Permasalahan Hukum Perda

17
PERMASALAHAN HUKUM YANG BERKAITAN PERMASALAHAN HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN PERDA DENGAN PERDA MUKHAMIM MUKHAMIM Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI

description

bahan presentasi

Transcript of Permasalahan Hukum Perda

Page 1: Permasalahan Hukum Perda

PERMASALAHAN HUKUM YANG PERMASALAHAN HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN PERDABERKAITAN DENGAN PERDA

MUKHAMIMMUKHAMIM

Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan

HAM RI

Page 2: Permasalahan Hukum Perda

Hirarki Peraturan Perundang-undangan sesuai Pasal Hirarki Peraturan Perundang-undangan sesuai Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 adalah sebagai berikut:7 ayat (1) UU 12/2011 adalah sebagai berikut:

1)1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Indonesia Tahun 1945;

2)2) Ketetapan MPR;Ketetapan MPR;

3)3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;Undang-Undang;

4)4) Peraturan Pemerintah;Peraturan Pemerintah;

5)5) Peraturan Presiden;Peraturan Presiden;

6)6) Peraturan Daerah Provinsi; danPeraturan Daerah Provinsi; dan

7)7) Peraturan Daerah Kabupaten/KotaPeraturan Daerah Kabupaten/Kota

Page 3: Permasalahan Hukum Perda

Asas Pembentukan PerdaAsas Pembentukan Perda

Kejelasan tujuan;Kejelasan tujuan; Kelembagaan atau organ Kelembagaan atau organ

pembentuk yang tepat;pembentuk yang tepat; Kesesuaian antara jenis dan materi Kesesuaian antara jenis dan materi

muatan;muatan; Dapat dilaksanakan;Dapat dilaksanakan; Kedayagunaan dan kehasilgunaan;Kedayagunaan dan kehasilgunaan; Kejelasan rumusan; danKejelasan rumusan; dan Keterbukaan.Keterbukaan.

Page 4: Permasalahan Hukum Perda

Asas Materi Muatan Peraturan DaerahAsas Materi Muatan Peraturan Daerah

a. pengayoman;b. kemanusiaan;c. kebangsaan;d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan

pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;

sertak. asas lain sesuai dengan bidang hukum

Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Page 5: Permasalahan Hukum Perda

MATERI MUATAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAHPERATURAN DAERAH

Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011:Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011:Materi muatan Perda berisi materi muatan Materi muatan Perda berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.perundang-undangan yang lebih tinggi.

Page 6: Permasalahan Hukum Perda

1. 1. POTENSI UNTUK TERJADI DISHARMONI POTENSI UNTUK TERJADI DISHARMONI SANGAT BESAR KARENA:SANGAT BESAR KARENA: SISTEM HK. INDONESIA YANG PALING TDK ADA 3: SISTEM HK. INDONESIA YANG PALING TDK ADA 3:

SISTEM HK. BARAT, SISTEM HK. ISLAM, DAN SISTEM HK. BARAT, SISTEM HK. ISLAM, DAN SISTEM HK. ADAT;SISTEM HK. ADAT;

PEMBENTUK PUU SANGAT BANYAK DAN BERAGAM;PEMBENTUK PUU SANGAT BANYAK DAN BERAGAM; SEGALA PERMASALAHAN DISELESAIKAN MELALUI SEGALA PERMASALAHAN DISELESAIKAN MELALUI

PUU; PUU; BELUM OPTIMALNYA PERAN BIRO HUKUM ATAU BELUM OPTIMALNYA PERAN BIRO HUKUM ATAU

UNIT YANG MENANGANI PUU.UNIT YANG MENANGANI PUU.2.2. PUU MERUPAKAN BAGIAN INTEGRAL DARI SISTEM PUU MERUPAKAN BAGIAN INTEGRAL DARI SISTEM

HUKUMHUKUM3.3. KONSEKUENSI DARI ADANYA HIERARKHI PUU;KONSEKUENSI DARI ADANYA HIERARKHI PUU;4.4. PUU DAPAT DIUJI (PUU DAPAT DIUJI (JUDICIAL REVIEWJUDICIAL REVIEW););5.5. UNTUK MENJAMIN PROSES PEMBENTUKAN PUU UNTUK MENJAMIN PROSES PEMBENTUKAN PUU

DILAKUKAN SECARA TAAT ASAS DEMI KEPASTIAN DILAKUKAN SECARA TAAT ASAS DEMI KEPASTIAN HUKUM.HUKUM.

Page 7: Permasalahan Hukum Perda

ASPEK APA YANG ASPEK APA YANG DIHARMONISASIKAN? DIHARMONISASIKAN?

1) ASPEK KONSEPSI MATERI 1) ASPEK KONSEPSI MATERI MUATAN; danMUATAN; dan

2)2) ASPEK TEKNIK PENYUSUNAN ASPEK TEKNIK PENYUSUNAN PUU.PUU.

Page 8: Permasalahan Hukum Perda

ASPEK KONSEPSI MATERI ASPEK KONSEPSI MATERI MUATAN: MUATAN:

Berdasarkan UU No. 32 Th 2004 Ttg Berdasarkan UU No. 32 Th 2004 Ttg Pemerintahan Daerah, Perda Dpt Pemerintahan Daerah, Perda Dpt Dibatalkan Karena:Dibatalkan Karena:

a.a. Bertentangan dgn PUU yang lebih Bertentangan dgn PUU yang lebih tinggi; dan/atautinggi; dan/atau

b.b. Bertentangan dgn kepentingan Bertentangan dgn kepentingan umum.umum.

Page 9: Permasalahan Hukum Perda

PENGAWASAN PREVENTIF PENGAWASAN PREVENTIF (EVALUASI)(EVALUASI)

PENGAWASAN REPRESIF PENGAWASAN REPRESIF (KLARIFIKASI)(KLARIFIKASI)

JENIS PENGAWASAN

Page 10: Permasalahan Hukum Perda

1.1. Ranperda Provinsi:Ranperda Provinsi:– Ranperda Provinsi tentang PDRD, APBD dan TRD paling lama 3 Ranperda Provinsi tentang PDRD, APBD dan TRD paling lama 3

(tiga) hari setelah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur (tiga) hari setelah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan kepada Menteri Dalam Negeridisampaikan kepada Menteri Dalam Negeri

– Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi dalam waktu 15 (lima Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Ranperdabelas) hari sejak diterimanya Ranperda

– Untuk evaluasi Ranperda PDRD, Menteri Dalam Negeri Untuk evaluasi Ranperda PDRD, Menteri Dalam Negeri Berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan untuk Ranperda TRD Berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan untuk Ranperda TRD berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan BKTRNberkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan BKTRN

– Mendagri menyampaikan hasil evaluasi kepada GubernurMendagri menyampaikan hasil evaluasi kepada Gubernur– Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan dalam waktu Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan dalam waktu

7 (tujuh) hari7 (tujuh) hari– Gubernur menetapkan Ranperda menjadi Perda sesuai hasil Gubernur menetapkan Ranperda menjadi Perda sesuai hasil

evaluasi setelah mendapat persetujuan dari DPRDevaluasi setelah mendapat persetujuan dari DPRD– Apabila Gubernur menetapkan Perda tidak sesuai hasil evaluasi, Apabila Gubernur menetapkan Perda tidak sesuai hasil evaluasi,

Mendagri membatalkan Perda tersebut dengan PermenMendagri membatalkan Perda tersebut dengan Permen– Gubernur dapat mengajukan keberatan atas pembatalan Perda Gubernur dapat mengajukan keberatan atas pembatalan Perda

kepada Mahkamah Agung paling lambat 15 (lima belas) hari sejak kepada Mahkamah Agung paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterima pembatalanditerima pembatalan

MEKANISME PENGAWASAN PREVENTIF

Page 11: Permasalahan Hukum Perda

1.1. Ranperda Provinsi:Ranperda Provinsi:– Ranperda Kab/Kota tentang PDRD, APBD dan TRD paling lama 3 Ranperda Kab/Kota tentang PDRD, APBD dan TRD paling lama 3

(tiga) hari setelah disetujui bersama oleh DPRD dan (tiga) hari setelah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota disampaikan kepada Gubernur.Bupati/Walikota disampaikan kepada Gubernur.

– Gubernur melakukan evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) hari Gubernur melakukan evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Ranperdasejak diterimanya Ranperda

– Untuk evaluasi Ranperda PDRD, Gubernur Berkoordinasi dengan Untuk evaluasi Ranperda PDRD, Gubernur Berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan untuk Ranperda TRD berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan untuk Ranperda TRD berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan BKTRNMenteri Pekerjaan Umum dan BKTRN

– Gubernur menyampaikan hasil evaluasi kepada Bupati/WalikotaGubernur menyampaikan hasil evaluasi kepada Bupati/Walikota– Bupati/Walkota bersama DPRD melakukan penyempurnaan dalam Bupati/Walkota bersama DPRD melakukan penyempurnaan dalam

waktu7 (tujuh) hariwaktu7 (tujuh) hari– Bupati/Walikota menetapkan Ranperda menjadi Perda sesuai hasil Bupati/Walikota menetapkan Ranperda menjadi Perda sesuai hasil

evaluasi setelah mendapat persetujuan dari DPRDevaluasi setelah mendapat persetujuan dari DPRD– Apabila Bupati/Walikota menetapkan Perda tidak sesuai hasil Apabila Bupati/Walikota menetapkan Perda tidak sesuai hasil

evaluasi, Gubernur membatalkan Perda tersebut dengan Pergubevaluasi, Gubernur membatalkan Perda tersebut dengan Pergub– Bupati/Walikota dapat mengajukan keberatan atas pembatalan Bupati/Walikota dapat mengajukan keberatan atas pembatalan

Perda kepada Mahkamah Agung paling lambat 15 (lima belas) hari Perda kepada Mahkamah Agung paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterima pembatalansejak diterima pembatalan

MEKANISME PENGAWASAN PREVENTIF

Page 12: Permasalahan Hukum Perda

PERDA PROVINSI, KAB/KOTA :PERDA PROVINSI, KAB/KOTA :– Perda disampaikan kepada Pem. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Perda disampaikan kepada Pem. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah

ditetapkanditetapkan– Pem. Melakukan klarifikasi dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak Pem. Melakukan klarifikasi dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak

diterimanya Perda diterimanya Perda – Perda dibatalkan Presiden berdasalkan usulan Mendagri bila Perda dibatalkan Presiden berdasalkan usulan Mendagri bila

bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggiperundang-undangan yang lebih tinggi

– Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan, KDH harus Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan, KDH harus menghentikan pelaksanaan Perda dan DPRD bersama KDH mencabut menghentikan pelaksanaan Perda dan DPRD bersama KDH mencabut Perda tersebutPerda tersebut

– Gubernur, Bupati/Walikota dapat mengajukan keberatan atas Gubernur, Bupati/Walikota dapat mengajukan keberatan atas pembatalan perda kepada Mahkamah Agung dalam waktu 180 (seratus pembatalan perda kepada Mahkamah Agung dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterima pembatalandelapan puluh) hari sejak diterima pembatalan

– Apabila Mahkamah Agung menerima keberatan tersebut sebagian atau Apabila Mahkamah Agung menerima keberatan tersebut sebagian atau seluruhnya, maka Perpres ttg pembatalan menjadi batal dan tidak seluruhnya, maka Perpres ttg pembatalan menjadi batal dan tidak mempunyai kakuatan hukum, dan perda dapat berlakumempunyai kakuatan hukum, dan perda dapat berlaku

– Apabila Pem. tidak mengeluarkan Perpres Pembatalan Perda dalam Apabila Pem. tidak mengeluarkan Perpres Pembatalan Perda dalam waktu 60 (enam puluh) hari, Perda tersebut dinyatakan berlakuwaktu 60 (enam puluh) hari, Perda tersebut dinyatakan berlaku

MEKANISME PENGAWASAN REPRESIF

Page 13: Permasalahan Hukum Perda

PERDA PROVINSI, KAB/KOTA:PERDA PROVINSI, KAB/KOTA:– Perda disampaikan kepada Pem. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Perda disampaikan kepada Pem. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah

ditetapkanditetapkan– Pem. Melakukan klarifikasi dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak Pem. Melakukan klarifikasi dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak

diterimanya Perda diterimanya Perda – Perda dibatalkan berdasalkan usulan Mendagri bila bertentangan Perda dibatalkan berdasalkan usulan Mendagri bila bertentangan

dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggiyang lebih tinggi

– Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan, KDH harus Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan, KDH harus menghentikan pelaksanaan perda dan DPRD bersama KDH mencabut menghentikan pelaksanaan perda dan DPRD bersama KDH mencabut perda tersebutperda tersebut

– Gubernur, Bupati/Walikota dapat mengajukan keberatan atas Gubernur, Bupati/Walikota dapat mengajukan keberatan atas pembatalan perda kepada Mahkamah Agung dalam waktu 180 (seratus pembatalan perda kepada Mahkamah Agung dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterima pembatalandelapan puluh) hari sejak diterima pembatalan

– Apbila Mahkamah Agung menerima keberatan tersebut sebagian atau Apbila Mahkamah Agung menerima keberatan tersebut sebagian atau seluruhnya, maka Perpres ttg pembatalan menjadi batal dan tidak seluruhnya, maka Perpres ttg pembatalan menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan Perda dapat berlakumempunyai kekuatan hukum dan Perda dapat berlaku

– Apabila Pem. Tidak mengeluarkan proses Pembatalan Perda dalam Apabila Pem. Tidak mengeluarkan proses Pembatalan Perda dalam waktu 60 (enam puluh) hari, Perda tersebut dinyatakan berlaku waktu 60 (enam puluh) hari, Perda tersebut dinyatakan berlaku

MEKANISME PENGAWASAN REPRESIF

Page 14: Permasalahan Hukum Perda

KEPENTINGAN UMUMKEPENTINGAN UMUM PERATURAN PERUNDANG-PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN YANG LEBIH TINGGIUNDANGAN YANG LEBIH TINGGI PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

LAINNYALAINNYA

TOLAK UKUR PENGAWASAN

Page 15: Permasalahan Hukum Perda

DAPAT DIBATALKAN OLEH PEMERINTAH DAPAT DIBATALKAN OLEH PEMERINTAH APABILA BERTENTANGAN DENGAN APABILA BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM, PERATURAN KEPENTINGAN UMUM, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN PERATURAN PERUNDANGAN TINGGI DAN PERATURAN PERUNDANGAN LAINNYALAINNYA

KONSEKWENSIKONSEKWENSI

Page 16: Permasalahan Hukum Perda

KEBIJAKAN YANG BERAKIBAT KEBIJAKAN YANG BERAKIBAT TERGANGGUNYA KERUKUNAN TERGANGGUNYA KERUKUNAN ANTAR WARGA MASYARAKAT, ANTAR WARGA MASYARAKAT, PELAYANAN UMUM, PELAYANAN UMUM, KETENTRAMAN/KETERTIBAN KETENTRAMAN/KETERTIBAN UMUM, SERTA KEBIJAKAN YANG UMUM, SERTA KEBIJAKAN YANG BERSIFAT DISKRIMINATIFBERSIFAT DISKRIMINATIF

KEPENTINGAN UMUMKEPENTINGAN UMUM

Page 17: Permasalahan Hukum Perda

Terima kasihTerima kasih