Persekutuan Firma

34
PERSEKUTUAN FIRMA (FA) . Pengertian : persekutuan yg didirikan untuk menjalankan usaha bersama atas nama bersama dan bertanggung jawab secara tanggung menanggung. Pendirian : dg memperhatikan ketentuan Ps 22 dan 23 KUHD,tdk hrs bentuk tertentu, dapat dg akte notar is dan akte dibawah tangan, didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri, diumumkan dlm Berita negara. Tanggung Jawab : tanggung renteng / solider harta kekayaan yg dpt digugat tdk hanya harta perusahaan tetapi sampai pd harta kekayaan pribadi. PERSEKUTUAN KOMANDITER ( CV) Pengertian : Perseroan untuk menjalankan usaha yg dibentuk oleh beberapa orang sekutu yg secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak. Ada dua sekutu : sekutu aktif ( sekutu komplementer) sekutu pasif ( sekutu komanditer ) Pengaturan : diatur dlm Ps 19,20 dan 21 KUHD sama dg firma ,CV merupakan bentuk khusus dr Firma (sekutunya.) Pengaturan : dapat dilakukan dg akte notaris dan dpt juga dilakukan dg ake dibawah tangan. Sama dg firma. Tanggung Jawab : Sekutu aktif bertanggung jawab sampai pada harta pribadi sedangkan sekutu pasif hanya terbts pada modal yg dimasukkannya PERSEROAN TERBATAS (PT) Pengertian : Badan Hukum yg didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha berdasarkan modal dasar yg seluruhnya terbagi atas saham-saham dan memenuhi persyaratan yg ditetapkan dlm UU ini serta peraturan pelaksanaanya. Adanya pemisahan harta kekayaan pribadi (pemegang saham ) dg harta perusahaan. Pengaturan : ditur dalam UU PT No 40 th 2007.

description

Persekutuan Firma di Indonesia. Persekutuan FIrma. Pengantar Hukum Bisnis. Materi perkuliahan Pengantar Hukum Bisnis.

Transcript of Persekutuan Firma

Page 1: Persekutuan Firma

PERSEKUTUAN FIRMA (FA) .

Pengertian : persekutuan yg didirikan untuk menjalankan usaha bersama atas nama bersama dan bertanggung jawab secara tanggung menanggung.

Pendirian : dg memperhatikan ketentuan Ps 22 dan 23 KUHD,tdk hrs bentuk tertentu, dapat dg akte notar is dan akte dibawah tangan, didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri, diumumkan dlm Berita negara.

Tanggung Jawab : tanggung renteng / solider harta kekayaan yg dpt digugat tdk hanya harta perusahaan tetapi sampai pd harta kekayaan pribadi.

PERSEKUTUAN KOMANDITER ( CV)

Pengertian : Perseroan untuk menjalankan usaha yg dibentuk oleh beberapa orang sekutu yg secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak. Ada dua sekutu :

sekutu aktif ( sekutu komplementer)

sekutu pasif ( sekutu komanditer )

Pengaturan : diatur dlm Ps 19,20 dan 21 KUHD sama dg firma ,CV merupakan bentuk khusus dr Firma (sekutunya.)

Pengaturan : dapat dilakukan dg akte notaris dan dpt juga dilakukan dg ake dibawah tangan. Sama dg firma.

Tanggung Jawab : Sekutu aktif bertanggung jawab sampai pada harta pribadi sedangkan sekutu pasif hanya terbts pada modal yg dimasukkannya

PERSEROAN TERBATAS (PT)

Pengertian : Badan Hukum yg didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha berdasarkan modal dasar yg seluruhnya terbagi atas saham-saham dan memenuhi persyaratan yg ditetapkan dlm UU ini serta peraturan pelaksanaanya. Adanya pemisahan harta kekayaan pribadi (pemegang saham ) dg harta perusahaan.

Pengaturan : ditur dalam UU PT No 40 th 2007.

Pendirian :

akte pendirian melalui notaris.

Pengesahaan oleh menteri Kehakiman ( Hukum dan Ham )

Pendaftaran dalam daftar wajib perusahaan

Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara.

Tanggung Jawab: terbatas sebesar saham yg dimasukkan kedalam perusahaan, Pemegang saham tdk bert anggung jawab secara pribadi atas perikatan yg dibuat

Page 2: Persekutuan Firma

atas nama perseroan dan tdk bertanggung jawab atas kerugian yg melebihi nilai saham yg telah diambilnya.

Tanggung jawab terbatas tdk berlaku apabila :

PT belum berbadan hukum

memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi.

terlibat dlm perbuatan melanggar hukum.

menggunakan kkayaan perseroan yg mengakibatkan perseroan tdk cukup membayar hutangnya.

ORGAN PERSEROAN

UU PT No 40 /2007 menegaskan organ perseroan terdiri dari 3 :

RUPS ( Rapat Umum Pemegang saham)

Direksi ,melakukan kegiatan operasional perusahaan.

Komisaris , melakukan pengawasan atas kebijakan direksi dalam melakukan tugas pengurusan perusahaan.

USAHA NEGARA

Usaha Negara (BUMN) adalah badan usaha yg seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yg berasal dari kekayaan negara yg dipisahkan.

Berdasarka UU No 19 Th 2003 BUMN meliputi :

Persero ( Perusahaan Perseroan) : Badan usaha milik negara yg berbentuk PT yg modalnya terbagi atas saham-saham yg seluruh atau paling sedikit 50% sahamnya dimiliki oleh negara yg bertujuan mencari keuntungan.

Perusahaan Umum (PERUM) adalah: Badan usaha milik negara yg seluruh modalnya dimiligki oleh negara dan tidak terbagi atas saham-saham yg bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa y g sekaligus bertujuan untuk memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Maksud dan Tujuan BUMN :

Untuk perkembangan pereknomian dan penerimaan negara.

mengejar keuntungan.

menyelenggarakan kemanfaatan umum.

Perintis kegiatan-kegiatan yg blm dpt dilakukan swasta.

Memberikan bimbingan dan bantuan pada UKM.

Page 3: Persekutuan Firma

PERSEROAN TERBATS (PT) BERDASARKAN UU N0 40/2007

Perseroan Terbatas (PT) :

Badan hukum yg merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yg seluruhnya terbagi dlm saham dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dlm UU serta peraturan pelaksanaannya.( Pasal 1)

Unsur-Unsur Badan Hukum Perseroan

Adanyan Organisasi yg Teratur , mempunyai organisasi spt RUPS,Direksi dan Dewan Komisaris,

Memiliki Kekayaan Sendiri, modal dasar yg terdiri atas saham-saham dan kekayaan dlm bentuk lain,

Melakukan Hubungan Hukum Sendiri, perseroan dpt melakukan hub hukum sendir yg diwakili oleh Direksi dan komisaris,

Mempunyai tujuan Sendiri, ditentukan dala anggaran perseroan yaitu memperoleh keuntungan.

Unsur-Unsur Difinisi Perseroan

Adananya badan hukum yg memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban,

Didirikan berdasarkan perjanjian, harus ada sekurang-kurangnya dua pihak yg membuat perjanjian secara tertulis,

Melakukan kegiatan usaha, melakukan kegiatan dlm bidang ekonomi ( industri,barang dan jasa),

Modal dasar, yg seluruhnya terbagi atas saham-saham,

Memenuhi persyaratan Per UU an yang berlaku.

Syarat-Syarat dan Prosedur Pendirian Perseroan

Syarat-Syarat :

Didirikan oleh dua orang atau lebih(perseorangan/badan hukum)

Didirikan dengan akte otentik,dibuat oleh notaris ,

Modal dasar perseroan, sedikitnya 50 juta sesuai dg UU.

Prosedur :

Pembuatan Akte pendirian di muka Notaris,

Pengesahan oleh Menteri Kehakiman ( Hukum dan Ham ),

Pendaftaran Perseroan dlm daftar perusahaan,

Page 4: Persekutuan Firma

Pengumuman dalam Tambahan Berita negara.

AKTE PENDIRIAN MEMUAT

Nama lengkap,tempat dan tgl lahir, pekerjaan, tempat ti nggal dan kewarganegaraan pendiri perseorangan dan Nama lengkap,keududukan,alamat,serta surat keputusan Menteri ttg pengesahan badan hukum bagi pendiri perseroan ,

Identitas anggota Direksi dan Dewan Komisaris yg pertama kali diangkat,

Nama pemegagang saham yg telah mengambil bagian saham ,jumlah saham, nilai nominal saham, yg telah ditempatkan dan disetor.( Pasal 8)

ANGGARAN DASAR MEMUAT

Nama dan tempat kedudukan Perseroan,

maksud,tujuan serta kegiatan usaha perseroan,

jangka waktu berdirinya perseroan,

besarnya modal dasar,modal ditempatkan,modal disetor,

jumlah saham ,klasifikasi saham,hak-hak yg melekat pd saham ,nilai nominal saham,

nama jabatan,jumlah anggota Direksi dan Komisaris,

tempat dan tatacara RUPS,

tata cara pengangkatan,penggantian dan pemberhentian Direksi dan Komisaris,

tata cara penggunaan laba dan pembagian Deviden.

Anggaran Dasar Tidak Boleh memuat :

Ketentuan ttg penerimaan bunga tetap atas saham,

ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pribadi atau pihak lain.

Perbuatan Hukum yg dilakukan sebelum PT berbadan Hukum akan mengikat PT setelah berbadan hukum apabil :

Perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perbuatan oleh pendir atau orang lain,

Perseroan menyatatakan secara tegas mengambil alih semua hak dan kewajiban yg timbul dr perjanjian tsb,

Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yg dilakukan atas nama perseroan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan

Page 5: Persekutuan Firma

Perseroan yg melakukan kegiatan usaha berkaitan dg sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan,

• Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan dengan kepatutan dan kewajaran,

• Perseroan yg tidak melaksanakan kewajiban sebagai mana diatur dlm UU dikenakan sanksi sesuai dg ketentuan per Uuan,

• Ketentuan lebih lanjut tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur oleh Perturan Pelaksanaan.

Organ-Organ Perusahaan

Rapat Umum Pemegang saham (RUPS),: memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris dlm batas yg ditentukan dlm UU dan Anggaran dasar Perseroan.

Direksi Perseroan : melaksanakan kepengurusan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Direksi tdk berwenang mewakili perseroan dalam hal :

perkara di pengadilan antara perseroan dg anggota direksi

anggota direksi mempunyai kepentingan yg bertentangan dg kepentingan perseroan

Komisaris , mengawsi pelaksanaan tugas-tugas Direksi, memberikan nasehat.

Penggabungan,Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahaan

Penggabungan dan Peleburan: mengakibatkan perseroan berakhir menurut hukum yg terjadi tanpa dilakukan Likuidasi terlebih dahulu, mendapat persetujuan dari RUPS dan sesuai dg UU yg berlaku serta mendapat persetujuan dr instansi terkait.

Pengambilalihan , dilakukan dg mengambil alih saham yg telah atau akan dikeluarkan perseroan , dpt dilakukan oleh perorang /badan hukum, dan mengakibatkan berakhirnya pengendalian terhadap perseroan tsb.

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan wajib memperhatikan :

Perseroan dan karyawan perseroan, pemegang saham minoritas,

kreditur dan mitra usaha lainnya dari perseroan,

masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Pemisahaan dilakukan :

Pemisahaan Murni, seluruh aktivadan pasiva beralih kepd perseroan lain, perseroan yg melkukan pemisahaan berakhir secara hukum.

Pemisahan Tidak Murni , sebagian aktiva /pasiva perseroan beralih kepada satu /lebih perseroan ,perseroan yg melakukan pemisahaan tetap ada.

Page 6: Persekutuan Firma

Pembubaran, Likuidasi

Pembubaran Perseroan terjadi :

Keputusan RUPS,

Jangka waktu berdirinya dalan Anggaran dasar berakhir,

berdasarkan penetapan Pengadilan,

Dicabutnya kepailitan oleh Pengadilan Niaga,

Harta Perseroan dalam Insolven,

Dicabutnya ijin usaha Perseroan

Akibatnya :

Perseroan tidak kehilangan status badan hukum smpai selesainya likuidasi dan pertanggung jawabannya,

Sejak saat pembubaran untuk surat-surat keluar perseroan diisi kata dalam likuidasi.

KEPAILITAN ( UUNo 37/2004)

Kepailitan : suatu keadaan debitur tidak mampu atau berhenti membayar utang-utangnya, dan harus dinyatakan dengan putusan pengadilan

Unsur-unsur Kepailitan

Page 7: Persekutuan Firma

* Debitur berhenti membayar

* ----”------ tidak mampu membayar

* ----”------ tidak mau membayar

* ----”------ kehilangan hak penguasaan atas harta bendanya

* -----”----- penguasaan beralih kepada kurator

* -----”----- debitur berada dibawah penguasaan hakim

Debitur dinyatakan Pailit ( Ps 1 UUNo 37 th 2004) apabila debitur mempunyi dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang dinyatakan dengan putusan pengadilan.

Pihak-pihak yg dpt mengajukan Kepailitan :

1. Atas permohonan debitur sendiri

2. Atas permohan seoranglebih kreditur

3. Pihak kejaksaan untuk kepentingan umumm

4. Bak Indonesia apabila debiturnya bank

5. Bapepam apabila debiturnya perusaan efek.

PROSEDUR PENGAJUAN KEPAILITAN

* Pengadilan ( kedudukan debitur )

* Tempat kedudukan terakhir debitur .

* Tempat kantor debitur melakukan profesi dlm hal tidak bertempat tinggal di Indonesia.

* Permohonan diajukan oleh penasehat hukum

* Pengadilan Niaga yang beradadibawah lingkungan peradilan umum.

* Selama belum ada putusan pengadilan kejaksaan dapat mengajukan permohonan ke pd pengadilan tentang :

- meletakkan sita jaminan sebagian atau seluruh harta kekayaan debitur.

- menunjuk kurator sementara untuk :

- mengawasi pengelolaan harta debitur

- mengawasi pembayaran ke pd kreditur dan penggunaan kekayaan debitur.

AKIBAT HUKUM PERNYATAAN PAILIT.

Meliputi seluruh harta kekayaan debitur dan yg diperoleh selama kepailitan.

Page 8: Persekutuan Firma

Debitur kehilangan hak menguasai /mengatur n keakayaan yg dimasukkan dalam kepailitan sejak tgl kepailitan.

semua perikatan yang dibuat setelah kepailitan tidak dapat dibayar dari harta pailit.

Pembatalan semua perbuatan hukum yang dilakukan sebelum pernyataan pailit yang merugikan kepentingan kreditur sepanjang dpt dibuktikan.

Hak retensi ,hak menahan barang debkreditur.itur sampai dibayarnya utang-utang

HARTA YG DIKECUALIKAN DARI KEPAILITAN

Uang / gaji tahunan , hak pengarang.

segala yg dperoleh debitur dg pekerjaannya sendiri ,jabatan, jasa,upah,pensiun, tunjangan dll.

segala uang debitur untuk memenuhi memberi nafkah menurut UU.

Pembiayaan beban-beban debitur.

Tunjangan debitur dari pendaapatan anak-anaknya

KURATOR

* Kurator : pihak yang diberi tugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit

* Tugas Kurator :

* melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit.

* Bertanggung jawab atas kesalahan/kelalainnya dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

* memberikan laporan kepada hakim pengawas tentang harta pailit.

* melakukan penyegelan atas harta pailit dg persetujuan haqkim pengawas.

* Dapat melanjutkan usaha debitur yg pailit

* Dapat mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos-ongkos.

BERKHIRNYA KEPAILITAN

Si Pailit menawarkan kepada kreditur-kriditurnya untuk membaya sesuatu prosentase dan sisanya dianggap lunas.

si pailit menyediakan budelnya bagi para krediturnya dg mengangkat seorang pemberes untuk menjual bude.

Page 9: Persekutuan Firma

Debitur minta penundaan pembayaran utangnya.

Debitur menawarkan pembayaran tunai 100 %

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : debitur yg tdk dpt melanjutkan pembayaran utang-utangnya yg telah jatuh tmpo dpt memohon PKPU .

Tujuannya : untuk mengajukan rencana perdamaian yg meliputi tawarana a pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditur konkuren.

Akibat PKPU :

Debitur tdk dpt melakukan kepengurusan /memindahkan hak atas hartanya.

Debitur tdk dpt dipaksa membayar utang-utanganya s

Debitur berkewajiban membayar semua utangnya pada kreditur.

Semua sitaan yg dipasang berakhir.

BERAKHIRNYA PKPU

Debitur selama waktu PKPU bertindak dg etikad buruk dlm melakukan pengurusan thd hartanya.

Debitur telah merugikan/ mencoba merugikan krediturnya.

Debitur melakukan pelanggaran atasan. UU kepailitan.

Selam waktu PKPU keadaan harta debitur ternyata tdk lagi memungkinkan.

Keadaan debitur tdk dpt diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para kreditur pada waktunya.

LEMBAGA PEMBIAYAAN

Lembaga Pembiayaan : Badan usaha yg melakukan kegiatan pembiayaan dlm bentuk penyediaan dana atau barang modal dg tidak menarik dana secara langsung dr masyarakat.

Lembaga Pembiayaan meliputi :

* Leasing ( Sewa Guna Usaha )

Page 10: Persekutuan Firma

* Ventura Cavital ( Modal Ventura)

* Factoring ( Anjak Piutang )

* Consumer Finance ( Pembiayaan Konsumen)

* Credit Card ( Kartu Kredit)

Leasing Company (SGU) : Badan usaha yg melakukan usaha pembiayaan dlm bentuk penyediaan barang modal baik secara Finance lease maupun operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Pihak-Pihak Dlm Leasing :

Lessor, pihak yg menyewakan barang

Lesee, pihak yg menikmati barang tsb

Supplier, penjual atau pemilik barang

Kreditur/ Lender ( bank, asuransi,yayasan)

Karateristik Leasing :

Perjanjian antara lessor dg lesee

perjanjian sewa guna usaha

pembayara uang sewa

pengembalian barang ( aset)

Klasifikasi Leasing :

Finance Lease ( dg hak opsi )

sewa guna usaha langsung

jual dan sewa kembali

sewa guna usaha sindikasi.

Operating Lease : leasing tanpa hak opsi

jangka waktu kontrak lebih pendek

obyel oprating lease mudah terjual

pembayaran sewa secara berkala

segala resiko ditanggung lessor

pembatalan dapat dilakukan sepihak

pengembalian barang modal diakhir kontrak.

Page 11: Persekutuan Firma

Keunggulan Leasing :

Fleksibilitas

biaya relatif murah

penghematan pajak

pengaturan tdk terlalu rumit

kriteria lesee yg longgar

resiko pemutusan kontrak

pembiayaan penuh.

Mekanisme Leasing :

Lesee bebas memilih peralatan penawaran, menunjuk supplier.

lesee mengisi formulir danmengirim kepada lessor

Lessor mengefaluasi kelayakan kredit lesee.

Lesee dapat menandatangani kontrak asuransi pada saat yg sama untuk peralatan.

Kontrak pembeliaan akan ditanda tangani antara lesor dg supplier.

MODAL VENTURA

Modal Ventura : Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan(investy company) yg menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.

Perusahaan Pasagan Usaha (PPU) : perusahaan yag memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari perusahaan modal ventura (PMV)

JENIS PEMBIAYAAN MODAL VENTURA

*Conventional Loan : pinjaman jinis ini bisa diberikan tanpa jaminan dan bisa dg jaminan.

Conditional Loan : modal venturaturut menikmati laba kalau proyek yg dibiayai untung demikian sebaliknya.

* Equity Investment : penyertaan saham untuk mendukung kegiatan perusahaan yg baru berdiri dg melakukan kerja sama manajemen.

:Penyertaan Modal Ventura meliputi kegiatan :

Pengembangan suatu penemuan baru

pengembangan perusahaann yg tahap awal mengalami kesulitan modal

membantu perusahaan pada tahap pengembangan

Page 12: Persekutuan Firma

membantu perusahaan yang mengalami kemunduran

pengembangan proyek rekayasa dan penelitian

pengembangan teknologi baru dan alih teknologi

membantu pengalihan kepemilikan perusahaan.

Mekanisme Modal Ventura.

Pemilik Modal : memperoleh keuntungan

Profesional : mengelola investasi

Perusahaan : yg membutuhkan modal .

Karakteristik Modal Ventura :

Quasi Equity Financing

Long term persfektif

risk capital

active investment

bersifat sementara

capital gain dan deviden

rate of retern yg tinggi.

Orientasi PMV :

Keuntungan tinggi, resiko tinggi

membantu prusahaan , pengembangan pada tahap-tahap awal dll.

Cara Pembiayaan PMV :

Penyertaan Modal Langsung.

Pembiayaan Bagi Hasil.

Divestasi PMV: penawaran umum melalui pasar modal menjual kembali pada PPU menjual pada perusahaan lain. menjual pada investor baru

melikuidasi perusahaan apabila perusahaan sulit berkembang.

FACTORING

Page 13: Persekutuan Firma

Factoring : usaha pembiayaan dalam bentuk pembiayaan dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari suatu perusahaan yg terbit dari suatu transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.

Pihak-pihak dlm Factoring :

Pihak Perusahaan Factor: yg merupakan pihak pemberi jasa Factoring.

Pihak Klien : pihak yg mempunyai piutang /tagihan yg akan dijual kepada perusahaan Factor.

Pihak Customer : pihak debitur yg berhutang kepadapihak klien.

UNSUR-UNSUR FACTORING

Perusahaan Factor : Perusahaan yg akan membeli/ menerima pengalihan piutang.

Klien : Pihak yang mempunyai piutang,piutang mana akan dialihkankepada perusahaan factor.

Customer : Pihak debitur yang berhutang kepada klien.

Piutang/Tagihan : tagihantagihan yang akan dialihkan kepada perusahaa factor, tidak semua piutang dpt sesuai dg bisnis factoring.

MANFAAT DAN KERUGIAN FACTORING

Manfaat Factoring :

menurunkan biaya produksi.

meningkatkan sumber kredit.

meningkatkan daya saing dunia usaha

cepat mendapatkan instant cash

pengambilalihan resiko dunia usaha

membantu akselerasi proses perputaran roda perekonomian.

KELEMAHAN-KELEMAHAN FACTORING

Pemborosan Biaya : terlibatnya pihak-pihak lain baik domestik maupun non domestik menambah beban biaya.

Menurunkan Reputasi : klien yg menyerahkan penagihan piutang seolah-tdk mampu melakukan penagihan piutangnya.

Bisnis Rentan resiko : bisnis factoring mengandung resiko tinggi terhadap keberhasilan penagihan piutang (tanpa jaminan )

Kurang Profesional : sifatnya temporer karena bisnis factoring belum begitu populer.

Page 14: Persekutuan Firma

KEGIATAN FACTORING

Pengambilalihan tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu.

Pembeliaan piutang perusahaan dlm suatu transaksi perdagangan dg harga sesuai kesepakatan.

Mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan

KEUNTUNGAN FACTORING

Bagi Perusahaan Anjak Piutang(Factoring)

memperoleh fee dan biaya administ

membantu pertikaian antara kreditur dg debitur.

membantu manajemen pihak kreditur.

Bagi Kreditur (Klien) :

mengurangi resiko kerugian dg tertagihnya piutang. memperbaiki sisti m administrasi yg lemah. Dapat berkonsetrasi pada bidang usaha lain dg tertagihnya piutang.

Bagi Debitur :

memberikan motipasi ke pada debitur untuk segera membayar secepatnya utangnya.

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Konsumen : setiap orang pemakai barang dan atau jasa yg tersedia dlm masyarakat ,baik bagi kepentingan sendiri,keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

( ps 1 (2) UU No 8/1998).

@.Perlindungan Konsumen : Upaya yg menjamin adanya kepastian hukum / jaminan terpenuhinya perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen.

Page 15: Persekutuan Firma

@. Konsumen :

* Konsumen Antara.

* Konsumen Akhir.

Latar Belakang Perlindungan Konsumen:

Lahirnya gerakan perlindungan konsumen ( konsumenrisme) setidaknya disebabkan oleh :

Adanya keadaanatau kondisi konsumen yg sangat memprihatinkan terutama di negara-negara berkembang.

Kedudukan konsumen secara ekonomis sangat lemah dibandingkan dg produsen.

Banyaknya beredar produk-produk brang yg tidak memenuhi persyaratan di masyarakat.

Banyaknya korban baik jiwa maupun meteriil sebagai akibat mengkonsumsi barang.

AZAS-AZAS PERLINDUNGAN KONSUMEN

Asas Manfaat : memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.

Asas Keadilan : memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak-hak dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

Asas Keseimbangan : memberikan keseimbangan anatara kepentingan pelaku usaha , konsumen dan pemerintah baik materiil maupun spirituil.

Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen : memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi konsumen dlm penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan.

Asas Kepastian Hukum : pentaatan terhadap hukum baik oleh pelaku usaha maupun konsumen untuk terwujudnya keadilan dan dan terjaminnya kepastian hukum.

DASAR HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Undang-Undang No 23 Tahun 1992 ttg Kesehatan.

-------------------- No 7 tahun 1996 ttg Pangan.

-------------------- No 8 tahun 1999 ttg Perlindungan Konsumen.

Kitab Undang-Undang hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang hukum Pidana.

Page 16: Persekutuan Firma

Undang-Undang lainnya yg berkaitan deng barang /jasa.

Tujuan Perlindungan Konsumen:

Meningkatkan pemberdayaan konsumen dlm memilih ,menentukan dan menuntut hak-haknya sbg konsumen.

Agar konsumen terhindar dari hal-hal yg merugikan dan membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa konsumen.

Membela dan memperjuangkan hak-hak konsumen yg telah diakui dan disepakati.

Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen.

Menciptakan sistim perlindungan konsumen yg mengandung kepastian hukum, keterbukaan informasi serta kses informasi.

Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen.

Meningkatkan kualitas barang/ jasa yg menjamin kelangsungan usaha, kesehatan dan keamanan dan kenyamanan konsumen.

Hak-Hak Konsumen :

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dlm mengkonsumsi barang/jasa,

Hak untuk memilih barang/jasa dan mendapatkan barang/jasa sesuai dg nilai tukar.

Hak atas informasiyg benar, jelas dan jujurtentang kondisi barang/jasa.

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya.

Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa secara patut.

Hak untuk mendapatkan pembinaandan pendidikan.

Hak untuk diperlakukan secara wajar,adil dan tdk diskriminatif.

Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi dan penggantian.

Hak-hak yg diatur dalam per Undang-undangan lainnya.

Kewajiban Konsumen :

Membaca, mengikuti petunjuk, infoansaksi dan prosedur pemakaian barang/jasa demi keamanan dan keselamatan.

Beretikad baik dalam melakukan tr ansaksi barang/jasa.

Membayar sesuai dengan nilai tukar yg telah disepakati.

Page 17: Persekutuan Firma

Mengikuti upaya penyelesaian hukum tentang rsengketa konsumen secara patut.

Kewajiban Pelaku Usaha :

Beretikad baik dlm melakukan kegiatan usaha.

Memberikan informasi yg benar, jujur ttg kondisi barang

melayani konsumen dg benar,jujur dan tdk diskriminatif .

Menjamin mutu barang sesuai standar barang dan jasa.

Memberikan ganti rugi dlm penggunaan dan ketidak sesuaian br/jasa.

Menyediakan suku cadang atau fasilitas purna jual

Memberikan jaminan atau garansi atas barang/jasa yg diproduksi.

BADAN-BADAN YG MELAKUKAN PENGAWASAN PELAKU USAHA

Badan Perlidungan Konsumen Nasional (BPKS):

memberikan saran dan rekomendasi ke pada pemerintah.

Melakukan penelitian dan pengkajian Undang-undang.

Melakukan penelitian terhadap barang/jasa.

Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Memasyarakatkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen.

Menerima pengaduan ttg perlindungan konsumen.

Melakukan survy ttg kebutuhan masyarakat.

Bekerjasama dg lembaga konsumen internasional.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat bertugas :

Menyewbar luaskan informasi ttg kesadaran perlindungan konsumen.

Memberi nasehat kepada konsumenyg memerlukan.

Membantu konsumen dlm memperjuangkan hak-haknya.

Melakukan pengawasan bersama dg pemerintah.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen :

Dapat dilakukan di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan

Gugatan dapat dilakukan oleh peroranga maupun secara berkelompok.( Class Aktions)

Page 18: Persekutuan Firma

HAK MILIK INTELEKTUAL HMI/(HaKI)UUNO14Th 2002

HAKI –Terjemahan dari IPR ( Intelectual Property right) sbg mana diatur dlm UU No 4/1994 ttg pengesahan WTO ( Agreemet Establishing The World Trade Organization)

IPR , mengatur segala karya-karya yg lahir dari adanya kemampuan intelektual manusia , IPR menyangkut pemahaman atas hak-hak kekayaan ynag timbul dari kemampuan inteltual, yg mempunyai hubungan dg hak seseorang secara pribadi ( hak human right).

HAK MILIK INTELEKTUAL : Merupakan hak kebendaan yg sah dan dakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual ,yg berupa Hak

Page 19: Persekutuan Firma

Cipta, hak Paten, Hak Merek, Desain Industri dl. Hak Milik Inteltual dpt dialihkan dan beralihdan dpt dipertahankan kepemilikannya terhadap siapa saja.

HAKI Dapat Dikelompokan Menjadi 2 Klmpok :

Hak Milik Industri ( industrial Property Right)

Hak Paten ( patent)

Hak Merek( Merk)

Hak Desain Produk ( industrial design)

Hak Cipta ( Copy Right)

HAK CIPTA ( COPY RIGHT)

HAK CIPTA : Hak khusus /ekslusifbagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut per UU yang berlaku ( UU N0 16 Th 2002 ttg Hak Cipta)

Hak Cipta mengandung Aspek :

Hak Moral ( moral right ), hak yg melekat pada sipencipta yg tidak dpt diambil alih sedemikian rupa tanpa ijin dr pemegang hak cipta.

Hak Ekonomi ( economic right)hak yg berkaitan dg keuangan dan penjualan hasil ciptaan berupa royalty.

RUANG LINGKUP HAK CIPTA

Hak Cipta meliputi : Ilmu Pengetahuan , Seni dan sastra.

Hak Cipta Yg Dilindungi :

* Karya Tulis : buku, makalah,artikel,pamplet, program komputer, dll.

* Karya Lisan : ceramah ,pidato,hasilkuliah.

* Karya Pertunjukan :Drama,Tari,pewayangan,pantomin,lenong,ketoprak.

* Karya Suara : Lagu, Musik.

* Karya Seni dlm Berbagai bentuk : lukis, gambar,ukir, kaligrafi,patung, pahat,batik,alat-alat peraga,kolose.

* Karya Film : fotografi, sinematografi

* Karya Lain-Lain : terjemahan, tafsir, bunga rampai.

Hak Cipa Yg Tidak Mendapat Perlindungan Hukum :

Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara

Page 20: Persekutuan Firma

Per Undang-Undangan

Pidato Kenegaraan/Pejabat negara.

Putusan Pengadilan

Putusan Arbitrase dan badan-badan sejenis lainnya.

Sifat Hukum Hak Cipta :

Hak Kebendaan yg bergerak dan immateriil , dpt dialihkan kepada pihak lain

Hak cipta dpt dialihkan dg akte sifat pribadi dan menyatu dg penciptanya.tertulis, atau dibawah tangan.

Hak Cipta tidak dpt disita , hak cipta ber

PERALIHAN HAK CIPTA

Pewarisan

Hibah

Wasiat

Perjanjian ( Lisensi)

Menjadi milik Negara.

PEMBERLAKUAN HAK CIPTA :

Seumur hidup + 50 th : buku , pamplet,karya tulis dll

50 th sejak diumumkan : musik ,karawitan, drama tari, dll

25 th sejak diumumkan : fotografi, program komputer dll.

PENDAFTARAN HAK CIPTA.

Pendaftaran Hak Cipta tidaklah bersifat mutlak artinya tanpa didaftarkan pun hak cipta seseorang tetap dilindungi.

Ciptaan yg tidak didaftarkan akan lebih sulit dan memakan waktu untukpembuktiannya.

Tujuan Pendaftaran adalah untuk memperoleh alat bukti dan siapa yg mendaftarkan pertama kali dialah sebagai pemiliknya.

Pendaftaran Hak cipta bersifat Pasif artinya semua permohonan pendaftaran diterima terkecuali sudah jelas ada pelanggaran thdp hak cipta.

Sistim pendaftaran hak cipta adalah Deklaratif.

Page 21: Persekutuan Firma

ANCAMAN HUKUMAN ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA

Mengumumkan dan memperbanyak ciptaan tanpa ijin si pencipta dikenakan penjara 7 th dan denda 100 juta

Menyiarkan,memamerkan,mengedarkan menjual kepada umum tanpa ijin pemilik hak cipta dikenakan penjara 5 th dan denda 500 juta.

melanggar hak cipta atas potret seseorang dikenakan pidana 2 th dandenda 15 juta.

HAK MEREK

Hak Merek diatur dlm : UUNo 19/1992 – UUNo 14/1997 – UUNo 15/2001.

Hak Merek : Tanda berupa gambar,Nama, Kata, hurup, angka-angka, warna, kombinasi dr unsur-unsur tsb yg memeliki daya pembeda yg dipergunakan dlm kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Merek meliputi :

Merek Dagang : merek pd barang-barang yg diperdagangkan oleh seseorang,beberapa orang, badan hukum,yg membedakan dg barang sejenis lainnya.

Merek jasa : merek pd jasa-jasa yg diperdagangkan ,oleh seseorang,beberapa orang, badan hukum yg membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Hak Merek adalah : Hak eksklusif yg diberikan oleh negara kepada pemilik merek yg terdaftar dlm daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dg menggunakan sendiri merek tsb atau memberikan ijin ke pd pihak lain untuk menggunakannya.

Merek Tidak Dapat didaftarkan karena :

Bertentangan dg UU yg berlaku, moralitas, Agama, Kesusilaan, Ketertiban Umum.

Tidak memiliki daya pembeda.

Telah menjadi milik umum.

Merupakan keterangan yg berkaitan dg produk barang atau jasa.

Permohonan Merek Ditolak Karena :

Memiliki persamaan pd pokoknya dg merek lain yg terdaftar,

memiliki persamaan pd pokoknya dg merek lain yg terkenal,

memilikpersamaan pd pokonya dg indikikasi geografis yg terkenal,

Page 22: Persekutuan Firma

merupakan /menyerupai orang terkenal,foto, nama orang lain kecuali ats persetujuan dr orang yg berhak,

tiruan mengenai nama, singkatan, bendera, lambang,simbul negara, lembaga nasional/internasional kecuali atas persetujuan,

tiruan menyerupai tanda,cap, stempel, kecuali atas persetujuanpihak yg berwenang.

Peralihan Hak Merek meliputi :

Pewarisan,

Wasiat ,

Hibah,

Perjanjian ( lisessi),

Sebab-sebab lain yg dibenarkan oleh UU.

Merek Kolektif : Merek yg digunakan pada barang-barang /jasa dg karakteristik yg sama oleh seseorang,beberapa orang ,badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dg merek barang/jasa lainnya ( sejenis).

Merek Kolektif harus berisi :

Sifat/ciri-ciri umum, mutu dr barang/jasa yg menggunakan merek dagang kolektif.

Pemilik merek kolektif melakukann pengawasan yg efektif atas penggunaan merek tsb.

Sanksi atas pelanggaran merek kolektif tersebut.

Sanksi Pelanggaran Merek :

Gugatan ganti rugi,

Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tsb.

Penghapusan Merek :

Tidak digunakan selama 3 th berturut-turut sejak pemakaian terahir, kecuali ada alasanyg dpt diterima oleh Dirjen Haki,

Merek digunakan tidak sesuai dg jenis barang/jasa yg dimohonkan.

HAK PATEN

Pengaturan Hak Paten : UUNo6/1989 – UUNo 13/1997 – UUNo 14/2001.

Page 23: Persekutuan Firma

UUNo 6/ 1989 Paten adalah : Hak khusus (ekslusif) yg diberikan oleh negara ke pada penemunya atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya atau memberikan ijin kepqada orang lain untuk melaksanakan penemuannya.

Teknologi : umumnya lahir atau diketemukan atas dasar penelitian dan pengembangan( risearch and development).

Hak Paten bsifat Ekslusif artinya : hak paten diberikan ke pd pemegangnya untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya atau memberi kewenangan ke pd arang lain untuk melaksanakannya.

Hak Paten : hanya diberikan kepd penemu sebagai satu-satunya yang berhak atas penemuannya, sedangkanorang lain hanya menggunakan penemuan tsb apabila ada persetujuan dari penemunya.

UUNo 14/2001 menyatakan Paten : Suatu hak ekslusif yg diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Invensi( penemuan) adalah : ide inventor yg dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yg spesipik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Inventor( penemu adalah : Seorang secara sendiri atau beberapa orang secara bersama-sama melaksanakan ide yg dituangkan dalam kegiatan yg menghasilkan invensi.

SUBYEK DAN LINGKUP PATEN

Subyek Paten : Mereka yang pertama kali mengajukan permohonan paten ,kecuali jika diperjanjikan lain , baik penerima paten karena warisan, hibah ,wasiat, perjanjian atau sebab-sebab lain yg dibenarkan oleh UU.

Lingkup Paten :

Penemuan yg dpt diberikan Paten :

Penemuan baru

Mengandung langkah-langkah inovatif

Dapat diterapkan dlm kegiatan industri.

Penemuan Tidak Dikatakan Baru apabila :

Penemuan tsb telah diumumkan baik di Indonesia maupun diluar Indonesia dlm suatu tulisan dg sedemikian rupa .

Penemuan tsb telah diumumkan di Indonesia dg penguraian lisan atau peragaan-peragaan sedemikian rupa.

Page 24: Persekutuan Firma

Penemuan-Penemuan Yg Tidak Dapat diberikan Paten :

Proses/produk yg pengumuman, penggunaan, pelaksanaanya bertentang dg UU,moralitas,agama, ketertiban umum ,kesusilaan dll.

Metode Pemeriksaan, pengobatan ,perawatan terhadap manusia /hewan.

Teori-teori /metoda- dibidang ilmu pengetahuan

Paten dpt diberikan atas permohonan hanya dpt diajukan untuk satu invensi yang merupakan satu kesatuan invensi.

Jangka waktu Paten : Paten berlaku 20 tahun sejak paten diterima dan tidak dapat diperpajang.

Pengalihan dan Lisensi Paten:

Pengalihan Paten :

Pewarisan

Hibah

Wasiat

Perjanjian

Sebab-sebab lain yg diperbolehkan UU.

Lisensi Paten : Suatu perjanjian yg pada dasarnya hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomidari paten dlm jangka waktu dan syarat-syarat tertentu.

PEMBATALAN DAN AKIBAT HUKUMNYA.

Pembatalan Paten :

Batal Demi Hukum

Batal atas permohonan

Batal dg adanya gugatan

Akibat Hukum Pembatalan Paten :

Menghapuskan segala akibat hukum yg berkaitan dg paten dan hal-hal yg berasal dr paten

Penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai berakhirnya jangka waktu

Page 25: Persekutuan Firma

Penerima lisensi tidak wajib meneruskan pembayaran lisensi yg seharusnya masih wajib dilakukan ke pd pemegang paten.

PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH.

Kepentingan Umum :

Kepentingan keamanan : bahan-bahan peledak

Kebutuhan yang mendesak :Obat- Obatan

Pertanian : Pestisida.

Paten yg dipergunakan oleh pemerintah wajib memberikan imbalan yg wajar kepada pemegang paten , apabila tid ak setuju dpt mengajukan gugatan , namun tidak akan menghentikan pelaksanaan paten oleh pemerintah.

ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA(ADR)

Arbitrase : Cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum, yg didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dubuat secara tertulis oleh para –pihak yang bersangkutan ( ps1 UU No 30/1999).

Perjanjian Arbitrase :

kesepakatan berupa klausula arbitrase yg tercantum dlm perjanjian tertulis yg dibuat oleh para pihak sebelum terjadinya sengketa.

Page 26: Persekutuan Firma

semata-mata ditujukan kepada masalah penyelesaian perselisihan yg timbul dr perjanjianyg tidak diajukan dan diperiksa oleh peradilan resmi.

ADR ( Alternatif Penyelesaian Sengketa ) : Lembaga penyelesaian sengketa / beda pendapat yg diselesaikan melalui prosedur yg disepakati oleh para pihak /berupa penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara, Konsultasi, Mediasi, Konsiliasi, atau Penilaian Ahli.

Sengketa sengketa yg dapat diselesaikan melalui arbitrase :

sengketa-sengketa dibidang perdagangan,

Hak-hak menurut per UU dikuasai oleh ygbersangkutan.

Sengketa –sengketa yg tidak dapat diselesaikan melalui Arbitrase pera yg menurut :

sengketa-sengketa yg menurut per UU tidak dapat diadakan perdamaian.

PRINSIP-PRINSIP ARBITRASE NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Efisien : proses tidak berbelit-belit. Accessibility( terjangkau biaya,waktu dan tempat) Proteksi Hak Para Pihak (perlindungan pada para pihak ) Final and Binding ( putusan mengikat dan tidak ada upaya hukum.) Adi ( Fair and Just ) Sesuai dg sense of justice dlm masyarakat. Kredibilitas para Arbiter , maka putusannya akan dihormati orang.

Arbiter : Seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak atau yg ditunjuk oleh Pengdilan Negeri atau oleh Lembaga Arbitrase untuk memberikan putusan dlm penyelesaian sengketa tertentu melalui arbitrase.

Arbiter : Orang yg bertindak untuk menjadi penyelesai sengketa dalam arbitrase.

Syarat-Syarat Arbiter :

Cakap melakukan tindakan hukum

Berumur minimal 35 th.

Tidak mempunyai hubungan kelurga dg salah stu pihak bersengketa.

Tidak punya kepentingan finansial /lai atas putusan arbitrase.

memiliki pengalaman dibidangnya minimal 15 th.

Jaksa,Hakim, Panitera,pejabat peradilan lainnya tidak dpt ditunjuk sebagai arbiter.

UNSUR-UNSUR ARBITRASE.

Page 27: Persekutuan Firma

Peradilan Perdamaian : dilur peradilan umum /peradilan wasit/diluar sidang pengadilan didasarkan atas kesepakatan bersama.

Para Pihak : umumnya pengusaha yg tdk punya waktu banyak serta menginginkan proses perkara cepat.

Kesepakatan : kesepakatan untuk menyelesaikan persengketaanya melalui peradilan wasit.

Hak yg dipersengketakan hrs hak pribadi yg dpt dikuasai sepenuhnya. Hak pribadi yg diatur negara tdk dpt diajukan ke per wasit.

Wasi : hakim yg tidak memihak , ahli dlm bidang yang disengketakan, ditunjuk oleh para pihak.

Putusan Per Wasit : ditaati oleh kedua belah pihak , apabila tidak maka disebut wanprestasi.

Putusan Per wasit : merupakan putusan terakhir dan tidak ada upaya hukum banding dan kasasi.

KLAUSULA KONTRAK ARBITRASE.

Factum de compromitendo : Kesepakatan untuk memilih arbitrase dalam penyelesaian sengketa sebelum terjadinya sengketa.

Akte Kompromis : Kesepakatan penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase , kesepakatan mana dilakukan setelah adanya sengketa dari para pihak.

KEUNTUNGAN ARBITRASE.

Di jamin Kerahasiaan para pihak.

Dapat dihindariketerlambatan proses perkara.

Dapat memilih Arbiter.

Dapat Menentukan Pilihan Hukum.

Putusan Arbitrase merupakan putusan yang mengikat.

@ Perusahaan Asing Lebih Menyukai Arbitrase :

* Sistim hukum para hakim negara-negara berkembang.

* Banyak faktor yg mempengaruhi jalannya peradilan ( cendrung melinduni warga negaranya.)

* Bargening Position baik individu mapun kolektif.

Eksekusi Putusan Arbitrase.

Secara Sukarela; melaksanakan sendiri putusannya.

Secara Paksa ; Pelaksanaan putusan melalui campur tangan pemerintah.

Page 28: Persekutuan Firma

@. Arbitrase International .

* I.C.C ( International Chamber of Commer)

* ICSID ( The International for Setlement of Investment Disviute).

* LCID ( London Court of Intrnational Disviute).

* SIA ( Singapura International Arbitration Centre)

Penyelesaian Sengketa ADR

@ Konsultasi ; melakukan konsultasi.

@. Negosiasi; melakukan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan.

@ Mediasi ; mediator memberikan solusi.

@ Konsiliasi ; Konsiliator memberikan penyelesaian.