PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA MASA ORDE BARU

I. Kehidupan Masyarakat Indonesia Masa Pemerintahan Orde Baru

II. Proses Pertumbuhan dan Mobilitas Penduduk

III. Proses Perkembangan Masyarakat Intelektual

IV. Dampak Revolusi Hijau dan Industrialisasi di Indonesia

V. Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Perubahan Dunia ke Arah Globalisasi di Bidang Teknologi

VI. Peristiwa Politik Penting pada Masa Orde Baru

I. Kehidupan Masyarakat Indonesia Masa

Pemerintahan Orde Baru

Bidang Politik

Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya

Dampak Kuatnya Peran Negara Masa Pemerintahan

Kehidupan Masyarakat Indonesia Masa Pemerintahan Orde Baru

Orde baru lahir sebagai upaya untuk :

Mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama.

Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia.

Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.

a. Bidang Politik Merintis stabilitas politik nasional (1996-

1997)

a. Pengukuhan Surat Perintah Sebelas Maret 1996 menjadi TAP MPRS No. IX/MPRS/1966

b. Pelaksanaan sidang MPRS tanggal 5 Juli 1966 yang menghasilkan TAP MPRS No. XI/MPRS/1966 tentang Pemilu

c. Keluarnya TAP MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang pambentukan Kabinet Ampera

d. TAP MPRS No. XII/MPRS/1968 tentang pemberian otonomi luas kepada daerah

e. Keluarnya TAP MPRS tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan

f. Keluarnya Resolusi MPRS No. III/MPRS/1966 tentang penerapan sistem pendidikan Pancasila

g. Peninjauan kembali oleh MPRS terhadap ketetapan-ketetapan MPRS sebelum tahun 1965.

Melaksanakan Konsolidasi (sejak tahun1968)

Selama masa Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yaitu: tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Menghadapi pemilu tanggal 23 Mei 1970, telah ditetapkan organisasi-organisasi yang dapat mengikuti pemilu. Ada 9 partai politik yang berhak mengikuti pemilu, yaitu :1. IPKI 4. Partai Khatolik 7. PNI2. Perkindo 5. Murba 8. PI. Perti3. Parmusi 6. NU 9. PSII

Setelah pemilu 1971 maka dilakukan penyederhanakan jumlah partai tetapi bukan berarti menghapuskan partai tertentu sehingga dilakukan penggabungan (fusi) sejumlah partai. Sehingga pelaksanaannya kepartaian tidak lagi didasarkan pada ideologi tetapi atas persamaan program. Penggabungan tersebut menghasilkan tiga kekuatan sosial-politik, yaitu :

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam Perti yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973 (kelompok partai politik Islam)

2. Partai Demokrasi Indonesia (PDI), merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo (kelompok partai politik yang bersifat nasionalis).

3. Golongan Karya (Golkar)

PDI GOLKAR PPP

Menata Hubungan Luar Negeri

a. Masuknya Kembali Indonesia Menjadi Anggota PBB

b. Membekukan Hubungan Diplomatik dengan Republik Rakyak Cina (RRC)

c. Penghentian Politik Konfrontasi dengan Malaysia

d. Berperan dalam pembentukan ASEANe. Pemulihan hubungan dengan Singapura

Membentuk pola dasar pembangunan nasional yang dilaksanakan dengan bertumpu pada Trilogi Pembangunan

Pemerintah menyusun pola umum pembangunan jangka waktu meliputi ku 25-30 tahun. Setiap tahap berjangka waktu lima tahun. Sesuai jangka waktu itu, maka setiap tahap disebut Pembangunan Lima Tahun atau Pelita

b. Bidang Ekonomi,Sosial dan Budaya

Pelita I

Dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembangunan Orde Baru. Tujuan : untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.Sasaran : Pangan, Sandang, Perbaikan

prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.Titik Berat : Pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, sebab mayoritas penduduk Indonesia hidup dari hasil pertanian

Pelita II

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974  hingga 31 Maret 1979. Sasaran utamanya adalah tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan Pelita II cukup berhasil pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun. Pada awal pemerintahan Orde Baru laju inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita I laju inflasi turun menjadi 47%. Selanjutnya pada tahun keempat Pelita II, inflasi turun menjadi 9,5%.

Pelita III

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Pelita III pembangunan masih berdasarkan pada Trilogi Pembangunan dengan penekanan lebih menonjol pada segi pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan, yaitu:        

1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang, pangan, dan perumahan.

2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.

3. Pemerataan pembagian pendapatan 4. Pemerataan kesempatan kerja 5. Pemerataan kesempatan berusaha6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam

pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan

7. Pemerataan penyebaran pembagunan di seluruh wilayah tanah air

8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Pelita IV

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. Titik beratnya adalah sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Terjadi resesi pada awal tahun 1980 yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal sehingga kelangsungan pembangunan ekonomi dapat dipertahankan.

Pelita V

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Titik beratnya pada sektor pertanian dan industri. Indonesia memiki kondisi ekonomi yang cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8 % per tahun. Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih baik dibanding sebelumnya.

Pelita VI

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1994 hingga 31 Maret 1999. Titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangunan. Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.

Indonesia memiliki ekonomi berbasis pasar di mana pemerintah memainkan peranan penting dan dominan

Besarnya proyek-proyek pembangunan ng dibiayai melalui bantuan asing, seperti : IMF, World Bank, CGI, IDA, dan ADB

c. Dampak Kuatnya Peran Negara Masa Pemerintahan Orde Baru

• Dampak Positif• Dampak NegatifDimensi

Politik

• Dampak Positif• Dampak Negatif

Dimensi Ekonomi

dan Sosial-Budaya

Dimensi Politik

Dampak Positif :

1. Pemerintah mampu membangun pondasi yang kuat bagi kekusaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran negara dalam masyarakat.

2. Situasi keamanan pada masa Orde Baru relatif aman dan terjaga dengan baik karena pemerintah mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

3. Dilakukan peleburan partai dimaksudkan agar pemerintah dapat mengontrol parpol.

Dampak Negatif :

1. Orde baru yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralistis2. Otoritarianisme merambah segenap aspek kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan3. Pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran

berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia. Golkar menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan, sementara 2 partai lainnya hanya sebagai boneka agar tercipta citra sebagai negara demokrasi.

4. Sistem perwakilan bersifat semu bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Dalam setiap pemilhan presiden melalui MPR Suharto selalu terpilih.

5. Demokratisasi yang terbentuk didasarkan pada KKN(Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)sehingga banyak wakil rakyat yang duduk di MPR/DPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya.

6. Kebijakan politik teramat birokratis, tidak demokratis, dan cenderung KKN.

7. Dwifungsi ABRI terlalu mengakar masuk ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan pada bidang-bidang yang seharusnya masyarakat yang berperan besar terisi oleh personel TNI dan Polri

8. Hukum hanya diciptakan untuk keuntungan pemerintah yang berkuasa sehingga tidak mampu mengadili para konglomerat yang telah menghabisi uang rakyat.

Dimensi Ekonomi, Sosial dan Budaya

Dampak Positif :

1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya pun dapat terlihat secara konkrit.2. Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras).3. Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat.4. Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat.

Dampak Negatif :

     1. Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam2. Perbedaan ekonomi antardaerah, antargolongan pekerjaan, antarkelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam.3. Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial)4. Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) 5. Pembagunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat, pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata.

6. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan.7. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.8. Pembagunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilahh yang selantunya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997.

II. Proses Pertumbuhan dan Mobilitas Penduduk Indonesia

A. Dinamika Pertumbuhan Penduduk Indonesia

Sejak berkuasanya orde baru, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pembatasan jumlah kelahiran melalui program keluarga Berencana (KB).

Tujuan utama adalah mengatur jumlah penduduk dan kualitasnya, sehingga kemakmuran meningkat. Untuk itu, KB yang dilakukan adalah fertility control, yaitu pengendalian kesuburan melalui beberapa tahapan tertentu. Tujuan lainnya adalah untuk mengurangi tingkat kematian.

Wilayah Luas 1961 1971 1980 1990

Sumatra 473.481 29 38 52 77

Jawa 132.185 467 564 676 814

Nusa Tenggara 88.488 71 85 91 114

Kalimantan 548.005 7 9 12 17

Sulawesi 189.216 31 37 46 66

Maluku 74.505 12 15 19 25

Papua 421.981 - 2 3 4

Indonesia 1.927.862

50 62 77 93

Tabel 1.1 Perkembangan Tingkat Kepadatan Penduduk Indonesia 1961-1990

Sejak program KB dilaksanakan, telah terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk yang terutama disebabkan oleh penurunan tingkat kelahiran. Penurunan laju pertumbugan ini juga diikuti dengan peningkatan kualitas sumber Daya manusia yang antara lain tercermin dari meningkatnya derajat kesehatan dan gizi serta pendidikan masyarakat. Hal ini ditandai dari :

Usia harapan hidup meningkatAngka kematian bayi menurunAngka buta huruf pada penduduk dewasa

menurun

No. Angka Kematian Bayi Jumlah

1 Brunai Darussalam 15

2 Filiphina 26

3 Indonesia 46

4 Kamboja 95

5 Laos 104

6 Malaysia 8

7 Myanmar 90

8 Singapuara 2

9 Thailand 20

10 Vietnam 30

Tebel 1.2 Jumlah Angka Kematian Bayi Indonesia diantara Negara-Negara ASEAN

Akan tetapi masalah SDM yang dihadapi bangIndonesia adalah beban hidup jumlah beban penduduk yan besar. Julah penduduk indonesia menempati urutan ke empat didunia seteh China, India dan AS.

Apabila dibandingkan dengan negara di ASEAN, kualitas SDM di indonesia masih sangat tertinggal. Terlihat dari rendahnya peringkat Indeks Pembangunan Manusia yang mencangkup angka harapan hidup, angka melek hidup, angka pertisipasi murid sekolah, dan pengeluaran per kapita.

B. Mobilitas Penduduk Indonesia

Masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang berkaitan masalah mobilitas dan persebaran penduduk. Jumlah penduduk yang semakin besar mengakibatkan kepadatan penduduk yang terus meningkat, yang justru terjadi di tempat yang telah padat penduduknya, terutama puau Jawa. Dan daerah perkotaan.

Tidak meratanya persebaran penduduk dan kurang terarahnya mobilitas penduduk terkait erat dengan ketidakseimbangan persebaran sumber daya dan hasil pembangunan. Terkit dengan masalah ini, salah satu kebijakan pemerintah adalah dengan melaksanakan program trasmigrasi.

Tujuan resmi program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di pulau Jawa memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain seperti Papua, Kalimantan, Sumatra, dan Suawesi.

Dasar hukum yang digunakan untuk program ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (sebelumnya UU Nomor 3 Tahun 1972)dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Sebelumnya PP Nomor 42 Tahun 1973), ditambah beberapa Keppes dan Inpres pendukung.

Transmigrasi menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1972 berhubugan dengan :

Pemindahan atau perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain yang masih wilayah indonesia.

Perpindahan penduduk ke daerah transmigrasi yang dilakuka secara sukarela dan diatur oleh pemerintah.

III. Proses Perkembangan Masyarakat Intelektual

Perkembangan intelektual (golongan masyarakat terpelajar) di Indonesia mengalami pasang surut. Masa pencerahan intelektual baru terjadi pada awal abad ke-20 di Indonesia. Ditandai dengan:1. Munculnya organisasi-organisasi pergerakan

nasional2. Perkembangan IPTEK3. Munculnya Revolusi Industriperhimpunan Indonesia dan diteruskan dengan bangkitnya kelompok pelajar dari seluruh Indonesia yang berani menggagas dan mendeklarasikan satu Indonesia dalam satu bahasa, satu bangsa dan satu tanah air (sumpah pemuda 28 Oktober 1928)

A. Proses Perkembangan Masyarakat Intelektual Indonesia

B. Tokoh Pada Periode Proses Perkembangan Masyarakat Intelektual

Cipto Mangunkusumo Suwardi Suryaningrat (KH Dewantara) M. Yamin Soekarno Hatta

C. Perkembangan IPTEK

Perkembangan

Transportasi

Perkembangan Industri

Perkembangan Informasi

a. Perkembangan Transportasi

Pengaruh teknologi dalam bidang transportasi di Indonesia di bawa oleh pemerintah kolonial Belanda. Tujuannya untuk mempermudah dan mempercepat proses pengawasan terhadap daerah-daerah yang jauh dari proses pengawasan terhadap daerah-daerah yang jauh dari pusat kegiatan pemerintahan. Sejak Indonesia merdeka, perkembangan sarana transportasi semakin pesat. Pembangunan sarana transportasi meliputi :

1. Pembangunan sarana transportasi darat2. Pembangunan sarana transportasi laut3. Pembangunan sarana transportasi udara

b. Perkembangan Industri

Upaya pengolahan SDA dengan bantuan teknologi untuk menghasilkan berbagai macam hasil yang mempunyai nilai lebih tinggi. Bentuk-bentuk kegiatan industri pertanian meliputi hal-hal berikut:

1. Industri pengolahan hasil tanaman pangan,termasuk holtikultura

2. Hasil perkebunan seperti minyak kelapa,barang-barang karet dan sebagainya

3. Hasil perikanan seperti industri pengolahan udang,rumput laut,ubur-ubur,dsb

4. Hasil hutan seperti industri pengolahan kayu,pengolahan pulp,kertas,dan rayon,serta industri pengolahan rotan

5. Industri pupuk, yaitu dengan memanfaatkan gas alam, serta eksploitasi sumber-sumber yang baru

6. Industri mesin dan peralatan pertanian, teriutama untuk dapat memenuhi kepentingan petani dalam rangka meningkatkan produksinya.

c. Perkembangan Informasi

Pembangunan Sistem komunikasi Satelit Domestik (SKSD) untuk keperluan komunikasi di Indonesia dimulai tahun 1975, dan selesai tahun 1976. Satelit tersebut diberi nama Palapa, yang diambil dari nama sumpah Maha Patih Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara.

SKSD Palapa adalah suatu sistem satelit komunikasi yang dikendalikan oleh sistem pengendali di bumi, yang mempunyai fungsi sebagai sarana dalam berbagai aktivitas komunikasi. Satelit yang masa kerjanya sudah habis harus diganti dengan satelit generasi baru.

D. Satelit Generasi Baru

1. Palapa A-1 (8 Juli 1976)2. Palapa A-2 (10 Maret 1977)3. Palapa B-1 (19 Juni 1983)4. Palapa B-2 (6 Februari 1984)5. Palapa B2-P (20 Maret 1987)6. Palapa B-2R (20 Maret 1990)7. Palapa B-4 (7 Mei 1992)8. Palapa C-1 (Februari 1996)9. Palapa C-2 (16 Mei 1996)

IV. Dampak Revolusi Hijau dan Industrialisasi di Indonesia

A. Pengertian Revolusi Hijau

Revolusi hijau dapat diartikan sebagai berikut :

Revolusi Hijau merupakan perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern.

Revolusi Hijau (Green Revolution) merupakan suatu revolusi produksi biji-bijian dari hasil penemuan-penemuan ilmiah berupa benih unggul baru dari berbagai varietas, gandum, padi, dan jagung yang mengakibatkan tingginya hasil panen komoditas tersebut.

Perubahan dramatis dalam produksi pertanian yang dimulai pada tahun 1960an dengan dikembangkannya biji padi dan gandum unggul yang dapat memberi hasil panen yang berlipat ganda dan penerapan air serta pupuk dalam jumlah besar.

B. Latar Belakang

Latar belakang munculnya revolusi Hijau adalah karena munculnya masalah kemiskinan yang disebabkan karena pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat tidak sebanding dengan peningkatan produksi pangan. Sehingga dilakukan pengontrolan jumlah kelahiran dan meningkatkan usaha pencarian dan penelitian binit unggul dalam bidang Pertanian. Upaya ini terjadi didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Thomas Robert Malthus.

C. Sejarah Revolusi Hijau Dunia

Revolusi hijau tahap pertamaKesuksesan awal revolusi hijau telah menjadikan produksi pangan berlipat ganda di hampir semua negara Asia dan Afrika pada akhir tahun 1960an. Tetapi antara tahun 1970-1980, besarnya biaya dan tenaga untuk memproduksi pupuk dan teknik pemompaan air telah mengakibatkan produksi pangan berkurang kembali. Kemudian terjadi bencana kekeringan di negara-negara asia dan afrika yang mengakibatkan produksi pertanian semakin berkurang.

Revolusi hijau tahap kedua Akibat kegagalan dalam revolusi hijau tahap pertama, para ilmuwan seluruh dunia berusaha menyelenggarakan Revolusi tahap kedua, yaitu pengembangan jenis biji-bijian baru yang bisa dipanen dua kali setahun, serta berusaha menemukan jenis rumput-rumputan serta tanaman lain yang dapat ditanam secara tumpang sari dengan padi dan gandum.

Upaya Pemerintah dalam Revolusi

Hijau

Intensifikasi Ekstensifikasi Diversifikasi

Rehabilitasi

Intensifikasi Pertanian

Intensifikasi Pertanian di Indonesia dikenal dengan nama Panca Usaha Tani yang meliputi :

1. Pemilihan Bibit Unggul2. Pengolahan Tanah yang baik3. Pemupukan 4. Irigasi5. Pemberantasan Hama

Extensifikasi Pertanian

Ekstensifikasi pertanian yaitu memperluas lahan tanah yang dapat ditanami dengan pembukaan lahan-lahan baru (misal mengubah lahan tandus menjadi lahan yang dapat ditanami, membuka hutan, dsb).

Diversifikasi Pertanian

Usaha penganekaragaman jenis tanaman pada suatu lahan pertanian melalui sistem tumpang sari. Usaha ini menguntungkan karena dapat mencegah kegagalan panen pokok, memperluas sumber devisa, mencegah penurunan pendapatan para petani.

Rehabilitasi Pertanian

  Merupakan usaha pemulihan produktivitas sumber daya pertanian yang kritis, yang membahayakan kondisi lingkungan, serta daerah rawan dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut. Usaha pertanian tersebut akan menghasilkan bahan makanan dan sekaligus sebagai stabilisator lingkungan.

  Pemerintah memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada petani.

Kegiatan pemasaran hasil produksi pertanian berjalan lancar sering perkembangan teknologi dan komunikasi.

Tumbuhan yang ditanam terspesialisasi atau yang dikenal dengan monokultur, yaitu menanami lahan dengan satu jenis tumbuhan saja.

Pengembangan teknik kultur jaringan untuk memperoleh bibit unggul yang diharapkan yang tahan terhadap serangan penyakit dan hanya cocok ditanam di lahan tertentu.

Petani menggunakan bibit padi hasil pengembagan Institut Penelitian Padi Internasional yang bekerjasama dengan pemerintah, bibit padi unggul tersebut lebih dikenal dengan bibit IR.

Pola pertanian berubah dari pola subsistensi menjadi pola kapital dan komersialisasi.

Negara membuka investasi melalui pembangunan irigasi modern dan pembagunan industri pupuk nasional.

Pemerintah mendirikan koperasi-koperasi yang dikenal dengan KUD (Koperasi Unit Desa).

D. Pelaksanaan dan Penerapan Revolusi Hijau

E. Dampak Revolusi Hijau

Dampak Positif :

1. Memberikan lapangan kerja bagi para petani maupun buruh pertanian.

2. Daerah yang tadinya hanya dapat memproduksi secara terbatas dan hanya untuk memenuhi kebutuhan minimal masyarakatnya dapat menikmati hasil yang lebih baik karena revolusi hijau.

3. Kekurangan bahan pangan dapat teratasi.4. Sektor pertanian mampu menjadi pilar

penyangga perekonomian Indonesia terutama terlihat ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi sehingga orang beralih usaha ke sektor agrobisnis.

Dampak Negatif :

1. Muncullah komersialisasi produksi pertanian2. Muncul sikap individualis dalam hal penguasaan

tanah3. Terjadi perubahan struktur sosial di pedesaan

dan pola hubungan antarlapisan petani di desa dimana hubungan antar lapisan terpisah dan menjadi satuan sosial yang berlawanan kepentingan.

4. Memudarnya sistem kekerabatan dalam masyarakat yang awalnya menjadi pengikat hubungan antar lapisan.

5. Muncul kesenjangan ekonomi karena pengalihan hak milik atas tanah melalui jual beli.

6. Harga tanah yang tinggi tidak terjangkau oleh kemampuan ekonomi petani lapisan bawah sehingga petani kaya mempunyai peluang sangat besar untuk menambah luas tanah.

7. Muncul kesenjangan sosial karena kepemilikan tanah yanmg berbeda menyebabkan tingkat pendapatanpun akan berbeda.

8. Muncul kesenjangan yang terlihat dari perbedaan gaya bangunan maupun gaya berpakaian penduduk yang menjadi lambang identitas suatu lapisan sosial.

9. Mulai ada upaya para petani untuk beralih pekerjaan ke jenis yang lain seiring perkembagan teknologi.

Produksi Beras dan Impor Indonesia 1995-2002

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 20020

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

produksiImpor

E. Tujuan Revolusi Hijau

Tujuan Revolusi Hijau :

1. Mengubah petani-petani gaya lama (peasant) menjadi petani-petani gaya baru (farmers)

2. Memodernisasikan pertanian gaya lama guna memenuhi industrialisasi ekonomi nasional

F. Penghijauan KembaliPenghijauan kembali lahan yang tidak

diperuntukkan untuk hutan dan reboisasi lahan hutan. Program ini bertujuan untuk menunjang stabilitas ekosistem tanah. Realisasi penghijauan dalam kurun waktu 1992-1993 yang dilaksanakan di 21 propinsi meliputi 39 DAS di 194 kabupaten di Indonesia.

Penanaman hutan rakyat seluas 107.167 ha, pembuatan unit percontohan pertanian konservasi sebanyak 1.304 unit dan pembangunan 1.244 dam. Penghijauan tersebut bertujuan untuk merehabilitasi lahan kritis dan kering seluas 387.580 ha. Selama masa Orde Baru (mulai pelita I dan pelita V telah berhasil direhabilitasi lahan kritis seluas 4,37 juta ha.

V. Respon masyarakat Indonesia terhadap Perubahan Dunia Ke arah

Globalisasi di Bidang Teknologi

A. Makna dan Dinamika Globalisasi

Globalisasi pertama kali diperkenalkan oleh Theodore Levitt pada tahun 1985. Levitt pada waktu itu mencermti adanya perubahan yang cepat dalam dimensi ekonomi dan keuangan, terutama yang berkaitan dengan sektor produksi, konsumsi dan investasi.

Apa yang dikemukan Theodore Levitt, sebenarnya hanya salah satu dimensi saja dari makna globalisasi. Karena secara lebih luas globalisasi juga mencakup aspek-aspek lain kehidupan manusia selain ekonomi, yaitu budaya, politik, sosial, dan teknologi. Khusus bidang teknologi, terutama teknologi informasi, adalah yang paling pesat perkembangannya. Globalisasi membawa manusia pada suatu dunia tanpa batas

Karena itu, wajar jika pemerintah negara-negara Asia, negara yang dianggap kurang maju, kini mulai secara resmi mendukung perkembangan TI setelah sekian lama diam-kebingungan karena tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan perkembangan teknologi yang demikian cepat ini.

Bagi Asia, yang saat ini sedang bekerja keras mengejar ketinggalan dari negara-negara maju dan pada saat yang sama mengalami perubahan sosial politik, keberadaan internet khususnya merupakan masalah yang pelik. Lebih buruk lagi, krisis ekonomi yang dialami Asia pada akhir tahun 90an menunda perkembangan TI di saat AS dan negara-negara Eropa sedang berkembang pesat dalam penggunaan teknologi itu.

B. Respon Masyarakat Atas Globalisasi Teknologi

Respon

Positif

Respon

Negatif

Respon Positif

Masyarakat atas globalisasi teknologi ditunjukkan dalam bentuk pemanfaatan dan pengembangan teknologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baik pemerintah, dunia bisnis maupun individu-individu telah memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi dunia.

Pertemuan Asian Regional Conference of the Global Information Infrastructure Commission (GIIC) di Manila pada bulan Juli 2000 menghasilkan rencana untuk membangun jaringan komunikasi, menyediakan perangkat pengakses informasi dari internet untuk masyarakat, menyusun framework penggunaan TI, membangun jaringan online-pemerintah, serta mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan daya saing Asia.

Menurut Tabloid Kontan On-line tanggal 9 Oktober 2000 yang mengutip IDC (Information Data Corporation), dana yang sudah dibelanjakan untuk kepentingan TI di Indonesia cukup besar. Tahun 2000 ini diperkirakan US$ 772,9 juta, naik dari US$ 638,4 juta tahun lalu. Jumlah ini belum termasuk investasi dotcom yang sempat bergairah dalam dua tahun terakhir.

Poin Penting

Masyarakat sadar di era serba canggih pemanfaatan teknologi adalah hal yang mutlak agar tidak ketinggalan dengan negara lain.

Melahirkan masyarakat yang lebih menghargai kualitas individu atau yang lebih dikenal dengan profesionalisme.

Terjadinya persaingan antarindividu atas dasar keprofesionalitasan

Masyarakat menggunakan berbagai kemudahan-kemudahan dibidang teknologi, misalnya dalam melakukan pertukaran informasi, transaksi maupun transportasi

Di era globalisasi kita dihadapkan pada berbagai bentuk kemudahan namun penemuan baru di bidang teknologi juga dapat menimbulkan ketimpangan atau akibat buruk dan membahayakan masyarakat. Misalnya penggunaan peluru kendali nuklir, gas syaraf dan senapan mesin, pengangguran, polusi dan kemacetan lalu lintas sebagai dampak penggunaan teknologi transportasi cepat dan bahaya kesehatan lainnya.

Respon Negatif

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia pernah menimbulkan dilema bagi pemerintah. Di jaman Orde Baru berkuasa dulu, TI disikapi dengan penuh kebingungan, seperti misalnya dalam kasus penggerebekan salah satu Internet Service Provider (ISP) di Jakarta saat “Kudatuli” (kerusuhan dua puluh tujuh juli) yang menghebohkan itu. Kasus ini layaknya menghadapkan kemajuan TI dengan alat perang dan kekuasaan. Dan seperti biasanya, senjata lebih berkuasa daripada teknologi. Namun, kekuatan TI yang ditekan itu kemudian tampil “jumawa” dalam episode jatuhnya Orde Baru. Konon, dipercaya bahwa gerakan mahasiswa dan bantuan logistiknya dikoordinasikan dengan memanfaatkan kecanggihan TI ini.

Bahkan, komunikasi militer pun disadap dan semua sandi militer diterjemahkan oleh para aktivis dan dibagikan lewat pager, telepon gengam dan email pada para koordinator lapangan untuk mengantisipasi blokade militer yang menyapu Jakarta dan kota-kota lainnya saat itu, 1998 dan 1999. TI, secara langsung atau tidak, berkontribusi atas terjadinya suatu perubahan sosial yang bermakna di Indonesia yaitu jatuhnya rejim militeristik yang sudah berkuasa 32 tahun lamanya.

Sikap pemerintah orde baru yang cenderung curiga dan khawatir ini disebabkan pemerintah khawatir hal itu akan dimanfaatkan bagi pihak-pihak tertentu dalam negara untuk bersikap kritir terhadap setiap kebijakan pemerintahan.

Tapi, entah dimana salahnya, pemerintah baru yang terpilih secara relatif demokratis pasca rejim Orde Baru ini juga gagap menanggapi kemajuan TI. Keputusan Presiden (Kepres) No. 96 tahun 2000 yang garis besarnya berisi larangan masuknya investor asing di bidang industri multimedia di Indonesia, menunjukkan dengan jelas kebingungan pemerintah dalam merespon perkembangan bisnis multimedia, yang tentu ada dalam mainstream TI.

Dengan Kepres itu, tersirat inferioritas yang luar biasa dalam diri pemerintah. Pemerintah beranggapan bahwa proteksi itu diberikan dengan asumsi tidak mungkin pemain-pemain lokal mampu bersaing dengan investor asing dalam dunia TI. Padahal, justru banyak pemain lokal yang berteriak dan menentang kepres ini. Satu-satunya pemain lokal yang terlihat paling getol mendukung dikeluarkannya keppres tersebut hanyalah PT. Telkom.

Kebingungan ini juga terlihat jelas dalam perumusan UU Telekomunikasi beserta PP yang menyertainya. Dalam PP No. 52 tahun 2000 misalnya, apabila seseorang ingin mendirikan warung internet, untuk mengurus ijin pendirian warnet, harus meminta ijin yang ditandatangani oleh menteri. Jelas bahwa kebijakan pemerintah saat ini menimbulkan semakin banyak masalah yang timbul dalam pengembangan TI.

Poin Penting

Pada masa orde baru, pemerintah cenderung represif terhadap bekembangnya teknologi informasi

Sikap pemerintah yang curiga dan khawatir disebabkan kekhawatiran pemerintah jika hal itu akan dimanfaatkan bagi pihak-pihak tertentu untuk bersikap kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah

Keluarnya Kepres No 96 tahun 2000 yang berisi larangan masuknya investor asing di bidang industri mutimedia

Dalam PP No. 52 tahun 2000, apabila seseorang ingin mendirikan warung internet, untuk mengurus ijin pendirian warnet, harus meminta ijin yang ditandatangani oleh menteri.

Muncul kelompok seperti ATTAC, OWINS, Greenpeace beserta figur-figur seperti Piere Bourdeo, Susan George, Walden Bello, Vandana Shiva yang tampil dalam memimpin gerakan tandingan menentang globalisasi denga metode gerakan massa.

Terjadi perlawanan dari banyak kelompok maupun individu pekerja budaya

Banyak petani kembali menggunakan bibit organik lokal untuk menangkal bibit rekayasa produk perusahaan asing

Merebaknya gerakan cinta produk dalam negeri untuk menghindari ketergantungan terhadap sistem kapitalisme

VI. PERISTIWA POLITIK PENTING PADA MASA ORDE BARU

Tritura Supersemar

Sidang Umum MPRS

Nawaksara Politik Luar Negeri

Pemilihan Umum

Sidang MPR Tahun

1973

A. TRITURA (TRI TUNTUTAN RAKYAT)

Aksi yang dilakukan G-30 S diketahui oleh masyarakat bahwa PKI terlibat di dalamnya. Akan tetapi pemerintah tidak segera mengambil tindakan yang tegas terhadap PKI yang telah melakukan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara.Pada tanggal 25 Oktober 1965 terbentuklah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI).

Pada tanggal 10 Januari 1966 KAMI dan KAPPI memelopori kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front pancasila DPR-GR menuntut Tuntutan Hati Nurani Rakyat yang terkenal dengan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura).Adapun Tri Tuntutan Rakyat itu adalah sebagai berikut:

Pembubaran PKI Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G-30

S/PKI Penurunan harga/perbaikan ekonomi

Ketiga tuntutan di atas menginginkan perubahan di bidang politik, selain itu juga keinginan adanya perubahan ekonomi yakni penurunan harga.

B. SURAT PERINTAH SEBELAS MARET

Aksi untuk menentang terhadap G-30 S/PKI semakin meluas menyebabkan pemerintah merasa tertekan. Oleh karena itu setelah melakukan pembicaraan dengan beberapa anggota kabinet dan perwira ABRI di \istana Bogor pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno akhirnya menyetujui memberikan perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto sebagai Pangliuma Angkatan Darat danP angkopkamtib untuk memulihkan keadaan wibawa pemerintah,. Surat mandat ini terkenal dengan nama Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar).

C. SIDANG UMUM MPRSSidang Umum IV MPRS yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juni 1966 telah menghasilkan beberapa ketetapan yang dapat memperkokoh tegaknya Orde Baru antara lain sebagai berikut.Ketetapan MPRS No. IX tentang Pengukuhan Surat Perintah Sebelas Maret.

 

Ketetapan MPRS No. IX tentang Pengukuhan Surat Perintah Sebelas Maret.

Ketetapan MPRS No. XXV tentang Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya serta larangan penyebaran ajaran Marxisme-Komunisme di indonesia.

Ketetapan MPRS No. XXIII tentang Pembaruan Landasan Kebijakan Ekonomi, keuangan dan Pembangunan.

Ketetapan MPRS No. XIII tentang Pembentukan Kabinet Ampera yang ditugaskan kepada Pengemban Tap MPRS No. IX

D. NAWAKSARA

MPRS meminta pertanggugjawaban terhadap Presiden Soekarno dalam Sidang Umum MPRS 1966 atas terjadinya pemberontakan G-30 S/PKI, kemorosotan ekonomi dan moral. Untuk memenuhinya Presiden Soekarno menyampaikan amanatnya pada tanggal 22 Juni 1966 yang berjudul Nawaksara (sembilan pasal). Amanat tersebut oleh MPRS dipandang tidak memenuhi harapan rakyat karena tidak memuat secara jelas mengenai peristiwa G-30 S/PKI serta kemorosotan ekonomi dan moral. Oleh karena itu MPRS meminta kepada Presiden untuk melengkapi.

Pada tanggal 10 Januari 1967 presiden melengkapi Nawakasara, akan tetapi isinya juga tidak memuaskan banyak pihak. Selanjutnya DPR-GR mengusulkan kepada MPRS agar mengadakan Sidang Istimewa untuk memberhentikan Presiden Soekarno dari jabatan Presiden/Mandataris MPRS dan mengangkat Pejabat Presiden .

Pada tanggal 22 Februari 1967 Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada pengemban MPRS No. IX, Jenderal Soeharto. Penyerahan ini merupakan peristiwa penting dalam upaya mengatasi situasi politik pada waktu itu.

E. POLITIK LUAR NEGERI

Politik luar negeri Indonesia condong kepada salah satu blok pada masa Demokrasi Terpimpin merupakan pengalaman pahit bagi Indonesia. Untuk mengoreksi penyelewangan pada masa Orde Lama, blok tersebuk dinyatakan salah oleh MPRS (kemudian MPR). Indonesia harus kembali ke politik liuar negeri yang bebas dan aktif serta tidak memencilkan diri. Sesuai dalam Tap No. XII/MPRS/1966. masa Orde Baru. Sebagai wujud pelaksanaannya pada masa Orde Baru melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

Menghentikan politik konfrontasi dengan Malaysia Setelah ditandatanganinya persetujuan untuk menormalisasi hubungan bilateral Indonesia-Malaysia pada tanggal 11 Agustus 1966. Selanjutnya 31 Agustus 1967 kedua pemerintah telah membuka hubungan diplomatik pada tingkat Kedutaan Besar.

Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966 setelah meninggalkan PBB sejak 1 Januari 1965. Sebab selama menjadi anggota badan dunia, yakni sejak 1950-1964, Indonesia telah menarik banyak manfaatnya.

Indonesia ikut memprakarsai terbentuknya sebuah organisasi kerja sama regional di kawasan Asia Tenggara yang disebut Association of South East Asian Nations (ASEAN) pada tanggal 8 Agustus 1967.

F. PEMILIHAN UMUM

Pemilihan Umum masa Orde Baru pertama kali dilaksanakan tanggal 3 Juli 1971. pemilu waktu itu berbeda dengan pemilu tahun 1955 karena telah menggunakan sistem distrik bukan sistem proporsional. Dalam sistem distrik ini partai-partai harus memperebutkan perwakilan yang disediakan untuk sesuatu daerah. Suara yang terkumpul di suatu daerah tidak dapat dijumlahkan dengan suatu partai itu yang terkumpul di daerah lain.

Pemilu tahun 1977 diikuti oleh 10 kontestan, yakni PKRI, NU, Parmusi, Parkindo, Murba, PNI, Perti, IPKI, dan Golkar. Dalam pemilu kali ini dimenagkan oleh Golkar. Pemilu berikutnya dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1977 yang kali ini diikuti oleh 3 organisasi peserta pemilu, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan partai Demokrasi Indonesia (PDI). Selanjutnya pemilu-pemilu di Indonesia selama Orde Baru selalu dimenangkan oleh Golongan Karya.

G. SIDANG MPR TAHUN 1973

Dengan Pemilu I 1971, maka untuk pertama kali RI mempunyai MPR tetap, yakni bukan MPRS. Pimpinan MPR dan DPR hasil Pemilu I adalah Idham Chalid. Selanjutnya MPR ini mengadakan sidang pada bulan Maret 1973 yang menghasilkan beberapa keputusan diantaranya sebagai beriukut. Tap IV /MPR/73 tentang Garis-garis besar

Haluan Negara sebagai pengganti Manipol. Tap IX /MPR/73 tentang Pemilihan Jenderal

Soeharto sebagai Presiden RI. Tap XI /MPR/73 tentang pemilihan Sri

Hamengkubuwono IX sebagai Wakil Presdien RI. Dengan demikian RI telah memiliki Presiden

dan Wakil Presiden sesuai dengan amanat UUD 1945.

END

THANK YOU

Ayu DesedtiaAnggarini NormaFani Prasticawati

MonalisyahNor JannahSarah A.R

Siti Hamdana

@XII IPA 3