Persepsi social tentang komponen hidup layak
Click here to load reader
Transcript of Persepsi social tentang komponen hidup layak
Persepsi Social terhadap Pengajuan Komponen Hidup Layak (KHL) oleh buruh kepada pemerintah.
Study kasus :
(upaya pengajuan KHL 2014 oleh buruh (yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI ) kepada pemerintah 1 mey 2014)
1. Latar belakang
Manusia didalam kehidupannya pada dasarnya memiliki banyak kebutuhan
yang harus terpanuhi. Baik memenuhi kebutuhannya secara pribadi,maupun
kebutuhan keluarganya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia
dituntut untuk bekerja. Melalui bekerja dapat menghasilkan upah atau gaji dalam
bentuk barang ataupun uang bagi pemenuhan hidupnya.
Banyak profesi pekerjaan yang dijalani manusia, mulai dari petani, nelayan,
buruh, pegawai negeri,dll. Saat ini lapangan pekerjaan terbukan dimana-mana, hal
ini dipicu adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat diberbagai bidang,
terutama perindustrian. Dan bekerja sebagai buruh adalah pilihan banyak orang
karena banyaknya lowongan yang dibuka oleh banyak perusahaan yang
membutuhkan banyak pekerja.
Buruh secara umum diartikan sebagai orang yang bekerja pada orang lain
dengan mendapat upah. Namun ruang lingkup dari pengertian buruh pada
dasarnya sangat luas. Banyak yang mengira bahwa buruh adalah para pekerja
pabrik saja atau para pekerja kasar yang bekerjanya menggunakan otot. Jika
dilihat melalui pengertian dari Undang-undang Nomor 13/2003 tentang
1
Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) ” pekerja yang berarti setiap orang yang
bekerja pada orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.
Berdasarkan pengertian tersebut siapa pun yang bekerja pada orang lain dengan
menerima imbalan termasuk buruh.
Kehidupan buruh adalah sebagaimana manusia pada umumnya yaitu memiliki
komponen-komponen yang menunjang penghidupannya untuk hidup secara layak.
Sehingga untuk memenuhi standar hidup layak bagi para buruh, maka diperlukan
adanya Komponen Hidup Layak (KHL). KHL adalah suatu ketentuan yang
menjadi patokan untuk menentukan Upah Minimum (UMP) para buruh itu (UU
No.13 tahun 2003 pasal 88, ayat 4). Sehingga upah yang diterima buruh dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenakertrans) No 13 tahun
2012 menyebutkan dalam pasal 1 ayat 1, KHL adalah standar kebutuhan
pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1
(satu) bulan. Saat ini KHL yang berlaku hanya 60 item. Komponen tersebut
dikelompokkan menjadi tujuh yaitu Kelompok Makanan dan minuman (11 item),
Sandang (13 item), Pendidikan ( 2 item), Kesehatan (5 item), Transportasi (1
item), Rekreasi dan Tabungan ( 2 item),dan Perumahan (26 item).
Tetapi bagi para buruh KHL yang saat ini berlaku dirasa sudah tidak
memenuhi kebutuhan hidup mereka, mengingat untuk kehidupan saat ini
meningkat. Sehingga buruh melalui Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
mendata ulang komponen-komponen tersebut dan didapatkan hasilnya yaitu dari
60 komponen perlu dinaikkan menjadi 84 komponen. Komponen tambahan ada
2
24 item terdiri dari : Tas kerja, Sapu Tangan, Dompet, Jam Tangan, Jam Dinding,
Payung/Jas Hujan, Televisi LED 19 Inci, Radio Tape Recorder, Pembersih Muka,
Sisir, Minyak Rambut, Gunting kuku, Cotton Bud (korek kuping), Parfum, Bedak,
Lipstik, Hand and Body Lotion, Kapas, Cermin, dan Karbol pewangi, Suplemen,
Handphone dan Pulsa, Bioskop. (KSPI.or.id)
Pada tanggal 1 mei 2014 para buruh yang tergabung dalam KSPI melakukan
demo kepada pemerintah pusat di Jakarta,untuk mengupayakan tuntutan para
buruh agar dapat dipenuhi. Secara logika memang tuntutan KHL buruh
merupakan komponen yang membuat mereka memiliki kehidupan yang layak.
Tetapi permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimanakan dengan
perusahaan itu sendiri yang memberikan upah, apakah mereka bersedia?. Tentu
hal ini menjadi banyak pertimbangan bagi pemerintah untuk memutuskan dan
juga perusahaan sebagai yang memberikan tuntutan tersebut. Oleh sebab itu
dipandangan masyarakat luas terjadi adanya tanggapan mengenai pengajuan KHL
tersebut. Banyak yang mengatakan bahwa para buruh dianggap tidak wajar dalam
menaikkan jumlah komponen. Tanggapan lainnya mengatakan bahwa buruh asal-
asalan,tidak mempertimbangkan kondisi dari perusahaan dimana mereka bekerja.
Namun berbicara mengenai buruh, tentunya buruhpun memiliki hak pekerja
buruh , yang berarti buruh memiliki hak asasi, maupun hak bukan asasi. Hak asasi
adalah hak yang melekat pada diri buruh itu sendiri,yang dipunyai sejak lahir dan
jika hal itu lepas maka menjadi turun derajat dan harkatnya sebagai manusia.
Sedang hak bukan asasi adalah hak buruh yang telah diatur dalam peraturan
3
perundang undangan yang sifatnya non asasi. Di dalam peraturan ini campur
tangan pemerintah terhadap aspek kehidupan masyarakat sangat luas.
Hak hak yang bukan asasi mengalami proses dan teru berkembang sesuai
dengan kepentingan dan perkembangan masyarakat diatur dalam UUD. Didalam
Undang-Undang negara memiliki kkewajiban untuk melaksanakan hak
konstitusional, yaitu negara dituntut untuk memberikan pelayanan yang sebaik-
baiknya , dan seluas luasnya kepada masyarakat. Pemerintah ikut campur tangan :
a. Operasi langsung : menyediakan lapangan kerja
b. Pengendalian langsung : pemberian izin bekerja
c. Pengendalian tidak langsung : pengawasan kerja
( sutedi.Ardian.2011:15)
Dari pengajuan KHL tersebut, perspektif sosial yang timbul dari masyarakat
secara luas terhadap tindakan para buruh dalam mengambil keputusan menaikkan
jumlah komponen KHL menjadi perbincangan yang selalu menarik bagi
masyarakat. Permasalahan mengenai mengapa para buruh menaikkan KHL
dengan menambahkan item-item yang dianggap tidak wajar namun tetap secara
ngotot para buruh memperjuangkannya. Hal ini menimbulkan banyak persepsi
yang muncul baik dimedia maupun dalam perbincangan orang secara
interpersonal.
Persepsi adalah pandangan seseorang atau pandangan secara umum
terhadap suatu objek tertentu. Dimana persepsi tersebut diutarakan dalam bentuk
opini atau pendapat dalam mengartikan objek tersebut. Hardjana.Agus m dalam
bukunya yang berjudul “komunikasi intrapersonal & interpersonal” menyatakan
4
bahwa : “Persepsi adalah pandangan orang tentang kenyataan. Persepsi
merupakan proses yang komplek yang dilakukan orang untuk memilih, mengatur,
dan memberikan makna kepada kenyataan yang dijumpai disekelilingnya.” Setiap
orang memiliki pandangan yang selalu berbeda satu dengan yang lainnya.
Perbedaan-perbedaan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu proses yang
komplek didalam cara orang mengolah input yang masuk ke dalam koqnitif
seseorang. Pengolahan data dari objek yang diterima diatur dan diberi makna oleh
cara berpikirnya seseorang. Dan karena proses berpikir itu berbeda maka
pemaknaannya juga berbeda.
Tidaklah mudah membuat cara pandang seseorang itu sama. Ketika
menjumpai suatu objek yang sama, proses berpikir memiliki aspek yang berbeda-
beda menjasikan informasi yang dikeluarkan dari koqnitifnya akan memuat
keberagaman. Buruh, banyak yang menilai sebagai pekerja yang bekerjanya
memakai otot atau pekerja keras, tetapi pemikiran laiinya juga menyebutkan
bahwa buruh adalah semua orang yang bekerja pada orang maupun suatu
lembaga.
Maka tidaklah heran jika ketika banyak orang atau masyarakat sosial
menjumpai suatu kenyataan dari perilaku para buruh yang melakukan demo,
secara langsung dan tidak langsung setiap orang mengamati perilaku tersebut,
maka didalam koqnitif mereka timbul suatu proses untuk memaknai kejadian
tersebut.
Secara riil upaya pengajuan KHL 2014 oleh buruh (yang tergabung dalam
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI ) kepada pemerintah pada 1 mei
5
2014, terjadi hal yang menarik untuk di anlisa. Dimana proses analisa ini akan
membantu memiliki jalan keluar untuk memaknai secara benar apa yang sedang
terjadi pada buruh.
Buruh sifatnya lemah baik dari segi ekonomi, kedudukan maupun
pengaruhnya terhadap majikan. Oleh karena itu buruh-buruh tersebut tidak dapat
memperjuangkan hak-haknya secara individu tanpa mengoganisir dirinya kedalam
wadah yang dapat membantu mereka untuk mencapai tujuannya itu. Wadah yang
tersedia bagi para buuh salah satunya adalah Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI ). Melalui KPSI para buruh dapat menyalurkan pendapat-
pendapat mereka terutama dalam hal ekonomi.
Tugas dan fungsi KPSI adalah
konflik. Antara buruh, perusahaan, dan pemerintah, dimana buruh menuntut
hidup layak yang sesuai setandar mereka, namun dalam perhitungan pihak
perusahaan merasa keberatan jika Khl itu disetujui mengingat hasil dari prosuksi
belum tentu mampu menyuplai berbagai kebutuhan. Dipihak pemerintah sendiri
merasa kebingungan jika harus memutuskan perkara ini, menentukan kehidupan
baik buruh maupun perusahaan.
bekerja pada orang lain maksudnya adalah bekerja dengan bergantung pada orang
lain, yang member perintah dan mengutusnya, karena ia harus tunduk dan patuh
pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut ( Asikin, Zaenal.dkk. dasar-
dasr hokum perburuhan.2006.Pt.RajaGrafindo Persada: Jakarta)
persepsi sosial terjadi karena adanya masalah buruh ini tentunya bukan terjadi
dari satu atau beberapa individu, tetapi secara bersama atau kelompok, tentunya
6
pengaruh yang diakibatkan dari perilaku tersebut juga bersifat sosial. dan persepsi
itu didasarkan atas perilaku sosial dari setiap individu tersebut. Dan perilaku disini
tidak disebabkan atau dipengaruhi oleh factor-faktor internal dan eksternal
tersebut. Melainkan perilaku itu akan mengikuti pola-pola tertentu yang
diciptakan oleh factor-faktor tersebut. (sarwono.sarlito wirawan.teori-teori
psikologi social. 2005.pt.rajagrafindo persada:Jakarta)
Karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga ( kantor,perusahaan)
dengan mendapat gaji (upah)
Komponen hidup layak menurut pandangan pengusaha.
Perilaku tindakan..
Interaksi yang silakukan..
Teori pilihan rasional…
Referensi:
( sutedi Ardian.2011. hukum perburuhan.sinar grafika: Jakarta) 15-16
(hardjana.agus m. komunikasi intrapersonal & interpersonal. Kanisius: Jogjakarta. 2007) hal 40.
7