BAB 1

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Cita-cita bangsa Indonsia yang tercantum dalam pembukaan Undang

Undang Dasar 1945 adalah “ untuk mencerdaskan kehidupan bangsa”. Untuk

mencapai cita-cita tersebut diperlukan Pendidikan nasional, menurrut UU No 20

Tahun 2003 Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan

dan membentuk pola fikir serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi warga Negara yang demokraris serta bertanggung jawab.

Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu sistem yang mendasari

pendidikan nasional di Indonesia. Maka dari itu pemerintah Indonesia membentuk

Sistem Pendidikan Nasional yang berlandaskan kepada kebudayaan bangsa

Indonesia dan berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Di dalalm makalah ini,

kelompok kami membahas tentang pengertian Sistem Pendidikan Nasional dan

Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Tentang Sistem Pendidikan

Nasional.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang di maksud dengan Sistem Pendidikan Nasional ?2. Bagaimana sejarah Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia ?3. Apa landasan Yuridis Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia ?4. Apa dasar, fungsi dan tujuan sistem pendidikan nasional ?5. Bagaimana prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional ?6. Bagaimana kelembagaan dan pengelolaan pendidikan di Indonesia ?

TUJUAN

1. Mengetahui apa yang di maksud dengan sistem pendidikan nasional2. Mengetahui sejarah sistem pendidikn nasional3. Mengetahui landasan yuridis sistem pendidikan nasional4. Mengetahui dasar, fungi dan tujuan sistem pendidikan nasional 5. Mengetahui prinsip pendidikan nasional 6. Mengetahui kelembagaan pengelolaan pendidikan di Indonsia

1

BAB II

PEMBAHASAN

A.PENGERTIAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Sistem adalah suatu kesatuan yang terorganisir yang terdiri atas sejumlah

komponen yang saling berhubungan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan

yang diinginkan.1

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pendidikan

adalah proses pengubahan sikap dan tata laku sesorang atau kelompok orang

dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pelatihan dan pengajaran.

Jamil Shalibi dari Lembaga Bahasa Arab Damaskus mengemukakan

pendapatnya tentang pendidikan, yaitu pengembangan fungsi-fungsi psikis

melalui latihan sehingga mncapai kesempurnaanya sedikit demi sedikit.2

M.J Lengeveld mendefinisikan bahwa pendidikan adalah kegiatan

membimbing anak manusia menuju kedewasaan dan kemandirian.3

Kingsley Price mengemukakan pendidikan ialah proses ketika

kebudayaan nonfisik di pelihara atau dikembangkan dalam mengasuh anak-anak

atau mengajar orang dewasa.4

Nasional adalah sikap mental yang berterima bagi seluruh golongan

diseluruh wilayah indonesia atas dasar pancasila, undang-undang dasar 1945.5

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar

pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap

tuntutan perubahan zaman.6

1 Pasaribu dan B. Simanjuntak. Pendidikan Nasional ( Tinjauan paedogogik teoritis ) ( Bandung : Tarsito, 1982), hlm 1.2 Rifai, Muhammad. Politik Pendidikan Nasional . (Yogyakarta : Ar-Ruzz, 2011), hlm 173 Rifai, Muhammad. Politik Pendidikan Nasional . (Yogyakarta : Ar-Ruzz, 2011), hlm 174 Rifai, Muhammad. Politik Pendidikan Nasional . (Yogyakarta : Ar-Ruzz, 2011), hlm 175 Pasaribu dan B. Simanjuntak. Pendidikan Nasional ( Tinjauan paedogogik teoritis ) ( Bandung : Tarsito, 1982), hlm 1.6 Pasaribu dan B. Simanjuntak. Pendidikan Nasional ( Tinjauan paedogogik teoritis ) ( Bandung : Tarsito, 1982), hlm 1.

2

Menurut UU No .2 tahun 1989, Sistem Pendidikan Nasional adalah Suatu

keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang

berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapatlah kita simpulkan bahwa

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling

terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional ( UU No. 20

Tahun 2003). Dalam hal ini, sistem pendidikan nasional tersebut merupakan suatu

supra sistem, yaitu suatu sistem yang besar dan kompleks, yang didalamnya

tercakup beberapa bagian yang juga merupakan sistem-sistem.

B. SEJARAH SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI INDONSIA

Indonesia sejak merdeka pada tahun 1945 hingga saat ini mengalami 3

model rezim pemerintahan, yakni Rezim Orde Lama , Rezim Orde Baru, dan

Reformasi.

Pertama : Orde Lama, dari 1945-1965. Sistem Pendidikan Nasional

dieslenggarakan berdasarkan Undang Undang No.4 tahun 1950 dan kemudian

dengan UU No. 12 Tahun 1950 yang menyatakan berlakunya UU No. 4 Tahun

1950 di seluruh Republik Indonesia, selanjutnya dilengkapi dengan persetujuan

parlemen keppres-keppres yang mengiringnya untuk kebijaksanaan kebijaksanan

yang levelnya instrumental dan oprasional.

Melalui UU No.12 Tahun 1952 tersebut, dengan tegas dinyatakan bahwa

pendidikan dan pengajaran Republik Indonesia bersifat nasional dan demokratis.

Namun dalam perjalananya , karna kekuatan ekonomi dan budaya akademi masih

sangat rendah, sedikit demi sedikit pemerintah tampil semakin intensif dan

mendominasi tatanan kehidupan. Seiring dengan menguatnya kekuasaan

pemerintah pada masa-masa terakhir rezim orde lama, realisaasi Undang Undang

Pendidikan No 4 tahun 1950 tersebut semakin lama semakin jauh dari sifatnya

yang nasionlis sebagaimana dicita-cita kan semua.1

Kedua : Odre Baru, dari 1965-1998, Sistem Pendidikan Nasional

diselenggarakan berdasarakan UU No. 2 Tahun 1989, dan dikuti dengan

peraturan-peraturan pemerintah. Seperti pada tahun awal Orde Lama, pada tahun

1 Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran . ( Yogyakarta : Safira Insania Press , 2003 ) hlm 20 -21

3

tahun awal era orde baru membawa harapan yang amat besar kepada seluruh

rakyat, tetapi tahun tahun terakhir, yaitu tahun 1990-an sedikit demi sedikit

kepalsuan orde baru mulai terbongkar dan mencapai puncaknya pada tahun 1998.1

Seiring keadaan tersebut , UU No. 2 tahun 1989 yang merupakan produk

orde baru juga semakin terasa tidak sesuai dengan tuntutan global, dalam

pelaksanaanya UU No.2 tahun 1989 sangat terasa :

Sentralisasi : kerja kependidikan di atur secara memusat

Tidak demokratis : adanya sekolah sekolah negri dan swasta yang

berbeda secara diskriminatif.

Peneyelenggaraan lembaga-lembaga pendidikan dilaksanakan di

bawah otoritas-otoritas kekuasaan, lengkap dengan otoritas

administrasi berakurasi pemerintahan.

Ketiga : Orde Reformasi, dari 1997 hingga sekarang . bersamaan dengan

terbongkarnya kepalsuan rezim Orde Baru ,Orde Reformasi mengalami

guncangan politik yang hebat yaitu pergantian presiden sebnayak 3 kali. Sistem

pendidikan nasional di era Reforamasi masih di atur berdasarkan UU No. 2 Tahun

1989. kemudian UU No. 2 tahun 1989 diganti dengan UU No. 20 tahun 2003,

dilakukan dalam rangka memperbarui visi, misi dan strategi pendidikan nasional.

Pembaruan sistem pendidikan nasional mencakup penghapusan diskriminasi

antara pendidikan formal dan pendidikan non-formal.2

C. LANDASAN YURIDIS SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Pada tanggal 11 Juni 2003 DPR dan Presiden mengesahkan Undang-

undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru yaittu Undang-undang Sisdiknas

Nomor 20 Tahun 2003, sebagai pengganti Undang-undang Sisdiknas Nomor 2

Tahun 1989. Pengubahan ini dilakukan karna dalam upaya meningkatkan mutu

sumber daya manusia, mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan

menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi,

Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 merupakan realisasi

dari salah satu tuntutan reformasi yang terjadi pada tahun 1998. Perubahan yang

1 Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran . ( Yogyakarta : Safira Insania Press , 2003 ) hlm 22-232 Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran . ( Yogyakarta : Safira Insania Press , 2003 ) hlm 27-30

4

dicanangkan dalam Undang-undang Sisdiknas yang baru ini antara lain adalah

demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, tantangan

globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, jalur pendidikan, dan peserta didik.

D. DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pasal 2, dasar dari Pendidikan nasional

ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

Sedangkan Pasal 3 menyebutkan Pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk pola fikir serta peradaban bangsa

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung

jawab.

E. PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Prisip penyelenggaraan pendidikan di Indonesia di atur dalam UU No.20

pasal 4 yang isinya :

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai

keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan

sistem terbuka dan multimakna.

Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan

pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun

kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses

pembelajaran.

Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca,

menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

5

Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen

masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian

mutu layanan pendidikan.

F. KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Kelembagaan, program dan pengelolaan pendidikan merupakan bagian

dari sistem pendidikan nasional.

Pengelolaan pendidikan

Pengeloaan pendidikan diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 50

menyatakan bahwa :

Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab

menteri.

Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional

pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-

kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk

dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan

pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas

penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat

pendidikan dasar dan menengah.

Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan

menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam

mengelola pendidikan di lembaganya.

Sedangkan menurut Pasal 51 berisi :

Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan

pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan

minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.

Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip

otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.

Sedangkan menurut pasal Pasal 52 mengatakan bahwa :

6

Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah,

pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Jalur Pendidikan

Dalam UU No. 20 tahun 2003 Pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa jalur

pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal dan informal.

a. Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis,

bertingkat/berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan

perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya; termasuk kedalamnya

ialah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum,

program spesialisasi, dan latihan professional, yang dilaksanakan

dalam waktu yang terus menerus.

b. Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia

sehingga sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan,

dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari,

pengaruh lingkungan termasuk di dalamnya adalah pengaruh kehidupan

keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan dan

permainan, pasar, perpustakaan, dan media massa. Kegiatan pendidikan

informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan

belajar secara mandiri.

c. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang

memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti,

penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka

mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi

mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan

pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan

kepribadian profesional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan

kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini dll.

Jenis program pendidikan

Jenis program pendidikan yang di kelompokan sesuai dengan sifatnya

dan kekhususan tujuannya. Menurut UU No 20 Tahun 2003 terbagi atas :

7

a. Penididikan umum

Adalah pendidikan yang mengutamakan penguasaan pengetahuan dan

ketrampilan peserta didik yang di wujudkan pada tingkat-tingkat akhir

masa pendidikan. Yang termasuk pendidikan umum: SD, SMP, SMA,

univrsitaas

b. Pendidikan kejuruan

Adaah pendidikan yang mempersiapkan peseta didik untuk dapat berkerja

pada bidang tertentu. Contoh : STM, SMK SMEA

c. Pendidikan keagamaan

Merupakan pendidikn khusus yang mempersiapkan peserta didiknya untuk

dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan

khususnya tentang ajaran agama.

d. Pendidikan akademik

Pendidikan tinggiyang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu

pengetahuan tertentu (program sarjana dan pascasarjana).

e. Pendidikan profesi

Pendidikan tinggi yang diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik agar

memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

f. Pendidikan vokasi

Pendidikan tinggi yang diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik

agar memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara

dengan program sarjana.

Kurikulum

Konsep sistem pendidikan nasional direalisasikan melalui kurikulum.

Kurikulum memberi bekal pengetahuan, sikap, dan ketrampilan kepada peeserta

didik.1 Kurikulum dalam sistem pendidikan di indonesia di atur dalam UU No 20

tahun 2003 pasal 36, 37, 38 yang isisnya :

Pasal 36

1 Umar, Tirtahardja dan S.L. La Sulo. Pengantar Pendidikan (. Jakarta Rieneka Cipta 2005 ) hlm 269

8

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar

nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan

dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi

daerah, dan peserta didik.

Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: peningkatan

iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia;, peningkatan potensi,

kecerdasan, dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan

lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia

kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, agama,

dinamika perkembangan global; dan persatuan nasional dan nilai-nilai

kebangsaan.

Pasal 37

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat :pendidikan

agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa;, matematika, ilmu

pengetahuan alam, ilmu pengetahuan social, seni dan budaya, pendidikan

jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan; dan muatan lokal.

Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: pendidikan agama ,

pendidikan kewarganegaraan; dan bahasa.

Pasal 38

Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah

ditetapkan oleh Pemerintah.

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan

relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite

sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau

kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan

provinsi untuk pendidikan menengah.

Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang

bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk

setiap program studi.

9

Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan

oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar

nasional pendidikan untuk setiap program studi.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

10

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan

yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan

membentuk pola fikir serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa dan menjadi

warga Negara yang demokraris serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan

itu diperlukan peran aktif seluruh masyarakat indonsia. Landasan Yuridis sistem

pendidikan nasional adalah UU No 20 Tahun 2003.

SARAN

Penyelengaraan sistem pendidikan nasional harus di tingkatkan dan lebih

di pertegas

Masyarakat harus berperan aktif agar tercapai tujuan pendidikan nasional

Pemerintah harus melaksanakan dan menjalankna sistem pendidikan

nasional deengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Umar, Tirtahardja dan S.L. La Sulo. 2005. Pengantar Pendidikan.

Jakarta : Rieneka Cipta

11

Mastuhu. 2003. Menata Ulang Pemikiran. Yogyakarta: Safira Insania

Press

Pasaribu dan B. Simanjuntak. 1982. Pendidikan Nasional ( Tinjauan

paedogogik teoritis ) . Bandung : Tarsito

Rifai, Muhammad. 2011. Politik Pendidikan Naiona. Yogyakarta : Ar-

Ruzi Media

Tim dosen ikip malang. 1980. Pengantar Dasar – Dasar Kependidikan.

Malang : Usaha Nasiona

http://rahayukusumapratiwi.blogspot.com/2013/01/makalah-sistem-

pendidikan-nasional.html

http://makalahsistempendidikanasional.blogspot.com/

http://pls.unnes.ac.id/2011/pengertian-tiga-jenis-pendidikan/

12