditandatangani oleh kedua belah pihak (Kepala Gudang dan

Pemilik Barang/Expeditur yang mewakilinya).

9. SRG-Online

Adalah Sistem penatausahaan Resi Gudang yang terintegrasi

dengan sistem pengawasan Bappebti yang disediakan dan

dipelihara oleh Pusat Registrasi dan bersifat akurat, aktual, aman,

terpercaya dan dapat diandalkan.

10. Kode Pengaman

Adalah kode pengaman Resi Gudang yang diterbitkan Pusat

Registrasi.

11. Rekening Resi Gudang

Adalah rekening yang diterbitkan Pusat Registrasi dan diberikan

kepada setiap Pemegang Resi Gudang dalam rangka

menatausahakan Resi Gudang yang dimilikinya.

12. Kode Pengguna (User ID)

Adalah identitas pemakai yang diberikan oleh Pusat Registrasi

kepada setiap Pemegang Resi Gudang yang dapat digunakan untuk

mengakses Rekening Resi Gudang dan informasi terkait lainnya.

13. Kode Rahasia (password)

Adalah sandi pemakai yang diberikan oleh Pusat Registrasi kepada

setiap Pemegang Resi Gudang yang dapat digunakan untuk

mengakses Rekening Resi Gudang dan informasi terkait lainnya.

Page 8: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2015-01-12_10-42-23... · bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Nomor: 17/BAPPEBTI/PER-SRG/09/2014

4

D. PENYIMPANAN BARANG

Penyimpanan barang dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pemilik barang atau kuasanya mengajukan surat permohonan

kepada Pengelola Gudang untuk menyimpan barang sesuai Fomulir

Nomor SRG-OPR.46;

2. Pengelola Gudang menerima permohonan pemilik barang atau

kuasanya untuk menyimpan barang;

3. Pengelola Gudang dan pemilik barang atau kuasanya membuat Surat

Perjanjian Pengelolaan Barang (SPPB) dengan contoh bentuk dan isi

sesuai Contoh Formulir Nomor SRG-OPR.47;

4. Pemilik barang atau kuasanya memberitahukan rencana pemasukan

barang dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Rencana

Pemasukan Barang sesuai Formulir Nomor SRG-OPR.48 kepada

Pengelola Gudang dan diterima paling lambat 1 (satu) hari sebelum

pemasukan barang di Gudang;

5. Pengelola Gudang menyampaikan permohonan uji mutu barang

kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian Mutu Barang dengan

melampirkan Surat Permohonan Penilaian Kesesuaian untuk Mutu

Barang sesuai Formulir Nomor SRG-OPR.49;

6. Lembaga Penilaian Kesesuaian Mutu Barang melakukan uji mutu

barang sesuai Surat Permohonan Penilaian Kesesuaian untuk Mutu

Barang;

7. Lembaga Penilaian Kesesuaian Mutu Barang mengirimkan hasil uji

mutu barang kepada Pengelola Gudang melalui SRG-Online dan

menyampaikan dokumen hasil uji kepada Pengelola Gudang;

8. Pengelola Gudang melakukan pembongkaran dan penimbangan

barang dan menandatangani BABM sesuai Fomulir Nomor SRG-

OPR.50;

9. Pengelola Gudang menginput data jumlah barang yang dimasukan

sesuai dengan BABM melalui SRG-Online;

10. Pengelola Gudang memverifikasi data hasil uji mutu barang melalui

SRG-Online;

11. Pengelola Gudang wajib mengasuransikan barang yang disimpan

yang dapat meliputi asuransi kebakaran, kehilangan/kecurian,

dan/atau kebanjiran. Pengelola Gudang dapat menutup fidelity

insurance (asuransi kegagalan pengelola gudang) atau profesional

Page 9: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2015-01-12_10-42-23... · bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Nomor: 17/BAPPEBTI/PER-SRG/09/2014

5

indemnity insurance.

E. PENERBITAN RESI GUDANG

Setelah dilakukan penyimpanan barang, Pengelola Gudang melakukan

penerbitan Resi Gudang dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pengelola Gudang memverifikasi nilai barang dengan menggunakan

referensi harga dan menginput data untuk Resi Gudang melalui

SRG-Online dan meminta kode pengaman untuk Resi Gudang kepada

Pusat Registrasi melalui SRG-Online;

2. Pusat Registrasi melakukan verifikasi terhadap:

a. legalitas Pengelola Gudang (telah memperoleh persetujuan

BAPPEBTI dan identitas serta spesimen tandatangan pihak yang

berhak menandatangani Resi Gudang telah sesuai);

b. legalitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (telah memperoleh

persetujuan BAPPEBTI);

c. legalitas Gudang (telah memperoleh persetujuan Bappebti);

d. Jenis Barang (sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan

tentang Barang yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Sistem

Resi Gudang);

e. Polis Asuransi (bahwa atas barang telah ditutup Polis Asuransi);

f. Waktu Jatuh Tempo Simpan Barang (tidak melebihi daya

simpan Barang); dan

g. Nilai Barang (nilai barang yang dimasukan dalam SRG-Online

tidak melebihi toleransi harga sesuai informasi harga yang

tersedia/atau harga pasar).

3. Dalam hal hasil verifikasi data untuk Resi Gudang memenuhi

ketentuan maka Pusat Registrasi menerbitkan kode pengaman, dan

dalam hal verifikasi data untuk Resi Gudang tidak memenuhi syarat

maka Pusat Registrasi menolak menerbitkan kode pengaman dan

memberitahukan alasan penolakan penerbitan kode pengaman;

Pengelola Gudang mengirimkan bukti konfirmasi telah diterimanya

kode pengaman melalui SRG-Online;

4. Pengelola Gudang mencetak Resi Gudang dengan bentuk dan isi

sesuai Fomulir Nomor SRG-OPR.51.A (Resi Gudang Atas Nama) dan

Fomulir Nomor SRG-OPR.51.B (Resi Gudang Atas Perintah), serta

menandatangani Resi Gudang bersama-sama dengan pemilik barang

atau kuasanya;

Page 10: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2015-01-12_10-42-23... · bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Nomor: 17/BAPPEBTI/PER-SRG/09/2014

6

5. Pengelola Gudang menyerahkan Resi Gudang kepada pemilik barang

atau kuasanya;

6. Pengelola Gudang memberitahukan telah diterbitkannya Resi

Gudang melalui SRG-Online kepada Pusat Registrasi;

7. Pusat Registrasi melakukan penatausahaan Resi Gudang atas dasar

pemberitahuan dari Pengelola Gudang melalui SRG-Online;

8. Pusat Registrasi memberikan identitas pemakai (user id) dan kode

akses rahasia (password) langsung kepada setiap Pemegang Resi

Gudang.

F. PENERBITAN RESI GUDANG PENGGANTI

Penerbitan Resi Gudang Pengganti dilakukan dengan tata cara sebagai

berikut:

1. Pemegang Resi Gudang atau penerima Hak Jaminan dalam hal Resi

Gudang dibebani Hak Jaminan, mengajukan permohonan untuk

penerbitan Resi Gudang Pengganti dengan menggunakan Fomulir

Nomor SRG-OPR.53;

2. Berdasarkan permohonan penerbitan Resi Gudang Pengganti yang

diterima Pengelola Gudang, Pengelola Gudang melakukan verifikasi

keabsahan pemohon;

3. Setelah melakukan verifikasi, Pengelola Gudang menyatakan Resi

Gudang yang rusak tidak berlaku lagi dengan membubuhkan tanda

”Resi Gudang Tidak Berlaku” pada Resi Gudang yang rusak atau

hilang dan menyimpannya selama 3 (tiga) tahun;

4. Resi Gudang yang telah disimpan selama 3 (tiga) tahun sebagaimana

dimaksud pada butir 3 di atas dapat dimusnahkan. Pemusnahan

Resi Gudang dilakukan dengan menandatangani Berita Acara

Pemusnahan Resi Asli yang Rusak yang bentuk dan isinya sesuai

dengan Model Fomulir Nomor SRG-OPR.54;

5. Pengelola Gudang meminta kode pengaman yang baru kepada Pusat

Registrasi;

6. Pusat Registrasi menerbitkan kode pengaman yang baru setelah

melakukan verifikasi data Resi Gudang serta mencatat bahwa Resi

Gudang yang akan digantikan tidak berlaku lagi;

7. Pengelola Gudang menyampaikan konfirmasi kepada Pusat Registrasi

bahwa kode pengaman telah diterima dengan baik;

8. Pengelola Gudang mencetak dan menerbitkan Resi Gudang Pengganti

Page 11: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2015-01-12_10-42-23... · bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Nomor: 17/BAPPEBTI/PER-SRG/09/2014

7

yang bentuk dan isinya sesuai dengan Model Fomulir Nomor SRG-

OPR.51.C (Resi Gudang Pengganti untuk Resi Gudang Atas Nama)

dan Model Fomulir Nomor SRG-OPR.51.D (Resi Gudang Pengganti

untuk Resi Gudang Atas Perintah);

9. Pengelola Gudang memberitahukan telah diterbitkannya Resi

Gudang Pengganti kepada Pusat Registrasi melalui SRG-Online;

10. Pusat Registrasi melakukan penatausahaan Resi Gudang Pengganti

atas dasar pemberitahuan dari Pengelola Gudang;

11. Pengelola Gudang menyerahkan Resi Gudang Pengganti kepada

Pemegang Resi Gudang yang mengajukan permohonan penggantian

atau penerima Hak Jaminan dalam hal Resi Gudang dibebani Hak

Jaminan.

H. PENERBITAN RESI GUDANG KARENA TERJADI KESALAHAN

PENULISAN

Dalam hal terjadi kesalahan penulisan, Pengelola Gudang wajib segera

mengganti kesalahan penulisan tersebut dengan menerbitkan Resi

Gudang yang baru dengan tata cara sebagai berikut:

1. Dalam hal Pengelola Gudang menemukan kesalahan penulisan

setelah Resi Gudang mendapat kode pengaman dan dicetak namun

belum ditandatangani dan/atau diserahkan kepada pemilik Barang,

Pengelola Gudang wajib memberitahukan adanya kesalahan

penulisan kepada Pusat Registrasi dan BAPPEBTI.

2. Dalam hal Pengelola Gudang menemukan kesalahan penulisan

setelah Resi Gudang dicetak, ditandatangani dan diserahkan kepada

pemilik Barang, Pengelola Gudang wajib memberitahukan adanya

kesalahan penulisan kepada, pemegang Resi Gudang terakhir,

penerima Hak Jaminan (dalam hal Resi Gudang sedang dijaminkan),

Pusat Registrasi dan BAPPEBTI.

3. Pengelola Gudang bersama pihak terkait melakukan verifikasi atas

kesalahan penulisan Resi Gudang tersebut dengan mengacu kepada

dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam menerbitkan Resi

Gudang dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan

dipergunakan sebagai dasar penerbitan Resi Gudang Baru.

4. Pengelola Gudang wajib segera memperbaiki kesalahan penulisan

tersebut dengan menerbitkan Resi Gudang baru dengan tata cara

sebagaimana diatur dalam Huruf F Lampiran ini.

5. Dalam hal terjadi kerugian akibat kesalahan penulisan, menjadi

Page 12: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2015-01-12_10-42-23... · bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Nomor: 17/BAPPEBTI/PER-SRG/09/2014

8

tanggung jawab Pengelola Gudang.

6. Resi Gudang yang mengandung kesalahan dinyatakan tidak berlaku

dan dibatalkan oleh Pengelola Gudang.

7. Pengelola Gudang wajib melaporkan Resi Gudang yang dinyatakan

tidak berlaku dan dibatalkan oleh Pengelola Gudang kepada Pusat

Registrasi dan BAPPEBTI.

8. Dalam hal Resi Gudang dibebani Hak Jaminan, Pengelola Gudang

wajib melaporkan Resi Gudang yang dinyatakan tidak berlaku dan

dibatalkan oleh Pengelola Gudang kepada Pusat Registrasi,

BAPPEBTI dan penerima Hak Jaminan.

9. Pusat Registrasi melakukan pemutakhiran data berdasarkan laporan

Pengelola Gudang sebagaimana dimaksud pada angka 6 atau 7.

Page 13: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2015-01-12_10-42-23... · bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 17/BAPPEBTI/PER-SRG/10/2014

9

II. BAGAN PROSEDUR PENERBITAN RESI GUDANG

1. PENYIMPANAN BARANG

Pemilik BarangPengelola Gudang

(PG)

Lembaga

Penilaian

Kesesuaian Mutu

Barang (LPK)

Pusat Registrasi

(Pusreg)Persyaratan Output

a Pemilik barang atau

kuasanya mengajukan

permohonan penyimpanan

barang (Formulir SRG-

OPR.46)

Formulir SRG-

OPR.46

b PG menerima permohonan

dan membuat Surat

Perjanjian Pengelolaan

Barang (SPPB) antara

Penyimpan & Pengelola

Gudang (Formulir SRG-

OPR.47)

Formulir SRG-

OPR.46

Contoh Formulir

SRG-OPR.47

c Penandatangan Surat

Perjanjian Pengelolaan

Barang (SPPB) antara

Penyimpan & PG

Contoh Formulir

SRG-OPR.47

Contoh Formulir

SRG-OPR.47

d Pemilik barang atau

kuasanya memberitahukan

rencana pemasukan

barang melalui Surat

Pemberitahuan Rencana

Pemasukan Barang

(Formulir SRG-OPR.48)

Formulir SRG-

OPR.48

Paling Lambat 1

(satu) hari sebelum

pemasukan barang

e PG menyiapkan buruh

bongkar muat barang dan

menyampaikan

Permohonan Penilaian

Kesesuaian kepada LPK

(Formulir SRG-OPR.49)

Formulir SRG-

OPR.48

Formulir SRG-

OPR.49

f LPK melakukan penilaian

kesesuaian untuk mutu

barang berdasarkan pada

Surat Permohonan

Penilaian Kesesuaian Mutu

Barang.

Formulir SRG-

OPR.49

Hasil Penilaian

Kesesuaian dari

LPK

g Apabila barang memenuhi

ketentuan maka barang

diterima oleh PG,

sedangkan apabila tidak

memenuhi ketentuan maka

barang dikembalikan

kepada Pemilik Barang.

Hasil Penilaian

Kesesuaian dari

LPK

h PG melakukan

pembongkaran,

penimbangan dan

penandatanganan Berita

Acara Barang Masuk

(Formulir SRG-OPR.50)

Hasil Penilaian

Kesesuaian dari

LPK

Formulir SRG-

OPR.50

i PG menginput data jumlah

barang yang dimasukan

sesuai dengan BABM

melalui SRG-Online,

sekaligus memverifikasi

data mutu barang sesuai

dokumen hasil penilaian

kesesuaian

Formulir SRG-

OPR.50; Hasil

Penilaian

Kesesuaian dari

LPK

j PG mengasuransikan

barang yang disimpan di

gudang SRG

Polis Asuransi Asuransi dapat

meliputi

perlindungan

terhadap resiko

kebakaran,

kehilangan/kecurian,

kebanjiran, dsb

1) PERSIAPAN PENERIMAAN BARANG

2) PENERIMAAN BARANG

Aktifitas

Mutu Baku

Keterangan

Pelaku

No.

Tidak

sesuai sesuai

Page 14: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2015-01-12_10-42-23... · bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 17/BAPPEBTI/PER-SRG/10/2014

10

2. PENERBITAN RESI GUDANG

Pemilik Barang Pengelola Gudang (PG)

Lembaga Penilaian

Kesesuaian Mutu Barang (LPK)

Pusat Registrasi (Pusreg) Persyaratan Output

a PG memverifikasi nilai barang dengan menggunakan referensi harga

b PG menginput data untuk Resi Gudang pada SRG- Online kemudian meminta kode pengaman untuk Resi Gudang kepada Pusreg melalui SRG-Online

Hasil Penilaian Kesesuaian dari LPK; Polis Asuransi Barang;

c Pusreg melakukan verifikasi data (Legalitas PG, Legalitas LPK, Legalitas Gudang, Jenis Barang, Polis Asuransi, Jangka Waktu Masa Simpan Barang, dan Nilai Barang)

d Dalam hal tidak memenui ketentuan, maka Pusreg mengirimkan pemberitahuan bahwa Kode Pengaman tidak dapat diberikan beserta alasannya.

e Apabila berdasarkan hasil verifikasi memenuhi ketentuan, maka Pusreg menerbitkan Kode Pengaman. PG menerima kode pengaman dan mengirimkan konfirmasi bahwa Kode Pengaman telah diterima

Kode Pengaman

f PG mencetak Resi Gudang, dan menandatangani Resi Gudang (RG) bersama-sama dengan Pemilik Barang & menyerahkan RG

Kode Pengaman SRG-OPR.51A untuk RG Atas Nama dan SRG- OPR.51.B untuk RG Atas Perintah

g PG memberitahu Pusreg bahwa RG telah diterbitkan

h Pusreg melakukan registrasi RG

Formulir SRG- OPR.52

i Pusreg memberikan identitas pemakai ( userid ) dan kode akses rahasia ( password ) langsung kepada setiap Pemegang Resi Gudang

Formulir SRG- OPR.52

Formulir SRG- OPR.52

No. Aktifitas

Pelaku Mutu Baku

Keterangan

Tidak sesuai sesuai

Page 15: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2015-01-12_10-42-23... · bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 17/BAPPEBTI/PER-SRG/10/2014

11

3. PENERBITAN RESI GUDANG PENGGANTI

Pemegang Resi

Gudang /

Penerima Hak

Jaminan

Pengelola

Gudang

Badan

PengawasPusat Registrasi Persyaratan Output

a Pemegang Resi Gudang

(RG) atau penerima Hak

Jaminan (HJ) mengajukan

permohonan penerbitan RG

Pengganti kepada Pengelola

Gudang (PG) dengan

menggunakan Formulir

SRG-OPR.53

Formulir SRG-

OPR.53

b Memeriksa alasan

permohonan dan

memverifikasi keabsahan

pemohon kepada Pusreg.

Apabila tidak sah, maka PG

menyampaikan penolakan

penerbitan RG Pengganti

beserta alasannya

Formulir SRG-

OPR.53

c Melaporkan kepada Badan

Pengawas dan Pusat

Registrasi (Pusreg) bahwa

ada permohonan penerbitan

RG Pengganti

d PG meminta Kode

Pengaman untuk RG

Pengganti kepada Pusreg

e Pusreg memverifikasi:

1. Keabsahan Pemegang

RG;

2.Jangka Waktu RG;

3. Nilai Barang.

Formulir SRG-

OPR.53

f Pusreg memberitahukan

bahwa Kode Pengaman tidak

dapat diberikan alasannya.

PG memperbaiki kesalahan

dan meminta kembali Kode

Pengaman

Alasan

Penolakan

g Pusreg mengirimkan Kode

Pengaman kepada PG

Kode Pengaman

h PG menyatakan RG yang

rusak tidak berlaku lagi

dengan membubuhkan "Resi

Gudang Tidak Berlaku" pada

RG yang rusak dan

menyimpannya selama 3

(tiga) tahun

SRG-OPR.51A

untuk RG Atas

Nama dan SRG-

OPR.51.B untuk

RG Atas

Perintah

RG yang yang telah

disimpan selama 3

(tiga) tahun dapat

dimusnahkan

dengan

menandatangani

Berita Acara

Pemusnahan Resi

Asli yang rusak

(SRG-OPR.54)

i PG mencetak dan

menandatangani RG

Pengganti dan memberikan

RG Pengganti ke Pemegang

RG/Penerima HJ

SRG-OPR 51.C

untuk RG Atas

Nama Pengganti ;

SRG-ORG.51.D

untuk RG atas

Perintah

Pengganti

j PG memberitahu Pusreg dan

Badan Pengawas bahwa RG

Pengganti telah diterbitkan

k Pusreg melakukan registrasi

RG Pengganti

Data pada SRG

on line mengenai

RG Pengganti

No. Aktifitas

Pelaku Mutu Baku

Keterangan

ditolak

diterima

ditolak

diterima

Page 16: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2015-01-12_10-42-23... · bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 17/BAPPEBTI/PER-SRG/10/2014

12

4. PENERBITAN RESI GUDANG KARENA TERJADI KESALAHAN

PENULISAN

Pemilik Barang Pengelola Gudang Badan Pengawas Pusat Registrasi Persyaratan Output

a PG menemukan kesalahan penulisan RG

Resi Gudang salah : SRG-OPR.51A untuk RG Atas Nama dan SRG- OPR.51.B untuk RG Atas Perintah

b PG memberitahu Badan Pengawas dan Pusreg bahwa ada kesalahan penulisan pada RG

c PG bersama Pusreg melakukan verifikasi atas kesalahan penulisan RG dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi yang dijadikan dasar penerbitan RG baru

Resi Gudang salah : SRG-OPR.51A untuk RG Atas Nama dan SRG- OPR.51.B untuk RG Atas Perintah

Berita Acara Hasil Verifikasi

Verifikasi mengacu pada dokumen yang dipergunakan untuk menerbitkan RG

d PG memperbaiki kesalahan penulisan tersebut dengan menerbitkan RG baru (mengikuti prosedur penerbitan RG baru)

Berita Acara Hasil Verifikasi

Resi Gudang baru : SRG-OPR.51A untuk RG Atas Nama dan SRG- OPR.51.B untuk RG Atas Perintah

e PG menyatakan RG yang mengandung kesalahan tidak berlaku lagi dengan membubuhkan tanda "Resi Gudang Tidak Berlaku" dan menyimpannya selama 3 (tiga) tahun

Resi Gudang salah : SRG-OPR.51A untuk RG Atas Nama dan SRG- OPR.51.B untuk RG Atas Perintah

f PG menyerahkan RG yang baru kepada Pemegang RG

Resi Gudang baru : SRG-OPR.51A untuk RG Atas Nama dan SRG- OPR.51.B untuk RG Atas Perintah

g PG meregistrasikan penerbitan RG baru kepada Pusreg

Resi Gudang baru : SRG-OPR.51A untuk RG Atas Nama dan SRG- OPR.51.B untuk RG Atas Perintah

h Pusreg melakukan pemutakhiran data berdasarkan laporan PG

No. Aktifitas

Pelaku Mutu Baku

Keterangan

1) Dalam hal PG menemukan kesalahan penulisan setelah RG mendapat Kode Pengaman dan dicetak namun belum ditandatangani dan/atau diserahkan kepada Pemilik Barang

Page 17: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2015-01-12_10-42-23... · bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 17/BAPPEBTI/PER-SRG/10/2014

13

Pemilik Barang Pengelola Gudang Badan Pengawas Pusat Registrasi Persyaratan Output

a PG menemukan kesalahan penulisan RG

Resi Gudang salah : SRG-OPR.51A untuk RG Atas Nama dan SRG- OPR.51.B untuk RG Atas Perintah

b PG memberitahu Pemilik Barang, Badan Pengawas dan Pusreg bahwa ada kesalahan penulisan pada RG

Resi Gudang salah : SRG-OPR.51A untuk RG Atas Nama dan SRG- OPR.51.B untuk RG Atas Perintah

c Para Pihak terkait memeriksa : - Apakah telah terjadi kerugian akibat kesalahan penulisan RG ? - Apakah PG telah bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut dengan menggantinya ? - Apakah para pihak telah sepakat untuk menerbitkan RG baru sebagai pengganti RG yang salah dalam penulisan ?

Resi Gudang salah : SRG-OPR.51A untuk RG Atas Nama dan SRG- OPR.51.B untuk RG Atas Perintah

d PG bersama Pihak terkait melakukan verifikasi atas kesalahan penulisan RG dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi yang dijadikan dasar penerbitan RG baru

Resi Gudang salah : SRG-OPR.51A untuk RG Atas Nama dan SRG- OPR.51.B untuk RG Atas Perintah

Berita Acara Hasil Verifikasi

Verifikasi mengacu pada dokumen yang dipergunakan untuk menerbitkan RG

e PG memperbaiki kesalahan penulisan tersebut dengan menerbitkan RG baru (mengikuti prosedur penerbitan RG baru)

Berita Acara Hasil Verifikasi

Resi Gudang baru : SRG-OPR.51A untuk RG Atas Nama dan SRG- OPR.51.B untuk RG Atas Perintah

f PG menyatakan RG yang mengandung kesalahan tidak berlaku lagi dengan membubuhkan tanda "Resi Gudang Tidak Berlaku" dan menyimpannya selama 3 (tiga) tahun

Resi Gudang salah : SRG-OPR.51A untuk RG Atas Nama dan SRG- OPR.51.B untuk RG Atas Perintah

g PG menyerahkan RG yang baru kepada Pemegang RG

Resi Gudang baru : SRG-OPR.51A untuk RG Atas Nama dan SRG- OPR.51.B untuk RG Atas Perintah

h PG meregistrasikan penerbitan RG baru kepada Pusreg

Resi Gudang baru : SRG-OPR.51A untuk RG Atas Nama dan SRG- OPR.51.B untuk RG Atas Perintah

i Pusreg melakukan pemutakhiran data berdasarkan laporan PG

2) Dalam hal PG menemukan kesalahan penulisan setelah RG mendapat Kode Pengaman, dicetak dan ditandatangani dan/atau diserahkan kepada Pemilik Barang

No. Aktifitas

Pelaku Mutu Baku

Keterangan

Page 18: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2015-01-12_10-42-23... · bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 17/BAPPEBTI/PER-SRG/10/2014

14

Pemegang RG /

Penerima HJPengelola Gudang Badan Pengawas Pusat Registrasi Persyaratan Output

a Pemegang RG atau

penerima HJ menemukan

kesalahan penulisan RG

Resi Gudang

salah : SRG-

OPR.51A untuk

RG Atas Nama

dan SRG-

OPR.51.B untuk

RG Atas Perintah

b Pemegang RG atau

penerima HJ

memberitahukan kepada PG,

Pusreg, dan Badan

Pengawas

c Para Pihak terkait melakukan

pemeriksaan :

1, Apakah terjadi kerugian?

2, Apakah PG bertanggung

jawab terhadap kerugian

tersebut?

3, Apakah para pihak

sepakat untuk menerbitkan

RG baru?

d PG melakukan verifikasi dan

dituangkan dalam Berita

Acara Hasil Verifikasi

e PG melakukan perbaikan

atas kesalahan penulisan

dengan menerbitka RG baru

f PG menyatakan RG yang

mengandung kesalahan tidak

berlaku dengan

membubuhkan tanda "Resi

Gudang Tidak Berlaku"

g RG yang baru diserahkan

kepada pemegang RG

h PG meregistrasikan RG yang

baru kepada Pusreg

i Pusreg melakukan

pemutakhiran data

berdasarkan laporan PG

3) Dalam hal pemegang RG, atau penerima Hak Jaminan (HJ) menemukan kesalahan penulisan setelah RG mendapat kode pengaman,

dicetak dan ditandatangani dan/atau diserahkan kepada pemilik barang

No. Aktifitas

Pelaku Mutu Baku

Keterangan

Page 19: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2015-01-12_10-42-23... · bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Nomor : 17/BAPPEBTI/PER-SRG/10/2014

15

FORMULIR NOMOR: SRG-OPR.46

Nomor : ............... , .........................20..

Lampiran :

Perihal : Permohonan Simpan Barang

Kepada Yth. ….......... selaku Pengelola Gudang di - .................................

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk dapat menyimpan barang di Gudang yang Saudara kelola untuk dapat diterbitkan Resi Gudang atas Perintah/Nama*). Bersama ini kami sampaikan data-data sebagai berikut:

I. Identitas Pemohon

a. Nama : ...........................................................

b. Nomor Identitas (KTP/Paspor) *) : ...........................................................

c. Jabatan Pemohon **) : ...........................................................

d. Alamat Pemohon : ...........................................................

.............................................., …………

(Kota & Kode Pos)

e. NPWP**) : ...........................................................

f. Nomor Telepon, e-mail dan Faksimili

: ......................................................................................................................

II. Deskripsi Barang

a. Jenis Barang : …………………………………………….............

b. Jumlah/Volume : ……….. Koli : …………kg. Netto

c. Tahun Panen : Bulan ……… Tahun ……………………..........

d. Kemasan : ………...…………………………………..............

e. Pengangkut : …………..…………………………………............

III. Gudang Yang Dituju Untuk Menyimpan Barang

a. Nama Gudang : …............………………………………………....

b. Alamat Gudang : ……………............…………………………….....

IV. Tanggal Rencana Penyimpanan

Tanggal : ………………………….......……………….........

Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

................................., ....................20....

Pemohon

(Nama Jelas)

(..............................................)

Jabatan: ..................................

*) Pilih salah satu

**) Apabila ada

Page 20: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2015-01-12_10-42-23... · bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Nomor : 17/BAPPEBTI/PER-SRG/10/2014

16

CONTOH FORMULIR NOMOR: SRG-OPR.47

PERJANJIAN PENGELOLAAN BARANG

Nomor : ……………………………………………..

Pada hari ini ............................., tanggal ........................ bulan ...............

tahun ............. bertempat di..................., Perjanjian Pengelolaan Barang (selanjutnya

disebut ”Perjanjian”) ini dibuat oleh pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. (Nama Jelas) : ...................... (Jabatan) dari .................. (nama lembaga)

bertindak untuk dan atas nama .................. (nama lembaga),

berkedudukan di ..........................., sebagai Pengelola Gudang,

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. (Nama Jelas) : (Apabila Perorangan)

Swasta, berkedudukan di ..........................., selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA.

(Apabila Badan Usaha)

....................................... (Jabatan) dari Kelompok

Tani/Koperasi/PT*) ......................................., beralamat

di ...................., sebagai penyimpan barang, selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan tindakan bersama-sama yang

selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani

Perjanjian Pengelolaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang

No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DESKRIPSI BARANG

Barang adalah komoditi (nama komoditi) dengan jumlah sebagaimana tercantum

dalam Berita Acara Pemasukan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2),

yang merupakan milik atau yang dikuasai secara sah oleh PIHAK KEDUA serta

memenuhi Standar Mutu .................. hasil pengujian Lembaga Penilaian Kesesuaian di

lapangan atau di gudang PIHAK PERTAMA dimana Barang tersebut disimpan.

Pasal 2

PENUNJUKAN PIHAK PERTAMA

(1) PIHAK KEDUA menunjuk PIHAK PERTAMA sebagai pihak yang melakukan

pengelolaan Barang termasuk penerimaan, penyimpanan dan penerbitan Resi

Gudang serta penyerahan Barang untuk kepentingan Pemegang Resi Gudang

atau penerima Hak Jaminan berdasarkan syarat dan ketentuan di dalam

Perjanjian ini serta Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi

Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun

2011 dan peraturan pelaksanaannya, dan PIHAK PERTAMA menyetujui

penunjukan tersebut.

(2) Penunjukan PIHAK PERTAMA dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian ini

sampai dengan tanggal .....................

Page 21: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2015-01-12_10-42-23... · bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Nomor : 17/BAPPEBTI/PER-SRG/10/2014

17

Pasal 3

PIHAK YANG BERHAK MEMBERIKAN INSTRUKSI

PARA PIHAK menyetujui bahwa hanya:

a. Pemegang Resi Gudang; atau

b. Pemegang Resi Gudang dengan persetujuan tertulis dari penerima Hak

Jaminan dalam hal Resi Gudang dijaminkan; atau

c. Penerima Hak Jaminan dalam hal pemberi Hak Jaminan cedera janji

sebagaimana diatur dalam Pasal ....... UU 9 Tahun 2006 sebagaimana telah

diubah dengan UU 9 Tahun 2011 jo. Pasal ... PP No. 36 Tahun 2007

sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 70 Tahun 2013; atau

d. PIHAK PERTAMA dalam hal barang rusak sebagaimana diatur dalam

Pasal ....... UU 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU 9 Tahun

2011 jo. Pasal 32 PP No. 36 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan

PP Nomor 70 Tahun 2013;

yang berhak dan berwenang untuk memberikan segala instruksi sehubungan

dengan Resi Gudang dan Barang termasuk pada penerimaan, pemilikan dan

penyerahan Barang tersebut dan PIHAK PERTAMA dengan ini menyetujui untuk

mematuhi dan melaksanakan segala instruksi tersebut.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) Dalam Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

(a) menyediakan Gudang, fasilitas dan peralatan operasional yang layak sesuai

dengan syarat-syarat teknis untuk menyimpan komoditi .................;

(b) menjamin kelancaran dan keamanan Barang selama proses pemasukan,

penumpukan, penyimpanan dan pengeluaran/ penyerahan;

(c) mengasuransikan Barang yang disimpan di Gudang;

(d) menjaga dan merawat Barang selama masa penyimpanan;

(e) menerbitkan dan menyerahkan Resi Gudang kepada PIHAK KEDUA setelah

Barang diterima, disimpan dalam LOT/Stapel serta sudah

ditandatanganinya Berita Acara Barang Masuk (BA BM);

(f) menyelenggarakan Administrasi dan Pelaporan secara tertib dan tepat

waktu;

(g) menyerahkan Barang sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Resi

Gudang pada saat Resi Gudang jatuh tempo dan/atau permintaan

pemegang Resi Gudang;

(h) memenuhi permintaan penyerahan Barang sebagian dalam hal sebelum

jatuh tempo pemegang Resi Gudang meminta Pengelola Gudang untuk

menyerahkan Barang sebagian, dengan mencatat tanggal, jumlah

penyerahan Barang, dan Barang yang tersisa, setelah menerima konfirmasi

mengenai status Resi Gudang dan kepemilikannya dari Pusat Registrasi dan

persetujuan tertulis dari penerima Hak Jaminan.

(2) Dalam Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA berhak:

(a) menolak pemasukan terhadap Barang yang tidak memenuhi standar mutu

hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan petugas Lembaga Penilaian

Kesesuaian untuk Barang;

Page 22: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2015-01-12_10-42-23... · bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Nomor : 17/BAPPEBTI/PER-SRG/10/2014

18

(b) mendampingi petugas Lembaga Penilaian Kesesuaian pada saat

pengambilan contoh dan pengujian;

(c) menerima dan menyimpan salah satu sampel atas Barang yang diuji;

(d) menerima Jasa Pengelolaan Barang yang terdiri dari ongkos simpan,

pembongkaran, pemuatan dan biaya-biaya resmi lainnya;

(e) menahan pengeluaran sejumlah stok Barang terhadap pemegang Resi

Gudang yang tidak memenuhi kewajiban penyelesaian biaya gudang serta

menjual secara langsung atau melalui lelang umum sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta memperhitungkan hasil lelang

dengan kewajiban terhutang pemegang Resi Gudang;

(f) menjual secara langsung atau melelang secara umum sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta memperhitungkan hasil lelang

dengan kewajiban terhutang pemegang Resi Gudang, apabila Barang yang

disimpan mengalami kerusakan atau dapat merusak barang lain, dan

berkoordinasi dengan penerima Hak Jaminan dalam hal Resi Gudang

dijaminkan;

(g) menjual secara langsung atau melelang secara umum sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta memperhitungkan hasil lelang

dengan kewajiban terhutang pemegang Resi Gudang yang sampai tanggal

jatuh tempo, Barang belum diambil atau dikeluarkan setelah menerima

pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA, dan berkoordinasi dengan penerima

Hak Jaminan dalam hal Resi Gudang dijaminkan;

(h) mencampur Barang dengan barang yang jenis, standar mutu, dan unit

satuannya setara.

[Catatan: ketentuan ini merupakan ketentuan khusus kedalam hal Barang yang

disimpan adalah barang yang barang yang jenis, standar mutu, dan unit

satuannya setara atau menurut kebiasaan praktik perdagangan, dan Pemilik

Barang dan Pengelola Gudang telah sepakat dilakukannya percampuran Barang]

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berhak untuk:

(a) menerima pelayanan yang baik berupa kelancaran pada saat pemasukan

dan pengeluaran Barang;

(b) mengajukan keberatan apabila terjadi pelayanan yang tidak sesuai dengan

isi surat perjanjian pengelolaan Barang;

(c) menerima Resi Gudang paling lambat 2 (dua) hari setelah Barang

sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perintah Angkut Barang (SPAB)

sudah selesai dibongkar dan Berita Acara Pemasukan Barang telah

ditandatangani Para Pihak;

(d) mengajukan tuntutan ganti rugi atas kekurangan dan/atau kesusutan yang

melebihi toleransi susut selama penyimpanan;

(e) menerima Resi Gudang Pengganti terhadap Resi Gudang yang hilang atau

rusak setelah mengajukan permohonan secara tertulis dengan disertai

bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Page 23: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2015-01-12_10-42-23... · bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Nomor : 17/BAPPEBTI/PER-SRG/10/2014

19

(2) Dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

(a) menerbitkan Surat Perintah Angkut Barang dan mengirim tembusannya

kepada gudang penyimpanan sebagai dokumen induk pemasukan Barang;

(b) memasukkan atau menyimpan Barang yang memenuhi Standar

Mutu .......................;

(c) menyelesaikan biaya pengelolaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5

Perjanjian ini.

Pasal 6

PEMASUKAN BARANG DAN PENERBITAN RESI GUDANG

(1) Barang dapat diterima dan disimpan di gudang yang dikelola PIHAK PERTAMA

apabila telah memenuhi baik standar mutu maupun kelengkapan dokumen

yang resmi atau sah mencakup Surat Permintaan Simpan Barang (SPSB), Surat

Perintah Angkut Barang (SPAB), dan spesimen tandatangan dari PIHAK KEDUA

yang berwenang untuk menandatangani Berita Acara Pemasukan Barang.

(2) PARA PIHAK, berdasarkan hasil pengujian mutu Barang yang disampaikan

Lembaga Penilaian Kesesuaian, akan menyepakati jangka waktu Resi Gudang

yang akan dituangkan dalam Berita Acara Pemasukan Barang.

(3) Resi Gudang diterbitkan PIHAK PERTAMA paling lambat 2 (dua) hari setelah

Berita Acara Pemasukan Barang ditandatangani Para Pihak, dan telah

memperoleh kode pengaman.

(4) Berita Acara Pemasukan Barang ditandatangani bersama setelah Barang

disimpan sesuai tata cara penyimpanan barang yang benar .

(5) Resi Gudang harus diketik secara rapi, benar sesuai isi Berita Acara Pemasukan

Barang termasuk keterangan mengenai kualitas, jumlah, dan kemasan pada

saat diterbitkan Resi Gudang dan bebas dari segala bentuk coretan.

Pasal 7

PENGELUARAN DAN PENYERAHAN BARANG

(1) Setiap pengeluaran Barang harus didukung oleh dokumen yang sah mencakup

Resi Gudang Asli dan Berita Acara Pengeluaran Barang.

(2) Sebelum pengeluaran dan penyerahan Barang dilaksanakan maka pemegang

Resi Gudang terakhir harus menyerahkan Resi Gudang asli.

(3) Pengelola Gudang hanya dapat mengeluarkan Barang berdasarkan Surat

Perintah Pengeluaran Barang dari Pemegang Resi Gudang dengan menunjukkan

Resi Gudang Asli.

(4) Dalam hal Resi Gudang dijadikan agunan untuk memperoleh pinjaman,

Pengelola Gudang hanya dapat mengeluarkan Barang berdasarkan Surat

Perintah Pengeluaran Barang dari Penerima Hak Jaminan.

(5) Dengan selesainya proses pengeluaran Barang PARA PIHAK menandatangani

Berita Acara Pengeluaran Barang.

Page 24: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2015-01-12_10-42-23... · bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Nomor : 17/BAPPEBTI/PER-SRG/10/2014

20

PASAL 8

ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

(1) PIHAK PERTAMA harus menyelenggarakan administrasi secara tertib sesuai

Prosedur Operasional Baku Sistem Resi Gudang.

(2) PIHAK PERTAMA secara periodik baik mingguan, bulanan, atau triwulanan

wajib menyampaikan laporan mutasi dan posisi stok serta tanggal jatuh tempo

Simpan Barang kepada PIHAK KEDUA, Badan Pengawas, dan Pusat Registrasi

secara lengkap dan akurat.

PASAL 9

TARIF IMBAL JASA PENGELOLAAN

(1) PIHAK PERTAMA menerima imbal jasa atas pengelolaan gudang dengan besaran

tarif yang wajar sesuai yang telah disepakati bersama.

(2) Tarif imbal jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 di atas, antara lain

mencakup Sewa Gudang sudah termasuk jasa pengelolaan Barang,

Pembongkaran Barang (Handling In), Pengeluaran Barang (Handling Out),

Pengantongan Ulang (Rebagging), Administrasi Resi Gudang, dan Perawatan

Barang (fumigasi).

(3) Biaya sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas dilampiri dengan Berita Acara

pelaksanaannya. Tarif tersebut di atas belum termasuk pajak sesuai ketentuan

yang berlaku.

PASAL 10

PEMBAYARAN

(1) PIHAK KEDUA melaksanakan pembayaran atas pengelolaan gudang

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2, setelah menerima nota

tagihan yang terdiri dari : Nota Tagihan (lembar asli), Fotocopy NPWP, Faktur

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Kwitansi bermaterai cukup (lembar asli).

(2) PIHAK PERTAMA tidak menyampaikan Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal PIHAK KEDUA termasuk ke

dalam kategori pengusaha tidak kena pajak, yaitu:

- PIHAK KEDUA belum menjadi PKP (Pengusaha kena Pajak)

- PIHAK KEDUA dalam usahanya selama jangka waktu satu tahun buku

dalam peredaran atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600 juta (sesuai

dengan Kep.Men.Keu. No. 572/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003).

Dalam hal ini PIHAK KEDUA harus melampirkan keterangan bebas pajak dari

Dirjen Pajak.

(3) Pembayaran atas tagihan tersebut di atas paling lambat 15 (lima belas) hari

dihitung sejak tagihan berikut dokumen pendukungnya diterima PIHAK KEDUA.

Page 25: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2015-01-12_10-42-23... · bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Nomor : 17/BAPPEBTI/PER-SRG/10/2014

21

PASAL 11

ASURANSI

(1) Asuransi terhadap kerusakan dan/atau penyusutan yang diakibatkan sifat

alami atau karakteristik Barang selama penyimpanan ditutup oleh PIHAK

PERTAMA.

(2) Asuransi terhadap bangunan gudang dan kehilangan dan/atau kerusakan

Barang yang disebabkan kesalahan dan/atau kelalaian petugas Pengelola

Gudang ditutup oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 12

SENGKETA

(1) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran isi Perjanjian ataupun sengketa dalam

pelaksanaannya, PARA PIHAK setuju sedapat mungkin akan menyelesaikan

perselisihan atau sengketa tersebut secara musyawarah.

(2) Dalam hal tidak dicapai kata mufakat maka, PARA PIHAK sepakat

menyelesaikannya menurut prosedur Badan Arbitrasi Nasional Indonesia/BANI

oleh arbiter-arbiter yang ditunjuk menurut peraturan tersebut.

[Catatan : ketentuan ayat 2 merupakan pilihan PARA PIHAK. Pilihan lain yang dapat

ditempuh adalah melalui Pengadilan Negeri. Apabila pilihan yang ditempuh adalah

melalui Pengadilan Negeri, maka rumusan ketentuan pada ayat 2 adalah sebagai

berikut : “Penyelesaian perselisihan melalui pengadilan akan ditempuh sebagai upaya

terakhir, dan untuk ini PARA PIHAK sepakat memilih domisili pada Kantor Kepanitraan

Pengadilan Negeri ................”]

PASAL 13

PENUTUP

Demikianlah Perjanjian ini ditandatangani dalam rangkap tiga di atas kertas

bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan

ditandatangani oleh PARA PIHAK di [*] pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan

di muka.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Meterai Meterai

[*] [*]

Page 26: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2015-01-12_10-42-23... · bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Nomor : 17/BAPPEBTI/PER-SRG/10/2014

22

FOMULIR NOMOR: SRG-OPR.48

SURAT PEMBERITAHUAN RENCANA PEMASUKAN BARANG

NOMOR : ............................

TANGGAL : ............................

Berdasarkan Surat Perjanjian Pengelolaan Barang Nomor : ................................

tanggal ........................... kami akan melaksanakan pemasukan barang pada

tanggal : ....................... s.d. tanggal ................ dengan uraian sebagai berikut :

1. Jenis Barang : ............................................................

2. Partai / Jumlah : ............. Koli ; ............... Kg Netto

3. Tahun panen : Bulan ................... Tahun ...................

4. Kemasan : ............................................................

5. Pengangkut : ............................................................

6. Surat Perintah Angkut Barang (SPAB)

a. Nomor : ............................................................

b. Tanggal : ............................................................

c. Partai : .............Koli: ............. Kg. Netto

Sehubungan dengan rencana diatas harap dipersiapkan Gudang untuk kelancaran

proses penerimaan barang tersebut diatas.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

.....................,..........................

(.....................................)

Tembusan :

1. LPK (PT. ............................)

2. Arsip 2X

Page 27: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2015-01-12_10-42-23... · bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Nomor : 17/BAPPEBTI/PER-SRG/10/2014

23

FORMULIR NOMOR: SRG-OPR.49

(kop surat Pengelola Gudang)

Nomor : ............... , .........................20...

Lampiran :

Perihal : Permohonan Penilaian

Kesesuaian

Yth. .................................................... selaku Lembaga Penilaian Kesesuaian

di -.....................

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk dapat dilakukan penilaian

kesesuaian terhadap barang yang akan disimpan di Gudang yang kami

kelolasebagaimana diuraikan dalam surat permohonan uji mutu barang terampir untuk

dapat diterbitkan Resi Gudang atas Perintah/Nama*). Bersama ini kami sampaikan data

sebagai berikut:

I. Identitas Pemilik Barang

a. Nama : ................................................................

b. Nomor identitas

(KTP/Paspor) *)

: ................................................................

c. Jabatan

Pemohon**)

: ................................................................

d. Alamat Pemohon : ................................................................

..............................., ……………….

(Kota & Kode Pos)

e. NPWP**) : ................................................................

f. Nomor Telepon,

e-mail dan

Faksimili

: ................................................................

II. Deskripsi Barang

a. Jenis Barang : ……………………………………..

b. Partai/ Jumlah : ……….. Koli : …………kg. Netto

c. Tahun Panen : Bulan ……… Tahun……………

d. Kemasan : ……………………………………..

e. Pengangkut : ……………………………………..

Page 28: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2015-01-12_10-42-23... · bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Nomor : 17/BAPPEBTI/PER-SRG/10/2014

24

III. Gudang Yang Dituju Untuk Menyimpan Barang

a. Nama Gudang : …………………………………….

b. Alamat Gudang : …………………………………….

IV. Tanggal Rencana Penyimpanan

Tanggal : …………………………………….

Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

................................., ....................20...

Pemohon

meterai

(..............................................)

(Nama Jelas)

*) Pilih salah satu

**) Apabila ada

Page 29: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2015-01-12_10-42-23... · bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Nomor : 17/BAPPEBTI/PER-SRG/10/2014

25

Lampiran 1 Dari Formulir Nomor: SRG-OPR.49

SURAT PERMINTAAN UJI MUTU BARANG

( SP. UMB)

NO: ..............................................

Berdasarkan dokumen SPAB Nomor : ................................. Tanggal ......................

Party = ....................................... dan SPB Nomor : ...................... dengan uraian

sebagai berikut :

PERUSAHAAN

PENGANGKUT

NOMOR

KENDARAAN/STNK

NAMA

PENGEMUDI/SOPIR

JUMLAH BARANG

KOLI KG

Barang-barang tersebut diatas, kami mohon kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian

untuk dilakukan pengujian mutu barang jenis............................ tersebut diatas,

dengan membuat surat pernyataan Layak atau Tidak Layak untuk diterima.

Demikian Surat Permintaan Uji Mutu Barang ini dibuat dengan sebenarnya, untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

…………….,……………… 20

Mengetahui :

Pengemudi / Sopir, Pengelola Gudang,

(.........................) (..............................)

Nama: Nama:

Page 30: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2015-01-12_10-42-23... · bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Nomor : 17/BAPPEBTI/PER-SRG/10/2014

26

FOMULIR NOMOR: SRG-OPR.50

BERITA ACARA BARANG MASUK NOMOR : /BA.BM/ / .20...

Pada hari ini Kamis tanggal .................. bulan .................... tahun ..................................., kami yang bertanda tangan dibawah ini : I. Nama Perusahaan : Alamat Kantor : Selaku / sebagai : Diwakili Oleh / Nama : Jabatan : Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA II. Nama Perusahaan :

Alamat Kantor : Selaku / sebagai : Diwakili Oleh / Nama : Jabatan : Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Berdasarkan Surat Perintah Angkut Barang dengan Dokumen

Nomor : .................................. tanggal :...................................................., maka PIHAK PERTAMA telah menyerahkan barang jenis : ................................. kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA mengakui telah menerima .......................... tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

III. Pemasukan ............... dari tanggal: ..........................s/d

tanggal :.......................................... IV. Hasil bongkar ..................: 1. Jumlah party / Original : ............... Koli = ...................... Kg 2. Hasil bongkar : 2.5 Original Bag : ............... Koli = ...................... Kg 2.6 Original Kurang Timbang : ............... Koli = ...................... Kg 2.7 Original Eks Rebagging : ............... Koli = ...................... Kg 2.8 Org. Sisa Rebagging : ............... Koli = ...................... Kg Jumlah : ............... Koli = ...................... Kg 3. Susut / Kurang ( 1 – 2) : ............... Koli = ...................... Kg 4. ................ Original kurang timbang dan rusak / bocor sudah dilaksanakan

pengantongan ulang (Rebaging) dengan menggunakan kantong baru..... lembar. Demikian Berita Acara Serah Terima ............ ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang menerima, Mengetahui, Yang menyerahkan Pihak Kedua Pemilik Barang* Pihak Pertama, (..............................) (..............................) (..............................) Jabatan:....................... Jabatan:....................... Jabatan:.......................

*tidak diperlukan dalam hal pihak yang menyerahkan adalah pemilik barang.

Page 31: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2015-01-12_10-42-23... · bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Nomor : 17/BAPPEBTI/PER-SRG/10/2014

27

FORMULIR NOMOR: SRG-OPR.51.A.

Dokumen Resi Gudang Atas Nama

Page 32: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2015-01-12_10-42-23... · bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Nomor : 17/BAPPEBTI/PER-SRG/10/2014

28

FORMULIR NOMOR: SRG-OPR.51.B.

Dokumen Resi Gudang Atas Perintah

(Halaman Muka)

Page 33: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2015-01-12_10-42-23... · bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Nomor : 17/BAPPEBTI/PER-SRG/10/2014

29

(Halaman Belakang)

Page 34: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2015-01-12_10-42-23... · bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Nomor : 17/BAPPEBTI/PER-SRG/10/2014

30

FORMULIR NOMOR SRG-OPR.51.C.

Dokumen Resi Gudang Atas Nama (untuk Resi Gudang Pengganti)

Page 35: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2015-01-12_10-42-23... · bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Nomor : 17/BAPPEBTI/PER-SRG/10/2014

31

FORMULIR NOMOR: SRG.OPR.51.D.

Dokumen Resi Gudang Atas Perintah (untuk Resi Gudang Pengganti)

(Halaman Muka)

Page 36: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2015-01-12_10-42-23... · bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Nomor : 17/BAPPEBTI/PER-SRG/10/2014

32

(Halaman Belakang)

Page 37: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2015-01-12_10-42-23... · bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Nomor : 17/BAPPEBTI/PER-SRG/10/2014

33

FORMULIR NOMOR: SRG-OPR.52

LEMBAR KONFIRMASI PENCATATAN RESI GUDANG

PADA PUSAT REGISTRASI

Nomor. ...................................

Telah dilakukan pencatatan terhadap penerbitan Resi Gudang Dalam Bentuk

Warkat dengan keterangan sebagai berikut :

Jenis Resi Gudang :

Nomor Seri :

Nama Pemilik Barang :

Alamat Pemilik Barang :

Tanggal Penerbitan :

Tanggal jatuh tempo :

No. KTP / NPWP*) :

Deskripsi Barang :

o Jenis Barang

o Mutu Barang

o Kelas Barang

Jumlah Barang :

Bruto = ......... Koli= ........... kg

Tarra = ......... Koli = .......... kg

Netto = ......... Koli = .......... kg

Lokasi Penyimpanan Barang : Gudang ………………… Pada Stapel/Lot No…….

Harga satuan : (...........)

User ID :

Password :

Nomor Rekening Resi Gudang :

Demikian konfirmasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pusat Registrasi

Cap

_____________________

Nama:

Jabatan:

*) Pilih salah satu

User ID

Password

Nomor Rekening Resi Gudang *)

*) Agar merubah Password

Page 38: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2015-01-12_10-42-23... · bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Nomor : 17/BAPPEBTI/PER-SRG/10/2014

34

FORMULIR NOMOR: SRG-OPR.53

Nomor : ............... , .........................20..

Lampiran :

Perihal : Permohonan Penerbitan Resi Gudang Pengganti Karena Hilang/Rusak *)

Yth. 1. Direktur Utama PT….

selaku Pusat Registrasi Sistem Resi Gudang

2. Direktur Utama PT…..

selaku Pengelola Gudang

di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan Penerbitan Resi Gudang Pengganti Karena Hilang/Rusak*), bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama Pemohon : .................................................................

2. Nomor identitas : .................................................................

(KTP/Paspor) *)

3. Jabatan Pemohon **) : .................................................................

4. Alamat Pemohon : .................................................................

.................................................................

(Nama jalan & Nomor)

..................................... -

(Kota & Kode Pos)

5. NPWP **) : .................................................................

6. Nomor Telepon, e-mail

dan Faksimili : .................................................................

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Apabila Hilang:

a. Fotokopi Resi Gudang yang Hilang **)

b. Bukti Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Setempat

c. Perjanjian Pengelolaan Barang;

2. Apabila Rusak

a. Resi Gudang Asli yang Rusak

b. Surat Pernyataan Penyebab Rusaknya Resi Gudang

c. Perjanjian Pengelolaan Barang;

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

meterai

(..............................................)

(Nama Jelas)

Keterangan :

*) pilih salah satu **) apabila ada

Page 39: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN …website.bappebti.go.id/media/docs/law_decision_2015-01-12_10-42-23... · bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektifitas pengawasan

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Nomor : 17/BAPPEBTI/PER-SRG/10/2014

35

FORMULIR NOMOR: SRG-OPR.54

BERITA ACARA PEMUSNAHAN RESI GUDANG ASLI YANG RUSAK

Pada hari ini ........ tanggal ......... bertempat di ........... telah dilaksanakan pemusnahan terhadap Resi Gudang yang Rusak sebagai berikut:

a. jenis Resi gudang : Resi gudang Atas Nama atau Resi Gudang Atas Perintah *)

b. nama dan alamat pemilik barang

: ........................................................, alamat: ................................................................ .........................................................................................................................................................

.............................., ..- (Kota & Kode Pos)

c. nama dan alamat pemegang RG terakhir

:

........................................................, alamat: ................................................................ ..........................................................................................................................................................

.............................., ..- (Kota & Kode Pos) d. nama dan lokasi

gudang : ........................................................,

alamat: ..................................... ....................................................................................................

.............................., ..- (Kota & Kode Pos) e. tanggal penerbitan

RG- (tgl/bln/thn) : ....../......./....... s.d. ......./....../......- jangka waktu

(........) hari. f. nomor RG : .............................................................................

....................... g. Lamanya rentensi

RG yang akan dimusnahkan (tgl/bln/thn)

: ....../......./........ s.d. ......./....../.........- jangka waktu (........) hari.

h. Berita acara barang Keluar

: ..........................................................................................................................................................

i. deskripsi barang : .........................................................................................................................................................

Demikianlah Berita Acara ini dibuat oleh Pengelola Gudang dengan saksi-saksi

sebagaimana yang bertandatangan di bawah ini.

Pengelola Gudang

_________________

Nama:

Jabatan:

Saksi I

_________________

Nama:

Saksi II

_________________

Nama: