KELOMPOK 3

Amalia LailannorElson Mikhael Daudt T.Lucky Aprillia R.RahmayantiWinda Andriani

Mengevaluasi Kebebasan Pers

Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan

Pers

Dampak Penyalahgunaan

Media Massa

Kebebasan Pers( Kemerdekaan Pers )

Kebebasan Pers adalah kebebasan mengemukakan pendapat, baik secara tulisan maupun lisan melalui pers, seperti harian, majalah, bulletin dan sebagainya. Kebebasan pers merupakan manifestasi dari freedom of speech (kebebasan berbicara)

Kebebasan pers diberbagai negara mempunyai pengertian yang berbeda-beda tergantung pada : filsafat negaranya, pola pertumbuhan politiknya, hakikat manusianya, masyarakat dan negaranya, hubungan antara rakyat dan negara, hakikat pengetahuan, serta kebenaran dan moral.

Prinsif Pertanggungjawaban Pers Nasional (UU No. 40/1999 pasal 5)

dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Pers wajib melayani hak jawab, yaitu hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

Pers wajib melayani hak koreksi, yaitu hak setiap orang untuk mengkoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun orang lain.

Menurut S. Tasrif, diakui dan dijaminnya Kebebasan Pers dalam suatu negara bila memenuhi tiga syarat sbb :

Tidak ada kewajiban menurut hukum untuk meminta surat izin terbit bagi suatu penerbitan pers kepada pemerintah.

Tidak ada wewenang menurut hukum pada pemerintah untuk melakukan penyensoran sebelumnya terhadap berita atau karangan yang akan dimuat dalam suatu penerbitan pers.

Tidak ada wewenang menurut hukum pada pemerintah untuk melakukan penerbitan pers, baik untuk selama-lamanya maupun untuk jangka waktu tertentu.

Teori Pers dalam hubungannya dengan Negara (1)Teori Pers dalam hubungannya dengan Negara (1)

1. Teori Libertarian : hubungan antara pers dengan pemerintah bersifat bebas, bahkan pers mem-punyai fungsi mengawasi pemerintah.

2. Teori Social Responsibility (pertanggungjawaban sosial) : pers harus menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakat dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

3. Teori otoritarian : pemerintah mengawasi pers melalui surat izin terbit (SIT), sensor, dan pemberangusan.

4. Teori media pembangunan (totalitarian) : pers harus menerima pengawasan dari pemerintah dan menjalankan tugas pembangunan nasional.

5. Teori Media demokratik partisipan : tetap menghendaki kebebasan pers, namun menentang adanya komersialisasi dan monopolitik pers oleh swasta sehingga perlu dikembangkan media partisifasi dan interaktif yang berukuran kecil.

Bentuk-bentuk penyalahgunaan kebebasasn Pers

Penyiaran berita yang tidak memenuhi kode etik jurnalistik. Contoh kesalahn penyebutan nama tersangka dan kurang jelasnya suatu gambar atau peristiwa.

Peradilan oleh pers (trial by pers) : pemberitaan yang terus menerus pada satu pihak, sedangkan pihak lain yang terlibat tidak diberitakan akan menghasilkan berita yang tidak seimbang. Seseorang merasa diadili oleh pers karena pemberitaan yang tidak seimbang tersebut.

Penyakit Pers (syamsul Mu’arif)

Pornografi Character assasination (pembunuhan karakter) Berita palsu Provokasi dan iklan yang menyesatkan Wartawan yang tidak profesional (biasa mendapat

julukan wartawan bodreks)

Mengapa pemerintah harus berupaya dalam mengendalikan kebebasan pers ?… (1)

Agar kebebasan pers yang dimiliki tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan/sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawab pers.

Agar masyarakat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan perolehan, pengelolaan serta pemanfaatan informasi untuk kehidupan sehari-hari.

Mengapa pemerintah harus berupaya dalam mengendalikan kebebasan pers ?… (2)

Agar insan pers dapat bertanggung jawab untuk memberikan timbal balik yang positif kepada pemerintah, khususnya untuk membantu terlaksananya program-program pemerintah

Mendorong terwujudnya masyarakat yang

demokratis, cerdas, partisifatif, dan bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsanya.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengendalikan kebebasan pers (1)

1. Membuat perangkat hukum atau aturan-aturan dasar tentang kehidupan pers (UUNo. 40/1999);

2. Memberikan pembinaan kepada pers agar lebih maju dan berkembang serta lebih mengoptimal-kan kinerja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

3. Memprakarsai mekanisme dialog antara kompenen pemerintah, pers, dan masyarakat untuk lebih meningkatkan hubungan fungsional antara ketiganya;

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengendalikan kebebasan pers (2)

4. Membantu pers dalam penerbitan buku-buku tentang pers, sebagai bahan bacaan bagi kalangan pers, pejabat pemerintah serta masyarakat umum;

5. Menghormati pelaksanaan kode etik jurnalistik, maupun pelaksanaan sanksi yang diberikan kepada pelanggarnya;

6. Bersama-sama dalam upaya memberantas penyakit pers;

7. Menyelenggarakan kegiatan seminar dalam usaha mengembangkan konsepsi, nilai-nilai dan mekanisme.

Dampak yang timbul akibat penyalah gunaan kebebasan pers atau media Massa (1) :

Menyulut konfliks dalam kehidupan masyarakat, karena pemberitaan pers yang tidak objektif

Merugikan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara

Terhambatnya pembangunan nasional karena pers merupakan salah satu pilar (the fourth pillar) dalam pembangunan nasional.

Dampak yang timbul akibat penyalahgunaan kebebasan pers atau media Massa (2) :

Munculnya sikap apriorisme atau selalu berpandangan negatif (jelek) kepada pihak-pihak tertentu karena pemberitaan pers yang selalu menyudutkan (mendeskriditkan) pihak-pihak tertentu.

Menimbulkan pendekatan yang tidak kunjung selesai antara pihak-pihak tertentu, akhirnya akan berujung pada perbuatan-perbuatan merusak satu sama lainnya.

Hubungan yang bersifat mitra (partnership), interaktif positif dan dinamis (interaksi konstruktif) antara pihak Pers (wartawan), masyarakat dan pemerintah

Pers (wartawan)

PemerintahMasyarakat

Untuk meminimalisir atau mencegah dampak yang timbul akibat penyalahgunaan kebebasan pers atau media massa.

Pihak Wartawan : Kejujuran dalam mengulas suatu kejadian Dukungan nilai-nilai autentik Kesedian untuk bertanggung jawab Memiliki kemandirian moral Memiliki keberanian moral Memiliki kerendahan hati Sikap kritis dan realistis

Pihak Masyarakat : Turut memberikan saran atau masukan kepada

pers tentang berbagai hal Memberikan informasi atau keterangan kepada

pers yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Turut memanfaatkan pers dengan sebaik-baiknya agar perkembangan pers berjalan secara baik.

Pihak Pemerintah : Menegakkan hukum dan peraturan tentang pers

dengan setegas-tegasnya. Tidak turut campur terlalu dalam karena akan

menggerogoti kebebasan pers itu sendiri. Memberikan kesempatan kepada para investor

untuk membangun basis industri pers.