PERJANJIAN KERJA O leh: TOGAR SILALAHI,SH

PERJANJIAN KERJA

Oleh:

TOGAR SILALAHI,SH

HUBUNGAN KERJA

Hubungan Kerja adalah hubungan antara

pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan

Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan,

upah dan perintah.

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara

pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi

kerja yang memuat syarat-syarat kerja,hak dan

kewajiban para pihak.

Hubungan Kerja…

Hubungan Kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan

Dalam hal perjajian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan , maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan.

Perjanjian Kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERJANJIAN KERJA DIBUAT ATAS DASAR

Kesepakatan kedua belah pihak;

Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum

Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan

Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan

ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku

Catatan :1. (a) dan (b) dapat dibatalkan2. (c) dan (d) batal demi hukum.

KEP. 100/MEN/VI/2004TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disebut PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.

Syarat kerja yang diperjanjiakan dalam PKWT, tidak boleh lebih rendah daripada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Lanjutan…

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:1. PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau

sementara sifatnya yang penyelesaiannya paling

lama 3 (tiga) tahun.2. PKWT untuk pekerjaan yang bersifat musiman

3. PKWT untuk pekerjaan yang berhubungan dengan

produk baru. 4. Perjanjian kerja harian lepas

PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG SEKALI SELESAI ATAU SEMENTARA SIFATNYA YANG PENYELESAIANNYA PALING LAMA 3

(TIGA) TAHUN

~ PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu dan pengerjaannya paling lama 3 (tiga) tahun.

~ Pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT apabila dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan maka PKWT tersebut putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan.

~ Dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai.

Lanjutan…

~ PKWT yang dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan. Dapat dilakukan pembaharuan PKWT setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari setelah berakhirnya perjanjian kerja dan selama tenggang waktu 30 hari tersebut tidak ada hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha.

PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG BERSIFAT MUSIMAN

~ Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung kepada musim atau cuaca.

~ Pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan PKWT sebagai pekerja musiman.

~ PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan musiman hanya diberlakuakn untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan.

~ PKWT untuk pekerjaan yang bersifat musiman tidak dapat diperbaharui.

Toshiba

PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK BARU

~ PKWT dapat dilakukan dengan pekerja/buruh untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru,tau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

~ PKWT untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru hanya dapat dilakukan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperbaharui.

~ PKWT untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru hanya boleh diberlakukan bagi pekerja/ buruh yang melakukan pekerjaan di luar pekerjaan yang biasa dilakukan perusahaan.

PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS

Untuk pekerjaan –pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktudan volume pekerjaan serta upah didasrakan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian lepas.

Perjanjian kerja harian lepas dilakukan denga ketentua pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1(satu) bulan.

Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT.

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh harian lepas wajib membuat perjanjian kerja harian lepas.

Perjajian kerja harian lepas sekurang-kurangnya memuat:~ Nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja.~ Nama/alamat pekerja/buruh~ Jenis pekerjaan yang dilakukan~ Besarnya upah dan atau imbalan lainnya.

Lanjutan…

PENCATATAN PKWT

PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak mempekerjakan pekerja/buruh (pasal 13) Kep. 100/Men/vi/2004

PERUBAHAN PKWT MENJADI PKWTTPKWT yang tidak dibuat dalam bahasa

Indonesia dan huruf latin berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.

PKWT yang dibuat tidak memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2), pasal 5 ayat (2), pasal 8 ayat (2) dan (3) Kep. 100/Men/vi/2004, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.

Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 (tiga pulu) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagimana dimaksud pasal 3 Kep. 100/Men/VI/2004. maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut.

ISI MATERI PERJANJIAN KERJA

a) Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha

b) Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja/buruh

c) Jabatan atau jenis pekerjaan

d) Tempat pekerjaan

e) Besarnya upah dan cara pembayarannya

f) Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha

dan pekerja/buruh

g) Mulai dan jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja

h) Tempat dan tanggal perjanjian dibuat

i) Tandatangan para pihak

Catatan :

1. (e) dan (f) tidak boleh bertentangan dengan PP, PKB dan Per-UU yang

berlaku

2. Sekurang-kurangnya dibuat rangkap 2 (dua)

PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN

1. Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh sekurang-

kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan.

2. Peraturan perusahan berisi syarat kerja yang belum diatur

dalam perturan perundang-undangan dan rincian

pelaksanaan ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan.

Dalam hal akan mengatur kembali materi dari peraturan

perundangan, maka ketentuan dalam peraturan perusahaan

tersebut harus lebih baik dari ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan.

Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan…

3. Ketentuan syarat kerja dalam peraturan perusahaan

tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

4. Dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu)

peraturan perusahaan yang berlaku bagi seluruh

pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.

5. Apabila perusahaan yang bersangkutan memiliki

cabang maka dibuat peraturan perusahaan induk yang

berlaku di semua cabang perusahaan serta dapat dibuat

peraturan perusahaan turunan yang berlaku di masing-

masing cabang perusahaan.

6. Peraturan perusahaan induk memuat ketentuan-

ketentuan yang berlaku umum diseluruh cabang

perusahaan dan peraturan perusahaan turunan memuat

pelaksanaan peraturan perusahaan induk, yang

disesuaikan dengan kondisi cabang perusahaan masing-

masing.

7. Dalam hal peraturan perusahaan induk telah berlaku di

perusahaan namun dikehendaki adanya peraturan

perusahaan turunan di cabang perusahaan, maka selama

peraturan perusahaan turunan belum disahkan maka

tetap berlaku peraturan perusahaan induk.


8. Peraturan perusahaan dibuat dan disusun oleh

pengusaha dengan memperhatikan saran dan

pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di

perusahaan yang bersangkutan.

9. Wakil pekerja/buruh dipilih oleh pekerja/buruh

secara demokratis mewakili dari setiap unit

kerja yang ada diperusahaan dan apabila di

perusahaan telah erbentuk SP/SB maka Wakil

Pekerja/buruh adalah Pengurus SP/SB


10.Dalam hal di perusahaan telah terbentuk SP/SB

namun keanggotaannya tidak mewakili mayoritas

pekerja/buruh di perusahaan tersebut, maka

pengusaha selain memperhatikan saran dan

pertimbangan dari pengurus SP/SB, juga harus

memperhatikan saran dan pertimbangan dari

wakil pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota

SP/SB


11. Pengusaha harus menyampaikan naskah rancangan

peraturan perusahaan kepada wakil pekerja/buruh dan/atau

SP/SB untuk mendapatkan saran dan pertimbangan dari

wakil pekerja/buruh atau SP/SB harus sudah diterima oleh

pengusaha dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak tanggal

diterimanya naskah rancangan peraturan perusahaan oleh

wakil pekerja/buruh dan/atau SP/SB, dan apabila dalam

waktu 14 hari kerja wakil pekerja/buruh dan/atau SP/SB tidak

memberikan saran dan pertimbangan, maka perusahaan

dapat mengajukan pengesahan peraturan perusahaan

disertai bukti bahwa pengusaha telah meminta saran dan

pertimbangan dari wakil pekerja/buruh dan/atau SP/SB


12.Pembuatan peraturan perusahaan

merupakan kewajiban dan menjadi tanggung

jawab pengusaha, sedangkan masukan yang

disampaikan oleh serikat pekerja/serikat

buruh dan/atau wakil pekerja/buruh bersifat

saran dan pertimbangan sehingga

pembuatan peraturan perusahaan tidak

dapat diperselisihkan


13.Pengusaha harus mengajukan permohonan

pengesahan peraturan perusahaan kepada

instansi yang bertanggng jawab di bidang

ketenagakerjaan dengan melengkapi:

a.Permohonan tertulis;

b.Naskah peraturan perusahaan dibuat rangkap 3

(tiga) yang telah ditandatangani pengusaha;

c.Bukti telah dimintakan saran dan

pertimbangan dari SP/SB dan/atau wakil

pekerja/buruh


14.Instansi yang bertanggungjawab di

bidang ketenagakerjaan wajib

mengesahkan peraturan perusahaan

dengan menerbitkan suratkeputusan

dalam waktu paling lama 30 hari kerja

sejak tanggal diterimanya permohonan

pengesahan


15. Dalam hal pengajuan pengesahan peraturan

perusahaan tidak memenuhi kelengkapan dan/atau

terdapat materi peraturan perusahaan yang

bertentangan dengan peraturan perundangan, maka

instansi yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan mengembalikan secara tertulis

kepada pengusaha dalam waktu paling lama7 hari

kerja sejak diterimanya pengajuan permohonan

pengesahan untuk dilengkapi atau diperbaiki, dan

perusahaan wajib menyampaikan kembali peraturan

perusahaan yang telah dilengkapi dan/atau diperbaiki

dalam waktu paling lama14 hari kerja sejak tanggal

diterimanya pengembalian peraturan perusahaan.


16. Perubahan isi peraturan perusahaan dalam

tenggang waktu masa berlakunya peraturan

perusahaan harus berdasarkan kesepakatan antara

pengusaha dan SP/SB dan/atau wakil pekerja/buruh.

17. Pengusaha wajib mengajukan pembaharuan

peraturan perusahaan paling lama 30 hari kerja

sebelum berakhir masa berlakunaya peraturan

perusahaan terdapat perubahan materi dari

peraturan perusahaan sebelumnya maka perubahan

materi tersebut harus didasarkan atas kesepakatan

antara pengusaha dengan SP/SB dan/atau wakil

pekerja/buruh


PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)

Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat

pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang

bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha,

atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang

memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belahpihak;

Syarat SP/SB yang berhak mewakili pekerja/buruh melakukan

perundingan pembuatan PKB :

a. Telah tercatat berdasarkan UU No. 21 Tahun 2000 dan peraturan

pelaksanaannya;

b. Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 119 dan

pasal 120 UU No. 13 Tahun 2003

Perjanjian Kerja Bersama (PKB)…

Perundingan PKB tidak selesai dalam jangka waktu yang disepakati

dalam tata tertib dan telah dijadwal kembali, maka para pihak

harus membuat pernyataan secara tertulis bahwa perundingan

tidak dapat diselesaikan pada waktunya, yang memuat:

a. Materi PKB yang belum dicapai kesepakatan;

b. Pendirian para pihak;

c. Risalah perundingan;

d. Tempat, tanggal dan tanda tangan para pihak.

Dan selanjutnya salah satu atau kedua belah pihak melaporkan

kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan.

Masa berlaku PKB paling lama 2 (tahun) dan dapat

diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 (satu) tahun

berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan

SP/SB;

Perundingan pembuatan PKB berikutnya dapat dimulai paling

cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya PKB yang sedang

berlaku, dan apabila tidak mencapai kesepakatan, maka PKB

yang sedang berlaku tetap berlaku untuk paling lama 1 (satu)

tahun;

PKB mulai berlaku pada hari penandatanganan kecuali

ditentukan lain dalam PKB, dan selanjutnya didafarkan oleh

pengusaha pada instansi yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan.

Perjanjian Kerja Bersama (PKB)…

PERSYARATAN KERJA YANG HARUS DIATUR LEBIH LANJUT DAN LEBIH RINCI DALAM PK,

PP ATAU PKBNO DASAR HUKUM URAIAN KET

1 Pasal 15 UU No. 21 th. 2000

Penjelasan Pasal 15 UU No. 21 Th. 2000

pekerja/buruh yang menduduki jabatan tertentu di dalam suatu perusahaan dan jabatn itu menimbulkan pertentangan kepentingan antara pihak pengusaha dan pekerja/buruh tidak boleh menjadi pengurus SP/SB di perusahaan yang bersangkutan.

Jabatan tertentu yang dimaksud dalam pasal ini, misalnya manager sumber daya manusia, manager keuangan, manager personalia sebagaimana yang disepakati dalam PKB

NO DASAR HUKUM URAIAN

2 • Pasal 29 UU No. 21 Th. 2000 1) Pengusaha harus memberi kesempatan kepada pengurus dan/atau anggota SP/SB untuk menjalankan kegiatan SP/SB dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak dan/atau yang diatur dalam PKB.

2) Dalam kesepakatan kedua belah pihak dan/atau PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diatur mengenai:a. Jenis kegiatan yang

diberikan kesempatan;b. Tata cara pemberian

kesempatan;c. Pemberian kesempatan

yang mendapat upah dan yang tidak mendapat upah

Lanjutan…


3 Pasal 79 ayat (3) UU No. 13 Th. 2003

Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diatur dalam PK, PP atau PKB.

4 Pasal 81 UU No. 13 Th. 2003 1) Pekerja/brurh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan pada waktu haid

2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam PK, PP atau PKB

Lanjutan…


5 • Pasal 83 UU No. 13 Th. 2003

• Penjelasan Pasal 83

Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

Yang dimaksud dengan kesempatan sepatutnya dalam pasal ini adalah lamanya waktunya yang diberikan kepada pekerja/buruh perempuan untuk menyusui bayinya dengan memperhatikan tersedianya tempat yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan yang diatur dalam PP atau PKB

Lanjutan…



Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam PK, PP atau PKB.

7 Pasal 154 (c) UU No. 13 Th. 2003 Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam PK, PP, PKB atau peraturan perundang-undangan

Lanjutan…

No DASAR HUKUM URAIAN


Penjelasan Pasal 160 ayat (1)

Dalam hal pekerja/buruh yang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana maka pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh ayng menjadi tanggungannya.

Keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungan adalah istri/suami, anakatau orang tua yang sah menjadi tanggungan pekerja/buruh berdasarkan PK, PP atau PKB.


Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam PK, PP atau PKB.

Lanjutan…


10 Pasal 168 UU No. 13 Th 2003

1. Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis ayng dilengkapi dengan bukti sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.

2. PHK sebagaiman dimaksud dalam ayat(1) pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam PK, PP atau PKB.

Lanjutan…

BINA HUBUNGAN INDUSTRIAL

PERJANJIAN KERJA O leh: TOGAR SILALAHI,SH

Documents

Transcript of PERJANJIAN KERJA O leh: TOGAR SILALAHI,SH